INFO

Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo

Infonusantara.net -- Pernyataan puteri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, yang menyebut Partai Komunis Indonesia (PKI) dahulu berideologi Pancasila, terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Termasuk Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo, yang menilai pernyataan Sukmawati keliru. Pasalnya, dalam TAP XXV/MPRS/1966 pada butir b dan c secara jelas komunisme dinyatakan bukan bagian dari Pancasila.

“Karena ini masalah ideologi Pancasila, jadi mohon maaf saya harus tegas mengatakan bahwa Bu Sukma salah,” kata Dradjad Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu (30/9).

“Sebagai bukti, silakan lihat TAP XXV/MPRS/1966 pada bagian Menimbang butir b lalu di butir c,” imbuhnya.

Dalam butir b dinyatakan, “Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.”

Kemudian pada butir c disebutkan “Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.”

Dari kedua butir tersebut, kata Dradjad, jelas dinyatakan bahwa PKI itu faham atau ajarannya adalah komunisme/Marxisme-Leninisme, bukan ideologi Pancasila.

“Jangan lupa, saat itu MPRS dan MPR sebagai kelanjutannya adalah lembaga tertinggi negara. Bukan hanya lembaga tinggi seperti sekarang. Dia adalah satu-satunya lembaga tertinggi negara dalam sejarah NKRI,” jelasnya.

Atas dasar itu, politikus senior PAN ini menilai bahwa sangat tidak mungkin jika lembaga tertinggi negara membuat TAP MPRS secara tiba-tiba tanpa merujuk fakta sejarah kala itu.

Menurutnya, kalimat-kalimat dalam bagian “Menimbang” itu jelas merupakan rangkuman dari situasi bangsa Indonesia dan NKRI pada tahun 1966 dan sebelumnya.

Sehingga, Dradjad menekankan, TAP XXV/MPRS itu menjadi dasar hukum yang menegaskan fakta sejarah tentang hubungan PKI dengan ideologi komunisme/Marxisme-Leninisme. Fakta sejarahnya tidak terbantahkan lagi.

“Lagi pula, kalau PKI berideologi Pancasila, mengapa mereka sampai dua kali melakukan pemberontakan bersenjata terhadap NKRI?” imbuhnya menegaskan.

“Pernyataan Bu Sukma itu sangat mengecewakan. Janganlah kita apologetik dengan PKI dan pemberontakan yang mereka lakukan. PKI ya PKI. Bukan dan tidak pernah Pancasilais,” demikian Dradjad Wibowo.

Sebelumnya, Sukmawati Soekarnoputri mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima dari tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) bahwa PKI tidak menolak ideologi Pancasila. Bahkan, ia menyebut PKI dulu juga menganut ideologi Pancasila.

“Menurut senior tokoh PNI yang memberikan info atau ilmu, mereka mengatakan PKI tak menolak Pancasila. PKI ideologi apa sih? Ideologinya Pancasila. Itu dari tokoh senior yang sudah tak ada. Jadi, kenapa jadi masalah,” ujar Sukmawati dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa malam (29/9). 
Sumber:Eramuslim.com

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan hingga kini para pendukung HTI masih ada di tengah masyarakat, sementara orang yang diduga terlibat PKI tak jelas nasibnya. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Infonusantara.net
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyandingkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan PKI yang sama-sama dibubarkan pemerintah dalam waktu berbeda.

Perbedaan pembubaran antara PKI dan HTI itu, kata Mahfud, berdampak pada kehidupan para pendukungnya di tengah masyarakat.

"Muncul pertanyaan, kenapa pemerintah membubarkan HTI, orang-orangnya kok masih? PKI kok orangnya sudah enggak ada," kata melalui rilis yang dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (30/9).

Mahfud mengatakan hal ini terjadi lantaran hukum yang diterapkan dalam pembubaran PKI maupun HTI, berbeda.

"[Pembubaran] PKI karena hukum pidana, HTI hukum adminsitrasi. PKI itu kudeta, Undang-undang subversi. HTI tidak memberontak secara pidana. Kalau administrasi, bubarkan dulu, baru disidang. Kalau hukum pidana, jangan dihukum dulu, disidang dulu baru dihukum. Kalau perdata, harus kesepakatan. Misalnya orang nikah," kata Mahfud.

Untuk saat ini, kata Mahfud, Indonesia memang memiliki undang-undang khusus untuk mengatur ormas. Aturan ini juga mencakup soal pembubaran ormas yang rinciannya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Meski begitu, Perppu tersebut mengatur pembubaran secara administratif, bukan secara pidana seperti Undang-undang subversi yang diterapkan dalam pembubaran PKI.

Mahfud mengatakan HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Ormas itu dibubarkan dengan Undang-undang Ormas melalui Perppu sebagai turunan aturan tersebut.

"Hizbut Tahrir jelas anti-NKRI. Mereka sebut Pancasila gagal. Demokrasi haram. Yang kemudian berdirinya negara khilafah jadi solusi dan mereka menolak negara kebangsaan," kata dia.

Mahfud mengatakan tak sedikit ormas yang melakukan aktivitas radikal sehingga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Radikal dalam konteks yang salah, berusaha membongkar kesepakatan yang sudah dicapai, yakni NKRI dan Pancasila dan UUD 45. Kalau mau mengubah, ada caranya, ada prosedurnya. Ikut partai politik," kata Mahfud.

"Radikalisme tidak boleh dikembangkan, sudah pasti. Tapi kita belum bisa menindak pidana bila orang melakukannya," tambahnya.

Pemerintah resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia pada Rabu 19 Juli 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Pencabutan itu merujuk dari aturan dalam Perppu Nomor 2 tentang Ormas yang kini sudah sah menjadi UU Ormas. Dalam UU Ormas, pemerintah dapat mencabut badan hukum ormas tanpa melalui proses pengadilan.

HTI kemudian menggugat pembubarannya ke PTUN. Merujuk dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di laman PTUN Jakarta, gugatan HTI bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT dan tertanggal 13 Oktober 2017. Dalam gugatannya, HTI meminta SK Nomor AHU-30.A.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan ditunda pelaksanaannya hingga ada kekuatan hukum yang mengikat.

Sementara pembubaran PKI diatur dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

acara Dialog Tematik Keserasian Sosial Peduli Lingkungan RW 06 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, Rabu (30/9/2020).

Infonusantara.net
PADANG – Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar melalui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH, MM, mengatakan bahwa merubah mind site (pola pikir) manusia tidak sama dengan membangun fisik jalan.

“Kenapa, bicara merubah mind site orang itu berbeda dengan membangun jalan yang akan dilaksanakan oleh ketua (Forum Keserasian Sosial Kelurahan Batipuh Panjang, red). Kalau sudah jalan, besok dinikmati. Tetapi ketika membangun suatu kontribusi pemikiran dengan cara yang sosial itu sangat berbeda,” ungkap Irwan Basir ketika memberikan sambutan pada acara Dialog Tematik Keserasian Sosial Peduli Lingkungan RW 06 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, Rabu (30/9/2020).

Kegiatan itu juga dihadiri Plt Walikota Padang, Hendri Septa, Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PAN, Rustam Effendi, Kadis Sosial Kota Padang, Af Riadi, Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Padang, Rustim, Camat Koto Tangah diwakili Kasi Kessos, Ardi, Lurah Batipuh Panjang, Iwan, SPd, Babinsa dan Babin Kamtibmas setempat serta puluhan warga.

Menurut Irwan Basir, merubah mind site (cara berpikir) seseorang lebih sulit dibandingkan membangun sebuah jalan. Sebab, tantangannya tidak sama walaupun tujuannya sama-sama untuk kebaikan bersama.

“Kapalo samo hitam pandapek balain-lain (kepala sama hitam pendapat berbeda-beda). Di sinilah akan timbul embrio konflik. Oleh sebab itu, perlu kejelian seorang top manajer (pimpinan) dalam melihat sebuah persoalan dan berusaha mencarikan solusi terbaik,” ucap Ketua DPD LPM Kota Padang itu seraya mengingatkan.

