July 2018


INFO PADANG, -  Terkait surat pengunduran diri dari beberapa anggota DPRD Padang yang kembali maju mencalon sebagai anggota legislatif (Caleg) di 2019 di partai berbeda, saat ini sudah diterima oleh pimpinan DPRD Kota Padang.

Hal itu di akui Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, dan membenarkan bahwa terkait surat pengunduran diri dari anggota DPRD Padang tersebut sudah diterimanya masuk melalui sekretariat.

"Saya sudah terima ada lima surat pengunduran diri tersebut. Karena hal itu adalah salah satu syarat wajib jika kembali mencaleg pada partai berbeda dari sebelumnya, harus ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan," kata Elly.

Dia menjelaskan, DPRD dalam hal ini hanya menerima dan meneruskan surat pengunduran diri itu ke Gubernur Sumbar melalui Walikota Padang.

"Proses pemberhentian ada di Gubernur. Kami tentu menyegerakan proses surat tersebut. Karena itu merupakan syarat wajib jelang dikeluarkannya daftar caleg tetap (DCT) oleh KPU," ujarnya.

Sebab, katanya kalau saat DCT diumumkan surat itu belum diproses, tentu akan berakibat yang bersangkutan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU dan tentu otomatis pencalegannya batal.

Disisi lain dengan telah masuknya surat pengunduran diri dari dewan yang bersangkutan, maka tidak bisa ditarik lagi dan tetap akan diproses pemberhentiannya," kata Elly Thrisyanti didampingi Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra senada menyampaikan .

Lima anggota DPRD Padang mengundurkan diri sebagai anggota dewan. Pengunduran diri itu diajukan sebagai salah satu syarat mendaftar sebagai calon anggota legislatif di partai berbeda dari pemilu yang lalu.

Lima orang adalah tiga kader Hanura, Zaharman pindah ke PKS, Osman Ayub pindah ke Nasdem dan Yendril pindah ke PKB. Satu orang kader PPP Nila Kartika pindah ke Demokrat dan satu kader Golkar Helmi Moesim maju melalui Partai Berkarya. (Inf))





INFO PARLEMEN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) laksanakan Paripurna penyampaian pandangan akhir Fraksi - Fraksi DPRD Kota Padang terhadap Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kota Padang 2019,Senin (30/7). 

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Asrizal, Sekretaris DPRD Kota Padang Syahrul, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. 

Juga turut menghadiri pada rapat paripurna tersebut para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan para undangan lainnya.

Dalam paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi tersebut 
seluruh fraksi di DPRD Kota Padang  menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019.


Pada penyampaian pandangan akhir dari Fraksi Perjuangan Bangsa oleh Wismar Panjaitan disana ditemui dengan adanya memberikan beberapa catatan terkait Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

Dari segi pendapatan dan pembiayaan, jelas Wismar, masih ada OPD yang belum memenuhi target realisasi anggaran. Ia memberikan apresiasi kepada OPD yang telah berhasil memenuhi realisasi target yang diberikan, namun kepada OPD yang belum mencapai target, ia harapkan untuk dilakukan evaluasi.

Sedangkan mengenai belanja langsung, ungkap Wismar, catatan penting dari fraksinya adalah masalah temuan BPK RI mengenai aset-aset Pemerintah Kota Padang yang masih dikuasai segelintir orang yang tidak berhak memilikinya. 


"Untuk itu, kami harapkan agar pemko sesegera mungkin dapat mengatasi persoalan ini dengan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari BPK RI," pungkasnya.

Tak hanya itu, Fraksi Perjuangan Bangsa juga menyoroti SILPA pada belanja tidak langsung. Menurut Wismar, sesuai laporan Pansus III, realisasi belanja tidak langsung mencapai 91,49 persen dari anggaran Rp.1.059.948.371.645,30, dan SILPA sebanyak Rp90.184.757.517,30. 

Ia mengatakan, SILPA ini terjadi disebabkan banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Selain itu, untuk anggaran insentif petugas pemungut retribusi, perlu dikaji ulang, karena banyak anggaran yang ditetapkan tidak dimanfaatkan secara efektif dan efesien.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Hanafi, S. Pd, M. Pd., mengatakan, fraksinya dapat memahami Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019 dengan beberapa catatan.

Fraksi PAN, katanya, menyarankan kepada Walikota Padang agar lebih maksimal dalam mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), supaya terealisasi program yang telah direncanakan dan jangan terjadi lagi pendapatan tidak tercapai serta penggunaan anggaran tidak maksimal.

Fraksi PAN juga menegaskan kepada seluruh OPD agar setelah KUA dan PPAS tahun 2019 disepakati, tidak ada lagi anggaran yang dimasukan di luar KUA dan PPAS tahun 2019 yang disepakati nantinya. Karena KUA dan PPAS merupakan acuan dasar dalam membahas APBD tahun 2019 sesuai dengan Permendagri nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2019. 

"Kami juga menyarankan kepada OPD agar KUA dan PPAS 2019 yang akan disepakati supaya lebih memprioritaskan kepada 10 program unggulan Walikota Padang dan program yang disepakati sudah betul-betul mengakomodir semua program kerja yang sudah tercantum di dalam RKPD tahun 2019, sehingga seluruh usulan dan rencana yang diajukan dari Musrenbang betul-betul terakomodir di dalam KUA dan PPAS tahun 2019 ini," ungkapnya.

Sementara dari Fraksi PKS melalui juru bicaranya, H. Hadison, S. Si, AP., mengatakan, fraksinya menyetujui ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang terkait KUA dan PPAS tahun 2019. 

