Gugatan Leo Murphy Anggota DPRD Dari PDI Perjuangan Ditolak PN Solok

Gugatan Leo Murphy Anggota DPRD Dari PDI Perjuangan Ditolak PN Solok

Info Positif On Friday, April 26, 2024

 

INFONUSANTARA.NET -- Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Solok, putuskan menolak gugatan anggota DPRD Solok dari PDI Perjuangan, Leo Murphy. 

“Putusan penolakan gugatan oleh hakim PN Solok ini, dibacakan pada persidangan yang digelar, Rabu 24 April 2024,” ungkap Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi PDI Perjuangan Sumbar, Hotman Pandapotan Siahaan. 

Hal itu disampaikan Hotman didampingi wakilnya, Dayu Yulindo dan Ketua PDI Perjuangan Kota Solok, Bismi kepada wartawan di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumbar, di Padang, Kamis (25/4).

Gugatan Leo Murphy ini, terkait pemecatan dirinya sebagai kader sekaligus ketua partai di tingkat Kota Solok pada September 2023. 

Pemecatan sebagai kader sekaligus ketua partai ini, berkonsekwensi pada status Leo Murphy sebagai anggota DPRD Kota Solok periode 2019-2024. 

PDI Perjuangan kemudian mengajukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap Leo Murphy. 

Inilah kemudian yang digugat Leo Murphy ke PN Kota Solok. 

Menurut Hotman, pemecatan ini tak lepas dari sikap Leo Murphy yang mengumumkan tidak ingin maju lagi di Pemilu Legislatif 2024. 

Keinginan tak mencalon itu, disampaikan Leo Murphy pada siaran langsung di sosial media Facebook KPU Kota Solok pada Juni atau Juli 2023. 

“Atas perilakunya ini, Leo Murphy telah melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf (b) Anggaran Dasar PDI Perjuangan,” terang Hotman. 

Menurut Hotman, pernyataan Leo tersebut dinilai tidak perlu diungkapkan di depan publik. Karena, akan berakibat negatif pada partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu. 

“Kalau tidak mau lagi mencalon, kan bisa disampaikan ke partai, bukan pada publik.” 

“Jika melemparnya di sosial media, tentu akan berakibat pada kepercayaan masyarakat, terlebih dilakukan pada tahapan Pemilu tengah berlangsung,” jelas Hotman.

Menurut Hotman, proses klarifikasi terhadap pernyataan Leo Murphy, telah dilakukan partai secara resmi. 

“Saat diklarifikasi, ternyata jejak digitalnya sudah dihapus, tapi kita masih punya rekamannya,” ungkap Hotman.

Seiring ketok palunya gugatan Leo Murphy di PN Solok, ungkap Hotman, proses PAW yang sempat terhenti karena adanya gugatan, tentunya dapat dilanjutkan kembali. 

“Kita minta DPRD Kota Solok, segera memproses PAW Leo Murphy ini,” harapnya. (*)

Dua Pelaku Kawanan Pencurian Berhasil Diringkus Polres Payakumbuh di Lokasi Berbeda

Dua Pelaku Kawanan Pencurian Berhasil Diringkus Polres Payakumbuh di Lokasi Berbeda

Info Positif On Tuesday, April 16, 2024

INFO|Payakumbuh - Tim "Gedor" Sat Reskrim Polres Payakumbuh berhasil menangkap dua pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi pada Maret 2024 lalu. Kebebasan dua kawanan pencuri yang bertepatan saat bulan Ramadhan ini akhirnya terenggut setelah polisi berhasil meringkus mereka di dua tempat berbeda pula.

Menanggapi hal ini Kasat Reskrim Polres Payakumbuh AKP Doni Pramadona, S.H membenarkan perihal penangkapan dua tersangka yang dilakukan oleh anggotanya tersebut pada hari Senin, (15/04/2024) sekira pukul 21.00 WIB.

" Pasca laporan polisi yang dibuat korban saat itu, kita terus melakukan penyelidikan dan pengembangan, akhirnya baru tadi malam anggota di lapangan berhasil meringkus keduanya, " ujar AKP Doni mewakili Kapolres AKBP Wahyuni Sri Lestari, S.I.K.M.H kepada media, Selasa (16/4/2024).

Kedua tersangka yang berinisial Tori dan Popon menurut AKP Doni ditangkap berawal saat anggotanya menerima informasi mengenai keberadaan salah satu tersangka disebuah warung didaerah Kelurahan Padang Tiakar Payobadar tadi malam. 

"Saat di selidiki benar tersangka Tori yang berada di lokasi tersebut. Tak tunggu waktu lama anggota kepolisin langsung mengepung dan menyergap tersangka tanpa ada perlwanan yang berarti" ucapnya 

Dari pengakuan tersangka Tori saat di interogasi bahwa telah melakukan aksinya tidak sendiri, dirinya melakukan tersebut bersama seorang rekan lainya bernama Popon. 