Lebih lanjut Irwan Basir menyebutkan bahwa bantuan sosial senilai Rp100 juta yang berasal dari dana pokir (pokok-pokok pikiran) anggota DPR-RI Dapil Sumbar 1, H. Asli Chaidir untuk masyarakat Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah tersebut hanyalah sebuah pancing.

Artinya, di samping out put-nya memberikan kontribusi perbaikan juga out put-nya membentuk silaturrahmi seperti hari ini,” tukasnya menambahkan.

Hal senada juga disampaikan Kadis Sosial Kota Padang, Afriadi. Dalam melaksanakan program pemerintah, Dinas Sosial Kota Padang secara berjenjang selalu membangun komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumbar dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Terus-terang bapak dan ibu semua. Anggaran kita di Kota Padang sangat terbatas. Oleh sebab itu, kita perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial Provinsi Sumbar sebagai perpanjangan tangan Kementerian Sosial di daerah. Sehingga berbagai permasalahan sosial yang kita alami dapat teratasi. Untuk itu, kita ucapkan terimakasih kepada bapak Dt. Irwan Basir, Kabid Linjamsos Dinas Sosial Provinsi Sumbar yang cukup banyak membantu kebutuhan kita di Kota Padang selama ini,” paparnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PAN Dapil Koto Tangah, Rustam Effendi. Diakuinya, jika tanpa bantuan dari Dinas Kota Padang dan Dinas Provinsi Sumbar tidak mungkin masyarakat Kelurahan Batipuh Panjang pada khususnya akan mendapatkan bantuan sosial senilai Rp100 juta ini.

“Sebagai wakil rakyat, tugas saya hanya memfasilitasi. Tapi yang memproses secara administrasi pemerintahan tentu bapak-bapak kita yang berada di Dinas Sosial Kota Padang dan Dinas Sosial Provinsi Sumbar. Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih kepada pak Kadis Sosial Kota Padang dan pak Datuk Irwan Basir,” ujar Rustam Effendi dengan nada puas.

Sementara itu, Plt Walikota Padang, Hendri Septa dalam arahannya juga menyampaikan bahwa program keserasian sosial ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, itu tidak perlu diragukan lagi karena Kementerian Sosial ini adalah lumbungnya atau corongnya pemerintah dalam memperhatikan masyarakat.

“Atas nama pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terimakasih kepada bapak Irwan Basir, mamak kita dan jajarannya. Dan tentunya perwakilan dari Kementerian Sosial yang selalu dan selalu memberikan perhatian khusus buat seluruh kota dan kabupaten di Indonesia yang membutuhkan apa saja yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Apalagi dimasa pandemi seperti saat ini,” kata Hendri Septa yang mengaku ikut bersyukur. (noa)

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Sumbar 1 Andre Rosiade (ist)

Infonusantara.net -- Anggota Komisi VI DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat 1, Andre meminta kepada jajaran Direksi PT. Bukit Asam sebagai perusahaan BUMN pemegang hak konsensi penguasaan tanah tambang batu bara sebesar 2,935 hektar yang berlokasi di Kota Sawahlunto untuk melepaskan sebagian lahan pasca tambang agar dapat dimanfaatkan dan dikelola sendiri oleh pemerintah dan masyarakat Kota Sawahlunto.

Menurut Andre, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Apalagi saat ini, lanjut Andre, sudah tidak ada lagi aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam di Kota Sawahlunto.

"Pada bulan November 2019 yang lalu, kami sudah mengantarkan surat kepada Menteri BUMN. Itu surat yang dikirim resmi dari Walikota Sawahlunto agar bisa mendapatkan penyerahan tanah PT. Bukit Asam yang bisa dipakai untuk mengembangkan Kota Sawahlunto," Kata Andre saat Rapat Dengar Pendapat bersama Dirut PT. Bukit Asam bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2020) dan disampaikan dalam keterangan tertulis hari ini.

Andre menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Carlo Tewu, bahwa permohonan pelepasan lahan tersebut telah diteruskan oleh Kementerian BUMN kepada Kementerian Keuangan dan PT.Bukit Asam agar segera memproses masalah pembebasan lahan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

"Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sawahlunto, karena ini adalah kota yang berada di tengah-tengah lahan milik Bukit Asam. tidak akan mungkin kota sawahlunto ini bisa berkembang kalau tidak ada keinginan dari Bukit Asam untuk berbagi," ungkap Andre dilansir detikcom.

Karena itu, Andre berharap agar jajaran Direksi PT. Bukit Asam untuk segera menyerahkan sebagian lahan yang dikuasainya di Kota Sawahlunto untuk kemakmuran dan kepentingan masyarakat dan pemerintah Kota Sawahlunto kedepannya.

"Harapan saya ini bisa didorong secepatnya, supaya pengembangan kota ini bisa berjalan. secara resmi pemerintah kota sudah bersurat, harapan saya tentu ini bisa di realisasikan segera. jadi saya minta perhatian Pak Dirut Bukit Asam," tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu.

Tanggapan Bukit Asam

Menjawab hal tersebut, Direktur Utama PT. Bukit Asam Arviyan Arifin menjelaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permohonan pelepasan sebagian lahan yang telah diajukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto. Apalagi pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Kami sudah bertemu dengan Kementerian BUMN yakni Pak Carlo Tewu (Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN), sudah di fasilitasi dan sudah di follow up. kita sudah minta bapak walikota sawahlunto untuk menyiapkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) terkait dengan tata ruang dan wilayah sawahlunto, supaya kita bisa petakan aset-aset mana yang bisa kita lepas untuk kepentingan pemda dan masyarakat," ungkap Arviyan Arifin.
Sumber:detikcom

Ilustrasi (istimewa)

Infonusantara.net -- Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia pada Rabu (30/9) mencapai 287.008 orang. Angka tersebut bertambah sebanyak 4.284 kasus dari hari sebelumnya.

Dari jumlah itu, sebanyak 214.947 orang dinyatakan sembuh dan 10.740 orang meninggal dunia. Data tersebut dihimpun Kementerian Kesehatan per pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan data Kemenkes, pasien sembuh bertambah 4.510 orang dan pasien meninggal bertambah 139 orang. Angka sembuh hari ini menjadi yang tertinggi dari awal kasus diumumkan 2 Maret lalu.

Sementara jumlah suspek Covid-19 per hari ini mencapai 131.693 suspek orang dan spesimen yang diperiksa 45.496 spesimen.

Kemarin, Selasa (29/9) kasus positif Covid-19 mencapai 282.724 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 210.437 orang dinyatakan sembuh dan 10.601 orang meninggal dunia.

Sudah dua minggu lebih Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menangani kasus Covid-19 di 9 provinsi, seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, hingga Papua.

Alih-alih turun, kasus positif dan angka kematian cenderung naik meskipun pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah.

Kasus positif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir juga telah bertambah di atas 4.000 kasus per hari. Kasus Covid-19 menembus angka 4.000 orang pertama kali pada 19 September yakni 4.168 kasus.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi yang memiliki kasus positif Covid-19 terbanyak secara kumulatif. Sementara Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus kematian pasien Covid-19 tertinggi di seluruh Indonesia.

Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya menerapkan mini lockdown untuk menekan penyebaran virus corona. Di sisi lain, ia optimistis vaksin Covid-19 siap disuntikkan pada waktu dekat pada akhir tahun 2020 atau awal 2021.
Sumber: CNN Indonesia

(Ist)

Infonusantara.net – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020 pada Selasa (29/9/2020) pukul 09.00 WIB.

Pengadu dalam perkara ini yakni H. Fakhrizal, H. Genius Umar, dan Haris Satrio. Pengadu adalah Bakal Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Perseorangan Provinsi Sumatera Barat serta LO (Liaison officer/penghubung) sebagai Pengadu I, II, dan III.

