September 2019


Infonusantara.net -Tragedi Kemanusiaan yang terjadi Wamena - Papua pada 23 september 2019 lalu menyisakan luka yang sangat mendalam. Terutama bagi Masyarakat di Ranah Minang tentunya. Dari 33 orang yang meninggal dunia terdapat 9 orang diantaranya merupakan perantau minang yang  berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Mereka datang ke Wamena untuk berdagang mencari hidup dan menafkahi keluarga di kampung. Kini mereka pulang tanpa nyawa dan tinggal luka bagi keluarga di kampung.

Hari ini (29/9), tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat (Sumbar) berangkat menuju ke rumah duka untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada keluarga korban. Stelah sampai disana tim ACT Sumbar menemui Keluarga Bapak Zal (35) di Sungai Rampan, koto Nan Tigo IV koto Hilie, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Bapak Zal merupakan korban yang selamat dari tragedy kemanusian di Wamena-Papua ini namun Istri dan Anak Beliau tidak dapat selamat.

Menurut keterangan dari Bapak Zal, “Kami ketika itu melihat orang berkerumunan beramai-ramai mendatangi kios-kios, termasuk ke kios kami. Kami dikepung di di dalam rumah yang ada dibelakang kios, jumlahnya sekitar 30-an. Dan Kami sudah pasrah untuk mati semua. Ada Keponakan kami yang bernama Yoga menahan pintu. Namun kerumunan diluar memaksa untuk membuka pintu. Kami dilempari dan ditembaki dengan panah.

Lanutnya, Yoga ini sudah berdarah-darah dan dia lalu pergi keluar namun pada akhirnya Yoga ini kena bunuh. Mereka itupun masuk di dalam lalu ditikamnya lah kami. Setelah itu mereka keluar ambil bensin lalu dibakarnya lah kami. Saya, tiba-tibangun bangun dengan setengah tersadar dan meminta bantuan kepada teman-teman yang ada di Kodim sana. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan mobil tidak bisa lewat. Dua jam setelah itu barulah bantuan datang. Saya mengalami luka bakar di beberapa badan saya. Anak dan Istrisaya sudah terbakar. Saya langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk langsung diobati pihak medis.

Setelah dari tempat Zul, tim ACT Sumbar bersama Dinas Sosial Kabupaten Pensisir Selatan mendatangi Keluarga Bapak Darwin, yang mana anaknya yang bernama Muhammad Iswan (24) menjadi korban tragedi kemanusiaan di Wamena-Papua.

Menurut Keterangan Bapak Darwin yang merupakan orang tuanya mengatakan,” Muhammad Iswan atau panggilan keseharian Iwan sudah merantau selama 3 tahun di Wamena-Papua. Iwan  dua hari sebelum kejadian sempat mengontak kami dan menginformasikan bahwa keadaan disini semakin tegang dan chaos. Saya mendapat kabar Iwan sudah meninggal yakni pukul 22.00 WIB”.

Lanjutnya, Iwan ke Papua untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dia merantau 3 tahun yang lalu pamit untuk bekerja di Papua. Namun, kami tidak menyangka dengan adanya kejadian ini anak kami Iwan meninggal Dunia akibat Tragedi Kemanusiaan di Wamena-Papua ini, tutupnya sambil mengusap air matanya yang mengalir saat beliau bercerita kepada Tim ACT Sumbar.

Zeng Wellf selaku Kepala Cabang ACT Sumbar menyatakan, “InsyaAllah kami akan terus berkomitmen untuk membantu keluarga korban yang menjadi tragedi kemanusiaan di Wamena-Papua. Saat ini tim ACT juga sudah berada di Posko Kemanusiaan Jayapura, Papua. Disana kami telah membuka layanan kesehatan dan memberikan bantuan logistik untuk para pengungsi tentunya. Dan kami akan terus menguapayakan untuk memenuhi kebutuhan dari para pengungsi termasuk mencoba memfasilitasi yang ingin balik ke kampong halamannya.”ungkapnya (*)

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen 
Infonusantara.net - Dalam paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi seluruh fraksi DPRD Kota Padang menyetujui RAPBD No 29 Tahun 2019. Namun ada raport merah dari penyampaian pandangan fraksi fraksi dengan catatan dan masukan guna membangun dan memperbaiki kinerja OPD dilingkungan Pemko Padang.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen meminta Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyikapi pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang terkait APBD perubahan 2019 secara konkret.

"Kita lihat dari catatan atau pandangan akhir fraksi terhadap APBD perubahan, itu kan tuntutan yang harus disikapi oleh wali kota dan jajarannya, terutama terkait pendapatan," ungkap Arnedi Yarmen usai rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2019, Jumat (27 /9).

Ia mengatakan, pendapatan tersebut disamping penambahan, dikhawatirkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Dampaknya nanti, kata Arnedi, akan berpengaruh kepada belanja. Terutama belanja langsung jelas akan terpengaruh.

"Tentu ini harus disikapi dan dipola, bagaimana pencapaian PAD ini secara konkret. Artinya, harus dibuatkan progres capaian dari target tadi. Kita meminta wali kota menyikapi ini secara konkret," ujarnya.

Terkait permintaan sebagian fraksi agar wali kota mengganti beberapa orang kepala OPD terkait capaian kinerja, Arnedi menegaskan semuanya terpulang kepada wali kota.

"Kalau kawan-kawan menyorot pergantian kepala OPD terkait target yang tidak tercapai, ya itu sah-sah saja. Tapi secara keseluruhan, kata Arnedi Yarmen, pihaknya optimis terkait pencapaian target PAD tersebut,"katanya.

"Sebenarnya kegagalan itu diakhir nanti. Kita tunggalah waktu 4 bulan ini untuk mereka mencapainya. Sebenarnya kegagalan itu diakhir nanti. Apalagi lagi TAPD sudah memiliki pola untuk itu. Saya masih optimis target itu tercapai," pungkas Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini.(Inf/by)


Infonusantara.net- Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Sumatera Barat (ACT Sumbar) mengirim truk Kemanusian untuk membantu korban bencana kabut asap di Riau. Pelepasan truk Kemanusian dilakukan di kantor ACT Sumbar, Jln. S.Parman No. 170 C Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Jumat (27/9).

Kepala ACT Cabang Sumbar Zeng Wellf mengatakan pengiriman truk Kemanusian ini bentuk kepedulian terhadap korban kabut asap di Sumatera, yakni Riau dan Jambi.

“ACT Sumbar hari ini mengirim bantuan logistik untuk saudara kita di Riau. Untuk tahap pertama ini sebanyak tujuh ton beras yang kita himpun dari masyarakat” ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, selain bantuan logistik pihaknya juga telah mengirim sejumlah relawan.

“Sebelumnya kita telah mengirim sepuluh relawan ke Riau yang terdiri dari tim rescue dan tim kesehatan. Selain itu kemarin juga relawan ke Jambi untuk membantu pemadaman, karena disana masih banyak titik api,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, selain ACT Sumbar, besok ACT Aceh juga akan menyalurkan bantuan, “Bantuan akan terus mengalir, hari minggu ACT Medan akan mengirimkan bantuan juga untuk suport saudara kita di Riau dan Jambi, mohon doa agar lancar,” tutupnya.(*)

Suasana Paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi fraksi DPRD Padang tentang APBD Perubahan 2019 
Infonusantara.net -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang gelar paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi fraksi tentang APBD Perubahan Tahun 2019, Jum'at(27/9) di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang, Jalan Sawahan Timur No.50 Kecamatan Padang Timur,Kota Padang. 

Dalam paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi tersebut seluruh fraksi DPRD Kota Padang menyetujui RAPBD No 29 Tahun 2019. Namun  dengan catatan dan masukan guna membangun dan memperbaiki kinerja OPD dilingkungan Pemko Padang. 

Penyampaian pandangan akhir fraksi dari partai Gerindra didapati untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat raport merah dan disarankan untuk dimutasikan. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Mastizal Aye pada rapat paripurna  penyampaian pandangan akhirnya fraksi-fraksi DPRD Kota Padang.

