Articles by "Hukum"

Showing posts with label Hukum. Show all posts

 

Razia Narkoba Tim Gabungan Wilayah Hukum Polres Dharmasraya Lakukan Tes Urine Ditempat di Cafe Karoeke Ilegal

INFONUSANTARA.NET - Kasat Narkoba Polres Dharmasraya, Iptu Rajulan bersama Kapolsek Pulau Punjung, Iptu Syafrinaldi, pimpin langsung Tim Gabungan Sat Res Narkoba Polres Dharmasraya dan Polsek Pulau Punjung serta Dinas Kesehatan Dharmasraya dalam razia narkoba dan tes urine ditempat - tempat hiburan malam karoeke (cafe) tanpa izin yang makin marak di Kabupaten Dharmasraya, pada Senin malam (25/01).

Kapolres Dharmasraya AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah melalui Kasat Narkoba Polres Dharmasraya Iptu Rajulan Harahap yang di dampingi Kapolsek Pulau Punjung Iptu Syafrinaldi saat di temui awak media dalam razia gabungan narkoba dan tes urine di nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya mengatakan, tujuan razia tersebut guna mencegah atau membatasi beredarnya narkoba serta penyalahgunaan narkoba di tempat-tempat hiburan malam yang berada di wilayah hukum Polres Dharmasraya yang mana diduga adanya peredaraan narkotika pada tempat ini.

Adapun kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan narkoba dan tes urine di tempat kepada 

satu persatu pemandu lagu dan pengunjung guna memastikan apakah mereka ini pengunjung atau pemandu lagu tersebut postif atau negative memakai narkoba dan ternyata dari semua pemeriksaan hasilnya negatif.

Kami mengimbau dalam masa pandemi Covid 19  ini,mari kita sama sama mentaati peraturan pemerintah dengan mematuhi Protokol Kesehatan dan jangan sekali sekali memakai atau mengedarkan narkotika ,pasti akan kita tidak tegas," pungkas Kasat Narkoba Polres Dharmasraya Iptu Rajulan Harahap.(***)

Laporan: MsEx

INFO



PASBAR,infonusantara.net - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat (Sat Pol PP Kab Pasbar) menggrebek seorang oknum Pegawai Sipil Negara (PNS) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Barat (Dinas PSDA Sumbar) disalah satu hotel di Simpang Empat, Kabupaten Pasbar, Sumbar, Sabtu (16/01/21) lalu.

Penggerebekan AM (56) tersebut, berawal dari laporan istrinya yang berinisial MSDA (54) kepada Satpol PP Pasbar tentang dugaan perselingkuhan sang suami yang akan melakukan perbuatan tak senonoh di salah satu Hotel tersebut. Sebelum melapor, MSDA juga telah membututi suaminya dari Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kab Pasbar Abdi Surya membenarkan kejadian tersebut.

“Oknum PNS dipergoki saat tengah berduaan bersama seorang wanita didalam salah satu kamar hotel”, ucap Abdi kepada Perkumpulan Jurnalis Online (AJO) Kabupaten Pasbar, Selasa (19/01/21).

“Atas laporan dari istri pelaku, kita langsung melakukan penggrebekan pada Sabtu malam tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB. Namun pada saat itu, kita memang sengaja belum memberikan informasinya kepada awak media, sebab pada saat itu kita masih melengkapi data dengan memeriksa dan memanggil saksi-saksi dan pihak lainnya,” ujar Abdi.

Abdi Surya menambahkan, meski pelaku sempat mengelak dan sempat mengelabui petugas dengan menunjukkan surat nikah palsu, AM (56) tidak dapat berkutik lagi setelah Pihak Sat Pol PP Kab Pasbar untuk menghadirkan istri sahnya di hadapan oknum PNS ini.

"Seharusnya AM (56) sebagai ASN memiliki moral seorang PNS yang menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, bukan malah sebaliknya,” sebut Abdi Surya.

Abdi Surya juga menjelaskan, penggerebekan ini merupakan penegakan atas Peraturan Daerah (Perda) No 13 tahun 2018 tentang perubahan Perda No 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum yang didalamnya terdapat aturan pemberantasan maksiat dan penyakit masyarakat. Sat Pol PP, berkewajiban untuk memberantas maksiat di Pasaman Barat.

“Kita akan tidak tegas siapapun yang melanggar, agar penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat dapat hilang dari Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus menciptakan suasana yang kondusif,” pungkas Abdi Surya sambil mengahiri, (Wisnu Utama).



Editor : Heri Suprianto

Selebritas Raffi Ahmad akan jalani sidang gugatan terkait pesta usai vaksin pada 27 Januari 2021 di PN Depok. (Ist)

INFONUSANTARA.NET -- Pada tanggal 27 Januari mendatang di Pengadilan Negeri Depok, Raffi Ahmad akan menjalani sidang perdana terkait gugatan kasus pelanggaran protokol kesehatan akibat berpesta usai disuntik vaksin Covid-19.

"Penetapan hari sidang pertama hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021," kata Humas PN Depok Nanang Herjunanto lewat pesan singkat sebagaimana dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (15/1).

Sidang gugatan akan dipimpin oleh Majelis Hakim Ketua Majelis Eko Julianto, dan dua hakim anggota yakni, Divo Ardianto dan Nugraha Medica Prakasa.

Gugatan perbuatan melawan hukum oleh Raffi sebelumnya dilayangkan Advokat Publik, David Tobing ke PN Depok dan teregister dengan nomor perkara 13/ Pdt G/ 2021/ PN Dpk .

Dalam gugatannya, David menilai Raffi telah melakukan perbuatan melawan sejumlah aturan yang dianggap dilanggar Raffi di antaranya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Kemudian, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Apa yang Raffi lakukan dapat berdampak signifikan karena dia punya banyak pengikut, punya banyak fans, nanti dianggap habis vaksin boleh bebas tanpa protokol seenaknya. Seharusnya tindakan Raffi memberikan dampak positif bukan negatif seperti ini," ujar David.

Raffi Ahmad Diminta Menyampaikan OermohonanMaaf di Tujuh Stasiun TV

Dalam petitum gugatan, David meminta majelis hakim menghukum Raffi untuk menyampaikan permohonan maaf di tujuh stasiun televisi. Masing-masing yakni, SCTV, RCTI, Trans TV, TV One, Metro TV, Kompas TV dan Indosiar.