Para Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yakni Izwaryani, Amnasmen, Yanuk Sri Mulyani, Gebriel Daulai, dan Nova Indra masing-masing sebagai Teradu I sampai V.

Para Pengadu juga melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yakni Vifner, Elly Yanti, Surya Efitrimen, Nurhaida Yetti, dan Alni masing-masing sebagai Teradu VI sampai X.

Selain penyelenggara di tingkat provinsi, para Pengadu juga mengadukan penyelenggara tingkat kabupaten yakni Triati, selaku Ketua Bawaslu Kota Solok sebagai Teradu XI dan Rini Juita selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai Teradu XII.

Pokok aduan adalah bahwa para Teradu diduga telah melakukan Verifikasi Faktual atas Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak sesuai dan peraturan perundangan-undangan serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Para Teradu dan/atau Terlapor VII dan IX juga menolak untuk menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat Sumatera Barat.

Rencananya, sidang pemeriksaan akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Sidang akan dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP.
“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” tutupnya.(rel)
Source:topsatu.com

Kegiatan acara KAMI di Surabaya

Infonusantara.net -- Acara silaturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya gagal dilaksanakan. Sebab, acara yang ternyata digelar di dua tempat tersebut, diadang oleh sejumlah massa.

Dalam undangan yang beredar, acara KAMI harusnya digelar di Gedung Juang 45 Jalan Mayjend Sungkono Surabaya. Namun ternyata, acara KAMI juga digelar di sebuah tempat di Jalan Jambangan Kebon Agung No 76, Surabaya.

Bahkan, ditempat terakhir itu, dihadiri oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Massa KITA Menolak

Hal yang sama pun terjadi. Baik di Gedung Juang 45 maupun di Jambangan, juga mendapat penolakan dari sejumlah orang yang mengatasnamakan 'Surabaya Adalah KITA' (Koalisi Indonesia Tetap Aman).

Di Gedung Juang 45, acara KAMI tidak dapat berlangsung.

Sebab, massa yang mengadang menghalangi setiap orang yang hendak memasuki tempat acara.

Sedangkan di Jambangan, Gatot Nurmantyo sempat hadir dan memberikan sambutan, hingga akhirnya terpaksa menghentikan pidatonya karena diminta berhenti oleh sejumlah orang berpakaian preman.

Alasan Dibubarkan

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Andri Adi Kusumo mengatakan, aksi digelar karena pihaknya tidak ingin ada kelompok tertentu yang merongrong kewibawaan pemerintah.

Menurutnya, KAMI adalah bentuk trik politik yang ingin menyerang pemerintahan yang sah.

"Surabaya sekarang sedang memerangi Covid-19 dan mereka (KAMI) justru menggalang kerusuhan. Maka, kami menolak semua kegiatan KAMI," ujarnya, Senin, 28 September 2020.
Sumber: Merdeka.com

Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar Adha Putra

Infonisantara.net -- Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Barat (Sumbar), Adha Putra ingatkan kepada seluruh pasangan calon (Paslon) yang diusung oleh Partai Gerindra untuk tidak melakukan aktifitas kampanye dengan massa yang banyak. 

Selain itu, pria yang akrab disapa Aad ini juga mengingatkan untuk menjaga selalu protokol kesehatan, saat melakukan kegiatan kampanye.

"Saya berharap, tidak ada pengumpulan masa dengan jumlah yang banyak saat para kandidat calon melakukan aktifitas kampanye. Karena mengingat situasi Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berakhir,"ujar Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Adha Putra Senin (28/9).

Ia juga mengingatkan, soal protokol covid-19, agar setiap kandidat menerapkannya dalam melakukan aktifitas kampanye.Dan diharapkan tim relawan kampanye door to door.

"Sesuai dengan instruksi Pak Sekjen Ahmad Muzani, agar mengurangi kumpul - kumpul masa dimasa pandemi ini. Terapkan protokol kesehatan, selalu gunakan masker, kalau bisa door-to door,' ujar Aad.

Selain itu, Aad mengatakan, kampanye di media cetak, media daring dan media sosial juga sangat efektif dilakukan saat pandemi covid-19.

"Kami tidak ingin ada klaster baru di Pilkada ini. Kalau bisa manfaatkanlah media-media, yang ada seperti baliho, spanduk, media sosial,media cetak , elektronik dan lainnya. Semoga tidak ada penambahan klaster baru di Pilkada ini," pungkas Adha Putra.

Sebelumnya, Sekretaris Jendral DPP Gerindra Ahmad Muzani meminta kepada para calon kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota yang diusung Partai Gerindra untuk menjaga ketertiban, kerukunan dan persatuan. Mereka ditegaskan Ahmad Muzani harus tetap menjujung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.

Selain itu, para calon kepala daerah harus terus mengedepankan kampanye damai.

"Semua rival kita di pilkada gubernur, bupati, walikota adalah sahabat kita, saudara kita, dan itu semua adalah orang-orang yang bertekad sama baiknya dengan kita dalam hal memajukan masyarakat, meningkatkan pembangunan dan memajukan daerah kita masing-masing," jelas Ahmad Muzani.

Bersamaan dengan hal tersebut, para calon kepala daerah harus menjunjung tinggi azas kesehatan, protokol kesehatan, dan protokol covid-19 selama kampanye.

Simpatisan maupun kader pendukung ditegaskan Ahmad Muzani agar tidak berkerumun dalam jumlah banyak, tetap menjaga jarak dan senantiasa mengenakan masker.

"Oleh karena itu, semua calon bupati, gubernur, dan walikota yang diusung Partai Gerindra, kami meminta dengan hormat agar dalam meyakinkan calon pemilihnya masing-masing tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan tetap mencuci tangan serta tidak berkerumunan dalam jumlah yang banyak," jelas Ahmad Muzani.

Dirinya juga berharap agar kampanye tidak melibatkan banyak orang. Begitu juga dengan konser musik yang melibatkan banyak orang juga harus ditiadakan.

"Kita berharap saudara-saudara semuanya tetap menaati ini. Karena keselamatan para pemilih kita adalah yang utama. Partai Gerindra tidak akan mendukung calon gubernur, wali kota, bupati, dan wakilnya yang menghalalkan semua cara yang akhirnya bisa mengorbankan masyarakat," ungkap Ahmad Muzani.

"Keselamatan warga kita dalam suasana covid-19 ini dan saya berharap kita semua tetap sehat. Pilkada yang berlangsung 9 Desember (2020) nanti juga berjalan lancar dan semuanya selamat, terhindar dari covid-19," tutupnya.(*/Inf)

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana terima aduan Forum RT/RW Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan

Infonusantara.net --Sebanyak 15 orang  masyarakat dari forum RT/RW Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Padang, Senin(28/9)

Dalam kunjungan tersebut perwakilan dari masyarakat RT/RW yang ada di kelurahan Alang Laweh di sambut oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana. 

Menurut Efniati salah seorang wakil dari forum RT/RW Kelurahan Alang Laweh menjelaskan bahwa kami mengadu ke DPRD karena menduga terjadi penyelewengan dana penggunaan anggaran Covid-19 di Kelurahan Alang Laweh yang dilakukan oleh Lurah Alang Laweh, Padang.

Kami mendapatkan uang bantuan dari Kelurahan sebesar Rp500 ribu untuk setiap RW dengan jumlah lima RW yang tidak dijelaskan sumber uang dari mana.

"Kami sempat bertanya kepada Kelurahan Pasa Gadang. Mereka mendapatkan uang makan sebanyak 2.150.000. Ada apa ini, padahal kami masih dalam satu kecamatan," ucapnya.

