February 2019

Sambutan Walikota Padang Dalam Kegiatan Apel Bersama Dalam Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2019 di Pinggir Danau Cimpago Padang .
Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tingkat Kota Padang tahun 2019, dijadikan Pemko Padang sebagai momentum untuk menargetkan pengurangan sampah di 2019 sebesar 20 persen dan juga penanganan sampah mencapai 80 persen. Sebagaimana hal ini sudah menjadi kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) Kota Padang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang sudah ditetapkan oleh Perwako No.44 Tahun 2018. Sedangkan untuk pengendalian penggunaan kantong belanja plastik pun diatur melalui Perwako No.36 Tahun 2018.

Demikian disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi sewaktu memimpin Apel Bersama dalam peringatan (HPSN) tingkat Kota Padang tahun 2019 di pinggir Danau Cimpago, Selasa (26/2). Kegiatan ini dihadiri Unsur Forkopimda Kota Padang, beberapa pimpinan BUMN dan stakeholder terkait.

Penandatanganan Komitmen Bersama 
"Maka itu, untuk terwujudnya pengurangan sampah plastik di Kota Padang, memerlukan inovasi-inovasi di samping mengurangi produksi sampah membudayakan masyarakat untuk menggunakan botol minuman dan kantong atau tas belanja yang bisa digunakan berulang kali. Terutama sekali menjaga kebersihan dimana saja kita berada, khususnya kepada relawan kebersihan yang bekerja dengan ikhlas dan tuntas untuk kebersihan lingkungan hidup di Kota Padang. Sehingga, apabila kalau orang mendengar Kota Padang dimana saja berada yang diingat adalah kotanya yang bersih, rindang dan indah," tukas Mahyeldi.

Di samping itu Wali Kota itu pun juga mengimbau seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang serta institusi pendidikan dan organisasi sosial kemasyarakatan hendaknya dapat menjadi motor penggerak untuk terwujudnya budaya bersih di lingkungan masing-masing.

Penandatanganan Komitmen Bersama Bersih Sampah 
"Sehingga apabila hal itu senantiasa kita lakukan dan kita jaga dengan baik, maka akan menjadikan kota ini selalu dicintai dan dirindukan oleh warga masyarakatnya maupun tamu yang datang. Di samping itu semuanya juga bernilai ibadah di sisi tuhan yang maha kuasa," imbuhnya menambahkan. 

Sekretaris DLH Kota Padang Tri Hadyanto selaku panitia penyelenggara menyebutkan, adapun tema yang diangkat pada peringatan HPSN tingkat Kota Padang tahun 2019 tersebut yakni "Melalui Peringatan HPSN Kelola Sampah Untuk Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai".

Walikota Menyerahkan Tempat Sampah Terpisah RW Percontohan 
"Di samping menggelar Apel Bersama pada kesempatan ini juga dilakukan Launching Penyerahan Tempat sampah terpilah kepada masyarakat (RW Percontohan) oleh Bapak Wali Kota Padang. Tempat sampah terpilah merupakan CSR dari dunia usaha di Kota Padang Semen Padang, BNI dan IPC Pelindo,” sebutnya 

Agenda selanjutnya kata Tri, yaitu komitmen bersama pengurangan sampah plastik dan penanda tanganan Naskah Kerjasama bersama 3 Dinas (Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan DLH untuk Program Inovasi Pengurangan Sampah Plastik di Kota Padang. Bagi siswa bayar tiket Trans Padang sudah bisa dengan sampah plastik.

Walikota Turut Serta Melakukan Pemungutan Sampah di Pinggir Pantai Chimpago Padang
Dia menambahkan, tak hanya itu dalam peringatan HPSN 2019 ini juga diisi dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Padang tentang HPSN 2019. Isinya antara lain tentang aksi bersih serentak pada 21 Februari 2019 lalu, partisipasi masyarakat dalam bentuk aksi pembatasan plastik dan inovasi pengurangan sampah plastik. Lalu gerakan 10 menit bersih setiap hari Rabu, implementasi pengurangan sampah plastik melalui gerakan bawa botol minuman dan tas belanja guna ulang serta mempublikasikan semua aksi dan kegiatan dalam bentuk foto dan video singkat pada media cetak, elektronik dan media sosial lainnya.

“Jadi maksud dan tujuan peringatan HPSN kali ini yaitu, bagaimana membangun kesadaran bersama untuk pelembagaan hidup bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah sekaligus mendorong budaya bersih dan produktif di tengah masyarakat. Kemudian meningkatkan peran aktif dan langkah-langkah pemerintah daerah dan masyarakat luas dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya sebagai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan dan solusi mengatasi mulai dari sumber sampah. Lalu membangun sinergi upaya Pemda, masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah,” jelasnya menambahkan. (*)

Giat Bersih Sampah di Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur oleh Komunitas Sosial Mau Bersama, Minggu (24/2/2019)
INFO (PADANG) - Dalam rangka mendukung Program Padang Bersih serta mensukseskan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019, warga kader PDI Perjuangan yang tergabung dalam Komunitas Sosial Mau Bersama laksanakan giat bersih sampah di RT 01 RW 10 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur, Minggu (24/2).

Hendra Wijaya Kusuma, Ketua Komunitas Sosial Mau Bersama mengatakan kegiatan bersih lingkungan ini kita lakukan dalam rangka  mendukung program pemerintah yakni program Padang Bersih serta guna meningkatkan rasa sadar lingkungan bersih kepada masyarakat khususnya pada kader PDI Perjuangan Kota Padang. 

"Komunitas Sosial MAU BERSAMA ini baru saja bentuk dengan harapan kedepannya komunitas ini bisa berbuat ditengah masyarakat dalam kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan," ujarnya.