Dalam paripurna tersebut Walikota Padang mengapresiasi pendapat anggota dewan. Selaku pimpinan kota, Mahyeldi mengucapkan terima kasih atas harmonisnya sinergis kedua lembaga tersebut.(Inf)

 Anggota Komisi III DPRD Kota Padang,
 Helmi Moesim dari Partai Bekarya
"Guna memberikan rasa nyaman pada masyarakat dalam berkendaraan. Sudah saatnya Dishub Padang tertibkan angkutan kota sesuai aturan "

Infonusantara.net- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Helmi Moesim mendukung rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang dalam melakukan razia terhadap mobil angkutan kota (Angkot). 

Menurutnya, sudah saatnya angkutan kota ditertibkan. Melihat selama ini, angkutan kota banyak yang ugal - ugalan, "kita minta Dinas Perhubungan Kota Padang bisa menertibkan sesuai aturan," kata anggota Komisi III tersebut, Kamis (26/9).

"Selaku anggota DPRD Padang kita sangat mendukung program yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka menertibkan angkutan kota. Karena salah-satu tujuannya adalah menertibkan, membuat rasa nyaman masyarakat lain dalam berkendaraan," tambahnya Helmi Moesim.

Kesempatan itu, Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem ini mengingatkan, agar para sopir angkutan tidak ugal ugalan dalam berkendara. Karena keamanan dan kenyamanan penumpang ada dalam kendali sopir angkutan tersebut.

Kita saling menjaga sajalah, jangan hanya untuk mengejar setoran keselamatan orang lain diindahkan. Sopir angkutan harus menghormati pengendara lainnya dan saling menjaga keselamatan," pungkas Helmi Moesim. (Arman)

Relawan ACT -MRI berangkat ke Pekanbaru Riau bantu masyarakat korban kabut asap 
Infonusantara.net - Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Sumatera Barat terus berkomitmen memberikan bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak kabut asap. 

Saat ini tim dari ACT-MRI Sumatera Barat telah memberikan ribuan masker ke daerah-daerah di Sumatera Barat yang terkena dampak kabut asap. Dan ACT-MRI Sumatera Barat terus berkomitmen untuk membantu korban kabut asap ini baik masker maupun berupa logistik nantinya akan langsung kita kirim dari Padang menuju Jambi dan Riau yang merupakan titik api kebakaran hutan dank abut asap terparah.

Kita dari tim ACT-MRI Sumatera Barat terus berkomitmen untuk memberikan bantuan terbaik kita. ACT sendiri akan kembali melayarkan Kapal Kemanusiaan Kabut Asap ini dengan bantuan 1000 Ton logistik untuk Sumatera dan Kalimantan.

Tidak hanya itu saja, Senin (23/9) ACT Sumatera Barat kembali mengirimkan 10 relawan yang tergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan Zeng Wellf selaku Branch Manager ACT Sumatera Barat.

“Pemerintah Riau sudah mengeluarkan status darurat pencemaran udara karena Kabut Asap ini. Melihat situasi yang demikian hari ini kita mengirimkan 10 relawan menuju Riau. 10 relawan inilah yang nantinya akan membantu Tim ACT dan MRI Pekanbaru dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat nantinya " ungkap Zeng Wellf.

“10 relawan ini adalah relawan terlatih dibidangnya, dan telah melalui seleksi baik dibidang kesehatan maupun dibidang rescue yang siap diturunkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak kabut asap di Riau, "tutur Bandi selaku Koordinator relawan yang turun langsung menuju Riau.

Foto:(ist)
Infonusantara.net -- Salah satu sanggar yang berasal dari kelurahan Garegeh kota Bukittinggi, yaitu Sanggar Tari Nusantara Minangkabau (Gastarana) diundang oleh KBRI Prancis dan KWRI UNESCO untuk tampil pada acara Bulan Indonesia pada Kamis (19/09) di Paris Prancis.

Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI UNESCO, Surya Rosa Putra menyebutkan bahwa acara Bulan Indonesia ini adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mempromosikan keragaman warisan budaya alam Indonesia.


"Kegiatan Bulan Indonesia ini diselenggarakan, selain untuk mempromosikan berbagai warisan budaya alam Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO, juga menjadi kampanye tak langsung beberapa nominasi budaya tak benda (intangibale cultural heritage) Indonesia oleh UNESCO", terang Surya Rosa Putra secara tertulis dalam surat undangan yang dilayang ke Sanggar Gastarana tertanggal 22 Juli 2019 lalu.


Ia menambahkan pada acara Bulan Indonesia ini, juga ada pertunjukan seni seperti pementasan seni tari, pameran seni rupa, seni music, pantun serta festival kuliner nusantara. Dan, salah satu pengisi acara ini adalah sanggar yang berasal dari kota Bukittinggi Sumatera Barat yaitu sanggar Gastarana.

Sementara itu, pimpinan sanggar Gastarana, Zami Sofa yang dihubungi via chat WhatsApp mengucapkan banyak terimakasih kepada Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI UNESCO, Surya Rosa Putra yang telah mengundang dan menjamu anggota sanggar Gastarana selama di Paris Prancis.

"Dapat undangan dan berkesempatan untuk mengisi acara kesenian bertaraf internasional di Paris Prancis, merupakan kebanggaan dan kehormatan besar bagi kami. Bahkan, setiba kami di Paris, kami langsung dijamu dan diundang nginap di rumah Pak Dubes", kata Alumni ASKI Padang Panjang angkatan 93 ini.

Sanggar Gastarana, kata Da Oz adalah sanggar kecil dari kelurahan Garegeh kota Bukittinggi yang diundang untuk menampilkan kesenian tradisonal Minangkabau di pentas internasional. Tujuan sanggar Gastarana tampil di Paris adalah untuk memperkenalkan dan mengembangkan budaya Sumatera Barat atau budaya Minangkabau di pentas internasional.

"Pada pementasan di Paris, sanggar Gastarana menampilkan Tari Rantak yang berkalaborasi dengan Ibu Dubes, dan penampilan kedua adalah Tari Piring Tigo Sapilin. Dan, Insya Allah pada tahun 2020 nanti, Sanggar Gastaran akan dinundang lagi dengan karya-karya tarian yang baru. Dan, semoga tahun depan, kita bisa didampingi oleh Pemda Sumbar ataupun Pemko Bukittinggi", harap Da Oz, Jumat (20/09) via chat WhatsApp

Sebagai warga kelurahan Garegeh kota Bukittinggi, Da Oz mengatakan, mereka sangat bangga sekali bisa tampil dan membawa nama kelurahan Garegeh di pentas internasional.

"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sanggar Gastarana baik bantuan secara moril maupun materil, sehingga pada akhirnya kami bisa memenuhi undangan untuk mengisi acara Bulan Indonesia di kantor Pusat UNESCO Paris Prancis", ungkap pria yanh akrab disapa dengan Da Oz ini.

Rombongan sanggar Gastarana berangkat dari Bukittinggi ke Paris sebanyak 9 (sembilan) orang, dan untuk biaya keberangkatan menuju Paris, Da Oz mengaku mereka bahkan sampai berhutang kepada seseorang. 

"Untuk berangkat ke sini, kami harus berhutang pada seseorang", terang Da Oz.

Da Oz berharap, setiba mereka nanti di Indonesia, bakalan ada pihak-pihak dermawan baik itu pejabat pemerintah maupun swasta yang mau membatu dalam membayar utang biaya perjalanan mereka ke Paris.

Sementara itu, salah satu tokoh pemerhati budaya Bukittinggi, Ramdalel 
sangat apresiasi sekali dan ikut berbanngga hati atas diundang serta tampilnya Sanggar Gastarana di Paris.

"Kami, dari sekumpulan pemerhati budaya, tentunya amat berbangga akan prestasi (invatitation) yang didapatkan oleh sanggar Gastarana ini. Karena memang amat bersejarah dan sangat fantastis dalam dunia seni pementasan. Apalagi, ini murni sebuah undangan dari dunia international", ungkap Pendiri Dewan Kesenian Tanah Datar ini.