Lebih lanjut Efniati menjelaskan juga bahwa sempat mempertanyakan ke lurah pada 11Agustus 2020 tentang uang makan dan minum selama penggunaan anggaran Covid-19 dari 20 April hingga Juni 2020, sementara di kelurahan RW menerima.

"Lurah pada saat itu menjawab, anggaran di kelurahan lain cukup banyak dibandingkan kelurahan Alang Laweh. Jawaban ini tentu tidak memuaskan hati kami. 

Pada tanggal 3 September 2020, kami mendapat jawaban uang akan dibagikan setelah di tarik dari pusat sebesar Rp.48.150.000," jelasnya.

Menanggapi pengaduan dari masyarakat tersebut, Ilham Maulana berencana akan melakukan pemanggilan lurah Alang Laweh dan petugas sosial masyarakat yang bertugas di Kelurahan Alang Laweh.

"Kita mendapat laporan dari masyarakat tersebut akan melakukan pemanggilan kepada Lurah Alang Laweh, Padang Selatan dan petugas sosial masyarakat yang betugas di sana untuk mengetahui cerita jelasnya," ucapnya.(Inf)

Foto: Talk show Universitas Terbuka bersama insan Pers Sumatera Barat (28/9/2020)

Infonusantara.net -- Talk show yang digelar Universitas Terbuka Padang bersama insan pers di Sumatera Barat, Senin, 28 September 2020 berjalan sukses. Sebanyak 80 peserta bergabung dalam acara virtual tersebut nampak antusias mendengarkan materi dan penjelasan dari Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D.

Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. merasa senang bisa melakukan bincang-bincang bersama insan pers.

Bahkan Prof Ojat juga menawarkan kepada wartawan agar bisa menambah pendidikan di Universitas Terbuka. 

Ia memastikan bahwa Universitas Terbuka tidak pernah memberikan pendidikan yang ecek-ecek kepada masyarakat. 

Universitas Terbuka sudah mendatangkan International Council for Open and Distance Education (ICDE) untuk melakukan quality review terhadap UT.

"Untuk melihat bagaimana kualitas UT sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Indonesia menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat," ungkap Prof. Ojat.

Dalam talk show tersebut, Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. memaparkan bahwa saat ini tantangan teknologi dalam pendidikan pembelajaran online dan pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan yang strategis bagi pendidikan tinggi di Indonesia. 

Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta didorong oleh Kemenristekdikti untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran melalui daring. 

Hal ini guna mendorong PJJ agar penyelenggaraan pendidikan secara cepat, ekonomis dan berkualitas.

Prof Ojat juga menjelaskan bagaimana perkembangan Universitas Terbuka Siber (UTS). 

Transformasi UT dilakukan mulai dari pendaftaran, pembelajaran, hingga ujian yang telah dilakukan sepenuhnya secara daring melalui sistem manajemen pembelajaran yang terintegrasi.

Permintaan Mendikbud mengenai akselerasi terbentuknya UT Siber (UTS), Prof Ojat menyatakan, pihaknya siap untuk menjadi motor penggerak dari lembaga yang menjadi "marketing galery" pendidikan jarak jauh PTN dan PTS yang ada di Indonesia.

UTS ini nantinya akan memonitor kualitas pembelajaran daring ini terjaga. 

"Dengan adanya UT Siber dan institut ini akan dilihat kualitas konten, media, IT, dan pembelajaran," terang Prof Ojat.

Di masa mandemi Covid-19 ini, UT juga telah menyiapkan program UT peduli bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan upaya meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terjangkit Covid-19, UT berkomitmen membantu masyarakat, PTN dan PTS yang ingin melaksanakan online learning sebagai salah satu solusi alternatif layanan perkuliahan pengganti tatap muka. 

Selain menyediakan lms.ut.ac.id, UT juga memberikan layanan Ruang Baca Virtual (RBV) yang menyediakan bahan ajar digital untuk 1.350 matakuliah melalui website.

Terkait bahan ajar digital, Prof. Ojat menjelaskan, UT selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas belajar mahasiswa melalui media elektronik dengan bahan ajar digital secara gratis. 

Selain itu, dengan kualitas pendidikan yang berkualitas UT juga murah dalam perkuliahan, hanya dengan Rp36 ribu per SKS kita sudah bisa kuliah di UT.

"Mudah-mudahan dengan kehadiran UT yang sudah menjadi rujukan pendidikan di tanah air, bisa jadi solusi seluruh anggota masyarakat, Bagaimana bisa mengakses pendidikan dalam masa Covid-19 ini, UT siap bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, walaupun saat ini kita dalam masa adaptasi kebiasaaan baru UT bisa memberikan bantuan, mendampingi teman-teman membangun pendidikan, memberikan alternatif dan solusi pada masyarakat dengan mengimplementasikan pendidikan jarak jauh dengan benar," tutur Prof. Ojat Darojat di akhir acara.

Ikut dalam acara talk show tersebut, Direktur UPBJJ Universitas Terbuka Padang Dra. Yusrafiddin, M.Pd dan jajaran, Ketua PWI sumatera Barat, H. Heranof Firdaus, S.Sos, dan, Owner Topsumbar Siti Rahmadani Hanifah, beserta puluhan media online, cetak, radio dan televisi yang ada di Sumatera Barat.(*/Inf)

Menkum HAM Yasonna Laoly(ist)

Infonusantara.net -- Menkum HAM Yasonna Laoly angkat bicara terkait dirinya yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh Tommy Soeharto gara-gara pengurus Berkarya Muchdi Pr. Yasonna menilai langkah itu sudah tepat.

"Itu jalur yang tepat. Negara kita negara hukum, kalau merasa tidak sesuai dengan hukum, ya digugat di pengadilan (PTUN)," kata Yasonna,dilansir detikcom, Minggu (27/9/2020) malam.

Yasonna menghargai langkah yang diambil Tommy Soeharto itu. Dia pun mengaku siap menghadapi proses yang ada."Iya dong (siap)," ujarnya.

Putra mantan presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, sebelumnya resmi menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Tommy Soeharto, begitu biasa ia disapa, menggugat SK Menkumham yang mengesahkan Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr.

Hal itu tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Minggu (27/9/2020). Perkara Tommy vs Yasonna mengantongi nomor perkara 182/G/2020/PTUN.JKT.

Tertulis sebagai pihak penggugat adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya H Hutomo Mandala Putra, SH. Sedangkan tergugat adalah Menkumham RI.

Gonjang-ganjing di Berkarya mulai muncul seiring adanya Presidium Penyelamat Berkarya pada April 2020. Hingga lahir Munaslub Partai Berkarya pada Juli 2020 yang tidak mulus. Tommy datang ke arena Munaslub itu dan membubarkan Munaslub yang digelar di sebuah hotel di Jaksel tersebut.

"Masih ada para pesertanya (munaslub) yang hadir di hotel ini. Hari ini mereka harus keluar dari hotel ini," kata Tommy di lokasi kala itu.

Namun, Munaslub tetap jalan dan memilih Muchdi Pr sebagai ketua umum baru. Sedangkan sebagai Sekjen adalah Andi Picunang. Muchdi Pr buru-buru mendaftarkan pengurusnya ke Menkumham dan disahkan. Tommy, yang tidak terima, kemudian melakukan upaya hukum.

Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto menggugat SK Menkumham Yasonna ke PTUN Jakarta. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)

Infonusantara.net -- Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly terkait keputusan pengesahan kepengurusan Partai Berkarya kubu Muchdi Purwopranjono (Muchdi Pr) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dikutip dari laman sipp.ptun-jakarta.go.id, Minggu (27/9), gugatan yang dilayangkan Tommy teregister dengan nomor perkara 182/G/2020/PTUN.JKT tertanggal 21 September 2020.

Tommy Target Kuasai Lagi Partai Berkarya yang Dikuasai Muchdi

Tommy diwakili oleh kuasa hukumnnya Isnaldi selaku penggugat. Sementara Yasonna sebagai pihak tergugat. Dalam gugatannya, anak Presiden RI ke-2 Soeharto itu meminta majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatannya.

