November 2020

 

Presiden Joko Widodo buka suara terkait pembantaian empat orang di Sigi, Sulawesi Tengah.( Dok:BiroSetpres)

INFONUSANTARA.NET -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutuk keras pembantaian empat orang yang terjadi di Desa Lembontongoa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (27/11).

Jokowi menyebut pembantaian itu bertujuan untuk memprovokasi dan menyebarkan teror di tengah masyarakat. Ia menilai ada upaya merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya mengutuk keras tindakan di luar batas kemanusiaan yang tidak beradab yang sebabkan 4 orang meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang terjadi di Sigi," kata Jokowi dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/11).

Jokowi juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Ia memastikan pemerintah akan memberi santunan kepada para keluarga korban

Mantan Wali Kota Solo itu memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. Ia juga menugaskan TNI-Polri untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Tidak ada tempat di Tanah Air bagi terorisme," ucap Jokowi.

Sebelumnya, empat orang dibantai di Desa Lembontongoa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (27/11). Polisi menduga kelompok jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso pimpinan Ali Kalora sebagai pelaku.

Sejumlah rumah juga dirusak dalam kejadian itu. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyebut salah satu rumah di antaranya difungsikan sebagai tempat ibadah.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Satuan Tugas TNI-Polri Operasi Tinombala telah mengepung lokasi yang dicurigai terkait dengan pelaku teror di Desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (27/11). Menurut Mahfud MD aksi terorisme ini murni dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

"Tadi Tim Tinombala sudah menyampaikan tahap-tahap yang dilakukan untuk mengejar pelaku dan melakukan isolasi dan pengepungan terhadap tempat yang dicurigai ada kaitan dengan para pelaku," ujarnya.

Sumber:CNN Indonesia


MENTAWAI,infonusantara.net - Jelang pelaksanaan pilkada 2020 dan menghadapi hari libur natal dan tahun baru (Nataru), Satpol PP Mentawai tingkatkan pengawasan protokol kesehatan di wilayah kabupaten mentawai.

"Selama pelaksanaan pemilu, bagi masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan akan kita bubarkan" tegas Kepala Dinas Saptop PP dan Damkar Mentawai, Dul Sumarno pada konfrensi pers di Aula Sekretariat Umum Daerah, Senin (30/11/2020).

Dengan penerapan serta sosialisasi yang dilakukan dan di bantu melalui KPU mentawai dapat saling mengingatkan, agar tidak terjadi penambahan kasus covid-19 selama pemilu berlangsung.

Menurutnya pilkada 9 Desember 2020 mendatang pemilihan dilakukan didaerah masing-masing berkemungkinan tidak begitu banyak yang melakukan perjalanan menuju mentawai, tuturnya.

"Meski demkian, kita tetap mewaspadai pelaku perjalanan yang akan masuk kementawai walaupun tidak terlalu signifikan  yang pastinya dilakukan deteksi dini" sebut Dul Sumarno.

Terkait penegakan protokol kesehatan jelang pilkada di wilayah kecamatan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan satgas tiap-tiap kecamatan, secara umum sudah di laksanakan, namun belum begitu maksimal, tuturnya.

Jadi, untuk memaksimalkan penegakan dispilin prokes di setiap wilayah kembali kepada setiap satgas kecamatan untuk meningkatkan kembali pengawasan terhadap pelaku perjalanan serta kepada masyarakat setempat, ujarnya lagi

"Kalau di tingkat kabupaten, sebut Dul Sumarno kita sudah melakukan penertiban seperti pemberian sanksi sosial dan sanksi adminitrasi, seharusnya di kecamatan juga melakukan demkian, ucapnya.

Sementara untuk pelaksanaan penegakan dispilin hanya tinggal tiga minggu terakhir di bulan Desember dan sambil menunggu tim gabungan dari Provinsi Sumbar.

Dia menyebut, penegakan hukum AKB di wilayah mentawai pemberlakuan sanksi sosial kepada pelanggar prokes tercatat sebanyak 95 orang dengan melakukan kerja sosial yaitu goro selama satu jam lebih, sedangkan yang memilih sanksi adminitrasi atau membayar denda sebesar 100 ribu lebih kurang sebanyak 15 orang.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, termasuk cek poin di pelabuhan juga untuk tidak melakukan antrian panjang guna mengantisipasi kerumunan, ujarnya.

Mengantisipasi antrian tidak panjang saat pemeriksaan surat keterangan di pelabuhan, bagi pelaku perjalanan di minta menyerahkan fhoto copy hasil swab dan bagi yang tidak memiliki surat keretangan tentu harus didata dan wajib melakukan swab test di fasilitas kesehatan di pelabuhan, terangnya.

"Untuk kedepan kita akan melakukan penegakan disiplin dua kali dalam seminggu sampai masuk minggu ketiga di bulan desember sambil menunggu tim gabungan dari provinsi Sumbar, kalau cek poin dipelabuhan sampai akhir Desember masih di laksanakan, tutupnya.



Editor : Heri Suprianto

MENTAWAI,infonusantara.net - Turuk sikerei merupakan salah satu tarian khas mentawai yang biasanya dilakukan ketika ada kunjungan orang yang di hormati datang ke daerah mentawai.

Kunjungan Calon Wakil Gubernur Sumbar (Cawagub) Genius Umar ke mentawai di pelabuhan beliau di sambut dengan tarian turuk sikerei didampingi partai Nasdem, Perindo, Berkarya dan tim relawan lainnya, Senin (30/11/2020).

Dalam agenda kunjungan Genius Umar kementawai lakukan pertemuan dengan masyarakat tuapejat km.0 Desa Tuapejat di lanjutkan ke SP.2, Desa Goiso'oinan serta mengunjungi beberapa UMKM yang ada di wilayah sipora utara.

Pada kesempatan itu rombongan juga menyempatkan waktu melihat pembangunan pariwisata di home stay Dusun Mapaddegat, kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Genius Umar menyampaikan beberapa program visi dan misi sebagai Paslon FaGe pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dan meminta doa dan dukungan kepada maayarakat kepulauan mentawai.

Menuju Sumbar Religius, Sejahtera dan Bermartabat, Nan Jujur nan merakyat ada 8 poin Misi Paslon FaGe yang disamapaikan kepada masyarakat mentawai

1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menjadikan Sumatera Barat sebagai mercusuar pengembangan ilmu pengetahuan dan pusat pendidikan bergengsi di Indonesia. 

2.Mengembangkan peradaban berdasarkan nilai-nilai adat dan agama. 

3.Mensejahterakan masyarakat berbasis pengembangan pariwisata, yang terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. 

4.Menciptakan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum, guna mendukung penanaman modal. 

5.Mereformasi birokrasi demi membangun pemerintahan yang melayani dan memberi jalan keluar terhadap masalah serta kebutuhan masyarakat. 

6.Meningkatkan mutu daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

7.Membangun ekosistem kreatifitas digital bagi pengembangon talenta kreatif di Sumbar. 

8.Pengembangan pertanian unggul yang berorientasi pada pemberdayaan sosial ekonomi dan ekologi




Editor : Heri Suprianto

PadangPanjang,infonusantara.net - Reses Caturwulan III tahun 2021 yang dilaksanakan anggota DPRD Padang Panjang, Hendra Saputra, SH di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, mendapat antusiasme warga, Senin (30/11/2020).

Dalam kegiatan reses itu berbagai aspirasi dilayangkan kepada Hendra Saputra, untuk diperjuangkan ke pemerintah kota dalam rangka memenuih kebutuhan dan permintaan masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu permintaan, disampaikan Ketua RT XII, Remon Zamora itu agar diperjuangkan pembuatan riol yang melingkar di RT-nya. Pasalnya ketika hujan turun, menggenangi jalan setapak yang mengganggu kenyamanan warga. Di samping itu, juga ada permintaan dari warga agar dilakukan pengedaman di pemukiman yang berada di kawasan RT III dan XI.  

Menanggapi ini, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menjelaskan, lantaran saat ini pandemi Covid-19 sedang melanda, anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dewan dialihkan penggunaannya untuk penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19 itu. 

"Yang jelas saya selaku wakil rakyat, aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan dewan dan selanjutkan direkomendasikan ke Pemko" kata Hendra Saputra

Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD di setiap tiga bulan untuk turun ke daerah pemilihan, bertemu konstituen guna menjaring informasi. Oleh karenanya,  apa yang menjadi aspirasi masyarakat, sudah menjadi tugas kami untuk mengawalnya ke pemerintah daerah,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pertanyaan warga yang mempertanyakan belum cairnya dana DID UMKM yang pendataannya sudah dilakukan sejak dua bulan lalu, Hendra dengan gamblang memberikan jawaban, Bahwa dana tersebut akan cair awal bulan Desember, karena saat ini dana BPUM juga akan dicairkan. 

“Agar tidak terjadi penerimaan ganda, makanya dana DID UMKM yang terakhir dibagikan. Semuanya itu dilakukan semata-mata agar bantuan tersebut menyeluruh dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. 




Pewarta : Lala/kmf

Editor : Heri Suprianto

MENTAWAI,infonusantara.net - Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) hanya tinggal menghitung hari yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Dengan agenda kunjungan kementawai calon Wakil Gubernur Sumbar, Genius Umar, Ketua DPD Nasdem Mentawai akan targetkan perolehan suara capai 40 persen.

"Kita tidak muluk-muluk, lebih pun dari target 40 persen perolehan suara di mentawai lebih bagus" kata Ketua Nasdem Mentawai Nikanor Saguruk saat kunjungan Cawagub Genius Umar di Tuapejat, Senin (30/11/2020).

