Articles by "Pemprov Sumbar"

Showing posts with label Pemprov Sumbar. Show all posts

Sekdaprov Sumbar,Alwis.(ist)
Infonusantara.net 
PADANG - Beredarnya berita di beberapa media terkait kabar Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Alwis dinyatakan positif Covid-19, membuat heboh publik di daerah ini.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal meluruskan pemberitaan tersebut.

Jasman Rizal mengatakan, sepulang dari Jakarta, Sekdaprov Alwis langsung melakukan swab test. Setelah swab hari Kamis, pada hari Jumat sudah keluar hasilnya.

"Pak Sekda memang pulang dari Jakarta langsung swab. Setelah swab Kamis, jumat pagi didapat hasilnya," ungkap Jasman Rizal, Jum'at(14/8).

Hasilnya, kata Jasman lagi, Sekdaprov Alwis diminta melakukan test swab ulang dan diminta istirahat sampai hasil test swab yang kedua keluar.

"Hasilnya itu meminta pak Sekda test swab ulang dan meminta pak Sekda istirahat sampai hasilnya yang ke dua keluar," cakapnya.

Jasman membantah dirinya menyatakan Sekdaprov Sumbar positif Covid-19.

"Saya tidak pernah menyatakan pak Sekda positif," ungkapnya.(Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA


Ketua PDI Perjuangan Sumbar
 Alex Indra Lukman
Infonusantara.net 
PADANG - Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman mendesak Pemprov Sumbar, memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan terutama bagi pemilik sepeda motor. Bagi yang patuh, Alex memandang, Pemprov Sumbar juga pantas memberikan apresiasi. 

Pernyataan ini disampaikan Alex, menyikapi Data yang dilansir Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Barat tentang melonjaknya angka pengangguran akibat lesunya perekonomian di masa Pandemi Covid19. 

“Kebijakan pengurangan pajak kendaraan bermotor ini, idealnya berlaku sepanjang tahun 2020 ini. Karena, sejak Pandemi Covid19 melanda Indonesia, masyarakat kelas pekerja kita banyak yang kehilangan sumber nafkah.Tak sedikit pula yang mengalami pengurangan gaji dari tempatnya bekerja,” tegas Alex melalui pernyataan tertulis, Sabtu (15/8/2020). 

Diketahui, sepeda motor merupakan sarana transportasi yang dimiliki kelas pekerja di Sumbar. Tak sedikit pula, sepeda motor dijadikan sarana untuk sumber nafkah utama dengan jadi tukang ojek online. 

Data Disnakertrans Sumatera Barat, ungkap Alex, terhitung sampai Mei 2020, sebanyak 10.690 orang kehilangan pekerjaan sebagai dampak pandemi virus corona. Rinciannya, 10.060 orang dirumahkan dan 630 orang lainnya di-PHK (pemutusan hubungan kerja).

Pekerja yang di-PHK itu, sebanyak 5.960 orang berada di Kota Padang, 1.278 orang di Bukittinggi, 785 orang di Padangpanjang. Lainnya tersebar di Kota Solok, Payakumbuh, hingga Mentawai. Mereka berasal dari 1.257 perusahaan dari sekitar 3.800 perusahaan kelas menengah dan besar di Sumbar.

Khusus bagi warga yang tetap patuh membayar pajak bahkan melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo, menurut Alex, berhak mendapatkan diskon dengan besaran bervariasi sesuai rentang waktu jatuh tempo. 

//Stimulus Keuangan//

Dikatakan Alex, bantuan langsung tunai (BLT) yang dilahirkan Presiden Joko Widodo pada masa pandemi Covid19, tujuan utamanya adalah meningkatkan daya beli rumah tangga. Tujuannya, agar tingkat konsumsi masyarakat tetap terjaga. 

“Kebijakan BLT ini dipandang akan berimbas pada makin bergairahnya pengusaha UMKM kita dalam memproduksi barang. Kita menyadari, pada krisis ekonomi 1998 lalu, UMKM merupakan sektor bisnis yang menyelamatkan perekonomian nasional,” ungkap Alex. 

“Apabila Pemerintah memberikan bantuan selain dalam bentuk tunai maka idealnya berupa produk UMKM sehingga ekonomi riil tumbuh,” tegasnya. (relis)

INFO NUSANTARA PERSADA


Infonusantara.net - Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumbar, Prof Ganefri menilai, nahdliyin Sumbar baik di tingkat provinsi maupun cabang, belum melihat sosok yang lebih pantas dan piawai dalam membesarkan NU kedepan selain KH Said Aqil Siradj.

“Kami dari PWNU Sumbar dan PCNU se-Sumbar mendukung penuh Kyai Said untuk maju lagi pada Muktamar NU yang akan digelar 22 Oktober 2020 mendatang,” ungkap Ganefri saat memberikan sambutan usai dilantik sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Sumbar periode 2020-2025 di Padang, Sabtu (29/2/2020). 

Di kesempatan itu, Ganefri mengakui, dirinya bukan lah kader terbaik di antara ribuan nahdliyin di Ranah Minang. “Terima kasih telah mempercayakan amanah sebagai ketua tanfidziyah. Saya siap mewakafkan diri untuk makin membesarkan NU di Sumbar bersama jajaran pengurus lainnya, tanpa honor,” ucapnya disambut tawa renyah tamu dan undangan serta pengurus yang dilantik.

Bersama Ganefri yang juga Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), ikut dilantik sebagai Rais Syuriah PWNU Sumbar, Hendri yang juga Kakan Kemenag Sumbar. Selain itu, juga dilantik Prof Asasriwarni sebagai mustasyar, H Joben sebagai Katib serta Sulaiman Tanjung sebagai sekretaris Tanfidziyah. Pelantikan ini sekaligus dirangkai dengan Harlah NU ke-94 tahun dengan tema “Membangun Kemandirian NU di Ranah Minang.”