"Sekali lagi, kami sangat bersyukur dan mendoakan pementasan disana itu, akan berlangsung dengan baik, apik dan menarik.  Dengan begitu, kepada adik-adik Gastarana, untuk juga dapat menjaga diri serta menata waktu, agar semua berlangsung sebagaimana harapan juga tantangan yang akan ditampilkan", tukasnya.

Sementara tokoh generasi muda Bukittinggi, Yofialdi M Jufri mengaku selaku warga Bukittinggi juga turut bangga atas prestasi yang diraih oleh sanggar Gastarana di pentas internasional.

"Keberhasilan Sanggar Gastarana mentas di panggung internasional ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Saya sebagai masyarakat Bukittinggi, dan sanggar Gastarana ini merupakan aset yang sangat berharga bagi kita semua", ujar Yofialdi

Yofialdi melanjutkan, bahwa sanggar Gastarana patut dilestrikan dan diberi perhatian lebih oleh setiap stakeholder, termasuk oleh Pemko Bukittinggi, karena dengan adanya perhatian lebih dari setiap stakeholder, maka bisa membantu kemajuan serta perkembangan terhadap sanggar Gastarana dan sanggar-sanggar lain yang ada di kota Bukittinggi.(*)

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),Muharlion. 
Infonusantara.net Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR pada Selasa,17 September 2019 kemaren. 

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Padang, Muharlion mengatakan, pihaknya setuju dengan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tujuan ke arah yang lebih baik.

"Kan sudah disahkan kemaren. Kami setuju revisi UU KPK sebagaimana sikap Fraksi PKS di DPR RI, yaitu untuk arah yang lebih baik," katanya, Kamis (19/9) di ruang kerjanya di DPRD Padang. 

Namun, kata Muharlion, revisi tersebut tidak boleh melemahkan KPK, tapi justru harus menguatkan keberadaan KPK tersebut, sehingga cita-cita pemberantasan korupsi itu bisa diwujudkan. 

"Intinya kami setuju revisi untuk penguatan KPK, sebagaimana sikap Fraksi PKS DPR RI," ungkap Muharlion Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang ini.

Sebagaimana diketahui, meski setuju revisi UU KPK, namun dari Fraksi PKS di DPR RI menolak sejumlah poin terkait Dewan Pengawas yang kini diatur dalam UU KPK tersebut. 

Fraksi PKS menganggap pembentukan Dewan Pengawas yang disebut menjadi bagian dari KPK menyebabkan dewan pengawas tidak bekerja independen dan kredibel. 

Tak hanya soal pemilihan dewan pengawas, PKS juga memberikan catatan tentang keharusan KPK meminta izin melakukan penyadapan ke Dewan Pengawas.(Inf/By)

Osman Ayoeb (kiri pakai baju hitam) dari Partai Nasdembersama Helmi Moesim (kanan pakai baju putih) dari Partai Berkarya 
Infonusantara.net - Pasca dilantik dan diambilnya sumpah pimpinan defenitif DPRD Kota Padang dilaksanakan pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya.

Ada yang mengejutkan pada pembentukan komisi dan AKD kali ini. Pasalnya, kader Partai NasDem satu-satunya di DPRD Kota Padang, Osman Ayoeb terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komisi III DPRD Kota Padang. 

"Alhamdulillah, kawan-kawan memberikan kepercayaan itu kepada kami. Semoga kami dapat menjalankan tugas dengan baik," ungkap Osman Ayoeb ketika berbincang-bincang dengan wartawan di lobi Gedung DPRD Kota Padang, Selasa malam, 17 September 2019. 

Terpilihnya Osman Ayoeb sebagai Ketua Komisi III tak terlepas dari kepiawaian Ketua Fraksi Persatuan Berkarya NasDem, Hemi Moesim. Ia disebut-sebut gencar melakukan lobi kepada pimpinan dan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Padang.

Sementara itu, pimpinan komisi lainnya diisi oleh partai yang memiliki jumlah suara terbanyak dan berhasil mendudukan kadernya sebagai pimpinan DPRD Kota Padang.

Ketua Komisi I diketuai Elly Thrisyanti dari Gerindra, disusul PKS yang mendapat jatah menjadi Ketua Komisi II dengan mendudukan Muharlion sebagai Ketua Komisi II dan Partai Demokrat menempatkan kadernya Azwar Siri sebagai Ketua Komisi IV. Sedangkan Bapemperda diketui Muhidi dari PKS. 

Adapun Partai Golkar dan PDIP yang tergabung ke dalam satu fraksi, tak satu pun yang berhasil mendudukan anggota fraksinya sebagai pimpinan komisi dan AKD, baik itu ketua komisi, wakil ketua komisi dan sekretaris komisi.(Inf/by)


Infonusantara.net - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Amril Amin sambut baik revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). 

Menurutnya, niat DPR RI untuk merevisi UU KPK sebenarnya bagus, karena bertujuan untuk menertibkan. Dan sebenarnya wujud KPK itu hanya pencegahan. 

Kalau hanya terjadi OTT-OTT, berarti irama pencegahan tidak berjalan di KPK, sistem ini yang dicoba untuk dirobah DPR. Negara kita kan negara hukum, jadi ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Sebab, KPK terlalu ngambang, menjadi superbody, memiliki sebuah kekuatan yang tidak berlandaskan hukum," ungkapnya, Selasa (17/9).

Amril Amin menyebutan, ada kelemahan UU KPK yang lama. Jika orang sudah ditetapkan tersangka, otomatia nama baik seseorang itu sudah hancur, padahal orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak juga terhukum. 

"Ini yang mau dirubah oleh DPR, supaya kejelasan hukum itu ada. Dicontohkan masalah PT Pelindo II, RJ Lino. Itu sudah 1,5 tahun dia tersangka, tidak juga menjadi terhukum. Berarti tidak ada kepastian hukum kan disana" ungkapnya.

Amril Amin berharap, KPK harus legowo menerima revisi UU KPK tersebut. "Legowo menerima masukan dari DPR, karena DPR adalah lembaga pembuat Undang-undang di negeri ini. Sedangkan presiden saja menyetujui revisi untuk memperbaiki mana yang lemah," pungkasnya. (by/arm)

Menteri PPN Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa berbasis bambu di Desa Silaguma, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai 
Infonusantara.net - Menteri PPN/Ketua (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) Bappernas, Bambang Brodjonegoro meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa berbasis bambu di Desa Silaguma, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai, Selasa (17/9). 

"Ada 3 unit pembangkit listrik yang mengaliri listrik ke 3 desa di Kepulauan Siberut ini yakni Saliguma, Madobag dan Mototonan," katanya. 

Ia menjelaskan bahwa keberadaan pembangkit listrik tenaga biomassa ini, selain terbarukan, juga menggunakan bambu yang berasal dari masyarakat. 

Masyarakat menjual bambu yang mereka tanam kepada pembangkit listrik dengan harga Rp750 per kilogram.


Hal ini tentunya membuat masyarakat mendapatkan dua keuntungan yakni listrik dan penghasilan dari berjualan bambu untuk pembangkit listrik. Energi terbarukan dengan menggunakan bambu itu merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan hal itu juga pertama kali bagi masyarakat yang belum teraliri listrik selama ini. "Itu menjadi dua hal yang menarik pada kesempatan ini," Katanya. 

Kendati sudah teraliri listrik, namun PLTb ini baru mampu mengaliri listrik pada masyarakat selama 12 jam saja, namun kedepan itu akan digabungkan sehingga tercipta interkoneksi listrik.



"Rencananya ketiga pembangkit listrik itu akan digabungkan melalui jaringan listrik sehingga hasilnya akan maksimal diterima warga," Katanya. 

Pembangkit listrik tenaga biomassa itu merupakan hibah dari Millenium Challenge Corporation (MCC) kepada Bappernas dan kemudian Bappernas menghibahkannya pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mentawai. 

