Foto: Proses mediasi pedagang SPR Sumbar dengan PLN/Dok Gerindra Sumbar
INFONUSANTARA.NET
PADANG - Sekitar 200 pedagang di Sentral Pasar Raya (SPR) Padang sudah 1 bulan terakhir berdagang dengan menghidupkan genset. Listrik PLN tak lagi mengalir ke pasar itu karena masalah tunggakan.

Penggunaan genset tentu bermasalah untuk pedagang, karena biaya yang dikeluarkan untuk listrik menjadi lebih tinggi. Soal tunggakan yang mencapai 4 bulan, menurut pedagang, dikarenakan pengelola pertokoan SPR yang tak membayar listrik, padahal pedagang sudah menyetorkan uang.

Gerindra Sumbar yang dipimpin Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade lalu memfasilitasi pertemuan antara para pedagang dengan pihak PLN. Dalam rilis yang diterima, Selasa (25/8/2020), pertemuan itu digelar pada akhir pekan lalu.

Win, Ketua Pedagang SPR menyebutkan akibat pengelola tidak membayar listrik selama empat bulan, PLN memutus aliran listrik ke pusat pertokoan tersebut sejak sebulan terakhir. Akibatnya, sekitar 200-an pedagang kesulitan dan harus menghidupkan genset. Tentunya, biaya operasional membengkak dan banyak yang tak sanggup.

"Manajemen PT Cahaya Sumber Raya (CSR) tak bertanggung jawab dan membiarkan kami bergelap-gelap. Padahal, setiap bulan pedagang membayar listrik ke pengelola. Tapi mereka tak membayarkan ke PLN dan listrik pun dicabut. Kami sudah minta Pemko Padang mengatasi masalah ini, tapi belum ada kejelasan," kata Win.

Hadir pula dalam dialog itu yakni Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Mastilizal Aye, dan Anggota DPRD Padang Budi Syahrial.

Senior Manager Niaga PLN Sumbar, Nova, datang dalam dialog menggantikan General Manager Unit Induk Wilayah (GM UIW) Sumbar, Bambang, yang sedang isolasi karena terkena COVID-19. Dialog itu juga dihadiri pedagang Atom Shopping Center (ASC) Pasar Raya Padang dan Forum UMKM Sumbar.

Andre Rosiade yang sebelumnya sudah mendengar informasi itu, telah bedialog dengan direksi PLN dan Direktur Bisnis Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiharto. Secara umum, PLN bersimpati kepada pedagang dan ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya.

"Kami lihat masalah tunggakan empat bulan ini bisa dibicarakan. Apalagi pedagang sudah membayar, namun pengelola yang tidak menyetorkannya kepada PLN. Jangan sampai pedagang dirugikan, apalagi di sat pandemi ini, Presiden saja meminta semua elemen usaha dibantu," kata Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Andre meminta PLN Sumbar segera menghidupkan listrik di SPR Padang, untuk membantu pemerintah pusat menggerakkan ekonomi. "Kami rasa harus didiskusikan dengan pedagang, agar listrik hidup, namun pedagang bisa membayar langsung ke PLN. Untuk tagihan 4 bulan, itu urusan pengelola SPR," kata anggota DPR RI yang bermitra dengan BUMN seperti PLN ini.

Nova dari PLN mengaku siap memberikan kesempatan kepada pedagang untuk berjualan dengan penerangan listrik PLN lagi. "Kami siap membantu pedagang. Namun kami juga minta dibantu agar bisa bekerja langsung terhubung dengan pedagang, tapi tidak bermasalah dengan hukum. Karena sebelumnya kami berhubungan hanya dengan pengelola," kata Nova yang disambut dukungan dari Andre dan juga Budi Syahrial.

Ketua Pedagang SPR Win berterima kasih atas fasilitasi dari Andre Rosiade kepada PLN Sumbar. Dia berharap, apa yang disepakati malam itu dapat segera terlaksana. "Ada 200-an pedagang yang sekarang kesulitan karena harus membayar BBM genset setiap harinya. Terlalu mahal, apalagi pemasukan berkurang sejak pandemi. Kami minta hal ini segera diselesaikan," katanya.

Budi Syahrial menyebut, masalah di SPR cukup banyak, selain listrik. Harus diselesaikan segera oleh Pemko Padang. Seperti tunggakan royalti Rp7,5 miliar, tunggakan PPB Rp866 juta, izin usaha kedaluwarsa, tunggakan BPJS karyawan dan lainnya. "Anggota DPR RI sudah turun, tapi pemko Padang belum juga manggarik (bergerak)," tegasnya.

Sumber: detikNews

INFO NUSANTARA PERSADA

 
Top