INFO

Infonusantara.net, PADANG – Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar menegaskan, Ramadhan merupakan bulan untuk menempa diri dalam mengendalikan syahwat. Termasuk syahwat dalam mengkonsumsi segala sesuatu. 

“Ramadhan disyariatkan bukan hanya sebatas untuk menahan haus dan lapar. Jadi, mari menjalankan Ramadhan dan Hari Raya dengan kesederhanaan”, ujar Buya Gusrizal pada Silaturrahim Temu Ulama se-Kota Padang di ruang rapat Exellence Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat, Selasa (30/4/2019).

Lebih lanjut dikatakan, keterlibatan ulama dalam urusan pengendalian inflasi saat Ramadhan menjadi langkah maju dalam menyelesaikan persoalan keumatan. Ulama yang notabene-nya dekat dengan umat juga bertanggungjawab dengan kemaslahatan umat.

“Saya ucapkan terimakasih kepada BI Perwakilan Sumatera Barat atas diselenggarakannya acara ini. Disini kita bisa saling sharing informasi dan berdiskusi tentang persoalan umat, terutama dalam mengendalikan syahwat belanja pada Ramadhan. Tentunya, dengan tujuan untuk kemashlahatan umat”, ungkap Buya Gusrizal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Wahyu Purnama mengatakan, konsumsi bijak saat Ramadhan sangat perlu dilakukan untuk menekan angka inflasi. Karena, ketika inflasi terjadi akan membebani masyarakat dan daya beli akan menurun. 

“Disamping peran strategis ulama dalam mengimbau masyarakat untuk mengatur konsumsi, belanja bijak dan hidup sederhana sesuai syariat, kita juga melakukan operasi pasar bersama stakeholder lainnya untuk menekan angka inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat”, ujar Wahyu.

Dikesempatan yang sama, Wali Kota Padang Mahyeldi mengapresiasi keterlibatan seluruh stakeholder dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Padang. Apalagi, dengan adanya peran ulama dalam perkara keumatan ini.

“Daya beli masyarakat harus kuat. Pemko Padang bersama stakeholder lainnya termasuk BI Perwakilan Sumbar telah melakukan pertemuan untuk membahas ketersedian kebutuhan pokok selama Ramadhan”, tutur Mahyeldi.

Ia menambahkan, berbagai upaya dan rencana untuk mengendalikan inflasi juga telah disiapkan sebaik mungkin oleh seluruh stakeholder. (hms)

Apel tersebut dipimpin oleh Wali Kota Padang dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli, Camat di lingkup Pemko Padang beserta ASN yang bertugas di Balaikota Padang.

Eyviet yang akan memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama 13 tahun bertugas di Pemko Padang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Pemko Padang yang telah bekerjasama mewujudkan visi misi Kota Padang dan mohon maaf jika selama kita bergaul ada hal-hal yang kurang berkenan yang pernah saya perbuat”, tuturnya.

Eyviet bersyukur telah dapat melewati masa tugasnya dengan baik tanpa pernah bermasalah dengan hukum. “Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Inspektorat Kota Padang yang selalu mengingatkan dan mengarahkan dalam penggunaan anggaran agar sesuai dengan aturan yang berlaku”, tuturnya lagi.

“Saya juga tidak pernah tahu nasib dan takdir menggariskan saya menjadi seorang Kadis, karena dulu saya hanya bercita-cita menjadi penyuluh pertanian lapangan supaya punya motor trail”, seloroh lulusan SPMA itu yang mengundang senyum para peserta apel.

“Saya juga tidak pernah menduga akan diberikan penghargaan oleh Pemko Padang sebagai Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) yang membuat saya dapat menunaikan ibadah haji”, ungkap pria yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Padang tersebut.

Eyviet pensiun dengan menyandang pangkat terakhir Pembina Utama Muda/ IV/c dan diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat pengabdian Pembina Utama Madya/ IV/d. Eyviet juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Padang (2014), Asisten Ekbangkesra Setdako Padang (2014) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang (2017).

Wali Kota Padang Mahyeldi selaku Pembina Apel pada kesempatan itu turut mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pengabdian yang telah diberikan oleh Eyviet.

"Kita perlu meneladani apa yang telah disampaikan oleh Bapak Eyviet, yang mana selama bertugas beliau selalu berpedoman kepada aturan yang ada. Saya juga mengapresiasi selama beliau bertugas telah dapat membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan”, tutur Mahyeldi.

Keberhasilan Eyviet dalam menjalankan tugasnya dengan baik menimbulkan harapan pada Wali Kota Padang agar para Kepala OPD juga dapat melakukan pengkaderan sebelum masa tugas berakhir, sehingga pelaksanaan tugas dan SDM yang ada di setiap OPD dapat meneladani setiap hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pendahulunya.

“Perjalanan hidup dan karir beliau juga mengandung banyak hikmah yang dapat dipetik, salah satunya senantiasa berprasangka baik (husnudzon) kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Kita harus menyadari bahwa kesuksesan tidak dapat kita wujudkan sendiri, melainkan juga memerlukan bantuan orang lain”, ujarnya lagi.

“Atas nama pribadi, keluarga dan Pemko Padang saya mengucapkan selamat memasuki masa pensiun kepada Bapak Eyviet, terima kasih atas pengabdiannya dan semoga dapat terus membina masyarakat serta keluarga”, pungkas Mahyeldi yang juga menyampaikan ucapan maaf lahir batin kepada seluruh ASN Pemko Padang dan seluruh warga Kota Padang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.(hms)

Infonusantara.net, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. lni disampaikan Jokowi saat menanggapi Iaporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengenai tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia. 

Bambang dalam laporannya menyebut tiga lokasi alternatif tersebut yakni pertama tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ketiga di luar Pulau Jawa. 

"Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). 

Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri sehingga menolak ibu kota tetap di Jakarta atau dipindahkan di sekitar Pulau Jawa. Jakarta atau Pulau Jawa disebut sebagai kawasan rawan macet dan banjir. 

"Ada pencemaran yang berat juga. lni di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," ujarnya. 

Selain itu, degradasi sosial di Jakarta atau Pulau Jawa semakin tajam. Sementara lahan di Pulau Jawa semakin sempit akibat peralihan fungsi. 

"Dan informasi yang saya terima, sebanyak 40 ribu hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa, setiap tahunnya. Dari sawah ke properti," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. 

Optimistis Terwujud 

Jokowi memimpin rapat terbatas Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota siang ini. Jokowi optimistis pemindahan ibu kota negara akan terwujud bila dipersiapkan dengan matang. 

Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, ini menyadari memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang panjang. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menentukan lokasi yang tepat. Sehingga pemindahan ibu kota memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur. 

"Pemilihan lokasi yang tepat harus memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujarnya. 

Pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengelolaan bisnis. 

Infonusantara.net, PADANG – Kota Padang akan menjadi tuan rumah Livestock Expo dan Kontes Ternak Propinsi Sumatera tahun 2019 dan 2020. Tahun ini, acara tersebut direncanakan digelar pada 26-28 Juni di Kelurahan Air Pacah. Sedangkan di tahun 2020, Livestock Expo dan Kontes Ternak akan masuk dalam rangkaian acara Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan  (PENAS KTNA) XVI, dimana Kota Padang juga menjadi tuan rumah. 

Sekda Kota Padang, Amasrul saat memimpin rapat Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019 di ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Air Pacah, Senin (29/4/2019), mengatakan, sebagai ajang peningkatan pemberdayaan peternak sebagai mitra dalam menunjang pembangunan peternakan, Kota Padang harus sukses menjadi tuan rumah Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019, 

“Iven yang digelar Propinsi Sumatera Barat ini harus kita sukseskan bersama”, ujar Amasrul.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Produksi Peternakan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Afrizal Arman, mengatakan, Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019 merupakan iven promosi dan pameran produk peternakan yang menjadi agenda tahunan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan secara bergulir di Kab/Kota di Sumatera Barat.

“Acara ini juga merupakan ajang pertemuan antara produsen dan buyer dalam jaringan kerjasama agribisnis pertenakan”, ujar Afrizal.

Ditambahkannya, Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019  juga menjadi kesempatan bagi pengusaha pengolahan pakan dan agroindustri untuk melihat dan menyaksikan perkembangan teknologi industri dan berbagai isu terbaru.

“Di kesempatan itu, peluang pengembangan jaringan bisnis dan kemitraan juga terbuka”, tambahnya lagi.(hms)

Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) cabang Sumatera Barat (Sumbar) bekerjasama dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Sumbar dan lainnya yang telah memilih Padang sebagai kota penyelenggara seminar 1000 hari pertama kehidupan bagi anak tersebut.

Demikian disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi sewaktu membuka secara resmi seminar yang dilangsungkan di salah satu hotel di Padang, Minggu (28/4) itu.

"Kita tentu meyakini, dengan adanya seminar ini tentu diharapkan menjadi bahagian yang akan memberikan peningkatan pencerahan kepada Indonesia ke depan. Khususnya terkait memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan bagi anak di Indonesia," tambah dia.

Seperti diketahui, kegiatan seminar ini merupakan yang kelima kalinya digelar dengan mempertemukan para dokter spesialis anak yang tergabung dalam IDAI berbagai daerah se-Indonesia dan juga dari POGI. Hadir dikesempatan itu Ketua POGI cabang Sumbar Dr.dr Dovy Djanas SpOG KFM dan Ketua IDAI cabang Sumbar serta lainnya.

Mahyeldi menyebut, sebagaimana diketahui, upaya mencetak generasi bangsa yang sehat dan cerdas adalah dengan pemenuhan gizi pada anak usia dini bahkan sejak dalam kandungan. Program tersebut lebih dikenal dengan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 1000 HPK dimulai sejak dari fase kehamilan yakni selama 270 hari hingga anak berusia 2 tahun atau 730 hari.

"Kita tentu sama-sama mengetahui, seribu hari pertama kehidupan adalah saat yang terpenting dalam hidup seseorang, karena itu hal ini harus diperhatikan benar-benar," tukasnya yang didampingi Kepala DKK Feri Mulyani dikesempatan itu.

Berdasarkan para ahli kata wako lagi, pada masa tersebut fungsi makanan selama masa kehamilan dapat mempengaruhi fungsi memori, konsentrasi, pengambilan keputusan, intelektual, mood, dan emosi seorang anak di kemudian hari.

"Setelah bayi lahir pun juga tetap harus diperhatikan kebutuhan gizinya, karena sebagian organ masih terus berkembang hingga usia 2 tahun. Karenanya, upaya pemenuhan gizi pada anak di 1000 hari pertama kehidupan menjadi sangat penting. Sebab, jika tidak terpenuhi asupan nutrisinya, dampak perkembangan pada anak akan permanen."

"Inilah yang menimbulkan masalah jangka panjang. Mereka yang mengalami kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, mempunyai beberapa risiko," tukasnya.

Sedikitnya ada beberapa risiko jika anak mengalami kekurangan gizi, antara lain risiko penyakit menular, mengalami hambatan pertumbuhan kognitif, hingga gangguan pertumbuhan tinggi badan. Dimana keadaan ini tidak hanya bersifat antar-generasi tetapi bersifat trans generasi.

"Pada konteks itulah, pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi hal yang sangat fundamental bagi terciptanya keluarga dan masyarakat yang sehat," paparnya.

Mahyeldi pun juga berharap melalui kegiatan The First 1000 Days Summit tentunya diharapkan para peserta memperoleh pengetahuan pentingnya pemberian asupan gizi di 1000 hari pertama kehidupan, yang nantinya dapat diaplikasikan dalam hidup sehari-hari.