Kemudian menyatakan batal atau tak sah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 16. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Berkarya dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.

Selanjutnya, mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 16. AH. 11. 01 Tahun 2020 dan Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2020. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat penggugat seperti semula.

"Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini," tulis dalam gugatan tersebut.

Pemeriksaan persiapan gugatan Tommy kepada Yasonna ini bakal dilakukan PTUN Jakarta pada Selasa 29 September 2020.

Sebelumnya, Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Berkarya menunjuk Mantan Komandan Jendral Kopassus TNI AD, Muchdi Pr sebagai ketua umum Partai Berkarya 2020-2025.

Yasonna lantas mengeluarkan SK bernomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025. SK itu ditandatangani oleh Yasonna pada 30 Juli 2020.

Selain itu, Yasonna juga menerbitkan SK bernomor M.HH- 16. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan  Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Berkarya.

Dalam SK itu tersebut, Tommy didapuk oleh kubu Muchdi PR sebagai ketua dewan pembina Partai Berkarya. Tommy pun keberatan dan tak mau mengakui SK Yasonnya yang mengesahkan kepengurusan Muchdi PR.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya kubu Tommy, Priyo Budi Santoso belum merespons konfirmasi dilansir CNNIndonesia.com terkait gugatan yang dilayangkan Tommy tersebut.

Ilustrasi (ist)

Infonusantara.net -- Salah satu obat yang umum digunakan oleh orang Indonesia yakni minyak kayu putih.

Minyak kayu putih memang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti mengatasi masuk angin, perut kembung, pusing mual atau bisa juga sekadar dihirup sebagai aroma therapy.

Namun, di tengah masa pandemi saat ini, ternyata ada sebagian orang yang meyakini bahwa minyak kayu putih dapat membantu terhindar dari Covid-19.

Caranya dengan mengoleskan minyak kayu putih ke masker langsung atau kertas tisu yang diletakkan di masker.

Lebih ekstrim lagi, bahkan ada segelintir orang yang meminum minyak kayu putih dengan dilarutkan pada air hangat.

Namun apakah cara tersebut aman? Adakah dampaknya bagi tubuh?

Melansir dari laporan berjudul 'Eucalyptus Poisoning Oil' , pemakaian minyak kayu putih sudah lazim dilakukan sejumlah orang untuk meringankan gejala penyakit umum.

Jika pertanyaannya apakah aman jika meminum minyak kayu putih, maka peneliti akan menjawab itu berbahaya.

"Toksisitas ekstrim setelah mengonsumsi minyak kayu putih telah dilaporan dengan baik, tetapi kesadaran publik umumnya kurang," seperti yang dikutip dari laporan penelitan tersebut.

Ada beberapa indikasi yang muncul ketika Anda meminum minyak kayu putih. Bahkan dikatakan dalam laporan tersebut, gejala toksiknya bisa muncul segera, misalnya sensasi terbakar di mulut dan tenggorokan, sakit perut, dan muntah mendadak.

Lalu, efek lain yang muncul setelah mengonsumsi minyak kayu putih adalah terjadi rangsangan di sistem saraf pusat (SSP).

Hal tersebut ditandai dengan pusing, ataksia, dan disorientasi yang diikuti kehilangan kesadaran yang biasanya terjadi setelah 10-15 menit usai Anda mengonsumsi minyak kayu putih.

Pada anak-anak, reaksi yang terjadi bahkan bisa kejang-kejang namun jarang terjadi pada orang dewasa

Dijelaskan pula risiko kematian di depan mata bagi orang dewasa yang berani mengonsumsi minyak kayu putih sebanyak 30 ml.

Sebagaimana diberitakan Jurnal Presisi pada artikel "Bukan Cegah Corona, Ternyata Ini Dampak Bagi Tubuh Jika Meminum Minyak Kayu Putih", laporan ini pun mencatat, dari 109 anak yang mengonsumsi minyak kayu putih, 59 persen di antara mereka mengeluarkan gejala buruk di atas.

Kemudian tercatat anak yang mengalami kondisi keracunan minor seperti ataksia, muntah, dan nyeri perut (30 persen), alami keracunan sedang (25 persen), dan keracunan mayor hingga koma (4 persen).

"Depresi kesadaran yang signifikan harus diantisipasi setelah konsumsi 5 ml dan depresi kesadaran ringan dapat terjadi bahkan hanya mengonsumsi 2-3 ml," jelas peneliti dalam laporan tersebut.

Dijelaskan juga di sana bahwa saat minyak kayu putih pasaran tertelan, minyak itu akan terdistribusi ke seluruh tubuh dan upaya eliminasi dengan menggunakan arang aktif tidak mungkin membantu secara signifikan.

Artinya ini menjadi catatan penting bahwa minyak kayu putih dilarang dikonsumsi.
Source:Portal Jember

Photo :cekfakta.com

Hoax ijazah Jokowi palsu
Infonusantara.net -- Sebuah akun Facebook Edward Junior mengunggah foto dua ijazah yang berasal dari Universitas Gadjah Mada yang pertama milik Bambang Nurcahyo Prastowo dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan yang kedua milik Presiden Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan. 

Salah satu keterangan dalam foto tersebut bertuliskan “Ijazah boleh palsu, giliran ulama harus disertifikasi”

Hasil Cek Fakta

Faktanya,dilansir cekfakta.com, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menegaskan keaslian ijazah sarjana dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat UGM Wiwit Wijayanti menjelaskan ijazah Jokowi dikeluarkan pada 5 November 1985. Ijazah itu ditandatangani oleh Dekan UGM Prof Dr Soenardi Prawirohatmodjo M.S, M.D dan Rektor UGM Prof DR T Jacob M.S M.D.

“Ijazah dikeluarkan setelah beliau berhasil menempuh pendidikan sarjana selama lima tahun," kata dia.

Sebelum memperoleh gelar, Jokowi telah mengikuti ujian skripsi pada 23 Oktober 1985 dengan judul "Studi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis Pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta".

Saat itu, Presiden Jokowi mendapat bimbingan dari Profesor Achmad Soemitro dengan dekan Fakultas Kehutanan saat itu Profesor Soenardi Prawirohatamdjo pada 1985.

Sementara itu, ijazah yang diunggah oleh sumber klaim memang benar milik Bambang Nurcahyo Prastowo dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Foto ijazah yang sama, diunggah di situs resmi milik Bambang Nurcahyo Prastowo.

Sedangkan ijazah atas nama “Joko Widodo” dari Fakultas Kehutanan UGM salah satunya diunggah di artikel berjudul “Bertemu di UGM, Presiden Jokowi Cerita Galaknya Dospem Skripsi” di situs netz.id pada 19 Desember 2017 dan diberi keterangan “Fotokopi ijazah sarjana Presiden Jokowi yang dipajang di pameran Fakultas Kehutanan UGM. (NET/Sigit Pamungkas)”.

Kesimpulan

Sehingga, klaim mengenai ijazah palsu Presiden Joko Widodo adalah salah. Klaim tersebut termasuk hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Rujukan:https://cekfakta.com/focus/5107
Source:viva.co.id

Ilustrasi (ist)

Infonusantara.net
Kiamat menjadi bagian dari keimanan pemeluk agama samawi. Hari akhir ini digambarkan di berbagai kitab suci sebagai kehancuran dahsyat alam semesta yang akan mendatang kan kehancuran total. Ilmu pengetahuan pun mencatat kehidupan pernah musnah pada jutaan tahun lalu.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin, mengatakan, memang ada beberapa kejadian yang memusnahkan makhluk hidup di bumi.

Dia mencontohkan, peristiwa 65 juta tahun lalu di mana terdapat asteroid besar yang jatuh di Yucatan, Meksiko. Debunya menutup seluruh dunia yang mengakibatkan terjadinya musim dingin ekstrem di seluruh dunia. Hal itu salah satu yang menjadi penyebab kepunahan dinosaurus.

