Tiga Fraksi Ajukan Hak Interpelasi Menunggu Register Sekwan Walikota Padang Akan Dipanggil

Budi Syahrial Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Fraksi Gerindr

                       Infonusantara.net

PADANG - Fraksi Gerindra DPRD Padang mengirimkan surat resmi kepada Ketua DPRD Padang Syafrial Kani perihal untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah.

"Kami, dari Fraksi Partai Gerindra Kota Padang, mengajukan hak interpelasi terhadap saudara Walikota Padang," demikian petikan surat Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang tersebut.

Anggota DPRD Kota Padang Budi Syahrial membenarkan bahwa dari Fraksi Gerindra telah mengajukan hak interpelasi terhadap Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah.

Dikatakan Budi, yang jelas dalam pengajuan hak interpelasi terhadap walikota ini syarat minimal nya dalam aturan kan sudah terpenuhi, yakni 7 orang anggota dewan dari dua fraksi berbeda.

"Untuk Fraksi Gerindra sendiri sudah ditandatangani oleh 11 orang anggota fraksi. Kemudian 1 orang dari Fraksi Golkar PDI Perjuangan dan 1 orang dari Fraksi Demokrat ikut menandatangani surat hak interpelasi ini, " jelas Budi Syahrial via seluler nya ketika di hubungi Infonusantara.net (31/7) 

Surat pengajuan hak interpelasi itu bernomor 009/B/F.GER/DPRD-Pdg/VII-2020. Suratnya ditandatangani Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye dan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Padang Muzni Zen, Rabu kemarin,dan tinggal menunggu nomor register dari Sekwan kemudian baru dipanggil walikota.

Dalam surat tersebut, dijelaskan 3 alasan pengajuan interpelasi. Salah satunya mempertanyakan kelanjutan pembagian BLT dari Pemko Padang sesuai Peraturan Walikota (Perwako Nomor 33 Tahun 2020)

Kemudian meminta Walikota Padang  memaparkan permasalahan masih belum terealisasinya penyaluran tahap selanjutnya BLT tersebut. Dan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan penggunaan anggaran Covid-19. Demikian poin materi interpelasi dari Fraksi Gerindra DPRD Padang.

Lebih lanjut Budi Syahrial menyampaikan, permasalahan masih belum terealisasinya penyaluran tahap selanjutnya terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi pertanyaan besar. Padahal untuk BLT itu ada anggaran nya Rp 77 Miliar dan dari anggaran penyaluran BLT tahap awal sebesar Rp 45 Miliar dan dikembalikan kembali Rp 6 Miliar karena terjadi kesalahan data. ada yang sudah meninggal, data ganda namun masuk data penerima bantuan.

Nah kalau anggaran itu di gabung berarti ada sekitar Rp 83 Miliar dan itu cukup untuk dua kali penyaluran BLT. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan nya. 

Alasan yang kita peroleh tetap masalah laporan. Seharusnya bagi loporan yang tidak ada permasalahan dibagikan saja dan yang bermasalah menyusul nantinya.Jangan persoalan ini dijadikan kesan politis, atau ada kesengajaan dimana nanti di perkirakan saja dana BLT ini disalurkan di September dekat jelang Pilgub. 

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade menginstruksikan Fraksi Gerindra DPRD Padang untuk menginterpelasi Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. Andre menyebut Mahyeldi tak memenuhi janjinya terkait BLT Corona. Setiap hari kami menerima keluhan soal pencairan dana BLT ini. 

"Jangankan tiga bulan sesuai yang dijanjikan, yang satu bulan di tahap pertama saja masih banyak yang belum mendapat BLT.  Kita minta kawan-kawan fraksi Gerindra mempertanyakan itu. Jangan sampai janji sebagai walikota tidak dipenuhi, tapi sibuk mengejar mimpi menjadi gubernur," pungkasnya.(Inf)