"Pengetahuan yang diperoleh hari ini nantinya untuk dapat disebarkan kepada anggota keluarga dan masyarakat di wilayah kerja masing-masing," pungkas Mahyeldi mengakhiri.(hms)

Penetapan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria sebagai tersangka ini dibenarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan.

"Iya benar (sudah tersangka), Muzni Zakaria sudah menjadi tersangka dilembaga antirasuah " ujar Basaria, Sabtu (27/4), dikutip dari merdeka.com.

Namun sayang Basaria belum bersedia menjelaskan lebih jauh kasus apa yang menjerat orang satu di Kabupaten Solok Selatan, Padang, Sumatera Barat itu.

Sebelumnya penggeledahan yang dilakukan tim KPK di rumah pribadi Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria, karena kasusnya sudah di tahap penyidikan. KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus itu namun belum diumumkan kepada publik.

Benar ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK. Prosesnya tentu sudah di tingkat penyidikan. Ini penyidikan baru yang dilakukan KPK, tapi kami belum bisa menyampaikan perkaranya apa dan tersangkanya siapa," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media Kamis (25/4/2019).

Febri beralasan belum menyampaikan ke publik karena tim masih bergerak di lapangan untuk mengumpulkan bukti. Bila informasi telah lengkap, KPK akan mengumumkan kasus ini.

"Akan disampaikan informasi ke publik terkait status hukum orang tertentu dan pokok perkaranya seperti apa,” kata dia.

KPK menggeledah rumah Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria pada Kamis siang. Dari penggeledahan itu KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek di Kabupaten Solok Selatan.

KPK pernah memanggil Wali Kota Dumai Zulkifli AS pada Agustus 2018 untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-P tahun anggaran 2018.

Infonusantara.net,Dumai-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan kantor Wali Kota Dumai Zulkifli AS, Jum'at 26 April 2019 . Hal itu dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi.

Penggeledahan berlangsung cukup lama sejak pukul 10.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Dikesempatan itu sejumlah dokumen disita KPK dari kedua lokasi tersebut terkait proyek dan anggaran.Bahkan mobil dinas Wali Kota Dumai turut diperiksa.

"Untuk informasi perkara dan tersangkanya, akan disampaikan pada saat konferensi pers secara resmi setelah beberapa kegiatan awal dari tim dilakukan," " ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (26/4/2019)

Sebelumnya pada Agustus 2018 lalu, KPK pernah memanggil Wali Kota Dumai Zulkifli AS untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-P tahun anggaran 2018.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), Yaya Purnomo (mantan pejabat Kemenkeu yang terkena OTT), serta seorang kontraktor Ahmad Ghiast.

Teranyar, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman setelah penggeledahan dilakukan di rumahnya. KPK menemukan bukti cukup bahwa Budi diduga memberikan suap kepada Yaya Purnomo (mantan pejabat Kemenkeu yang terkena OTT).

“Benar ada penggeledahan tadi pagi. Kebetulan saya sedang dinas di Jakarta. Apa permasalahan sebenarnya saya juga belum tahu,” ujarnya, dilansir dari Singgalang, Kamis (25/4/2019 )

Meskipun demikian, ia mengaku sudah dua kali dipanggil KPK yakni pada 27 Januari dan 11 Februari terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Dinas PU Solok Selatan.

“Dalam ini menerima hadiah atau janji. Habis itu diam belum ada panggilan. Ya tiba-tiba saja tadi pagi ada kejadian penggeladahan,” katanya.

Sebelumnya tim KPK mendatangi rumah Muzni di perumahan Asratek, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada pukul 08.00 WIB. KPK menggeledah rumah Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan dari  penggeledahan itu KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek di Kabupaten Solok Selatan. (Inf/kj)

Infonusantara.net, PADANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penggeledahan di rumah Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria merupakan bagian dari proses penyidikan kasus korupsi yang tengah ditangani. 

Penggeledahan yang dilakukan tim KPK di rumah pribadi Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria, karena kasusnya sudah di tahap penyidikan. KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus itu namun belum diumumkan kepada publik. 

“Benar ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK. Prosesnya tentu sudah di tingkat penyidikan. Ini penyidikan baru yang dilakukan KPK, tapi kami belum bisa menyampaikan perkaranya apa dan tersangkanya siapa," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media Kamis (25/4/2019)

Febri beralasan belum menyampaikan ke publik karena tim masih bergerak di lapangan untuk mengumpulkan bukti. Bila informasi telah lengkap, kata dia, KPK akan mengumumkan kasus ini. 

"Akan disampaikan informasi ke publik terkait status hukum orang tertentu dan pokok perkaranya seperti apa,” kata dia. 

KPK menggeledah rumah Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria pada Kamis siang. Dari penggeledahan itu KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek di Kabupaten Solok Selatan. Dikutip dari Antara, tim KPK mendatangi rumah Muzni di perumahan Asratek, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada pukul 08.00 WIB. 

Salah seorang warga, Teguh Ilhamda, mengatakan ada empat petugas yang masuk rumah itu. "Dua petugas berpakaian polisi dengan senjata dan dua lagi mengenakan rompi KPK," katanya.

Teguh mengatakan Muzni selalu berkunjung ke rumah yang digeledah itu setiap sepekan sekali. Tim KPK menggeledah rumah tersebut selama 4 jam. Sekitar pukul 12.00 WIB empat orang petugas keluar dari rumah membawa dua koper dan langsung meninggalkan lokasi mengendarai minibus hitam.(Inf)

Pembenahan objek wisata yang melegenda dengan 'history' batu Malin Kundang itu pun terus dilakukan. Di samping mempercantik kawasan pantai, juga menjaga keasrian Batu Malin Kundang sekaligus membangun sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Seperti diketahui, dalam upaya pembenahan ini seperti dilansir berbagai media massa ebeberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) berniat akan membangun kawasan wisata Pantai Air Manis pada 2019 ini. Kementerian dan Pemerintah Kota Padang telah menyepakati desain kawasan pantai tersebut. Permintaan kita sudah direspon Kementerian PUPR. Urusan pembebasan lahan menjadi tanggungjawab Pemko Padang.