"Kita mendorong daerah-daerah yang belum teraliri listrik dan   lokasinya relatif terisolasi itu kita dorong dengan menggunakan energi terbarukan, bisa bambu serta bisa yang lain," Katanya lagi. 

Sementara Direktur Bisnis Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiharto mengungkapkan rasa terima kasih pada Mentri PPN atas dukungan dan support dalam pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan tersebut. 

"PLTb ini telah lama dinantikan oleh masyarakat Mentawai sehingga mereka kini dapat menikmati listrik," Kata Wiluyo. 

Senada, GM PLN UIW Sumbar Bambang Dwoyanto mengatakan dengan adanya 3 unit PLTb tersebut, membuat PLN juga mendapatkan pelanggan baru serta menambah biaya produksi PLN pada pengelolaan PLTb.


Ia mengatakan untuk 3 unit PLTb itu ada 1233 pelanggan yang teraliri listrik dengan rincian aliran listrik yakni Saliguma 250 kilowatt, Madobag 300 Kilowatt dan Matotonan 150 kilowatt dengan total keseluruhan 700 kilowatt Dengan masuknya 3 PLTb, hal itu meningkatkan nilai elektrifikasi untuk mentawai dari awalnya 46 persen menjadi 51 persen. "Kita mengharapkan 3 tahun elektrifikasi di Mentawai bisa mencapai 100 persen," Ujarnya. 

Bupati Kabupaten Kepulauan Menrawai Yudas Sabbalaget mengatakan PLTb ini sangat membantu masyarakat Mentawai dalam menikmati aliran listrik. 

Selain itu, melalui PLTb tersebut terjadi sebuah sirkulasi ekonomi baru yang mana masyarakat dapat menjual bambu kepada pembangkit listrik dan masyarat juga membayar listrik kepada PLN.


Ia mengungkapkan, selama ini masyarakat belum teraliri listrik sepenuhnya. Hal itu dikarenakan sulitnya medan dan belum asanya akses jalan yang menghubungkan antar desa sehingga PLN kesulitan dalam memberikan layanan listrik pada masyarakat Mentawai. 

Untuk penggunaan listrik energi terbarukan dengan menggunakan bambu ini, Pemkab Mentawai menyediakan lahan yang sudah ditanami bambu seluas 250 hektar. 

"Itu untuk mengantisipasi kurangnya ketersedian bahan baku bambu untuk pembangkit listrik karena dalam satu hari dibutuhkan bambu sebanyak 40 ton," Ujar Yudas.

Pada kesempatan ini, PLN UIW Sumbar secara simbolis juga menyerahkan CSR senilai 406 juta rupiah dalam bentuk Pasang Baru Gratis, soundsystem dan bantuan buku bacaan bagi masyarakat di 3 desa tersebut. Di hari yang sama, PLN melalui anak perusahaan-nya, PT ICON+ juga menyambung internet di Desa Saliguma. Program Internet Pedesaan yang diberi nama Ides Café tersebut merupakan langkah awal menuju internet rakyat yang diharapkan dapat meningkatkan rasio internetisasi dan konektivitas di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang belum terjangkau oleh jaringan internet.

Gubernur Sumbar, yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Nasrul Abit dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Bappenas dan PLN yang telah tidak pernah lelah berusaha untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi  di Kepulauan Mentawai. " saya mewakili pemerintah daerah dan masyarakat kepulauan Mentawai mengucapkan Terima kasih kepada PLN dan Bappenas atas upayanya untuk melistriki seluruh pulau di Kepulauan Mentawai ini.

"Semoga dengan hadirnya PLTBm ini, perekonomian dan kualitas hidup masyarakat kami pun meningkat"
Di masa mendatang PLN Sumbar akan terus berupaya untuk melistriki daerah-daerah terluar di Provinsi ini. Dengan sinergi dan kerjasama antara PLN dengan Pemerintah, semoga mimpi untuk melistriki negeri ini hingga ke batas terluar segera menjadi kenyataan," pungkasnya.(*)


Infonusantara.net - Hampir sepanjang tahun, Provinsi Riau dikepung oleh kabut asap. Tebalnya kabut asap yang menyelimuti membuat masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar. Salah satu wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan adalah Kabupaten Bengkalis, Riau. Guna mengetahui titik api yang tersebar, ACT Duri dan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) membantu DAMKAR Mandau dan Polsek Mandau untuk memadamkan api.

Sebelum menuju ke lokasi kebakaran, tim gabungan melaksanakan apel pagi, kegiatan ini biasa dilakukan sebelum terjun langsung ke lapangan untuk memadamkan api, titik api menjadi fokus pemadaman berasa di kawasan Area 10 PT. CPI, perbatasan antara Desa Harapan Baru dan Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan.

Aksi ACT dan MRI dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi di lapangan sekaligus ikut serta memadamkan api yang masih berkobar, Andika dari Tim Program ACT Duri menyampaikan “Alhamdulillah setelah melihat kondisi kebakaran, tim ACT dan MRI Duri membantu memadamkan titik-titik api yang masih hidup,” ungkap Andika.

Di Desa Harapan Baru sendiri kondisi api tidak mudah di padamkan, Jefrianto selaku Komandan Regu DAMKAR Mandau menerangkan, pada hari kamis lalu adalah hari ke-9 timnya melakukan pemadaman api di sana, kondisi dasar permukaan dari tanah gambut membuat api di desa Harapan Baru tidak tambak jelas.

Dengan kondisi seperti itu, api tidak tampak, namun asap terus hidup, mengakibatkan pohon tumbang dengan sendirinya, hal ini terus terjadi karena api membakat dasar tanah dan akar-akar dari pepohonan.

“Kita harus memastikan bahwa asap betul-betul hilang sampai habis ke akar-akarnya. Jika masih ada asap, maka angin dan cuaca panas akan menyebabkan asap kembali hidup dan membakar lahan yang ada,” jelas Jefri

Sebagai bentuk pencegahan dari kabut asap sekaligus  edukasi kepada masyakat, ACT Duri memberikan masker gratis kepada pengguna jalan. “Kami juga mengajak para dermawan untuk membantu masyarakat yang terkena ISPA, penyakit paru-paru, pernapasan, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh kabut asap. Para dermawan bisa menyalurkan kepedulian terbaiknya melalui ACT,” pungkas Andika.

Hingga saat ini, jutaan saudara terancam penyakit ISPA bahkan hingga pnemonia. Sekolah pun terpaksa meliburkan kegiatan belajar-mengajarnya. Dampak kabut asap juga merugikan pertanian, peternakan, hingga sektor bisnis jasa. Gerakan Nasional #IndonesiaDermawan mengajak publik untuk ringankan korban terdampak kabut asap melalui Rekening a.n Aksi Cepat Tanggap BRI 0382 01 000 769 305 atau http://www.indonesiadermawan.id . Kepedulian Anda selamatkan jiwa jutaan saudara sebangsa.(*)


Aku sebut saja namaku Baim, pernah bahkan sering merasa hilang harapan, disaat sudah berusaha semaksimal mungkin, namun semuanya pupus, tak sesuai dengan harapan. Kesal, marah, bahkan hampir diambang frustrasi.

Pernah di masa kelamku di saat apa yang ku ucapkan hanya dusta bagi “mereka”, disaat titik terlemah ku, “mereka” abaikan ku, di saat ku terpuruk dan jatuh, “mereka” malah semakin menjauh, kemana lagi aku harus mengadu, kalaulah bukan kepada Rabb-ku. 

Allah memberikan aku masalah atau cobaan tubi bertubi, aku lalui dengan Sabar. Aku hanya bergantung kepada Allah yang telah mengatur semuanya. Aku tak akan meminta agar dihindarkan dari cobaan sama sekali.
Semuanya hanya alur kehidupan yang seharusnya dapat semakin menguatkan kesabaran, keimanan dan takwa ku. Insya Allah. 

