February 2018

 
Walikota Padang diwakili Staf Ahli, Afrizal Khaidir Dalam Kegiatan Sosialisasi P2TP2A


Infonusantara[PADANG] - Upaya prefentif terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu perhatian serius dari semua elemen. Untuk itu, Pemerintah Kota Padang mengoptimalkan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Walikota Padang diwakili Staf Ahli, Afrizal Khaidir mengatakan, dengan sosialisasi P2TP2A diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat. Seiring dengan itu terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah.

"Pemko Padang memberikan perhatian serius, buktinya dibentuk lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang khusus menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Afrizal.
Staf ahli yang membidangi ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat ini menyebut, hadirnya lembaga layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan pelayanan agar terpenuhi hak - haknya. Hal ini karena pemerintah memperhatikan inisiatif masyarakat untuk penanganan persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan pengembangan P2TP2A.
"P2TP2A adalah wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban. Pelayanan tersebut meliputi, rehabilitasi kesehatan, rehabilisasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan," ulasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Heryanto Rustam menjelaskan, sosialisasi P2TP2A untuk meningkatkan pelayanan. Terutama pada masalah yang dihadapi perempuan dan anak, seperti KDRT, trafficking, eksploitasi, penelantaran, pendampingan hukum, psikologis, sosial bagi klien.
"Dengan kegiatan ini agar tersosialisasikannya tempat konsultasi dan layanan konseling bagi perempuan dan anak," jelasnya.
Adapun peserta sosialisasi P2TP2A sebanyak 200 orang terdiri dari para kepala sekolah SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Menghadirkan narasumber dari pemerhati anak, Kabid Pendidikan Dasar Disdik Kota Padang dan psikolog.(in7/hum)


Infonusantara (Padang) - Setelah ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Barat, Drs Syahrial Aziz yang akrab disapa Yal Aziz, diperiksa penyidik Polda Sumbar, kini gilaran Wakil Ketua DPD PPWI (Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia) Sumatera Barat, Rifnaldi yang dimintai keterangan oleh penyidik Polda Sumbar tentang status anggota Yuamran selaku pengurus dan anggota DPD PPWI Sumbar di Ruangan Subdit II Ditreskrimsus Polda Sumbar, Selasa 27 Februari 2018 siang tadi.

Rifnaldi dalam keterangan persnya menyebutkan, panggilan penyidik Polda Sumbar terhadap dirinya hanya untuk klarifikasi atau didengar keterangan sabagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana tanpa hak menstribusikan dan atau menstranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media berita online FigurNews.com dengan judul berita;"Feriyanto Gani Sang Pengusaha Terindikasi Manfaatkan Oknum Militer" 

"Saya lihat dan baca isi berita Figurnews.com tentang Feriyanto Gani dan oknum TNI AL yang diberitakan anggota PPWI ini, sudah berimbang dan tak ada masalah. "Sebab, seluruh unsur sudah terpenuhi, apa lagi sudah ada upaya klarifikasi dengan objek dan by name subtansi yang akan diberitakan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 40. Tahun  1999 tentang Pers, dan Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik dan telah mentaati kode Etik Jurnalistik," sebut Rifnaldi

Terkait dengan organisasi PPWI, Rifnaldi menjelaskan secara singkat, "PPWI ini lahir pada 19-11-2007, dan pada Septembar 2017 kamaren kita telah melagukan kongres Nasional bertempat di Gedung Nusantara V MPR RI yang dibuka resmi oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang sekaligus mewakili Pimpinan MPR RI. Kalau soal keabsahan, semua legalitas organisasi kita ada, termasuk SKT Kebangpol Kemdagri No. 228./D.III.2/V/2010," katanya.

Ketika ditanyakan tentang anggota yang bisa bergabung di PPWI, Rifnaldi Ce menjelaskan. "Bedanya PPWI dengan organisasi Wartawan yang lain, PPWI itu mewadai seluruh warga masyarakat dalam mejalankan fungsi - fungsi jurnalistik dengan persamaan fungsi. Jadi kegitan kita ada persamaan fungsi melakukan Jurnalisme Warga (Citizen Journalism). Sihingga seluruh pengaduan masyarakat bisa ditampung dan diwadai oleh PPWI," papar Rifnaldi.

Selain masyarakat, kata Rifnaldi, Kalangan Wartawan banyak juga yang telah bergabung dengan PPWI dan itu sekitar 30% dari jumlah anggota kita yang berjumlah 3500 di seluruh Indonesia dan itu termasuk TNI/Polri, Dosen, Guru, Mahasiswa dan Ibu rumah tangga, pedagang dan lain sebagainya," kata Rifnaldi.

Terkait dengan profesi wartawan kata Rifnaldi sudah diatur dalam UU No. 40 tahun 1999  mulai dari BAB V. Pasal 15 dan seterusnya "Jadi terkait dengan legalitas anggota PPWI Yuamran yang akrab disapa Andre Figur terhadap legalitas profesi kewartawannya itu sudah sesuai dengan UU No.40 tahun 1999," kata Rifnaldi menjelaskan sebagai acuan untuk teman - teman di lapangan terutama di aparat Kepolisian. 

"Tentang kegiatan PPWI, jelas Rifnaldi memang lebih banyak pada edukasi, seperti pelatihan - pelatihan jurnalistik bagi seluruh elemen masyarakat termasuk kepada wartawan - wartawan yang baru belajar, "tutup Rifnaldi yang akrab disapa Pak Ce.

Redaksi:  Infonusantara. net
Relis DPD PPWI Sumbar




Infonusantara (JAKARTA) -- Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional mendesak agar oknum TNI AL yang dimaksudkan dalam kasus yang diberitakan di media ini: http://nusantara.rmol.co/read/2018/02/27/328358/Pengusaha-FG-Diduga-Sengaja-Manfaatkan-Oknum-TNI--Perang--Dengan-FigurNes.com segera diproses oleh institusi-nya. 