Ia mengatakan, melihat proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2,463 triliyun, dengan proporsi terbesar dari dana perimbangan mencapai 57 persen atau 6 persen turun dari tahun 2018 dari total dana pendapatan daerah, menunjukan bahwa dari sektor pendapatan anggaran Pemerintah Kota Padang masih sangat tergantung dengan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.

Namun, kata Hadison lagi, pada sisi lain, proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2,463 triliyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp223,1 miliar. Dimana total PAD tersebut, kontribusi terbesar disumbang oleh Pajak Daerah sebesar Rp565,4 miliar. 

"Kami melihat, angka ini lebih besar dibanding tahun 2018 sebesar Rp400,9 miliar atau mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp164,5 miliar," ujarnya.

Dari total PAD, kata Hadison, dalam konteks otonomi daerah, semakin meningkatnya pendapatan daerah, khususnya dari sektor penerimaan Pajak Daerah, merupakan sinyal positif. Sebab, semakin besarnya peranan Pajak Daerah menggambarkan semakin kuatnya kemandirian keuangan daerah. Namun, jangan sampai pajak yang diberlakukan memberatkan ekonomi masyarakat.

Dikatakan Hadison, belanja daerah tahun 2019 diproyeksi sebesar Rp2,467 triliyun atau mengalami peningkatan sebesar Rp79,55 miliar atau meningkat 3,33 persen dibandingkan APBD tahun 2018. 

"Jika kita lihat pada komposisi belanja langsung KUA-PPAS 2019, mengalami peningkatan sekitar Rp76,3 miliar dari APBD 2018. Tentu kita harapkan bisa menggerakkan pembangunan, khususnya pada sektor prioritas antara lain sektor peningkatan infrastruktur dan transportasi kota, sektor peningkatan penataan birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik serta sektor peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kota Padang guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,63 persen," pungkasnya.

Dian Anggraini juru bicara dari Fraksi NasDem dalam kesempatan itu menyampaikan,  kami hanya mempertanyakan mengenai anggaran Rp2 miliar yang telah digelontorkan kepada PT Padang Sejahtera Mandiri (PSM), kemana saja uang itu dipergunakan. Kami hanya ingin kejelasan. 

"Tapi pada prinsipnya Fraksi Partai Nasdem bisa menerima Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019, "ungkapnya. 

Dengan setujunya semua fraksi di DPRD Kota Padang, maka pimpinan rapat paripurna, Elly Thrisyanti menyatakan DPRD Kota Padang menerima Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 dan menyepakati Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang terkait KUA dan PPAS tahun 2019. (**)



INFO NASIONAL ,- Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa bagi para korban bencana gempa yang mengguncang wilayah Lombok, Bali, dan Sumbawa. Gempa bumi berkekuatan 6,4 SR mengguncang tiga wilayah itu pada Minggu, 29 Juli 2018, sekira pukul 05.47 WIB.

"Kita ingin mengucapkan duka yang mendalam atas musibah ini, terutama bagi korban yang meninggal. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT dan diberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya," ujar Presiden pada Senin, 30 Juli 2018, di Lapangan Madayin, Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pagi ini, di lokasi tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan guna memastikan penanganan bagi para korban gempa berjalan dengan cepat dan baik. Dirinya memastikan bahwa bantuan pembangunan rumah korban gempa yang roboh maupun rusak berat akan diberikan secepatnya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah ibadah, Presiden telah memerintahkan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan perbaikan.

"Rumah-rumah yang roboh terutama yang rusak berat masih dalam proses verifikasi di kelurahan dan kecamatan. Nanti akan dikeluarkan oleh Pak Gubernur mengenai jumlah semuanya berapa dan segera paling lambat besok pagi, sesuai permintaan dari masyarakat, diberikan uang agar bisa dibangun rumah ini kembali," ucapnya.

Kepala Negara sempat bertanya langsung kepada sejumlah warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal saat peninjauan. Dari hasil pengamatan itu, mayoritas warga diketahui membutuhkan bantuan pembangunan rumah kurang lebih Rp50 juta untuk tiap kepala keluarga.

"Tadi saya sudah bertanya kalau bangun lagi habisnya berapa, rata-rata Rp50-an juta. Nanti akan dibantu per rumah kira-kira Rp50-an juta dan akan segera ditindaklanjuti oleh Kepala BNPB, disupervisi oleh Kementerian PU, dan diawasi oleh Pak Gubernur serta Pak Bupati," kata Presiden.

Saat pemulihan bencana berjalan, nantinya warga akan dibantu oleh Kodam setempat, tenaga bantuan dari Mabes TNI, dan akan disupervisi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Saya kira ini kerja sama semua," tuturnya.

Adapun Presiden Jokowi memastikan bahwa penanganan terhadap sejumlah pendaki gunung yang saat gempa terjadi sedang berada dalam pendakian Gunung Rinjani telah dilakukan. Sejumlah tim dari berbagai lembaga pemerintahan telah melakukan evakuasi terhadap para pendaki itu.

"Yang di Rinjani sudah diproses kemarin oleh Basarnas, BNPB, dan TNI semua bekerja sama semoga nanti segera bisa selesai semua," ujarnya.

Selepas melakukan peninjauan penanganan bencana di Desa Madayin, Kepala Negara beranjak ke desa lainnya dan melakukan peninjauan penanganan korban gempa di posko bencana yang berlokasi di halaman SD Negeri 1, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia. Menurut informasi yang bersumber dari Kepala Desa Obel-Obel, sebanyak 4 orang meninggal dunia karena gempa yang terjadi di wilayah itu.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peninjauan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi.

