January 2019

Walikota Padang Buka Bimtek Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan TA 2019
INFO (PADANG) - Pemerintah Kota Padang melalui Bagian Pembangunan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2019.

Bimtek tersebut diikuti bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di setiap OPD di lingkup pemko setempat serta utusan anggota kelompok kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kota Padang di Hotel Pangeran Beach, Rabu (30/1) itu. 

Sementara kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Pemko Padang untuk melakukan akselerasi percepatan pembangunan baik fisik maupun penerapan anggaran di TA 2019 dengan berpedoman kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Terlebih, hal ini tentunya untuk mensukseskan program kegiatan pemerintah, mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta upaya meminimalkan permasalahan yang bisa muncul di kemudian hari. 

Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa program kegiatan yang telah disusun di masing-masing SKPD TA 2019 harus segera dilaksanakan secara tepat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sebagaimana pelaksanaannya dimulai dengan persiapan penganggaran sebagai bentuk wujud nyata untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur maupun peningkatan kapasitas masyarakat. Dimana kegiatan ini secara rutin dilakukan setiap tahunnya, baik yang bersumber dari dana APBD, APBN ataupun hibah lainnya. 

“PPK dan PPTK memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan. Karena menjadi ujung tombak berhasil atau tidaknya sudah kegiatan yang telah ditetapkan,” sebut wako sewaktu membuka Bimtek.

Seperti diketahui, juga tak dipungkiri masih banyak pejabat yang kurang paham dan mengerti dengan aturan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa. Sehingga itu menjadi takut atau ragu-ragu dalam melaksanakan kegiatan dan masih terdapat keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan.  

Sebagaimana, untuk menjawab keragu-raguan dan kegamangan dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan pemerintah telah menetapkan regulasi. Antara lain berdasarkan Undang-undang, Kepres, Inpres, Instruksi Presiden dan Peraturan Pemerintah. 

“Selanjutnya saya harapkan lagi, melalui Bimtek ini masing-masing PPK atau PPTK dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, menguasai regulasi yang ada, memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi kegiatan kegiatan yang putus kontrak dan berakibat tertundanya masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan serta juga menghindari indikasi tindak pidana korupsi,” cetus Mahyeldi. 

penyamaan persepsi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan penegak hukum. Itu makanya kita hadirkan pihak kepolisian dan unsur terkait lainnya apalagi sudah ada MoU antara Kejaksaan Agung, Kapolri dan mendagri dalam hal ini. Sehingga,  mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana ada PPK, PPTK dan KPA yang diharapkan melakukannya dengan baik.

yaitunya memiliki kejelasan, kepastian sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada keragu-raguan termasuk proses tender. Apalagi sekarang ini sudah ada BPBJ. 
Di samping itu kata wako, sesuai pengalaman sebelumnya, selama ini kita selalu mempersalahkan iklim atau cuaca atau curah hujan yang mengganggu tidak maksimalnya pengerjaan. Itulah makanya, dengan kita tetapkan APBD 2019 pada bulan November lalu berarti tender itu sudah bisa mulai. Sehingga pada Februari 2019 sudah bisa dilaksanakan pengerjaan.

Kabag Pembangunan Hermansyah selaku Ketua Pelaksana kegiatan menyebutkan, tujuan Bimtek ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi antar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan utusan anggota kelompok kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kota Padang dalam manajemen pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa yang cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. 

"Diharapkan melalui Bimtek ini akan menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman dari PPK atau utusan dari anggota Pokja Pemilihan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan," tukasnya.

Diterangkannya lagi, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari (30-31/1) dengan menghadirkan narasumber antara lain dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sumatera Barat (Sumbar), Kejari Padang dan Polresta Padang. (David)


INFO PADANG - Sate daging babi ditemukan di Padang, Selasa (29/1/2019) sore. Sate tersebut dijual seorang pedagang di kawasan Simpang Haru. Seluruh daging sate diamankan di Makko Satpol PP Kota Padang.  

Kepala Dinas Perdagangan, Endrizal mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya mendapat laporan dari warga bahwa ada pedagang sate yang diduga menjual daging babi. Begitu mendapat laporan, kemudian petugas secara diam-diam melakukan pengecekan ke pedagang sate dengan merek gerobak "KMS B" di bundaran Simpang Haru. Daging sate diambil untuk dijadikan sampel uji labor.  Setelah dinyatakan positif mengandung babi oleh Balai Veteriner Regional 2 Bukittinggi, Dinas Perdagangan kemudian mengamankan daging tersebut.  

Saat mengamankan barang bukti, pedagang sate mengakui bahwa dirinya tidak menjual sate dengan menggunakan daging babi. Tak percaya dengan pengakuan si pedagang, tim Pemko Padang kemudian menelusuri tempat memasak sate di kawasan Asrama Tentara AD yang letaknya tak jauh dari tempat berdagang.  

"Kita langsung menelusuri ke tempat memasaknya," ujar Endrizal.  

Di tempat memasak,  tim Pemko Padang menyusuri tiap sudut rumah. Hingga akhirnya puluhan tusuk sate ditemukan di dalam got yang sengaja dibenamkan oleh pedagang.  

"Kita menemukan puluhan tusuk sate dibenamkan di got di belakang rumah, " kata Endrizal.  

Kepala Dinas Pangan, Syahrial mengatakan menjual daging babi secara terang-terangan telah melanggar Undang-undang Pangan. Pedagang dapat dikenakan sanksi berupa kurungan dua sampai lima tahun atau denda sebesar Rp6miliar.(*)


INFO (PADANG) – Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyambut baik dan mengapresiasi dilakukannya kegiatan peresmian bedah rumah tidak layak huni bagi 4 keluarga Purnawirawan TNI AL oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Lantamal II Padang dan Yayasan Sosial Bhumyamca (Yasbhum). 

Bantuan rehab rumah tidak layak huni itu diresmikan oleh Ketua PPAL Lantamal II Padang Kolonel Mar (Purn) Tasnimi Raza yang dipusatkan di salah satu rumah yang dibedah jl. Air Camar No.51 Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Selasa (29/1). 

Dikesempatan itu juga hadir Wadanlantamal II Padang Kolonel Marinir Lasmono, Pengurus Bidang Kesejahteraan Sosial Yasbhum serta pengurus PPAL dan keluarga penerima bedah rumah.

“Atas nama Pemko Padang, kita tentu berterima kasih dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi para keluarga purnawirawan TNI AL ini. Program ini juga sejalan dengan program kita di Pemko Padang yang menargetkan rehab 1000 rumah tidak layak huni bagi warga Kota Padang per tahunnya,” ucap Mahyeldi. 

Ia melanjutkan, menurutnya program dari PPAL Lantamal II Padang yang didukung Yasbhum memang tepat dilakukan dan diselaraskan dengan program Pemko Padang. Diharapkan tidak saja menyasar bagi warga keluarga purnawirawan TNI, namun juga bagi siapa saja warga masyarakat Kota Padang yang membutuhkan. 

“Semoga program ini terus berlanjut dan berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga terus membantu rehab rumah-rumah warga yang tak layak huni di kota ini,” harap wako didampingi Kepala DPRKPP Yenni Yuliza.

Ketua PPAL Lantamal II Padang Kolonel Mar Purnawirawan Tasnimi Raza menyampaikan, program bedah rumah untuk purnawirawan ini merupakan bantuan Yasbhum. Sebagaimana Yasbhum bertugas membantu pemimpin Angkatan Laut khususnya di bidang sosial dan kemanusiaan guna meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil  maupun keluarga baik yang masih aktif maupun yang sudah memasuki masa pensiun.

”Oleh karena itu Yasbhum di awal 2019 ini melaksanakan bedah rumah sebanyak 4 unit bagi keluarga purnawirawan di Padang. Sebagaimana kita pusatkan di jalan Air Camar ini,” ucapnya

Sementara itu Wadanlantamal II Padang Kolonel Marinir Lasmono mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada Yayasan Bhumyamca yang telah membantu dan hal ini sejalan dengan program Lantamal II.

“Kegiatan ini,  merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara berkala dan suatu bukti kepedulian terhadap purnawiraan TNI AL.Kita tentu berharap, rumah ini dirawat dan dijaga kebersihannya, sehingga merasa nyaman untuk di tempati," imbaunya. (David)


Anggota DPRD Padang Iswanto Kwara Menyampaikan Sambutan Dalam Musyawarah Rakorbang Tingkat Kelurahan di Kampung Pondok 
INFO PADANG- Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat laksanakan kegiatan Rakorbang ( rencana koordinasi pembangunan) tahun 2019 untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2020, Senin (28/1) 

Lurah Kampung Pondok Chandra Eka Putra mengatakan selaku aparat pemerintah di tingkat kelurahan kita ini selaku fasilitator dan mediator terhadap semua persoalan maupun usulan yang ada dari warga.  