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada redaksi melalui pesan WhatsApp-nya, Selasa, 27 Februari 2018.

Hal ini penting, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa TNI benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan semata mementingkan diri pribadi maupun kelompok tertentu.

"Ingat, setiap aparat TNI, dan juga Polri, telah dibayar mahal oleh negara, dengan uang rakyat, anggaran untuk TNI dan Polri mendapatkan porsi tertinggi dari K/L lainnya dalam APBN 2018; yang oleh karena itu segenap anggota TNI harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik sesuai aturan yang ada," tegas Wilson Lalengke, yang merupakan trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, mahasiswa, dan masyarakat umum di berbagai daerah di Indonesia.

Sekali lagi kata Wilson, PPWI Nasional meminta perhatian serius dari pihak TNI, khususnya Angkatan Laut, untuk menelusuri kebenaran dugaan keterlibatan oknum TNI AL (disinyalir berinisial Letkol TNI-AL RI, nomor kontak 081270417201), dalam kasus ini dan rentetan dari awal munculnya persoalan tersebut.

"Institusi TNI, khususnya TNI-AL harus menindaklanjuti informasi yang diterima PPWI Nasional ini, tunjukkan kepada rakyat bahwa TNI benar-benar bekerja untuk bangsa Indonesia, bukan untuk diri pribadi dan kelompok tertentu. Jika ada oknum yang melanggar aturan dengan menjadi backing pihak tertentu, harus ditindak tegas," pungkas alumni dari tiga universitas terbaik di Eropa itu. [HWL/Red]

Drs Syahrial Aziz Ketua SMSI Sumbar Dalam Pemeriksaan Diruangkan Subdit II Ditreskrimsus Polda Sumbar 

Infonusantara (PADANG )--Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Barat, Drs Syahrial Aziz yang akrab disapa Yal Aziz, diperiksa penyidik Polda Sumbar, di Ruangan Subdit II Ditreskrimsus Polda Sumbar, Senin, 26 Februari 2018.

Pemeriksaan Yal  Aziz yang didampingi Sekretaris SMSI Sumbar Novermal Yuska SH hanya untuk klarifikasi atau didengar keterangan sabagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana tanpa hak menstribusikan dan atau menstranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media berita online FIGURNEWS.com.

Selanjutnya keterangan sebagai Ketua SMSI Sumbar itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai rujukan pasal 4, pasal 5, pasal 9, pasal 102, pasal 103, pasal 104, pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, dengan bukti laporan polisi No: LP/248/IX/2017-SPKT SBR, tanggal 13 September 2017, Surat perintah penyelidikan No: Sp.Lidik/157/X/2017/Ditreskrimsus, tanggal 3 Oktober 2018, dan Surat perintah penyelidikan No: Sp.Lidik/38/II/2018/Ditreskrimsus.

Menurut Yal Aziz, kesediannya memenuhi panggilan penyidik Polda Sumbar tak hanya masalah ketaatan sebagai seorang warga negara terhadap undang-undang, tetapi juga untuk memberikan bantuan moral terhadap pemilik media online Yuarman yang akrab disapa Andre Figur yang dilaporkan ke polisi masalah berita medianya.

"Jadi, sebagai Ketua SMSI Sumbar, tentu persoalan panggilan polisi sudah merupakan kewajiban dan tanggungjawab moral untuk membela anggota," kata Yal Aziz, sembari menambahkan, sebagai media online, FigurNews.Com sudah berbadan hukum dan sudah terdaftar di Dewan Pers. 

Kemudian, kata Yal Aziz, dirinya diperiksa sebagai saksi untuk menjelaskan masalah keabsahan Figurnews.com dari sisi perusahaan dan bukan masalah isi berita yang berjudul;"Ferianto Gani Sang Pengusaha Terindikasi Manfaatkan Oknom Meliter."

Sedangkan masalah berita, kata Yal Aziz, tak ada kewenangannya untuk memberikan keterangan kepada polisi penyidik Polda Sumbar. "Maksudnya,  kalau masalah berita Figurnews.com, itu wilayahnya  PWI atau AJI Sumbar dan saya sebagai Ketua SMSI Sumbar hanya memberikan keterangan yang menyangkut persoalan perusahaan media sibernya," kata alumnus IAIN Imam Bonjol Padang ini sembari menambahkan, dari sisi perusahaan Figurnews.com sudah terdaftar di Dewan Pers dan sudah tak ada masalah.

Kalau ditanya sebagai pemilik media online Tabloidbijak.com, kata Yal Aziz, dirinya menilai isi berita Figurnews.com tentang Ferianto Gani dan oknum TNI AL yang diberitakannya, sudah berimbang dan tak ada masalah. "Kenapa? Karena sudah ada upaya klarifikasi dengan objek beritanya dan bisa dikatakan sudah memenuhi unsur dan mentaati Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pokok Pers," katanya.   