Dia menyebut, paslon FaGe ini tidak di ragukan lagi sepak terjangnya, dimana Irjen.Pol.Purn Fakhrizal ini sudah dua kali menjabat Kapolda tentu kinerja beliau sudah terukur dan terakhir mempimpin Polda Sumbar selama tiga tahun dan sekarang beliau di minta masyarakat Sumbar untuk memimpin Sumbar.

Sementara Cawagub Genius Umar ini merupakan Wali Kota Pariaman yang sudah masuk dua periode dan sisa jabatan sekitar tiga tahun lagi, namun saat ini beliau mengambil cuti untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Terkait dengan dukungan partai terhadap paslon FaGe khusus di mentawai, kata Nikanor tim dari partai mulai kader hingga para relawan sudah berjalan mengitari kepulauan mentawai yang memiliki geografis yang cukup ekstrim ini untuk menjemput dukungan dari masyarakat mentawai berjulukan bumi sikerei itu.

Kunjungan Cawagub Genius kali ini di mentawai, beliau bersilahturahmi bersama masyarakat tuapejat, SP.2 hingga ke Desa Goiso'oinan dalam rangka menyampaikan visi dan misi sebagai paslon FaGe maju pilkada Sumbar.

"Kita sangat mengharapkan dukungan masyarakat kepukauan mentawai dalam mewujudkan perubahan di Sumatera Barat khususnya di mentawai nantinya" sebut Nikanor.

Soal Visi dan Misi Paslon FaGe menurut Nikanor sederhana, namun memberikan dampak kepada masyarakat, dimana program yang diusung ini sudah dijalankan di kota pariaman seperti satu rumah satu sarjana bagi warga kurang mampu  membangun SDM yang mumpuni.

Program ini akan di jalankan di 19 kota/kabupaten di sumbar, kalau di beri amanah, namun tak terlepas dari dukungan masyarakat Sumbar khususnya masyarakat mentawai, terangnya.

Selain itu meningkatkan UMKM yang ada dimentawai sesuai permintaan masyarakat, namun dalam hal ini juga masuk dalam program Paslon FaGe untuk memajukan usaha-usahan kecil dan menegah di mentawai.

Kalau soal pariwisata di mentawai sangat perlu di kembangkan, karena wisata mentawai tak kalah dengan wisata lainnya serta juga unik, namun di butuhkan pengelolaan yang baik, sehingga mendatangkan PAD besar bagi pemkab mentawai.

"Pariwisata juga salah satu misi paslon FaGe, bagaimana wisata mentawai ini menjadi salah satu prioritas Provinsi Sumbar" sebutnya.



Editor : Heri Suprianto


 

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang Surya Jufri menyampaikan Penolakan terhadap APBD TA 2021
INFONUSANTARA.NET -- Fraksi Demokrat menolak dengan tegas Ranperda APBD tahun 2021sebelum disetujui bersama menjadi Perda Kota Padang melalui paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi- fraksi DPRD Kota Padang yang dilaksanakan,Senin (30/11/2020) di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang Jalan Sawahan Timur No.50 Kota Padang.

Ketua Fraksi Demokrat Surya Jufri menyatakan saat keputusan diambil jumlah kehadiran anggota banggar tidak mencukupi, sehingga Fraksi Demokrat menolak dengan tegas ranperda yang akan disahkan menjadi Perda APBD TA 2021 tersebut.

“Kita tidak tahu kapan Covid-19 ini berakhir. Pembahasan APBD harus melibatkan tim ahli yang benar-benar mengerti tentang persoalan ini. Alhasil, pembahasan APBD harus tajam sehingga bisa mengakomodir seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sebuah kota,” ucapnya usai paripurna ada awak media.

Lebih lanjut,  Surya Jufri menjelaskan juga Pemko Padang tidak bisa memberikan gambaran tentang kebutuhan apa yang diutamakan saat pademi Covid-19 belum dapat teratasi dengan baik.

“Ini telah menjadi budaya dari sebuah pembahasan APBD. Pemerintah tidak bisa memberikan gambaran tentang kebutuhan apa saja yang paling utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Surya Jufri menyoroti masih banyak infrastruktur di Kota Padang yang perlu penanganan dan perbaikan cepat.

Kita lihat saja, Kota Padang membutuhkan perbaikan drainase. Ini yang sangat urgen pada saat ini. Kalo tidak, banjir akan selalu menghantui Kota Padang. 

Pemerintah Kota hanya memperbaiki drainase hanya di sebuah kecamatan saja. Lihat kecamatan lain, mereka juga butuh perbaikan drainase. Jika tidak, mereka akan selalu menjadi wilayah tumbal banjir di Kota Padang,” tambahnya.

 Surya Jufri juga menjelaskan ada tiga faktor yang harus dilakukan oleh Pemko Padang, seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan indeks kerja pemerintah.

“Sejauhmana masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemko Padang. Kita harapkan tiga indikator ini harus dilakukan pemerintah. Action,” tutupnya.(inf)

RS UMMI Bogor (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) meninggalkan Rumah Sakit (RS) Ummi, Bogor tanpa sepengetahuan manajemen RS pada Sabtu (28/11) malam.

Diduga, HRS pergi meninggalkan RS lewat pintu belakang RS. Hal tersebut diketahui usai ada laporan dari pihak RS Ummi.

"Hasil koordinasi dan komunikasi dengan Security RS Ummi, yang bersangkutan meninggalkan RS Ummi melalui pintu belakang sekitar pukul 21.45 WIB, diduga melalui gudang obat," ujar Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Hendri Fiuser saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (29/11).

Kabid Humas Polda Jawa Barat (Jabar), Kombes Pol Erdi A Chaniago pun membenarkan kabar jika HRS meninggalkan RS Ummi pada Sabtu malam.

"Kami sedang dalami ini. Petugas dari Polresta Bogor sudah datang ke RS dan melakukan penyelidikan," ujar Erdi kepada wartawan di Bandung, Minggu (29/11).

Sementara itu, pihak RS Ummi menyatakan tidak bertanggungjawab bila terjadi sesuatu terhadap HRS.

"RS Ummi tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu pada pasien yang memaksa pulang. Oleh karenanya, pasien bersedia menandatangani dokumen bahwa kepulangan sepenuhnya atas kemauan pasien dan keluarga," jelas Direktur Utama RS Ummi, Andi Tata dalam keterangannya, Minggu (29/11).

Dia mengatakan, RS Ummi telah meminta kepada Habib Rizieq dan keluarganya menunggu hasil pemeriksaan terlebih dahulu.

"Pasien dan keluarga pada Sabtu (28/11) malam menginformasikan ke pihak rumah sakit untuk meminta pulang atas permintaan sendiri. Pihak RS mengedukasi mengenai pemeriksaan yang belum ada hasil, tapi keluarga tetap memilih opsi untuk pulang," paparnya.

Andi pun menyatakan, kejadian tersebut merupakan pulang atas permintaan sendiri, bukan RS yang memulangkan.

Terpisah, pihak FPI membantah kabar bahwa HRS kabur usai sempat dirawat di RS Ummi, Bogor.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI, Azis Yanuar. Ia menyebut kabar HRS kabur dari RS Ummi tidak benar.

"Tidak benar (kabur dari RS). Beliau pulang karena sudah sehat," kata Azis saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (29/11).

Azis juga menjawab kabar yang menyebutkan HRS tidak kooperatif karena tidak memberitahukan hasil swab test usai keluar dari RS UMMI.

Menurutnya, hasil swab test merupakan privasi pasien. Itulah alasannya kenapa, saat Habib Rizieq keluar dari RS tidak memberikan informasi terkait swab test Covid-19.

"Hasil swab itu privasi beliau. Sekarang Alhamdulillah sehat," pungkasnya, seperti dilansir dari Akuratnews.com.

Ilustrasi (Dok: Istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab disebut-sebut kabur dari perawatan di RS Ummi, Kota Bogor, Jawa Barat diperkirakan kabur dari rumah sakit sekitar pukul 20.50 WIB.

Menurut informasi yang beredar, Habib Rizieq kabur dari RS Ummi Bogor pada Sabtu (28/11/2020).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Habib Rizieq dan sang istri menjalani perawatan di RS Ummi Kota Bogor. Sudah beberapa hari Habib Rizieq dirawat di rumah sakit tersebut.

Informasi keberadaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) di rumah sakit di wilayah Kota Bogor beredar pada Kamis (26/11/2020) lalu.

Beredar juga kabar Habib Rizieq telah melakukan swab test secara diam-diam. Kini justru muncul kabar baru yang mengatakan bahwa Habib Rizieq kabur dari rumah sakit.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pun angkat bicara terkait kabar kaburnya Habib Rizieq.

Bima Arya Sugiarto membenarkan Habib Rizieq Shihab kabur. "Iya betul," ujar Bima Arya, Minggu (29/11/2020).

Bima Arya yang mendapat informasi dari pihak rumah sakit, pemimpin FPI itu dirawat karena kelelahan.

Kemudian beredar informasi Habib Rizieq melakukan swab test dengan dokter pribadi tanpa diketahui pihak rumah sakit dan Satgas Covid-19 Kota Bogor.

Sementara itu terkait kaburnya Habib Rizieq, pihak RS Ummi ,Direktur Utama RS Ummi, Andi Tatat dan Direktur Umum Najamudin belum bisa dikonfirmasi.

Secara terpisah, Kapolres Bogor Kota, Kombes Pol Hendri Fiuser mengatakan, Habib Rizieq kabur lewat pintu belakang rumah sakit pada pukul 20.50 WIB tadi malam.