Permintaan maaf juga harus diungkapkan Raffi di tujuh surat kabar nasional yakni, Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia, Merdeka, Republika, dan Jakarta Post masing-masing berukuran setengah halaman.

David juga meminta majelis hakim menghukum Raffi tidak keluar rumah selama 30 hari sejak menerima vaksin kedua.

"Saya menuntut agar hakim memerintahkan Raffi tidak keluar rumah selama 30 hari sejak menerima vaksinasi kedua dan menghukum Raffi membuat permohonan maaf di tujuh media televisi dan tujuh harian surat kabar," ujar David dalam keterangannya.

Raffi bersama sejumlah pesohor hingga Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diketahui menghadiri sebuah pesta ulang tahun di sebuah rumah, kawasan Prapanca, Jakarta Selatan.

Kehadiran Raffi menjadi sorotan lantaran dirinya baru saja menerima vaksin Covid-19 di Istana Negara bersama Presiden Jokowi.

Kisruh ini bermula ketika selebgram Anya Geraldine mengunggah foto di Instagram Story pada Rabu (13/1) malam. Sementara paginya, Raffi baru disuntik vaksin bersama Presiden Jokowi di Istana Negara.

Pihak Istana menegur Raffi karena kedapatan melanggar protokol kesehatan beberapa jam setelah menjalani vaksinasi Covid-19 bersama Jokowi. Raffi sendiri sudah meminta maaf atas tindakannya tersebut.(*/Info)


  

Satnarkoba Polres Dharmasraya Amankan Seorang Remaja Diduga Pemakai atau Pengedar Sabu 

INFONUSANTARA.NET -- Seorang Remaja di amankan oleh Anggota  Satnarkoba Polres Dharmasraya,pada Selasa (12/01) dini hari sekitar jam 01:00 WIB. TKP Jalan Lintas Sumatera depan PT.SLN Jorong Ujung Koto   Kenagarian Sungai Rumbai Timur  Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya,Sumatera Barat yang di duga pemakai atau pengedar narkotika jenis sabu.

Atas penangkapan remaja tersebut di sampaikan oleh Kapolres Dharmasraya, AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah SI.K,MT melalui Kasat Narkoba Iptu Rajulan Harahap, SH dirungannya mengatakan, membenarkan telah menangkap seorang remaja yang diduga pemakai atau pengedar narkotika jenis sabu.

Remaja tersebut berinisial ARD umur 18 tahun yang beralamat Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo.

Kronoligis pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB telah di lakukan penangkapan (diamankan) terhadap pelaku di Jorong Ujung Koto, Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai  Kabupaten Dharmasraya.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di Sungai Rumbai yang diedarkan oleh pelaku seorang warga Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo.

Anggota Satnarkoba Polres Dharmasraya selanjutnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan kemudian di lakukan pengamanan terhadap pelaku tersebut.Dalam penyilidikan tersebut di temukan barang bukti,satu Bungkus Rokok merk ON BOLD yang didalamnya terdapat 1 satu buah sobekan plastik kresek didalamnya terdapat  plastik klip bening  berisikan butiran kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu,dan kemudian 1 unit handphone lipat  merk Samsung.

Kemudian pelaku dan barang bukti,kami bawa ke Polres Dharmasraya untuk dilakukan pemeriksaan dan penyilidikan lebih mendalam, karena remaja ini berasal dari luar Sumatera Barat. Atas perbuatan pelaku dijerat Pasal 114 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara,” ungkap Kasat Narkoba IPTU Rajulan Harahap .SH (*/MsX)

Operasi Pekat,Tiga Polsek Wilayah Hukum Polres Dharmasraya Amankan Pemain Judi dan Togel Dalam Semalam.

INFONUSANTARA.NET -- Dalam satu malam tiga Polsek di wilayah hukum Polres Dharmasraya,mengamankan pemain judi dan bandar togel menggunakan uang diberbagai tempat di wilayah Hukum Polres Dharmasraya pada hari Sabtu (09/01).

Di antaranya di Polsek Sitiung 1 Koto Agung,kemudian Polsek Sungai Rumbai, Polsek Koto Baru, dalam kegiatan tersebut di amankan barang bukti kertas Remi dan kartu Koa kemudian uang tunai.

Kapolres Dharmasraya AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah, SIK, melalui Kasat Reskrim Polres Dharmasraya AKP Suyanto, SH yang di temui di rungan nya pada hari Senin (11/01) mengatakan, betul sekali anggota Sat Reskim Polres Dharmasraya dan anggota Sat Reskim Polsek tiga wilayah melakukan operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Dharmasraya yaitu mengamankan pelaku judi.

Di antaranya Kegiataan Unitreskrim Polsek Sitiung I Koto Agung di pimpin Kapolsek Sitiung I Koto Agung yang di pimpin oleh Iptu Hendriza Oktavianus di damping oleh IPTU Rasfaizal bersama anggotanya telah mengamankan pelaku judi 10 orang laki - laki dengan  barang bukti kertas remi dan ratusan uang tunai di dua lokasi di jorong Bukit Tujuh kenegarian Ranah Pelabi Kecamatan Timpeh Kabuapten Dharmasraya.

Kemudian Unit Opsnal  Polres Dharmasraya dan unit Reskrim Polsek Sungai Rumbai di pimpin Kanit Reskrim Polsek Sungai Rumbai Ipda Agung juga mengamankan 6 orang laki- laki diduga pelaku judi di dua TKP, yang pertama di Campt PT. Sak Aye jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kec.Asam Jujuhan,dan lokasi yang kedua Jorong kayu Aro Nagari Sungai Limau Kec.Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dan barang bukti yang di amankan Kartu Koa dan Uang tunai dan 4 unit hp.

Selajutnya diwilayah Polsek Koto Baru,unit Reskrim Polsek Koto Baru  juga mengamankan pelaku Togel (Toto Gelap) di TKP Jorong Kampuang Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya,yang di pimpin lansung oleh Kapolsek Koto Baru Iptu Rusmardi bersama Kanit Reskim polsek Koto Baru Ipda Welly dan anggotanya.Barang bukti yang di amankan ,1 huah pulpen warna unggu putih, satu lembar bukti slip setoran Bank BRI, 1 unit Hp Samsung J5 warna hitam, 1 unit tas warna coklat merek Valco dan ratusan ribu uang tunai.