Aku wajib yakin dan tak akan pernah meragukan semua takdir Allah, 
karena memang itulah yang terbaik untukku. Allah pasti punya rencana lain dibalik semua itu, dan itu pasti dan tentulah yang terbaik untuk ku. 

Aku serahkan semua pada Allah, Berserah diri kepada Allah, Aku Yakini Allah selalulah memberikan yang terbaik bagi hambanya yang Sabar, Selalu Bersyukur dan Tawakal. Semoga semuanya berakhir indah, aamiin. 

Dalam menghadapi ujian dan cobaan, seorang muslim tak akan meminta agar dihindarkan dari cobaan sama sekali, karena memang cobaan itu harus ada. Kita pun harus menyadari bahwa cobaan dan ujian bermacam-macam yang semuanya mengandung hikmah yang mendalam bagi kita.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW: “Sesungguhnya besar kecilnya pahala, tergantung dari besar kecilnya cobaan, dan kalau Allah sayang kepada satu kaum, Ia senantiasa akan mengirim cobaan. Maka barang siapa yang rela menerima cobaan itu berarti ia mendapatkan ridha Allah. Tetapi barang siapa yang marah karena mendapat cobaan, berarti ia akan mendapat murka Allah.” (HR Ibnu Majah).

Yang penting bagi kita adalah kapan saja kita menerima suatu cobaan, maka kita hadapi dengan tabah disertai dengan ikhtiar untuk mengatasinya kemudian tawakal berserah diri kepada Allah untuk menantikan keputusannya. 

Orang-orang yang beriman akan diuji dan dicoba dengan bermacam-macam cobaan dalam hidup ini. Cobaan itu telah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Dengan cobaan itu akan tersisih antara emas dan loyang, antara padi dan antah.

Renungkan firman Allah SWT:
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan dengan suatu ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan: “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali.” (Q.S. Al-Baqarah 155-156).


Infonusantara.net - Komplek Universitas Negeri Padang (UNP) pagi Sabtu (14/9/19) telah dipenuhi para wisudawan bersama keluarganya. Kesibukan terlihat mulai dari pengaturan lalulintas hingga para calon wisudawan yang berselfieria. Sejurus kemudian mereka memasuki ruang auditorium, dan rombongan rektor, guru besar,  para dekan dan pejabat universitas melintas dari gedung rektorat ke auditorium  berkapasitas 5000 orang itu.

Diantara yang menjadi perhatian publk adalah tampilnya Sutan Riska dalam barisan civitas akademika UNP. Bupati Dharmasraya ketiga itu, selain tampak masih muda belia, juga tampilan pakaiannya yang juga berbeda. Civitas akademika memakai toga kebesaran, sementara Sutan Riska memakai pakaian sipil lengkap, jas hitam dibadi kemeja putih dan dasi merah kesukaannya.

Kehadiran Sutan Riska juga membuat para penari gelombang menjadi lebih bersemangat. Para mahasiswi jurusan senitari itu dengan piawai melenggokkan tubuhnya menurut irama tambur tasa yang mengirngi. Kidmat terasa benar dalamnacara itu. Rangkaian acara wisuda 116 perguruan tinggi tempat para guru menuntu ilmu ini. Salah satunya dipicu kehadiran bupati termuda di Indonesia.

Memasuki auditorium, paduan suara menyanyikan lagu lagu latin spesial wisuda. Para wisudawan tampak berwajah cerah menyaksikan para petinggi universitas menuju podium. Sejurus kemudian Rektor UNP Prof. Ganefri, PhD membentangkan pidato pembukaan. Prof. Ganefri menyinggung bahwa setelah dirinya akan ada orasi ilmiah yang akan disampaikan bupati termuda kebanggaan Sumatera Barat, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Para guru besar di barisan depan berdiri saat Sutan Riska disilahkan menuju podium oleh pembawa acara. Dengan langkah pasti, putra seorang walinagari itu berjalan ke podium. Memulai orasi, Sutan Riska menyampaikan bahwa tampilnya dalam forum itu menjadi bagian dari pemberian motivasi dsn semangat juang bagi para wisudawan yang akan memulai pengabdan kepada kehidupan nyata di masyarakat.

Untuk itu, kata bupati peraih satya lencana pembangunan, yang sangat dibutuhkan adalah semangat juang dan doa orang tua, terutama doa ibu. "Sewaktu saya dilantik jadi bupati, usia saya 26  tahun. Sebelum itu selama lima tahun saya pulang pergi ke RSUD Sawahlunto mengantar ibu cuci darah. Dalam Kesempatan tersebutlah saya minta izin sama ibu saya untuk mencalon menjadi bupati Dharmasraya. Saya ingin berbuat untuk masyarakat. Banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan kepada kita ketika jadi bupati. Dan alhamdulilkah, setehun saya berjuang kemudisn terpilih," terang Sutan Riska.

Menurut Sutan Riska, sebagai generasi milenial, dirinya sudah kenyang dengan cimeeh dan cercaan dari berbegai pihak. "Di awal awal  pemerintahan saya, ada yang bilang dalam sebulan Dharmasraya akan hancur karena dipimpin orsng yamg belum mengerti pemerintahan. Saya terus mengabdi, saya lakukan koordinasi dengan DPRD, dengan Forkopimda, saya minta petunjuk kepsda senior, dan akhirnya, sampai sekarsng, Dharmasrsya tetap eksis dan dalam banyak hal malah berprestasi," kata Sutan Riska.

Dari pengalamannya itu, Sutan Riska kemudian menyeru kepada semua wisudawan UNP agar tetap menjaga semangat dan senantiasa berdoa dalam menapaki setiap langkah kehidupan. Jebolan UNP yang hari itu diwisuda akan mendarmabhaktikan pengetahuan dan kemamouannya kepada banysa dan negara. Tantabtan akan datang sikih berganti dan itu dihadapi dengsn semangat dan doa. "Duku saya dicomooh, sekarsng diapresiasi. Dulu Dharmasraya rangking 18 di Sumbar, kini nomor satu," katanya.  Sutan Ruska mengakhiri orasi ilmiah dengan menandatantani kerjasama peningkatan mutu pendidikan dengsn rektor UNP.

Foto: Zulhardi Z.Latif anggota DPRD Kota Padang bersama masyarakat Kelurahan Kuranji. Acara silahturahim 
Infonusantara.net - Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z.Latif dari partai Golkar, Dapil Padang II Kecamatan Kuranji Pauh, pada Jum'at malam (13/9) gelar acara silahturahim serta syukuran sekaligus dirangkai dengan agenda menjemput aspirasi pada masyarakat di Komplek Mega Mulia Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Acara silahturahim ini juga sekaligus merupakan acara syukuran, bentuk rasa syukur serta ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Dimana atas kepercayaan masyarakat, saya kembali kediberikan amanah terpilih dua periode untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kuranji di DPRD Kota Padang periode 2019-2024 ini," sebut Zulhardi Z.Latif yang juga Ketua Fraksi Golkar PDI Perjuangan ini disela - sela acara pada Harian Koran Padang 

Melalui acara silahturahim ini kata Zulhardi, sangat pas sekali momentnya terkait untuk menjemput aspirasi masyarakat. Kenapa saya katakan momentnya pas, karena dari aspirasi yang kita tampung sekarang ini, baik itu keluhan serta permohonan - permohonan yang bersifat mendesak dan urgent ditengah masyarakat dapat kita tuangkan di dalam APBD - P 2019, APBD 2020 dan RPJMD. 

"Hal ini dikarenakan DPRD Kota Padang dalam waktu dekat, segera membahas RAPBD - Perubahan 2019, RAPBD 2020 dan RPJMD. Tiga agenda ini harus selesai di Oktober 2019 ini. Makanya itu tadi yang saya sebut bahwa moment pada acara silahturahim dan syukuran ini pas sekali untuk menjemput aspirasi masyarakat, karena kita masih bisa menganggarkan di APBD -P 2019 dan APBD 2020, "  jelasnya. 