Lebihlanjut disampaikan dalam kegiatan bersih lingkungan kali ini kami dari Komunitas Sosial MAU BERSAMA turut mengundang salah seorang tokoh masyarakat yakni Christian Rudy Kurniawan Sutiono. Dimana kami juga sepakat akan mengangkat Pak Rudy  sebagai pembina di komunitas ini. 

Selain itu di tahun politik ini untuk warga kader PDI Perjuangan, kami sudah sepakat untuk mengantarkan sosok seorang Christian Rudy Kurniawan Sutiono untuk duduk di Gedung Bundar DPRD Kota Padang. 

"Ya, tentunya kami dari kader PDI Perjuangan disini sudah menilai bagaimana dengan sosok seorang Rudy yang juga merupakan Wakil Ketua DPC PDI-P Kota Padang untuk maju ke legislatif untuk DPRD Kota Padang Dapil IV ( Padang Selatan dan Padang Timur) nomor urut 2 dari PDI Perjuangan, "katanya. 

"Harapan kami tentunya calon wakil rakyat yang sama - sama kita dukung ini mendapatkan suara terbanyak agar dapat menghantarkan Pak Rudy bisa duduk di lembaga kedewanan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya di DPRD Kota Padang periode 2019-2024 nanti," pungkasnya. 

Sementara Rudy Kurniawan Sutiono mengatakan dirinya selaku kader PDI Perjuangan tentunya akan berbuat terbaik untuk partai dan masyarakat banyak. Apapun program partai yang pro rakyat, membantu masyarakat banyak tentunya kita berusaha agar  disegerakan agar diketahui dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. 

Saya tidak bisa menjanjikan yang muluk - muluk ditengah masyarakat, jika diberikan kepercayaan serta amanah kepada dirinya duduk di legislatif sebagai wakil rakyat, tentunya peran serta dari semua lapisan masyarakat dan khususnya kader PDI Perjuangan sangat penting sekali. "Mari bersama sama kita memperjuangkan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat, baik itu pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya, " pungkasnya. (Inf)


Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah usai penandatanganan MoU dengan Kepala Balitbang Kementerian Pertanian,  Dr. Ir. Fadjri Jufri di Taman Sains Pertanian (TSP) BPTP Sukarami, Kabupaten Solok, Sabtu (23/2/2019).
INFO (SOLOK)- Menghadapi Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) atau Penastani, Juni 2020 mendatang, Pemerintah Kota Padang semakin berpacu waktu mempersiapkan sarana dan prasarana. Terlebih, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menginginkan gelaran insan tani terakbar nasional ini menjadi yang paling sukses penyelenggaraannya.

"Kami ingin Penastani di Padang lebih sukses dari yang sudah pernah diselenggarakan di daerah lain. Lebih sukses daripada di Aceh dan  Kutaikertanegara," kata Mahyeldi usai penandatanganan MoU dengan Kepala Balitbang Kementerian Pertanian,  Dr. Ir. Fadjri Jufri di Taman Sains Pertanian (TSP) BPTP Sukarami, Kabupaten Solok, Sabtu (23/2/2019).

Untuk itu, kata Mahyeldi, Pemerintah Kota Padang memperkuat kerjasama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. Kerjasama ini terkait dukungan pelaksanaan Penastani. Seperti bantuan penyediaan bibit, penaman serta memantau prosesnya.

"Alhamdulillah, Balitbang Kementan berkomitmen membantu Kota Padang dalam penyediaan bibit serta mengadvokasi para insan pertanian Kota Padang, ucapnya.

Menurut walikota yang berlatar belakang Sarjana Pertanian itu, Kota Padang merupakan salah kota di Indonesia yang masih memiliki lahan pertanian yang luas. Dengan ketersediaan lahan tersebut, pihaknya memberanikan diri menjadi tuan rumah Penastani agar ibukota Sumatera Barat ini menjadi etalase dari hasil - hasil pertanian.

Mahyeldi juga menyebut kegiatan Penastani di Kota Padang akan menunjang gairah pariwisata karena menghadirkan ribuan orang dari seluruh provinsi di Indonesia. Peserta ini tentu juga akan berminat melihat daerah lainnya di Sumatera Barat 

 "Sedikitnya 50 ribu orang akan hadir untuk kegiatan ini. Peserta Penastani tentunya juga akan berwisata ke daerah lain, seperti ke Bukittinggi dan Solok," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Balitbang Kementan Fadjri Jufri menilai, Pemerintah Kota Padang termasuk yang serius untuk pengembangan pertanian sehingga bersedia untuk menyelenggarakan Penastani. 

Ia berharap Padang menjadi etalase pertanian di Sumatera Barat dengan terdapatnya ikon-ikon khas hasil pertanian.  Pihaknya akan memberikan support berupa penyediaan bibit, serta menjadikan percontohan dari hasil penelitian dan pengembangan pertanian.

"Melihat potensi Sumatera Barat yang besar di bidang pertanian, kami berharap Kota Padang menjadi etalase pertanian daerah ini," ujarnya.

Fadjri bahkan mengagumi hasil-hasil pertanian dari Sumatera Barat terutama tanaman uji coba di TPS BPTP Sukarami yang menakjubkan. Ia tidak menyangka tanaman jagung yang dikenal dua tongkol ternyata di sini bisa menjadi jagung tiga tongkol bahkan banyak yang sampai empat tongkol.

"Hasilnya disini saya lihat menakjubkan, seperti jagung dua tongkol, disini malah bisa jadi empat tongkol," katanya.