Saat ini para pelaku judi dan barang bukti sudah kita amankan di Polres Dharmasraya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Untuk mempertanggungjawabkannya pelaku tindak Pidana Perjudian sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 dan ayat (3) Jo 303 Bis ayat  (1) KUHP. Dengan ancaman 4 tahun hingga 10 tahun penjara,"tegas Kasat Reskrim Polres Dharmasraya AKP Suyanto, SH (*/MsX)

PESSEL,infonusantara.net -- Seorang ibu rumah tangga (IRT) ditangkap Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat bersama dua tersangka laki-laki.

Mereka diduga terlibat transaksi narkoba di daerah setempat hendak melakukan transaksi narkoba, Kamis 7 Januari 2021.

Kasat Narkoba Polres Pessel, AKP. Hidup Mulia mengungkapkan, seorang IRT ini berinisial RE (46), ia ditangkap di kediamannya di Kampung Pasar 60, Nagari Batang Arah Tapan, Kecamatan BAB Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

"Saat itu bersamaan dua tersangka laki-laki PL (37) dan MS (38). Ditangkap saat tersangka dan temannya sedang duduk dalam rumah (tersangka IRT atau RE)," ungkapnya pada Awak media, Jumat (8/1/2021).

Penangkapan pelaku, Kasatnarkoba Menjelaskan bermula dari adanya informasi masyarakat. RE sebagai IRT, PL sebagai petani dan MS sebagai wiraswasta kerap melakukan transaksi jual beli narkoba.

"Karena meresahkan, kami lakukan patroli. Saat penggeledahan di rumah tersangka ternyata benar dan ditemukan 13 paket kecil jenis sabu," terangnya.

Lanjutnya, saat ini ketiga pelaku sudah diamankan di Mapolres Pessel untuk proses hukum selanjutnya," tutup Hidup Mulia. (Topit Marliandi).



Esitor : Heri Suprianto

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menunjukkan barang bukti saat konferensi pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian enam laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/12/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

INFONUSANTARA.NET -- Hasil penyelidikan Komnas HAM terkait insiden bentrok antara polisi dengan anggota Front Pembela Islam (FPI) menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh pihak kepolisian. Hal ini terkait penembakan oleh polisi terhadap empat anggota FPI.

Komnas Ham menyebut kasus ini sebagai Peristiwa Kerawang. 

"Terkait peristiwa KM 50 ke atas, terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran HAM," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/1).

"Penembakan sekaligus 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari jatuh korban jiwa mengindikasikan ada tindakan unlawful killing terhadap laskar FPI," tambahnya.

Komnas HAM merekomendasikan peristiwa tewasnya empat laskar FPI dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana.

Komnas HAM juga ada pengusutan lebih lanjut dugaan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh pihak FPI.

Sejak peristiwa itu terjadi, Komnas HAM melakukan peninjauan langsung ke lokasi peristiwa, Kerawang, pada 8 Desember 2020. Komnas HAM sebelumnya telah membentuk tim penyelidikan sesuai mandat Komnas HAM Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sejak 7 Desember 2020.

Dalam peninjauan itu, pihaknya menemukan beberapa benda yang diduga sebagai bagian peristiwa tersebut. Beberapa di antaranya tujuh buah proyektil, tiga buah slongsong, bagian peluru, pecahan mobil, dan benda lain dari bagian mobil seperti baut.

Komnas HAM juga meminta keterangan terhadap sejumlah pihak, antara lain kepolisian, siber, nafis, dan petugas kepolisian yang bertugas, hingga pengurus FPI.

Komnas HAM juga mendalami bukti-bukti 9.942 video dan 137 ribu foto yang berkaitan dengan insiden tersebut. Bukti tersebut dijadikan tahap finalisasi laporan akhir Tim Penyelidik Komnas HAM sebelum mengumumkan hasil rekomendasi akhir.

Selain itu, Komnas HAM juga melakukan pengecekan terhadap barang bukti, termasuk mobil yang dipakai saat bentrok polisi-FPI tersebut terjadi. Komnas HAM juga melakukan rekonstruksi insiden bentrok tersebut di kantor mereka secara tertutup dengan menghadirkan anggota Polri.

Kasus bentrok polisi dan FPI terjadi pada Senin dini hari, 7 Desember 2020, di ruas tol Jakarta-Cikampek. Kejadian tersebut menyebabkan enam anggota FPI tewas oleh karena peluru yang ditembakkan polisi. Polisi dan FPI saling tuding terkait peristiwa itu, masing-masing saling klaim mendapat serangan terlebih dahulu.

Kasus itu pun telah diambil alih, dari yang semula ditangani Polda Metro Jaya kini dipegang Bareskrim Polri. Bareskrim juga--yang disaksikan unsur Kompolnas--telah melakukan rekonstruksi bentrokan di empat titik di kawasan Karawang, Jawa Barat.

Empat titik itu adalah depan Hotel Novotel, Jalan Internasional Karawang Barat; Jembatan Badami, Karawang; Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek; KM 51+200 Jalan Tol Jakarta Cikampek.

Polisi mendalami dugaan pelanggaran tindak pidana penyerangan dan melawan petugas. Selain itu, ada juga penyematan pasal kepemilikan senjata api ilegal.

Di sisi lain, pihak FPI tidak terima dan menginginkan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus ini. FPI sendiri telah dinyatakan bubar dan dilarang aktivitasnya oleh pemerintah lewat SKB enam menteri pada 30 Desember 2020.

Source:CNNIndonesia.com.

Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar saat memberikan keterangan kepada awak media di Polda Metro Jaya, Senin (7/12) sore. Foto: Fransikus Adryanto Pratama/JPNN

INFONUSANTARA.NET -- Pemerintah telah memutuskan ormas Front Pembela Islam (FPI) terlarang dan setiap aktivitasnya dilarang.

Bahkan, sejak 30 Desember 2020, rekening FPI sudah dibekukan oleh pemerintah. Hal ini dibenarkan oleh Aziz Yanuar yang diketahui sempat menjadi tim hukum FPI sebelum ormas itu dinyatakan terlarang.