Di mata Ganefri, jamaah Nahdlatul Ulama sudah tersebar luas di Sumbar, namun belum terkonsolidasi secara optimal. Dia menilai, hal ini jadi tugas pengurus PWNU Sumbar ke depan. “Mohon dukungan semua pihak selama memimpin NU Sumbar ini selama 5 tahun kedepan. Ingatkan saya jika salah selama memimpin,” pintanya. 

Di kesempatan itu, Ganefri juga mengharapkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengusulkan anggaran untuk pembangunan kantor PWNU Sumbar. Menurut dia, pembangunan kantor ini akan jadi kenangan manis jelang berakhirnya jabatan gubernur, satu tahun lagi. “Semoga gubernur terus mengawal hingga akhir masa jabatannya,” harapnya.

Selain itu, Ganefri juga melaporkan, PWNU Sumbar mendapatkan hibah tanah dari Pemkab Padangpariaman di kawasan Tarok City yang berlokasi di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padangpariaman. 

“Saat ini, NU Sumbar juga sudah mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU). Universitas ini akan terus dikembangkan jadi lebih besar dan bisa bergandengan dengan Universitas Negeri Padang,” ungkapnya. 

//Matang dan Mandiri//

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno saat memberikan sambutan mengucapkan selamat Harlah ke-94 pada NU. Ia mendoakan NU semakin matang dan mandiri secara organisasi. “Semoga NU semakin mandiri ke depannya. Selamat juga kepada pengurus yang baru dilantik,” ungkap dia.

Menurut Irwan, wilayah Sumbar memiliki banyak jamaah NU, namun belum banyak secara jam’iyyah. ”Ketika melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Sumbar pada agenda safari Ramadhan, banyak ditemukan masyarakat yang melakukan ibadah dengan pendekatan cara ibadah NU,” ungkapnya.

“Ini fakta bahwa NU banyak di Sumbar, semakin solid dan kuat semakin kuat juga kami sebagai pemerintah, sudah mendarah daging NU di Sumbar,” katanya. 

Menurutnya NU memiliki pemahaman dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah. Siapa saja yang menjadi pemimpin pemerintahan maka itulah didukung. “NU selalu bersama pemerintah, mendukung pemerintah, tidak perlu diragukan lagi,” katanya.

Selain itu, NU juga merupakan ormas yang hidup dan ada pada tingkat akar rumput. Bukan pada tataran elit. Kehidupan NU nampak pada pesantren, sekolah, dan madrasah dan lainnya.

NU sebagai ormas terbukti sampai hari ini juga tetap bertahan hingga 94 tahun. Hal itu menunjukan gerakan dan bertahan karena sunatullah.
“Kalau melanggar pasti hilang dengan sendirinya, tetapi NU terbukti tetap mengikut sunatuullah, Insyaa Allah habisnya nanti sampai hari kiamat,” katanya.(*)


Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar H.Erman Rahman menyampaikan sambutan pada pembukaan Bimtek Jitu Pasna (humas)
Infonusantara.net-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) laksanakan Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) bagi jurnalis media cetak, elektronik dan online serta BPBD kabupaten/kota se-Sumbar di Grand Rocky Hotel Bukittinggi berlangsung 30 Oktober hingga 2 November 2019.

Acara Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) ini untuk pertama kali dilaksanakan dan dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar, H.Erman Rahman serta narasumber Yuliandre Darwis, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. 

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) termasuk daerah yang menjadi gudangnya bencana. Hampir semua jenis bencana, ada di Sumbar, seperti banjir, longsor, gunung merapi termasuk potensi tsunami. Karena itu dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat agar tidak menimbulkan banyak korban.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Erman Rahman mengatakan, saat ini sudah ada sebanyak 32 unit sirene dalam rangkaian early warning system (EWS), yakni peralatan yang dapat menginformasikan bencana dengan cepat yang tersebar di daerah kawasan pesisir Sumbar.

Ketua pelaksana Bimtek Jitu Pasna yang juga Kabid Rehab Rekon BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri menyampaikan sambutan. (humas)
"Tahun ini kita upayakan ada penambahan 21 unit EWS yang disebar untuk daerah kawasan pesisir Sumbar. Sementara, khusus untuk Mentawai akan diajukan penambahan sebanyak 19 unit pada 2020," sebut Erman dalam pembukaan kegiatan Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) pada Rabu (30/10) malam, di Bukittinggi.

Erman menyebut, anggaran BPBD terkait kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumbar saat ini tidak mencukupi bila hanya mengandalkan dana APBD Sumbar. Syukur, BNPB membantu dana rehab rekon dengan jumlah yang cukup besar di lima daerah di Sumbar, seperti Padang Pariaman,Tanah Datar  Kabupaten Solok, Sawahlunto dan Sijunjung.

Lebihlanjut diutarakan,kendala yang kerap dihadapi terkait pengajuan dana rehab/rekon ke Pusat adalah sekaitan persoalan data, keakuratan dan kecepatan. Syaratnya harus responsif, segera. Laporan pasca bencana harus segera dari kabupaten/kota untuk diteruskan ke provinsi hingga ke Pusat. Soal teknis ini, ungkapnya kerap jadi persoalan dan temuan BPKP sehingga pengajuan dana bantuan rehab/rekon jadi terkendala.

"Untuk itu melalui kegiatan Bimtek Jitu Pasna yang melibatkan jajaran BPBD daerah dan jurnalis di Sumbar, dapat terbangun integrasi dan kolaborasi dalam menghimpun data lapangan yang akurat dan cepat," pungkasnya. 