Untuk diketahui, pada Minggu, 29 Juli 2018, kemarin, Kepala Negara langsung memimpin rapat terbatas mengenai penanganan dampak bencana gempa begitu mengetahui terjadinya bencana itu. Rapat terbatas digelar di Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar.


Lombok Timur, 30 Juli 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin



INFO NASIONAL,- Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan program padat karya tunai di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Senin sore, 30 Juli 2018.

Didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, Presiden melihat langsung pembangunan irigasi kecil sepanjang 319 meter dengan biaya sebesar Rp225 juta. Pekerja yang terlibat dalam padat karya tunai ini adalah sebanyak 80 orang dan waktu pengerjaan selama 60 hari.

Adapun manfaat yang diperoleh adalah irigasi akan mampu mengairi irigasi sawah seluas 80 hektare.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat berbincang-bincang dengan pekerja padat karya tunai yang sebagian besar merupakan petani.

Beberapa topik yang menjadi perbincangan Presiden dan para petani di antaranya adalah produktivitas lahan dan harga gabah.

Untuk produktivitas lahan, salah seorang petani menjelaskan bahwa dalam satu tahun lahan mereka dapat menghasilkan panen padi sebanyak dua kali dan satu kali untuk palawija.

Presiden pun memuji panen padi yang dihasilkan dari setiap hektare-nya,. “Sekarang kalau satu hektar bisa dapat berapa ton? 6 ton padi, ya tinggi dong, 6 ton padi tinggi,” ujarnya.

Hal lain yang disampaikan petani adalah mengenai harga gabah. Presiden mengatakan bahwa apabila pemerintah menaikkan harga gabah, maka harga beras akan naik. Tentunya hal seperti ini akan menyenangkan petani, namun di sisi lain masyarakat harus membeli  beras dengan harga yang lebih tinggi.

”Pemerintah itu menjaga keseimbangan harga beras, harga berasnya biar enggak mahal tapi petaninya juga mendapatkan harga gabahnya baik,“ ujar Kepala Negara.


Sumbawa, 30 Juli 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin


INFO NASIONAL ,- Teknologi dewasa ini berkembang sedemikian cepat. Era revolusi industri keempat kini telah berada di hadapan kita. Maka, tak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia agar mampu mengejar ketertinggalan selain menyiapkan saat ini juga pemuda-pemuda bangsa yang mampu menghadapi tantangan zaman.


Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan para mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di GOR Universitas Teknologi Sumbawa, Desa Pernek, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa pada Senin sore, 30 Juli 2018.

"McKinsey Global Institute menyampaikan, revolusi industri 4.0 kecepatan perubahannya 3 ribu kali dari revolusi industri pertama. Ini hanya bisa diantisipasi dan disiapkan oleh universitas dengan sebaik-baiknya yaitu menyiapkan saudara-saudara mahasiswa agar nantinya bisa menghadapi perubahan itu," ujarnya.

Di hadapan para mahasiswa, Kepala Negara mengajak kita untuk melihat realitas saat ini di mana perubahan itu nyata terlihat. Mulai dari kecerdasan buatan hingga teknologi pencetakan tiga dimensi.

"Coba kita lihat kecepatan perubahan itu. _Artificial intelligence_, _advance robotic_, dan _3D printing_. Cepat sekali perubahan itu. Bayangkan, membuat rumah hanya memakan waktu 24 jam dengan _3D printing_," tuturnya.

Tak hanya itu, perubahan yang mungkin tidak kita sadari juga bisa kita lihat dalam transaksi perdagangan sehari-hari. Saat ini, sudah lumrah kita lihat masyarakat yang semakin dimudahkan dengan pembayaran nontunai dan digital ketika bertransaksi.

"Saya tidak pernah punya kartu kredit, saya _wong ndeso_ sekali. Kartu kredit saya belum pernah coba sekarang sudah ganti lagi dengan PayPal, Alipay, muncul lagi _cryptocurrency_ Bitcoin. Perubahan seperti itu yang kita harus mengerti dan harus disiapkan," ucapnya.

Oleh karenanya, Presiden berharap agar universitas mampu mendidik dan menuntun mahasiswanya untuk dapat berinovasi dan menghadapi segala perubahan yang ada. Meski saat ini kita masih harus mengejar ketertinggalan, suatu saat nanti dengan kerja keras bersama bukan hal yang mustahil Indonesia mampu menjadi yang terdepan.

"Suatu hari nanti, kita berdoa, bukan kita yang sibuk mengejar ketertinggalan teknologi dari negara-negara lain, tapi justru negara lain yang sibuk mengejar Indonesia di bidang teknologi. Itu semua akan terjadi kalau anak-anak muda digembleng dalam ruang-ruang inovasi seperti yang ada di Universitas Teknologi Sumbawa ini," ucap Kepala Negara.


Sumbawa, 30 Juli 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Foto Bersama Dalam Acara Silaturahmi Akbar Warga Batam Asal Pesisir Selatan
INFO BATAM, - Pererat rasa kekeluargaan dan rasa persaudaraan sekampung halaman di perantauan, warga Batam asal Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat gelar kegiatan silaturahmi akbar di Pantai Mak Dara Sakilak, Kota Batam, Minggu,(29/7/2018).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Ikatan Keluarga Pesisir Selatan( IKPS) Kota Batam Yufrinaldi,ST,yang akrab dipanggil Naldi, mengatakan momen silaturahmi warga Batam asal Pesisir Selatan bertujuan untuk meningkatkan hubungan silaturahmi serta rasa kebersamaan antar sesama warga Batam asal Pesisir Selatan.

