Kapal Survei China Menyusup di Selat Sunda, PKS Desak Menkopolhukam dan Menhan Bertindak Tegas

Kapal Coast Guard China-5202 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

INFONUSANTARA.NET -- Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla, Rabu (13/1) malam mendeteksi objek mencurigakan di perairan Selat Sunda. Objek tersebut kemudian diidentifikasi sebagai research vessel Xiang Yang Hong 03 bendera China.

Kapal tersebut mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak tiga kali saat melintasi Laut Natuna Utara, Laut Natuna Selatan, dan Selat Karimata.

Tindakan Bakamla hendak mencegat saat itu. Namun, pemeriksaan terhadap kapal asing itu gagal dilakukan akibat cuaca buruk.

Menyikapi kejadian itu Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengkritisi pengamanan laut Indonesia. 

Upaya pencegatan kapal survei milik China di perairan Selat Sunda, Sukamta mengatakan kejadian seperti ini terus berulang termasuk beberapa kali ditemukan penyusupan seaglider asing oleh nelayan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pemerintah tidak serius menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

"Untung ada banyak kapal yang sedang terlibat pencarian korban jatuhnya pesawat SJ 182, sehingga ada yang melihat pergerakan kapal survei China dan melaporkan ke Bakamla," kata Sukamata dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/1).

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pihak manapun yang mencoba menyelundup ke wilayah Indonesia. Bahkan, ia meminta pemerintah mengambil langkah menenggelamkan kapal asing, seperti yang dulu sempat digaungkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan!" ujarnya.

Sukamta turut mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan kapal survei China yang mematikan sistem lacak otomatisnya tersebut.

"Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima," jelas Sukamta.

"Pihak Bakamla mestinya mencegat dan menahan pihak kapal untuk diinterogasi," imbuhnya.

Ia menambahkan, proses interogasi penting dilakukan, lantaran bisa saja kapal asing tersebut saat mematikan sistem lacak otomatisnya melakukan kegiatan mata-mata atau tindak kejahatan lainnya seperti penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia.

Sukamta juga berharap pemerintah segera membenahi sistem keamanan laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki armada laut terkuat di dunia.

"Cita-citanya harus seperti itu, punya kekuatan dan teknologi yang tangguh untuk menjaga kedaulatan laut kita. Kalau masih lemah seperti saat ini akan mudah disusupi bahkan eksploitasi sumber daya laut kita oleh pihak asing. Saya berharap pembenahan soal ini jadi prioritas pemerintah," ujarnya.(CNN Indonesia/Info)