“Iya (dibekukan sejak Rabu (30/12),” kata Aziz sebagaimana dilansir dari JPNN, Minggu (3/1).

Menurut dia, pembekukan tersebut sebagai bentuk kezaliman pemerintah.

“Itulah bukti kezaliman, organisasi dibubarkan dan uangnya diduga digarong,” tambah Aziz.

Namun, Aziz belum mau mengungkap berapa rekening mereka dibekukan dan berapa jumlah uang di dalamnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengaku belum mendapat info terkait adanya kabar pemblokiran rekening dan aset Front Pembela Islam (FPI), yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama sejumlah kementerian, lembaga, dan badan.

“Saya belum mendapat info (soal adanya pemblokiran itu),” kata Argo saat dikonfirmasi terpisah. 

(*)


Kadivhumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kanan) menunjukkan Maklumat Kapolri tentang larangan penyebaran konten FPI. (Foto: ANTARA/RENO ESNIR)

INFONUSANTARA.NET -- Maklumat yang diterbitkan oleh Kapolri Jendral Pol. Idham Aziz terkait pelarangan penyebaran atribut Front Pembela Islam (FPI) di dunia maya menuai kritik dari banyak pihak. Pasalnya, ketentuan itu dianggap melanggar konstitusi dan membatasi hak asasi manusia.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi,Muhamad Isnur menyoroti salah satu subtansi kontroversial dalam Maklumat itu adalah larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI di media sosial yang diatur dalam poin 2d.

Menurutnya, akses terhadap konten internet merupakan hak atas informasi yang dilindungi oleh UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 14 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Oleh karenanya dalam melakukan setiap tindakan pembatasan terhadap hak-hak tersebut, harus sepenuhnya tunduk pada prinsip dan kaidah pembatasan, sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945," kata Isnur.

Lebih lanjut, Isnur mengatakan Resolusi Dewan HAM 20/8 tahun 2012 turut mengatur perlindungan hak yang dimiliki setiap orang turut melekat saat mereka sedang online.

Perlindungan ini khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi yang berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang dipilih.

"Resolusi itu kemudian diperkuat dengan keluarnya Resolusi 73/27 Majelis Umum PBB, pada 2018, yang mengingatkan pentingnya penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," kata dia.

Tak berhenti sampai di situ, Executive Director SAFEnet Damar Juniarto menilai Maklumat Kapolri poin 2d sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, bukan hanya anggota FPI saja yang terkena imbasnya, melainkan implikasinya bisa akan meluas ke anggota masyarakat lainnya.

"Kalau dibaca, yang dilarang masyarakat, bukan hanya anggota FPI sehingga implikasinya meluas. Yang dilarang bisa non-anggota FPI, akademisi, media untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI," kata dia.

Bila poin 2 Maklumat Kapolri itu dilanggar, maka berlaku Poin 3 di mana akan ada tindakan dari anggota kepolisian berdasarkan peraturan atau diskresi kepolisian.

"Apakah akan dikenakan sanksi hukum Pasal berapa dari aturan hukum yang mana? Hukumannya apa ya?" cetusnya.

Damar berharap kepolisian segera menjelaskan sanksi hukum apa yang diberikan dari masing-masing poin yang dilanggar. Ia pun khawatir Maklumat itu menjadi blank check atau cek kosong yang bisa sangat luas penafsirannya.

"Dan penerapannya oleh kepolisian dan di sini akan bergesekan dengan penghormatan atas hak asasi dari warga," kata Damar.

Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid ikut mengkritik terkait Maklumat Kapolri tersebut. Ia menegaskan Maklumat itu sangat berlebihan dan potensial membatasi hak asasi yang sudah dijamin konstitusi.

Hidayat menegaskan pembatasan hak tersebut harus dilakukan melalui mekanisme Undang-undang (UU), bukan melalui Maklumat.

"Namun, yang perlu dipahami adalah pembatasan hak tersebut harus dilakukan melalui undang-undang, bukan berdasarkan Maklumat Kapolri. Apalagi hirarki aturan hukum di Indonesia tidak mengenal istilah Maklumat Kapolri," kata Hidayat.

Tak hanya itu, Hidayat mengaku khawatir Maklumat Kapolri itu bisa berdampak pada pengusutan kasus penembakan 6 orang anggota FPI oleh yang kini mendapat sorotan media. Hidayat lantas mendesak agar Kapolri merevisi subtansi pada pasal 2d Maklumatnya tersebut.

"Apalagi saat ini, sejumlah media sedang aktif memberitakan dan menginvestigasi penembakan 6 anggota FPI yang menjadi perhatian luas dari publik," kata dia.

"Karena dikhawatirkan larangan itu akan berdampak kepada pengusutan tuntas dan adil terhadap kasus yamg oleh banyak pihak disebut masuk kategori pelanggaran HAM berat tersebut," lanjut Hidayat.

Terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengklaim Maklumat Kapolri itu tak akan mengganggu kebebasan berekspresi maupun pers.

Pihaknya hanya menekankan agar masyarakat tak menyebarluaskan berita bohong atau hoaks yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Yang terpenting bahwa kita dengan dikeluarkannya maklumat ini, kita tidak membredel berkaitan konten pers tidak," kata Argo, di gedung Bareskrim, Jumat (1/1).

"Artinya bahwa poin 2d tersebut, selama tidak mengandung berita bohong, potensi gangguan Kamtibmas atau provokatif, mengadu domba atau perpecahan dan sara, itu tidak masalah," pungkasnya.

Source:CNN Indonesia



Ini Respons Terbaru Munarman FPI Atas Maklumat Kapolri Idham Azis.

INFONUSANTARA.NET -- Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman angkat bicara atas langkah kepolisian yang menerbitkan maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis bernomor Mak/1/I/2021 tertanggal 1 Januari 2021.

Munarman mengaku tidak mau memusingkan maklumat Kapolri itu. Sebab, kata dia, maklumat itu bukan sumber hukum di Indonesia.

"Sumber hukum di Indonesia adalah undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah," katanya, dilansir dari JPNN, Sabtu, 2 Januari 2021.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat terbaru tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol, serta atribut yang berhubungan dengan Front Pembela Islam.