"Mari kita tingkatkan kebersamaan sesama warga Batam asal Pesisir Selatan dengan memperkuat, memperbanyak pertemuan antara IK-IK Kecamatan, saling tolong menolong", kata Naldi disela-sela acara silaturahmi tersebut. 

Naldi dalam kesempatan itu meminta kepada seluruh ketua IK (Ikatan Keluarga) Kecamatan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap masyarakat IK masing-masing agar lebih memupuk rasa kebersamaan.

Pada kesempatan itu Naldi juga 
meminta kepada ketua Pembina, ketua Penasehat, Bundo Kanduang serta seluruh ketua IK Kecamatan dari Utara sampai ke Selatan agar naik ke atas panggung supaya dapat memperkenalkan diri kepada masyarakat Batam asal Pesisir Selatan yang hadir di acara silaturahmi Akbar tersebut.

Dalam kesempatan tersebut , Naldi selaku  Ketua DPD IKPS Kota Batam ini juga memperkenalkan para tokoh, calon legislatif untuk Tk Provinsi dan Tk Kota di Kota Batam.

Naldi yang juga fasih berbahasa Jepang ini menyampaikan bahwa belum pernah ada sejarahnya, dan pada Pemilu kali ini banyak diikuti oleh masyarakat Batam asal Pesisir Selatan. Untuk tk provinsi ada 4 orang ,termasuk ketua Pembina IKPS Kota Batam sendiri beliau mantan ketua IKPS sebelumnya yaitu bapak Iskandar SE

Sementara untuk dapil Kota Batam juga ada 4 orang, namun ada beberapa Calon Legislatif (Caleg ) yang berada di Dapil yang sama.

"Untuk itu DPD IKPS Kota Batam akan mengadakan Paripurna dengan seluruh ketua IK Kecamatan,para Pembina,para Penasehat, Bundo Kanduang untuk menentukan satu calon legislatif yang diusung agar mendapatkan suara yang maksimal", ujarnya. 

Lebih lanjut disampaikan, kebersamaan ini harus terus dilanjutkan berkesinambungan demi tercapainya masyarakat Batam asal pesisir Selatan yang bermartabat, bermarwah yang disegani oleh masyarakat lainnya di kota Batam. "IKPS bisa, Allahuakbar !!! ," pungkas Naldi mengakhiri sambutan dalam kegiatan silaturahmi itu. 

Menariknya dilain sisi, dalam acara silaturahmi tersebut masyarakat membawa makanan dari rumah masing masing sehingganya dalam pertemuan itu bisa bertukar masakan, lauk pauk yang berada. Terlihat sekali suasana keakraban lebih mendalam, juga makin terasa sekali rasa kebersamaan dan kekeluargaan. 

Kegiatan silaturahmi Akbar warga Batam asal Pesisir Selatan yang dimulai dari pukul pukul 10:30-16:00 waktu setempat ini berjalan dengan lancar. Dimana dalam rangkaian acara ini juga di isi dengan tausiah, penceramahnya diisi oleh ustadz kondang Kota Batam Drs. H Junaidi Akbar. Kegiatan silaturahmi diakhiri dengan hiburan musik di isi oleh artis Kota Batam yang juga asal Pesisir Selatan.(NL)

Kabag Adm DPRD Padang Eka Libra Fortuna Memberikan Arahan pada anggota security di DPRD Padang 
INFO PADANG,  - Puluhan petugas keamanan ( Security, red) dilingkungan kerja DPRD Kota Padang laksanakan latihan Seni Beladiri bersama atau sharing seni beladiri bersama Akaido Sumbar. 

Tujuan latihan Seni Beladiri yang dilakukan pada anggota security ini guna demi menciptakan kondisi keamanan yang lebih baik dilingkungan kantor DPRD Kota Padang. Segala bentuk tindakan pengamanan tidak terlepas dari tugasnya personil keamanan di DPRD Padang. 

Hal ini disampaikan Kabag Administrasi DPRD Kota Padang Eka Libra Fortuna usai kegiatan latihan bersama di DPRD Padang sekaligus pembukaan kegiatan latihan Seni Beladiri bersama Kepala Instruktur Aikido Sumbar , Sabtu ( 28/7)

Eka Libra mengatakan, tugas security adalah untuk melakukan pengamanan, dilingkungan kerjanya. Untuk itu anggota security harus siap mental dan fisik untuk melakukan tindakkan pengamanan dan perlu dilakukan peningkatan kapasitas diri selaku petugas security.

Namun dalam tindakkan pengamanan ini kita lebih mengutamakan untuk meminimalisir cedera dari konflik dan hanya melumpuhkan lawan sesaat agar konflik yang terjadi tidak berlarut-larut. 

Dua orang anggota security DPRD Padang Mempraktekkan Gerakan Tindakan Pengamanan 
Nah ide kegiatan latihan bersama seni bela diri pada anggota Security di DPRD Kota Padang  ini gunanya ya untuk meminimalisir adanya konflik keamanan seperti adanya aksi demo, konflik sesama ASN dilingkungan DPRD maupun konflik antara sesama anggota dewan.

"Hal ini juga tidak terlepas dari tugas pokok saya selaku Kabag Adm di DPRD Padang yang juga bertugas agar dapat menciptakan dan mewujudkan suasana keamanan di lingkungan kantor DPRD Kota Padang," ujarnya. 