Lebihlanjut sebutnya, kalau kita tunggu pelaksanaan agenda reses, kan sudah terlambat dan juga pelaksanaannya ditunda pada 25- 27 September 2019 datang. Dan itupun aspirasi masyarakat yang kita tampung pada reses itu hanya bisa kita perjuangkan di APBD 2021. Tentunya aspirasi masyarakat yang kita perjuangkan akan menunggu waktu sedikit lama.

Alhamdulillah, sama - sama kita lihat pada malam ini antusias masyarakat sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur karena melalui kepercayaan masyarakat serta amanah yang diberikan untuk duduk dua periode di DPRD Kota Padang,  Insya Allah amanah itu akan kita laksanakan dan jalankan dengan sebaik mungkin mewakili masyarakat Kuranji, " pungkasnya. 

Dari pantauan Harian Koran Padang, terlihat antusias ratusan masyarakat hadiri acara silahturahim tersebut. Selain itu turut dihadiri oleh Lurah Kuranji, Lurah Air Pacah dan Lurah Beringin, tokoh masyarakat setempat, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Ketua RT dan RW, Majelis Taklim dan lainnya. 
Acara tersebut juga diisi dengan hiburan musik live KIM yang bertabur banyak hadiah. (Inf)









Ketua FWP DPRD Padang Dasrul menyampaikan sambutan  dalam Mubes FWP, Jum'at (13/9)
Infonusantara.net - Forum Wartawan Parlemen (FWP)  DPRD Kota Padang laksanakan musyawarah besar (Mubes) pemilihan ketua forum dan penetapan struktur keanggotaan periode 2019 - 2021. Mubes dilaksanakan di gedung baru lantai II DPRD Kota Padang, Jum'at ( 13/9)

Sejumlah media yang terdiri dari media cetak (harian, mingguan, red) media online dan elektronik ( Tv, radio,red) yang tergabung dalam Forum Wartawan Parlemen ( FWP)  DPRD Kota Padang telah melaksanakan musyawarah dan menyepakati pemilihan ketua forum untuk memperjuangkan aspirasi anggota forum yang selama ini telah menjalin kerja sama kemitraan di lembaga Legislatif Kota Padang.


Dalam Mubes tersebut telah didapati kesepakatan bersama dari anggota dan telah memberikan amanah serta kepercayaan kembali kepada Dasrul dari   media PadangTv sebagai Ketua FWP DPRD Padang periode 2019 - 2021.

Selanjutnya, setelah ditetapkannya jabatan selaku ketua forum, FWP  segera membentuk struktur kepengurusan bidang - bidang yang tujuannya nanti agar semua program kerja FWP dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama.

Dan dalam waktu FWP akan segera silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dalam rangka memperkenalkan struktur kepengurusan yang baru di FWP selaku mitra di lembaga Legislatif Kota Padang.

Dasrul Ketua Forum Wartawan Parlemen ( FWP) DPRD Kota Padang periode 2019 - 2021 menyampaikan, Alhamdulillah wasyukurillah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua rekan - rekan anggota FWP, setelah dilakukan proses pemilihan melalui Mubes hari ini dan  kembali memberikan amanah serta kepercayaan kembali kepada saya selaku Ketua FWP DPRD Kota Padang periode 2019 - 2021.

Harapan kita kedepannya melalui struktur kepengurusan yang baru bisa bergerak bersama - sama, saling memberikan masukan, dukungan yang solid sesama anggota. Intinya kita harus bisa membawa nama baik forum melalui program program kerja FWP yang nantinya akan kita sinkronisasikan dengan lembaga Legislatif sebagai lembaga kontrol pengawasan, penganggaran dan legislasi untuk kebaikan Kota Padang kedepannya.

"Selain itu tambahnya, untuk forum sendiri tentunya kita sangat berharap harus bisa memperjuangkan kesejahteraan forum dan anggota melalui koperasi yang juga telah terbentuk yakni KGB (koperasi gedung bundar) serta kemitraan yang kita jalin bersama DPRD Kota Padang, "pungkasnya.(inf)

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani (kiri) dan Ketua Fraksi DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye (kanan)
Infonusantara.net - Akhirnya pertanyaan warga kota terkait kader yang ditunjuk DPP Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD Kota Padang dan Ketua Fraksi DPRD Kota Padang terjawab sudah.

Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Padang yang digelar pada, Kamis sore (12/9) di Ruang Sidang Utama Gedung Bundar DPRD Kota Padang Jalan Sawahan No. 50 Sawahan Timur, Kota Padang.

Melalui surat DPP Partai Gerindra bernomor.080062/Kpts/DPP_GERINDRA/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerindra Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024, DPP Partai Gerindra menunjuk Syafrial Kani sebagai Ketua DPRD Kota Padang dan Mastilizal Aye sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang.

Rapat yang dipimpin oleh Arnedi Yarmen selaku Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Padang, mendengarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 20 tahun 2019 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan tahun 2019-2024.

Surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul itu juga menyebutkan Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari PKS adalah Arnedi Yarmen, dari PAN Amril Amin, dan dari Partai Demokrat Ilham Maulana.

Disamping itu, juga ditetapkan pimpinan-pimpinan dan anggota fraksi yang ada di DPRD Kota Padang.

Pada periode 2014-2019 lalu, DPRD Kota Padang mempunyai 9 fraksi dan pada  periode 2019-2024 ini telah ditetapkan 6 fraksi dari partai politik pemenang Pileg. 

Berikut 6 Fraksi yang telah ditetapkan di DPRD Kota Padang periode 2019-2024:
Fraksi Partai Gerindra diketuai Mastilizal Aye, Sekretaris Muzni Zen dan Bendahara Dewi Susanti.
Fraksi PKS diketuai Muharlion, Sekretaris Pun Ardi, dan Bendahara Rafdi.
Fraksi PAN diketuai Asrizal, Sekretaris Faisal Nasir, dan Bendahara Irawati Meuraksa.
Fraksi Partai Demokrat diketuai Surya Jufri Bitel, Sekretaris Salisma, dan Bendahara Mukhlis.
Fraksi Partai Golkar-PDI Perjuangan diketuai Zulhardi Z Latif, dan Sekretaris Wismar Panjaitan.
Fraksi Persatuan Berkarya NasDem diketuai Helmi Moesim, dan Sekretaris Dasman.(bim)

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Jelaskan Soal Festival Pamalayu Kepada Ninik Mamak dan pemangku adat se Kabupaten Dharmasraya 
Infonusantara.net - Ratusan ninik mamak dan pemangku adat se Kabupaten Dharmasraya berkumpul di Auditorium kantor bupati mulai pukul 09.00 Selasa (10/9/19). Mereka memenuhi undangan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Orang nomor wahid di Dharmasraya itu memang lagi punya gawe melaksanakan sosialisasi kepada ninik mamak dan pemangku adat terksit pelaksanaan festival Pamalayu.

Berbagai hal disampaikan oleh bupati muda itu, antara lain bahwa Festival Pamalayu ini adalah merupakan sebuah cara untuk mempopulerkan Kabupaten Dharmasraya. Cara mempopulekan akan lebih mudah karena Dhamasraya punya sejarah besar. Dengan Festival Pamalayu, diharapkan Dharmasraya bakal dikenal di pentas nasional lewat sejarah besarnya.

Dengan demikian, perhatian pemerintah pusat untuk Dharmasraya bisa lebih besar lagi. Dharmasraya saat ini membutuhkan perhatian besar dari pemerintsh pusat dalam rangka upaya mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya, Festival Pamalayu mesti disukseskan dan didukung oleh semua kalangan.

Selan ingin mengangkat Dharmasraya ke pentas nasional, Bupati peraih satya lencana pembangunan itu, Festival Pamalayu juga digunakan untuk menggali ada budaya tua yang luhur dan dikembangkan sesuai dengan kondisi kekinian. "Semangatnya kita warisi, kesatriifannya kita warisi," kata Sutan Riska, namun dia menegaskan, pihaknya tidak menyinggung soal agama dan kepecayaanl pada saat Dharmasraya mengalamai masa keemasa di masa lalu.