Wali Kota Padang Mahyeldi pun berharap upaya ini terwujud dalam waktu yang tak terlalu lama. Demikian disampaikannya sewaktu meninjau beberapa tempat yang direncanakan bakal dijadikan lahan parkir bagi kendaraan roda empat dan roda dua di luar pintu gerbang objek wisata tersebut usai menghadiri salah satu acara bersih-bersih Pantai Air Manis bersama PT Semen Padang, Kamis (25/4). 

Dalam kesempatan itu Wali kota menyarankan kepada lurah dan Ketua LPM serta OPD terkait dan tokoh masyarakat setempat untuk dapat bersinergi mendukung penyediaan lahan parkir 

"Kalau kita sediakan tempat parkir di luar gerbang, tentu pengunjung akan berjalan memasuki kawasan pantai. Sehingga dengan demikian kita harapkan pengunjung dapat menikmati kuliner di sepanjang jalan sebelum menuju lokasi. Tentu berdampak ekonomis bagi warga," tutur wako.

Selain itu wako pun meminta warga di sepanjang kawasan Pantai Air Manis untuk senantiasa menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan dan ketertiban. "Kita ingin warga senantiasa mendukung kemajuan pantai ini. Semoga dengan itu berbagai berdampak positif dapat kita rasakan semua," tukasnya mengingatkan.(hms)

Infonusantara.net, PADANG - Sekolah kejuruan manapun di Indonesia beorientasi pada dunia kerja. Untuk keberhasilan sekolah kejuruan tersebut, maka pihak sekolah melalui kepala sekolah harus mampu bersinergi dengan perusahan yang akan menerima lulusan dari sekolah tersebut. Demikian pula halnya dengan Sekolah Penerbangan Angkasa Nasional (SPAN) Padang hadir mengisi dan memenuhi kebutuhan dunia kerja penerbangan di  Indonesia.

"Oleh sebab itu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dihadapkan pada tantangan untuk menyiapkan lulusannya agar siap bekerja di lapangan. Harus ada link and match serta sinergi dengan berbagai perusahaan terkait", kata Wali Kota Padang Mahyeldi dalam sambutan pada acara Pelantikan dan Perpisahan Tingkat III SMK Penerbangan Angkasa Nasional Padang di Grand Inna Hotel Padang, Kamis (25/4/2019). 

Selanjutnya Mahyeldi mengatakan, dengan banyaknya lulusan SPAN yang telah bekerja di Angkasa Pura menunjukkan bahwa SPAN telah dapat menjawab sebagian tantangan dunia kerja saat ini. Sebagaimana dapat dilihat banyak terjadi pengembangan infrastruktur airport, termasuk di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sedang dilakukan penambahan terminal. Hal ini tentu berdampak terhadap kebutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang penerbangan. 

"Sebagai kesatuan sistem pemanfaatan wilayah udara, penerbangan mencakup aspek yang sangat luas. Ada pesawat udara, bandar udara, serta aturan keselamatan dan keamanan penerbangan umum lainnya. Maka dari itu, Pemerintah Kota Padang sangat mendorong SPAN untuk dapat mendidik dan menghasilkan siswa yang terampil di dunia penerbangan. Diharapkan kepada yayasan SPAN untuk melakukan peningkatan dan terobosan peluang kerja bagi lulusan SPAN  yang telah  ditempa oleh para pengajar yang kompeten", tukuk Mahyeldi.(hms)

Infonusantara.net, PADANG - KPU Padang menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) pada 46 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Padang. PSU ini merujuk rekomendasi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dari keenam kecamatan tersebut.

"Di kecamatan Nanggalo, PSU akan digelar di tiga kelurahan pada 7 TPS, Lubuk Kilangan (6 kelurahan, 28 TPS), Kuranji (3 kelurahan, 3 TPS), Padang Timur (2 kelurahan, 5 TPS), Koto Tangah (2 kelurahan, 2 TPS) dan Lubeg (1 kelurahan, 1 TPS)," ungkap Ketua KPU Padang, M Sawati dalam putusan yang diterbitkan Selasa (23/4/2019).

Dikatakan Sawati, untuk hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada Sabtu (27/4/2019). Proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00-13.00 WIB. Kemudian, dilanjutkan dengan penghitungan suara hingga selesai.

"Hasil penghitungan suara ini, nantinya akan direkapitulasi berdasarkan hasil perolehan suara di masing-masing TPS oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada masing-masing lokasi diselenggarakannya PSU," ungkap Sawati didampingi Rino Sutrisno (Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Padang).

TPS yang akan dilaksanakan PSU itu adalah:

A. Kec. Nanggalo

1. TPS 18 Kel. Kurao Pagang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD dan DPRD Prov jumlah Pemilih sebanyak 142 orang

2. TPS 26 Kel. Kurao Pagang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD dan DPRD Prov jumlah Pemilih sebanyak 217 orang

3. TPS 29 Kel. Kurao Pagang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres jumlah Pemilih sebanyak 275 orang

4. TPS 42 Kel. Surau Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres jumlah Pemilih sebanyak 258 orang

5. TPS 43 Kel. Surau Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD dan DPRD Prov jumlah Pemilih sebanyak 166 orang