Untuk lebih jelasnya Kombes Pol Hendri Fiuser mempersilahkan TribunnewsBogor menanyakan ke RS Ummi dan Satgas Covid.

Hasil Swab

Habib Rizieq Shihab sebelumnya menyampaikan surat kepada Ketua Satgas Covid-19 Bima Arya Sugiarto terkait hasil pemeriksaan swab test.

Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas Covid-19 Kota Bogor Agustian Syach menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan surat keberatan hasil swab Rizieq Shihab dipublikasi.

Agus menegaskan bahwa selama menjalankan tugasnya Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor tidak pernah mempublikasi data pasien

"Kami tekankan sekali lagi kami dari Satgas Covid-19 Kota Bogor tidak pernah mempublis data pasien jadi untuk semua, kami tidak pernah mempublis data pasien," ujarnya di Balaikota Bogor, Sabtu (28/11/2020)

Kami sangat menghargai privasi pasien kami tidak pernah mempublikasi data pasien tapi kami meminta sinergi dan kolaborasi untuk mencatat dan mengetahui untuk mengambil langkah yang tepat untuk selanjutnya.

Agustian Syach memastikan bahwa kepentingan Satgas Covid-19 adalah untuk bersinergi dan berkordinasi dalam penanganan Covid-19 untuk mengambil langkah yang tepat selanjutnya. Terlebih saat ini pasien terindikasi berstatus ODP dari klaster Petamburan.

Untuk itu Ia pun meminta kepada pihak rumah sakit untuk bersinergi dan berkolaborasi.Karena kata Agustian Syach yang berkewajiban melaporkan adalah pihak rumah sakit.

"Karena ada kewajiban rumah sakit untuk melaporkan setiap pasien pasien yang dirawat dirumah sakitnya yang telah melakukan swab test, jadi sampai saat ini pihak rumah sakit belum ada respon apapun," katanya.

Karena hasil swab menjadi penting untuk Satgas Covid-19 Kota Bogor mengambil langkah untuk penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Dikutip dari TribunnewsBogor.com.




Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud M. (Dok. Humas Polhukam)


INFONUSANTARA.NET -- Menteri Koordinator Politik HAM Mahfud MD menyatakan pihaknya menyesalkan tindakan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab karena menolak penelusuran kontak atau tracing terkait pasien Covid-19.

"Kami sangat menyesalkan sikap saudara Rizieq Shihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien covid-19," ujarnya dikutip dari Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Minggu (29/11).

Mahfud mengatakan seluruh masyarakat, siapapun itu, harus kooperatif dalam penanganan covid-19. Termasuk bersedia mengikuti tahapan testing, tracing dan treatment (3T).

Mahfud menegaskan hasil pelaksanaan 3T bukan dilakukan untuk disebarluaskan ke publik. Namun dipakai oleh petugas kesehatan untuk mengakses informasi, data dan kontak erat pasien jika terkonfirmasi positif.

"Data tersebut tidak untuk disebarkan kepada publik, melainkan hanya untuk kepentingan kasus," tegasnya.

Dalam masa pandemi ini, lanjutnya, upaya menerapkan 3T maupun 3M (memakai masker, menjaga cara dan mencuci tangan) berlaku untuk seluruh masyarakat dan tidak dilakukan secara diskriminatif.

Untuk itu ia meminta setiap masyarakat mematuhi protokol kesehatan, termasuk secara sukarela menjalani tes covid-19, ditelusuri kontaknya dan diisolasi jika terbukti positif.

"Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat," tambah Mahfud.

Sebelumnya Kapolresta Kota Bogor Kombes Kombes Pol Hendri Fiuser melaporkan Rizieq pulang dari Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu (28/11) malam. Ia dikatakan keluar melalui pintu belakang.

Sedangkan Ketua DPP FPI Slamet Maarif mengklaim sudah diperbolehkan pulang oleh pihak dokter. Namun ia tidak menjelaskan dimana keberadaan Rizieq sekarang.

Hingga saat ini pihak Rizieq pun enggan mempublikasikan hasil pemeriksaan medisnya kepada publik maupun Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Bogor. Hal ini berbuntut pelaporan terhadap RS Ummi ke polisi.

Sumber:CNN Indonesia

Demo berakhir ricuh terjadi di Prancis. (Foto: AP/Francois Mori)

INFONUSANTARA.NET -- Puluhan ribu masyarakat menggelar aksi demonstrasi di seluruh Prancis, Sabtu (28/11), pasca pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan yang bakal membatasi pengambilan gambar petugas polisi. Di sejumlah lokasi demo berakhir ricuh antara pedemo dan polisi.

Jika RUU tersebut disahkan, setiap orang yang mempublikasikan foto atau video petugas polisi yang sedang bertugas dengan maksud merusak integritas fisik atau psikologis aparat bisa dijerat hukum hingga satu tahun penjara dan denda 45 ribu euro.

Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan kelompok kebebasan sipil, jurnalis dan korban pelecehan oleh aparat kepolisian. Mereka menilai beleid tersebut bakal menghalangi kebebasan pers dan memungkinkan kekebalan hukum terhadap aparat.

Dalam unjuk rasa, demonstran menuntut balik tanggung jawab aparat kepolisian yang berulang kali menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang gaduh dalam aksi protes beberapa tahun belakangan.

Demonstran yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa, aktivis sayap kiri, kelompok pembela hak migran dan warga lainnya itu menilai sikap polisi dalam menindak demonstrasi mengeras beberapa tahun terakhir. Khususnya sejak gerakan protes rompi kuning muncul 2018 lalu.

Kerusuhan pada demonstrasi yang dipicu oleh kesulitan ekonomi itu awalnya dimulai saat pengunjuk rasa melempari polisi dengan batu. Langkah ini dibalas polisi dengan tembakan gas air mata.

Buntut terjadi bentrokan antara aparat dan pengunjuk rasa. Insiden ini berujung pada pembakaran bagian depan bank sentral Prancis dan barikade polisi oleh pengunjuk rasa.

"Kami harus memperluas debat. Dan dengan melakukan itu, kami mengatakan bahwa jika tidak ada kekerasan polisi, kami tidak perlu merekam polisi yang melakukan kekerasan," kata Assa Traore, aktivis anti brutalitas kepada Associated Press.

Setidaknya ada 46 ribu pengunjuk rasa yang turut memadati alun-alun Republique di Paris bersama Traore. Para demonstran juga menyerukan pengunduran diri Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin.

Kepala Kepolisian Paris Didie Lallement menginstruksikan jajarannya agar mengawasi aksi protes dengan kejujuran, rasa hormat dan etika. Aksi sendiri terpantau berjalan damai.

Pemerintah Macron berdalih UU Keamanan dibutuhkan untuk melindungi aparat kepolisian di tengah ancaman dan serangan kekerasan. Sedangkan pemimpin redaksi surat kabar Prancis Le Mondo, Luc Bronner berpendapat lain.

"Sudah ada hukum yang ada untuk melindungi pegawai negeri, termasuk pasukan polisi ketika mereka menjadi sasaran. Dan itu sah, polisi melakukan tugas yang penting," katanya.

"Tapi bukan itu masalahnya. Ini tentang membatasi kapasitas warga dan bersama mereka, jurnalis, untuk mendokumentasikan kekerasan polisi ketika itu terjadi," lanjut Bronner.

Perdana Menteri Prancis Jean Castex telah menunjuk komisi untuk menyusun kembali Pasal 24 pada UU tersebut. Namun menanggapi penolakan dari parlemen, komisi itu akan membahas kembali draf yang baru pada awal tahun depan bersama media dan polisi.

Unjuk rasa nasional sendiri mulanya didorong oleh rekaman video yang menunjukkan petugas polisi tengah memukuli seseorang pria kulit hitam yang tersebar beberapa hari terakhir.

Macron menyatakan tindakan yang terekam dalam video tersebut telah mempermalukan negara. Tak lama kemudian muncul lagi rekaman video lain yang menunjukkan sejumlah aparat memukuli prosedur musik Michel Zecler.

Sumber:CNN Indonesia

 

PadangPanjang,infonusantara.net - D𝖾𝗐𝖺𝗇 P𝖾𝗋𝗐𝖺𝗄𝗂𝗅𝖺𝗇 R𝖺𝗄𝗒𝖺𝗍 D𝖺𝖾𝗋𝖺𝗁 (𝖣𝖯𝖱𝖣) Kota Padang Panjang 𝗋𝖾𝗌𝗆𝗂 𝗌𝖾𝗍𝗎𝗃𝗎𝗂 Ranperda tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda.

Dengan demikian, APBD 2021 telah sah dan menunggu evaluasi gubernur Sumbar untuk kemudian diterapkan. Penetapan persetujuan itu dalam rapat paripurna yang berlangsung Sabtu, 28 𝖭𝗈𝗏𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 2020 𝗄𝖾𝗆𝖺𝗋𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗅𝖺𝗆

𝖣𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗉𝖾𝗇𝗀𝖾𝗌𝖺𝗁𝖺𝗇 𝖠𝖯𝖡𝖣 2021, Rapat dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md didampingi Wakil Ketua, Yulius Kaisar dan Imbral, SE, 𝗌𝖾𝖽𝖺𝗇𝗀𝗄𝖺𝗇 unsur 𝖽𝖺𝗋𝗂 eksekutif 𝖽𝗂𝗁𝖺𝖽𝗂𝗋𝗂 𝗅𝖺𝗇𝗀𝗌𝗎𝗇𝗀 Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Walikota, Drs. Asrul, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si beserta para pimpinan perangkat daerah dan Forkopimda.