Ketua panitia pelaksana Bimtek yang juga Kabid Rehab Rekon BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri menyampaikan, tujuan bimtek ini agar jurnalis dapat memberikan gambaran terkait penghitungan cepat pasca bencana, yang nantinya juga dapat disampaikan pada anggota BPBD Kabupaten/kota dan provinsi.

Foto bersama peserta Bimtek Jitu Pasna (humas)

Lebihlanjut disampaikan, awalnya Bimtek Jitu Pasna ini dialokasikan hanya untuk 70 an jurnalis cetak, elektronik dan online, ternyata peminatnya sangat banyak, bahkan hampir 200 media yang ingin ikut. Karena keterbatasan anggaran, ke depannya kami akan mengakomodir rekan-rekan jurnalis yang tidak bisa ikut. Karena itu kedepan, bimtek yang sama juga bisa kita adakan untuk jurnalis di 19 kabupaten /kota di Sumbar.

“Kita berharap kedepan ada angkatan berikutnya. Harapan kita, semakin banyak jurnalis mengikuti Bimtek Jitu Pasna ini, akan semakin baik bagi informasi kebencanaan dan edukasi pada masyarakat,” pungkas Suryadi.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis(humas)
Sementara itu Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis, berharap momen spesial bimtek jurnalis ini dapat menghasilkan sinergitas antara BPBD dan media sehingga bisa saling sharing informasi, sehingga informasi yang disampaikan pada masyarakat betul betul informasi yang valid dan layak dipercaya.

Jurnalis pemberitaan kebencanaan wajib mencari sumber informasi yang tepat.Disinilah peran media menjadi sangat strategis dalam memberitakan dan menginformasikan kebencanaan secara objektif dan proporsional. Jauhkan konsep hoaks, jangan hanya karena untuk mendapatkan berita yang ‘badnews is good news‘ mengabaikan sisi kemanusiaan dan melanggar Kode Etik Jurnalistik yang ada. 

“Semoga BPBD Sumbar dapat memanfaatkan momen ini untuk membentuk satu grup untuk bisa saling sharing informasi. Semoga BPBD Sumbar bisa jadi pelopor dalam memberikan informasi yang cepat dan berkualitas soal kebencanaan pada masyarakat,” pungkasnya.(inf)



Infonusantara.net - Banyak masyarakat Indonesia tak mengetahui, ternyata induak-induak, amai-amai, bundo kanduang (kaum ibu) Minangkabau di Sumatera Barat-lah yang pertama kali berkorban menyumbangkan emas, perak dan perhiasan lainnya untuk membeli pesawat terbang jenis Avro Anson demi Kemerdekaan Indonesia, bukan Aceh.

Mereka, kaum perempuan ini tanpa sungkan dan pikir panjang menyumbangkan liontin, perak hingga emas mulai emas anting, kalung, gelang bahkan cincin kawin beralih tangan ke Panitia Pusat Pengumpul Emas yang dibentuk oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, 27 September 1947, di Bukittinggi.

Tak hanya kaum perempuan di Bukittinggi saja yang menyumbangkan emas perhiasan mereka, melainkan juga dari Padang Panjang dan sekitar Bukittinggi. Bung Hatta berada di Bukittinggi, Sumatera Barat, selama tujuh bulan mulai Juni 1947 hingga Februari 1948.

Sebagai catatan, rakyat Aceh mengumpulkan emas untuk membeli pesawat Dacota setelah Presiden Soekarno datang langsung ke negeri Serambi Mekah tersebut, beberapa bulan kemudian, 16 Juni 1948. Uniknya, pesawat dibeli tersebut diberi nama RI-001, sedangkan pesawat dibeli masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, RI-003, padahal pembelian di Bukittinggi lebih dahulu dibandingkan Aceh.

Kembali ke cerita pembelian pesawat Avron Anson, keberadaan Bung Hatta di kampung halamannya sebelum Belanda melancarkan Agresi Militer I, pertengahan Juli 1947. Berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera sudah diduduki penjajah, dan Ibukota Indonesia masih berusia belum genap dua tahun juga dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.

Dilansir dari agamkab.go.id, kota-kota besar di Pulau Sumatera juga sudah diduduki Belanda, seperti Medan, Padang, dan Palembang. Bersamaan itu, diputuskan, ibukota Keresidenan Sumatera Barat ikut dipindahkan dari Padang ke Bukittinggi. Perpindahan ini juga diikuti pindahnya ibukota Provinsi Sumatera ke Bukittinggi.


KOMODOR Muda Halim Perdanakusumah (kanan) dan Opsir Udara I Iswahyudi, berfoto bersama pemilik pesawat terbang Avro Anson, Paul H Keegan, Desember 1947, di Lapangan Udara Gadut, Agam, Sumatera Barat.

Bung Hatta ketika Agresi Militer I berada di Bukittinggi, kemudian mencoba cari jalan mengatasi blokade ekonomi diterapkan Belanda. Blokade ini menyulitkan posisi pemerintah dan menyengsarakan kehidupan rakyat. Hatta kemudian berpikiran, perlu upaya untuk menerobos blokade tersebut.

Caranya, membeli pesawat terbang dengan meminta sumbangan ke rakyat Minangkabau guna mengatasi blokade Belanda dan mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kemudian Bung Hatta pada 27 September 1947, membentuk Panitia Pusat Pengumpul Emas untuk mengumpulkan sumbangan dari rakyat tersebut. Pesawat terbang ini akan diterjunkan dalam misi-misi khusus guna menyelamatkan Republik Indonesia dari serangan Belanda.

Panitia ini dipimpin Mr A Karim, Direktur Bank Negara, dengan anggota para pejabat dan tokoh ikut rombongan Bung Hatta dari Yogyakarta serta diperkuat Mr Sutan Mohammad Rasjid, residen Sumatera Barat.