Saat dikonfirmasi pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syaiful Bahri, mengatakan progres kesiapan untuk Penastani saat ini sudah 30 persen. Kesiapan tersebut dalam tahap penyediaan lahan yang sebagian masih land clearing dan akomodasi peserta.

"Saat ini persiapan sudah 30 persen, diantaranya untuk penyiapan land clearing lokasi dan pendataan rumah untuk akomodasi peserta," tukasnya. (yt)

Walikota Kukuhkan Tim Kewaspadaan Dini Pemko Padang 
INFO (PADANG) – Sebagai kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan juga pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia, Kota Padang tentunya harus terjaga dari segala bentuk ancaman yang wajib dideteksi sedini mungkin. 

Sementara jalur masuk ke kota yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 927.168 jiwa ini bisa diakses dari seluruh penjuru baik darat, laut, maupun udara. Namun saat ini diakui belum seluruh jalur masuk tersebut terjaga dengan baik oleh aparat keamanan dari berbagai ancaman seperti narkoba, teroris, dan lain-lain. Apalagi dengan semakin berkembangnya Padang menuju sebuah kota metropolitan yang di satu sisi adalah hal yang positif. Namun di sisi lain juga ditengarai bisa menimbulkan hal negatif, salah satunya yakni berkembangnya perilaku maksiat dan menyimpang di tengah masyarakat. Dan baru-baru ini tercatat jumlah pelaku  LGBT di Kota Padang adalah yang terbesar di Sumatera Barat.

Namun untuk memastikan Kota Padang aman dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), perlu adanya peringatan dini oleh pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan ini. Sesuai Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah, maka Pemerintah Kota Padang melalui Kantor Kesbangpol pun akhirnya resmi membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Padang yang juga dibarengi di tingkat kecamatan disertai kelurahan. 

Sejumlah pengurus Tim Kewaspadaan Dini Pemko Padang dan juga di tingkat kecamatan tersebut resmi dikukuhkan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah yang juga selaku ketua tim di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (22/2). Untuk tim di tingkat kota beranggotakan 24 orang sesuai posisi dan jabatannya. Sedangkan di tingkat kecamatan diketuai masing-masing camat dengan beranggotakan para lurah dan pimpinan instansi terkait dilingkup kecamatan.

Mahyeldi menyampaikan, sebagai aparatur di Pemerintah Kota Padang, tentunya harus bisa memastikan Kotya Padang bersih dan aman dari berbagai ancaman. Karena tanggung jawab menjaga kota ini adalah tanggung jawab semua unsur. Bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan saja.

“Sebagai anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Padang, tentu diharapkan bisa mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Lalu mengantisipasi berbagai bentuk ATHG yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian juga bagi kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan,” terangnya sewaktu memberikan sambutan.

Mahyeldi melanjutkan, dalam kewaspadaan dini di daerah, peran Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah mulai dari tingkat kota hingga kecamatan dan kelurahan sangat penting. Diharapkan semuanya bisa berperan dalam bentuk pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai bentuk potensi ATHG di Padang. 

“Informasi yang bapak ibu berikan tersebut sangat bermanfaat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Kota Padang. Karena memang kita tidak ingin ada potensi ATHG yang tidak terdeteksi secara dini di kota ini. Dan kita ingin Padang senantiasa aman dan nyaman bagi warganya, tamu-tamu dan wisatawan," sebutnya.

Di samping itu katanya lagi, Pemko Padang melalui fungsi dan keberadaan Tim Kewaspadaan Dini tentu juga ingin bagaimana pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau dilihat dari fungsinya, fungsi kewaspadaan dini sama dengan fungsi intelijen. Artinya setiap anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemko Padang adalah ’intelijennya’ Pemko Padang. 

“Jadi kita tidak ingin penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Padang meningkat. Dan begitupun teroris, perilaku maksiat dan LGBT serta berbagai bentuk penyakit masyarakat (pekat) berkembang. Apalagi juga terkoyak-koyak karena konflik sosial,” ujar wako tegas.

Mahyeldi mengulas, seperti diketahui, di era kemajuan teknologi informasi saat ini keberadaan intelijen bagi pemerintah daerah sangat diperlukan sekali. Tugas intelijen biasanya selalu terkait dengan tiga hal, yaitu upaya deteksi dini, peringatan dini, dan memberikan perkiraan. 

“Sehingga deteksi dini dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk melakukan identifikasi terdapatnya gejala awal, indikasi awal, dan segala kemungkinan terjadinya suatu ancaman. Setelah terjadi gejala awal, maka perlu diverifikasi dan didalami sehingga dapat dianalisis dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan peringatan dini adalah sebuah upaya untuk memberikan gambaran mengenai implikasi dampak ancaman yang akan muncul di masa yang akan datang berdasarkan analisis intelijen dan skenario ancaman,” ucapnya menerangkan.

Lebih lanjut Ketua DPW Forum Bela Negara Sumbar itu menambahkan, selain deteksi dini dan peringatan dini, tugas intelijen selanjutnya adalah perkiraan intelijen atau ‘forecasting’. Perkiraan intelijen adalah sebuah gambaran mengenai kejadian di masa depan sebagai salah satu masukan kepada 'user' untuk mengatasi ketidakpastian mengenai masa depan sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan.

“Jadi setelah dilantik sebagai tim kewaspadaan dini, bapak dan ibu adalah mata dan telinga Pemerintah Kota Padang. Apa saja potensi ATHG yang berada di Kota Padang khususnya di wilayah kerja kewenangan masing-masing, diharapkan dapat dideteksi, diidentifikasi, dinilai, dianalisis, ditafsirkan dan disajikan dalam bentuk informasi. Semuanya akan digunakan sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan,” tambahnya.