Lurah Kampung Pondok Chandra Eka Putra 
"Perlu komunikasi yang sinergitas dari seluruh elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan. Sebelumnya, apa yang telah diusulkan warga maupun keluhan warga sudah kami sampaikan kepada dinas terkait, semua sudah dilakukan sesuai jalurnya. Dan kami menghimbau agar warga janga bosan menyampaikan persoalan yang ada di lingkungan masing-masing, " katanya. 

Usulan yang disampaikan tentunya adalah usulan skala prioritas yang ada di kelurahan selanjutnya diteruskan ke tingkat Kecamatan dan Kota. Kegiatan yang diusulkan pada Rakorbang saat ini tentunya ditampung dan dalam pelaksanaanya untuk tahun depan. 

Disamping kegiatan - kegiatan fisik yakni masalah drainase yang masih urgent, ada persoalan lainnya yang sama - sama perlu untuk disikapi seperti persoalan kepemudaan, marak tindak kriminal, maraknya narkoba yang sudah merajalela juga masalah parkir kendaraan yang masih sembarangan. 

"Persoalan ini yang perlu sama sama kita waspadai dan perlu evaluasi mental untuk membenahi masalah pekat ini.Jika warga tak peduli maka di lingkungan masing-masing tak akan tercapai kebaikan untuk bersama. Kedepan berharap agar lebih baik lagi," ujarnya. 

Camat Padang Barat Eri Sendjaya mengatakan warga bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai wadah untuk peningkatan pembangunan. Identifikasi permasalahan - permasalahan ditingkat RT dan RW setempat, perlu inovasi,sehingga tidak terjadi tarik ulur usulan dari kelurahan ke Kecamatan. 

Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara dalam kesempatan itu menyampaikan kita ketahui bahwa Kampung Pondok ini lebih banyak aktifitas pembangunan dan ekonomi, dimana banyaknya pelaku pelaku usaha serta tak kalah pentingnya juga merupakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Kota Tua , juga wisata Kuliner.

"Ya, tidak bisa dipungkiri untuk kawasan Kampung Pondok ini masalah banjir masih sangat urgent. Masalah banjir  masih menjadi perhatian serius bagi kita bersama. Walau kita sudah berusaha melalukan pengerukan dan perbaikan saluran drainase tetapi ketika kurangnya tingkat kesadaran warga yang seenaknya membuang limbah tentu ini sangat kita sayangkan sekali, "kata kader PDI Perjuangan ini.

Iswanto Kwara berharap permasalahan yang ada di Kampung Pondok ini dapat kita kawal secara bersama sama. Tampa kerjasama yang baik dari semua unsur masyarakat dikawasan Kampung Pondok,saya selaku anggota dewan bukanlah siapa - siapa. 

"Kepercayaan yang diberikan adalah  amanah bagi saya dan jika amanah selaku wakil rakyat kembali dipercaya kan masyarakat, target di 2021 seluruh drainase harus bisa kita selesaikan. Juga untuk masalah keamanan, saya ingin kan dikampung Pondok ini kita gunakan teknologi Cctv, dimana hal ini tentunya akan lebih memudahkan dalam mengidentifikasi kejadian di tengah warga jika terjadi tindak kriminal atau apapun juga aktifitas yang mencurigakan,"  ujarnya. 

"Semoga kampung etnis yang direncanakan pemerintah bisa berjalan ditata secara bertahap sehingga kota  Padang yang sudah dikenal sebagai masyarakat yang multi kultur, multi etnis dan budaya dapat kita buktikan lebih baik lagi kedepannya, " pungkas Iswanto Kwara. 

Hadir dalam musyawarah Rakorbang Tingkat Kelurahan Kampung Pondok tersebut, seluruh Ketua RT dan RW sekampung Pondok, Ketua LPM Erry Gusman, Bapenda, Bhabintakantibmas, Bhabinsa, Kepala Puskesmas, serta turut memberikan semangat dan motivasi dalam kesempatan itu anggota DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman dari Partai PDI Perjuangan. (Inf)


INFO (BANDUNG) - Kota Padang kembali berhasil meraih predikat dengan kategori BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia sebagai hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Padang Tahun 2018.

Buah dari kerja keras Pemerintah Kota Padang tersebut diumumkan pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I yang meliputi seluruh provinsi/kabupaten/kota di Pulau Sumatra, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten dan Jawa Barat.

Apresiasi dan LHE AKIP tersebut diterima Wali Kota Padang, Mahyeldi yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Syafruddin kepada  di Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (28/01/2019).

Menteri PAN RB, Syafruddin mengatakan perubahan jaman telah mengubah paradigma harapan publik yang sangat menginginkan pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi hadir semakin dinamis, bahkan memfasilitasi setiap aktivitas di ruang publik melalui aksesibilitas yang mudah, tidak berbelit, bebas praktek suap dan pungli, efekif dan efisien, memberikan manfaat yang dirasakan langsung, bahkan mengadopsi pola-pola digitalisasi yang sudah merambah ke setiap sendi/landscape peradaban.

“Kunci pentingnya, birokrasi harus didorong melalui transformasi yang fundamental, yang mana salah satu pilar transformasi itu terletak pada bangunan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, artinya birokrasi dapat bertanggung jawab penuh terhadap aliran anggaran negara untuk sebesar-besarnya dan seluas-luasnya digunakan bagi kemakmuran rakyat," tegasnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh menambahkan, tujuan dilakukannya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk menilai kemajuan dan memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja (to asses) dan memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan manajemen kinerja (to assist) terhadap 83 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 518 Kabupaten/Kota.

“Ada 4 permasalahan utama yang ditemukan dalam evaluasi tersebut, yaitu: tujuan dan sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur, program/ kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan”, ujarnya.

“Nilai SAKIP yang terdiri dari kategori AA, A, BB, B, CC, C dan D menggambarkan kemampuan instansi dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran, menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas, dan menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan," tuturnya lagi.

Lebih lanjut Ateh memaparkan secara nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2018 menunjukkan masih terdapat 5 Kabupaten/Kota dengan predikat D, 97 Kabupaten/Kota dengan predikat C, 162 Kabupaten/Kota dengan predikat CC, 185 Kabupaten/Kota dengan predikat B, 40 Kabupaten/Kota dengan predikat BB dan 9 Pemerintah Kota yang berperedikat A.

Khusus wilayah I, pada tahun 2018 masih terdapat 36 Kabupaten/Kota dengan predikat C, 53 Kabupaten/Kota dengan predikat CC, 73 Kabupaten/Kota dengan predikat B, 11 Kabupaten/Kota berpredikat BB dan 1 Pemerintah Kota berpredikat A.

Ateh juga memberikan saran sebagai upaya langkah perbaikan di masa mendatang, yaitu  memperbaiki rumusan tujuan/sasaran program dan kegiatan (jelas dan result oriented), memastikan cascading kinerja sampai level terkecil, logic model fokus pencapaian tujuan/sasaran, refocusing program & kegiatan yang mendukung tujuan/sasaran secara efektif dan efisien, serta monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP secara berkala. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut hadir selaku tuan rumah menyambut hangat seluruh kepala daerah dan rombongan yang hadir pada acara tersebut.

“SAKIP adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, untuk memastikan uang rakyat kembali ke rakyat. Selamat kepada yang sudah berikhtiar, pelan tapi pasti mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja yang baik," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Usia menerima penghargaan, Wali Kota Padang, Mahyeldi terlihat tidak dapat menyembunyikan senyum kebahagiaannya atas prestasi yang diraih tersebut.

“Alhamdulilah kita ucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah memberikan prestasi untuk Kota Padang, sehingga kita mendapatkan peringkat BB ini dari MENPAN-RB. Insyaallah di tahun 2019 prestasi ini dapat kita tingkatkan lagi," ujarnya.

“Kita juga dapat masukan dari video testimoni beberapa kepala daerah dengan nilai SAKIP yang sangat baik, dikatakan perlu adanya perampingan SOTK, memberi tahu publik mengenai prestasi yang diraih oleh SKPD, menyamakan pemahaman antara kepala SKPD dan eselon di bawahnya terkait SAKIP, sehingga Kegiatan yang dilakukan di setiap SKPD tepat sasaran dan memberikan outcome. Bukan hanya sekedar selesai, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat," tuntasnya.

Selain Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh juga mendapatkan predikat yang sama, sehingga dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatra Barat, 3 (tiga) Kota berhasil menyandang predikat BB.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Padang pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Padang Asnel, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Padang Didi Aryadi, Inspektur Kota Padang Corri Saidan, Plt. Kepala Bappeda Kota Padang Hermen Peri, dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Sandra Imelda. (BT).