Selain itu, ada mekanisme tentang kehancuran alam ini dengan perhitungan miliaran tahun. Thomas bertamsil matahari akan berbentuk raksasa merah sebelum mengakhiri hidupnya. Matahari tersebut akan menelan planet lain, seperti markurius, venus, bahkan bumi. "Jelas kalau itu terjadi, tapi ini hitungan miliar tahun, bumi sudah tidak ada lagi atau tidak ada kehidupan lagi," kata Thomas sebagaimana dikutip dari dokumentasi Harian Republika.

Thomas menjelaskan, kehancuran dalam kacamata astronomi memiliki level bermacam-macam. Contoh saja dilihat dari aspek perubahan iklim yang tidak terkendali. Tingkatan lainnya seperti di venus akibat dari efek rumah kaca.

Apabila efek dari pemanasan global tak dapat dikendalikan, suhu di bumi akan seekstrem seperti di Venus. Suhu akan semakin panas sehingga kapur-kapur dan batuan dapat mengeluarkan karbondioksida. "Kalau seperti itu, bisa disebut kiamat lingkungan," jelasnya.

Meski begitu, Thomas tak dapat menyebutkan gejala-gejala secara detail apakah kiamat sudah dekat. Namun, dia mengakui ada potensi kehancuran walaupun tak dapat dipastikan kapan itu akan datang.

Potensi itu dilihat dari terjadinya kiamat lingkungan akibat dari pemanasan global yang tak terkendali. Thomas menegaskan, tidak ada kemungkinan bagi manusia untuk memprediksi tentang waktu kedatangan kiamat dan begitu banyak hal gaib lain.

Dia mengatakan, isu bahwa kiamat akan segera datang sering terjadi di berbagai negara termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat. Menurut dia, hal tersebut merupakan kepercayaan sekte-sekte tertentu sehingga membuat persiapan menghadapi kiamat. "Kiamat suatu keniscayaan, tapi kapannya dan bagaimana kejadiannya tidak diketahui," ujar Thomas.
Source :Republika

Anwar Ibrahim. (istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Pekan ini, pemberitaan internasional diwarnai drama politik negeri Jiran. Pada Rabu (23/9/2020), pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah jatuh.

Ia mengklaim suara mayoritas parlemen. Pertemuan juga akan dilakukan dengan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

"Pemerintahan pimpinan (perdana menteri) Muhyiddin Yassin telah jatuh. Maklumat selanjutnya akan saya dapatkan setelah menghadap Baginda Agung (Raja) dalam masa terdekat. Insya-Allah," katanya dikutip dari media lokal, Malaysia Kini.

Klaim itu muncul kurang dari tujuh bulan setelah Muhyiddin berkuasa. Muhyiddin menjadi PM setelah kekacauan politik yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Mahathir Mohamad.

Muhyiddin sendiri menegaskan dirinya masih PM yang sah. Ia menegaskan pernyataan Anwar hanya klaim.

Klaim tersebut harus dibuktikan melalui proses dan metode yang ditentukan oleh Konstitusi Federal. Tanpa proses itu, pernyataan Datuk Seri Anwar hanyalah klaim, " katanya ditulis The Star Malaysia.

"Sampai terbukti sebaliknya, pemerintah Perikatan Nasional masih berdiri kokoh dan saya Perdana Menteri yang sah."

Terbaru, Jumat (25/9/2020), Istana Raja Malaysia akhirnya buka suara. Raja dikatakan tak akan menemui siapapun, baik Anwar maupun Muhyiddin Yassin selama seminggu ini. Ia sedang menjalani perawatan di Institut Jantung Negara (IJN).

"Yang Mulia telah dinasehati oleh dokternya untuk tetap di (rumah sakit) selama tujuh hari untuk observasi. Jadi sampai saat itu, dia tidak akan ada pertemuan," kata Pengawas Keuangan Istana Ahmad Fadil Shamsuddin kepada Reuters.

Raja sendiri sudah dirawat di Bangsal Kerajaan di IJN sejak Senin (21/9/2020) setelah ia mengatakan merasa tidak enak badan. Pihak Istana juga mengatakan bahwa Raja telah disarankan untuk diawasi oleh dokter, tetapi tidak ada alasan yang mengkhawatirkan mengenai kondisinya kini.

Politik Malaysia panas sejak Februari 2020. Mahathir Mohamad mundur sebagai PM dan kemudian ditunjuk sebagai PM sementara.

Ia mundur persis setelah Anwar Ibrahim mengatakan ada pengkhiatan dalam tubuh koalisinya dengan Mahathir. Mereka saat itu membuat Koalisi Pakatan Harapan.

Koalisi ini merupakan gabungan partai pendukung Mahathir dan Anwar yang terdiri dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), UMNO, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Gabungan Parti Sarawak (GPS), serta Parti Warisan Sabah (Warisan).

Sebelumnya mereka berkongsi untuk mengalahkan UMNO pimpinan Najib Razak, Mei 2018 lalu. Saat itu keduanya membuat perjanjian bahwa setelah 2,5 tahun, posisi PM akan diserahkan Mahathir kepada Anwar.

Namun Pakatan Harapan disebut kehilangan suara saat partai lainnya, di mana ada koalisi baru yang dibuat parlemen tanpa memasukkan politisi Anwar Ibrahim. Kisruh ini kemudian memunculkan Muhyiddin Nasir sebagai PM Baru setelah ditunjuk resmi oleh Raja Malaysia.

"Raja Malaysia adalah kunci," tulis Bloomberg dalam analisisnya.

Jika benar Anwar memiliki dukungan mayoritas seperti yang diklaimnya, maka Yang di-Pertuan Agong akan harus memutuskan apakah ia bersedia mengangkat dan menyumpah Anwar sebagai Perdana Menteri kesembilan Malaysia.
Sumber:CNBC Indonesia

Irwan Basir Dt Rajo (kanan) serahkan bantuan pada Ketua Pemuda IPLS Lubuk Lintah Adri Simon(kiri)

INFONUSANTARA.NET
PADANG - Selaku Ketua Majelis Pertimbangan Adat (MPA) KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, Irwan Basir Dt. Rajo Alam mengimbau agar selalu menanamkan “Raso Banagari” kepada segenap anak nagari Pauh IX di sembilan tapian yang ada. Termasuk di Tapian Malayu Lubuk Lintah.

“Yang kito jadikan tolak ukur atau momentum adolah suatu peristiwa bahwasonyo kampuangko bapanghuni. Kalau indak, jalan dialih urang lalu cupak dialih urang panggaleh. Awak manjadi tamu di nagari awak kalau tidak hati-hati. Contohnyo Betawi,” ungkap Irwan Basir ketika memberikan sambutan pada acara silaturrahmi dengan Ikatan Pemuda Lubuk Lintah dan Sekitarnya (IPLS) Kecamatan Kuranji, Sabtu (26/9/2020) malam.

Untuk itu, Irwan Basir mengaku bangga dan mengucapkan terimakasih kepada Ketua IPLS, Adri Simon beserta jajarannya karena mampu menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal meskipun saat ini masyarakat Lubuk Lintah pada khususnya dan Kecamatan Kuranji sudah bercampur dan berbaur dengan masyarakat pendatang. Sehingga suasana kondusif tetap terpelihara sampai saat ini.

Kemudian kita banggakan, seluruh stake holder yang hadir pada malam hari ini, ada saudara Awang, dedengkotnya Pemuda Pancasila yang sering berkomunikasi dengan saya. Datang dan minta apa inovasi dan kreatifitas yang harus diapungkan di nagari kita Pauh IX. 