Melalui Tori, polisi lantas mengetahui keberadaan Popon di daerah Tanjung Pati Kecamatan Harau. Popon diringkus saat dirinya sedang memasang tenda pelaminan di gedung IPHI Tanjung Pati.

Kasat Reskrim menambahkan kedua tersangka melakukan aksi pencurian saat penghuni rumah tidak ditempat (kosong), mereka memasuki rumah dengan cara "mengupak" (merusak) jendela dan mengambil beberapa barang elektronik seperti handphone, uang tunai dan beberapa benda berharga lainya.

"Saat olah TKP kita menemukan ada bekas congkelan pada jendela bagian belakang rumah, kita berasumsi dengan cara ini para tersangka masuk dan mengambil barang milik korban, kerugian ditaksir sebesar Rp 7.000.000, " beber AKP Doni.

Saat ini kedua tersangka dan beberapa barang bukti berupa satu unit handphone dan sebuah alat berupa potongan besi untuk merusak jendela rumah korban diamankan di Mapolres Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Ady)

Editor : Tim Redaksi

Kasus Korupsi di PUPR Mentawai, Hakim Vonis EL 1,4 Tahun Penjara, FN dan MT 3 Tahun

Kasus Korupsi di PUPR Mentawai, Hakim Vonis EL 1,4 Tahun Penjara, FN dan MT 3 Tahun

Info Positif On Friday, April 05, 2024

INFO|PADANG - Kasus perkara tindak pidana korupsi swakelola kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Mentawai Tahun anggaran 2020 bergulir dengan agenda pembacaan vonis terhadap ketiga terdakwa.

 

Ketiga terdakwa divonis bersalah melanggar Pasal 3 jo. 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UURI 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana. 

 

Mantan Kepala Dinas PUPR Mentawai, terdakwa Elfi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp.1.236.936.625 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.282.436.625, subsider 9 (sembilan) bulan penjara. 

 

"Kalau tidak dibayar uang pengganti tersebut, maka hartanya disita dan dilelang sebagai pengganti uang tersebut dan jika tidak akan ditambah pidana 9 bulan penjara,” sebutnya 

 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa Febrinaldy dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp.927.702.468,75 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.727.702.468,75 subsider penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Jika tidak dikembalikan hartanya akan disita, apabila tidak bisa menutupi itu maka akan ditambah pidana satu tahun tiga bulan.

 

Sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terdakwa Metridoni dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp.927.702.U68,75 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.787.702.468,75, subsider penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

 

Vonis terhadap ketiga terdakwa itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Juanda dalam sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Padang, jalan Khatib Sulaiman Padang, Kamis (4/4/2024). 

 

Informasi yang di rangkum dari Instagram Kejari Mentawai, vonis yang di berikan hakim kepada ketiga terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap pikir-pikir terhadap putusan tersebut, karena tidak sesuai dengan tuntutan yang dibacakan sebelumnya. 

 

Dimana tuntunan sebelumnya yang di bacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aridona Bustari dan Zeneger terdakwa Elfi dituntut 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 954.500.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 282.436.625 subsider 1 (satu) tahun penjara. 

 

Sedangkan terdakwa Metridoni dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 140.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp1.096.936.625 subsider selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. 

 

Terdakwa Febrinaldy dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 200.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 1.036.936.625 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. 

 

Untuk di ketahui ketiga terdakwa ini terseret kasus korupsi kegiatan swakelola pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pekerjaan pembangunan jalan non status oleh Dinas PUPR Mentawai tahun anggaran 2020 berawal dari laporan masyarakat kepada penyidik dan juga dikuatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Editor : Tim Redaksi

 

Seorang Remaja Pelaku Curanmor di Ringkus Polres Mentawai

Seorang Remaja Pelaku Curanmor di Ringkus Polres Mentawai

Info Positif On Friday, March 29, 2024

INFO|MENTAWAI – Dalam beberapa bulan ini di hebohkan dengan maraknya terjadi pencurian sepeda motor (Curanmor) di wilayah hukum Polres Mentawai.

Menindaklanjuti keresahan masyarakat tersebut Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mentawai turun kelapangan untuk melakukan penyelidikan.

Hasil dari penyelidikan di lapangan berhasil mengamankan terduga pelaku  pencurian dengan pemberatan (Curanmor) berinisial SG (15) eks pelajar warga tuapeijat. Pelaku di amankan sekira pukul 18.40 WIB, Rabu (27/3/2024).

Penangkapan pelaku ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 05 / III / 2024 / SPKT / POLRES KEP. MENTAWAI / POLDA SUMBAR, tanggal 20 Maret 2024.

Kapolres Mentawai, AKBP. Rory Ratno  A S.E., M.M., M.Tr., Oplsa melalui Humas Polres menyebut, pelaku saat di interogasi tim Reskrim mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik korban yang berada di Km. 5 Dusun Turonia Desa Tuapejat kepulauan Mentawai.

Kemudian pelaku di lakukan pemeriksaan dan mintai keterangan, dari pemeriksaan yang di lakukan ternyata pelaku masih anak di bawah umur, sebutnya.