Maklumat dikeluarkan dan ditandatangani Idham Azis pada Jumat, 1 Januari 2021 atau beberapa hari setelah Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan pemerintah melarang FPI melakukan kegiatan di Indonesia, pada Rabu, 30 Desember 2020.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan adanya maklumat terbaru dari Kapolri Jenderal Idham Azis bernomor Mak/1/I/2021 itu.

Lebih lanjut, maklumat dikeluarkan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan masyarakat pascaterbitnya surat keputusan bersama (SKB) pelarangan FPI untuk beraktivitas.

Dalam maklumat itu, Jenderal Idham Azis meminta masyarakat untuk tidak terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan FPI.

Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI.

(*)




 

Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat soal pelarangan simbol, atribut dan kegiatan FPI. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

INFONUSANTARA.NET --Komunitas Pers meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut pasal 2d dalam Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Komunitas terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Dalam keterangan tertulisnya, Komunitas Pers menyatakan Pasal 2d dalam maklumat itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi.

"Tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik," demikian dalam keterangan tertulis Komunitas Pers.

Pasal 2d Maklumat Kapolri tersebut menyatakan: "Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial".

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Lebih lanjut komunitas juga menyatakan, Pasal 2d Maklumat itu mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Ia menyebut, hak wartawan untuk mencari informasi diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi."

"Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai "pelarangan penyiaran" yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers," kata dia.

Karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara Demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 serta bertentangan dengan UU Pers, Komunitas Pers mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu.

"Menghimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers".

Dipastikan bahwa Maklumat Kapolri soal larangan menyebarluaskan konten Front Pembela Islam (FPI) tak akan menggangu kebebasan berekspresi maupun pers.

Menurut Argo, dalam larangan tersebut, pihaknya hanya menekankan agar masyarakat tak menyebarluaskan berita bohong atau hoaks yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Yang terpenting bahwa kita dengan dikeluarkannya maklumat ini, kita tidak membredel berkaitan konten pers tidak," kata Argo kepada wartawan di gedung Bareskrim, Jumat (1/1).

"Artinya bahwa poin 2 D tersebut, selama tidak mengandung berita bohong, potensi gangguan Kamtibmas atau provokatif, mengadu domba atau perpecahan dan sara, itu tidak masalah," kata dia lagi. 

Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2020 tertanggal 1 Januari 2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Salah satu poin dalam maklumat itu adalah melarang masyarakat untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

"Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial," demikian dikutip dari Pasal 2d maklumat, Jumat (1/1).

Dalam maklumat nya, Idham menyatakan apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat itu, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.

Source: CNN Indonesia

Ilustrasi drone China di Selat Malaka. (CNN Indonesia/Fajrian)

INFONUSANTARA.NET -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah khususnya TNI Angkatan Laut (AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) perkuat keamanan bawah laut Indonesia.

Hal itu dikatakannya setelah ditemukan drone pengintai yang diduga milik China yang berbentuk tabung dan memiliki banyak sensor serta transmiter jarak jauh di kedalaman laut Selat Malaka.

"Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI, hal seperti ini perlu ditangani dengan serius dengan memodernisasi peralatan kontra-surveillance," kata Azis mengutip Antara, Jumat (1/1).

Azis mengatakan keamanan bawah laut Indonesia menjadi tantangan serius yang wajib diatasi pemerintah sehingga modernisasi peralatan deteksi bawah laut perlu diperkuat.

"Tidak boleh ada drone ataupun kapal selam yang memasuki wilayah NKRI tanpa izin negara," ujarnya.

Dia mengatakan kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan sehingga sangat disesalkan jika memang drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia tanpa terdeteksi dan itu merupakan tindakan ilegal.

Azis juga meminta Kementerian Luar Negeri tegas menyampaikan nota diplomatik dengan mengirimkan surat protes kepada China.

"Kementerian Luar Negeri juga dapat melakukan kordinasi dan komunikasi dengan Panglima TNI untuk mengambil langkah apa saja dalam menyikapi permasalahan ini," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai Panglima TNI dapat mengerahkan seluruh kesatuannya untuk melakukan deteksi dini di wilayah NKRI pasca-lolosnya drone pengintai yang diduga milik asing. Menurut dia, jangan sampai drone itu sudah mengirimkan data dari beberapa hasil temuan di perairan Indonesia.

Sebelumnya, seorang nelayan Indonesia menemukan benda mirip rudal lengkap dengan kamera di dalamnya di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan saat malam Natal kemarin.

Ahli pertahanan dan keamanan Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis menduga benda tersebut adalah drone bawah laut yang dikirim China untuk memahami oseanografi dan sifat batimetri bawah laut wilayah tersebut.

Dilansir dari ABC News, Davis mengatakan insiden itu patut diwaspadai lantaran drone itu ditemukan pada rute maritim utama yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Samudera Hindia dekat daratan Australia.

Davis mengatakan ini merupakan sinyal bahwa Angkatan Laut China bersiap mengerahkan kapal selam lebih dekat ke pesisir pantai utara Australia.(antara/DAL)

Source: CNN Indonesia

 

Ilustrasi 2 WNI ditangkap karena parodi lagu Indonesia Raya. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

INFONUSANTARA.NET -- Dua warga negara Indonesia (WNI) yang masih anak-anak ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan lambang dan simbol negara lewat parodi lagu Indonesia Raya.

Kepala Divisi Humas, Irjen Pol. Argo Yuwono mengatakan dua tersangka masing-masing yakni MDF (16) yang ditangkap di Cianjur, Jawa Barat dan NJ (11) yang ditangkap di Sabah, Malaysia.

NJ ditangkap oleh Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) pada Senin (28/12). Sedangkan rekannya MDF, ditangkap Tim Penyidik dari Direktorat Siber Bareskrim Polri pada Kamis (28/12).

"Akhirnya dari PDRM berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang inisialnya NJ umurnya 11 tahun, WNI yang ada di Sabah Malaysia," kata Argo di gedung Bareskrim, Jumat (1/1).

"Ada pertemanan dengan seorang laki laki yang tadi malam diamankan atau ditangkap karena sudah tersangka kita tangkap di Cianjur oleh penyidik Siber Bareskrim, jadi inisialnya MDF ini umurnya 16 tahun jadi dua-duanya di bawah umur," imbuh Argo.