Lebih lanjut disampaikan kegiatan pelatihan seni bela diri dilingkungan DPRD Padang ini sudah kita koordinasi kan terlebih dahulu melalui Direktur utama dan koordinator harian sekuriti DPRD Padang ,melalui Sekwan bapak Syahrul serta anggota DPRD Padang bapak Zulhardi Zakaria Latief selaku ketua IPPSI Kota Padang. "Alhamdulillah kegiatan ini sangat mereka dukung sekali demi menciptakan keamanan dan kenyamanan dilingkungan kerja kantor DPRD Kota Padang, " terangnya. 

"Kegiatan ini juga tidak tertutup bagi ASN maupun wartawan yang ada dilingkungan DPRD Padang jika ingin bergabung berlatih bersama anggota Security silahkan bergabung yang bertempat di pelataran parkir bagian dalam kantor DPRD Padang," pungkasnya. 

Sementara Joni Mardianto, Kepala Instruktur Aikido Sumbar mengatakan, dalam latihan ini kita hanya memberikan latihan gerakan dari Aikido yang bertujuan untuk melumpuhkan lawan sesaat, tidak melakukan pemukulan. "Dimana dalam seni beladiri Aikido kekuatan lawan yang kita manfaatkan tanpa harus memukul , "katanya. 

Sementara Kepala Kantor Kesbangpol Mursalim dalam kesempatan itu juga menyampaikan, Tim Aikido Sumbar dalam hal ini mensosialisasikan Aikido di DPRD Padang, hal tersebut karena sebelumnya sudah dilakukan pembicaraan melalui Kabag Adm DPRD Padang. 

Mursalim mengatakan security sangat perlu dibekali seni beladiri yang tidak memukul. Karena DPRD dinamika kerawanan tindakkan kekerasan disini sangat tinggi, bisa memancing tindakan kekerasan. Jika dalam konflik terpancing melakukan tindakkan kekerasan maka hal itu tidak menyelesaikan masalah, malah petugas security bisa berurusan dengan hukum. 

"Makanya solusi untuk mengatasi masalah itu security di DPRD harus dibekali beladiri yang tidak memukul namun hanya untuk melumpuhkan lawan sementara jika tindakan itu diperlakukan, " ungkap Mursalim yang juga Sensei yang telah membuka Dojo Aikido di kantor Balaikota Padang. (Inf)


Foto: Anggota DPRD Padang Delma Putra Menyerahkan Bantuan kepada Ketua kelompok Cahaya Pesisir, Nasrul didampingi Kabid Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Padang serta Masyarakat Nelayan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah.
INFO PADANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Delma Putra menanggapi aspirasi masyarakat nelayan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah di 2018 telah merealisasikan sebanyak 16 biduak /sampan untuk dua kelompok nelayan.



Alhamdulillah aspirasi yang dimasukkan kelompok masyarakat nelayan di 2017 lalu, sudah terealisasikan 2018 ini. Sebanyak 16 biduk /sampan sudah dilaksanakan serah terima nya melalui Ketua kelompok masing -masing.  Sebelumnya kita juga sudah membantu empat buah mesin tempel untuk kelompok masyarakat nelayan Pasia Nan Tigo. 

Dua kelompok yang menerima bantuan tersebut yakni kelompok Muaro Baru dan Cahaya Pesisir. Tinggal ketua kelompok saja yang membagikannya nanti kepada anggota nya masing masing yang mendapatkan bantuan tersebut, " kata Delma Putra anggota dewan putra asli Koto Tangah ini, Sabtu (28/7). 

Delma mengatakan, bantuan berupa biduak ini memang layak diberikan untuk kelompok nelayan Pasie Nan Tigo, pasalnya lebih kurang sebanyak 75 persen kehidupan ekonomi masyarakat di Pasia Nan Tigo adalah nelayan. Jadi ekonomi masyarakat lebih  bergantung pada hasil penangkapan ikan dilaut.

Semoga bantuan dari pemerintah ini yang telah secara bersama - sama kita perjuangkan melalui pokok pikiran (Pokir) saya selaku anggota DPRD Padang Dapil I Koto Tangah ini bisa dinikmati untuk membantu dan meningkatkan taraf  ekonomi masyarakat nelayan Pasie Nan Tigo. 

Delma juga mengimbau dan berharap kepada masing - masing kelompok nelayan agar dapat menjaga serta merawat bantuan yang telah didapat agar bisa bertahan lama. Sebab bantuan yang telah kita dapat tersebut tentunya diharapkan bisa membantu perekonomian kelompok masyarakat nelayan dalam jangka waktu yang cukup lama, " harap Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Padang tersebut. 

Delma Putra Meninjau Lokasi untuk Pengerjaan Betonisasi di Pasie Nan Tigo 
Dilain sisi Delma juga menyampaikan, selama empat tahun dirinya menjadi anggota DPRD Padang untuk Dapil I Koto Tangah dari Fraksi Gerindra, Alhamdulillah sudah dapat memperjuangkan lebih kurang sepanjang 4500 meter untuk realisasi  betonisasi jalan lingkungan di Pasie Nan Tigo. Mudah mudahan masyarakat saya bisa menikmati nya dan InshaAllah sekitar 25 persen lagi di tahun 2019 datang diselesaikan semuanya. 

Lebih lanjut disampaikan, memang untuk periode kini di tahap pertama ini dirinya lebih fokus pada pengerjaan betonisasi jalan lingkungan disamping drainase juga sangat dibutuhkan, serta bantuan lainnya yang sudah terealisasikan seperti untuk masjid dan mushalla, UKM. 