“Maka itu, untuk kita ketahui bersama, bapak ibu yang dilantik hari ini adalah ASN yang sesuai menurut Undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah perekat dan penjaga keutuhan NKRI. Tidak semua ASN Pemko Padang ditetapkan menjadi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Padang. Hanya kitalah yang bisa ditetapkan karena jabatan selaku orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan tugas mulia ini. Bekerjalah dengan ikhlas dan sebaik-baiknya demi menjaga stabilitas keamanan di Padang kota tercinta ini,” tukas wako mengakhiri. (David/Nda/Fsl/Im)

Wali Kota Padang Mahyeldi menerima miniatur PJU-TS dari Wamen Arcandra Tahar
INFO (PADANG)– Wali Kota Padang Mahyeldi menargetkan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Padang sebanyak 31 ribu titik bisa direalisasikan secepat mungkin. Dengan demikian, Pemerintah Kota Padang sangat mengharapkan dukungan Kementerian ESDM untuk mewujudkannya.

“Dari 60 ribu titik PJU yang menjadi kebutuhan Kota Padang, baru ada saat ini sebanyak 29 ribu titik PJU. Jadi, masih ada kebutuhan kita sebanyak 31 ribu titik PJU lagi. Kita mengharapkan dukungan Kementerian ESDM merealisasikannya, karena kekuatan anggaran Kota Padang sangat terbatas”, ungkap Mahyeldi kepada Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar saat acara Peresmian Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Sumatera Barat di Convention Hall Universitas Andalas (Unand), Jumat (22/02/2019).

Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan PJU di Kota Padang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan bagi masyarakat, disamping persiapan Kota Padang sebagai kota metropolitan. Penggunaan JPU-TS yang merupakan energi baru yang terbarukan bisa menghemat energi yang sudah ada, sehingga ketersedian energi yang ada saat ini bisa dipergunakan untuk yang lainnya.

“Pemerintah Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada Kementerian ESDM telah membangun sekitar 200 titik JPU-TS di Unand. Semoga dengan dukungan ini, civitas akademika Unand bisa berjalan lebih lagi dalam menciptakan generasi masa depan yang berkualitas”, ujar Mahyeldi.

 “Dengan dukungan Kementerian ESDM dan sinergi dengan pihak ketiga, percepatan program Padang Terang bisa dilakukan semaksimal mungkin”, tambahnya lagi.

Sementara itu, Wamen ESDM Arcandra Tahar menyambut baik permohonan yang disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi terkait kebutuhan JPU di Kota Padang. Wamen meminta Pemerintah Kota Padang mengajukan usulan secara resmi ke Kementerian ESDM. 

“Selama anggaran tersedia, semua usulan yang diajukan pemerintah daerah akan kita fasilitasi. Karena pada prinsipnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana pembangunan agar bisa dinikmati langsung oleh masyarakat”, kata Arcandra.

Untuk itu, Arcandra mengatakan, Kementerian ESDM membangun 740 titik PJU-TS di 14 Kab/Kota di Sumatera Barat sebagai salah satu bentuk pengalihan subsidi berupa pembangunan infrastruktur agar bisa langsung dinikmati masyarakat Sumatera Barat.

Di kesempatan yang sama, untuk menambah ketersedian energi listrik di Kota Padang, Wamen Arcandra juga menawarkan kepada Wali Kota Mahyeldi program pembangkit listrik tenaga sampah. Mendengar tawaran Wamen Arcandra tersebut, Wali Kota Padang Mahyeldi langsung menyambut baik dan mengatakan akan mendatangi langsung Kementerian ESDM untuk membicarakan program pembangkit listrik tenaga sampah ini lebih lanjut.

“Kewajiban pemerintah daerah adalah menjaga dan merawat seluruh infrastruktur yang telah dibangun pemerintah pusat. Serta mendukung seluruh program pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat”, tambah Arcandra. 

Peresmian Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Convention Hall Universitas Andalas (Unand) untuk daerah Kota Padang, Pasaman, Pasaman barat, Padang Pariaman dan Tanah Datar. Untuk Kab/Kota lainnya, peresmian pemasangan PJU-TS juga akan dilakukan dalam waktu dekat. (LL/RM)


Wali Kota Padang Mahyeldi menerima miniatur PJU-TS dari Wamen Arcandra Tahar

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mushalla Mako Polresta Padang. 
INFO (PADANG) – Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyambut baik hadirnya sebuah mushala yang akan dibangun di Mako Polresta Padang. Ia meyakini, keberadaan rumah ibadah umat muslim tersebut nantinya diharapkan akan menambah keimanan dan ketakwan terutama dalam hal beribadah kepada Allah SWT.

“Alhamdulillah, niat baik jajaran Polresta Padang yang akan membangun mushala representatif di makonya kali ini dapat berjalan lancar dan selesai sesuai harapan,” ucap wali kota yang juga seorang da’i itu dalam kegiatan peletakan batu pertama tanda akan dibangunnya musala tersebut, Jumat (22/2). Tampak hadir dalam kesempatan Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Kapolsek se-Kota Padang, stakeholder terkait dan lainnya.

Di samping itu kata Mahyeldi lagi, dengan hadirnya musala ini juga diyakini akan memberikan suasana religius bagi masyarakat  khususnya anggota kepolisian di jajaran Polresta Padang.

“Kita yakin dan optimis Polresta akan memfungsikan musala ini dengan sebaik-baiknya nantinya. Di samping sebagai sarana beribadah salat wajib lima waktu diharapkan juga diiringi dengan aktifitas salat sunat dan berbagai syiar keagamaan lainnya.Insya Allah, hal ini akan menambah kebaikan-kebaikan bagi kota Padang khususnya di lingkungan keluarga besar Polresta Padang,” tukuknya.

