 |
| Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) |
INFONUSANTARA.NET -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko mengakui gaya komunikasi politik pemerintah dalam menghadapi isu Omnibus Law buruk. Hal ini diungkapkan Moeldoko dalam sesi tanya jawab bersama wartawan Istana.
Pemerintah, kata Moeldoko, akan terus berusaha memperbaiki gaya komunikasi publik untuk menghadapi isu selanjutnya.
"Bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek untuk itu ini sebuah masukan dari luar. Kita segera berbenah diri untuk menyampaikan dengan baik," kata Moeldoko dalam rekaman yang disebarkan oleh KSP, Rabu (21/10).
Moeldoko menyatakan bahwa masa kini pemerintah dihadapkan dengan kecepatan informasi.Kemudian informasi itu juga banyak tersebar di media sosial yang di luar kendali pemerintah.
"Komunikasi kita sungguh sungguh memahami khususnya kami yang ada di kantor kepala staf kepresidenan bahwa kita memasuki sebuah situasi yang media sosial berkumpul luar biasa," terang Moeldoko.
"Kadang kadang melampaui imajinasi kita dan di situlah kita kadang kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks," sambung dia.
Namun diakui Moeldoko bahwa kecepatan informasi itu harusnya bukan alasan bagi pemerintah. Ia menyatakan pemerintah siap membuka diri dan menerima setiap masukan dari masyarakat.
"Tapi itu bukan alasan bagi kami tidak berkomunikasi dengan baik kami selalu membenahi diri khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja. Saya menerima masukan dari semua pihak," tutup dia.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan banyak disinformasi yang beredar di masyarakat dalam memahami UU Ciptaker Omnibus Law. Disinformasi ini, ujar Jokowi, tak terlepas dari unggahan dari sosial media yang belum pasti kebenarannya.
"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi disinformasi substansi info dan hoaks media sosial," kata Jokowi, Jumat (9/10).
Karena kejadian ini, Jokowi juga kembali mewanti wanti anak buahnya untuk berhati hati menjalankan program vaksin COVID-19. Di pernyataannya, lagi-lagi Jokowi kembali menyinggung isu Omnibus Law agar tak terulang kembali.
'Diberitakan sebelumnya, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk benar dan jelas dalam menyampaikan informasi terkait vaksin Virus Corona ke masyarakat. Ia tak ingin isu soal vaksin bernasib sama dengan isu Omnibus Law Cipta Kerja yang memicu demo.
"Hati-hati disiapkan betul, siapa yang gratis dan siapa yang mandiri dijelaskan betul, harus detail. Jangan sampai nanti dihantam isu, diplintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (19/10).
Sumber:CNN Indonesia
« Prev Post
Next Post »