"Pertama sekali di daerah Lubuk Lintah ini, secara komunitas bapak-bapak dan saudara-saudara kita sudah maju dibanding daerah pinggiran yang ada di Kecamatan Kuranji. Contoh kesenian grup musik akuistik ini, mungkin satu-satunya di Kecamatan Kuranji. Ini perlu kita berikan apresiasi,” ucap Ketua DPD LPM Kota Padang itu sembari disambut applus hadirin.

Irwan Basir juga menyinggung soal peranan pemuda dan tokoh masyarakat bagaimana bisa bersinergi dan bersama-sama memajukan kampung halaman tercinta. Ketika Toad (panggilan akrab Adri Simon, red) menjadi Ketua Pemuda Lubuk Lintah misalnya, harus ada terobosan, ide dan gagasan yang dibuatnya demi memajukan nagari. Begitu pula peranan ketua RT dan RW serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya harus saling mendukung demi kemajuan bersama.

Inilah dinamika yang harus kita presentasikan dalam suatu instusi pemikiran kita bersama-sama. Kita boleh saja berbeda pendapat dalam satu hal tapi ketika berada dalam suatu sistim tentu kita memberikan kontribusi pemikiran positif energinya untuk kepentingan orang banyak. 

Oleh sebab itu, embrio kebersamaan ini tidak hanya retorika tapi kita jadikan momentum."Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kenapa? Adat mengatakan, sasek diujuang kembali ka pangka. Dan itulah rumusan kebersamaan itu sendiri,” paparnya menjelaskan.

Ia pun tidak ingin ada anak nagari Pauh IX yang menjadi pecundang dalam kampung dan suka membuat keonaran. Sehingga membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dengan ulah dan prilaku buruknya tersebut.

“Bak istilah pepatah urang saisuak, dari Tiku ka Lubuk Basuang, singgah sabanta di Manggopoh. Iko diadu, iko diasuang, supayo urang jadi heboh. Sifat devide et impera seperti ini harus kita buang jauh-jauh karena bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat,” sebutnya mengingatkan.

Berbicara dalam konteks banagari dalam sistem pemerintahan kota, khususnya di Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji, tidak ada istilah “Kacak langan bak langan dan kacak batiah bak batiah”. Semua harus menyatu dalam persamaan yakni sama-sama anak nagari Pauh IX.

“Jadi tidak ada istilah saya orang Lubuk Lintah, saya orang Anduring, saya orang Kuranji, saya orang Gunung Sarik dan lain sebagainya. Yang jelas, kita sama-sama anak nagari Pauh IX. Ini yang harus kita utamakan karena adat dan asal-usul kita sama. Di sinilah letak raso banagari tersebut,” pungkas Irwan Basir Dt Rajo Alam.

Ditambahkannya, jika setiap anak nagari Pauh IX sudah menyadari tupoksinya masing-masing maka tidak akan pernah terjadi benturan antara satu dengan yang lain. Maka akan terjadilah kehidupan yang harmonis, “Sadanciang bak basi, saciok bak ayam”, alam takambang dijadikan guru.
Pada kesempatan itu, Irwan Basir juga memberikan bantuan spontanitas sebesar Rp2 juta sebagai bentuk apresiasi atas kegiatan positif yang dilakukan segenap pemuda Lubuk Lintah bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Sebelumnya, Ketua Pemuda IPLS, Adri Simon alias Toad dalam sambutannya juga mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga atas kehadiran Dt. Irwan Basir beserta rombongan dalam memenuhi undangan mereka.

“Terus-terang, kami agak cemburu juga melihat kegiatan bapak Datuk Irwan Basir yang tidak pernah habis-habisnya membantu masyarakat di mana-mana. Makanya, kami coba pula menghubungi beliau agar bisa pula hadir bersama kami di Lubuk Lintah. Alhamdulillah, sekarang keinginan tersebut terkabul. Untuk itu, kita ucapkan terimakasih kepada beliau dan semoga sukses selalu,” ujar Toad sembari memberikan pujian.

Hal senada juga disampaikan Andi, salah seorang tokoh masyarakat dan senior pemuda Lubuk Lintah. Diakuinya, dari dulu sosok Irwan Basir memang selalu aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Sehingga tidak heran kalau Dt. Irwan Basir menjadi salah satu tokoh panutan di Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji.

“Insya Allah, kalau nanti pak Datuk Irwan Basir maju menjadi pemimpin di Kota Padang atau di mana saja, kami masyarakat Lubuk Lintah sudah siap memberikan dukungan penuh kepada beliau,” tegasnya ketika dimintai komentarnya usai acara. (noa)

Ilustrasi (istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Indonesia kembali membuat rekor jumlah kasus kematian akibat  Covid-19. Angka kematian pasien virus corona di Indonesia masih memprihatinkan karena terus meningkat.

Menurut data covid19.go.id, per 24 September 2020, total pasien Covid-19 di Indonesia yang meninggal mencapai lebih dari 10.000 orang, tepatnya 10.105 orang.

Sementara itu, dilansir Kompas.com Kamis (24/9/2020) untuk total jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, adalah sebanyak 262.022 kasus. Dari jumlah itu sebanyak 191.853 orang pasien di antaranya sembuh dari Covid-19.

Indonesia melaporkan kematian pertama karena Covid-19 pada 10 Maret 2020 dengan korban seorang Warga Negara Asing (WNA).

Lalu, pada 12 Mei kasus kematian di Indonesia tembus 1.000 orang. Kemudian pada 30 Juli tembus 5.000 orang.

Dilansir laman Worldometers, Jumat (25/9/2020) siang, total kasus virus corona yang dilaporkan dari seluruh dunia adalah 32.420.147 kasus.

Dari jumlah itu sebanyak 987.815 orang meninggal dunia dan 23.934.098 orang dilaporkan sembuh.

Dengan lebih dari 10.000 kasus kematian, berada di urutan berapakah Indonesia?

Peringkat di dunia

Menurut data Worldometers, Jumat (25/9/2020) siang, Indonesia berada di peringkat ke-17 di dunia terkait kasus kematian akibat virus corona.

Berikut ini daftar 20 negara dengan kematian terbanyak di dunia karena Covid-19:

1.Amerika: 207.538
2.Brasil: 139.883
3.India: 92.317
4.Meksiko: 75.439
5.Inggris: 41.902
6.Italia: 35.781
7.Peru: 31.938
8.Perancis: 31.511
9.Spanyol: 31.118
10.Iran: 25.015
11.Kolombia: 24.924
12.Rusia: 19.948
13.Afrika Selatan: 16.283
14.Argentina: 14.766
15.Chili: 12.469
16.Ekuador: 11.213
17.Indonesia: 10.105
18.Belgia: 9.965
19.Jerman: 9.519
20.Kanada: 9.249

Peringkat di Asia.Posisinya juga tidak kalah memprihatikan.Indonesia menempati urutan ke 3 terkait jumlah kematian akibat virus corona.

Berikut daftar 5 negara di Asia dengan tingkat kematian tertinggi:
1.India: 92.317
2.Iran: 25.015
3.Indonesia: 10.105
4.Irak: 8.799
5.Turki: 7.785

Sementara itu, di Asia Tenggara Indonesia menempati peringkat  pertama (1) dengan jumlah kasus kematian terbanyak akibat Covid-19.
Jumlahnya dua kali lipat negara tetangga yang jadi episentrum Covid-19 Asia Tenggara, Filipina.

Berikut datanya:
1.Indonesia: 10.105
2.Filipina: 5.127
3.Myanmar: 155
4.Malaysia: 133
5.Thailand: 59
6.Vietnam: 35
7.Singapura: 27
8.Brunei Darussalam: 3
9.Timor Leste: 0
10.Laos: 0
11.Kamboja: 0

INFO NUSANTARA PERSADA

Muslim di Xinjiang Beijing (ist)

INFONUSANTARA.NET 
Beijing -- Pemerintah Cina merespons tudingan lembaga Australia yang menyebut lebih dari 16.000 masjid dihancurkan di provinsi Xinjiang Beijing mengklaim laporan itu berbeda jauh dari fakta di lapangan.