Sementara itu Mahyeldi juga menyampaikan suka citanya atas upaya-upaya kantor instansi pemerintah dan swasta di Padang yang tengah berlomba mengupayakan adanya masjid/musala di lingkungan kantor masing-masing.

“Alhamdulillah dengan ini semua, kita juga didukung warga kita di Kota Padang baik yang ada di ranah dan di rantau. Seperti masjid yang dibangun sekarang di pinggir Pantai Muaro Padang itu dibangun oleh seorang pengusaha asal Kota Padang yang berusaha di Pekanbaru, Palembang dan beberapa daerah lainnya di Indonesia,” tukuk wako mengakhiri. 

Sementara itu Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan mengatakan niatan membangun musala ini sudah ada dalam fikirannya, dimana tempat ia berdinas sebelumnya hampir setiap Polresta itu punya masjid/musala yang representatif. 

“Polresta Padang ini sudah punya sebetulnya namun masih perlu kita tingkatkan. Mengacu kepada hal tersebut kita berinisiatif dan didukung berbagai pihak baik Pemko Padang dan masyarakat serta donatur akhirnya kita bisa melakukan pembangunan musala ini,” sebutnya.

Tujuan utama dibangunnya mushala ini kata Yulmar, agar musala ini bisa diakses masyarakat dan anggota keluarga besar Polresta Padang juga bisa mempergunakan fasilitas ibadah ini dengan sebaik-baiknya. 

“Apalagi untuk sekitar kawasan Imam Bonjol ini belum ada masjid atau mushala. Insya Allah kita menargetkan pembangunan musala ini bisa selesai kira-kira lima sampai enam bulan ke depan,” jelasnya.

Peletakan batu pertama Mushala Polresta Padang tersebut dilakukan langsung Wali Kota Mahyeldi bersama Kapolresta Padang Kombes Yulmar Tri Himawan yang disaksikan hadirin lainnya. Kegiatan pun ditutup dengan doa bersama. (VN)

Pelaksanaan Program KOTAKU Kementrian PU-PR  Kawasan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang 
INFONasusantara, - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan Kawasan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Sumatera Barat. Penataan dilakukan berkat perjuangan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Alex Indra Lukman.   

Dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan penataan kawasan kumuh di berbagai lokasi di Indonesia dengan  total seluas 23.407 hektare. Penataan kawasan kumuh salah satunya dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan pemberdayaan masyarakat sekitar. 

Batang Arau 
“Kalau Pemerintah Daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Salah satu kawasan kumuh yang ditangani tahun 2018 adalah Kawasan Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat. Kawasan yang dilintasi Sungai Batang Arau ini sebelumnya memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

Penataan dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya diantaranya berupa pembangunan jalur pejalan kaki, Saluran/Drainase, Taman Siti Nurbaya yang dilengkapi arena skateboard, tempat sampah, WC, Lampu Taman, Gapura, dan jalan lingkungan. Pekerjaan dilakukan sejak bulan April 2018 dan selesai akhir tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 25,4 miliar. 


Manfaatnya, disamping meningkatkan kualitas lingkungan, Kawasan Batang Arau yang semakin tertata rapi menjadi potensi destinasi wisata yang akan meningkatkan ekonomi lokal. Di kawasan tersebut terdapat Pelabuhan Muaro yang merupakan pelabuhan tertua di Kota Padang serta sebagai lokasi legenda Siti Nurbaya dimana terdapat Makam Siti Nurbaya dan Jembatan Siti Nurbaya.


Beberapa warganet menyambut positif dilakukannya penataan Kawasan Batang Arau. Akun @Andrebinarto memposting “One fine afternoon in Padang, suka banget sama langit dan juga pemandangan Batang Arau, lokasinya di sebelah kota tua, Padang. Dari sini banyak kapal yang bisa di carter buat ke Mentawai…,” yang dilengkapi dengan foto di Jembatan Siti Nurbaya.    

Akun lainnya @antoni.chaniago memposting “Kawasan pinggir Batang Arau terlihat indah dan bersih, semoga warga juga ikut memelihara keindahan dan kebersihannya,” disertai photo jalur pejalan kaki di Jembatan Siti Nurbaya.

Pada tahun 2019, penataan akan dilakukan terhadap 888 hektare kawasan kumuh yang ada diberbagai daerah sehingga hingga 2019 total kawasan yang ditangani menjadi 24.295 hektare. Dalam melakukan penataan, Kementerian PUPR tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. 

Anggota DPR RI Alex Indra Lukman 
Sementara Alex Indra Lukman anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan, dari semua program serupa yang ada diseluruh tanah air, dari Aceh hingga Papua, Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang mendapat anggaran paling besar dan akan dijadikan proyek percontohan. 

Kawasan Batang Arau ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kota - kota lain. Pasalnya kawasan ini mempertemukan laut, sungai, gunung dan kota. Nah keunggulan yang dimiliki ini tentunya perlu penataan. Sehingga saya mendorong pelaksanaan program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh tahun anggaran 2018 lalu di Kota Padang. 

Disampaikan, program ini bertujuan untuk menata dan mempercantik kawasan Batang Arau mulai dari perbaikan jalan, trotoar, drainase hingga sanitasi. Selain itu, juga dibuat taman-taman tempat bermain berasantai dan areal pedagang UMKM dan kuliner. Juga ada panggung untuk pergelaran seni budaya, areal untuk kegiatan olahraga serta areal parkir yang memadai.

“Dengan menjadikan kawasan ini sebagai tempat wisata, tentu akan berdampak kepada terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini.