6. TPS 07 Kel. Kampung Olo melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD jumlah Pemilih sebanyak 169 orang

7. TPS 03 Kel. Tabing Banda Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD jumlah Pemilih sebanyak 177 orang

B. Kec. Lubuk Kilangan

1. TPS 01 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres jumlah Pemilih sebanyak 292 orang

2. TPS 08 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR dan DPD jumlah Pemilih sebanyak 252 orang

3. TPS 14 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 258 orang

4. TPS 18 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 267 orang

5. TPS 20 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 242 orang

6. TPS 22 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 233 orang

7. TPS 23 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 232 orang

8. TPS 26 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 295 orang

9. TPS 28 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 286 orang

10. TPS 30 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 171 orang

11. TPS 31 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 283 orang

12. TPS 33 Kel. Bandar Buat melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 155 orang

13. TPS 03 Kel. Padang Besi melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 175 orang

14. TPS 05 Kel. Padang Besi melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, jumlah Pemilih sebanyak 289 orang

15. TPS 19 Kel. Padang Besi melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 273 orang

16. TPS 03 Kel. Batu Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 201 orang

17. TPS 08 Kel. Batu Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 297 orang

18. TPS 10 Kel. Batu Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 290 orang

19. TPS 13 Kel. Batu Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 288 orang

20. TPS 14 Kel. Batu Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 287 orang

21. TPS 15 Kel. Batu Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, jumlah Pemilih sebanyak 290 orang

22. TPS 16 Kel. Batu Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, jumlah Pemilih sebanyak 289 orang

23. TPS 20 Kel. Batu Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 276 orang

24. TPS 21 Kel. Batu Gadang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 243 orang

25. TPS 16 Kel. Indarung melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 218 orang

26. TPS 26 Kel. Indarung melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPD jumlah Pemilih sebanyak 175 orang

27. TPS 03 Kel. Koto Lalang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 261 orang

28. TPS 03 Tarantang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 265 orang

C. Kec. Kuranji

1. TPS 33 Kel. Sungai Sapiah melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, jumlah Pemilih sebanyak 281 orang

2. TPS 36 Kel. Gunung Sariak melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, jumlah Pemilih sebanyak 298 orang

3. TPS 37 Kel. Kuranji melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 272 orang

D. Kec. Padang Timur

1. TPS 04 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, jumlah Pemilih sebanyak 276 orang

2. TPS 07 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, jumlah Pemilih sebanyak 273 orang

3. TPS 17 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, jumlah Pemilih sebanyak 270 orang

4. TPS 38 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Pilpres, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota jumlah Pemilih sebanyak 168 orang

5. TPS 08 Kel. Parak Gadang Timur melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, jumlah Pemilih sebanyak 203 orang

E. Kec. Koto Tangah

1. TPS 18 Kel. Dadok Tunggul Hitam melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, jumlah Pemilih sebanyak 273 orang

2. TPS 37 Ke. Bungo Pasang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR RI dan DPD jumlah Pemilih sebanyak 286 orang

F. Kec. Lubuk Begalung

TPS 21 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX melaksanakan pemungutan suara ulang untuk Pilpres, DPR, DPD dan DPRD Prov jumlah Pemilih sebanyak 183 orang.

Infonusantara.net, PADANG,- Gedung budar DPRD Kota Padang pasca pemilu serentak 17 April 2019 terlihat sepi dan tak ditemukan satu orangpun wakil rakyat berada di kantor tersebut.

Kasubag Humas DPRD Kota Padang, Elfauzi membenarkan bahwa saat ini memang di kantor DPRD Padang sepi. Hal ini dikarenakan ada agenda para wakil rakyat DPRD Padang lagi melaksanakan kunjungan kerja komisi-komisi terkait empat Ranperda Inisiatif yang diusulkan masing-masing komisi.

Kunjungan dilakukan sejak tanggal 23 - 26 April 2019. Lokasinya di Ibukota Jakarta dan lain sebagainya." Kunjungan berlangsung selama empat hari," ujarnya pada Selasa (23/4)

Sememtara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti juga membenarkan hal tersebut serta mengatakan akan segera menuntaskan pembahasan empat Ranperda itu. Ini karena pada 30 April 2019 agenda tutup masa sidang I dan buka masa sidang II juga akan diselenggarakan melalui rapat paripurna Istimewa.

" Kita dikebut waktu, maka persoalan yang masih belum usai dimaksimalkan penyelesaiannya," pungkas kader Gerindra ini.

Dari pantauan media ini, Selasa (23/4)terlihat di salah satu ruangan komisi hanya kursi dan meja saja yang terletak. Dan kondisi ruangan lainnya juga tak ditemukan para wakil rakyat  berada di gedung bundar yang berlokasi di Jalan Sawahan No 50 Kecamatan Padang Timur.

(Inf)

Infonusantara.net, PADANG - Pemerintah Kota Padang mensosialisasikan Peraturan Wali Kota (Perwako) Padang No.23 Tahun 2019, sebagai payung hukum dari semua peraturan yang menyangkut tentang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di Kota Padang.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, saya menyampaikan apresiasi kepada Sat Pol PP Kota Padang beserta jajaran yang telah bekerja keras hingga telah disahkannya Perwako No.23 Tahun 2019 ini. Sebagaimana Perwako ini tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.11 Tahun 2005 berkaitan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat," ungkap Wali Kota Padang Mahyeldi sewaktu membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Perwako Padang No.23 Tahun 2019 di salah satu hotel di Padang, Selasa (23/4).

Mahyeldi menjelaskan, maksud disusunnya Perwako ini adalah sebagai acuan penegakan dan pengendalian penyelenggaraan Perda di Kota Padang. Sehingga sejalan dengan visi-misi Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan kota yang rapi, tertib, bersih, indah dan harmonis.

"Jadi tujuan dari Perwako ini antara lain untuk mewujudkan kepastian hukim dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang. Seperti tertib jalan dan angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib kebersihan dan keindahan lingkungan, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib penyelenggaraan tempat usaha dan tertib tuna sosial," paparnya dihadapan peserta yang terdiri dari para Kasi Trantib di 11 kecamatan dan 104 kelurahan se-Kota Padang.