Dalam kasus tindak pidana curanmor ini terhadap pelaku tidak di lakukan penahanan, karena orang tua pelaku bersedia menjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jaminan itu di tuangkan dalam surat pernyataan yang di tandai tangani orang tua pelaku” tutupnya (Ers).

Editor : Tim Redaksi

Kasus Korupsi Swakelola PUPR Mentawai, Terdakwa EL di tuntut 2 Tahun, MT dan FN 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Swakelola PUPR Mentawai, Terdakwa EL di tuntut 2 Tahun, MT dan FN 4 Tahun Penjara

Info Positif On Monday, March 25, 2024

INFO|PADANG - Kasus korupsi swakelola kegiatan pemeliharan rutin jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Mentawai yang merugikan negara senilai Rp. 4,9 miliar, Tiga terdakwa EL di tuntut 2 tahun penjara, sedangkan MT dan FN di tuntut 4 Tahun Penjara.

Tuntutan itu dibacakan oleh dua dari jaksa penuntut umum Aridona Bustari dan Zeneger dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang, Senin (25/4/2024).

EL selaku PA bersama-sama dengan MT selaku PPTK dan FN selaku PPK melakukan pembayaran 100 persen padahal pekerjaan belum selesai sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp.4.947.746.500 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus Rupiah). 

Informasi yang di rangkum dari Instagram Kejari Mentawai, bahwa para terdakwa dituntut melanggar Pasal 3 dan 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) VURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. VURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP. 

Dalam pembacaan tutntutan, terdakwa EL dituntut 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 954.500.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 282.436.625 subsider 1 (satu) tahun penjara. 

Sedangkan terdakwa MT dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 140.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp1.096.936.625 subsider selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. 

Terdakwa FN dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 200.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 1.036.936.625 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. 

Dalam persidangan itu, setelah mendengar tuntuan jaksa, maka sidang di tunda pada kamis (28/3/2024) dengan agenda pembelaan terdakwa, (*)

Editor : Tim Redaksi

Buron 14 Tahun, Terpidana Korupsi Web Mentawai di Tangkap Tim Tabur di Surabaya

Buron 14 Tahun, Terpidana Korupsi Web Mentawai di Tangkap Tim Tabur di Surabaya

Info Positif On Friday, March 22, 2024

INFO|MENTAWAI - Tim gabungan, Satgas SIRI Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar) menangkap Ir Dody Baswardojo  terpidana kasus korupsi proyek pembuatan situs web Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003

Di ketahui terpidana Dody di tangkap tim gabungan di Batu Malang Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/3/2024), setelah 14 tahun lamanya buron, hal ini berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung RI.

Di lansir dari Antara.com, Asisten Intelijen Kejati Sumbar Mustaqpirin mengatakan, setelah ditangkap oleh tim gabungan di Surabaya, terpidana langsung diterbangkan ke Sumbar via jalur udara. 

Dia menyebut, penangkapan terhadap terpidana Dody awalnya dilakukan Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung, kemudian ditindaklanjuti tim Kejati Sumbar dan eksekutor Kejaksaan Negeri Mentawai dan terpidana langsung dibawa ke Padang, selanjutnya dieksekusi ke Rutan Kelas IIB Padang di Anak Air.

Menurutnya, terpidana Dody yang ditangkap setelah 14 tahun buron itu hanya bisa pasrah ketika dibekuk oleh petugas, pada usianya yang menginjak 72 tahun tidak bisa berbuat banyak.

Berdasarkan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) Dody Baswardojo bin Baswoko dijatuhkan pidana dengan hukuman 2 tahun penjara. 

Ia juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Selain itu Dody juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.963.750.000, dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam satu bulan sesudah putusan inkrah maka harta bendanya disita dan dilelang.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka untuk membayar uang pengganti ia dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Kejaksaan Negeri Mentawai, Heni Agustiningsih, SH, MH melalui akun Instragram kejari menjelaskan kasus yang menjerat Ir Dody Baswardojo adalah proyek pengadaan situs web Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2003 bersama dengan Agustinus Tri Siwi Royo Tjahjoko (Kepala Bappeda Mentawai) dan Rita Mariana (Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta).

Pelaksanaan pembuatan situs web tersebut tidak selesai sesuai kontrak, penerimaan barang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, dan pelatihan tidak terlaksana. Tetapi anggaran tetap dicairkan 100 persen.

Perbuatan terpidana merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.994.750.000,(sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Beberapa orang ikut dijerat penegak hukum dalam perkara itu. 

Dalam perkara ini terpidana melanggar Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan telah diputus bersalah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1850 K/Pid. Sus/2009 tanggal 26 Oktober 2010, (*)

Editor : Tim Redaksi

Ancam Warga Pakai Senpi, Seorang Pria di Amankan Polisi

Ancam Warga Pakai Senpi, Seorang Pria di Amankan Polisi

Info Positif On Wednesday, March 20, 2024

INFO|Limapuluh Kota - Seorang pria bernama Wisnu Sudarsono panggilan Wisnu (55) yang sebelumnya viral setelah videonya digrebek warga beredar di berbagai media sosial.