“Alhamdulillah, kita semua bersyukur apa yang telah kita perjuangkan bersama dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya berharap pada masyarakat agar bisa merawat dan menjaga serta memanfaatkan kawasan ini semaksimal mungkin, serta meminta pada pemerintah daerah untuk mengawasi secara ketat pemanfaatan kawasan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap anggota DPR RI asal Sumatera Barat ini.(*)

SANTUNAN : Mewakili IKM Kabupaten Jayawijaya, Debi Virnando menyerahkan bantuan RP 20.512.000 pada Ibunda Algito Nanda Windra di rumahnya, Kamis (21/2).

INFO
(PAINAN) -Uluran tangan untuk bocah penderita penyakit kulit di Nagari Taratak, Sutera, Pesisir Selatan, mengalir. Santunan bantuan berasal dari Ikatan Keluarga Minang (IKM), Jayawijaya, Papua. Bantuan itu terkumpul untuk biaya perobatan Algito Nanda Widra dan diserahkan Kamis (21/2) langsung ke keluarga.

Santunan dari DPD IKM Jayawijaya sebesar Rp19.012.000 dan IKM Provinsi Papua sebesar Rp1.500.000. Sehingga totalnya Rp20.512.000. Berharap kondisi Gito segera ditangani, karena usianya masih kecil dan perlu mendapatkan perawatan medis, sehingga dapat berkembang dengan teman sebayanya.

Sekum DPD IKM Jayawijaya, Nofri Zendra menyampaikan, santunan tersebut digalang tiga hari. Para dunsanak dari rantau yang ada di Papua, tergerak hati menolong dan ikhlas. Ini semata agar Gito segera sembuh. 

"Kita mendapat kabar dari rantau langsung kita galang santunan, dan alhamdulillah terkumpul dan kita kirimkan. Semoga bisa mengurangi beban Gito," ujar Nofri Zendra.

Santunan tersebut dikirimkan melalui tokoh pemuda, Debi Virnando. Ia dipercaya karena memiliki hubungan dan komunikasi nan erat dengan saudara-saudara di Ranah Minang. Persaudaraan kuat ini pun mengalir bantuan dan bergerak membantu.

Informasi tentang kabar Gito, setelah tersebar kabar di media sosial. "Kami berkomunikasi dengan Debi Virnando, dan setelah memastikan, para dunsanak di sini bergerak dan menghimpun bantuan untuk Gito," imbuhnya.

Sekaitan dengan hal itu, Debi Virnando saat dihubungi mengatakan, ia prihatin dengan kondisi Gito, lalu berinisatif dengan rekan lainnya dengan mengomunikasikan hal ini ke IKM Jawawijaya.

"Kami menyadari bantuan ini sangat dibutuhkan untuk pengobatan Gito. Mudah-mudahan dapat memantik rasa simpati pihak lain baik di rantau maupun di kampung halaman, " harap Debi Virnando.

Santunan langsung diterima Uwin (49) dan Asrita (41), orangtua kandung Gito. Keluarga Gito sangat terharu, begitu banyak para dermawan yang memperhatikan kondisi Gito, karena yang selama ini terkendala biaya akhirnya sedikit mulai terbantukan.

"Kami sangat berterimakasih banyak, atas bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu yang jauh di rantau. Kami terima bantuan ini, dengan kerendahan hati, dan berdoa dusanak yang dirantau selalu di curahkan rezki yang banyak," sebut Asrita.

Asrita mengaku, tidak punya biaya yang banyak untuk pengobatan Gito, karena selain terkendala biaya, saat ini dirinya tengah diserang kanker otak yang belum lama usai operasi. 

"Kami selalu fokus untuk pengobatan Gito, tapi karena butuh biaya yang banyak. Kami kesulitan untuk membawanya," jelas Asrita, yang saat ini meski sudah memiliki BPJS, sebab untuk berobat mereka tentu harus butuh Operasional yang memadai selama pengobatan Gito.


SANTUNAN : Mewakili IKM Kabupaten Jayawijaya, Debi Virnando menyerahkan bantuan RP 20.512.000 pada Ibunda Algito Nanda Windra di rumahnya, Kamis (21/2).


INFO (CIBINONG) – Wali Kota Padang Mahyeldi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) di aula utama BIG, Cibinong Kabupaten Bogor (21/02/2019). 

Adapun MoU yang ditandatangani tentang pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial. Sedangkan perjanjian kerja sama yang ditandatangani terkait penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial serta penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial di Kota Padang.

Dikesempatan itu, Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan bahwa pembangunan berbasis informasi geospasial saat ini sudah menjadi suatu hal yang dibutuhkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu, dibutuhkan integrasi dan sinergi terkait data informasi geospasial dengan baik.

“Tantangan di dalam percepatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah saat ini ialah belum tersebarnya secara merata SDM ahli di bidang informasi geospasial, serta jaringan informasi geospasial daerah yang harus terus dioptimalkan”, ujar Hasanuddin

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan, MoU dan perjanjian kerjamasa dengan BIG sangat diperlukan dalam pembangunan Kota Padang. Terutama pembangunan basis data dan metadata geospasial, penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi, dan penyelenggaraan informasi geospasial terkait tata ruang.

“Dengan kerjasama ini, nantinya kita akan memiliki SDM yang mumpuni di bidang informasi geospasial. Serta, pengembangan teknologi dan penelitian di bidang informasi geospasial di Kota Padang bisa dilakukan”, kata Mahyeldi yang didampingi Kepala Diskominfo Suardi dan Kabag Hukum Suhandra. 