Lebih jauh Wali Kota Padang  berharap, kepada masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaku usaha di Kota Padang dapat lebih mengerti dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam regulasi ini.

"Maka itu kepada SKPD teknis yang membidangi dalam penerapan Perda di Kota Padang diharapkan terus melakukan sosialisasi dan tegas dalam melakukan pengawasan, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Seperti penyimpangan izin usaha, izin bangunan dan perbuatan  maksiat serta hal-hal lain yanh berkaitan dengan penyakit masyarakat," ujarnya didampingi Kasat Pol PP Al Amin.

"Untuk itu kepada Sat Pol PP, SKPD teknis, unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan agar senantiasa proaktif mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Semoga melalui disosialisasikannya Perwako Padang No.23 Tahun 2019 ini kita semua lebih memahami dan dapat mengimplementasikan  peraturan ini secara baik, benar dan tegas," tukas Mahyeldi mengakhiri. (hms)

Infonusantara.net, PADANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang menegaskan telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 di Kota Padang. Hal tersebut ditegaskan oleh Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kota Padang, Yunasti Helmi, SH.

"Setiap pengaduan atau laporan yang masuk dari masyarakat tentu kami tindaklanjuti. Namun, tentu kami butuh bukti dan saksi," tegas Yunasti Helmi ketika dikonfirmasi wartawan, Senin, 22 April 2019.

Sampai saat ini, kata Yunasti Helmi, ada satu kasus dugaan politik uang yang sedang ditangani oleh Bawaslu Kota Padang. Kasus tersebut terjadi di Kecamatan Padang Selatan yang diduga dilakukan calon anggota DPRD Kota Padang berinisial BR dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Padang IV yang meliputi Kecamatan Padang Selatan dan Padang Timur. 

"Kasus money politic ada satu yang kita proses saat ini, yaitu salah seorang caleg yang membagikan sembako di Padang Selatan," ungkapnya.

Yunasti Helmi mengatakan, kasus politik uang tersebut diproses karena ada barang bukti di tangan masyarakat dan ada saksi yang dapat memberikan kesaksian. 

"Ada saksinya, ada barangnya. Barangnya itu masih di tangan saksi, mereka melaporkan, mereka dapat, tentu ini menjadi barang jelas," tegasnya.  

Untuk menindaklanjuti kasus dugaan politik uang tersebut, Bawaslu Kota Padang, jelas Yunasti Helmi sudah memeriksa dua orang saksi. 

"Kita panggil hari ini ada dua saksi. Ada lima orang saksi yang akan kita panggil, namun waktunya kita beda-bedakan, sebab beberapa pelanggaran lain yang juga kita proses hari ini," urainya.

Selain kasus yang menyeret caleg Partai Gerindra tersebut, kata Yunasti Helmi, masih ada kasus yang lain. Namun, setelah ditelusuri ke lapangan, tidak ditemukan buktinya.

"Sebenarnya ada beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat, namun setelah kita telusuri ke lapangan, kita tidak temukan buktinya. Kita tidak temukan saksinya. Bagaimana kita mau memprosesnya. Karena ini temuan buat kita, bagaimana kita menuduh orang, sementara saksinya tidak ada, tidak ada yang mau menjadi saksi, dan barang buktinya juga tidak ada," cakapnya. 

Bawaslu Kota Padang menargetkan menyelesaikan kasus dugaan politik uang tersebut sebelum pengumuman hasil pemilu 2019. 

"Untuk pidana pemilu, 14 hari di Bawaslu, 5 hari di kawan-kawan penyidikan, 5 hari di kawan-kawan pengadilan negeri, belum sampai waktu penetapan, kasus ini sudah selesai ditangani," pungkasnya. 

Yunasti Helmi mengatakan, Bawaslu mengupayakan untuk memyelesaikan kasus tersebut secepatnya, tidak perlu menunggu waktu 14 hari, sepanjang para pihak yang dipanggil datang memenuhi panggilan Bawaslu.

"Kalau para pihaknya selalu datang, dalam waktu 7 hari sudah bisa ita putuskan," cakapnya.

Mengenai sanksi, Yunasti Helmi mengatakan, karena politik uang adalah pidana, maka sanksinya berupa penjara dan denda. "Jika pidana, ya penjara dan denda yang tentunya nanti TMS (tidak memenuhi syarat, red) bagi caleg yang bersangkutan," tukuknya. 

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memproses sampai tuntas setiap pelanggaran yang terjadi selama pelaksaan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemiliha legislatif (Pileg) 2019.

"Terkait politik uang dan bentuk pelanggaran lainnya, harus segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Bagi pelaku politik uang, ada pidananya. Kami mendesak Bawaslu dan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti dan menuntaskannya sebelum pelantikan anggota dewan baru," ujarnya, Minggu, 21 April 2019, kemarin. (Inf/by) 

Infonusantara.net, PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi mengharapkan momentum peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIII dapat dimaknai untuk menggerakkan potensi Kota Padang ke depan. Peringatan ini menurutnya bukan sekedar seremoni belaka, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan otonomi daerah yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

"Potensi yang ada diharapkan bisa digerakkan, dimotivasi dan diinisiasi. Sehingga melahirkan inovasi-inovasi yang dihadirkan dalam rangka mempercepat dan memaksimalkan pembangunan Padang ke depan. Ketika semuanya terlaksana dengan lebih baik lagi maka bisa dikatakan otonomi daerah telah berjalan maksimal," imbuh Mahyeldi sewaktu menjadi pembina upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIII tingkat Kota Padang di Lapangan Imam Bonjol Padang, Senin (22/4) pagi.

Mahyeldi pun juga memuji capaian pelaksanaan pembangunan Kota Padang melalui kegiatan Manunggal Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di tahun 2018. Pasalnya, terjadi peningkatan kapitalisasi nilai pembangunan sebanyak 610 persen lebih.