Warga RT 02 RW 03 Jl.Palinggam Kelurahan Pasa Gadang Gotong royong bersama, Minggu (27/1)
INFO PADANG - Warga RT 02 RW 03 Jalan Palinggam, Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan laksanakan gotong royong bersama membersihkan  lingkungan dan saluran drainase serta melakukan pengecoran beberapa meter bahu jalan di depan pos pemuda melalui swadaya warga setempat, Minggu ( 27/1)

Dalam Kegiatan tersebut  terlihat kebersamaan peran serta dari pemuda, Ketua RT dan RW, serta turut hadir dalam gotong royong itu tokoh masyarakat Helmi Moesim, Caleg dari Partai Berkarya Dapil IV Padang Selatan dan Padang Timur.

Helmi Moesim 
Ketua RW 03, Menyus dalam kesempatan itu menyampaikan gotong royong ini memang inisiatif warga, dan  sengaja kita melakukan pembersihan pada aliran drainase yang sudah banyak menumpuk endapan sedimen bahkan ada yang sudah ditutupi tumbuhan liar.

"Ya, memang ada sedikit bahu jalan yang kita lakukan pengecoran dimana material atau dana nya merupakan swadaya masyarakat setempat, " sebutnya. 

Selain itu ia juga mengatakan ada salah satu aliran drainase yang sudah sejak 2017 lalu hingga saat ini menjadi persoalan bagi kami di RW 03 ini. Bukan hanya sekedar masalah tersumbatnya saja, namun yang sangat di resahkan akan berdampak pada warga adalah bisa mengakibatkan terjadinya sarang penyakit seperti demam berdarah, muntaber, akibat adanya pembuangan limbah dari salah satu rumah makan di Palinggam ini.

Untuk itu kami dari warga setempat meminta kepada dinas terkait agar bisa membantu melalukan pembersihan dan pengerukan drainase tersebut, karena persoalan ini sudah lama sekali. Bahkan persoalan ini juga sudah disampaikan ke lurah Pasa Gadang juga pada pemilik rumah makan, namun belum ada titik terangnya, " ungkapnya. 

Helmi Moesim tokoh masyarakat setempat yang turut hadir dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi  kegiatan gontong royong yang dilaksanakan warga di RT 02 RW
03 Jalan Palinggam ini. Saya sangat salut dengan kebersamaan warga yang sangat peduli terhadap lingkungan sendiri. " Kebersamaan melahirkan sesuatu yang terbaik dan akan cepatnya tercapainya apa yang di citakan bersama, " ujarnya. 

Di akui memang tadi saya melihat langsung ada saluran drainase yang sangat miris sekali yang sudah dipenuhi limbah rumah tangga yang sudah pastinya akan berdampak pada warga setempat. Tak hanya itu, akibat tidak mengalirnya air, akan bisa menjadi sarang penyakit. Belum lagi ancaman banjir saat hujan turun.

Tapi, katanya, untuk membenahi drainase ini harus ada partisipasi masyarakat, seperti goro ini. Jadi masyarakat ikut menjaga lingkungannya. Masyarakat bisa membersihkan saluran yang tersumbat itu, khusus yang ringan-ringan saja, sedangkan yang beratnya itu baru urusan Dinas PUPR. “Mudah-mudahan minggu depan sudah mulai dikerjakan dinas terkait," harapnya

Sementara Kasmaizal, Kepala seksi (Kasi) Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR,) Kota Padang yang sempat datang ke lokasi saat itu berjanji dalam waktu dekat pada minggu ini segera melakukan pengerukan drainase yang diresahkan warga. 

"Kita akan segera menindak lanjuti hal ini, namun dari pihak RW setempat diminta segera masukkan surat ke kantor dengan tujuan surat kepada Kepala Dinas PUPR disertai lampiran foto - foto drainase atau riol yang akan diperbaiki, " pungkasnya. (Inf)








INFO (PADANG) – Dalam rangka menyukseskan Pekan Nasional (PENAS) Petani-Nelayan ke-XVI Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Kota Padang, terkait dengan telah ditetapkan Kota Padang sebagai tuan rumah pada perhelatan akbar tersebut. 

Demikian dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Barat, Nasrul Abit ketika menyampaikan maksud kedatangannya, yang disambut hangat oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi di saat Rapat Persiapan PENAS XVI di Ruang Wali Kota Padang, Jumat (25/01/2019).

Nasrul Abit juga mengatakan, Rp. 21 Milyar yang telah dianggarkan Pemerintah Kota Padang belum cukup untuk biaya penimbunan lahan, untuk itu Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang akan dialokasikan pada perubahan anggaran 2019. 

“Secara teknis akan dihitung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatra Barat dan Dinas PUPR Kota Padang. Masalah yang belum duduk adalah mengenai tanggung jawab pemerintah pusat di dalam PENAS tani ini, untuk itu pada tanggal 13 Februari nanti akan datang tim dari PENAS tani dan  Kementerian Pertanian ke Sumatra Barat terkait pembagian tugas”, jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengungkapkan, kesiapan lahan dan ketersediaan anggaran memang menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan dalam persiapan PENAS Petani-Nelayan XVI ini.

“Insyaallah sudah siap. Persoalan lahan juga sudah dirapatkan dengan warga dan sudah ada solusinya. Warga masyarakat di sekitar Aie Pacah dan Nanggalo yang rumahnya nanti dipakai sekitar 5000 rumah insyaallah akan kita bantu membenahi air minumnya, kamarnya, WC dan septic tank-nya", kata Mahyeldi. 

"Juga mengisi kolam ikan dengan bibit dan menanami lahan dengan tanaman. Sehingga ketika PENAS tani itu berlangsung, peserta yang tinggal di rumah-rumah penduduk yang membayar minimal Rp.125 ribu/orang perhari untuk makan dan tinggal akan memberikan penghasilan murni bagi masyarakat setempat”, tambahnya lagi.

Mahyeldi juga menegaskan, harapan jumlah kunjungan pada PENAS XVI sekitar 60.000 orang. Sehingga, perputaran uang di Kota Padang, khususnya di tiga kecamatan lokasi acara juga meningkat. Kesempatan ini dapat pula dilirik oleh UMKM yang ada di Kota Padang untuk bersiap-siap menyediakan barang-barang kebutuhan para tamu nantinya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikurtura Provinsi Sumatra Barat, Candra, menjelaskan, PENAS XVI yang digelar pada tanggal 20 – 25 Juni 2020 mendatang berlokasi di Komplek Pusat Pemerintahan Balaikota Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji. 

“Total lahan yang diperlukan dan tersebar di ketiga kecamatan tersebut seluas 55 hektar dan total biaya pelaksanaan sebesar lebih kurang Rp. 80 Milyar yang mencakup biaya jalan dan arsitektur”, jelas Candra.

Rapat Persiapan PENAS XVI tersebut juga diikuti dari Provinsi Sumatera Barat, Asisten EKonomi dan Pembangunan Benni Warlis, Kadis Pangan Effendi, Kadis PUPR Fathol Bahri, Kadis Pariwisata Oni Yulfian, kadis Peternakan Erinaldi, Kadis Perindag Asben Hendri, Dinas Perhubungan diwakili Kabid Transportasi Dedi Diantaulani, Kepala Biro Aset Syafrizal, Kepala Bappeda Hansastri, Biro Humas diwakili Kabid Pemberitaan Zardi.

Sedangkan dari Pemerintah Kota Padang diikuti Plt Asisten Pemerintahan Amasrul, Asisten Administrasi Didi Aryadi, Kadis Pertanian Syamsul Bahri, Kadis PUPR Fatriaman, Kadis PRKPP Yenni Yuliza. Serta dari KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.  (BT/VN/ADY)


INFO (JAKARTA) - Wali Kota Padang Mahyeldi mendapatkan undangan kehormatan dari Dubes India untuk Indonesia Mr. Pradeev Kumar Rawat untuk mengikuti acara Hari Republik India di Hotel Westin, Rasuna Said Jakarta, Jumat malam (25/01/2019). Pada acara yang juga dihadir para Duta Besar negara sahabat dan kalangan pengusaha itu, Wali Kota Mahyeldi bersama Menteri Desa Tertinggal Eko Putra Sandjodjo didaulat untuk ikut memotong kue peringatan Hari Republik India bersama Mr. Pradeev Kumar Rawat.

Di kesempatan itu, saat makan malam bersama Wali Kota Mahyeldi, Mr. Pradeev Kumar Rawat mengatakan dukungannya dan berjanji untuk mewujudkan kerjasama Sister City antara Kota Padang dengan Kota Chennai India. “Kerjasama Padang-Chennai sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral India dan Indonesia”, ujar Pradeev.