Penangkapan NJ dan MDF, bermula dari sebuah video yang ramai di media sosial berjudul "Indonesia Raya Instrumental (Parody+Lyrics Video)". Video itu diunggah pertengahan Desember lalu oleh akun YouTube MY Asean yang berlokasi di Malaysia.

Belakangan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah melaporkan penghinaan simbol negara tersebut ke Kepolisian Diraja Malaysia.

Ditsiber Bareskrim Polri kemudian menjalin komunikasi dengan PDRM untuk menyelidiki kasus tersebut. Kurang dari sepekan, PDRM kemudian mencokok NJ, pemilik akun MY Asean yang mengunggah dan menyebarkan video tersebut.

Argo menuturkan, NJ adalah WNI berusia 11 tahun yang ikut orang tuanya tinggal di Sabah, Malaysia. Orang tua NJ merupakan pekerja migran asal Indonesia yang bekerja sebagai driver di sebuah perusahaan perkebunan sawit.

"Kenapa dia ada di sana? karena NJ ini mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai TKI yaitu sebagai driver di salah satu perusahaan perkebunan di Sabah Malaysia," katanya.

Belakangan, usai penangkapan tersebut, Ditsiber Barekrim menangkap MDF, bocah kelas tiga SMP yang diketahui merupakan pembuat video tersebut dan memberikannya kepada NJ. Argo bilang, NJ dan MDF adalah teman di dunia maya.

"Intinya adalah antara NJ yg di Sabah, kemudian dengan MDF di Cianjur ini berteman dalam dunia maya sering komunikasi, marah-marah sering," katanya.

Menurut Argo, video tersebut semula dibuat dan diunggah oleh MDF atas nama NJ ke YouTube MY Asean. Selain atas nama NJ, MDF juga membuat lokasi video tersebut berada di Malaysia, merujuk lokasi tempat tinggal NJ.

NJ yang mengetahui ulah rekannya kemudian marah. Namun, alih-alih menghapus jejak video tersebut, NJ kata Argo malah mengunggah kembali video tersebut lewat akun YouTube lain, yakni My Asean, dengan huruf "Y" tidak ditulis kapital. NJ mengunggah video itu dengan menambahkan gambar babi.

"Kemudian isinya itu dia mengedit daripada isi yang sudah disebar MDF dan dia hanya menambahi ada gambar babi yang ditambahi sama NJ ini. Jadi NJ juga membuat, kemudian MDF juga membuat. Jadi sama-sama membuat mereka," katanya.

Argo belum menjelaskan secara rinci motif di balik pembuatan dan penyebarluasan video tersebut. Pihaknya saat ini masih mendalami hak tersebut kepada MDF, termasuk kepada NJ oleh PDRM.

Keduanya disangkakan pasal 4 huruf 5 ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektorinik atau ITE.

Selain itu, keduanya juga terkena pasal 64 A juncto pasal 70 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Namun, karena masih di bawah umur, Argo mengatakan, MDF akan menjalani proses hukuman sesuai UU Anak.

"Untuk yang di Cianjur sudah gelar perkara sudah tersangka dan perlakuannya UU anak. Jadi berbeda dengan yang dewasa," katanya.

Source:CNN Indonesia

 

Ilustrasi. Kemenag umumkan nama dan simbol FPI tak lagi diizinkan dipakai dalam kegiatan kemasyarakatan termasuk dakwah (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

INFONUSANTARA.NET -- Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenang) Abdul Rachman menyatakan tidak ada lagi pihak-pihak yang diizinkan untuk menggunakan nama dan atribut Front Pembela Islam (FPI) dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam urusan dakwah.

Hal itu, kata dia, merupakan konsekuensi dari pelarangan organisasi FPI yang dilakukan oleh pemerintah pada Rabu (30/12) lalu.

"Konsekuensi dari pelarangan ini jelas, bahwa tidak ada lagi pihak-pihak yang diizinkan untuk menggunakan nama dan beragam atribut FPI dalam kegiatan di tengah masyarakat. Termasuk dalam urusan dakwah, mereka juga tak diperkenankan lagi membawa-bawa nama dan simbol FPI lagi," ujar Rochman dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (1/1).

Ia menyatakan, konsekuensi legal lain dari pelarangan FPI adalah semua pihak termasuk anggota FPI harus menghormati dan menjunjung tinggi aspek hukum.

Untuk itu, Kemenag, kata dia, meminta kepada para pimpinan dan anggota eks FPI agar menaati keputusan final pemerintah itu dengan tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan baru yang justru berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.

"Kedewasaan berdemokrasi harus diutamakan dalam kerangka mewujudkan kehidupan berbangsa yang penuh kedamaian," kata dia.

Rochman juga meminta para mantan pimpinan dan anggota FPI memiliki kedewasaan cara pandang dalam memaknai kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia.

"Kemenag sangat berharap, pembubaran organisasi ini menjadi momentum eks FPI untuk tetap berkiprah bagi bangsa melalui saluran-saluran baru yang lebih baik," ucap dia.

Di sisi lain, ia mengatakan Kemenag mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kondusivitas yang telah terjalin selama ini.

Masyarakat, lanjut dia, diminta tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas atau memiliki kepentingan lain di balik pembubaran FPI.

"Kemenag juga mendorong kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi masalah ini. Jangan sampai justru membuat pernyataan yang kontraproduktif dengan upaya pemerintah yang kini terus mewujudkan situasi aman dan damai," katanya.

Pemerintah sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Kementerian dan Lembaga. SKB bernomor220-4780tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) itu ditetapkan dan mulai berlaku per Rabu (30/12).

Salah satu poin dari SKB itu adalah menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai Ormas.

Poin lainnya adalah terkait larangan dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Indonesia.

Source:CNN Indonesia

 

Ilustrasi FPI (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Pemerintah meminta masyarakat melaporkan kepada aparat penegak hukum bila melihat atribut serta aktivitas Front Pembela Islam (FPI).

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) enam petinggi negara terkait pelarangan FPI bagian memutuskan poin kelima.

"Meminta kepada warga masyarakat, (a) untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam, (b) untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam," mengutip bunyi SKB poin kelima.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Surat Keputusan Bersama pelarangan FPI ditandatangani enam petinggi negara.