"Artinya, dari dana sekian puluh miliar yang dikeluarkan Pemko Padang ternyata mampu memberikan stimulan dengan munculnya partisipasi masyarakat. Maka itu kita harapkan, di tahun 2019 ini akan lebih meningkat lagi dan lebih baik lagi tentunya. Diharapkan masyarakat dan ASN Pemko Padang senantiasa saling bersinergi dengan terbangunnya komunikasi yang lebih erat dan lebih dekat lagi tentunya,” ujarnya. 

Mahyeldi turut mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2019 pada hari pencoblosan 17 April lalu. Sebagaimana diketahui puluhan ribu warga masyarakat Kota Padang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS)-TPS. Diantara mereka bahkan lebih dari 24 jam tidak tidur demi menjaga dan mengamankan suara rakyat, sehingga Pemilu terlaksana secara lebih baik. 

“Demikian bentuk pengorbanan, jiwa nasionalisme dan rasa berbangsa bernegara yang mereka lihatkan. Maka untuk itu sangatlah pantas kita selaku pemerintah daerah menerima dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat secara baik dan cepat.Karena gak akan mungkin kita bangsa Indonesia ini khususnya Kota Padang ini akan cepat dalam melaksanakan pembangunan kalau seandainya tidak didukung oleh masyarakat secara maksimal," tukasnya

"Kesuksesan pemerintah itu adalah ketika kita mampu menggerakkan dan menyadarkan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam gerak langkah pembangunan. Apabila ketika masyarakat terpecah-pecah maka berarti pemerintah telah gagal, karena wujud yang sesungguhnya adalah sila ketiga dalam Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Mari kita jaga dan rawat persatuan dan kesatuan itu, sehingga bangsa dan negara ini lebih baik, kuat dan maju lagi ke depan," tandas wako sembari mengucapkan selamat Hari Otonomi Daerah ke XXIII tingkat Kota Padang. 

Seperti diketahui, kegiatan Manunggal BBGRM di Kota Padang dilaksanakan sejak 5 April sampai 5 Mei 2019 secara serentak pada 104 kelurahan di 11 kecamatan se-Kota Padang. Pencanangannya dilakukan secara resmi Wali Kota Padang yang ditandai dengan pemukulan gong usai pelaksanaan Upacara Hari Otonomi Daerah ke-XXIII.

Di akhir upacara juga diumumkan pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2019. Juara pertama diraih Kelurahan Gunung Pangilun sehingga berhak menerima trophy, sertifikat dan tabanas sebesar Rp20 Juta. Untuk juara kedua diraih Kelurahan Berok Nipah dengan menerima trophy, sertifikat dan tabanas sebanyak Rp10 Juta. Selanjutnya juara ketiga yakni Kelurahan Bungus Timur di samping menerima trophy, sertifikat juga tabanas Rp5 Juta. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang Muhidi, unsur Forkopimda Padang serta seluruh ASN Pemko Padang dan stakeholder terkait. (hms)

Hal tersebut dikatakan Wali Kota Padang Mahyeldi pada acara puncak Peringatan Hari Kartini Tingkat Kota Padang di Hotel Axana, Senin (22/4/2019). 

"Seiring perkembangan zaman, kaum perempuan banyak yang menjalani fungsi ganda. Fungsi pertama sebagai ibu di rumah tangga yang bertanggung jawab mendampingi suami, mengasuh dan mendidik anak-anak. Sedangkan fungsi kedua membantu mencari nafkah untuk keluarga, baik sebagai wanita karier di instansi pemerintah ataupun di perusahaan swasta dan membuka usaha sendiri", tutur Mahyeldi.

"Untuk itu, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang pada tahun ini memberikan penghargaan kepada para perempuan yang dinilai inspiratif bagi lingkungan sekitarnya dan juga perempuan yang dianggap tangguh mencari nafkah dalam memperjuangkan hidup keluarganya", tuturnya lagi.

"Hal ini merupakan wujud pemberdayaan perempuan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan", jelas Mahyeldi. 

Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang Heryanto Rustam mengatakan, tujuan dilaksanakan peringatan Hari Kartini adalah  agar masyarakat, terutama generasi muda senantiasa ingat perjuangan RA Kartini dan kebangkitan kaum perempuan.

Puncak peringatan Hari Kartini Tingkat Kota Padang tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Padang Harneli serta Ketua TP PKK kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang, dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang.

Berikut nama-nama pemenang Perempuan Inspiratif dan Perempuan Tangguh Tingkat Kota Padang:

Perempuan Inspiratif

Juara I : Defriyeni Dahar (Kec.Lubuk Kilangan) 

Juara II: Mina Dewi Sukmawati (Kec. Kuranji) 

Juara III: Fitriati (Kec. Koto Tangah) 

Perempuan Tangguh

Juara I: Rita (Kec. Lubuk Kilangan) 

Juara II: Melinar (Kec. Padang Selatan) 

Juara III: Susi Karmila (Kec.Bungus T. Kabung) 

Masing-masing pemenang pada setiap kategori mendapatkan hadiah berupa barang senilai Rp. 4 Juta untuk Juara I, Rp. 3 Juta untuk Juara II dan Rp. 2 Juta untuk Juara III. 

Selamat kepada para pemenang dan teruslah menginspirasi kaum perempuan di Indonesia, khususnya di Kota Padang. (hms)

"Belanja bijak salah satu upaya untuk menekan angka inflasi", ungkap Mahyeldi saat High Level Meeting Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang di Palanta Kediaman Wali Kota Padang, Jalan A. Yani, Senin (22/4/2019).

High Level Meeting Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang diikuti Dandim 0312 Padang, Kepala BI Perwakilan Sumbar, Bulog Regional Sumbar, Pertamina dan Hiswana Migas, PPI, BPS Kota Padang, Forum Komunikasi Distributor Padang, Kadin Padang, Kemenag Kota Padang, Baznas Kota Padang, dan SKPD terkait Pemko Padang.