Penandatangan Mou dan perjanjian kerja sama tersebut juga diikuti 24 instasi pemerintah yang terdiri dari 18 pemerintah kabupaten, 5 pemerintah kota dan 1 K/L.

Seperti diketahui, BIG menjadi tulang punggung dalam mewujudkan undang-undang tentang Informasi Geospasial untuk menjamin ketersedian akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dan mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. (LL)


INFO (JAKARTA) – Di tahun 2019 ini, PT. Pelindo II (IPC Teluk Bayur) akan menata kawasan pelabuhan Muara Padang dengan investasi sebesar 40 miliar rupiah. Selain itu, PT. Pelindo II juga mengucurkan dana sebanyak 10,8 miliar rupiah untuk pembangunan Maritim Center (Pusat Informasi Maritim) di kawasan Muara Padang, tepatnya di eks AW Café.

Wali Kota Padang Mahyeldi menyambut baik rencana PT. Pelindo II tersebut dan akan memberikan dukungan dalam bentuk percepatan proses perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Dalam waktu dekat ini, pembangun kawasan Pelabuhan Muara Padang dan Maritim Center akan segera dimulai setelah dokumen Amdal dan izin lainnya selesai”, ujar Mahyeldi yang didampingi Kepala Bappeda Medi Iswandi dan Kabag Kerjasama Erwin saat bertemu Dirut PT. Pelindo II, Elvyn G Masassya di Jakarta, Rabu (20/02/2019).

Dikesempatan itu, Mahyeldi juga mengatakan, keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur sangat penting artinya bagi kemajuan Kota Padang ke depan. Mengingat, posisi strategis Pelabuhan Teluk Bayur dalam mewujudkan kerjasama “Sister City” di bidang perdagangan yang telah dijalin Kota Padang dengan Kota Fremantle Australia, Madinah Arab Saudi dan juga Chennai India.

Mendegarkan antusiasme Wali Kota Padang untuk bersinergi dengan PT. Pelindo II tersebut,  Dirut PT. Pelindo II, Elvyn G Masassya menawarkan untuk segera dibuatkan naskah kerjasama (MOU) antara Pemerintah Kota Padang dengan PT. Pelindo II agar lebih terarah dan bisa ditingkatkan lagi.

“Kita akan segera ke Kota Padang untuk mendiskusikan kerjasama ini lebih lanjut. Disamping membicarakan pembangunan kawasan pelabuhan Muara Padang dan Maritim Center” ujar Elvyn yang didampingi Direktur Komersial, Saptono R Irianto. 

Seperti diketahui, melalui program Teluk Bayur Bangkit di bawah kepemimpinan GM IPC Teluk Bayur Armen Amir, IPC Teluk Bayur saat ini terus berbenah dan telah banyak memiliki kemajuan. Armen Amir merupakan putra asli Kota Padang yang baru berdinas selama 1 tahun sebagi GM IPC Teluk Bayur. (LL)


INFO (JAKARTA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang menyiapkan 4000 pohon jenis cemara udang dan pulai untuk ditanam di sepanjang pesisir pantai di Kota Padang sebagai salah satu upaya mitigasi bencana tsunami. Termasuk juga di daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota/Kab Pariaman.

"Untuk melindungi masyarakat dari hantaman tsunami, penanaman pohon ini perlu dilakukan terutama di daerah padat penduduk di pinggir pantai", ungkap Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo saat bertemu Wali Kota Padang Mahyeldi di Jakarta, Rabu (20/02/2019).

Lebih lanjut dikatakan, berbagai upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami juga perlu dilakukan terutama menyiapkan generasi yang memiliki budaya kesiapsiagaan bencana. Serta infrastruktur mitigasi lainnya.

"Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat Rakornas BNPB dan BPBD se-Indonesia beberapa waktu lalu di Surabaya, koordinasi dan konsolidasi semua pihak harus dibangun sejak dini untuk memperkuat kesiapsigaan terhadap bencana", ujar Doni.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan kepada Kepala BNPB bahwa saat ini Kota Padang juga membutuhkan dukungan BNPB untuk membangun dan memperbanyak shelter di Kota Padang karena ada beberapa daerah padat penduduk di pinggir pantai yang belum memiliki shelter sama sekali.

Lebih lanjut dijelaskan, upaya Pemkot Padang dalam mitigasi bencana terus digalakkan melalui program Padang Cerdas Bencana. Termasuk sekolah sebagai tempat untuk menyiapkan generasi cerdas bencana. Begitu juga dengan program Keluarga Cerdas Bencana yang menitikberatkan pemahaman dan pengetahuan anggota keluarga tentang kesiapsiagaan bencana.

"Kita mengucapkan terimakasih atas dukungan BNPB dalam program mitigasi bencana dengan penanaman phon di pinggir pantai. Dan kita juga berharap dukungan BNPB dalam penambahan shelter di Kota Padang", tambah Mahyeldi yang didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Edi Hasymi dan Kepala Bappeda Medi Iswandi. (LL)


PADANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang terus berupaya memaksimalkan segala potensi pajak daerah yang ada. Hal itu karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan tahun ini meningkat signifikan. 

Kepala Bapenda Kota Padang Alfiadi mengungkapkan, tahun ini target PAD Padang mencapai Rp 824.377.700.000. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 200 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 603 miliar lebih. Target tersebut merupakan gabungan target PAD dari 16 OPD lainnya di Kota Padang. Untuk Bapenda sendiri targetnya Rp 580.835.239.045. 

"Banyak potensi-potensi pendapatan dari pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal. Target itu tidak mustahil dicapai bila seluruh jajarannya efektif bergerak menyasar semua potensi pajak dan retribusi," ungkapnya di Media Center Pemko Padang, Rabu (20/2).