Dari sisi lain, kata Yal Aziz lagi, terkesan pengusaha Cina Ferianto Gani sengaja memanfaatkan oknum TNI AL yang berpangkat letkol ini untuk "berperang" dengan pemilik media online Figurnes.com.. "Jadi, saya menduga, ini salah satu cara dari  pengusaha Cina yang terkesan sok tersebut dan bahkan persoalan ini juga bisa diduga taktiknya pengusaha mata sipit ini. Jadi, dalam persoialan ini  harus  kita lawan bersama-sama sebagai pemilik media online dan saya siap berada di garda depan," kata alumnus Pesantren Thawalib Padang Panjang ini. (wp1/prb) 


 Penyerahan CSR BRI Oleh Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago Untuk Pembenahan Pujasera
Infonusantara[PADANG]--Selalu ada solusi bagi pedagang di "Pujasera Taplau" berkat kesungguhan Pemko Padang memberi mereka lokasi berdagang dan ruang untuk berkembang. Hari ini (Senin,.26/2/2018), 
Komisaris Utama BRI yang juga penggiat pariwisata tanah air, Andrinof Chaniago melihat kesungguhan tersebut, mulai dari penataan dan pembinaan pedagang hingga pesatnya infrastruktur yang menunjang pariwisata.
"BRI akan selalu memperhatikan dan akan membantu melalui CSR kepada pemerintah yang sungguh - sungguh membenahi daerahnya. Apa yang sudah baik ini agar dilanjutkan ke depannya. Fasilitas yang ada agar dirawat dan penampilan diri pedagang disini juga harus lebih menarik lagi. Ramah kepada pengunjung sehingga mendatangkan daya tarik tersendiri," kata Andrinof
Dalam kesempatan tersebut Komisaris Utama BRI  Andrinof Chaniago menyerahkan langsung bantuan dana CSR BRI senilai Rp.150 juta untuk pembenahan fasilitas pujasera yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang ,Medi Iswandi [im/*]



Pjs Walikota Padang Alwis Menyerahkan Nota Tiga Ranperda Pemko Padang Kepada Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti 

Infonusantara (PADANG) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang,menerima nota penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemko Padang dalam sidang paripurna di laksanakan digedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50, Padang Timur Kota Padang , Senin(26/2)

Dalam kesempatan itu Pjs Wali Kota Padang, Alwis menyebutkan tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, Ketentuan Umum Perpajakan Daerah dan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor Tiga tahun 2014 tentang perindustrian dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah wajib menyusun rancangan pembangunan industri kota.
"Hal itu mengacu pada rancangan induk pembangunan industri nasional serta kebijakan industri nasional," jelasnya.
     
Penyusunan ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, jelasnya dimaksudkan untuk menyelaraskan pembangunan industri Kota Padang dengan rencana pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri provinsi 

Di samping, itu juga harus memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, kesinambungan, daya dukung lingkungan, potensi penyediaan tenaga kerja dan peruntukan lahan untuk industri.
"Serta sekaligus mensinergikan segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan industri yang sistematis, konsisten dan berkesinambungan, "katanya.
     
Dengan adanya ranperda tersebut, katanya diharapkan pengembangan industri akan semakin terarah di mana daerah akan menetapkan kawasan-kawasan industri dan dapat memaksimalkan sumber daya, peningkatan sarana dan prasarana.
     
"Dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan pelaku usaha dan lainnya serta tersedianya lapangan pekerjaan," tambahnya.
     
Kemudian, ranperda ketentuan umum Perpajakan Daerah bertujuan untuk penguatan regulasi terhadap administrasi perpajakan daerah dalam upaya memaksimalkan pendapatan.
     
Hal itu, katanya karena masih terdapat kesulitan daerah terkait teknis pemungutan pajak dan masih terdapat interpretasi seperti penetapan wajib pajak dan hal lainnya sehingga perlu diakomodasi dengan adanya ranperda ini.
     
"Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di masyarakat," paparnya. 
     
Sementara itu, Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan DPRD setempat akan segera membahas ranperda tersebut, sehingga nantinya perda yang dihasilkan memang adalah peraturan yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.
     
Sidang paripurna dengan agenda penyampaian tiga ranperda oleh Pemko Padang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Didampingi Wakil Ketua Muhidi, Wahyu Iramana Putra, Sekwan Syahrul, dihadiri oleh 25 orang anggota dewan setempat, Pjs Wali Kota Padang, kepala OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lainnya (In7)


Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti 

Infonusantara (PADANG) - Masih banyak persoalan harus dibenahi di Kota Padang, salah satunya persoalan banjir yang  masih menjadi tugas pembangunan fisik yang belum jelas solusinya untuk Kota Padang. Secara fisik, Kota Padang masih sering mengalami banjir. Ini akibat pembangunan drainase yang masih tidak tepat.

Saat ini kita menuju pesta demokrasi. Masyarakat diharapkan mau mensukseskan pemilihan kepala daerah untuk menentukan nasib pembangunan Kota Padang lima tahun mendatang. Walikota serta Wakil Walikota terpilih untuk periode selanjutnya, diharapkan persoalan banjir ini menjadi PR sebagai salah satu fokus pembangunan di Kota Padang 

" Ini jadi PR Walikota selanjutnya, terkait pembangunan fisik serta secara sosial masih ada tugas-tugas lain yang menanti turun tangan Walikota dan Wakil walikota Padang terpilih nantinya," ujar Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, Senin (26/2)

Elly Thrisyanti mengimbau pada seluruh masyarakat kota padang agar dalam pemilihan kepala daerah 2018 yang digelar pada Juni mendatang agar tidak golput. Pilih pemimpin daerah sesuai hati nurani. Pilihan saat ini menentukan bagaimana nasib Kota Padang lima tahun ke depan, karena saat ini, kemiskinan masih ada di Kota Padang. Income per kapita juga perlu ditingkatan,” kata Elly.

Selain itu pasangan calon harus berkampanye sportif, jujur, dan mampu menarik hati masyarakat. Rebutlah hati masyarakat dengan menampilkan program-program prorakyat untuk pembangunan Kota Padang, agar tujuan pembangunan yang lebih baik disegala bidang dapat tercapai,” harap Elly.