Mereka adalah Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kepala BNPT Boy Rafly Amar.

Dalam SKB, pemerintah menetapkan bahwa FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas sejak tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kemendagri pada 2019.

Akan tetapi, meski seharusnya sudah bubar, pemerintah menilai FPI kerap melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. Atas dasar itu, pemerintah melarang FPI.

"Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia," mengutip poin Ketiga SKB pelarangan FPI.

Sejauh ini, FPI sudah angkat suara. Mereka berencana menggugat SKB ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). FPI juga menilai keputusan tersebut cenderung politis.

"Kalau mengenai masalah itu kami nanti akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap putusan tersebut. Jadi kalau keputusan negara, kami akan mem-PTUN kan keputusan tersebut," kata Anggota Tim Kuasa Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro sebagaimana dilansir dariCNNIndonesia.com, Rabu (30/12).

 

Sekretaris Umum FPI Munarman. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

INFONUSANTARA.NET -- Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyebut pencabutan SP3 kasus chat mesum yang menyeret Rizieq Shihab sebagai strategi penyesatan untuk mengalihkan peristiwa penembakan enam anggota Laskar FPI. Munarman juga menyebut putusan itu politis.

Munarman mengatakan, jika dilihat dari segi isu, sangat jelas hal ini merupakan strategi untuk menyesatkan agar publik melupakan isu yang tengah ditangani Komnas HAM itu.

"Dari segi isu ini disebut strategy deception, yaitu penyesatan dan pengacauan informasi agar publik melupakan isu pembantaian enam syuhada," kata Munarman melalui keterangan, Selasa (29/12).

Apalagi kata Munarman praperadilan berkaitan dengan dibukanya lagi kasus chat mesum yang melibatkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab itu juga tergolong kilat. Jelas kata dia, jika memang putusan mesti menunggu antrean kasus lain, mestinya praperadilan terkait kasus itu tak diputus langsung.

Menurutnya masih ada praperadilan yang diajukan Rizieq lebih dulu, namun belum diputuskan hingga saat ini.

"Praperadilan yang diajukan oleh Habib lebih dahulu didaftarkan dengan nomor register 150. Baru mau disidang 4 Januari 2021," kata dia.

"Sementara praperadilan yang memutuskan SP3 nomor registernya 151, didaftarkan setelahnya, tapi sudah diputus oleh PN Jaksel. Aneh bin ajaib bukan," katanya.

Dia pun menuding putusan yang dikeluarkan PN Jaksel ini bermuatan politik dan hanya mementingkan beberapa pihak saja. Apalagi ini juga diduga agar kasus yang menewaskan enam anggota Laskar FPI tak terungkap dengan tuntas hingga ke para perencananya.

"HRS, terus mengamanatkan kepada seluruh umat islam agar tidak berhenti menuntut dibongkarnya otak perencana dibalik pembantaian enam syuhada," kata dia.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizieq Shihab, Selasa (29/12).

Putusan perkara nomor 151/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel itu menyatakan bahwa penyidikan kasus dugaan chat mesum Rizieq dilanjutkan.

"Alhamdulillah, masih ada keadilan untuk kita. Pasca putusan praperadilan ini kita minta semua pihak melaksanakan putusan tersebut, khususnya Polda Metro Jaya. Biar semuanya jelas," kata kuasa hukum pemohon, Aby Febriyanto Dunggio, melalui keterangan tertulis.

Suorce:CNN Indonesia


 

Majelis Hakim PN Jaksel mencabut SP3 penyidikan dugaan chat mesum Rizieq Shihab, kasusnya kini bisa dilanjutkan kepolisian. Foto: AP/Achmad Ibrahim

INFONUSANTARA.NET -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizieq Shihab, Selasa (29/12).

Putusan perkara nomor 151/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel itu menyatakan bahwa penyidikan kasus dugaan chat mesum Rizieq dilanjutkan.

"Alhamdulillah, masih ada keadilan untuk kita. Pasca putusan praperadilan ini kita minta semua pihak melaksanakan putusan tersebut, khususnya Polda Metro Jaya. Biar semuanya jelas," kata kuasa hukum pemohon, Aby Febriyanto Dunggio, melalui keterangan tertulis.

Menurut Aby, kepolisian harus membuka kembali penyidikan kasus dugaan chat mesum tersebut hingga tuntas agar tidak ada lagi simpang siur informasi antara benar atau tidaknya chat tersebut.

"Iya agar semua jelas dan tidak ada lagi prasangka bahwa ini setting-an untuk memojokkan ulama atau kriminalisasi, dan kepercayaan publik terhadap Polri tercipta kembali," ujarnya.

Belum jelas siapa pihak yang mengajukan praperadilan atas SP3 tersebut. 

Sebelumnya, Rizieq mengklaim telah mendapatkan SP3 atas dugaan chat pornografi antara dirinya dengan Firza Husein.

Laporan kasus yang menjerat Rizieq itu bermula dari cuplikan layar (screenshot) percakapan bermuatan pornografi diduga antara Rizieq dan Firza pada Januari 2017. Setelah itu, pengusutan percakapan antara Rizieq dan Firza yang beredar lewat situs baladacintarizieq.com itu pun dilakukan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terbit Februari 2017.

Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan dengan memanggil Rizieq sebagai saksi. Pemeriksaan dijadwalkan pada 25 April 2017, namun ditunda karena Rizieq Shihab tidak hadir dengan alasan beribadah umrah ke tanah suci di Mekkah, Arab Saudi.

Polisi kemudian melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap Rizieq pada 8 Mei 2017 untuk pemeriksaan pada lusanya. Lagi-lagi, Rizieq tidak memenuhi panggilan tersebut karena tidak berada di Indonesia.

Penetapan tersangka untuk Rizieq kemudian diumumkan pada 29 Mei 2017. Saat penetapan status tersebut, Rizieq masih berada di Arab Saudi. Rizieq pun diketahui tidak pernah memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa.

Source:CNN Indonesia.



Haikal Hassan akan melaporkan balik pihak yang melaporkan dirinya ke polisi terkait mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW (CNN Indonesia)

INFONUSANTARA.NET -- Haikal Hassan berencana melaporkan balik Husin Shihab ke kepolisian. Kuasa Hukum Haikal, Tonin Tachta Singarimbun mengatakan pihaknya melihat ada perubahan barang bukti yang dilakukan Husin Shihab saat melaporkan Haikal Hassan.