Usai membentuk kepanitian, Bung Hatta mengadakan sebuah apel besar di Lapangan Kantin (lapangan depan Makodim 0304/Agam, sekarang). Tanpa pikir panjang, selama dua bulan, amai-amai (ibu-ibu) mendaftarkan diri menyumbangkan semua perhiasan emas dan peraknya.

Tim ini, seperti disampaikan oleh Gamawan Fauzi, mantan Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Dalam Negeri, masuk keluar kampung hingga ke pelosok-pelosok nagara, menggugah masyarakat dan meminta kerelaan kaum ibu menyumbangkan perhiasan emas mereka untuk perjuangan.

Pertemuan diadakan di berbagai tempat, tanah lapang, mesjid, surau-surau, juga gedung sekolah, bioskop dan sebagainya. Tanpa diduga, walau kondisi ekonomi sedang susah di masa Revolusi Kemerdekaan, keinginan membeli pesawat terbang itu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.

Sebagai contoh, ketika Residen Mohammad Rasjid dan Komandan Divisi Banteng Kolonel Ismael Lengah mengumpulkan dana perjuangan di Padang Panjang. Di depan warga memenuhi gedung bioskop tempat pertemuan diadakan, kedua pimpinan perjuangan tersebut memaparkan suka-duka para prajurit di front pertempuran menghadapi tentara Belanda.

Dilukiskan pula bagaimana kekejaman tentara Belanda yang membunuh Walikota Padang Bagindo Azizchan. Karena Padang Panjang termasuk dekat dengan daerah pertempuran, tidaklah terlalu sulit menjelaskannya kepada rakyat.

Ternyata, dalam keadaan krisis dan hidup dalam kesusahan, ketika menghadapi musuh bersama, rakyat mudah dipersatukan. Secara serentak mereka mendaftarkan dan menyerahkan sumbangan.

Walhasil, hanya dalam tempo kurang dari dua bulan, emas sudah terkumpul sebanyak satu kaleng biskuit. Pada akhir November 1947, bertempat di kantornya Gedung Agung (kini Istana Bung Hatta), Wakil Presiden Bung Hatta menerima emas tersebut.

Emas perhiasan tersebut berasal dari sumbangan rakyat Sumatera Barat itu lalu dilebur dan dijadikan emas batangan dengan berat 14 kilogram (kg) dari tangan Ketua Majelis Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD) Sumatera Barat, Chatib Sulaiman.

Wakil Presiden Bung Hatta lantas menugaskan seorang pembantu dekatnya, Aboe Bakar Loebis bersama timnya mencari kapal terbang untuk dibeli. Berkat bantuan dua staf Perwakilan RI di Singapura, kebetulan putra Minangkabau juga, Letnan Penerbang Mohammad Sidik Tamimi alias Dick Tamimi dan Ferdy Salim (putra Haji Agus Salim), didapat kapal terbang jenis Avro Anson di Thailand.

Pesawat tersebut milik Paul H Keegan, warga negara Australia dan bekas penerbang RAF (Angkatan Udara Kerajaan Inggris) pada Perang Dunia II. Usai Perang Dunia II, banyak pesawat terbang sebelumnya digunakan untuk perang, dijualbelikan begitu saja, termasuk pesawat milik Keegan.

Awal Desember 1947, pesawat terbang jenis Avro Hanson diterbangkan ke lapangan udara Gadut, Bukittinggi oleh Keegan, didampingi Dick Tamimi dan Ferdy Salim dari Songkhla, Thailand Selatan.

PAUL H Keegan, warga negara Australia, pemilik pesawat terbang Avro Anson yang dibeli Indonesia dengan harga 14 kilogram emas batangan disumbangkan kaum ibu Minangkabau.

Pesawat ini diterbangkan setelah ada 'clearance' dari perwakilan AURI di Singapura. Dengan demikian pesawat itu menjadi milik AU, dan nomor registrasi diganti menjadi RI-003. Avro Anson kemudian diberi kode registrasi VH-BBY. Keegan meminta pembayaran diserahkan di Songkhla, Thailand.

Pesawat ini tiba di Bukittinggi untuk diperlihatkan langsung ke warga Minangkabau dan pemimpin daerah ini.

Setelah pesawat tiba di Bukittinggi, Iswahyudi mengadakan percobaan terbang dan berhasil dengan baik. Usai itu, 9 Desember 1947, pesawat Avro Anson diterbangkan dari Gadut menuju Songkhla dengan transit di Pekanbaru guna mengisi bahan bakar.

Dua penerbang AURI, Opsir Udara I Iswahyudi sebagai pilot dan Komodor Muda Udara Halim Perdanakusuma sebagai navigator, didatangkan langsung dari Yogyakarta untuk menerbangkan pesawat tersebut.
Penumpangnya Paul Keegan, Aboe Bakar Loebis, Is Yasin, dan Dick Tamimi.

Selain mengantarkan Keegan pulang, misi tim melakukan penjajakan pembelian senjata dan pesawat serta melihat perwakilan RI guna mengatur penukaran dan penjualan barang-barang berhasil dikirim dari dalam negeri dan kemudian memasukan barang Singapura ke daerah RI menembus blokade Belanda.

Mereka sampai di Songkhla sore hari. Nasib nahas menimpa rombongan Aboe Bakar Loebis. Mereka diusir polisi setempat karena dituduh sebagai penyelundup candu dan emas.

Setelah sampai mereka di Thailand, mereka diusir polisi setempat dengan alasan penyelundupan candu, emas dan perhiasan. Abu Bakar Lubis dan kawan-kawan akhirnya pindah ke Penang, Malaysia, Singapura, seterusnya ke Bukittinggi.