Selaku wakil rakyat yang telah diberikan amanah oleh masyarakat, tentu dirinya akan berusaha semaksimal mungkin mencarikan solusinya agar dapat meningkat kesejahtraaan ekonomi masyarakat nelayan, petani,  buruh dan pedagang, sesuai Manifesto nya partai Gerindra.

Jika dirinya diberi amanah lanjut, kedepanakan akan fokus untuk pengerjaan drainase khususnya di Pasie Nan Tigo dan umumnya untuk Kecamatan Koto Tangah. "Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi bisa membangun kampung halaman sendiri, " ungkap Delma Putra wakil rakyat,  putra asli Koto Tangah ini. (inf).



Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, anggota DPRD Padang Zulhardi Z.Latif bersama Duta Besar RI untuk Cekoslawakia Aulia Rahman beserta rombongan 

INFO PADANG - DPRD Kota Padang mengajak Duta Besar RI untuk Cekoslawakia Aulia Rahman untuk berinvestasi di Kota Padang.

Pertemuan untuk menjalin silahturahmi dan kerjasama itu, dilakukan di Jakarta antara Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra didampingi Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latief.

"Duta Besar RI untuk Cekoslawakia Aulia Rahman yang memiliki darah minang itu, ingin berinvestasi untuk kemajuan Kota Padang," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra.

Dengan pertemuan itu, diharapkan komunikasi berjalan terus hingga terealisasinya investasi untuk Kota Padang.

Namun arah investasinya belum pasti, karena akan dibicarakan bersama Walikota Padang untuk tindaklanjut ke depannya.

"Kami berharap tidak memakan waktu yang cukup lama, untuk berinvestasi di Kota Padang," tambahnya.

Bahkan, Duta Besar RI untuk Cekoslawakia Aulia Rahma akan bertemu Walikota Padang untuk membicarakan masalah investasi ini.

Ia berharap, keinginan berinvestasi dari pihak luar ini mendapat dukungan dari pihak manapun dan memberikan kesejahteraan bagi warga kota padang.(Inf)


Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti 
INFO PADANG - Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengaku hingga kemarin, Kamis (26/7), belum ada menerima surat pengunduran diri anggota DPRD Padang yang menjadi calon anggota legislatif (Caleg) di partai berbeda dari Pemilu 2014 lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat orang anggota DPRD Padang kembali mencaleg dari partai berbeda. Mereka adalah Nila Kartika mencaleg di Demokrat, sebelumnya PPP, lalu Zaharman ke PKS dari Hanura, kemudian Osman Ayub ke Nasdem dari Hanura dan Yendril dari Hanura ke PKB (maju ke DPRD Sumbar).

Sesuai aturan KPU, jika mencaleg dari partai berbeda dari yang diwakili saat ini, maka yang besangkutan harus mengajukan pengunduran diri dari partai sebelumnya dan sebagai anggota DPRD.

"Sampai kamarin, belum ada yang memasukkan pengunduran diri ke pimpinan," kata Elly saat dihubungi, Kamis (26/7).

Dia mengaku, memang telah mendengar beberapa anggota DPRD yang pindah partai. Namun untuk surat pemgunduran diri sebagai anggota DPRD belum ada yang memasukkannya.

Padahal menurut Koordinator Divisi Hukum KPU Padang, Riki Eka Putra, seseorang yang mencalon dari partai berbeda wajib melampirkan dua surat pengunduran diri dan dua surat keterangan.

"Surat pengunduran diri ditujukan ke partai menyatakan mundur sebagai anggota partai sebelumnya dan ke pimpinan DPRD menyatakan mundur sebagai anggota dewan. Lalu dua surat lagi adalah tanda terima pengunduran diri sebagai anggota DPRD dari pimpinan dewan dam surat keterangan yang menyatakan pengunduran diri yang bersangkutan sedang dalam proses," kata Riki.

Keempat surat itu wajib dilampirkan pada masa perbaikan berkas pencalonan hingga batas akhirnya pada 31 Juli.

"Jika tidak ada tentu konsekwensinya berkas pencalonan tidak lengkap dan KPU terpalsa menyatakan yang bersanfkutan tidak mememuhi syarat untuk dijadikan calon anggota legislatif alias batal sebagai caleg," lanjutnya.

Sementara Ketua Partai Hanura Kota Padang Elvi Amri mengatakan benar tiga orang kader Hanura yang duduk di DPRD Padang telah pindah kapal. Namun mereka belum mengajukan surat pengunduran diri kepada partai.

"Saya belum ada menerima surat pengunduran diri mereka," kata Elvi.

Sementara terkait rencana PAW tiga kader Hanura itu, dia mengatakan saat ini pihaknya masih sibuk mengurus kelengkapan dan perbaikan berkas calon anggota legislatif.

"Sampai tanggal 31 Juli nanti saya belum memikirkan hal tersebut. Setelah ini selesai baru kita bicarakan soal PAW ini. Selain itu tentu kita juga akan lihat dulu surat pengunduran diri mereka," katanya.(Inf)


Anggota DPRD Padang, Aprianto Memfasilitasi Persoalan Surat Persetujuan Pelaksanaan Program Bedah Rumah BSPS di Kantor Lurah Seberang Palinggam bersama lurah Aidil Zulhani 

INFO PADANG- Puluhanwarga memprotes Lurah Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Aidil Zulhani, yang dinilai tak berkenan memberikan persetujuan dan tandatangan pada surat persetujuan pelaksanaan program bedah rumah untuk 22 warga yang ada di kelurahan itu.