Dalam video tersebut Wisnu beralamat di Jalan Pondok Pinang V RT007/RW002 Desa Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, terlihat dikerumuni sejumlah warga, termasuk anggota TNI. 

Dari video itu juga terlihat warga berkata bahwa Wisnu mengaku sebagai anak Menteri Pertahanan (Menhan), tidak itu saja, warga juga menyebutkan Wisnu juga mengancam warga serta kumpul kebo di Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota Sumbar.

"Senpi bos, anak MENHAN katanya dia ini, anak MENHAN pakai Senpi ngancam warga, kumpul kebo dia di Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru," ucap warga.

Didalam video tersebut juga terlihat Wisnu yang menggunakan bajo kemeja lengan pendek warna gelap menyeramkan diduga senjata mirip pistol yang belum diketahui jenis Senjata Api (SENPI) atau tidak. Diakhir video juga terlihat beberapa buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama Wisnu Sudarsono, Bobi Sudarsono.

Kapolres Limapuluh Kota, AKBP. Ricardo Condrat Yusuf saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap seorang pria bernama Wisnu Sudarsono pada Selasa 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 Wib dalam dugaan perkara pengancaman.

" Iya, kita amankan seorang pria bernama Wisnu Sudarsono dalam dugaan pengancaman yang terjadi Minggu 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Koto Ranah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 335 ayat 1 KUH.Pidana," ucap Kapolres melalui Kasat Reskrim, IPTU. Hendra, Rabu (20/32024.

Mantan Kasat Resnarkoba itu juga menambahkan, tersangka diamankan oleh personil Polsek Pangkalan lalu diserahkan ke Polres Limapuluh Kota beserta Barang Bukti (BB) berupa sepucuk Senjata Pistol jenis Air Gun beserta 9 butir peluru.

"Selain tersangka kita juga amankan 

Barang Bukti (BB) berupa sepucuk Senjata Pistol jenis Air Gun beserta 9 butir peluru," tambahnya Hendra.

Penangkapan terhadap tersangka Wisnu dilakukan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/22/III/2024/SPKT/POLRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR, tanggal 19 Maret 2024. 

Lebih jauh Hendra menjelaskan bahwa, Senjata Pistol jenis Air Gun tersebut awalnya berada di atas meja disebuah Cafe/warung di Kawasan Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota.

"Dari atas meja tersebut tersangka mengambil Pistol lalu meletakkan ke selangkangan korban bernama Y." Tutup.

Hal itu dilakukan tersangka Wisnu karena sakit hati kepada korban Y yang memprovokasi warga bahwa dirinya sering tidur dirumah salah seorang perempuan. (Ady).

Editor : Tim Redaksi

Miliki Sabu, Warga Halaban di Ringkus Polisi

Miliki Sabu, Warga Halaban di Ringkus Polisi

Info Positif On Saturday, March 16, 2024

INFO|Payakumbuh - Bulan suci Ramadhan tidak membuat semangat dan nyali tim Phantom Sat Narkoba Polres Payakumbuh dalam memberangus pelaku penyalahgunaan narkotika diwilayah hukumnya melempem, hal ini dibuktikan dengan kembali membekuk seorang tersangka penyalahgunaan narkotika kemarin Jum'at (15/5) sekira jam 22.10 Wib. 

Debby (27) yang merupakan warga Halaban Kabupaten 50 Kota ini di bekuk tim Phantom Sat Narkoba Polres Payakumbuh dirumahnya karena diduga dan terbukti menyimpan serta memiliki narkotika jenis sabu-sabu.

"Betul, sebagai tersangka dan barang bukti saat ini telah kita amankan di Mapolres"ungkap Kasat Narkoba Iptu Aiga Putra mewakili Kapolres AKBP Wahyuni Sri Lestari.

Disebutkan Kasat, penyelidikan hingga penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka diawali dengan laporan dari masyarakat perihal tindak tanduk tersangka yang meresahkan warga terkait penyalahgunaan narkotika. 

Dibawah pimpinan Ipda Yoza Prima tersangka Debby berhasil disergap di rumahnya, polisi langsung lakukan penggeledahan disekitar rumah untuk mencari barang bukti. Disaksikan beberapa warga, tokoh masyarakat dan tersangka sendiri Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa dua paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan tersangka dalam sebuah tas yang berada dalam kamarnya. Tersangka mengaku barang haram tersebut didapatnya dari seseorang bernama Edo (DPO) seharga Rp 300.000,- 

Selain narkotika jenis sabu, satu buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex yang telah terpasang juga turut diamankan oleh pihak kepolisian.

Penangkapan kali ini juga menjadi kado perpisahan yang manis bagi Ipda Yoza Prima yang akan berpindah tugas ke Polres 50 Kota sesuai surat telegram mutasi personil yang diterbitkan oleh Polda Sumbar beberap waktu lalu. 