Menurutnya, jika pasangan calon menyampaikan program yang menarik hati masyarakat, masyarakat akan punya harapan dan memiliki animo tinggi untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Semoga tahun ini bisa naik dari periode dulu. Dulu kan di bawah 60 persen. Jika masyarakat tahu secara utuh perihal apa yang akan dilakukan kepala daerah nanti, tentu masyarakat berani memilih dan diharapkan partisipasi masyarakat lebih dari pemilihan sebelumnya. 

Selaku Ketua DPRD Kota Padang, Elly juga menegaskan, harapan kita agar para calon tidak sekedar menyampaikan janji-janji muluk pada masyarakat. Apa program yang disampaikan benar-benar program yang akan dijalankan saat terpilih nanti.

Dan mesti jadi perhatian kita bersama masih banyak pelosok Kota Padang yang belum tersentuh tangan pemerintah. Misalnya di daerah Selatan seperti Bungus Teluk Kabung, Koto Tangah Pasia Jambak, dan lainnya masih banyak yang perlu diperhatikan. Terkait potesi wisata, tidak daerah pantai Padang saja yang perlu digarap, daerah lainnya  juga punya potensi pariwisata luar biasa,” ungkap Elly. (In7

PT.Bank Rakyat Indonesia Menyerahkan Bantuan Program Beasiswa Anak Asuh Bagi Siswa dari SMAN 1 Maninjau.


Infonusantara (PADANG) - Komisaris Utama (Komut) PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk), Andrinof A Chaniago memgajak siswa dan siswi SMA 1 Maninjau, untuk berwirausaha sekaligus menanamkan jiwa entrepeneurship sedari dini. 

“Masyarakat dan anak-anak salingka Danau Maninjau pada umumnya, dan pelajar SMA 1 Maninjau pada khususnya, jangan hanya bercita-cita jadi PNS ataupun bekerja kantoran. Ayo bercita-cita jadi pengusaha,” ajak Andrinof dalam seminar dan sharing session yang digelar Alumni SMAN 1 Maninjau, Ahad (24/2/2018).

Berwirausaha, Andrinof melanjutkan, merupakan salah satu jalan untuk peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Jadi wirausaha, bisa membuka jalan keuntungan untuk pribadi, namun juga bisa juga memberikan peluang untuk orang lain mendapat jasa atau imbalan.

“Dalam membangun kewirausahaan, yang penting diperhatikan itu adalah menjadikan ancaman jadi peluang, kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi, mempelajari aspek postif dari hal-hal yang negatif  tanpa menyalahkan keadaan, dan tak kalah penting adalah memiliki misi sosial,” terang Andrinof yang juga dosen FISIP Universitas Indonesia itu.

“Kewirausahaan, tidak hanya sekadar meraup keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalani. Tetapi, juga berorientasi kepada manfaat terhadap lingkungan sekitar,” tambahnya.

Dikesempatan itu, turut hadir Pimpinan Wilayah BRI Sumbar, Joni Alwadris, Timabuan (wakil pimpinan BRI wilayah Sumbar), Mulyadi (pimpinan cabang BRI Bukittinggi) serta alumni SMAN 1 Maninjau lainnya.

Dikesempatan itu, Adrinof juga menyerahkan bantuan program beasiswa anak asuh bagi siswa dari SMAN 1 Maninjau.

Sementara itu, Ketua Umum IKASMA, Yan Andria didampingi Yogi Yolanda (Ketua Program Anak Asuh IKASMA) mengatakan, ikatan alumni akan rutin memberikan beasiswa untuk siswa-siswa berprestasi dari SMA Maninjau atau yang bukan dari SMA Maninjau tapi keluarganya merupakan alumni SMA Maninjau.

Selain pemberian beasiswa, lanjut Yan Andria, IKASMA juga akan menyediakan bimbingan belajar (Bimbel) untuk siswa, sebagai persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, termasuk konsultasi soal pemilihan jurusan dan perguruan tinggi.

Untuk masyarakat Maninjau, terangnya, bentuk kepedulian IKASMA adalah membantu korban bencana alam dan kegiatan sosial lainnya. “Secara umum, kegiatan para alumni ini berupaya memberikan sumbangsih dalam hal jaringan pekerjaan, beasiswa, pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat,” terangnya.

Sementara, Yogi Yolanda mengatakan, dalam rentang waktu 5 tahun ke depan, dia berharap pengurusan IKASMA Maninjau, bisa memikirkan dan memberi solusi untuk menanggulangi dan membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Salingka Danau Maninjau.

“Kita harap, masyarakat tidak terfokus pada usaha karamba saja, namun bisa pengembangan ke bidang pertanian, pariwisata dan usaha lainnya,” pungkas Yogi. (rls)