Husin sendiri merupakan orang yang melaporkan Haikal ke Polda Metro Jaya atas dugaan menyebarkan berita bohong dan penodaan agama terkait mimpi bertemu Nabi Muhammad

"Kami akan lapor balik dengan pasal 35 (UU ITE) 12 tahun dengan denda 12 miliar," kata Kuasa Hukum Haikal, Tonin Tachta Singarimbun di Polda Metro Jaya, Senin (28/12).

Pasal 35 UU ITE berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Menurut Tonin, Husin sebagai pelapor telah merubah barang bukti."Karena UU ITE menyatakan barangsiapa merubah barang bukti berupa elektronik itu kena. Karena dirubah sama dia. Karena full-nya (video) bukan seperti itu," kata dia.

Tonin juga menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh Husin itu prematur, sebab, belum ada peraturan yang menyatakan bahwa bermimpi bertemu Rasul bisa dipidana.

"Belum ada UU yang menyatakan siapa yang bermimpi dengan Rasulullah kena pidana, enggak ada hoaks-nya. Kecuali ada ketentuan dari Kementerian Agama, kan tidak ada," kata dia.

Sebelumnya, Haikal Hassan dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Pihak yang melaporkan adalah Husin Shihab.

Laporan diproses dengan nomor LP/7433/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 14 Desember 2020. Sedangkan pihak terlapor adalah pemilik akun Twitter @wattisoemarsono dan Haikal Hassan.

Haikal diduga melakukan penyebaran berita bohong dan penodaan agama yang menyebabkan keonaran dan rasa kebencian Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 156 huruf a KUHP dan atau Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Hari ini, Haikal telah mendatangi Ditreskrimsus untuk klarifikasi laporan itu. Ia dicecar 20 lebih pertanyaan oleh penyidik.

Source:CNN Indonesia

Razia narkoba dan tes urine tempat hiburan malam dan karaoke di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

INFONUSANTARA.NET -- Menjalang tahun baru 2021,Tim gabungan Satuan Reserse Narkotika Polres Dharmasraya dan Petugas Dinas Kesehatan Pemkab Dharmasraya,melakukan razia narkoba dan tes urine di tempat hiburan malam karoke tanpa izin yang berada di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, pada Sabtu malam Minggu dini hari (27/12).

Dalam kegiatan tersebut di lakukan pemerikasan dan tes urine kepada pengunjung dan pemandu lagu karoke tersebut.yang dipimpin lansung oleh Kasat Narkoba Iptu Rajulan Harahap SH.

Kapolres Dharmasraya AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah SIK MT melalui Kasat Narkoba Iptu Rajulan Harahap SH.yang di temui awak media setelah melakukan Razia narkoba dan tes urine mengatakan, kami dari Tim gabungan Satuan Reserse Narkotika Polres Dharmasraya dan Petugas Dinas Kesehatan Pemkab Dharmasraya,melakukan razia narkoba dan tes urine di tempat hiburan malam karoke tanpa izin yang berada di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

"Tujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku narkoba menjelang tahun baru 2021 ini," ujar Kasat Narkoba Iptu Rajulan Harahap.

Ada berapa lokasi tempat hiburan malam yang di lakukan razia narkoba dan tes urine yang berada di Kecamatan Pulau Punjung ini,di antaranya di jalan lintas sumatera kilometer 9 Nagari Gunung Selasi Kecamatan Pulau Punjung ini.

Diduga kerena bocor informasi tentang adanya razia narkoba dan tes urine ini,berapa tempat hiburan karoke tanpa izin,kami temukan dalam keadaan tutup.

Dalam kegiatan razia narkoba dan tes urine ini,satu persatu pengunjung dan pemandu lagu yang berada di tempat tersebut kami periksa dan di lakukan tes urine di tempat.

Dari hasil yang di lakukan dalam tes urine tersebut tidak ditemukan narkoba dan hasilnya semuanya pengunjung dan pemandu lagu dinyatakan negatif. 

"Kami menghimbau kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Dharmasraya,apa bila ada seorang yang mengetahui pemakai atau pengedar narkotika dalam jenis apa pun, segera melapor ke pihak kepolisian terdekat,dan menjauh lah dengan narkoba karena akan merusak kita untuk masa yang akan datang, atau kami tindak secara tegas,'' ucap  Kasat Narkoba Iptu Rajulan Harahap,SH. (***)

 


INFONUSANTARA.NET -- Seorang oknum guru honorer yang mengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Sijunjung, diduga melakukan pencabulan anak di bawah umur diamankan Tim Opsnal Satreskrim Polres Sijunjung. Tersangka pelaku ditangkap di daerah di Jorong Koto Panjang Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat Sabtu (26/12) dipimpin Kasat Reskrim Polres Sijunjung AKP Abdul Kadir Jaelani,S.IK,

Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masarayakat dengan Laporan Polisi No : LP/ 156 / XII /2020/SPKT- Res Sjj, tanggal 24 Desember 2020 tentang persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Kapolres Sijunjung AKBP Andry Kurniawan, S.IK, MHum, melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Kadir Jailani, S.IK,yang dihubungi awak media melahui whatsapp, Sabtu malam (26/12) mengatakan, membenarkan kasus ini.

Disebutkan, pelaku berinisal HT umur 25 tahun. Pekerjaran Guru Honorer di salah satu sekolah di Kabupaten Sijunjung. Kronologisnya, setelah kami menerima laporan, anggota Opsnal Satreskrim Polres Sijunjung langsung melakukan penyelidikan. Kemudian anggota kami melakukan pengintaian terhadap pelaku yang menurut informasi ia berada di Jorong Koto Panjang.

Informasi ini, kemudian dikoordinasikan dengan Unit Reskrim Polsek IV Nagari dan Bhabhinkamtibmas guna melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kini pelaku sudah diamankan di Polres Sijunjung.

Tersangka pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang--undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dengan ancaman hukuman Minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara.

"Untuk sementara, hanya satu korban yang diakui pelaku," tambah Kasat Reskrim Polres Sijunjung AKP AKP Abdul Kadir Jaelani,S.IK (MsEx)

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.