Wali Kota Mahyeldi juga mengatakan, Pemerintah Kota Padang sudah melayangkan surat resmi ke Pemerintah Kota Chennai dengan tembusan ke Gubernur dan Chief Minister Tamil Nadu India untuk mendapatkan jawaban positif tentang kerjasama tersebut.

“Saat mengunjungi Kota Chennai, kita sangat terkesan dan semakin termotivasi bahwa peluang kerjasama ini akan segera terwujud”, ujar Mahyeldi kepada Pradeev. 

Mahyeldi juga mengatakan, Kota Padang juga telah mengagendakan iven India Cultural Week 2019 pada rangkaian acara HUT Kota Padang yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. “Dan untuk iven Serak Gula tetap dilaksanakan pada 5 Februari ini” tutur Mahyeldi yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medi Iswandi dan Kabag Kerjasama Erwin. 

Undangan kehormatan Hari Republik India juga dihadiri Wali Kota Balikpapan. Hanya dua orang Wali Kota di Indonesia yang diundang pada acara tersebut. (LL)

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah Bersama Dr. Ashraf A. AbuMhadi, Director General International Cooperation Directorate, Ministry Of Health, State Of Palestine
INFO (PADANG)– Dr. Ashraf A. AbuMhadi, Director General International Cooperation Directorate, Ministry Of Health, State Of Palestine mengunjungi Kota Padang untuk membahas beberapa jenis kerjasama yang bisa dijalin antar Kota Padang dengan kota-kota di Palestina. 

Kedatangan utusan khusus Palestina tersebut langsung disambut Wali Kota Padang Mahyeldi di Bandara International Minangkabau, Rabu sore (23/01/2019).

Dikesempatan itu, Wali Kota Padang Mahyeldi dan Dr. Ashraf langsung membahas poin-poin kerjasama, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di VIP Room Bandara International Minangkabau. Hal itu dilakukan berhubung Dr. Ashraf harus kembali ke Jakarta pada Kamis pagi (24/01/2019) pukul 06.00 WIB.

Pada pertemuan itu, Dr. Ashraf mengatakan, kedatangannya bersama rombangan ke Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehan RI. Mengingat kondisi Palestina semakin hari semakin mengkhawatirkan. Karena itu, Palestina membutuhkan bantuan dari Indonesia yang memiliki masyarakat mayoritas muslim.

“Walaupun waktu yang saya miliki tidak banyak, tapi saya harus menemui Wali Kota Padang untuk membahas kerjasama ini. Karena, Kota Padang dan Kota Beit Lahia sudah pernah menjalin kerjasama beberapa waktu lalu. Begitulah, amanah yang saya terima dari Wali Kota Beit Lahia”, ungkap Dr. Ashraf.

“Dan kita juga menggalang kerjasama dengan NGO (Non Government Organization) yang ada di Indonesia,” tambah Dr. Ashraf. 

Menanggapi hal itu, Wali Kota Padang Mahyeldi, mengatakan akan menindaklanjuti kerjasama di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang pendidikan,  Wali Kota akan berkoordinasi dengan Unand dan UNP yang memiliki program kelas internasional. Sedangkan, untuk bidang kesehatan, akan dibahas dengan Dinas kesehatan Kota Padang terkait tenaga kesehatan yang ada di Kota Padang.

“Kerjasama dengan Kota Beit Lahia akan kita perbaharui dan ditindaklanjuti sesegera mungkin. Begitu juga menjalin koordinasi dengan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Kota Padang dan Sumatera Barat untuk menjajaki kerjasama lainnya yang dibutuhkan rakyat Palestina”, tambah Mahyeldi. (LL/VN/ML)

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah Bersama Sekretaris II Bidang Politik Kedutaan Besar (Kedubes) Australia untuk Indonesia Mrs. Ami Keough
INFO (PADANG)- Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyambut baik adanya kunjungan Sekretaris II Bidang Politik Kedutaan Besar (Kedubes) Australia untuk Indonesia Mrs. Ami Keough yang melakukan lawatan ke Kota Padang.

Mahyeldi mengatakan, sebagaimana diketahui, Kota Padang memiliki hubungan yang cukup baik dengan kota-kota yang ada di Australia. Apatah lagi, perantau Minang yang ada di negara kanguru tersebut juga cukup banyak.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita tentu sangat menyambut baik kedatangan Mrs. Ami Keough kali ini. Semoga saja banyak hal-hal positif yang didapat Kota Padang yang tentunya melalui Kedubes Australia di Indonesia," ucap Mahyeldi sewaktu menjamu Mrs. Ami Keough di kediaman resminya, Selasa pagi (22/1).

Dikatakannya, hingga saat ini Pemko Padang memang tengah berupaya memposisikan Padang sebagai kota penting di Indonesia bagian barat untuk Indian Ocean Rim Assosiation (IORA) atau negara-negara yang  tergabung dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

"Kita sangat konsen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang dengan kota yang tergabung dalam negara-negara IORA. Salah satunya di bidang ekonomi, kemaritiman dan mitigasi bencana," tuturnya.

Selanjutnya kata wali kota lagi, begitu juga menjalin kerjasama dengan negara-negara Asean. Pemko Padang sudah melakukannya dengan berbagai kerjasama 'sister city' (kota kembar-red). Diantaranya dengan Vietnam, Malaysia, Singapura serta lainnya.

"Semoga, dengan kehadiran Sekretaris II Bidang Politik Kedubes Australia untuk Indonesia Mrs. Ami Keough di Padang dapat memberikan informasi dan penguatan kerjasama dengan Australia. Baik dalam masalah pendidikan, investasi dan kerja sama dibidang lainnya," tukas wako mengakhiri.

Pada kesempatan itu Mrs. Ami Keough terlihat menanyakan berbagai hal sekaitan hubungan yang telah dijalin selama ini oleh Pemko Padang dengan Australia. 

"Saya berharap kerjasama dan hubungan baik itu semakin erat dan kuat ke depan. Apalagi Padang memiliki banyak potensi yang dapat terus dikembangkan," imbuh Mrs. Ami.

Selanjutnya di sisi lain Ami Keough juga menanyakan tentang kesiapan Pemko Padang menghadapi  Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Sebagai negara yang bertetangga dengan Indonesia dan juga memiliki kecintaan terhadap Indonesia kita tentu ingin Pemilu nanti berjalan dengan lancar dan sukses," harapnya.

Pada kesempatan itu Wali Kota Mahyeldi didampingi Asisten Pemerintahan Amasrul, Kabag Pemerintahan Arfian, Kakan Kesbangpol Mursalim, dan Kabag Kerjasama Erwin. (Z/hms)


Penyalaan Lampion Menyambut Tahun Baru Imlek ke 2570 di Kelenteng See Hin Kiong. Berharap Negara Indonesia Diberikan Cahaya Terang, Aman, Damai dan Sentosa 


INFO PADANG - Sejak sepekan lalu ratusan lampion (lentera atau tenglong,red) terlihat menghiasi suasana Kota Tua Pecinan Pondok Kota Padang, dimana dalam waktu dekat warga etnis tionghoa setempat akan melangsungkan perayaan tahun baru Imlek atau yang disebut Sincia dan perayaan puncaknya Cap Go Meh.



Perayaan tahun baru Imlek, Sincia ke -2570 tahun 2019 ini jatuh pada hari Selasa, 5 Februari dan puncaknya Cap Go Meh, Selasa 19 Februari 2019 mendatang. 

Iswanto Kwara, salah seorang tokoh masyarakat Tionghoa setempat menyampaikan, setiap tahunnya di kawasan Pondok, khususnya di Jalan Kelenteng selalu dipasang lampion dan ini merupakan tradisi dalam rangka menyambut perayaan tahun baru Imlek. 

"Lampion (lentera atau tenglong,red) berarti terang, dan ada sebanyak 300 lampion sebelum dinyalakan perlu ritual melalui atraksi barongsai dari Marga LIM yang dilakukan di Kelenteng See Hin Kiong Baru, Jalan Kelenteng No.312, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat," kata Iswanto Kwara yang juga anggota DPRD Kota Padang itu, Minggu malam (20/1) 

Atraksi barongsai sebelum menyalakan lampion itu memiliki makna serta simbolis tersendiri yang melambangkan pengharapan agar mendapatkan kebaikan juga rezeki di tahun baru terus berkembang dan  dilancarkan segala urusan. 