Pjs Walikota Padang Alwis membuka MTQ nasional ke-38 tingkat Kecamatan Padang Timur di halaman Masjid Raya Ganting, 
Infonusantara[PADANG] – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) sudah merupakan denyut nadi umat Islam dalam membumikan nilai-nilai Alquran di tengah kehidupan. Dan ini sudah menjadi agenda yang dimulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan dan kelurahan.
"Kita tentu berharap, pelaksanaan MTQ ini menjadi momentum yang tepat untuk menumbuhkan semangat keislaman dengan membumikan Alquran di tengah-tengah masyarakat terutama di kalangan generasi muda. Karena sesuai filosofi kita di ranah Minang yakninya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK),” ujar Pjs Walikota Padang, Alwis sewaktu membuka MTQ nasional ke-38 tingkat Kecamatan Padang Timur di halaman Masjid Raya Ganting, Sabtu (24/2) sore.
Alwis lalu menekankan, ajang MTQ tersebut memang harus dimaknai sebagai ajang pengaktualisasian ajaran Islam dalam kehidupan. Karena agama Islam adalah kaffah yakni melingkup seluruh aspek kehidupan.
“Kalau kita lihat, MTQ sejatinya memang mempertemukan kafilah di masing-masing utusan untuk saling mengejar prestasi dan memenangkan perlombaan. Namun bukan itu saja yang diharapkan, karena yang terpenting sekali adalah bagaimana menumbuhkembangkan jiwa qurani dalam diri setiap individu. Sehingga Insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan,” harapnya.
Lebih lanjut Alwis menambahkan, pemantapan nilai-nilai Alquran harus digelorakan sebagai pondasi kehidupan bagi masyarakat terutama generasi muda. Sehingga dengan itu diharapkan mampu mengantisipasi setiap ancaman yang datang dan salah satunya ingin merusak ukuwah Islamiyah dan generasi muda.
“Maka itu, atas nama Pemerintah Kota Padang sangat menyambut baik dan mengapresiasi digelarnya MTQ nasional ke-38 di tingkat Kecamatan Padang Timur ini. Semoga berjalan dengan sebaik-baiknya dan para kafilah mampu menampilkan kemampuan terbaiknya,” tukuknya mengakhiri.
Camat Padang Timur Ances Kurniawan pada kesempatan yang sama juga menyampaikan, dalam MTQ nasional ke-38 tingkat Kecamatan Padang Timur tersebut juga seiring mempersiapkan diri sebagai tuan rumah MTQN ke-38 tingkat Kota Padang di tahun ini pada September nanti.
“Untuk itu, segala persiapan dan potensi harus kita optimalkan. Karena memang yang akan mewakili Kecamatan Padang Timur nantinya adalah para kafilah yang terbaik dalam MTQ tingkat kecamatan. Kita tentu berharap, pada MTQ tingkat kota nantinya Kecamatan Padang Timur bisa sukses baik dalam penyelenggaraan dan juga sebagai tuan rumah,” imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris Camat (Sekcam) Padang Timur Zulbahri selaku Ketua Panitia Pelaksana MTQ menyebutkan pelaksanaan MTQ nasional ke-38 tingkat Kecamatan Padang Timur diikuti 10 kelurahan se-Kecamatan Padang Timur dengan jumlah kafilah sebanyak 260 orang yang terdiri dari kategori tingkat TK, anak-anak, remaja hingga dewasa.
“Ada enam cabang yang dilombakan diantaranya, cabang Tilawatil Quran, Hifzhil Quran. Tartil Quran, Fahmil Quran, Syahril Quran dan Khutbah Jumat. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan di lima masjid dan satu sekolah selama dua hari, Sabtu-Minggu (24-25/2),” terangnya.
Dalam pembukaan iven keagamaan ini ditandai dengan pemukuan bedug oleh Pjs Walikota Alwis bersama Kakan Kemenag Padang. Selain itu pelantikan dewan hakim dan penyerahan kembali trophy bergilir kepada panitia penyelenggara dari kelurahan yang menjadi juara umum di MTQ sebelumnya.
Pada kesempatan itu nampak hadir beberapa anggota DPRD Padang dapil kecamatan setempat, unsur Forkopimka, Ninikmamak, Bundokanduang dan lurah se-Padang Timur.(In7/David/DU)

Pertemuan dan Musyawarah Pemuka Masyarakat Bumi Rawang Permai di Pos Ronda RT01 di RW04 Padang Selatan, Tentang Pembangunan Tower di lingkungan mereka

Infonusantara(PADANG)- Warga dan pemuka masyarakat di RT 01 dan RT 04 di RW 04 Komplek Perumahan Bumi Rawang Permai Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan sangat geram dari sikap yang dilakukan oleh pihak PT. Era Bangun Towerindo yang akan membangun Tower atau Shatter untuk penempatan BTS Telepon Seluler dan Internet di lingkungan mereka.

Warga dan pemuka masyarakat setempat sepakat menghentikan sementara untuk kegiatan pembangunan tower tersebut. Pasalnya dalam kegiatan pembangunan Tower atau Shatter untuk penempatan BTS Telepon Seluler dan Internet yang diketahui untuk jaringan Indosat itu, dari pihak PT.Era Bangun Towerindo tidak ada memberitahukan atau memusyawarahkan terlebih dahulu kegiatan mereka pada pemuka masyarakat setempat.

Puncak dari kemarahan warga beserta pemuka masyarakat setempat dipicu tanpa ada musyawarah terlebih dahulu namun sudah masuk saja bahan konstruksi pembangunan Tower tersebut di lingkungan mereka.Dengan truk besar seenaknya sudah memasukkan bahan konstruksi dengan bobot 6 ton kelokasi pada malam hari yang melalui jalan lingkung di perumahan warga, tepatnya di RT 01 dan RT 04 di RW 04 Komplek TBO Bumi Rawang Permai yang juga belum di izinkan Ketua RT dan RW setempat.

Padahal kesepakatan dari warga, jalan lingkung itu tidak boleh sama sekali dilewati oleh mobil dengan tonase yang besar, karena untuk membangun jalan tersebut dananya banyak dari swadaya masyarakat. Selain itu warga juga sangat kesal akibat masuknya truk besar tersebut telah merusak pohon - pohon produktif warga, banyak dahan- dahan  pohon yang patah dan warga sendiri juga yang membersihkannya patahan dahan - dahan itu dipagi harinya.

Atas ketidak senangan warga dilakukan pertemuan untuk meluruskan permasalahan pembangunan Tower tersebut dengan mengundang pihak dari PT. Era Bangun Towerindo yang diwakili oleh Pauzan, selaku pihak penentu titik koordinat untuk  pembangunan Tower. Pertemuan yang dilaksanakan di Pos Ronda setempat pada Kamis (22/2) malam itu di hadiri tokoh masyarakat setempat, Ketua RW01 dan RW04 Ketua RW 01,Ketua LPM, Lurah Rawang, Ketua Pemuda dan warga setempat.