Suasana Kantor Lurah Seberang Palinggam 
Bedah rumah ini merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementrian PU-PR. Penerima program ini di Kota Padang serta sejumlah daerah lainnya di Sumbar, merupakan usulan anggota Komisi V DPR RI, Alex Hendra Lukman.

Salah seorang warga Seberang Palinggam, Diki (42) mengatakan, lurah terkesan menghalang-halangi kegiatan pembedahan rumah yang sebelumnya sudah di tanda tangani oleh RT dan RW setempat yang juga sudah dilakukan oleh Tim Paskel. 

"Rumah kami huni, sudah tak layak, dinding rusak, atap juga rusak sehingga harus segera diperbaiki. Kami ini rata-rata bekerja sebagai buruh, tentu saja kami sangat mengharapkan bantuan bedah rumah ini," ujarnya saat aksi protes, Selasa, kemarin,  sekitar pukul 08.00 WIB.

Menurut Diki , dalam kepengurusan persetujuan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah ini, warga terkesan dipersulit. "Lurah mempersulit kami, padahal RT dan RW sudah memberikan persetujuan. Cuma lurah saja yang tak mau. Saya tak habis pikir, maunya lurah ini apa," tuturnya.

Ketua Kelompok Bedah Rumah dari Seberang Palinggam, Yakub (54) menuturkan, mulai pukul 08.00 WIB, dia bersama sejumlah warga sudah berada di depan kantor lurah. "Kami sengaja palang kantor lurah, sebab sampai hari ini tak ada kejelasan dari lurah terkait bedah rumah ini," tegasnya.

Menurutnya, semua persyaratan sudah lengkap. Kalau pun ada masalah, tentunya akan bermasalah di tingkat RT dan RW. Sementara, usulan penerima program dapat diterima pengurus RT dan RW setempat.

"Malahan, RT atau RW yang mengusulkan calon penerima program ini. Hanya persetujuan lurah saja lagi. Kata lurah tanah kami bermasalah. Padahal tanah ini, tanah verponding dan kami sudah lama menetap di sini. Selama menetap kami yang membayar PBB nya. Jadi mau bukti apalagi. Lurah sedikitpun tak beri kami solusi terkait hal ini," ujarnya.

Sementara, anggota Komisi II DPRD Padang, Aprianto mengatakan, sudah berusaha memfasilitasi warga agar bisa mendapat bantuan tersebut. Ia berharap, pihak terkait mempermudah dalam penyelenggaraan program tersebut, sehingga warga yang membutuhkan dapat dibantu.

"Program bedah rumah ini sudah dibentuk kelompoknya. Tergantung kesepakatan pemerintah setempat lagi termasuk lurah. Kami di sini siap menfasilitasi. Selama ini bantuan yang tujuannya meringankan beban masyarakat apalagi warga kurang mampu, saya harapkan tolong jangan dipersulit lah," pungkasnya.

Selain itu kata Aprianto, kan ini salah satu nya juga membantu program pemerintah kota padang , namun saja letak nya penerima program ini di Kota Padang serta sejumlah daerah lainnya di Sumbar adalah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementrian PU-PR, merupakan usulan anggota Komisi V DPR RI, Alex Hendra Lukman," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut Aprianto juga menegaskan, jika masalah ini tidak tuntas, maka ia sangat menyanyangkan sekali jika kandas ditangan lurah, maka dana yang ada tentunya dikembalikan. "Sangat disayangkan sekali jika ini terjadi, karena masih banyak program bantuan dari pusat, " tegasnya. 

Sementara Lurah Seberang Padang, Aidil Zulhani menuturkan, pihaknya akan menyosialisasikan kembali kepada warga, terkait persyaratan calon penerima dari program tersebut. "Yang jadi permasalahan saat ini, surat pernyataan kepastian tanah. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, ini hanya miskomunikasi saja," terangnya.

"Jika itu bisa dilengkapi, maka syarat calon penerima otomatis telah terpenuhi. Saat ini, masyarakat sedang berupaya mengurus surat tersebut," ujarnya.

Dikesempatan tersebut, Tenaga Ahli Pemberdayaan Provinsi, Konsultan Manajemen Provinsi, Arravanco Ascesto yang juga pendamping pelaksana BSPS di Sumbar menjelaskan, dinamika masyarakat terkait persoalan yang timbul adalah masalah status kepemilikan tanah, termasuk tanah verponding.

"Dalam hal ini, kami ingin melindungi masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak bisa menikmati bantuan tersebut, makanya harus ada bukti kepemilikan tanah."Kami meminta kerjasama semua pihak untuk penuntasan masalah ini. 

Dalam program BSPS, cukup dengan surat pernyataan kepemilikan diketahui pemerintah setempat bahwa yang bersangkutan sudah menguasai dalam beberapa waktu yang ditetapkan. Bukti pembayaran PBB itu salah satu pembuktian saja," jelasnya.

Dijelaskan, persyaratan calon penerima program bedah rumah, aspek teknisnya yakni kondisi rumah sudah mengancam keselamatan pemilik, tiangnya sudah lapuk, atap sudah usang dan tergolong rusak berat. Ada sekitar 5.500 rumah di Provinsi Sumbar yang akan dibedah. Jumlah bantuan Rp15 juta per unit rumah," tukasnya. (Inf)

Ketua Komisi I DPRD Padang Azirwan Berada di Disdukcapil Padang 
INFO PADANG, - Terkait pemberitaan adanya dugaan pungli dan percaloan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, sebagaimana diberitakan Singgalang beberapa hari lalu. Ketua Komisi I DPRD Padang Azirwan mengaku sangat kaget.