Lembaga think-tank Australia, The Australian Strategic Policy Institute (ASPI) menerbitkan laporan pada Kamis, 24 September 2020 kemarin yang menyatakan lebih dari 16.000 masjid di Xinjiang dihancurkan atau dirusak sebagai dampak dari kebijakan pemerintah sejak 2017 lalu.

Perkiraan tersebut diperoleh dari citra satelit serta berdasarkan sample 900 situs keagamaan di tahun 2017, termasuk masjid, kuil dan tempat pemujaan lainnya.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, menyanggah tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. Dilansir dari Ruters dalam konferensi pers, Jumat, 25 September 2020,Wang balik menuding ASPI menerima dana asing untuk meramu kebohongan terhadap Cina.

Faktanya, Wang mengatakan di Provinsi Xinjiang saat ini terdapat lebih dari 20.000 masjid, jumlah tersebut diklaim lebih banyak dari keseluruhan masjid yang terdapat di seluruh Amerika Serikat.

"Jika kami melihat jumlahnya, ada lebih dari 24.000 masjid di Xinjiang, sepuluh kali lebih banyak daripada di AS," kata Wang.

"Artinya, ada masjid untuk setiap 530 muslim di Xinjiang, lebih banyak masjid per kapita dari pada banyak negara muslim," lanjutnya.

Cina berada di bawah pengawasan komunitas internasional atas perlakuannya terhadap muslim Uyghur dan klaim pelanggaran kerja paksa di Xinjiang.

PBB telah menerima laporan dari lembaga kredibel yang mengatakan satu juta muslim yang ditahan di kamp-kamp vokasi telah dipekerjakan secara paksa.

Namun, Beijing berulang kali membantah telah memperlakukan muslim Uyghur dengan buruk, serta mengatakan kamp-kamp vokasi itu merupakan pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk mengatasi ekstremisme.

INFO NUSANTARA PERSADA

BNN bersama barang bukti 87.415,4 gram Sabu dan 70.227 butir Ekstasi (foto bnn)

INFONUSANTARA.NET  
Jakarta - Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) RI melakukan penyelidikan dan menangkap pengedar narkoba jenis sabu, Pelaku berinisial R ditangkap di Kampung Jawa I di Rayuek Kab. Aceh Timur, Prov. Aceh pada Rabu, 16 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB .

Sebagaimana dilansir laman resmi BNN, penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat dari hasil penggeledahan di dapatkan 17 Kg sabu yang terbungkus di dalam 17 bungkus teh cina, 1 unit kendaraan Roda 4, 2 buah alat komunikasi.

Berdasarkan hasil interogasi dari tersangka di dapatkan informasi bahwa narkotika tersebut diperoleh dari F yang kemudian ditangkap di rumah kontrakan di Dusun Murni, desa Seuneubok Teupin Panah, Idi Tunong, Aceh Timur.

Dari tangan pelaku berhasil disita 12 Kg sabu di dalam ransel dan bungkus plastik yang di lakban coklat juga 1 buah alat komunikasi.

Dari kedua tersangka di dapatkan keterangan bahwa F di perintahkan oleh M untuk menyimpan sabu yang di ambil oleh R. Pengejaran di lakukan tehadap M namun belum berhasil. Seluruh tersangka dan barang bukti telah di bawa ke BNN RI untuk penyidikan lebih lanjut.

Sementara, di Palembang Tim gabungan yang terdiri dari BNN, BNN Provinsi Sumsel dan Polda Sumsel berhasil mengamankan 5 kilogram sabu dan 30.000 butir pil ekstasi yang melibatkan orang yang diduga wakil rakyat di Palembang berinisial D.

Berawal dari diamankannya dua orang kurir berinisial W dan A saat menerima paket berisi 30.000 butir pil ekstasi dari seorang wanita berinisial Y di kawasan Pasar Macan Lindung Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang pada hari Selasa, 22 September 2020.

Sementara Y mengaku diperintah oleh J, yang tak lain merupakan suaminya sendiri. Petugas melakukan penangkapan terhadap J, saat berada di rumahnya di Jalan Buyut Tampah, Bukit Baru, Palembang. Dari dalam rumah J, BNN menemukan 1 kg sabu yang disimpan didalam anak tangga rumah miliknya. Pasangan suami istri ini mengaku diperintah oleh D, untuk menyimpan narkotika tersebut.

Pengembangan dilakukan, hingga akhirnya D dapat diamankan di tempat usaha jasa laundry miliknya di Jalan Riau, Kecamatan Kemuning. Didalam ruko tersebut, Penyidik menemukan 4 kg sabu yang disimpan diatas lemari kerja D. Dalam jaringan ini, peran D adalah mengendalikan para kurir sebagai kaki tangannya. Sementara D bekerja sama seorang pemodal yang dinggal di Medan berinisial M.

Penangkapan terhadap M dilakukan di Jalan Raya Batu Bara, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara. Selanjutnya para tersangka dibawa ke kantor BNN Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatannya mereka dikenakan pasal 114 ayat (2), pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup.

INFO NUSANTARA PERSADA

Ilustrasi ( istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundurkan diri sejak Firli Bahuri memimpin lembaga antirasuah tersebut. Tercatat, sejak Januari-September 2020, 31 pegawai mengundurkan diri, termasuk mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK Ali Fikri mengatakan mundurnya puluhan pegawai dari KPK merupakan hal wajar. KPK juga tidak bisa menahan para pegawai tersebut untuk tetap bekerja di institusinya.

"Sebagai sebuah organisasi, pegawai yang mengundurkan diri adalah hal yang wajar terjadi di banyak organisasi/lembaga, termasuk tentu juga di KPK," kata Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9).

Ia merinci, 31 pegawai yang mundur di tahun 2020, sebanyak 24 di antaranya merupakan pegawai tetap, dan 7 pegawai tidak tetap.

Sementara itu, berdasarkan catatan KPK, ratusan pegawai juga mengundurkan diri pada periode 2016-2020. Pada 2016, tercatat sebanyak 46 pegawai mengundurkan diri.

Kemudian, tahun 2017 sebanyak 26 pegawai, 2018 sebanyak 31 pegawai, dan 2019 sebanyak 23 pegawai. Total, 157 pegawai mengundurkan diri selama periode 2016-2020.

Ali menjelaskan, alasan pengunduran diri tersebut beragam. Namun, lebih banyak karena ingin mengembangkan karier di luar instansi KPK.

"KPK mendukung pegawai yang ingin mengembangkan diri di luar organisasi dan bahkan mendorong para alumni KPK menjadi agen antikorupsi berbekal pengalaman di KPK," ujarnya.

"Keputusan untuk keluar dari lembaga atau bertahan di lembaga untuk tetap berjuang dari dalam menjaga KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tengah kondisi yang tidak lagi sama, adalah pilihan yang kami semua pahami sama-sama tidak mudah. Oleh karenanya kedua pilihan tersebut harus kita hormati," kata dia menambahkan.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah telah memutuskan untuk mundur dari KPK. Febri telah mengirimkan surat pengunduran diri ke Sekretaris Jendral KPK pada 18 September 2020.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan sebanyak 37 pegawai mengundurkan diri dari KPK sepanjang Januari-September 2020. Kebanyakan dari pegawai yang pamit dari KPK karena ingin mencari tantangan baru di tempat lain dan alasan keluarga.

"Terhitung sejak Januari sampai awal September yang saya catat 29 Pegawai Tetap dan delapan orang Pegawai Tidak Tetap, pada umumnya alasan pengunduran dirinya mencari tantangan kerja lain ataupun alasan keluarga," kata Nawawi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).
Sumber:CNN Indonesia

INFO NUSANTARA PERSADA