Dalam pertemuan itu Ketua LPM Rawang Herman. K mengatakan, kami tidak melarang adanya pembagunan disini. Namun tegasnya, jika di Minangkabau jika ada yang masuk kerumah orang itu harus ada assalamualaikum nya dulu, harus izin dengan yang punya rumah dulu.

"Tapi saya menilai apa yang telah dilakukan pihak yang akan membangun Tower tidak ada etika sama sekali. Apakah sudah ada izin RT, RW,LPM, Lurah dan apakah masyarakat disini sudah disosialisasikan, Ini harus yang dimusyawarahkan dulu. Jangan asal main serobot masuk kampung orang saja, "tegasnya.

Pertemuan ini kita lakukan agar tidak terjadi persoalan kedepannya.Walaupun dari pihak yang akan membangun Tower mengatakan sudah mengurus izin prinsip di Pemko Padang dan sudah ada izin serta kesepakatan dari yang punya tanah, namun kami dari warga dan pemuka masyarakat setempat kok tidak diberitahukan dan pihak pemerintah serta pihak yang punya tanah pun tidak pernah memberitahukan.

Mewakili warga setempat sesuai kesepakatan dari pertemuan ini, untuk pembangunan Tower ini dihentikan sementara sampai ada kejelasan izin izin yang berlaku dan ada kesepakatan tertulis antara pihak PT.Era Bangun Towerindo dengan pemuka masyarakat di RW 01 Rawang ini.

"Kami dari warga sepakat tidak akan mengizinkan pembangunan Tower sebelum ada izin sesuai aturannya dan kita selaku warga belum satupun yang tahu masalah izin ini. Sampai pertemuan ini pun kita belum melihat seperti apa izin yang telah di urus pihak pembangun tower ini, " tegas Ketua LPM Rawang Herman K, yang akrab dipanggil Aciak ini.

Sementara Lurah Rawang Muspeg dalam kesempatan itu menyampaikan, kepada pihak yang akan membangun Tower silahkan lengkapi semua izin sesuai aturannya terlebih dahulu. "Dan walaupun katanya sudah diurus izin prinsipnya, tapi dari kelurahan juga harus mengeluarkan izin lingkungan dan ada kesempatan dari warga setempat.

"Harus ada izin lingkungan, kalau tidak ada izin lurah tidak bisa dilakukan dan memang saya nilai ini sudah melangkahi kami, tapi yang jelas yang bersangkutan tidak pernah menghubungi saya selaku Lurah Rawang . Namun harus kita carikan solusi sesuai aturan yang berlaku. Jadi kita minta pihak yang akan membangun Tower untuk lengkapi semuanya,"pungkas Lurah Maspeg.

Ketua Pemuda, Irson mengatakan,
apapun proyek yang masuk kesuatu daerah itu harus sama -sama menguntungkan. Secara prinsip kami tidak menghalangi, tapi ini harus dimusyawarahkan dulu bersama sama. Kami harus lihat dan pegang surat kesepakatan dari perusahaan. Tapi sampai saat ini saja kami tidak melihat dan belum pernah menyetujui apapun,  ini masalah efeknya nanti kedepannya.

Tokoh masyarakat setempat Rosman, mengatakan kalau pihak PT.Era Bangun Towerindo mau kembali kebawah, membawa masalah ini dengan jelas, baik masalah izin, serta kesepakatan bersama pemuka masyarakat dan warga tentu ada solusinya. Namun jika tidak ini pasti menjadi permasalahan.

"Ini harus jelas, dalam hal ini kami dari warga minta jaminan pada perusahaan tower ini bagaimana faktor radiasi nya, bagaimana efek nya nanti bagi warga disini, bagaimana akibatnya nanti jika terjadi roboh menimpa rumah warga dan apa kompensasi dari perusahaan untuk warga disini. Harus jelas nanti kesepakatan dari pihak PT.Era Bangun Towerindo. Kalau dari pihak kontraktor, setelah selesai proyeknya ya tidak ada urusan lagi, tapi kami minta pada perusahaan tower ini,"ungkapnya.

Sementara Fauzan selaku pihak penentu titik koordinat untuk  pembangunan Tower yang menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan perencanaaan pembangunan Tower tersebut mengatakan selaku pihak tim tower, katanya kami sudah memberikan  form izin warga, RT, RW, tokoh masyarakat , namun kita juga tidak tahu pasti, apakah memang sudah dari yang bersangkutan atau tidak.

"kami akan membawa hasil musyawarah ini akan kita sampaikan pada pihak perusahaan. Dari hasil pertemuan ini kita akan lengkapi seluruh izin serta dari hasil notulen pertemuan ini, apa -apa permintaan warga akan kita sampaikan ke pihak perusahaan,"  tutupnya.(In7)






Pjs Walikota Padang Alwis 
Infonusantara[PADANG] - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, di Kota Padang merupakan pesta demokrasi, dimana saatnya setiap warga kota menentukan pimpinanya dilima tahun kedepan.
Hal ini disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis disela-sela kunjungan ke kecamatan-kecamatan, bersilaturahmi dan melihat kesiapan pelayanan masyarakat disetiap kecamatan, Jum'at (23/2/2018).