“Kalau benar ada pungutan ataupun praktek percaloan, itu sudah melanggar. Bisa dikadukan ke Tim Saber Pungli itu,” katanya,Selasa (24/7)

Dalam penerbitan e-KTP atau apapun administrasi kependudukan, tidak ada lagi pungutan atau gratis. Kalau ada pungutan berapapun nilainya, itu dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (Pungli).

Adanya pemberitaan terkait dugaan pungli di Disdukcapil Padang ini tentunya harus ada bukti konkrit. Pernyataan yang telah dikeluarkan masyarakat melalui media ini harus bisa dipertanggungjawabkan, dia juga meminta masyarakat yang mengeluarkan pernyataan ada pungli dan calon di Disdukcapil harus berani “tunjuk hidung”, atau sebutkan siapa dan mana orangnya. “Apakah oknum pegawai atau orang luar. Itu juga perlu bukti yang kongkrit,” tegasnya. 

Dikatakan, untuk membuktikan hal itu, kata Azirwan, Komisi I DPRD Padang segera memanggil Disdukcapil untuk memberikan keterangan yang jelas.

“Saat ini, saya masih di Jakarta. Dalam waktu dekat akan kita panggil Disdukcapil untuk memberikan klarifikasi, apakah memang ada atau tidak pungli dan percaloan di dinas itu. Sebab ini menyangkut hajat orang banyak,” katanya.

Sebelumnya diberitakan pengakuan mengejutkan datang dari salah seorang warga. Ia dan seorang anaknya bisa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) melalui calo dengan membayar Rp250 ribu pada orang dalam. Padahal sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyebutkan blangko e-KTP kosong.

“Disdukcapil menyebutkan blangko e-KTP kosong, sementara saya nih, bisa mendapatkannya dengan membayar Rp250 ribu kepada salah urang dalam. Ini buktinya bukan satu saja, tapi malah dua keping e-KTP yang saya terima tadi siang,” ujar salah seorang warga kepada Singgalang, Jumat (20/7).

Ia menyebutkan, bukan dia saja yang mengurus e-KTP itu lewat calo, malah banyak dengan membayar. Sementara di sisi lain Disdukcapil menyebutkan blangko e-KTP kosong.

“Saya bisa membuktikan bahwa mengurus e-KTP lewat calo itu bisa. Ini buktinya saya bisa mendapatkan dua keping ktp elektronik ini,” tambahnya, (baim/bbg)





 Delma Putra Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang   
''Kalau Bukan Kita Siapa Lagi yang Akan     Membangun Kampung Halaman" 

INFO PADANG - Anggota DPRD Kota Padang ,Delma Putra sosok muda ramah senyum putra asli dari Koto Tangah mengatakan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan untuk kebaikan bersama ditengah masyarakat ,ia mempunyai motto  kalau bukan kita siapa lagi yang akan membangun kampung halaman'’.

“Mari kita gotong royong sekaligus berswadaya demi membangun kampung kita sendiri.Kalau bukan kita siapa lagi.” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan [Dapil] I Koto Tangah ini yang turun langsung goro bersama masyarakat Sungai Duo Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang,Minggu [22/7]      

Delma mengatakan jika tidak disuport dari kita [masyarakat sendiri,red] berupa swadaya masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang merata didampingi dengan dana APBD Kota Padang yang terbatas, tak mungkin semua pembangunan bisa diwujudkan .Untuk itu,dibutuhkan swadaya dari masyarakat  

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang ini mengatakan, goro yang dilakukan di Sungai Duo ini adalah membangun jalan lingkungan dengan dana pembangunan jalan lingkungan dari kelurahan. 

Sebelumnya kata Delma ,ia diundang oleh Ketua RT setempat bahwa di Sungai Duo akan melaksanakan goro bersama pada hari ini,Minggu pagi untuk membangun jalan lingkungan. Selaku wakil rakyat yang ada di Dapil I Koto Tangah tentunya wajib rasanya kita untuk datang sekaligus untuk berdiskusi menjemput aspirasi masyarakat setempat.Pasalnya memang selama ini masih banyak jalan lingkungan daerah yang masih belum tersentuh.

“Alhamdulillah dari kegiatan goto dan pertemuan bersama tokoh masyarakat setempat sekaligus melihat secara langsung kondisi lingkungan setempat ,kita menerima aspirasi warga dengan mengusulkan pembangunan drainase . Aspirasi ini kita tampung dahulu karena untuk daerah Lubuk Minturun pokir saya untuk bantuan pembangunan Mushalla An Nur dan Masjid Nurul Falah sudah dalam proses dan dalam waktu dekat sudah dapat dicairkan anggarannya untuk 2018 ini, “sebutnya.       
"Putra Koto Tangah ini kembali menyampaikan ,kalau kita hanya mengandalkan dana dari kelurahan, tentu tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan jalan lingkungan yang masih banyak belum tersentuh . Makanya, kita harus gorokan bersama secara swadaya disamping ada dana dari kelurahan ,maupun nanti nya dari pokir dewan ," pungkas.
Delma sendiri pada kesempatan itu menyumbangkan 10 zak seman. "Ini memang tak sebarapa jumlahnya, tapi tentu dengan bantuan swadaya dengan berpikir maju dan positif tentu kita bisa membangunan kampung halaman kita ," ungkapnya.
Goro tersebut dihadiri oleh Lurah, LPM, RT/RW dan tokoh masyarakat setempat.[bim]





Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.