Mantan pasukan penjaga perdamaian di negara Sudan ini diketahui telah banyak menorehkan prestasi gemilang dalam hal memberantas peredaran narkotika selama bertugas di Polres Payakumbuh. (Ady).

Editor : Tim Redaksi

Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah, Penyidik Kejari Geledah Kantor Disdik Kab.50 Kota

Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah, Penyidik Kejari Geledah Kantor Disdik Kab.50 Kota

Info Positif On Thursday, March 07, 2024

INFO|Limapuluh Kota - Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, di Tanjuang Pati, Kecamatan Harau, digeledah Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh selama 4 jam mulai pukul 09.00-13.00 Wib siang, Kamis (7/3/2024).

Tim yang turun sebanyak 13 orang dipimpin langsung Kasi Pidsus Kejari Payakumbuh Saut Berhad Damanik, dan Kasi Intel Gugi Dolansyah serta Kasi BB Hendrik Burmawan. Usai melakukan penggeledahan nampak tim membawa dokumen yang dibawa dalam dus serta seragam sekolah, sepatu, tas, topi, dasi, yang tidak lengkap setiap paketnya. 

Dokumen yang dibawa tim satuan khusus pemberantasan korupsi Kejari Payakumbuh hasil penggeledahan dari ruang Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), ruang Sekretariat dan aula bagian belakang tempat diletakkan seragam sekolah dan sepatu yang masih sisa dari pembagian kepada siswa SD dan SMP di Lima Puluh Kota anggaran tahun 2023. 

Dokumen dan seragam sekolah yang berhasil dibawa penyidik langsung diangkut menuju Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Jalan Sukarno Hatta, Kota Payakumbuh dengan menggunakan kendaraan Kijang Inova warna hitam, Avanza dan satu kendaraan minibus. 

Selama penggeledahan dilakukan tim Pidsus Kejari Payakumbuh, akses masuk ruang kantor Dinas Pendidikan ditutup. Sementara terlihat pegawai yang ada dikantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota kaget dengan kedatangan tim pidsus Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Slamet Haryanto melalui Kasi Intel, Gugi Dolansyah kepada kepada wartawan menyebutkan, bahwa penggeledahan yang dilakukan pihaknya terkait dugaan Korupsi pengadaan seragam sekolah untuk Murid SD dan SMP se-Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023 lalu.

"Memang kita melakukan penggeledahan berdasarkan surat perintah pengeledahan Nomor Print/314/L.3.12/Fd.1/03/2024 terkait untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkap tindak Pidana dalam dugaan Korupsi dalam pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023," sebut Kasi Intel, Gugi Dolansyah didampingi Kasi Pidsus, Saud Berhard Damanik dan Kasi Barang Bukti (BB) Hendrik Murbawan, usai melakukan penggeledahan Kamis (7/3). 

Sementara terkait ruangan apa saja yang digeledah, Gugi menyebutkan bahwa ruangan yang terkait dengan pengumpulan data dan barang bukti , termasuk ruangan Kepala Dinas, dan rungan uala belakang tempat ditemukan sisa seragam sekolah yang masih ada.

" Ruangan yang kita geledah terkait dengan pengumpulan data dan barang bukti, termasuk ruangan Kepala Dinas yang memang itu (ruangan Kepala Dinas) yang pertama kita tuju. Dan kita membawa banyak sekali dokumen," ungkapnya menjelang meninggalkan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota di KM 7 Jalan Raya Negara Sumbar- Riau.

Ia meminta agar Tim Penyidik diberi waktu untuk mengecek/memeriksa ulang dengan banyaknya dokumen yang disita. "Beri kami waktu untuk mengecek/memeriksa ulang dengan banyaknya dokumen yang disita, nantinya akan kami sampaikan hasilnya kepada kawan-kawan media," pintanya.

Sedangkan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Saud Berhad Damanik,  menambahkan bahwa selain Dokumen, penyidik juga mengamankan seragam sekolah SD dan SMP berupa Baju, Celana, Rok, Dasi, Tas, Topi, dan Sepatu yang tak lagi berupa paket lengkap. Barang-barang tersebut diamankan dari bagian aula belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.

"Selain dokumen kita juga ada mengambil atau menyita sisa dari pengadaan seragam sekolah untuk SD dan SMP se-Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023, artinya dari pengadaan kemarin itu masih terdapat sisa," ucap Saud.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya juga sudah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, Afri Efendi untuk menjalani pemeriksaan.

" Untuk kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota memang telah beberapa kali kami panggil untuk menjalani pemeriksaan," tambah Saud.

Ketika ditanya terkait kerugian negara atas dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2024, Kasi Pidsus menyebut masih dalam penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Untuk kerugian masih dalam penghitungan pihak BPKP," ucapnya. 

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, Afri Efendi, mengakui beberapa ruang yang digeledah pihak penyidik kejaksaan negeri Payakumbuh diantaranya sekretariat, bidang Dikdas dan aula bagian belakang. "Memang ada penggeledahan oleh pihak penyidik kejaksaan," ungkapnya. 