Ia mengatakan, pajak restoran/rumah makan misalnya, masih banyak restoran yang masih enggan menyetorkan pajaknya. Padahal pajak yang mereka setor bukan dari uang mereka, namun dari uang konsumen yang membayar. Begitu pun PBB-P2, juga belum tergarap maksimal. Menurutnya, saat ini nilai PBB di beberapa daerah masih sama di setiap rumah. Padahal jika dihitung, nilainya lebih dari itu.

"Masa iya rumah satu lantai, sama PBB-nya dengan rumah tiga lantai. Jadi ini yang akan kita validkan datanya. Sehingga PBB yang mereka bayar sesuai dengan kondisi riil," jelasnya menegaskan.

Selanjutnya Alfiadi mengulas, lalu ada beberapa potensi lain yang selama ini dilupakan. 

"Seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) belum kita sentuh. Rumah kos-kosan, air tanah, transaksi berbasis online dan lain sebagainya."

"Selain itu Bapenda Padang akan membangun sinergi dengan OPD-OPD di lingkungan Pemko Padang serta penguatan relasi kerja dan perusahaan-perusahaan penyetor pajak, guna mewujudkan kepatuhan dalam menunaikan kewajibannya," tutupnya. (rel)


INFO(PADANG) - Dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan  Pemerintah Kota Padang, Inspektorat Kota Padang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema Bersama Kendalikan Gratifikasi di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah, Senin (18/2/2019). 

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang tersebut diikuti oleh 350 orang peserta yang berasal dari Kepala SKPD di lingkungan Pemko Padang, Kepala BPN Kota Padang, Kepala BPS Kota Padang, Direktur PDAM Kota Padang, Direktur PSM, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD SD/SMP di Kota Padang. 

Bertindak sebagai narasumber, Direktur Gratifikasi KPK Syarif Hidayat beserta tim dan moderator Inspektur Kota Padang Corri Saidan. 

Corri mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh jajaran Pemko Padang khususnya peserta sosialisasi tentang program pengendalian gratifikasi dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan gratifikasi, dalam rangka membangun sinergitas upaya pencegahan tindakan/perilaku korupsi. 

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengharapkan, agar seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Padang memiliki semangat yang sama dalam pengendalian gratifikasi. 

"Karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri, maka melalui sosialisasi ini diharapkan Kota Padang dapat bersih lingkungan, bersih diri,  bersih dari maksiat dan bersih dari perilaku korupsi", ujar Mahyeldi. 

Selaku narasumber Syarif Hidayat menjelaskan, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian tersebut diberikan oleh suatu pihak kepada pejabat negara atau penyelenggara negara. 

"Selaku pejabat negara dan penyelenggara negara hendaknya selalu berhati-hati dan sama-sama menjaga diri agar jangan sampai orang lain menanam budi kepada kita", ingatnya. 

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi anti gratifikasi oleh Wali Kota Padang dan Kepala-Kepala SKPD di Lingkungan Pemko Padang.  (BT/Ady)


INFO (PADANG) - Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang selalu mengikuti kemajuan yang berorientasi pada revolusi industri 4.0. Salah satunya dibuktikan dengan sistem aplikasi online untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan akses mudah, semudah mengakses media sosial.

Bersamaan dengan memulai PPDB tahun ajaran 2019/2020, SMAK Padang juga meluncurkan QR Code sebagai inovasi mempermudah akses aplikasi penerimaan siswa baru. Peluncuran QR Code tersebut dilakukan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi didampingi Kepala SMAK Padang Nasir di pelataran kampus setempat, Senin (18/2/2019).

Walikota Padang mengapresiasi sistem yang diterapkan SMAK Padang dalam PPDB merupakan suatu kemajuan sekaligus memberikan kemudahan. Dengan sistem tersebut, calon siswa yang  berminat cukup terhubung dengan internet dan menggunakan QR Code untuk mengakses website SMAK Padang.

"Ini suatu bentuk kemajuan sekaligus memberikan kemudahan. Calon siswa tidak perlu capek - capek datang dari jauh tapi cukup mengakses internet," kata Mahyeldi.

Pada kesempatan ini, Mahyeldi juga memotivasi siswa untuk terus bersemangat mengejar cita - cita. Menurutnya, siswa SMAK merupakan calon analis kimia yang akan mengisi dunia industri sehingga mereka memegang kunci kemajuan bangsa ke depannya.

"Kalian adalah orang-orang hebat yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Kalian calon pemimpin, calon teknokrat dan penerus cita - cita bangsa ini", ujar Mahyeldi disambut antusiasme ratusan siswa SMK di bawah Kementerian Perindustrian tersebut.

Sementara itu, Kepala SMAK Padang, Nasir menyebut, dari tiga sekolah serupa (SMAK) di Indonesia, SMAK Padang merupakan sekolah yang sudah banyak mengukir prestasi dan melahirkan inovasi-inovasi. 

"Prestasi yang dicapai akan terus dipertahankan sembari terus melahirkan inovasi-inovasi guna memasuki era revolusi industri 4.0 yang sudah di depan mata", kata Nasir.

Dalam kesempatan yang sama, SMAK Padang juga menggelar kegiatan Art, Sport and Science Competition (Artoscope). Kegiatan ini merupakan yang ketiga  setelah yang pertama dan kedua dilaksanakan pada 2017/2018 lalu.

Nasir menjelaskan, pada Artoscope III  ini bersamaan dengan penerimaam siswa baru SMAK Padang. 

"Tujuannya adalah untuk meningkatkan kreatifitas siswa, baik terkait di bidang seni, olah raga dan ilmu pengetahuan", ujarnya. (Z)

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.