Sedangkan, Halim Perdanakusuma dan Iswahyudi mendapat tugas menerbangkan pesawat kembali ke Gadut, Bukittinggi.

Selain mengantarkan Keegan, mereka mendapat tugas pula untuk mengadakan kontak dengan pedagang-pedagang Singapura dalam rangka membeli senjata yang akan dibawa ke Tanah Air lewat Singapura.
Pada 14 Desember 1947, sesudah menyelesaikan tugas di Bangkok, RI-003 kembali berangkat menuju Singapura. Dalam perjalanan kembali inilah tiba-tiba di daerah Perak-Malaysia pesawat tersebut terjebak dalam cuaca buruk.

Kabar buruk ini juga diterima Abu Bakar Lubis dan kawan-kawan yang pindah ke Singapura menggunakan jalur darat. Sekitar satu jam sesampainya di Singapura, Aboe Bakar Loebis, menerima telegram dari Polisi Malaka.
Isinya, satu unit pesawat Avro Anson telah jatuh di pantai Selat Malaka, dekat Tanjong Hantu, Negeri Perak, Malaysia.

Laporan pertama tentang kecelakaan diterima oleh polisi Lumut dari dua orang warga China penebang kayu bernama Wong Fatt dan Wong Kwang, 14 Desember 1947, sekitar pukul 16.30. Dilansir dari tni-au.mil.id, seorang petugas kepolisian berbangsa Inggris bernama Burras segera pergi ke tempat musibah. Baru pada pukul 18.00 ia tiba dilokasi kejadian. Namun, dia tidak menemukan sesuatu, karena air sedang pasang naik.

Baru pada keesokan harinya Kepala Polisi Lumut bernama Che Wan dan seorang anggota Polisi Inggris bernama Samson berangkat ke tempat kecelakaan dan tiba di tempat pukul 09.00. Kepadanya kemudian dilaporkan tentang ditemukan sesosok jenazah yang mengapung beberapa ratus yards dari lokasi reruntuhan pesawat, yang oleh para nelayan setempat dibawa ke darat.

Ditemukan juga barang-barang lain di antaranya sebuah dompet, buku harian pesawat, kartu-kartu nama, sarung pistol yang tidak ada pistolnya, sarung pisau dengan nama Keegan di atasnya, dan beberapa potong pakaian. Dari bukti-bukti yang ditemukan itu diambil kesimpulan pesawat terbang yang mengalami kecelakaan itu adalah pesawat milik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI).

Disimpulkan kecelakaan terjadi bukan karena kerusakan mesin, tetapi karena cuaca sangat buruk. Berita mengenai kecelakaan pesawat segera tersebar luas, di antaranya dimuat dalam surat-surat kabar berbahasa Inggris seperti The Times dan Malay Tribune terbitan tanggal 16 Desember 1947.

Tokon-tokoh masyarakat Malaysia juga bersimpati terhadap perjuangan Indonesia menaruh perhatian besar terhadap peristiwa tersebut. Di Lumut, dibentuk panitia pemakaman untuk menguburkan Halim Perdanakusuma.

Namun, mayat Iswahyudi tidak pernah ditemukan hingga saat ini walaupun pencarian dilakukan secara intensif. Hanya jenazah Halim Perdanakusuma yang ditemukan, sedangkan Iswahyudi hilang. Halim dikuburkan di Malaysia, beberapa tahun kemudian dipindahkan ke TMP Kalibata di Jakarta.

Begitulah nasib pesawat Avro Anson. Belum sempat dimanfaatkan, telah jatuh. Tapi kapal terbang dibeli dengan sumbangan emas rakyat Sumatera Barat tersebut dicatat sejarah karena telah melahirkan dua pahlawan nasional, Iswahyudi dan Halim Perdanakusuma.

Pemerintah kemudian membangun tugu di Lapangan Udara Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, mengenang pengorbanan tersebut. Sedangkan, nama Iswahyudi diabadikan untuk lapangan terbang AURI di Malang, sedangkan Halim Perdanakusuma dipakai untuk nama pangkalan utama AURI di Jakarta.

Mobil yang membawa petugas KPK meninggalkan rumah Bupati Solok Selatan di Padang (ist)
Dengan alasan petugas KPK masih bergerak di lapangan, juru bicara KPK Febri Diansyah belum mengumumkan nama tersangka dalam dugaan kasus korupsi Bupati Solok Selatan. 

Infonusantara.net, PADANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penggeledahan di rumah Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria merupakan bagian dari proses penyidikan kasus korupsi yang tengah ditangani. 

Penggeledahan yang dilakukan tim KPK di rumah pribadi Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria, karena kasusnya sudah di tahap penyidikan. KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus itu namun belum diumumkan kepada publik. 

“Benar ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK. Prosesnya tentu sudah di tingkat penyidikan. Ini penyidikan baru yang dilakukan KPK, tapi kami belum bisa menyampaikan perkaranya apa dan tersangkanya siapa," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media Kamis (25/4/2019)

Febri beralasan belum menyampaikan ke publik karena tim masih bergerak di lapangan untuk mengumpulkan bukti. Bila informasi telah lengkap, kata dia, KPK akan mengumumkan kasus ini. 

"Akan disampaikan informasi ke publik terkait status hukum orang tertentu dan pokok perkaranya seperti apa,” kata dia. 

KPK menggeledah rumah Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria pada Kamis siang. Dari penggeledahan itu KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek di Kabupaten Solok Selatan. Dikutip dari Antara, tim KPK mendatangi rumah Muzni di perumahan Asratek, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada pukul 08.00 WIB. 

Salah seorang warga, Teguh Ilhamda, mengatakan ada empat petugas yang masuk rumah itu. "Dua petugas berpakaian polisi dengan senjata dan dua lagi mengenakan rompi KPK," katanya.