"Justeri ini yang akan kita ekplorasi dan kita jual untuk menambah minat masyarakat datang ke Dharmasraya," jelas bupati. Oleh karena itu, pihaknya minta dukungan untuk mensukseskan Festival Pamalayu. Karena, dalam agenda besar tersebut ada tujuan jangka panjang yang sangat penting bagi pekembangan Kabupaten Dharmasraya ke depan.(hms)

KPK menahan asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum 

Infonusantara.net- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.

Penahanan ini terbilang unik lantaran KPK belum menyampaikan status yang disandang Ulum itu. Ulum sendiri keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 11 September 2019 sekitar pukul 20.32 WIB dengan mengenakan rompi oranye dan tangan memakai borgol.

"Saya ini penanganannya sudah ke penyidikan," kata Ulum melangkah ke mobil tahanan KPK.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa status perkara terhadap Ulum telah dinaikkan menjadi penyidikan. Namun, Febri tidak menyebutkan status Ulum tersangka atau masih sebagai saksi.

"Perkara lengkap akan kami umumkan melalui konferensi pers secara resmi. Masih ada kegiatan penyidikan awal yang perlu dilakukan," ujar Febri.

Dia mengatakan, Miftahul Ulum ditahan selama 20 hari pertama di Rutan K4 KPK.

Sebelum diberitakan, nama Miftahul Ulum kerap muncul dalam kasus dugaan suap dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Jaksa KPK menyebut Miftahul Ulum menerima Rp 11,5 miliar dari Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Penerimaan uang disebut jaksa atas sepengetahuan Menpora Imam Nahrawi.

Hal itu disampaikan Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan untuk Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana. Tuntutan itu juga disampaikan kepada staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta yang duduk sebagai terdakwa dalam sidang itu.

Ketiga terdakwa diyakini jaksa bersalah menerima suap dari Ending Fuad Hamidy. Jaksa mengatakan dalam fakta persidangan terungkap peran Miftahul agar dana hibah untuk KONI dapat dicairkan dengan syarat ada imbalan uang yang telah disepakati antara Miftahul dengan Hamidy, yaitu 15-19 persen dari anggaran hibah KONI yang dicairkan.

(Source: jpnn.com)


Infonusantara.net - Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) resmi melakukan penahanan badan terhadap mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasyidin "AS" atas kasus dugaan korupsi.

Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan mengatakan, sudah menahan satu orang tersangka, yaitu mantan Direktur RSUD Dr. Rasidin dalam kasus pengadaan alat kesehatan tahun anggaran tahun 2013.

"Hari ini kita melakukan penahanan terhadap salah satu tersangka terhadap pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Rasidin Padang," katanya kepada awak media di Mapolresta Padang, Rabu (11/9/2019).Tersangka AS saat ini ditempatkan di sel tahanan Kepolisian Sektor Padang Timur.

Selain AS, ada empat tersangka lainnya yang ditetapkan penyidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes rumah sakit "plat merah" tersebut.

Empat tersangka tersebut berasal dari kalangan swasta, namun belum dikenakan penahanan badan.

"Yang ditahan baru AS, sementara empat lainnya masih dalam pemeriksaan sampai saat ini. Karena baru satu yang sudah selesai pemeriksaannya, yang empat masih proses pemeriksaan dan ada yang belum datang panggilannya," katanya

Para tersangka dijerat dengan pidana melanggar pasal 2, dan 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus itu adalah dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada 2013, anggaran berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp10 Miliar.

Namun belakangan kepolisian mengendus ada "masalah" dalam proyek tersebut, hingga dilakukan pengusutan dan ditetapkan lima orang sebagai tersangka.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diketahui kasus tersebut telah merugikan keuangan negara mencapai Rp5,1 miliar.

Sementara itu Kepala Satuan Reskrim Polresta Padang AKP Edryan Wiguna, mengatakan tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut.

"Tidak tertutup kemungkinan ada penambahan tersangka lagi, karena proses penyidikannya masih berjalan," katanya. (*)


Infonusantara.net - Innalillahi Wainnalilahi Roji'un, Indonesia berduka, Presiden RI ke-3, BJ Habibie, tutup usia. Habibie meninggal di RSPAD Gatot Soebroto dalam usia 83 tahun. Kabar soal meninggalnya BJ Habibie disampaikan oleh Kepala RSPAD Dr Terawan, Rabu (11/9/2019). "Benar, pukul 18.05 WIB," ujarnya. 

Jenazah Habibie Dibawa ke Patra Kuningan Jakarta Selatan

Presiden Joko Widodo mengatakan, jenazah Bacharuddin Jusuf Habibie akan langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan malam ini. "Nantinya dari Rumah Sakit Gatot Soebrtoto akan dibawa ke rumah duka beliau di kuningan," ujar Jokowi saat melayat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/9). 

Habibie meninggal dunia pada Rabu (11/9) pukul 18.05 WIB di RSPAD Gatot Subroto. Kabar meninggal ini disampaikan putranya, Thareq Kemal.  Penyebab meninggalnya Habibie,  kata Thareq disebabkan karena faktor usia dan jantung yang sudah berhenti beraktivitas.

Habibie sebelumnya dirawat di ruang Cerebro Intensive Care Unit (CICU) Paviliun Kartika RSPAD sejak 1 September 2019. Ketua Tim Dokter Kepresidenan (TDK) Prof. dr. Azis Rani melalui keterangan resmi pada Senin (9/9) menyebutkan Habibie ditangani tim dokter spesialis dengan berbagai bidang keahlian, seperti jantung, penyakit dalam, dan ginjal. Habibie meninggalkan dua anak, yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal. Sementara istrinya, Hasri Ainun Besari telah meninggal dunia pada 2010 di Jerman.(*/Wn)


Infonusantara.net- Masyarakat Indonesia kini dihebohkan dengan wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan terbelah dengan Pro dan Kontra.

Terkait revisi UU KPK itu, Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Sumatera Barat mendukung revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat lembaga itu.

Hal itu terungkap dan Focus Group Discussion Aliansi OKP Sumbar yang dihadiri Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Garda NKRI, Rabu (11/9) di Kawana Hotel Padang.

Ketua Badko HMI Sumbar Wendi Juli Putra mengatajan, sejak didirikannya tahun 2002, KPK memang masih memiliki sejumlah kekurangan dan belum bisa dikatakan berhasil menjalankan tugasnya. 

Hingga detik ini, masih banyak kita rasakan bahwa virus korupsi masih menjangkiti hampir seluruh birokrasi pemerintahan. Bahkan, tidak berlebihan jika korupsi masih menjadi ‘’budaya’’ yang melekat dan sulit dihilangkan. 

Dalam kesempatan itu, Aliansi OKP Sumatera Barat mengeluarkan pernyataan sikap dalam mendukung revisi undang-undang KPK dengan beberapa catatan.

Revisi UU KPK yang akan dilakukan harus benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat akan hadirnya lembaga penegak hukum yang bisa membasmi korupsi di Indonesia sampai akar-akarnya. 

Selanjutnya revisi UU KPK memberikan kekuatan lebih baik bagi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. 

Sudah saatnya lembaga antirasuah itu mendapatkan pengawasan guna memperbaiki kinerja KPK yang bobrok, sembrono dan semakin kebablasan.

Kemudian tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan perkembangannya semakin meningkat, baik dari jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun segi kualitas tindak pidana yang dilakukan. Dengan adanya revisi, KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counter partner kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan.

Dia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung revisi undang-undang terwujudnya lembaga KPK ke arah yg lebih baik, profesional, berintegritas, independen.

Sementara Ketua IMM Sumbar Ilya Rizki mengatakan KPK memang harua diawasi. Dengan adanya dewan pengawas, justru memperkuat KPK..