Iswanto Kwara juga mengatakan dengan adanya berbagai kegiatan  dalam menyambut tahun baru Imlek yang sudah menjadi agenda tahunan seperti pasar malam Sincia, tentu akan menunjang sektor kepariwisataan melalui budaya dan tradisi dari etnis tionghoa yang bisa memicu banyaknya wisatawan berkunjung ke Kota Tua  Kawasan Wisata Terpadu di Kota Padang, " ujar kader PDI Perjuangan tersebut. 

"Selain itu kata Iswanto Kwara, pada puncak perayaan di Cap Go Meh pada , Selasa(19/2) nanti, akan ada kegiatan tradisi arak - arakkan Kio dan Sipasan dari perkumpulan etnis tionghoa Kota Padang dan rencananya juga akan ikut turun Kio dari pulau Jawa " ungkapnya.

Ketua Kelenteng See Hin Kiong, David Chandra didampingi Wakil Ketua Samsi Kosasi mengatakan dengan dinyalakan nya lampion sebagai simbol penerangan dalam menyambut tahun baru Imlek ke-2570, tentunya berharap negara kita tercinta Indonesia ini diberikan cahaya terang, bisa aman, damai,sentosa, diberikan kebaikan rezki serta semua urusan bisa berjalan lancar dan dijauhkan dari semua bencana 

Apalagi tahun 2019 ini adalah tahun politik, dimana akan ada pemilihan serentak untuk Pileg dan Pilpres pada 17 April 2019 mendatang. Untuk itu masyarakat Indonesia, sebagai warga negara yang baik harus bisa mensukseskan pemilihan nanti dengan  menggunakan hak suaranya untuk memilih sesuai hati nurani siapa yang terbaik di Pileg dan Pilpres nanti," pungkasnya. (inf)




       Muhammad Tito, SH
Saat yang Muda        Tampil Realisasikan Aspirasi Masyarakat


Muhammad Tito,SH dikenal oleh masyarakat luas dengan nama Tito Liberty. Dia merupakan politisi muda yang berperan membina generasi muda di Padang Selatan. Dia seorang pengacara di Kantor Hukum Liberty yang berkantor di Seberang Padang.

Ketua KNPI Padang Selatan ini dibesarkan di Pasar Gadang oleh pasangan Achmad Robert dan Rahmi Habibah, kedua orang tuanya ini juga aktif berorganisasi. Bakat sebagai organisator yang diturunkan oleh kedua orang tuanya membentuk pribadi Tito sebagai sosok yang aktif. Sehingga ia pernah menjabat sebagai Wakil ketua Karang Taruna Pasar Gadang, Sekretaris Rayon Kongsi Kematian, dan sekretaris Mushala Sumpur sekaligus sebagai pembina wirid remaja.

Muhammad Tito, awalnya terjun ke politik sejak tahun 2005, sebagai anggota rescue Golkar Kota Padang, kemudian dia dipercaya sebagai Wakil Ketua AMPG Kota Padang. Sekarang Tito menjabat sebagai Ketua Bidang Kaderisasi di DPD Partai Golkar Kota Padang sekaligus sebagai Sekretaris Partai Golkar Kecamatan Padang Selatan.

Untuk menuju Kursi Legislatif, Tito memiliki visi: Saatnya yang Muda Tampil Realisasikan Aspirasi Masyarakat. Visi ini digulirkan oleh Tito, guna merealisasikan aspirasi yang selama ini belum dilakukan oleh anggota legislatif terdahulu. 

Tito kini terus berupaya menampung aspirasi masyarakat Padang Selatan dan Padang Timur, karena ia menilai masih banyak masyarakat yang belum menemukan tempat penyaluran aspirasinya.

Untuk mendukung visi yang telah dibuatnya, maka ia punya Misi yaitu; menjemput aspirasi yang belum direalisasikan di tengah masyarakat, termasuk beberapa persoalan yang masih terbangkalai dan belum terakomodir oleh anggota legislatif terdahulu.

Tito siap setiap saat, menampung segala keluhan warga serta menyalurkannya ke tempat-tempat yang yang memiliki korelasi dengan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh warga, termasuk persoalan percepatan pembangunan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Berbicara tentang politik, tentu setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda, apalagi akhir-akhir ini suhu politik kian memanas seiring akan diselenggarakannya Pilpres dan Pileg 2019 yang akan datang. Sebagian masyarakat menilai bahwa politik itu kotor. Nilai negatif tentang politik yang kini menyebar disebagian besar masyarakat, tentu bukan tidak beralasan. 

Menurut Tito, ini diakibatkan masih tingginya angka korupsi, dan terlibatnya para petinggi di negeri ini dalam perdebatan-perdebatan yang kadang tidak seharusnya terjadi.

Kata Tito, terkadang hal ini menyebabkan munculnya sikap apatis masyarakat terhadap politik dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para politisi. Kalau hal ini dibiarkan dan tidak dilakukan perubahan sebagaimana mestinya, maka partai politik akan ditinggalkan konstituennya.

Untuk itu, Tito bertekad meyakinkan para kosntituennya yang sudah dibentuk oleh Tito sejak lama, agar menjadikan partai Politik sebagai tempat saluran aspirasi warga. Sekaligus mendorong kepercayaan masyarakat untuk meyakini harkat dari berdirinya sebuah partai politik, untuk menuju kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Tokoh muda yang aktif di Kelurahan sebagai Waka Karang Taruna Pasa Gadang, Ketua Karang Taruna Kecamatan Padang Selatan, sekarang amanah menjadi Sekretaris Umum Karang Taruna Padang dan juga aktif PMI sebagai sekretaris PMI Padang Selatan ini, cukup memiliki pengalaman dan sangat memahami apa itu politik. Hal itu yang memicu dirinya untuk terjun secara serius dalam sebuah organisasi partai politik.

Muhammad Tito yang kini berusia 35 tahun ini, tertarik terjun ke dunia politik karena politik telah menyatu dikehidupannya. Hampir setiap hari dia berdiskusi dengan masyarakat tentang politik, termasuk mengikuti diskusi-diskusi yang berkaitan dengan pembangunan Kota Padang bersama para generasi muda. Dia juga sering berdiskusi tentang kesejahteraan masyarakat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

“Bagi saya, melalui partai Politik, ingin berbuat terbaik bagi bangsa dan negara. Karna politik itu yang bisa merubah nasib rakyat ini sesuai dengn tujuan dari kemerdekaan negara ini yang telah di perjuangankan oleh para pahlawan kita dengan mengorbankan nyawa dan harta. Sebagai generasi penerus bangsa ini kita berkewajiban untuk merealisasikan cita cita pahlawan kemerdekaan tersebut,” ujar Tito.

Tito menambahkan, organisasi politik adalah jalan yang terbaik bagi pemuda melahirkan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin

Relawan kemanusiaan yang aktif di bidang kebencanaan di bawah BPBD kota Padang ini akan memperjuangkan hak-hak korban bencana sesuai Undang Undang No.24 tahun 2007 yang mana sudah di atur dalam peraturan pemerintah No.22 tahun 2008

Biodata diri
Nama : Muhammad Tito, SH
Umur : 35 Tahun
Isteri : Desya
Anak : M.Rasyafariq Al Farezi
Alamat : Pasar Hilir No 59 Kelurahan Pasar Gadang, Kecamatan Padang Selatan
Suku : Melayu

Visi
Saat Yang Muda Tampil Realisasikan Aspirasi Masyarakat
Misi
Menjemput aspirasi yang belum di realisasikan di tengah masyarakat
Pendidikan
SD Pertiwi 2
SDN 23 Ranah
SMP Nasional Padang
SMK Adzkia Padang
Fakultas Hukum UBH
Pengalaman Pekerjaan
Relawan BPBD Kota Padang 2009 – 2011
SDM RSU C BMC 2010 – 2015
Advokat Kantor Hukum Liberty

Wali Kota Padang Mahyeldi dan Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Padang Burhan Muslim
INFO (PADANG) - Disaksikan ribuan wisudawan dan jajaran Civitas Akademika, Wali Kota Padang Mahyeldi dan Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Padang Burhan Muslim menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU)  tentang Pelaksanaan Pendidikan, Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Poltekes Kemenkes Siteba Padang, Sabtu, (19/1/2019).

Dikesempatan itu Mahyeldi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko)  harus bersinergi  dengan Perguruan Tinggi di Kota Padang. Hal ini disebabkan, penelitian-penelitian yang dilakukan bisa menjadi bagian untuk mendorong perbaikan dan tata kelola pemerintahan.

Ia meyakini, melalaui kerja sama ini Civitas Akademika Poltekes Kemenkes Padang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya dalam menyukseskan program-program pemerintah dibidang kesehatan seperti; peningkatan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), pengetahuan tentang penyakit menular, pengetahuan tentang cara hidup bersih dan sehat, pengetahuan tentang ibu hamil dan menyusui.