Teguh mengatakan Muzni selalu berkunjung ke rumah yang digeledah itu setiap sepekan sekali. Tim KPK menggeledah rumah tersebut selama 4 jam. Sekitar pukul 12.00 WIB empat orang petugas keluar dari rumah membawa dua koper dan langsung meninggalkan lokasi mengendarai minibus hitam.(Inf)






Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (ist)
Infonusantara.net - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, masyarakat Sumatera Barat sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihan. Baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif.

"Masyarakat Sumbar cerdas dalam menentukan pilihan yang selalu menjadi patokan Takah, Tokoh dan Tageh," ujarnya, Sabtu, 23 Maret 2019.

Wagub menyampaikan, dari dulu pilihan masyarakat Sumbar tidak berubah. Namun Ketua DPD Gerindra Sumbar itu tidur merinci pilihan tersebut untuk siapa, apakah calon presiden 01 atau 02.

Menurutnya, warga Sumbar juga tidak mudah diarahkan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan pilihan mereka. Karakter seperti itu termasuk pemilih cerdas dan selektif dalam menentukan pilihan.

"Orang Minang mana mau masuk luka (perangkap ikan), ndak bisa mereka diarahkan. Mereka bisa angguk dalam geleng (tidak setuju tapi mengiyakan, dibelakang sebenarnya tidak suka atau setuju)," katanya.

Mantan Bupati Pesisir Selatan itu menghimbau masyarakat Sumbar untuk terlibat memeriahkan pemilu 2019 yang tinggal hitungan hari. Kemudian masyarakat tetap damai walaupun berbeda pilihan.

"Mari kita ramaikan tempat pemungutan suara (TPS), sebab pilihan kita menemukan Indonesia lima tahun mendatang," tukasnya. (*)

Wagub Nasrul Abit Secara Simbolis Serahkan Bantuan Untuk Masjid Bahar Kelurahan Sungai Pisang Teluk Kabung Selatan .
INFO (Sumbar) -- Wakil Gubernur Nasrul Abit beserta rombongan laksanakan kunjungan Tim Safari Ramadhan 1439 Hijriyah, Sumatera Barat ke Masjid Nurul Bahar, Kelurahan Sungai Pisang Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Senin (21/5/2018).

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dalam kesempatan itu mengingatkan,  kita perlu memantau kondisi ini mulai dari camat, lurah karena peristiwa teror bom bunuh diri yang terjadi di daerah lain baru baru ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan paham keagamaan  dan masyarakat kita selama ini.

Tim Safari Ramadhan Beserta Rombongan Buka Puasa Bersama di Masjid Bahar Bersama Pengurus 
Untuk itu jika ada masyarakat kita yang baru masuk agar dikenal betul-betul dimana asal dan aktifitasnya,  agar tidak membawa ajaran fanatik keras dengan paham radikal yang dapat terpengaruh pada lingkungan masyarakat yang ada," ujar Nasrul Abit. 

Dalam kunjungan safari ramadhan itu turut hadir Sekretaris DPRD Sumbar, Desrio, Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, Sekdako Asnel,  Kadis Perikanan,  Kadis PSDA, Bappeda, Biro Binamental,  Biro Humas Sumbar Kepala OPD dilingkungan, Camat, Lurah, Ketua KAN Teluk Kabung,  peserta pesantren, Pemko Padang. Juga terlihat turut mendampingi Ketua DPC Gerindra Kota Padang, Datuk Syafrial Kani, Sekretaris Gerindra Kota Padang, Erizal Syaf dan rombongan. 

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Bersama Rombongan Tim Safari Ramadhan Provinsi 
Dalam kesempatan itu Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, tujuan kunjungan Tim Safari Ramadhan Provinsi untuk membangun silaturrahmi dengan masyarakat sekaligus untuk menjemput aspirasi pembangunan daerah. 

Tahun ini tim safari ramadhan Sumbar ada 140 masjid dan mushalla yang dikunjungi sebagai mengelorakan semangat keagamaan masyarakat di Sumatera Barat. 

Ramadhan merupakan bulan yang penuh rahmat, karena itu dengan momentum ini kesempatan bagi kita bersama untuk membangun masyarakat yang cerdas,  pintar dan berkarakter demgan kepribadian yang sopan santun dan beretika. 

"Kini Kota Padang sudah 14 tahun menyelenggarakan pesantren perlu juga melakukan evaluasi agar tujuan menciptakan generasi berakhlak dan berkerpibadian, tekun bekerja dan taat beragama dapat diwujudkan dengan baik,  "harap Nasrul Abit. 

Selain itu Wagub Nasrul Abit juga mengatakan, jalan Sungai Pisang menuju Kawasan Mandeh sudah mulai bagus hanya tinggal beberapa ruas kilometer saja yang belum tuntas.  Awalnya rencana jalan memang 12 meter, namun karena kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan maka lebar jalan hanya di bangun 6 meter aka tetapi ini sidah cukup sebagai jalan wisata dan traspotasi bagi kegiatan ekonomi masyarakat lain. 

Presiden dan Kementrian PU telah berjalan jalan sungai pisang - kawasan Mandeh akan tuntas tahun 2019 ini. Kita sering memonitor pembangunan disini dan semakin hari semakin baik. Dengan adanya pembangunan yang semakin baik ini seyogya nya  juga dibarengi dengan mental dan spitual masyarakat untuk tidak terlibat narkoba yang jelas merusak masa depan. Mari kita jaga kampung sendiri dari rusaknya narkoba, mulai dari RT/RW, Lurah dan Kecamatan. 