Dia mengakui menghormati proses hukum yang berjalan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh. "Kita menghormati proses hukum yang berlangsung terkait dengan pengadaan seragam sekolah SD dan SMP tahun anggaran 2023. Dan memang ada dokumen yang dibawa oleh penyidik, jumlahnya kami tidak tahu sebab nanti akan disampaikannya," ungkap Kadisdik. 

Seperti diketahui pengadaan seragam sekolah tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023 yang dilakukan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan nilai yang cukup fantastis senilai Rp 3.558.920.500,-. (Ady).

Editor : Tim Redaksi

Bawa Narkoba Ke Mentawai, Dua Pemuda di Ringkus Polisi di Dermaga Tuapeijat

Bawa Narkoba Ke Mentawai, Dua Pemuda di Ringkus Polisi di Dermaga Tuapeijat

Info Positif On Friday, November 03, 2023

INFO|MENTAWAI - Jajaran Resnarkoba Polres Mentawai amankan dua orang pemuda di duga penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja kering di Dermaga Tuapeijat, Desa Tuapeijat, kecamatan Sipora Utara, kepulauan Mentawai, Sumbar.

Pelaku berinisial FF (27) dan M (35. Kedua pelaku merupakan warga Kota Padang. Mereka di tangkap Resnarkoba Polres Mentawai saat turun dari kapal sekira pukul 05.00 WIB, Jumat 3 November 2023.

"Saat di lakukan penggeladahan, Tim Resnarkoba menemukan 3 paket ganja kering yang terbungkus kertas dan dua unit handphone” sebut Kapolres Mentawai, AKBP Dr Fahmi Reza melalui Kasatnarkoba Jufri.

Dia menjelaskan, kronologis penangkapan terhadap kedua pelaku ini berawal dari laporan masyarakat, dimana FF dan M sedang memiliki, membawa, membeli dan menjadi perantara jual beli, menyimpan serta menggunakan narkotika jenis ganja kering.

Melalui informasi itu, Tim resnarkoba Mentawai melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kedua pelaku ini akan berangkat dari Padang menuju Taupeijat menggunakan kapal Gambolo pada hari Kamis 2 November 2023.

Saat kapal gambolo merapat di pelabuhan Tuapeijat sekira pukul 05.00 WIB, Jumat 3 November 2023, Tim Resnarkoba yang di pimpin Kaur bin Ops Satresnarkoba Ipda Previe Ibra dan Kanit Iidik II Aiptu Anatona Gea langsung mencegat dan menggeledah dua orang pemuda di duga membawa narkotika jenis ganja kering.

"Pengeledahan yang di lakukan Tim Resnarkoba berhasil menemukan barang bukti 3 paket ganja kering yang terbungkus plastik" sebut Jufri.

Kemudian kedua pelaku di interogasi dan mengakui barang haram itu milik kedua pelaku. Terhadap kedua pelaku bersama barang bukti di bawa ke Mako polres Mentawai untuk proses hukum, (Ers).

Editor : Tim Redaksi

Dugaan Kasus Penipuan, Polisi Akan Panggil Jupri Anggota DPRD Padang

Dugaan Kasus Penipuan, Polisi Akan Panggil Jupri Anggota DPRD Padang

Info Positif On Monday, October 30, 2023

 

Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Dedy Adriansyah Putra.

INFONUSANTARA.NET -- Dilaporkan atas dugaan kasus penipuan. Polisi akan segera memanggil Jupri Anggota DPRD Kota Padang.

Polresta Padang akan meminta keterangan dari politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu dalam waktu dekat terkait kasus dugaan penipuan dan pemalsuan identitas dalam hal penerbitan sertifikat.

Sebelumnya Jupri yang juga bakal calon legislatif Dapil IV Lubuk Begalung-Bungus Teluk Kabung dilaporkan oleh Kaum Puti Limo Ruang Subarang Padang, atas dugaan melakukan penipuan atau pemalsuan identitas dalam hal penerbitan sertifikat tanah seluas 5.329 meter persegi di Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Dedy Andriasyah Putra mengatakan laporan sudah diterima sekitar dua bulan yang lalu. Ada sekitar lebih dari 5 saksi yang sudah dimintai keterangan.

“Nah, dalam waktu dekat ini terlapor atas nama Jupri akan kita minta keterangan untuk kasus ini,” ungkapnya, Senin, (30/10).

Lebih lanjut, Jupri yang berstatus terlapor akan dilayangkan surat panggilan.

“Setelah bukti-bukti dikumpulkan sejumlah saksi dimintai keterangan. Kita akan lakukan gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan,”ungkapnya.

Sementara itu, kuasa dari Kaum Puti Limo Ruang Subarang Padang yang juga Mamak Kepala Waris (MKW) Suharzansyah mengatakan, Jupri dilaporkan ke Polresta Padang pada 20 Juli 2023.