Dalam berita acara persetujuan bersama DPRD dan Pemko yang disampaikan Sekretaris Dewan, Zulkifli SH mengatakan, belanja APBD 2021 disetujui Rp. 609.302.360.536 . Sedangkan untuk jumlah pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 582.302.360.536. Hal tersebut menjadi kesepakatan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama pembahasan yang intens di beberapa bulan terakhir ini. 

"Setelah persetujuan, selanjutnya Ranperda ini akan dikirimkan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Jadi ini belum keputusan final. Keputusan finalnya nanti setelah adanya evaluasi dari gubernur," 𝗍𝖾𝗋𝖺𝗇𝗀𝗇𝗒𝖺.

Persetujuan penetapan APBD 2021 ini, 𝗌𝖾𝖻𝗎𝗍𝗇𝗒𝖺 disertai dengan berbagai saran dan masukan dari lima fraksi di DPRD, yang intinya berkaitan dengan pemulihan dan recovery ekonomi pasca Covid-19 dan program prioritas yang akan diselenggarakan Pemko.

Fadly Amran menyampaikan terima kasihnya kepada legislatif yang telah berkenan membahas APBD 2021 dengan intens.

 ”Secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Banggar bersama komisi-komisi DPRD yang telah bekerja keras mempercepat dan merampungkan pembahasan rancangan APBD  2021 ini. Sehingga dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan begitu, evaluasi  gubernur dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.

Fadly menegaskan, setelah adanya evaluasi dari gubernur, pihaknya berkomitmen akan merealisasikan anggaran ini secepatnya. Pemko juga akan serius  memaksimalkan anggaran yang terbatas di tahun 2021 ini.

"Kami akan merealisasikan kegiatan di 2021 ini secepatnya dan maksimalkan. Insyaa Allah, untuk tender pembangunan, dimulai pada Desember tahun ini juga. Selain itu, kita juga akan mencari peluang-peluang lain, seperti ke pusat dan provinsi untuk sharing dana dalam recovery ekonomi pasca Covid-19 maupun yang lainnya," jelasnya.

Sementara Mardiansyah mengatakan, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap Pemko. Dia juga meminta  program-program  pembangunan, termasuk penyempurnaan Pasar Pusat,  pengerjaannya di awal tahun sudah ditenderkan. 

Di samping itu, untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan recovery ekonomi, pada tahun anggaran 2021 ini DPRD juga sudah sepakat untuk meniadakan pokir.

"Ini kami lakukan untuk membantu visi-misi walikota dan membantu apa yang betul-betul dibutuhkan  masyarakat  Padang Panjang," pungkasnya. 



𝖯𝖾𝗐𝖺𝗋𝗍𝖺 : Lala/kmf

𝖤𝖽𝗂𝗍𝗈𝗋 : 𝖧𝖾𝗋𝗂 𝖲𝗎𝗉𝗋𝗂𝖺𝗇𝗍𝗈

PadangPanjang,infonusantara.net - Di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Herman Datuak Batuah dari partai PKB tetap berbagi sembako berupa beras kepada warga padang panjang.

Penyerahan sembako kali ini tidak saja di daerah Kelurahan Pasar Usang tetapi pembagian dilakukan sampai ke jembatan kembar Kelurahan silaing bawah, Minggu (29/11/2020).

Kalau disebut soal pekerjaan sosial Herman Datuak Batuah yang akrab disapa dengan panggilan Baher itu sangat perlu diberi acungan jempol, selama ini namanya sering disebut-sebut sebagai Donatur pembagian sembako di Kelurahan Pasar Usang dan sekitarnya.

Beliau juga salah seorang pendiri PETIR (Peduli Pendidikan dan Prestasi di Kelurahan) juga cukup banyak berkontribusi berupa perlengkapan dalam kegiatan PETIR dan memberikan bantuan berupa materi.

Pemberian bantuan sembako yang dilakukan legislator dari partai PKB ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Baher ini adalah Anggota DPRD kota Padang panjang dari Dapil Barat.

Baher menyebut kegiatan yang dilakukan ini murni dijalankan untuk membantu masyarakat, selain itu hal ini merupakan suatu keharusan atas amanah yang mengantarkan dirinya sebagai wakil rakyat di DPRD sekarang.

Paket bantuan beras ini, kata dia bukan merupakan program kedewanan, inisiatif pribadi atas kepedulian terhadap masyarakat apalagi disaat Pandemi Covid sekarang, sebutnya.

"Kegiatan ini murni dengan pembiayaan pribadi, yang bertujuan untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat berupa beras. Kalau dikaji jumlah mungkin juga tidak banyak, karena kita juga harus membagi jumlah paket lebih banyak untuk menjangkau warga di banyak tempat," sebut Baher 

Baher mengakui tidak ingin nawaitunya dikait-kaitkan dengan kepentingan politik. Namun ditegaskannya, inilah cara partai PKB membangun rasa kebersamaan dengan masyarakat yang membutuhkan.

"Ini inisiatif pribadi saya sebagai kader PKB, berbagi untuk masyarakat dengan menyisihkan sebagian rejeki, namun tidak dapat dipungkiri, tentu masih banyak masyarakat kita yang belum dapat tersentuh dalam kesempatan bantuan kali ini," tuturnya.




Pewarta : YB

Editor : Heri Suprianto

Polisi datangi rumah Rizieq Shihab di Petamburan. (CNN Indonesia/ Melani Putri)

INFONUSANTARA.NET -- Polisi mendatangi kediaman Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Barat, pada Minggu (29/11). 

Pihak kepolisian yang dipimpin Kasubdit Keamanan Negara AKBP Polda Metro Jaya Raindra Ramadhan datang sekitar pukul 16:20 WIB, disambut barisan Laskar Pembela Islam (LPI) di Petamburan.

Polisi rencananya akan menyampaikan surat pemanggilan pemeriksaan untuk Rizieq.

Kedatangan polisi ke rumah HRS sempat mendapat penolakan dari LPI. Pihak kepolisian mencoba berdialog dengan perwakilan LPI agar berkenan bertemu Rizieq.

Usai beberapa menit berdebat, LPI akhirnya memperbolehkan tiga orang perwakilan polisi menyampaikan surat panggilan kepolisian.

Namun demikian belum diketahui pasti perihal tujuan panggilan kepolisian tersebut ke Rizieq Shihab.

Sebelumnya, Polisi menjadwalkan akan memeriksa Direktur Rumah Sakit(RS) Ummi, Bogor, Jawa Barat. Pemanggilan itu berkaitan dengan laporan dugaan menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular.

Direktur RS Ummi dilaporkan lantaran tidak terbuka dengan Satgas Covid-19 dan pemerintah berkaitan dengan pengambilan uji swab (swab test) Rizieq Shihab yang sempat dirawat di rumah sakit tersebut.

"Selanjutnya pada hari Senin (30/11) tim penyidik gabungan Ditipidum Bareskrim, Direskrimum Polda Jabar, Satreskrim Polresta Bogor di Mapolresta Bogor dilakukan pemeriksaan saksi-saksi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Jakarta, dalam keterangannya, Minggu (29/11) seperti dilansir dari CNNIndonesia.com

Adapun saksi yang diperiksa yakni, Hanif Alatas pihak keluarga; Direktur Utama RS UMMI dr. Andi Tatat; Direktur Umum RS UMMI Najamudin; Direktur Pemasaran RS UMMI, Sri Pangestu Utama.




𝖲𝖨𝖪𝖠𝖪𝖠𝖯,𝗂𝗇𝖿𝗈𝗇𝗎𝗌𝖺𝗇𝗍𝖺𝗋𝖺.𝗇𝖾𝗍 - 𝖣𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗉𝖾𝗇𝖾𝗀𝖺𝗄𝖺𝗇 𝗉𝗋𝗈𝗍𝗈𝗄𝗈𝗅 𝗄𝖾𝗌𝖾𝗁𝖺𝗍𝖺𝗇 𝖽𝗂 𝗆𝖺𝗌𝖺 𝖠𝖽𝖺𝗉𝗍𝖺𝗌𝗂 𝖪𝖾𝖻𝗂𝖺𝗌𝖺𝖺𝗇 𝖡𝖺𝗋𝗎 (𝖠𝖪𝖡), 𝖡𝖺𝖻𝗂𝗇𝗌𝖺 𝖪𝗈𝗋𝖺𝗆𝗂𝗅 04/𝖲𝗂𝗄𝖺𝗄𝖺𝗉 𝗍𝖺𝗄 𝗁𝖾𝗇𝗍𝗂-𝗁𝖾𝗇𝗍𝗂𝗇𝗒𝖺 𝗆𝖾𝗅𝖺𝗄𝗎𝗄𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗇𝗀𝖺𝗆𝖺𝗇𝖺𝗇 𝗄𝖾𝖽𝖺𝗍𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗄𝖺𝗉𝖺𝗅 𝖽𝗂 𝗉𝖾𝗅𝖺𝖻𝗎𝗁𝖺𝗇 𝖶𝖪 𝖲𝗂𝗄𝖺𝗄𝖺𝗉.

𝖯𝖾𝗇𝗀𝖺𝗆𝖺𝗇𝖺𝗇 𝗄𝖾𝖽𝖺𝗍𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗄𝖺𝗉𝖺𝗅 𝗀𝖺𝗆𝖻𝗈𝗅𝗈 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖽𝗂𝗅𝖺𝗄𝗎𝗄𝖺𝗇 𝖻𝖺𝖻𝗂𝗇𝗌𝖺 𝗎𝗇𝗍𝗎𝗄 𝗆𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇𝗍𝗂𝗌𝗂𝗉𝖺𝗌𝗂 𝗍𝖾𝗋𝗃𝖺𝖽𝗂𝗇𝗒𝖺 𝗉𝖾𝗇𝗒𝖾𝖻𝖺𝗋𝖺𝗇 𝖼𝗈𝗏𝗂𝖽-19 𝖽𝗂 𝗐𝗂𝗅𝖺𝗒𝖺𝗁 𝗄𝖾𝖼𝖺𝗆𝖺𝗍𝖺𝗇 𝗌𝗂𝗄𝖺𝗄𝖺𝗉.