Mahyeldi menambahkan, sejauh ini Pemko Padang telah menjalin kerja sama dengan 16 Perguruan Tinggi Nasional (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang  ada di Kota Padang. Kerja sama serupa juga di jalin di tahun 2018 dan 13 diantaranya adalah institusi pendidikan bidang kesehatan.

“Poltekes Kemenkes Padang merupakan institusi pertama pada tahun 2019 yang menjalin kerja sama dengan Pemko Padang,” ungkap Wali Kota Padang di ikuti tepuk tangan yang meriah oleh wisudawan.

Pada tahun 2018 Kota Padang telah meraih penghargaan Pastika awya pariwara dari Kemenkes RI dan penghargaan Anugrah Kencana  dari Badan Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional. Pada tahun 2019 ini Pemko Padang kembali meraih penghargaan Adipura. “Ketiga penghargaan tersebut berada pada lingkungan hidup dan kesehatan,” jelasnya. 

Oleh sebab itu, diharapkan dosen dan mahasiswa menjadi suri teladan yang bisa dicontoh dan ditiru oleh masyarakat baik di lingkungan tempat tinggal maupun di kampus dalam membiasakan hidup bersih dan sehat.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi mengucapkan selamat kepada civitas akademika Poltekes Kemenkes Padang, teristimewa kepada seluruh wisudawan dan beserta keluarga, dengan harapan semoga cepat masuk ke dunia kerja dan mengabdikan ilmunya ditengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Direktur Poltekes Kemenkes Kota Padang Burhan Muslim mengatakan, dengan adanya kerja sama ini dapat meningkatkan instrument terhadap pelayanan kesehatan dengan Kota Padang.

 “Kita ketahui bersama, bahwa terciptanya masyarakat yang bersih dan  sehat tergantung pelayanan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan,” jelas Burhan.

Ia berharap,  Poltekes Kemenkes Kota Padang dapat menjadi pendukung, bersinergi dengan Pemko Padang dala memajukan Kota Padang kedepannya. (Rel)


INFO (PADANG)– Memasuki tahun 2019 Pemerintah Kota (Pemko) Padang bertekad menjadi birokrasi berbasis kinerja (performance based bureaucracy) atau manajemen SDM. Karena ke depan, kita akan menyongsong era tahun 2025 menjadi birokrasi kelas dunia yang berbasis pengembangan potensi (humas dynamic governance) yakninya birokrasi bersih, kompeten dan melayani.

Demikian diserukan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sewaktu menjadi pembina upacara bulanan perdana di awal tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kota Padang di pelataran parkir GOR. H. Agus Salim, Kamis pagi (17/1).

Wali kota melanjutkan, menjadikan aparatur sipil negara (ASN) yang ideal dan kompetitif di era globalisasi merupakan tuntutan publik dan target yang harus dicapai. Dimana terdapat tiga sasaran utama untuk mewujudkan ‘Smart ASN’ di tahun 2019.

Pertama perencanaan ASN dengan membuka formasi/kualifikasi ASN yang sesuai dengan arah pembangunan nasional serta potensi daerah. Kedua pengadaan ASN yang transparan, objektif dan fairness untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaring putera-puteri terbaik bangsa.

“Ketiga yaitu bagaimana meningkatkan profesionalisme dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja sebagaimana yang diamanatkan UU ASN,” jelas Mahyeldi.

Dijelaskannya lagi, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berbasis kompetensi, Pemko Padang melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melakukan beberapa langkah-langkah.

Diantaranya melakukan perekrutan CPNS, pengukuran indeks profesionalitas PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir, kompetensi riwayat pengembangan pelatihan, kinerja dan disiplin.

“Di samping itu merancang Peraturan Wali Kota Padang tentang pedoman pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemko Padang. Oleh karena itu, penataan ASN diharapkan membawa sebuah optimisme. Bahwa ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mewujudkan aparatur negara yang profesional, berintegritas dan memiliki budaya melayani guna mewujudkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia dan memiliki daya saing,” tukas wako mengakhiri. (timhumas)

Kegiatan Reses I tahun 2019, Febrinal Jemput Aspirasi Warga di Parak Laweh Lubuk Begalung. 
INFO PADANG  - Mengambil kegiatan masa reses I tahun 2019, anggota DPRD Kota Padang Febrinal dari Fraksi Hanura selaku anggota dewan pengganti antar waktu (PAW) sisa masa jabatan tahun 2014-2019 terhitung 13 November 2018 lalu, turun langsung menjemput aspirasi warga Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Selasa sore (15/1). 

Dalam reses itu ada beberapa persoalan  dapat diserap dari aspirasi yang disampaikan langsung oleh warga Parak Laweh Pulau Aia Nan XX kepada Febrinal yang baru saja menjabat satu bulan lebih sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Padang. 

Warga meminta agar adanya kontribusi untuk pembangunan Parak Laweh. Dimana warga meminta agar dilakukan betonisasi pada bahu jalan utama, pembenahan dan penataan pasar pagi Parak Laweh, perbaikan riol dan drainase, bantuan untuk pembangunan masjid dan mushalla.

"Untuk betonisasi bahu jalan dimulai dari jembatan Parak Laweh hingga ujung jalan menuju ke Pampangan. Betonisasi bahu jalan ini diminta dikarenakan kecilnya luas jalan yang ada di kelurahan Parak Laweh,  sementara volume kendaraan melewati jalan utama ini sangat tinggi sekali setiap harinya," sebut H.Mahyudin salah seorang warga setempat. 

Selain tingginya volume kendaraan melewati jalan utama, ditambah lagi kondisi kemacetan tiap hari di pasar pagi Parak Laweh. Untuk itu juga diminta dilakukan pembenahan atau penataan pasar pagi ini sehingga kemacetan yang terjadi setiap pagi yang dialami masyarakat ketika melalui Parak Laweh ini dapat teratasi. 

"Juga masalah riol dan drainase, saat ini ketika hujan turun masih sering terjadi banjir, warga inginkan agar dilakukan perbaikan drainase atau riol di Parak Laweh Pulau Aia Nan XX terutama di pasar pagi," katanya. 

Ia juga menyampaikan usulan untuk pendidikan keagamaan di sekolah - sekolah harus lebih ditingkatkan lagi agar akhlak anak - anak kita lebih baik lagi kedepannya melalui pendidikan agama. Untuk itu di Kota Padang berharap agar ada Perda nya kalau untuk masuk sekolah harus ada Ijazah dari TPA . 

Sementara warga setempat lainnya Yamzami menyampaikan, ditahun politik ini pilihlah yang terbaik, gunakan hak pilih kita. Kalau lah ada anak nagari sendiri untuk apa lagi dari orang lain.
Melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan agar dapat membantu pembangunan masjid dan mushalla. "Kalaupun tahun ini belum ada realisasinya,semoga tahun depan kita berharap aspirasi kita dari warga Parak Laweh ini dapat terealisasikan," pungkasnya. 

Menanggapi usulan dari warga setempat, Febrinal mengatakan, apapun yang di usulkan warga melalui kegiatan reses I tahun 2019 ini maupun melalui musrenbang, tentu hal ini akan menjadi catatan penting. Semua aspirasi tersebut ditampung untuk kita dibahas di DPRD Kota Padang agar bagaimana cara nya agar bisa mendapatkan solusinya. 

Selaku wakil rakyat yang baru kali pertama turun langsung mendengar aspirasi warga, saya berharap mari kita kawal bersama - sama, berjuang untuk kebaikan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung ini. Karena tanpa kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, saya ini tidak ada apa - apanya, " pungkas politisi Hanura itu.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua LPM Kecamatan Lubeg, Zahirsyah Latif, tokoh masyarakat setempat, ninik mamak, bundo kanduang, Ketua RW, RT Majelis Taklim.(Inf)

Reses I tahun 2019, Zulhardi Z.Latif di Gedung Serbaguna Kuranji 
INFO PADANG, - Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z.Latif akui masih ada beberapa persoalan yang menjadi catatan penting dapat diserap melalui aspirasi pada beberapa tempat yang disampaikan masyarakat dalam rangka kegiatan reses I tahun 2019 terhitung 12 - 16 Januari 2019.

Beberapa tempat dalam kegiatan reses I tahun 2019 yang dilakukan Zulhardi Z.Latif yakni di Komplek Mega mulia, RW 01 Kelurahan Korong Gadang, di gedung serba guna Kuranji, khusus silaturahmi dengan Majelis Taklim dan Qasidah Rabana se Kuranji - Pauh, kemudian di perumahan Belimbing.