“Mak Adang (Jupri) kita laporkan terkait penipuan atau pemalsuan identitas penerbitan sertifikat tanah milik kaum kami yang mengakibatkan kerugian Rp5,3 miliar,” sebutnya.

Tiga Orang Diduga Pengedar Narkoba di Payakumbuh di Tangkap Polisi

Tiga Orang Diduga Pengedar Narkoba di Payakumbuh di Tangkap Polisi

Info Positif On Thursday, October 26, 2023

INFO|Payakumbuh - Seorang diduga bandar narkoba jenis sabu RN, berhasil diamankan tim Satresnarkoba Polres Payakumbuh saat hendak melakukan transaksi di salah satu tempat perbelanjaan di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Rabu (25/10/2023). 

Tidak beberapa lama Tim Satresnarkoba Polres Payakumbuh juga mengamankan Dua orang pengedar masing-masing JD (31) dan HH (30), yang berhasil diringkus pihak kepolisian saat menimbang dan memaket narkotika jenis sabu di sebuah rumah milik RN sang bandar.  

Tim Phantom Satresnarkoba Polres Payakumbuh pertama kali berhasil menangkap RN disalah satu tempat perbelanjaan saat berbelanja dan diduga hendak melakukan transaksi.

"Kita berhasil menangkap Tiga orang penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pertama kita tangkap tersangka RN, disebuah tempat perbelanjaan di Kapalo Koto Dibalai, kemudian dua tersangka lagi JD dan HH berhasil kita amankan di rumah RN," ungkap Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari, S.I.K.M.H, melalui Kasat Narkoba Iptu Aiga Putra, kepada wartawan.

Di jelaskan Iptu Aiga, berdasarkan informasi yang di terima timnya terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kapalo Koto Dibalai, Tim Phantom langsung melakukan penyelidikan kedaerah yang dimaksud.

Tersangka RN yang merupakan target dari anggota kepolisian berhasil ditemukan saat berbelanja di sebuah mini market. Tak menunggu lama anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh langsung menangkap dan menggeledah RN didalam mini market.

Dalam penggeledahan tersebut polisi berhasil menemukan dua paket dua paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku celana samping sebelah kanan. RN mengakui menerima narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Joni yang sering bertandang kerumahnya.

Sementara disampaikan Aiga, JD dan HH diringkus saat menimbang dan memaket narkoba jenis sabu disebuah rumah milik RN. "Kedua tersangka ini merupakan pengedar yang mana informasi kita dapat dari penangkapan RN," terang Kasat.

Dijelaskan oleh Kasat lagi kedua tersangka ini sudah sering menjadikan rumah tersangka RN sebagai tempat untuk menimbang dan memaket narkotika jenis sabu milik mereka. "Semua barang bukti merupakan milik tersangka JD, tersangka HH merupakan peluncur atau pengantar paket sabu kepada pemesan, " beber Kasat.

Dalam penggerebekan tersebut Polisi berhasil menemukan empat belas paket narkotika golongan 1 jenis sabu, dua unit handphone, satu unit timbangan digital serta satu unit sepeda motor merk Honda Beat BA 3648 MI. (Ady).

Editor : Tim Redaksi

Mantan Walinagari di Tahan, Kejari Payakumbuh : Berkemungkinan Masih Ada Tersangka Lain

Mantan Walinagari di Tahan, Kejari Payakumbuh : Berkemungkinan Masih Ada Tersangka Lain

Info Positif On Wednesday, October 11, 2023

INFO|Payakumbuh - Satu minggu pasca menetapkan PN, mantan Direktur Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Banjar Sakato Nagari Banjar Laweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai tersangka dugaan korupsi atas penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, Kejaksaan Negeri (Kejari) Payakumbuh kembali menetapkan seorang tersangka terkait kasus yang sama.

"Hari ini kita telah menetapkan satu lagi tersangka berinisial SR," sebut Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Suwarsono didampingi Kasi Pidsus, Saut Berhad Damanik, Kasi Intel, Gugi Dolansyah dan Kasi BB dan Barang Rampasan, Hendri Murbawan, Rabu (11/10/23) sore di Payakumbuh.

Suwaraono menyebut, bahwa SR merupakan Wali Nagari Banjar Laweh periode 2016-2022. SR ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejari Payakumbuh. Diduga tersangka ikut berperan bersama mantan Direktur Bumnag Bajar Laweh dalam kasus penyalahgunaan APB Nagari yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp.441,336 juta. 

"Bumnag Banjar Sakato mendapatkan dana penyertaan modal yang bersumber dari APB Nagari Banjar Laweh selama empat tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2021. Tersangka ini merupakan Wali Nagari Banjar Laweh periode 2016-2022," ungkapnya. 

Kajari juga menyebutkan bahwa kasus tersebut sedang dalam tahap pengembangan tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lain. 

"Selama 20 hari kedepan tersangka ditahan di Lapas Kelas IIB Payakumbuh," pungkasnya. 