Lebih lanjut Mahyeldi menjelaskan, saat Ramadhan peningkatan kebutuhan bahan pokok dan komiditi lainnya memang terjadi. Untuk itu, diperlukan upaya menjaga ketersedian barang tersebut, begitu juga dengan menjaga stabilitas harganya.

"Bahan pokok dan komoditas lainnya seperti cabai, bawang merah, telur, daging ayam menjadi penyumbang inflasi", ujarnya.

Ia mengatakan, Kota Padang hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok dan komiditas lainnya sebesar 30 persen. Sedangkan 70 persen berasal dari daerah lain di Sumbar maupun di luar Sumbar.

"Untuk itu, koordinasi semua pihak sangat diperlukan. Termasuk mengawasi distribusi barang dan memantau harga barang setiap harinya", tuturnya lagi.

Selain itu, Wako Mahyeldi juga mengingatkan Bulog, BI, Dinas Pangan, Dinas Perdagangan dan Pertanian Kota Padang agar tetap berkoordinasi dalam menyiapkan operasi pasar untuk menstabilkan harga barang, terutama jelang lebaran. 

"Begitu juga dengan Baznas Kota Padang untuk segera berkoordinasi dengan badan zakat lainya yang ada di Kota Padang untuk menyiapkan voucher Ramadhan bagi 35 ribu Rumah Tangga Miskin yang ada di Kota Padang berdasarkan BDT Dinas Sosial", tambah Mahyeldi.

Ia juga mengatakan, pengendalian inflasi selama Ramadhan sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan tidak bertambahnya jumlah masyarakat miskin.

Sementara itu, disamping menggelar operasi pasar, BI perwakilan Sumbar juga akan mengadakan pertemuan dengan ulama se-Kota Padang pada 30 April mendatang dalam rangka sosialisasi hidup hemat dan sederhana.

"Bersama ulama Kota Padang kita mengajak masyarakat untuk selalu hidup hemat dan sederhana sesuai dengan yang diajarkan Rasullullah Sholallahu 'alaihi wasalam", ujar Wahyu Permana Kepala BI Perwakilan Sumbar.(*)

Pewarta: Ulil Amri Abdi/Nofriadi

Infonusantara.net PADANG - Caleg DPRD Kota Padang, Dapil V Kecamatan Nanggalo, Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat, nomor urut satu, Wahyu Iramana Putra bersama Desri Ayunda, Caleg DPRD Provinsi Sumbar, Dapil I Kota Padang, nomor urut sepuluh, terus bergerak melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan pada Pileg dan Pilpres 17 April mendatang kepada masyarakat.

Meski diguyur hujan yang cukup deras, tetap terlihat antusias warga yang didominasi oleh kaum ibu - ibu itu  mengikuti hingga akhir kegiatan sosialisasi Pileg 2019 dari Partai Golkar yang dilakukan di RT 05 RW 02 , Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Minggu (30/3/2019) malam.

"Sosialisasi Pemilu 17 April 2019 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak salah dalam memilih nantinya di TPS untuk calon legislatif yang akan dipilih. Kita ajari warga disini bagaimana cara mencoblos yang benar, juga supaya mereka bisa membedakan kertas suara, " ujar Wahyu. 

Seperti diketahui, saat pemilu mendatang, satu orang hak pilih mendapatkan lima surat suara. Termasuk surat suara untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden dan DPD. Untuk DPRD Kabupaten/Kota surat suara bertanda warna Hijau, DPRD Provinsi warna Biru dan  DPR- RI warna Kuning. Sedangkan DPD- RI warna Merah dan surat suara Presiden warna Abu-abu. Surat suara nanti hanya ada nama-nama saja, kecuali calon Presiden dan DPD yang memiliki gambarnya.

Saya meminta kepada masyarakat untuk mendukung dan memilih calon legislatif yang betul-betul mampu memberikan pencerahan pada masyarakat untuk pembangunan yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada masyarakat jangan golput, gunakan hak pilih benar-benar sesuai yang diharapkan pada sosok calon wakil rakyat yang bisa membangun Kota Padang.

"Selain itu Wahyu menghimbau para Caleg untuk taat dan mematuhi aturan yang berlaku. Jangan pernah coba -coba menjanji - janjikan uang (money politics,red),ini namanya membeli. Juga jangan memberikan informasi - informasi yang tidak jelas demi kepentingan pribadi, hal ini akan membodohi masyarakat demi ambisi untuk duduk di legislatif,"  ujar Wahyu Iramana Putra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil ketua DPRD Kota Padang juga Ketua DPD Partai Golkar Padang. 

Untuk target Golkar di Pileg 2019 ini, tentunya untuk  menjadi partai pemenang di Kota Padang, kita akan berjuang habis -habisan dan yang pastinya partai Golkar sendiri masih mendapat tempat yang baik di Kota Padang," pungkasnya. 

Sementara Desri Ayunda, Caleg DPRD Provinsi Sumbar,  Dapil I Kota Padang nomor urut sepuluh ini mengatakan, sosialisasi Pemilu ini sangat penting mengingat pada pesta demokrasi Pileg dan Pilpres pada 17 April mendatang,  ada lima surat suara yang akan di coblos. Disini tentunya kita harus bisa memberikan pengarahan sosialisasi yang jelas, interaksi langsung dengan masyarakat agar nanti tidak terjadi keraguan lagi. 

"Pada pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 17 April mendatang, kita menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Padang yang telah memiliki hak pilih agar datang ke TPS untuk memilih,  menyampaikan aspirasi menentukan pemimpin negara yakni Presiden dan Wakil Presiden serta wakil kita di DPD -RI, DPR -RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, " pungkasnya. (inf)

Kampanye Akbar yang di adakan PDI Perjuangan tersebut di isi dengan berbagai macam seni dan joget goyang jempol disertai Vidio TKD.