Zulhardi Z.Latif mengatakan ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan yang diserap dalam kegiatan reses I 2019 ini, yakni masalah drainase yang masih banyak perlu dibenahi. Kemudian jalan rambat beton, karena ada dibeberapa titik dibukanya jalan baru hasil dari manunggal masyarakat yang telah mengorbankan tanah nya secara gratis untuk membuka akses  jalan.

"Dan tentunya dengan adanya jalan baru ini masyarakat setempat inginkan agar bisa untuk dilakukan betonisasi agar akses masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari hari bisa lebih lancar lagi," katanya, Senin (14/1)

Selain itu keluhan masyarakat yang tak kalah pentingnya yakni Basis Data Terpadu (BDT), banyak sekali warga menyampaikan masalah tidak masuknya mereka didalam Basis Data Terpadu (BDT) dikelurahan yang akibatnya untuk bantuan - bantuan sosial ataupun hibah tidak bisa mereka dapatkan.

"Masih banyak data saat ini yang tidak akurat, banyak yang mengeluh masih ada yang seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan bantuan sosial dari pemerintah malah tidak masuk dalam pendataan, dan malah masih banyak juga orang yang sudah mampu namun masih mendapatkan bantuan.

"Ini kan aneh sangat berbanding terbalik, harus nya yang miskin mendapatkan hak bantuan malah mereka yang sudah  mampu masih menikmati bantuan," ujar politisi Golkar ini.

Zulhardi menegaskan ini harus diversifikasi kembali, jangan karena ada kedekatan dari petugasnya banyak yang seharusnya patut mendapatkan bantuan malah terabaikan. "Kepada pihak pendata atau pendamping dari kelurahan harus seleksi lah dalam melalukan pendataan, harus nya dilakukan verifikasi data sekali setahun sehingga terus ada data terbaru dalam hal ini," katanya.

Kemudian untuk Majelis yang belum mendapat  bantuan hibah di 2019 silahkan masukkan proposalnya Insya Allah di 2020 akan bisa dicairkan dana hibahnya sebesar Rp.10juta. Semoga bantuan hibah tersebut makin menyemarakan siar keagamaan melalui kegiatan kegiatan majelis Taklim kedepannya seperti Qasidah Rabana.

Terakhir disampaikan Zulhardi Z.Latif, kita akan tampung semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses I 2019 ini, apa apa yang sangat urgent untuk keperluan masyarakat akan kita perjuangkan di lembaga kedewanan DPRD Kota Padang.(Inf )


INFO (PADANG) – Kota Padang, Sumatera Barat kembali menerima penghargaan Piala Adipura kategori Kota Besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk penilaian selama 2018. Tak tanggung-tanggung, Ibukota Provinsi Sumatera Barat itu menjadi satu-satunya kota di Sumatera yang meraihnya dengan tergabung dalam 3 kota di Indonesia yang menerima penghargaan serupa.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan tersebut dari Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla dalam kegiatan Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung. Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Senin (14/1/2019).

“Alhamdulillah, Piala Adipura kategori Kota Besar ini merupakan yang kedua kalinya kita raih berturut-turut dari tahun 2017 lalu. Cukup lama kita tidak meraihnya yakni pasca gempa 2009 silam di Kota Padang atau delapan tahun lamanya,” ungkapnya usai menerima penghargaan.

Di samping Piala Adipura, ia mengatakan Kota Padang juga mendapatkan penghargaan atas Kinerja Pengurangan Sampah Plastik di Tahun 2018.

“Kita sudah punya Perwako untuk ini dan sudah banyak inovasi, imbauan serta hal-hal pendukung lainnya yang dilakukan. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan didukung semua pihak tentunya," harap Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Al Amin.

Pemerintah Kota Padang pun ke depan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan pembinaan terkait pengelolaan sampah di Padang. Salah satunya dengan mengurangi sampah, timbunan sampah dan mengurai sampah sesuai jenisnya. Sebagaimana Wapres Jusuf Kalla menargetkan pengurangan sampah plastik 30 persen di Indonesia di 2025 mendatang.

"Semoga, apa yang kita peroleh hari ini menjadi pelecut semangat yang tentunya berkat dukungan dan kerjasama dari seluruh unsur dan masyarakat di Kota Padang. Terutama khususnya keseriusan dari jajaran DLH Kota Padang yang didukung OPD terkait lainnya," imbuh wako lagi.

Lebih lanjut wali kota itu juga memuji dan mengapresiasi tingkat kesadaran masyarakat Kota Padang yang terus semakin meningkat terhadap pengelolaan dan membebaskan sampah yang dimulai dari skala rumah tangga, lingkungan, objek wisata hingga sudut perkotaan.

"Insyaallah, kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga Padang dari sampah akan terus kita dorong. Sehingga memang, semuanya akan membudayakan untuk peduli terhadap kebersihan kota. Tentunya dengan membuang sampah pada tempatnya dan senantiasa membersihkan lingkungan dari sampah di samping berupaya mengurainya," tukasnya mengakhiri.

Pada kesempatan itu Wali Kota Padang yang hadir bersama Ketua TP PKK Padang Hj. Harneli juga didampingi beberapa pimpinan OPD terkait, yakni Plt Asisten Pemerintahan Amasrul, Kepala BPKAD Andri Yulika, Kepala Dinas Perdagangan Endrizal, Kepala Disbudpar Medi Iswandi dan Kabag Humas Imral Fauzi.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya menyampaikan ia memuji Kementerian LHK yang tahun ini telah mengetatkan kriteria untuk meraih anugerah Adipura. penilaian diberikan dalam hal implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam UU tersebut, setiap kabupaten/kota melakukan upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2025. Selain itu proses penilaian juga mempertimbangkan adanya upaya dalam mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.

“Saya mendukung hal tersebut agar kondisi wilayah-wilayah di Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun. Ke depan, saya minta untuk terus disempurnakan kebijakan dan Program Adipura terutama dalam mendorong pemerintah kota dan kabupaten dalam mencapai target pengelolaan sampah sebesar 100 persen pada 2025," imbuh Kalla didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar

Untuk penghargaan Adipura ini, selain Surabaya yang meraih Anugerah Adipura Kencana, 119 kabupaten/kota lainnya juga mendapatkan penghargaan. Dengan porsi dua kota yakni Tangerang dan Palembang untuk kategori Kota Metropolitan. Kemudian 3 kota dalam kategori Kota Besar, 31 kabupaten/kota dalam ketagori Kota Sedang, serta 83 kabupaten/kota untuk kategori Kota Kecil. Adapun 10 kabupaten/kota lainnya meraih penghargaan Sertifikat Adipura dan 5 kabupaten/kota meraih Plakat Adipura untuk Sarana dan Prasarana Terbaik. (David/Im)

Reses I tahun 2019, Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra Jemput Aspirasi Warga di Kampung Dobi Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat 
INFO PADANG - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra dalam kesempatan Reses Masa Sidang I tahun 2019 langsung terjun menjemput aspirasi ketengah masyarakat di Jalan Hos Cokro Aminoto Kelurahan Kampung Dobi Kecamatan Padang Barat, Minggu ( 13/1)

Dalam reses tersebut didapati beberapa keluhan warga diantaranya masalah bantuan PKH yang dirasa ada permainan dari petugas karena masih banyak warga yang betul betul layak mendapatkan bantuan malah tidak masuk dalam pendataan oleh petugas.

Kemudian masalah masih banyaknya tindak kriminal, narkoba yang terjadi di tengah masyarakat khususnya dari kaum generasi muda saat ini. Juga dalam reses itu dari Majelis Taklim setempat meminta bantuan untuk seragam untuk latihan. 

Menyikapi persoalan tersebut Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, untuk masalah bantuan PKH yang dirasa ada permainan dari petugas, kita akan segera melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan setempat, kita minta dalam hal ini ada keterbukaan, transparansi dari petugas dan masyarakat.

Kemudian kepada pemuda setempat Wahyu mengimbau agar bisa membentuk organisasi kepemudaan yang tentunya akan sangat membantu dalam melakukan kegiatan kegiatan positif.

Saya untuk masalah kepemudaan ini tentunya sangat bersemangat sekali, tolong sampaikan apa yang menjadi persoalan dari pemuda ini, mari kita saling mengenal lebih dekat, karena kalau saya punya prinsip sekali berkenalan seumur hidup menjadi saudara hanya mati memisahkan. "Jadi jangan sungkan berkenalan dan bersahabat dengan Wahyu, " katanya.

"Selain itu untuk persoalan yang masih ada tolong buatkan proposalnya,  apa apa saja yang urgensi untuk diprioritaskan dalam kehidupan warga tentu akan kita perjuangkan hal tersebut secepatnya, " pungkasnya.