Lebih jauh Saut menerangkan bahwa peranan SR dalam kasus dugaan Korupsi itu adalah menerbitkan Peraturan Nagari (PERNAG) terkait penyertaan modal yang diterima oleh BUMNAG 2018-2021 yang mencapai Rp. 700 juta.

"Untuk tersangka SR yang merupakan mantan Walinagari berperan menerbitkan/mengeluarkan Peraturan Nagari terkait penyertaan modal yang diterima oleh BUMNAG periode 2018-2021,” ucap Saut

Seperti diberita sebelumnya, bahwa pada 3 Oktober 2023 Kejari Payakumbuh berhasil mengamankan tersangka berinisial PN yang merupakan mantan direktur Bumnag Banjar Sakato. 

Bumnag tersebut, bergerak dalam bidang penggemukan sapi. Akan tetapi dalam menjalankan kegiatannya, Bumnag di bawah pimpinan PN tidak berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). (Ady).

Editor : Tim Redaksi

Kejaksaan Tetapkan Direktur BUMNag Banjar Sakato Jadi Tersangka, Kerugian Uang Negara Capai 441 Juta Lebih

Kejaksaan Tetapkan Direktur BUMNag Banjar Sakato Jadi Tersangka, Kerugian Uang Negara Capai 441 Juta Lebih

Info Positif On Tuesday, October 03, 2023

INFO|Payakumbuh - Kejaksaan Negeri Payakumbuh menetapkan Direktur Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Banjar Sakato, Nagari Banja Laweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

PN (60) di tetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan secara maraton sejak pukul 10.00 WIB-17.00 WIB, Selasa (3/10/2023)) sore di Kejaksaan Negeri Payakumbuh Jalan Sukarno Hatta.  

Setelah di tetapkan PN sebagai tersangka langsung ditahan Kejaksaan Negeri Payakumbuh selama 20 hari kedepan di Lapas Kelas II B Payakumbuh di Jalan Sudirman, Kota Payakumbuh dalam dugaan kasus penyalahgunaan penyertaan modal nagari oleh BUMNag Banjar Sakato dalam usaha penggemukan Sapi, dan 

bangunan atau kandang yang bukan berdiri di milik tanah nagari. Kemudian juga tidak sesuai dengan AD ART BUMNag.

Tersangka nampak saat keluar dari ruang pemeriksaan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Payakumbuh dilantai II langsu menggunaan baju orange tahanan Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan kedua tangannya diborgol dan langsung digiring dengan pengawalan ketat menuju ke-Lapas Kelas II B Payakumbuh. Tersangka juga didampingi kuasa hukumnya Setia Budi dan karib kerabatnya. 

PN yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Direktur BUMNag Banjar Sakato, sebelumnya juga sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan penyidik kejaksaan negeri Payakumbuh. 

Sebelum penetapan PN sebagai tersangka, kejaksaan Negeri Payakumbuh sudah memeriksa 25 orang saksi-saksi terkait. Sehingga diperoleh alat bukti yang kuat terhadap dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai 441 juta lebih. 

Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Suwarsono didampingi Kasi Pidsus, Saud Berhard Damanik, Kasi Intel, Gugi Dolansyah dan Kasi BB dan Barang Rampasan, Hendri Murbawan, kepada wartawan usai menahan tersangka di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Kawasan Koto Nan IV Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat, mengakui bahkan hasil audit kerugian negara oleh Inspektorat mencapai 441 juta lebih.

"Memang benar hari ini kita menetapkan satu orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam perkara penyertaan modal Nagari yang diterima Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Banjar Sakato, Nagari Banja Laweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2018-2021," ungkap Kejari Suwarsono. 

Suwarsono juga menambahkan, dalam kasus dugaan korupsi tersebut mengakibatkan terjadi dugaan kerugian negara sekitar 441 juta. "Hasil perhitungan inspektorat terjadi dugaan kerugian keuangan negara mencapai 441 juta rupiah," tambahnya.

Kasi Pidsus, Saud Berhard Damanik menambahkan, penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) itu berasal dari APB Nagari Banja Loweh. "Penyertaan modal untuk BUMNAG bersumber dari APB Nagari Banja Loweh, selama kurun waktu Empat tahun anggaran," ujarnya menyebut tersangka PN dijerat dengan pasal 2,3 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kuasa hukum tersangka PN, Setia Budi, membenarkan jika klainnya usai diperiksa selama beberapa jam, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Kelas II B Payakumbuh. 

Dia menyebut, akan mengajukan permohonan penangguhan penahan kepada kejaksaan negeri Payakumbuh sebagai hak tersangka. 

"Memang sebagai hak tersangka kita akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada kejaksaan negeri Payakumbuh. Kita berharap kepada penyedik jika ada tersangka lain harus di lakukan supaya kasus ini lebih terang benderang. Dan kita berharap kedepan klain kita ini lebih terbuka lagi," ucap Setia Budi, kepada wartawan, (Ady).

Editor : Tim Redaksi