"Tanpa peran aktif semua pihak dan masyarakat di daerah ini,  maka narkorba akan sulit untuk diberantas,"  ujar Nasrul Abit. 

Sementara Sekdako Padang Ir. Asnel menyampaikan, pencanangan pesantren ramadhan sudah dilaksanakan tadi pagi se Kota Padang,  Sudah 14 tahun kegiatan pesentren ramadhan ini. Mesti ada perubahan sikap anak-anak kita dalam masjid. 

Asnel menyebutkan ada 33 masjid dan 33 mushalla yang akan dikunjungi tim safari ramadhan di kota Padang,  isilah bulan ramadhan dengan amalan yang banyak dalam meraih berkah dan hidayah Allah SWT. Kegiatan pesentren ini juga dilombakan se Kota Padang, dengan target mesti ada juga perubahan sikap anak kemanakan kita selama bulan ramadhan, "harap Asnel 

Ketua pengurus Nurul Bahar, Sastikarmab Dt. Rajo Kumayang, mengucapakan terima kasih karena ini adalah kunjungan dari tim safari ramadhan yang pertama datang ke sini. 

Disampaikan, masjid ini belum siap,  kami pengurus telah melakukan permintaan seng untuk atap yang mulai rusak. Namun untuk kebaikan pembangunan dan pengembangan kegiatan masjid ini sangatlah diharapkan dan butuh uluran tangan bapak dan ibuk maupun pemerintah,"  pintanya. 

Kunjungan dari rombongan tim safari ramadhan ini dimulai dengan acara buka bersama terlebih dahulu bersama pengurus masjid beserta tokoh masyarakat setempat. Kunjungan diakhiri dengan penyerahan bantuan untuk pembangunan masjid sebesar Rp.20 juta diserahkan secara simbolis langsung oleh Wagub Nasrul Abit kepada pengurus masjid Nurul Bahar. (Inf/hum)
  



Gubemur Sumbar Irwan Prayitno Datangi Mapolda Sumbar 
Infonusantara (Sumbar) -- Gubernur Sumbar di Mapolda Sumbar tidak hanya melaporkan Yusafni atas pencemaran nama baik. Namun, IP juga melaporkan akun facebook, masing masing akun Bhenz Marajo dan Maidestal Hari Mahesa, atas tuduhan pencemaran nama baik juga. Akun Facebook Yusafni Ajo juga ikut dilaporkan IP.

Gubernur Irwan Prayitno mendatangi Mapolda Sumbar pada Selasa 1 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 WIB lansung dari Bandara Internasional Minangkabau, usai bertolak dari Jakarta.

Pria yang akrab disapa IP ini melaporkan tiga akun sosial media facebook. Laporan dengan nomor, LP 172/I/V/2018/SPKT/BR ini, didalamnya tertera tiga nama akun facebook, yakni Bhenz Maharajo (Jurnalis Harian Haluan), Maidestal Hari Mahesa (Anggota DPRD Padang) dan Yusafni (PNS). Tiga akun facebook tersebut dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, disosial media facebook.

"Saya melaporkan adanya pencemaran nama baik, yang mana saya dituduh mendapatkan cipratan dana korupsi Ajo Yusafni,"kata Irwan Prayitno dalam keterangan Persnya usai memberikan keterangan kepada pihak SPKT Polda Sumbar.

“Saya menghormati dan menghargai sikap yang ditempuh Gubernur Sumbar. Saya siap mempertanggungjawabkan seluruh tindakan saya, termasuk status yang saya unggah di media sosial. Baik kepada publik atau penegak hukum. Mari kita uji kebenaran di depan hukum,” ungkap Benny Okva, pemilik akun Bhenz Marajo

Sementara itu Maidestal Hari Mahesa yang sudah mengetahui dirinya ikut dilaporkan Irwan Prayitno, mengatakan “Sesuatu yg tidak rahasia yaitu berita utama koran, diposting, apa itu salah?.
Nanti saya akan konsultasi dulu soal ini dengan berbagai pihak, mudah mudahan semua baik2 saja,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Padang itu, dilansir dari prokabar.com.

Pelaporan tersebut, terkait pernyataan Yusafni kepada media, terkait keterlibatan IP karena menerima uang sebesar Rp. 500 juta.
Yusafni mengaku menyerahkan uang tersebut kepada salah seorang pejabat di Pemprov Sumbar.

Hal tersebut dibantah oleh gubernur. Bantahan tersebut diperlihatkan dengan melaporkan Yusafni ke Polda Sumbar. Gubernur turun dari pesawat langsung menuju Mapolda Sumbar untuk membuat laporan. (KN/laf)


Jumpa Pers KPU Kota Padang Usia Rapat Pleno Terbuka KPU Padang Penetapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Sebagai DPT Pilkada Kota Padang 2018 , Kamis (19/4) 
Infonusantara (KPU, PADANG)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang secara resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Padang sebanyak 535.265 orang. Jumlah itu berkurang sebanyak 780 orang dari DPS yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu sebanyak 536.045 orang.
Penandatanganan Hasil Berita Acara Penetapan eDPT dalam rapat pleno terbuka KPU Padang penetapan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagai DPT, Kamis (19/4)
Penetapan DPT itu ditandai dengan penandatangan berita acara penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka KPU Padang penetapan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagai DPT, Kamis (19/4) di salah satu hotel di Padang.

“Dari hasil rapat pleno ditetapkan total DPT Pilkada Padang 535.265 orang. Terdapat pengurangan dari DPS sebanyak 780 orang,” kata Ketua KPU Padang M. Sawati.

Hadir dalam rapat pleno itu diantaranya Ketua Panwaslu Padang, perwakilan Polresta Padang, Damdim 0312 Padang, Kesbangpol Padang, Disdukcapil, serta masing-masing tim paslon.