Lebih lanjut Pjs. Walikota Alwis menyampaikan, penyelenggaraan pilkada di Kota Padang telah memasuki tahapan-tahapan yang merupakan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu).
Pemerintah Kota Padang bersifat menfasilitasi dan koordinasi namun sukses tidaknya pilkada merupakan tanggungjawab kita bersama seluruh elemen warga kota Padang. Karena itu mari kita jaga keamanan, ketertiban dan ketentraman hidup dilingkungan masing-masing.
Jangan mudah terpengaruh oleh isu bohong (hoax) yang beredar ditengah -tengah masyarakat baik melalui cerita-cerita kemulut maupun dari media sosial. Keamanan dan Ketentram di Kota Padang merupakan kebanggakan kita bersama sebagai warga kota, ajak Alwis.
Pjs.Walikota Alwis juga menghimbau, warga kota Padang baik sebagai tim sukses masing-masing pasangan calon tidak melakukan hal-hal yang meresahkan atau melakukan provokasi yang berlebihan.
Kampanye simpatik dan berdunsanak seperti yang telah di tabuh pak Kapolda Irjenpol Fakhrizal bersama pak Wakil Gubernura Nasrul Abit dengan semua paslon pilkada di 4 (empat) kota se Sumatera Barat, tokoh masyarakat, LKAAM, MUI kemaren, tentu menjadi inspirasi untuk diterapkan, kebersamaan dan kerukunan warga kota menjadi yang utama dalam memajukan pembangunan Kota Padang ini.
Saling menghargai dan menghormati, peduli sesama adalah budaya kita yang telah ada sejak nenek moyang dan hidup sampai saat sekarang sebagai kekuatan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kota Padang Tercinta, ingat Alwis.
Dalam beberapa hari ini Pjs Walikota Padang Alwis melakukan kunker kesetiap kecamatan dalam rangka melihat pelayanan juga membangun kebersama pemko Padang dalam memberikan pelayanan kepada warga kota.[*]

Kepala DP3AP2KB Kota Padang Heryanto Rustam membuka kegiatan Inisiasi Sekolah Ramah Anak 
Infonusantara[PADANG] – Pengembangan ‘Sekolah Ramah Anak’ di Kota Padang terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus melakukan penguatan dalam rangka pemenuhan, perlindungan dan penghargaan hak anak atas pendidikan.
Kepala DP3AP2KB Kota Padang Heryanto Rustam mengatakan, untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak di bidang pendidikan sangat penting untuk mengarustamakan sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya dengan mendesain sekolah ramah anak. Secara konseptual terangnya, sekolah ramah anak bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang dapat mendidik dan melindungi anak Indonesia mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan UUD 1945, UU dan Sisdiknas dan prinsip-prinsip perlindungan anak.

"Inisiasi sekolah ramah anak di Padang pertama kali dilaksanakan pada 2016 lalu dengan melibatkan 30 sekolah dari tingkat SD sampai SMP. Berdasarkan dari hasil inisiasi dan pemantauan di lapangan dari 30 sekolah tersebut telah terpilih satu sekolah ramah anak yaitu SMPN 11 Padang,” sebut Heryanto sewaktu membuka kegiatan Inisiasi Sekolah Ramah Anak bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik di Kota Padang di Hotel Axana, Kamis (22/2).
Ia menyebutkan, di 2018 ini akan dilaksanakan penilaian sekolah ramah anak. Menyikapi itu diharapkan jumlah sekolah ramah anak bertambah dari tahun sebelumnya. Sebagaimana menuju terwujudnya sekolah ramah anak di seluruh Kota Padang, dipandang perlu dilaksanakan inisiasi sekolah ramah anak.
“Inisiasi ini selain memberikan pemahaman akan konsep, sekaligus membangun komitmen bersama untuk menciptakan sekolah ramah anak dengan prinsip pemenuhan anak,” paparnya.
Heryanto menambahkan, dalam inisiasi ini memiliki beberapa tujuan khusus. Diantaranya meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, memberikan rujukan untuk mengembangkan sekolah ramah anak, memberikan kesamaan persepsi tentang penyelenggaraan sekolah ramah anak sekaligus memberikan pemahaman tentang langkah-langkah pengembangannya.
“Kita tentu berharap, semua pihak terkait dapat mengikuti dan terciptanya hasil yang hendak dicapai. Yaitunya tersosialisasikannya konvensi hak anak di bidang pendidikan, terpenuhinya hak anak atas pendidikan, sehingga jumlah sekolah ramah anak terus meningkat. Sehingga berdampak menurunnya permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dan terlaksananya pengembangan Kota Padang sebagai Kota Layak Anak,” tandasnya.
Kegiatan ini diikuti peserta sebanyak 50 orang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kota Padang, kepala sekolah, Forum Anak Kota Padang dan OPD terkait. Adapun materi yang diberikan bagi peserta yakni tentang konvensi hak anak di bidang pendidikan, perlindungan anak dari tindak kekerasan dan menjadi guru sahabat anak. (in7/David)

Pjs Walikota Padang Alwis Bersama Perwakilan Petani Saat Melakukan Peninjauan Irigasi di Batang Air Dingin  Koto Tangah
Infonusantara [PADANG] – Pjs Walikota Padang Alwis menerima perwakilan petani dari beberapa Gapoktan yang berasal dari enam kelurahan se-Kecamatan Koto Tangah di ruangan Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Kamis (22/02/2018). Pertemuan tersebut untuk mendengarkan aspirasi dan menyelesaikan persoalan irigasi Batang Air Dingin yang tidak lagi mengairi sawah dan kolam ikan petani selama dua tahun kebelakang.