Turut hadir mendampingi dalam reses itu Ketua DPP Partai Golkar Darul Siska, dihadiri tokoh masyarakat setempat, Lurah Kampung Pondok, Bhabinsa, LPM, RT dan RW serta warga dan pemuda setempat. ()



Rudy:  Menjemput Aspirasi yang Belum Terakomodir Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat Melalui PDI Perjuangan 

Christian Rudy Kurniawan Sutiono dikenal oleh masyarakat luas dengan nama Rudy. Dia sangat menginginkan dirinya bisa berbuat dan bermanfaat bagi masyarakat, berjuang untuk kesejahteraan rakyat melalui partai politik. 

Untuk itu Rudy memilih maju menjadi calon legislatif dari PDI Perjuangan di DPRD Kota Padang Dapil IV Padang Selatan dan Timur, nomor urut 2.

Christian Rudy Kurniawan Sutiono Berjabatan dengan warga saat menyalurkan bantuan pada korban banjir di Kelurahan Seberang Palinggam 
Dia merupakan politisi muda dari PDI Perjuangan Kota Padang yang saat ini berperan selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu 2019 DPC PDI Perjuangan Kota Padang 

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang ini dibesarkan di Padang 
oleh pasangan Eddy Suwardy Sutiono dan Henny Chandra

Silaturahmi Bersama Warga 
Aktivitas keseharian, dan organisasi: 
Sebagai wiraswasta yg bergerak dibidang kuliner yaitu restoran bakso lapangan tembak senayan dan sebagai pengurus harian  pusat himpunan tjinta teman periode 2014-2017 & periode  2017-2022. 

Rudy awalnya terjun ke politik sejak tahun 2001sebagai bendahara ranting PDI Perjuangan kelurahan belakang pondok,lalu tahun 2005-2010 sebagai ketua PAC PDIP kecamatan padang selatan/ kader PDI Perjuangan DPC Kota Padang. Kemudian dia dipercaya sebagai Wakil Ketua DPC Kota Padang sejak tahun 2010-2015 sebagai wakil ketua bidang informasi dan komunikasi,tahun 2015-2020 sebagai wakil ketua bidang pemenangan pemilu sampai sekarang.


*Untuk Menuju Kursi Legislatif
Rudy  memiliki Visi: "Saatnya Tampil Wujudkan Kerja Maksimal Realisasikan Aspirasi Masyarakat"

Visi ini digulirkan oleh Rudy , guna merealisasikan aspirasi yang selama ini belum terakomodir secara maksimal ataupun belum terjangkau oleh anggota legislatif terdahulu. Dia kini terus berupaya menampung aspirasi masyarakat Padang Selatan dan Padang Timur, karena ia menilai masih banyak masyarakat yang belum menemukan tempat penyaluran aspirasinya.

*Untuk mendukung Visi yang telah dibuatnya, maka Rudy punya Misi yaitu:
"Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat, Menjemput aspirasi yang tertinggal belum di realisasikan di tengah masyarakat".

Rudy sering turun langsung ketengah masyarakat guna mengetahui berbagai persoalan ditengah masyarakat, menampung segala keluhan warga serta menyalurkannya ke tempat-tempat yang yang memiliki korelasi dengan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh warga, termasuk persoalan percepatan pembangunan, pendidikan, kesejahteraan dan semua  kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Ia mengaku bahwa dirinya selaku kader PDI Perjuangan tentunya akan berbuat terbaik untuk partai dan masyarakat banyak. Apapun program partai yang pro rakyat, membantu masyarakat banyak tentunya kita berusaha agar  disegerakan diketahui dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Rudy Salurkan Bantuan dari DPC PDI Perjuangan Kota Padang pada Korban Banjir 
Selain itu, dirinya turun ketengah masyarakat guna mencari warga yang tepat sasaran untuk menerima bantuan melalui program baik dari pusat melalui pokok - pokok pikiran (Pokir) anggota DPR RI, Bapak Alex Indra Lukman, dan juga dari pokir Albert Hendra Lukman anggota DPRD Sumbar, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang.

Saat ini untuk program bedah rumah yang merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementrian PU-PR melalui anggota DPR RI, Bapak Alex Indra Lukman sudah berjalan terealisasi di 2018.


Kemudian ada bantuan pendidikan yakni PIP (Program Indonesia Pintar)  untuk siswa SD,SMP dan SMA/SMK. Program dari pusat ini di 2018 sudah  terealisasikan, selanjutnya di 2019 ini juga akan ada yang akan direalisasikan
sebanyak 216 bagi siswa SMPN 20 Padang yang telah diketahui oleh kepala sekolahnya dan  juga pada beberapa sekolah lainnya di Kota Padang. 

Selanjutnya progam PDI Perjuangan dari pokok-pokok pikiran (Pikir) Bapak Albert Hendra Lukman anggota DPRD Sumbar yakni bantuan modal usaha WRSE ( wanita rentan sosial ekonomi)  di 2019 ini masuk tahap II. Sementara tahap I di 2018 lalu, sebanyak 600 lebih seluruh kecamatan sudah direalisasikan kepada kaum ibu - ibu yang ada 600 lebih penerima untuk seluruh kecamatan se Kota Padang. 

Menurut Rudy berbicara tentang politik,
seiring akan diselenggarakannya Pilpres dan Pileg 17 April 2019 datang, tentu setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda, apalagi akhir-akhir ini suhu politik kian memanas dengan banyaknya berita - berita Hoax, penyebaran fitnah dari oknum oknum tak bertanggung jawab yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI 

Kata Rudy, terkadang hal ini menyebabkan munculnya sikap apatis masyarakat terhadap politik dan adanya tidakpercayaan masyarakat terhadap para politisi . Kalau hal ini dibiarkan dan tidak dilakukan perubahan sebagaimana mestinya, maka partai politik akan ditinggalkan konstituennya.

Untuk itu, Rudy bertekad meyakinkan para konstituennya yang sudah dibentuk sejak lama, agar menjadikan partai Politik sebagai tempat saluran aspirasi warga. Sekaligus mendorong kepercayaan masyarakat untuk meyakini harkat dari berdirinya sebuah partai politik, untuk menuju kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

*Alasan Rudy ini terjun secara serius dalam dunia politik sebuah organisasi partai politik: 
“Bagi saya, melalui partai politik, ingin berbuat terbaik bagi bangsa dan negara. Karna politik itu yang bisa merubah nasib rakyat ini sesuai dengan tujuan dari kemerdekaan negara ini yang telah di perjuangankan oleh para pahlawan kita dengan mengorbankan nyawa dan harta. Sebagai generasi penerus bangsa ini kita berkewajiban untuk merealisasikan cita cita pahlawan kemerdekaan tersebut,” kata Rudy. 

Dia juga sering berdiskusi tentang kesejahteraan masyarakat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Apa yang kita bisa lakukan untuk bangsa dan negara terutama bagaimana menjadikan pembangunan di semua bidang bisa berjalan terus menerus kedepan kearah yang lebih baik lagi.

Rudy menambahkan, organisasi politik adalah jalan yang terbaik melahirkan kebijakan dalam percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin, pro rakyat. 

Biodata diri
Nama : Christian Rudy Kurniawan Sutiono 
Tgl lahir /Umur :   39 Th) 
Isteri :  Sherlita Handini
Anak : Nicholas Theoden Kurniawan
Orang Tua: 
Papa : Eddy Suwardy Sutiono
Ibu : Henny Chandra
Alamat : jl Arif Rahman Hakim no 14
No Hp : 08116614519

*Visi: Saatnya Tampil Wujudkan Kerja Maksimal Realisasikan Aspirasi Masyarakat.
*Misi: Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat, Menjemput aspirasi yang tertinggal belum di realisasikan di tengah masyarakat.

Pendidikan
SD : RK II Fransiskus
SMP : maria-yayasan prayoga
SMA : Don Bosco
Perguruan Tinggi /Universitas: Murdoch university,Perth-western Australia.

Pengalaman Pekerjaan : Wiraswasta di bidang kuliner, Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan, Cabang Sawahan Padang.

Pengalaman Diorganisasi: 
tahun 2014-2017 pengurus harian Himpunan Tjinta Teman seksi inventaris, tahun 2017-2022 pengurus harian Himpunan Tjinta Teman pusat seksi sosial.

Pengalaman Partai Politik: 
1.Tahun 2001-2005 sebagai Bendahara ranting PDIP Kelurahan Belakang Pondok.
2. Tahun 2005-2010 sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Padang Selatan
3.Tahun 2010-2015 sebagai Wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang Bidang informasi & komunikasi.
4.Tahun 2015-2020 sebagai Wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang Bidang Pemenangan Pemilu.

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.