"𝖲𝖾𝗍𝗂𝖺𝗉 𝗉𝖾𝗇𝗎𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀 𝖽𝗂 𝖼𝖾𝗄 𝗌𝗎𝗋𝖺𝗍 𝗄𝖾𝗍𝖾𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗁𝖺𝗌𝗂𝗅 𝗌𝗐𝖺𝖻 𝗍𝖾𝗌𝗍 𝖺𝗋𝗍𝗂𝗇𝗒𝖺 𝖺𝗆𝖺𝗇 𝖼𝗈𝗏𝗂𝖽-19 𝖽𝖺𝗇 𝗌𝗎𝗁𝗎 𝗍𝗎𝖻𝗎𝗁" 𝗎𝖼𝖺𝗉 𝖣𝖺𝗇𝗋𝖺𝗆𝗂𝗅 04/𝖲𝗂𝗄𝖺𝗄𝖺𝗉, 𝖪𝖺𝗉𝗍𝖾𝗇.𝗂𝗇𝖿.𝖥𝖾𝗋𝗂 𝖯𝗎𝗍𝗋𝖺 𝖨𝗋𝖺𝗐𝖺𝗇 𝖣𝖺𝗆𝖺𝗇𝗂𝗄, 𝖬𝗂𝗇𝗀𝗀𝗎 (29/11/2020).

𝖣𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗄𝖾𝗀𝗂𝖺𝗍𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗇𝗀𝖺𝗆𝖺𝗇𝖺𝗇, 𝗉𝗂𝗁𝖺𝗄𝗇𝗒𝖺 𝗍𝖺𝗄 𝗁𝖾𝗇𝗍𝗂 𝗆𝖾𝗇𝗀𝗁𝗂𝗆𝖻𝖺𝗎 𝗆𝖺𝗌𝗒𝖺𝗋𝖺𝗄𝖺𝗍 𝗆𝖺𝗎𝗉𝗎𝗇 𝗉𝖾𝗇𝗎𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀 𝗄𝖺𝗉𝖺𝗅 𝗎𝗇𝗍𝗎𝗄 𝗌𝖾𝗅𝖺𝗅𝗎 𝗆𝖾𝗇𝖾𝗋𝖺𝗉𝗄𝖺𝗇 𝖺𝗍𝗎𝗋𝖺𝗇 𝗉𝗋𝗈𝗍𝗈𝗄𝗈𝗅 𝗄𝖾𝗌𝖾𝗁𝖺𝗍𝖺𝗇 𝖽𝗂 𝗆𝖺𝗌𝖺 𝖠𝖪𝖡, 𝗍𝗎𝗍𝗎𝗋𝗇𝗒𝖺.

"𝖯𝖠𝖬 𝗂𝗇𝗂 𝗄𝗂𝗍𝖺 𝗅𝖺𝗄𝗎𝗄𝖺𝗇 𝖽𝖾𝗆𝗂 𝗄𝖾𝗌𝖾𝗁𝖺𝗍𝖺𝗇 𝖻𝖾𝗋𝗌𝖺𝗆𝖺, 𝖺𝗀𝖺𝗋 𝗌𝖺𝗍𝗎 𝗌𝖺𝗆𝖺 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗅𝖺𝗂𝗇 𝗍𝗂𝖽𝖺𝗄 𝗍𝖾𝗋𝗉𝖺𝗉𝖺𝗋 𝖼𝗈𝗏𝗂𝖽-19, 𝗆𝖺𝗄𝖺 𝗉𝖾𝗋𝗅𝗎 𝖽𝗂𝗅𝖺𝗄𝗎𝗄𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗇𝖼𝖾𝗀𝖺𝗁𝖺𝗇 𝗌𝖾𝗃𝖺𝗄 𝖽𝗂𝗇𝗂" 𝗌𝖾𝖻𝗎𝗍 𝖣𝖺𝗇𝗋𝖺𝗆𝗂𝗅.

𝖯𝖾𝗇𝗀𝖺𝗆𝖺𝗇𝖺𝗇 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖽𝗂𝗅𝖺𝗄𝗎𝗄𝖺𝗇 𝖻𝖺𝖻𝗂𝗇𝗌𝖺 𝖽𝗂𝗄𝖺𝗉𝖺𝗅 𝗀𝖺𝗆𝖻𝗈𝗅𝗈, 𝗌𝖾𝗍𝗂𝖺𝗉 𝗉𝖾𝗇𝗎𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖻𝖺𝗋𝗎 𝖽𝖺𝗍𝖺𝗇𝗀 𝖻𝖾𝗅𝗎𝗆 𝗆𝖾𝗆𝗂𝗅𝗂𝗄𝗂 𝗄𝖾𝗍𝖾𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗌𝗐𝖺𝖻 𝗍𝖾𝗌𝗍, 𝗐𝖺𝗃𝗂𝖻 𝗆𝖾𝗅𝖺𝗄𝗎𝗄𝖺𝗇 𝗌𝗐𝖺𝖻 𝗍𝖾𝗌𝗍, 𝗍𝖾𝗀𝖺𝗌𝗇𝗒𝖺.

𝖪𝖾𝗆𝗎𝖽𝗂𝖺𝗇 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 𝗆𝖺𝗌𝗒𝖺𝗋𝖺𝗄𝖺𝗍 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖽𝖺𝗍𝖺𝗇𝗀 𝗆𝖺𝗎𝗉𝗎𝗇 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖺𝗄𝖺𝗇 𝖻𝖾𝗋𝖺𝗇𝗀𝗄𝖺𝗍 𝗌𝖾𝗅𝖺𝗆𝖺 𝖽𝗂𝖺𝗋𝖾𝖺 𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝗄 𝗁𝖺𝗋𝗎𝗌 𝗉𝖺𝗄𝖺𝗂 𝗆𝖺𝗌𝗄𝖾𝗋.

𝖲𝖾𝗅𝖺𝗇𝗃𝗎𝗍𝗇𝗒𝖺 𝗆𝖾𝗇𝗃aga kebersihan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer. Hindari menyentuh area 𝗐ajah seperti mata, hidung dan mulut 𝗌𝖾𝖻𝖾𝗅𝗎𝗆 𝖼𝗎𝖼𝗂 𝗍𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇.

𝖳𝖾𝗋𝖺𝗄𝗁𝗂𝗋 𝗌𝖾𝗅𝖺𝗅𝗎 𝗆𝖾𝗆𝗉𝖾𝗋𝗁𝖺𝗍𝗂𝗄𝖺𝗇 jarak 𝖺𝗍𝖺𝗎 physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain, 𝗄𝖺𝗋𝖾𝗇𝖺 𝗉𝖾𝗇𝗎𝗅𝖺𝗋𝖺𝗇 𝗏𝗂𝗋𝗎𝗌 𝖻𝖾𝗅𝗎𝗆 𝖻𝗂𝗌𝖺 𝖽𝗂 𝗄𝖾𝗍𝖺𝗁𝗎𝗂 𝗌𝗂𝖺𝗉𝖺 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗍𝖾𝗋𝗉𝖺𝗉𝖺𝗋.

𝖯𝖾𝗇𝖾𝗀𝖺𝗄𝖺𝗇 𝖽𝗂𝗌𝗂𝗉𝗅𝗂𝗇 𝗂𝗇𝗂 𝖽𝗂 𝖺𝗋𝖾𝖺 𝗉𝖾𝗅𝖺𝖻𝗎𝗁𝖺𝗇, 𝖽𝗂𝗁𝖺𝗋𝖺𝗉𝗄𝖺𝗇 𝗆𝖺𝗌𝗒𝖺𝗋𝖺𝗄𝖺𝗍 𝖺𝗍𝖺𝗎𝗉𝗎𝗇 𝗉𝖾𝗇𝗎𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀 𝖻𝖾𝗇𝖺𝗋-𝖻𝖾𝗇𝖺𝗋 𝗆𝖾𝗆𝖺𝗍𝗎𝗁𝗂 𝖺𝗍𝗎𝗋𝖺𝗇 𝗉𝗋𝗈𝗄𝖾𝗌, 𝗀𝗎𝗇𝖺 𝗄𝖾𝗌𝖾𝗅𝖺𝗆𝖺𝗍𝖺𝗇 𝖻𝖾𝗋𝗌𝖺𝗆𝖺 𝖺𝗀𝖺𝗋 𝗍𝗂𝖽𝖺𝗄 𝗍𝖾𝗋𝗉𝖺𝗉𝖺𝗋 𝖼𝗈𝗏𝗂𝖽-19, 𝗍𝗎𝗄𝖺𝗌𝗇𝗒𝖺.




𝖤𝖽𝗂𝗍𝗈𝗋 : 𝖧𝖾𝗋𝗂 𝖲𝗎𝗉𝗋𝗂𝖺𝗇𝗍𝗈


 

Zulian Fikry bersama kepala SMPN 6 Padang Ratnawati.
INFONUSANTARA.NET -- Dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang (UNP) mengadakan kegiatan dengan mengusung tema PKM "Sekolah tanpa bullying membudayakan asertifitas (Stand By Me) untuk menciptakan Lingkungan Sekolah Anti Bullying di SMPN 6 Padang".

Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 9 hingga 10 November 2020 berbentuk pelatihan bagi para guru SMPN 6 Padang guna menciptakan kualitas guru dalam proses pembelajaran terhadap murid dan lingkungan sekolah.

Tujuan utama yang dimaksud dari "Sekolah tanpa bullying adalah menciptakan sekolah yang bebas dari perilaku siswa yang melakukan kekerasan terhadap sesama siswa lainnya. 

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Zulian Fikry,S.Psi.M.A, Ketua Kegiatan Pengabdian Masyarakat di kegiatan "Sekolah tanpa bullying membudayakan asertifitas (Stand By Me) ini menyampaikan pada kegiatan ini diberikan pemaparan materi tentang Bullying dan Asertivitas, diberikan psikoedukasi pemaparan materi bullying yang bertujuan untuk mengenalkan bentuk dan dampak bullying tersebut. 

Secara tidak langsung kegiatan ini dalam rangka menciptakan pendidikan berkarakter terhadap siswa. 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang kami lakukan di SMPN 6 Padang menyasar perubahan terhadap perilaku siswa menjadi prilaku yang positif baik dilingkungan sekolah maupun ditengah masyarakat. 

"Jadi dalam kegiatan ini , kami mengedukasi para guru agar mampu menerapkan sikap dan perilaku yang baik terhadap siswanya,"ungkap Zulian.

Tim kegiatan ini beranggotakan Ketua Pengabdi dan salah satu dosen jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Gumi Langerya Rizal, S.Psi, M.Psi, Psikolog yang berlatarbelakang keprofesian Psikologi. 

"Dengan adanya kegiatan yang diberikan oleh Dosen yang berkompeten dalam bidang Psikologi ini maka lebih menjamin tercapainya tujuan dari kegiatan ini dalam menciptakan generasi muda yang memiliki wawasan dan perilaku anti-bullying dan mampu melindungi diri dan sebayanya dari dampak negatif perilaku bullying," pungkasnya.

Tim pengabdian kepada masyarakat "Sekolah tanpa bullying membudayakan asertifitas (Stand By Me) juga menghibahkan sejumlah media sosialisasi kepada sekolah yang berisi informasi dan ajakan bagi siswa untuk sadar akan perilaku bullying dan asertivitas di lingkungan demi tercapainya hasil yang berkesinambungan dari kegiatan ini.(Inf).



SIKAKAP,infonusantara.net - Koramil 04/Sikakap kembali melakukan pendampingan sosialisasi protokol kesehatan yang dilaksanakan kepala Dinas Kesehatan Mentawai di puskesmas Saumanganyak kecamatan Pagai Utara, Sabtu (28/11/2020).

Pendampingan yang dilakukan ini dalam rangka penerapan protokol kesehatan bagi petugas puskesmas setempat serta kepada masyarakat setempat.

Selain melaksanakan sosialisasi, Kadis Kesehatan Mentawai bersama rombongan melakukan pengecekan seputaran kantor Puskesmas dan ruangan isolasi.

Pada kesempatan itu, Danramil 04/Sikakap, Kapten. inf. Feri Putra Irawan Damanik menyampaikan kepada petugas puskesmas Saumanganyak untuk selalu mengingatkan masyarakat menggunakan masker saat melaksanakan aktivitas di luar rumah

"Prinsipnya jangan segan-segan menegur masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan, karena ini demi keselamatan kita bersama" ucapnya.

Kemudian petugas puskesmas harus perbanyak koordinasi dengan berbagai elemen dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan, ujarnya.

Petugas puskesmas, sebutnya harus lebih semangat lagi dalam pelaksanaan tugas penanganan covid-19 serta perbanyak edukasi kepada masyarakat, sehingga penyebaran virus dapat di minimalisir 

Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Lahmuddin Siregar mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan disetiap puskesmas ini, guna mengingatkan dan meningkatkan kembali para petugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penanganan covid-19 di tengah masyarakat, petugas harus lebih meningkatkan lagi kualitas bekerja dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tuturnya.

Para petugas, diharapkan lebih banyak lagi memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan, sehingga peningkatan kasus dapat di minimalisir.

"Intinya kampanyekan penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak dan hindari tempat keramaian sesuai aturan protokol kesehatan" tuturnya.

Memutus mata rantai covid-19 ini, harus dilakukan secara bersama dan masif serta di butuhkan dukungan dari berbagai kalangan, mudah-mudah pandemi ini segera berakhir, tandasnya.



Editor : Heri Suprianto


Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang
 Boby Rustam (Inf)


Ujung Ujung Minta Penyertaan Modal!Boby Rustam tegaskan UPTD UPTD Jika Tak Mampu Hasilkan PAD Tutup Saja.

INFONUSANTARA.NET -- Anggota fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Boby Rustam menilai ada kejanggalan terhadap penyampaian laporan dari UPTD di dinas kemitraan Komisi II DPRD Kota Padang.

Kejanggalan yang disampaikan Boby Rustam ini berdasarkan hasil kunjungannya bersama Komisi II pada 2 dinas,yakni pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pasia Jambak dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Aia Pacah beberapa waktu lalu.

Secara blak - blakan, kepada awak media yang mangkal di DPRD Kota Padang Boby Rustam menyampaikan, pertama mengenai pabrik pembuatan es balok di UPTD TPI, Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Dalam memproduksi es balok diketahui pihak UPTD TPI tidak mampu memenuhi permintaan, hanya separuh dari hasil produksi. Sementara biaya produksi dari yang di akibatkan mencapai Rp.100 juta perbulannya. Dan ini hanya untuk bayar tagihan listrik saja.

Namun demikian sebut Boby Rustam apa yang disampaikan oleh pihak UPTD TPI tidak mentah- mentah begitu saja dia terima. 

Secara tegas dia mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk membuktikan semua laporan tersebut. Apa iya tagihan listrik PLN mencapai Rp.100 juta perbulan dari UPTD TPI. Kita akan cek hal ini ,mana bukti rekening pembayaran listrik yang disebutkan hingga sebesar itu. "Jangan main - main masalah ini, "tegas kader Gerindra ini.

Kalau alasannya kapasitas mesin yang tidak sesuai dengan specs nya ,kenapa bantuan mesin dari pusat tidak segera di klaim dari awalnya.

Boby Rustam Tinjau Mesin untuk produksi es balok di UPTD TPI Pasia Jambak Koto Tangah 

Inikan namanya merugikan keuangan negara, padahal yang mana tujuannya awalnya bantuan dari pemerintah diberikan pada dinas terkait adalah untuk menghasilkan pendapatan. Heran jangankan balance , ini malah jadinya nombok terus.

"Nah sekarang minta ingin diganti dengan mesin baru, yang harganya capai hingga Rp.5 Miliar, tentu ini bukan jumlah yang sedikit yang akan ditanggung oleh APBD Kota Padang, " ucapnya.

Menurut Boby, sifatnya yang dilaksanakan UPTD TPI ini kan produksi dan produksi pada prinsipnya harus mendapatkan keuntungan. Namun kondisi yang terjadi malah di subsidi terus.

"Kalau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, tidak ada feedbacknya untuk pendapat daerah, bagusnya ditutup saja. Atau diserahkan kepihak ketiga yang dirasa mampu untuk melaksanakan itu," tegas Boby Rustam ketika ditemui diruang fraksi Gerindra DPRD Padang.

Kalau hanya sekitar Rp.18 juta per bulan ,ya untuk apa, sementara pekerjanya untuk gaji mereka  bagaimana. Ujung- ujungnya minta subsidi atau minta  penyertaan modal lagi pada Pemko Padang.

Kemudian untuk Rumah Potong Hewan (RPH) Aia Pacah lanjut Boby Rustam, hanya 15 ekor sapi sehari dengan upah potong Rp.75 ribu per ekor, jadi kisaran Rp.1 jutaan didapat sehari.Inikan tak sesuai dengan harapan yang kita maksudkan untuk peningkatan PAD.Sementara karyawan nya berapa banyaknya itu yang akan digaji. 

Data Jumlah Pedagang Daging Sapi Potong di Kota Padang.

Nama Pasar Jumlah Pedagang Daging Sapi

1 Pasar Raya 45

2 Pasar Lubuk Buaya 10

3 Pasar Ulak Karang 1

4 Pasar Nanggalo 8

5 Pasar Alai 6

6 Pasar Simpang Haru 4

7 Pasar Bandar Buat 8

8 Pasar Tanah Kongsi 3

9 Pasar Belimbing 5

JUMLAH 90. Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang 2019

Berdasarkan data yang kita peroleh, apakah singkron apa yang terlaksana dalam kinerja pihak RPH. Dari mana para pedagang daging sapi ini mendapatkan daging sapi potongnya. Tentu ada indikasi dari tempat pemotongan hewan lain diluar RPH Aia Pacah dalam artian tempat pemotongan ilegal yang tak mempunyai sertifikasi halal nya.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 14 tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian 

Keamanan dan Mutu Produk Hewan ialah:

1. Pemeriksaan penandaan (cap RPH) dan label produk hewan

2. Pemeriksaan terhadap kemungkinan terjadinya pemalsuan hewan seperti 

pencampuran produk, daging gelonggongan.

3. Pemeriksaan residu, pencemaran, dan penggunaan bahan pengawet, pewarna, dan 

bahan lainnya.

