Presiden Jokowi tetap bersikeras Pilkada serentak 2020 tak ditunda meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. (Lukas-Biro Pers)
INFONUSANTARA.NET
Pemerintah bersama DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati Pilkada serentak 2020 tetap digelar 9 Desember mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menegaskan pelaksanaan pilkada tak akan ditunda lantaran pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi virus corona (Covid-19) akan berakhir.

Presiden Jokowi, lewat Juru Bicara Istana Fadjroel Rachman, menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjroel, Senin (21/9).

Berbagai penolakan terkait penundaan pilkada yang datang dari masyarakat, partai politik, hingga ormas Islam seperti Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah cenderung diabaikan.

PBNU dan Muhammadiyah mengusulkan agar Pilkada serentak 2020 ditunda seiring pandemi covid-19 yang belum berakhir. Pasalnya, jumlah kasus positif covid-19 terus meningkat dan mencapai 248.852 per 21 September 2020. Angka ini diprediksi akan terus melonjak hingga akhir tahun.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai relasi Jokowi dengan PBNU dan Muhammadiyah, yang notabene ormas Islam terbesar di Indonesia, kemungkinan rusak ke depannya.

"Hubungan kedua ormas tersebut dengan pemerintah bisa saja akan kusut ke depan. Karena usulan kedua ormas tersebut tak didengar oleh Jokowi," kata Ujang dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (22/9).

Ujang mengatakan PBNU dan Muhammadiyah berbicara penundaan Pilkada 2020 atas nama umat agar masyarakat tak menjadi korban ganasnya virus corona saat penyelenggaraan kontestasi politik elektoral lima tahunan itu.

"Jika kedua ormas terbesar di Indonesia saja tidak didengar, apalagi suara rakyat. Saat ini apirasinya tak diindahkan. Jadi relasi kedua ormas dengan pemerintah bisa saja ke depan akan buruk," ujarnya.

Pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai perbedaan pendapat soal penundaan pilkada tak akan berpengaruh pada hubungan kedua ormas dengan Jokowi. Wasisto menuturkan, desakan untuk menunda pilkada lebih kepada seruan moral bagi warga.

"Hubungan kedua ormas dan pemerintah dalam pilkada mungkin tidak akan terlalu berpengaruh signifikan, tidak memburuk. Cenderung landai karena ini kan semacam reminder saja untuk pemerintah," ujar Wasisto.

Renggang di Periode Kedua

Namun, Wasisto menyoroti hubungan Jokowi dengan ormas besar Islam tersebut yang cenderung renggang di periode kedua kepemimpinan ini. Menurutnya, masih ada segelintir individu dari kedua ormas yang bermanuver di luar organisasi sehingga memicu kerenggangan dengan Jokowi.

Di sisi lain, Wasisto memandang pada periode keduanya, Jokowi memang tak terlalu mengakomodasi kepentingan ormas. Salah satu yang paling menonjol adalah 'jatah' Kementerian Agama yang lepas dari pangkuan PBNU. Jokowi menunjuk Fachrul Razi, mantan jenderal TNI AD yang membantu pemenangan dalam Pilpres 2019.

Menurutnya, saat ini Jokowi lebih mengakomodasi kepentingan elit yang selama ini membantunya di pilpres lalu.

"Periode kedua ini Jokowi tidak terlalu akomodatif dengan ormas. Beda dengan periode pertama, karena sekarang lebih mengakomodasi elit-elit atau tokoh yang membantu beliau dulu di pilpres. Kalau ormas perannya sudah enggak terlalu signifikan," tuturnya.

Wasisto mengatakan pemerintah tentu punya banyak pertimbangan jika ingin menunda pilkada karena berdampak pada banyak aspek. Pertama, kata dia, penundaan akan berdampak pada pembengkakan anggaran. Jika pilkada ditunda, maka peta anggaran akan berubah.

Kedua, penundaan dipastikan akan berdampak pada sejumlah calon yang maju dan memiliki relasi dengan tokoh nasional. Diketahui anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution turut maju dalam pilkada di Kota Solo dan Medan.

"Bisa jadi kalau diundur, proyeksi (kemenangan) akan bergeser yang semula besar jadi kecil," tuturnya.

Sementara itu, Peneliti The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai PBNU dan Muhammadiyah merupakan organisasi besar keagamaan yang tak memiliki kepentingan politik jangka pendek terkait pelaksanaan pilkada.

Untuk itu, perbedaan pendapat soal penundaan pilkada tak akan mempengaruhi hubungan keduanya dengan pemerintahan Jokowi.

"Saya kira hubungannya enggak banyak terganggu. NU dan Muhammadiyah ini dua ormas yang sudah matang secara organisasi, visi mereka adalah visi kebangsaan bukan politik jangka pendek," kata Arya dilansir CNNIndonesia.com.

Sekali pun usulan PBNU dan Muhammadiyah ditolak karena Jokowi berkukuh menggelar Pilkada serentak 2020, kedua ormas tak lantas menutup hubungan dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Meskipun demikian, Arya mengatakan pemerintah semestinya mengambil jalan tengah dengan menunda pilkada di sebagian wilayah yang masih masuk zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19. Sementara wilayah yang termasuk zona hijau atau terbilang aman tetap dapat menggelar pilkada.

Menurutnya, keputusan tersebut bisa menjadi solusi di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Sebab, tak dipungkiri anggaran besar yang digelontorkan untuk pelaksanaan pilkada membuat pemerintah berpikir ulang menunda pesta demokrasi tersebut.

"Kalau ditunda lagi kemungkinan akan ada tambahan anggaran baru. Selain itu pemerintah juga tidak bisa memastikan kapan covid berakhir. Misal ditunda tahun depan pun belum tentu berakhir," ujarnya.

Kepentingan Anak dan Mantu

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Chaniago mengatakan Jokowi terlihat keras kepala dengan memutuskan tak menunda Pilkada 2020 meskipun pandemi virus corona belum berakhir.

Menurutnya, ngototnya Jokowi agar Pilkada 2020 tetap dilaksanakan 9 Desember mendatang juga tak terlepas dari anak dan mantunya yang ikut maju sebagai calon wali kota Solo dan Medan.

"Nasib nyawa rakyat sangat bergantung beliau, beliau bisa di-impeachment karena gagal melindungi rakyatnya, tak menjalankan amanat konstitusi," kata Pangi.

Pangi pun memprediksi banyak masyarakat di 270 daerah yang melaksanakan pilkada tak menggunakan hak suaranya. Mereka memilih golput karena khawatir terpapar virus corona saat berada di tempat pemungutan suara.

"Pilkada 9 Desember bakal banyak golput, partisipasi politik pasti anjlok. Pilkada yang tak dinanti, pilkada yang bisa berakhir bencana, pilkada yang cacat," ujarnya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faisal Zaini mengatakan pihaknya sudah menjalankan tugas keumatan dan memberikan alternatif jalan yang lebih maslahat dengan mengusulkan penundaan Pilkada 2020 di tengah pandemi.

"Selanjutnya PBNU menghimbau untuk membatasi kampanye terbuka dan tatap muka langsung. Kampanye virtual lebih diutamakan," kata Helmy dilansir CNNIndonesia.com, Senin (21/9).

Sementara, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sendiri melalui akun Twitter pribadinya, Senin (21/9), telah menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap menjadi otoritas pemerintah, DPR, dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Namun ia mengingatkan pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap segala risiko akibat pelaksanaan pilkada.

INFO NUSANTARA PERSADA

 
Top