M.Sawati didampingi tiga komisioner lainnya yakni Yusrin Trinanda, Chandara Eka Putra dan Riki Eka Putra mengatakan, pihaknya menetapkan DPT setelah dilakukan penetapan dan pengumuman DPS sejak beberapa waktu lalu untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat.

Dalam masa itu, kata Riki, memang ada sejumlah masukan dan tanggapan masyarakat, namun jumlahnya lebih sedikit dari data yang berkurang.

Dia mengatakan berkurangnya jumlah pemilih dalam DPT dibanding DPS itu terjadi karena beberapa faktor diantaranya belum cukup umur 17 tahun pada hari pencoblosan 27 Juni mendatang, pindah domisili, pindah status dari sipil ke TNI/Polri, hilang ingatan, data ganda, serta tidak ditemukan saat pencocokan data.

“Pengurangan itu menyebar di 11 kecamatan. Yang paling mencolok terdapat 60 orang yang dipastikan belum cukup umur 17 tahun saat hari pencoblosan,” kata Yusrin.

Dari jumlah DPT itu dapat dirinci, kecamatan yang paling banyak jumlah pemilihnya adalah Koto tangah dengan 112.663 orang, disusul kecamatan Kuranji 85.066 orang, Lubuk Begalung 71.339 orang, Padang Timur 48.461 orang, Pauh 37.037 orang, Padang Selatan 36.696, orang, Nanggalo 33.495, Padang Utara 33.480 orang, Lubuk Kilangan 32.896 orang, Padang Barat 27.139 dan yang paling sedikit adalah Bungus Teluk Kabung dengan 16.993 orang.(Inf/Bbg)


Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno Raih Apresiasi SINDO Goverment Arward 2018 di Hotel Pullman Jakarta.
Infonusantara, (Nasional) - Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno raih Apresiasi SINDO Goverment Arward 2018 pada sektor pembangunan Usaha Kecil Menengah (UKM) diantara 36 kepala daerah seluruh Indonesia, bertempat di Hotel Pullman Jakarta, Kamis 05 April 2018.

Selepas menerima anugerah Government Award 2018, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan,  Sumatera Barat dalam 6 tahun terakhir ini terus memperhatikan dan melakukan pengembangan terhadap peningkatan UKM yang mampu memiliki daya saing dan juga  berupaya dalam penurunan angka kemiskinan di Sumatera Barat. 

Sesuai data sensus BPS tahun 2006 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumatera Barat sebanyak 504.000. Berdasarkan data sensus 2016 belum dirilis (10 tahunan), di Sumbar jumlah usaha mikro sekitar 87%,  Kecil 11%, menengah besar sekitar 2%.

Sedangkan ragam UMKM antara lain makanan basah dan ringan, kerajinan fashion, souvenir, perabot, dan lain-lain. Yang terbagus seperti usaha songket Silungkang (Sawahlunto) Pandai Sikek, sulaman Koto Gadang, Ampek Angkek (Agam), songket Halaban, sulaman Bayangan (Pessel), batik tanah liek di Dharmasraya dan Padang 

Kemudian usaha makanan ada di Payakumbuh, Limapuluh Kota,  Bukittinggi,  Agam dan Padang, " ujar Irwan Prayitno.

Gubernur Irwan Prayitno juga menyampaikan "Adapun program yang telah dilakukan selama ini antara lain, Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM, kemudian Program Peningkatan SDM dengan Kegiatan terkait SDM UMKM dan Sertifikat Halal Produk, Izin Edar, Pendaftaran Merk."

Lebih lanjut IP menyampaikan bahwa fasilitasi penambahan modal melalui CSR BUMN, KUR Bank, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Bansos wirausaha pemula APBN yang dilakukan dan difasilitasi pemerintah provinsi melalui Dinas Koperasi dan UKM.

"Dan ada juga bantuan sosial melalui Baznas Provinsi bagi masyarakat miskin tidak mampu yang jumlah sampai miliaran setiap tahunnya" terang Irwan Prayitno. 

Sementara Pimpinan Redaksi Majalah SINDO Weekly, Nevy Hertaria selaku pihak panitia penyelenggara menyampaikan,  menjadi kepala daerah merupakan sebuah momentum. Tidak semua orang bisa menjadi kepala daerah. Sebab, hanya orang-orang terbaik yang bisa mendapatkan momentum penting itu.  Banyak kepala daerah telah berhasil mengalami metamorfosis yang sangat cepat dalam berimprovisasi. Ini bisa diperlihatkan dengan kemampuan banyak kepala daerah yang melahirkan inovasi dan kreativitas tinggi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin daerah. 

Untuk mengapresiasi inovasi dari para kepala daerah itu, Majalah SINDO Weekly menggelar agenda tahunan bertajuk Government Award. Pada 2018 ini, merupakan Government Award  yang kelima kalinya.

"Ini merupakan agenda tahunan yang merupakan rangkaian ulang tahun Majalah SINDO Weekly. Ajang ini lahir dari niat tulus untuk mempromosikan sekaligus mengapresiasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah," terang Nevy  Hetharia. 

Sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2014 lalu hingga 2017, Majalah SINDO Weekly telah menyematkan 158 penghargaan kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati di ajang Government Award.

Untuk tahun 2018, sebanyak 36 penghargaan akan diberikan kepada para pimpinan daerah. Sehingga total penghargaan Government Award yang diberikan hingga 2018 sudah mencapai 174 penghargaan.

Semoga apresiasi yang diberikan SINDO Weekly ini dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah daerah. 

"Selain itu bisa menjadi rujukan dan motivasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kinerjanya. Selamat, dan terus berinovasi agar bisa menginspirasi pemimpin lainnya" pungkas Nevy.(*)



Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.