4. Pemeriksaan higiene produk hewan dan kesehatan personilnya.

5. Melakukan pencatatan dan/atau merekam secara langsung setiap ditemukannya penyimpangan.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan seharusnya daging sapi yang beredar dipasar telah memenuhi standar kelayakan. Namun ternyata masih ada ditemukan permasalahan seperti pemeriksaan cap RPH atau label. Daging yang ada di pasar terlihat sama tidak terlihat jelas cap atau label pada daging tersebut. Hal ini tentu akan menyulitkan masyarakat dalam memilih daging yang berasal dari rumah potong hewan. 

Untuk Imbauan dari fraksi Gerindara tegas Boby Rustam ,tolong tertibkan atau benahi dulu kinerja nya .Bisa tidak pihak dinas menertibkan, Ada bersileweran beredar berita bahwasanya diluar rumah potong yang resmi ada juga rumah potong yang tidak bersertifikasi halal. Bagaimana pihak RPH mengatasi hal ini. Bagaimana memperanggung jawabkan ke halalan daging ini.

Selain itu kita juga pertanyakan, di dapatkan juga informasi bahwa Bulog menjual daging impor dengan harga murah Rp 65 ribu, ini akan membunuh pedagang daging lokal dimana sementara dipasaran harga Rp110 ribu per Kg nya.

Selain itu ketika kemarin ini ada ivent nasional, kok bisa pihak panitia dengan mudah menghendel 6 ton daging untuk  rendang. Dan yang anehnya lagi pihak RPH pun tidak ada mendapatkan orderan pemotongan sapi untuk acara MTQ Tk Nasional kemarin ini. Kemudian yang sangat kita sayangkan tidak ada feedback untuk UMKM Kota Padang pada ivent nasional ini, seakan panitia melupakan hal ini.

Terakhir disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang ini, kita berbicara saat ini mengenai PAD , bagaimana pendapatan Kota Padang bisa meningkat dan maksimal. Lebih bersinergi dan lebih maju dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Padang.

Jika UPTD - UPTD yang tak mampu  menghasilkan pendapatan , untuk apa dibina lagi. Lebih baik tutup saja, lebih baik penyertaan modal yang  digelontorkan dialihkan ke yang lain ,kapan perlu diberikan saja pada anak yatim dan orang tidak mampu yang membutuhkan, jelas berfaedah bagi mereka, atau serah kan kepihak ke  tiga yang dirasa mampu menghasilkan PAD Kota Padang,"pungkas Boby Rustam salah seorang kader Gerindra yang kritis terhadap kinerja Pemerintah kota Padang ini.(Inf)


Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.(istimewa)

Selama menjabat, Susi secara tegas melarang praktik tersebut. Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster, yang melarang perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri.

INFONUSANTARA.NET -- Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan bahwa aturan ekspor benih lobster tidak menyalahi aturan.

"Luhut Nyatakan Permen soal Lobster Era Edhy Prabowo Tak Salah," cuit Susi pada Jumat (27/11) malam lewat akun Twitternya, @susipudjiastuti, mengutip pemberitaan media massa.


Susi kemudian di cuitan terpisah meninggalkan emoji sedih, marah, hingga heran menanggapi ucapan Luhut tersebut.

Pun irit kata, namun Susi akhir-akhir ini tampak aktif di akun sosial medianya membagikan perkembangan terkini atas kasus suap izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Edhy Prabowo dan sebagian jajaran KKP.

Susi sejak tak lagi menjabat di KKP memang vokal dalam menyerukan penolakannya jika benur diekspor di era Edhy Prabowo.

Selama menjabat, Susi secara tegas melarang praktik tersebut. Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster, yang melarang perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri.

Sementara, di era Edhy, aturan larangan ekspor benur dicabut melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kendati demikian, ada beberapa syarat bagi pihak-pihak yang ingin mengekspor benih lobster. Hal itu khususnya dijabarkan dalam Pasal 5 Ayat 1.

Dalam Pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa pengeluaran benih-benih lobster (puerulus) dengan harmonized system code 0306.31.10 dari wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan.

Antara lain, kuota dan lokasi penangkapan benih-benih lobster harus sesuai dengan hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) dan eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat.

Sedangkan, Luhut menyatakan tidak ada yang salah dari aturan ekspor benih lobster yang dikeluarkan Edhy Prabowo itu.

Salahnya, menurut Luhut, karena ekspor dilaksanakan secara monopoli. Luhut tak menampik kalau dalam praktiknya terjadi pengangkutan ekspor benih lobster oleh perusahaan tunggal.

Ia mengatakan harusnya praktik itu tidak boleh terjadi dalam sebuah program pemerintah.

"Sementara yang salah adalah monopoli seperti pengangkutan itu yang tidak boleh terjadi," kata Luhut setelah menghadiri rapat evaluasi di Kantor KKP, Jumat (28/11).

Di kesempatan itu, Luhut juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak berlebihan dalam mengekspose persoalan korupsi di Kementerian yang masih di bawah koordinasinya tersebut.

"Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja. Jangan berlebihan. Tidak semua orang jelek, ada yang baik," kata Luhut.


PadangPanjang,infonusantara.net - Kampung KB mandiri ini, bukanlah kampung KB yang dibiayai APBN maupun APBD.  Tetapi kampung yang didirikan secara swadaya oleh warga. 

Untuk kedepan, jika benar-benar aktif berkegiatan, bukan tak mungkin bakal mendapat bantuan dari APBN melalui BKKBN, maupun APBD dari Pemko Padang Panjang.

Dalam hal ini terlihat semangat luar biasa yang tumbuh di tengah masyarakat Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur yang dimotori Lurah Icip Harianto, S.Th.I, Ketua LPM, Muhammad Yusuf, tokoh masyarakat dan kader kelurahan, mereka berencana mendirikan kampung KB mandiri.

Untuk merampungkan kampung KB ini, pihaknya melaksanakan rapat penjajakan pembentukan kampung KB mandiri di aula kantor lurah Koto Panjang, Jumat (27/11/2020) dengan menampilkan pemateri pegiat Kampung KB, Maryulis Max.

Icip Harianto menjelaskan, pembentukan Kampung KB di wilayah ini akan bisa terwujud, mengingat selama ini partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi. 

"Tinggal lagi komitmen bersama memulai langkah awal untuk mencanangkan kampung KB ini" sebutnya.

Selama ini, kata Icip Koto Panjang adalah kelurahan yang selalu berprestasi di Padang Panjang dalam segi lomba apa saja, pasti Koto Panjang ada mendapat juara. Apalagi sekarang, dengan semangat kebersamaan warga, insyaa Allah kampung KB ini akan terealisasi,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Maryulis Max menyebutkan, tekad dan semangat Koto Panjang ini, diyakini akan terwujud. Karena seluruh persyaratan pembentukan kampung KB sudah terpenuhi. Tinggal lagi realisasi.

"Ini luar biasa. Jika terwujud, bukan tak mungkin ke depan Koto Panjang bisa menjuarai kegiatan KKG PKK KB Kesehatan yang salah satu persyaratannya wajib menjadi kampung KB" ucapnya dengan yakin.

Sebelumnya, kata dia Koto Panjang sudah pernah menjadi juara PKK tingkat nasional, akan terkendala untuk meraih prestasi serupa bila tidak memenuhi persyaratan ini, tuturnya.

Dijelaskannya, kampung KB bukan semata kampung keluarga berencana, tapi lebih luas dari itu.

"Saya mengartikannya sebagai kampung kegiatan bersama. Cakupannya lebih luas dari itu. Dan selama ini, hal tersebut telah jalan di Koto Panjang, cuma belum diaplikasikan dalam bentuk kampung KB,” pungkasnya. 



Pewarta : Lala/kmf

Editor : Heri Suprianto

 

Ilustrasi. Penangkapan teroris oleh tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri. (Foto: ANTARA FOTO/Risky Maulana)

INFONUSANTARA.NET -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono membenarkan jika Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap tersangka kasus terorisme, Taufik Bulaga alias Upik Lawanga di Lampung. Penangkapan Upik dilakukan dalam operasi yang digelar pada 23 dan 25 November 2020 lalu.

"Saya bisa memastikan, iya jadi tanggal 23 dan 25 memang Densus 88 Antiteror telah melakukan penindakan terhadap tersangka TB alias Upik Lawanga," kata Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta,Kamis (26/11).

Sebagai informasi, Upik Lawanga diduga sebagai salah satu orang yang merakit bom di Hotel JW Maririot dan Hotel Ritz-Carlton pada 2009 silam. Dia juga menjadi buron dalam kasus bom di Solo dan Cirebon.

Upik disebut-sebut sebagai pakar pembuat bom dan murid dari teroris Dr Azhari yang telah tewas. Nama Upik masuk dalam daftar buronan teroris Polri yang dirilis 2011 lalu.

Hingga saat ini, aparat kepolisian belum menjelaskan secara rinci mengenai keterlibatan Upik dalam rangkaian kegiatan teror yang terjadi di Indonesia.

Selain Upik, Awi menjelaskan bahwa tim Densus 88 juga menangkap sejumlah tersangka terorisme yang selama ini buron. Mereka berasal dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Namun demikian, Awi masih enggan merinci keterangan lebih lanjut mengenai jumlah buronan yang diringkus polisi. Ia beralasan masih menunggu data resmi dari tim Densus 88. "Saya belum bisa sampaikan kepada teman-teman wartawan," ucap dia dikutip dari CNNIndonesia.com.


PadangPanjang,infonusantara.net - Dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pengutan reformasi, Gubernur Sumbar,  Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc, secara virtual menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021. 

Penyerahan DIPA dan TKKD secara virtual di ikuti Wakil Walikota, Drs Asrul, beserta Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, MSi, asisten dan OPD terkait, Jumat (27/11/2020).

