Padat Massa Aksi, Bundaran HI Arah Thamrin Ditutup Sementara

 

Massa Aliansi Buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak omnibus law di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020. (Foto: CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)

INFONUSANTARA.NET --Polisi menutup ruas jalan dari daerah Bundaran HI menuju Jalan MH Thamrin, Jakarta. Penutupan sementara akses di kawasan Jakarta Pusat dilakukan di tengah aksi kelompok buruh menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Kamis (22/10).

Dilansir dari CNN Indonesia,Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Lilik Sumardi menjelaskan, ruas jalan itu ditutup lantaran pengguna kendaraan sudah tak bisa melintas di Jalan Kebon Sirih dan sekitar Sarinah.

"Sementara kawasan Bundaran HI ditutup, itu yang mengarah ke MH Thamrin," kata Lilik kepada wartawan, Kamis (22/10) siang.

Oleh karena itu, Lilik mengimbau pengguna kendaraan untuk mencari alternatif ruas jalan lain demi menghindari kemacetan imbas demo omnibus law.

Ia memberikan pilihan, bagi pengendara yang akan melintas ke arah utara bisa melewati Jalan Cikini lalu menuju ke Jalan Kebon Kacang hingga Jalan KH Mas Mansyur. Atau, bisa pula melewati underpass Tanah Abang langsung menuju ke Simpang Harmoni.

"Yang mengarah ke Selatan bisa lewat Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro," ucap Lilik.

Diketahui, unjuk rasa kelompok buruh hari ini berpusat di sekitar kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Massa dari tiga organisasi buruh telah memadati area di sekitar Patung Kuda untuk menyuarakan aspirasi.

Tiga organisasi buruh tersebut antara lain Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan sejumlah organisasi buruh dari Provinsi Banten.

Dalam orasinya, Ketua Umum KASBI, Nining Elitos mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang kerap menuding organisasi buruh sebagai dalang pengerahan massa dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh.

Padahal, Nining mengungkap, aksi-aksi itu dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Ia mengumpamakan pengesahan peraturan itu seperti bentuk penjajahan kepada para buruh.

"Kita tahu sejak awal UU Ciptaker tidak pernah dikehendaki masyarakat tapi ketika turun ke jalan dianggap dalang. Kita seharusnya diberikan suatu kehormatan diberikan apresiasi karena mempertahankan agar kita tidak dijajah," kata Nining di hadapan massa aksi, Kamis (22/10).




[blogger]

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.