"Tanpa pengawas, KPK akan menjadi lembaga super bodi. Dengan adanya dewan pengawas tentu akan memperkuat lembaga ini," pungkasnya .(inf)

Wahyu Iramana Putra bersama sejumlah media di Sekretariat IWO Sumbar 

Infonusantara.net - Masyarakat Indonesia kini dihebohkan dengan wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan terbelah dengan Pro dan Kontra.

Terkait revisi UU KPK itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari Partai Golkar Padang, Wahyu Iramana Putra berpendapat, bahwasanya tidak ada unsur melemahkan KPK terkait revisi yang telah disetujui DPR-RI yang beberapa poin itu.

“Seharusnya kita baca betul, bukan berarti kemudian kita kontra terhadap revisi tersebut,” terang Wahyu menjelaskan pada sejumlah wartawan di Sekretariat IWO Sumbar, Rabu (10/9/2019).

Menurut Wahyu, pro dan kontra terhadap revisi RUU KPK Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama menguatkan lembaga anti rasuah itu sendiri dalam mengungkap dan memberantas korupsi di Indonesia.

“Revisi tentu akan memperkuat posisi KPK itu sendiri untuk mencegah dan memberantas korupsi di Tanah Air,” kata Wakil Ketua DPRD Padang periode 2014-2019 itu.

Wahyu mengingatkan, bahwa tidak semua poin sentra terjadi pada revisi berdasarkan analisisnya.

“Kita baca betul apa yang direvisi itu, dan satu hal kembali mengingatkan bahwa kontitusi saja bisa diamandemen apalagi dengan UU KPK, yang saat ini masih perbincangan publik. Artinya perlu lah mencari tahu secara objektif terkait pasal UU KPK itu,” ungkapnya.

Demikian pula halnya dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Datuk Febby Bangso, dia juga setuju jika iru di revisi dengan tujuan untuk penguatan bukan malah sebaliknya.


“Revisi UU KPK perlu tapi bukan untuk melemahkan, harus menguatkan”, Sebut nya. (**)


Infonusantara.net - Namanya Raema Zulnetrialis (40) atau biasa dipanggil sehari – hari dengan sebutan Uni Ema. Beliau merupakan Ibu tangguh yang setiap harinya mengurus parkir kendaraan di sekitaran perkantoran ACT Sumatera Barat. 

Beliau dikenal sebagai seseorang yang sangat antuasias terhadap kemanusiaan. Hal sederhananya ketika ada donatur yang memberikan donasi berupa barang-barang, dia langsung dengan sigap untuk ikut serta mengangkat barang-barang donasi yang dikasih oleh para donator ke ACT Sumatera Barat. 

Hal menarik lainnya dari sosok Uni Ema adalah beliau membebaskan biaya parkir bagi pengunjung yang keluar dari kantor ACT. Ini dilakukannya semata-mata hanya karena tidak ingin memberatkan pengunjung yang mayoritas singgah ke ACT untuk memberikan donasi maupun konsultasi perihal kemanusiaan. Uni Ema sering mengatakan,”Donatur pai maantaan donasi ka ACT, pai maantaan kebaikan, ndak mungkin Uni ambiak pitih parkirnyo (Donator datang mengantarkan donasi ke ACT, mengantarkan kebaikan, tidak mungkin Uni mengambil uang parkirnya)”

Deni Marlesi selaku Head of Marketing ACT Sumatera Barat mengatakan, “Uni Ema adalah wanita dengan perawakan tegas dan keras. Bukan keras kepribadian, namun lebih menunjukkan bahwa Uni Ema selalu menunjukkan semangat kuat dalam bertugas. Dengan seragam rompi berlis hijau, Uni Ema bangga mengatur alur mobil disekitar perkantoran ACT Sumbar. Beliau mengarahkan setiap kendaraan yang masuk ke perkarangan kantor ini dengan suara keras dan lantang. 

Pernah suatu ketika beliau datang ke kantor ACT Sumatera. "lai buliah ambo manyumbang untuak Palestina, tapi saketeknyo (Bolehkah saya berdonasi untuk Palestina, tapi donasinya cuma sedikit), " tuturnya. 

“Tak hanya berhenti ikut turut berdonasi untuk saudara di Palestina, hari ini Uni Ema sekali lagi memberikan contoh kedermawanan yang tidak terduga. Beliau berniat untuk Berqurban di ACT Sumbar untuk tahun 2020/1441 H. Seorang Ibu tangguh yang luar biasa berkomitmen menunaikan qurbannya sebesar Rp.5.500/hari yang ia kumpulkan dari menyisihkan uang parkirnya. Tanpa disadari ternyata se-mudah dan se-ringan itu berqurban di ACT”. Ungkap Deni Marlesi.

Berkurban itu memang bukan tentang harga, pangkat, jabatan, status sosial dan ekonomi, tapi tentang kesungguhan dalam membuktikan nilai sebuah ketaqwaan pada diri.(*)

Wakil Ketua DPRD Padang Sementara Anerdi Yarmen dari PKS 
Infonusantara.net - Penetapan ketua DPRD Kota secara defenitif sampai saat ini masih menunggu keputusan dari DPP Partai Gerindra, hal ini disampaikan wakil ketua sementara DPRD Kota Padang Anerdi Yarmen disela rapat paripurna pembahasan RAPBD -Perubahan 2019,  kemarin. 

Belum ada keputusan dari DPP Partai Gerindra terkait penetapan Ketua DPRD Kota Padang periode 2019-2024 akan berdampak pada keterlambatan kinerja pada lembaga legislatif dan eksekutif di Kota Padang 

"Sementara tugas Ketua DPRD Kota Padang sementara hanya berlaku dua bulan ini sejak diputuskan, " katanya. 

Ia menyampaikan untuk fraksi - fraksi DPRD Padang sudah terbentuk tinggal tahap selanjutnya pembentukan dan penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Namun belum adanya penetapan Ketua DPRD defenitif sampai saat ini berdampak belum bisanya AKD disahkan. Sebab keabsahan semuanya setelah ada pimpinan DPRD , " sebutnya. 

Selain itu juga penetapan ketua defenitif akan berdampak pada pengesahan APBD- P Tahun 2019 yang akan ditetapkan sebelum akhir September ini. 

"Kita berharap Partai Gerindra segera menetapkan Ketua defenitif karena terkait banyak agenda - agenda besar yang tidak bisa di tunda - tunda, seperti RAPBD - P 2019, RAPBD 2020 dan RPJMD. Tiga agenda ini harus selesai di Oktober 2019 ini," pungkasnya. 

Sementara Wakil Walikota Padang Hendri Septa mengatakan belum adanya penetapan Ketua DPRD Kota Padang defenitif berdampak pada penetapan APBD - P Tahun 2019, karena semua keputusan harus ditandatangani ketua defenitif. 

"Wawako berharap penetapan Ketua defenitif DPRD Kota Padang segara dilakukan sebab semua laporan juga akan disampaikan ke Gubernur Sumbar, " ungkapnya . (inf)

Tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Barat, Prof. DR. Asasriwarni, MA.

Infonusantara.net, PADANG - Rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat reaksi yang beragam publik Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.

Pro kontra itu datang dari berbagai kalangan, baik itu dari akademisi, ulama, praktisi hukum, wartawan, dan lain sebagainya.

Salah seorang tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Barat, Prof. DR. Asasriwarni, MA., mengaku setuju dengan revisi UU KPK, tetapi dengan beberapa catatan.

Menurutnya, revisi UU KPK yang dilakukan jangan sampai melemahkan KPK itu sendiri, tetapi lebih pada penguatan.

"Saya setuju revisi UU KPK, tapi jangan malah melemahkan KPK, tetapi lebih pada penguatan KPK itu sendiri," ujarnya, Rabu, 11 September 2019.

Secara detail dirinya belum bisa berkomentar banyak, karena belum melihat secara langsung draf revisi UU KPK tersebut.

"Saya kan belum tahu betul pasal-pasal yang direvisi di UU KPK itu. Tapi intinya jangan sampai melemahkan, namun untuk menguatkan," ungkap Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang ini.(rel)

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.