Irwan Prayitno menjelaskan, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan gubernur setiap daerah dalam menjalankan arahan presiden untuk menyerahkan DIPA dan TKDD di semua lembaga, badan, daerah yang mendapatkan dana APBN.

"Penyerahan DIPA di awal alasannya, karena presiden menghendaki kita segera melakukan lelang untuk belanja modal. Agar uang tersalurkan cepat dalam rangka pemulihan ekonomi" terangnya.

Dana APBN termasuk dana desa dan beberapa transfer lainnya, sebut Gubernur sebagai penggerak ekonomi di daerah, karena belanja pemerintah menggerakkan ekonomi daerah," jelas Gubernur dalam keguatan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, SE, MBA mengatakan,  DIPA dan TKDD dilakukan lebih awal, dengan harapan dapat mendukung penanganan Covid-19.

Selain itu upaya pertumbuhan ekonomi dan berbagai prioritas pembangunan strategis lainnya, ujar Heru.

Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi  Covid-19 yang menyebabkan adanya guncangan sangat hebat, mobilitas manusia terhenti, perdagangan merosot, sektor keuangan bergejolak dan ekonomi menurun, kata dia

“Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 yang memberikan perlindungan sosial dan upaya-upaya pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi, tambah Heru,  sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.

"Ini menjadi nafas pelaksanaan anggaran tahun 2021 sesuai amanat presiden,” pungkasnya. 



Pewarta : Lala/kmf

Editor : Heri Suprianto

SIKAKAP,infonusantara.net - Jajaran Polsek Sikakap sambut kedatangan Kapolres Mentawai bersama unsur Forkopimda dalam rangka pengukuhan tiga orang camat Pagai Utara Selaan (PUS) dilaksanakan di gedung GKPM Sikakap.

Kunjungan Kapolres Mentawai, AKBP.Mu'at, SH,MH bersama unsur Forkopimda di sambut personel di dermaga penginapan Bagindo Sikakap, Kamis (26/11) kemaren.Rombongan bertolak dari tuapejat menuju Sikakap menggunakan kapal Rimata milik Pemkab Mentawai.

Selain menghadiri pengukuhan camat, Kapolres Mentawai sempatkan waktu berkunjung ke Mako Polsek Sikakap sekaligus berbincang dengan personel yang sedang bertugas.

Kapolsek Sikakap, AKP.Trito Edhi menyampaikan, dalam kunjungan Kapolres Mentawai di aula polsek Sikakap, personel diberi arahan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Sikakap.

Tak hanya itu dengan waktu yang semakin dekat pelaksanaan pilkada serentak, beliau berpesan kepada personel untuk tetap siap siaga dalam melaksanakan tugas untuk kedepan.

Sejauh mana kesiapan personel menghadapi Pemilukada 9 Desember mendatang, sehubungan dengan geografis Mentawai yang cukup menantang, sebutnya.

"Prinsipnya dalam menjalankan tugas sangat perlu memperkuat sinergitas kepada semua lapisan masyarakat termasuk camat yang baru di kukuhkan" ucap Kapolsek kepada media, Jumat (27/11/2020).

Kapolsek mengajak seluruh personel Polsek Sikakap untuk tetap menjaga kesehatan dan stamina serta tetap utamakan Prokes semasa Covid-19.

Semoga selama menjalankan tugas kedepan  dalam menghadapi pilkada serentak dapat berjalan dengan baik, meski kondisi geografis Mentawai yang cukup ektrim hingga sampai ke pelosok desa" tukasnya.



Editor : Heri Suprianto

 

Calon Gubernur Sumbar Nasrul Abit berkunjung ke Pasaman

INFONUSANTARA.NET -- Masyarakat Pasaman meminta calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Nasrul Abit, untuk terlibat mengembangkan ojek wisata Pantai Sasak dan Taman Wisata Equator Bonjol. 

Mereka menyampaikan permintaan itu karena melihat Nasrul Abit sukses mengembangkan Pantai Carocok Painan dan objek wisata Mandeh.

“Kami ingin Pantai Sasak ini berkembang seperti Pantai Carocok Painan sehingga kami bisa menggantungkan hidup dari pawisata sebab penghasilan melaut mulai berkurang,” ujar Amri warga Jorong Pondok, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, saat Nasrul Abit mengunjungi kabupaten tersebut pada 25 November 2020.

Hal senada juga disampaikan Oyong, warga Jorong Pandam, Nagari Lima Koto, Kecamatan Bonjol. Menurutnya, Taman Wisata Equator Bonjol yang terkenal karena dilintasi oleh garis khatulistiwa belum dikelola dengan baik.

“Kami ingin Taman Wisata Equator Bonjol ini banyak dikunjungi. Untuk dikunjungi, tentu perlu dikelola dengan baik. Beliau pemimpin yang berhasil membangun pariwisata Pessel. Jika sudah di Sumbar, kami ingin beliau turun tangan langsung untuk memajukan Taman Wisata Equator Bonjol ini,” tuturnya.

Ia berpendapat bahwa pengelolaan titik nol derajat bumi yang melintasi Sumbar itu belum maksimal. Padahal, Equator bisa mengangkat ekonomi masyarakat setempat di sektor pariwisata, bahkan bisa menjadi pusat perekonomian masyarakat Bonjol.

Nasrul Abit mengatakan bahwa pemerintah provinsi bisa ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata daerah. Ia sendiri merupakan Ketua Tim Percepatan Pariwisata Sumbar. Jika menjadi gubernur, ia akan bekerja sama dengan bupati dan wali kota.

“Di Pasaman insyaallah Pak Benny Utama. Kita akan kerja sama, termasuk untuk pengembangan pariwisata,” ucap Wakil Gubernur Sumbar yang sedang cuti pilkada itu.(*)

 

PadangPanjang,imfonusantara.net - Untuk menumbuh kembangkan skill ditengah masyarakat, remaja kelurahan Tanah Pak Lambik (TPL) di bekali teknik las.

Kegiatan life skills untuk para remaja ini bertempat di aula kelurahan setempat diselenggarakan selama dua hari, dimulai sejak (25/11/2020) dan berakhir Kamis (26/11/2020).

Pembekalan teknik las di buka Camat Padang Panjang Timur, Doni Rahman, S.Pd.I Dt. Simarajo di ikuti sebanyak 20 remaja TPL dengan mendatangkan ahli las, Maisirwan sebagai instruktur.  

Lurah TPL, Junaidi menyebutkan, kegiatan ini adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat yang sudah dianggarkan dalam APBD, guna melatih para remaja untuk melatih skill.

Dikatakan, pelatihan life skills ini, para remaja tak sekedar mendapat pengetahuan teknik las, juga bisa dikembangkan bila mereka serius dan akan menjadi peningkatan pendapatan perekonomian.

"Pembekalan teknis las ini peluang bagi para remaja bagi yang tidak bersekolah, namun dibarengi dengan bakat, sehingga ilmu yang diserap dapat dimanfaatkan di lapangan" tuturnya. 

Kegiatan pembekalan bagi remaja ini sebelum di lakukan praktek, instruktur memberikan ilmu teori, sehingga perpaduan antara teori dengan praktek sejalan dan menghasilkan yang maksimal, tukasnya.


Pewarta : Lala/kmf

Editor : Heri Suprianto


PadangPanjang,infonusantara.net - Dalam rekapitulasi laporan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 terhadap capaian fisik dan keuangan di bulan Oktober, masih ada sebanyak tujuh OPD yang perlu mengejar realisasinya. 

Untuk total keseluruhan rekapitulasi laporan pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang tahun 2020 terhadap capaian fisik berada minus di angka 0,01% dan capaian keuangan minus sebesar 11,53%.

Dalam hal ini Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2020.

"Saya lihat, ada beberapa OPD yang di apresiasi dalam artian sudah bagus, namun masih ada yang perlu dipenuhi. Jadi hal ini menjadi perhatian, mengingat tahun 2020 hanya tinggal satu bulan lagi," tegas Wako dalam Rapat Evaluasi Kinerja OPD bulan Oktober di Hall Lantai III Balaikota, Kamis (26/11/2020).

Kepada OPD yang belum tercapai target pencairan anggaran ini, sebut Wako agar dapat dievaluasi oleh tim evaluator dan di minta kepada Inspektorat untuk mengevaluasi kembali OPD yang telah merealisasikan anggaran, ujarnya.

"Kalau memang ada eksepsi kegiatan atau program yang memang ingin direvisi bisa disampaikan, agar efisiensi anggaran dapat dioptimalkan," sebutnya lagi.

Sementara Wakil Walikota Drs. Asrul mengatakan, saat ini sudah memasuki triwulan 4 tahun 2020. Semestinya saat ini sudah terealisasikan seluruh target yang telah ditetapkan. 

Untuk evaluasi di bidang pendapatan, belanja dan juga aset, sebut Asrul realisasi pendapatan di bulan Oktober itu sudah lumayan cukup tinggi. Untuk pajak daerah sudah mencapai 92,53%. Retribusi daerah sudah 85.08%. Sedangkan untuk belanja baru terealisasi sebesar 64,47%. Dan untuk laporan aset yang telah yang disampaikan  OPD, semuanya sudah lengkap dan tepat waktu.

“Mudah-mudahan pada akhir bulan November ini, sudah tercapai target. Dan bagi OPD yang tidak mencapai target akan diberi teguran,” ujar Asrul.

Rapat evaluasi ini, selain dihadiri wako-wawako, juga hadir Sekdako, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si, asisten dan staf ahli, serta seluruh kepala OPD dan camat. 



Pewarta : Lala/kmf

Editor : Heri Suprianto

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.