Dikesempatan itu, Alwis menjelaskan, persoalan rusaknya irigasi karena banjir bandang telah dicarikan solusinya oleh Pemko Padang. Dan di tahun ini, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 5 telah menganggarkan 65 miliar untuk pengerjaan bendungan, termasuk sarana dan prasana pengendalian sendimen dengan sistem tahun jamak.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala SNVT PJPA WS IAKR BWS Sumatera 5 Ali Rahmat, Asisten III Setda Kota Padang, serta dinas terkait Pemko Padang.
“Hal yang sangat mendesak yang harus kita kerjakan saat ini, yaitu mengairi kembali sawah-sawah dan kolam ikan masyarakat dengan membuat aliran air sementara. Dan pihak BWS sudah menyepakati hal tersebut,” ungkap Alwis saat mengunjungi irigasi Koto Panjang bersama BWS Sumatera 5 setelah menggelar pertemuan dengan perwakilan petani.
“Dan dalam waktu dekat, kita juga akan menggelar pertemuan dengan petani dan masyarakat setempat untuk menyepakati pembuatan aliran air sementara,” tambahnya lagi.
Sementara itu, Ali Rahmat yang mewakili BWS Sumatera 5, mengatakan, proyek pengerjaan Batang Air Dingin telah dimulai sejak Desember tahun lalu di Kelurahan Koto Pulai dan di tahun ini juga akan dikerjakan pembuatan bendungan irigasi beserta sarana prasarana lainnya di Koto Tuo Kelurahan Koto Panjang.
“Kita akan memaksimalkan pengerjaan proyek irigasi ini. Dan di tahun 2019 sudah bisa diselesaikan,” ujar Ali.
Ketua LPM Kelurahan Koto Pulai, Joni Torang, menjelaskan, rusaknya irigasi Batang Air Dingin mengakibatkan lebih dari seribu hektar sawah tidak bisa diolah dan juga gagal panen. Begitu juga dengan sekitar 500 kolam budidaya ikan yang kekeringan. Kejadian tersebut melanda enam kelurahan di Kecamatan Koto Tangah, yaitu Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Bungo Pasang, Balai Gadang, Koto Pulai, Batang Kabung Ganting, dan Batipuh Panjang.
“Kita berharap dengan adanya pertemuan dengan pihak Pemko Padang dan BWS, masalah yang sudah dua tahun lebih ini bisa diselesaikan secepatnya. Apalagi, Bapak Walikota sudah melihat langsung kondisi irigasi kami,” terang Joni. (hum).

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis di Cotonou, Benin dlDalam Rangka Pertemuan Tahunan ke -6 IBRAF, Cotonou Declaration on Al Quds.

Infonusantara (Cotonou) -- Pertemuan Tahunan ke-6 OIC-Broadcasting Regulatory and Authority Forum (IBRAF) di Cotonou, Benin, ditutup dengan disepakatinya Cotonou Declaration on Al Quds. Deklarasi tersebut hadir dengan pertimbangan penolakan terhadap penetapan Yerussalem sebagai ibukota Israel. Penolakan ini dilandasi alasan kemanusiaan dalam sejarah berdirinya negara Palestina, dan demi menjaga keberadaan historis dan kesakralan Al Quds dan Haram Al-Sharif sebagai pusat tiga agama besar di dunia.

Sebagai organisasi yang berada di bawah  Organisasi Kerjasama Islam (OKI), IBRAF berkomitmen kuat mendukung prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam OKI tentang Al Quds.  Karenanya, dalam naskah deklarasi juga menekankan pentingnya pelestarian kesucian dan status sejarah Al Quds dan Haram al-Sharif untuk dunia Islam, serta mempertahankan sifat multi-agama Al Quds. Untuk itulah, IBRAF menilai penting adanya kerjasama dan koordinasi dalam membela Palestina dan Al Quds melalui bidang media audio visual.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan, deklarasi Cotonou menyepakati agar otoritas pengawas penyiaran di seluruh negara anggota IBRAF memastikan lembaga penyiaran di bawah kewenangannya untuk menggunakan bahasa audio visual yang peka dan penuh pertimbangan dalam pembuatan program tentang Al Quds. Deklarasi ini juga, tambah Yuliandre, mendorong lembaga penyiaran untuk menyediakan ruang di media untuk menggarisbawahi pentingnya perlindungan karakter multi-budaya dan multi-agama di Al Quds untuk  membangun perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut secara khusus dan di dunia secara keseluruhan.

Yuliandre yang baru saja meletakkan jabatan sebagai Presiden IBRAF menegaskan pula komitmen Indonesia untuk mendukung deklarasi Cotonou. Apalagi pemerintah Indonesia sudah menyatakan sikap yang tegas atas eksistensi Palestina dan Al Quds. “Kami meyakini, dengan memberikan ruang yang adil dan proporsional terhadap masalah Palestina dan Al Quds di media, menjadi salah satu kontribusi dunia penyiaran dalam menjunjung hak asasi manusia serta menjaga keharmonisan antar ummat beragama dan masyarakat dunia”, pungkas Yuliandre.

Redaksi Infonusantara. net
Laporan: Rizky Montheza 



Asisten Administrasi Sekretariat Kota Padang Didi Aryadi didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Junismandalam Temu Usaha Kemitraan yang diadakan Dinas Koperasi dan UMKM di Ujung Gurun

Infonusantara [PADANG] -Pemerintah Kota Padang terus berupaya memberi pembinaan guna meningkatkan kemitraan Usaha Besar (UB) dengan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemitraan ini penting untuk pengembangan UKM dalam menghadapi persaingan, baik di pasar domestik maupun pasar global.
"Kemitraan UB dan UKM adalah strategi bisnis saling membesarkan dan saling menguntungkan kedua pihak," kata Asisten Administrasi Sekretariat Kota Padang Didi Aryadi dalam Temu Usaha Kemitraan yang diadakan Dinas Koperasi dan UMKM di Ujung Gurun, Rabu (21/2/2018).
Menurut Didi, pengembangan UKM memang dianggap sulit dilakukan tanpa melinatkan partisipasi Usaha Besar. Kemitraan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UKM dan UB.
"Dengan demikian dapat disimpulkan, tumbuh kembangnya UKM tidak terlepas dari fungsinya sebagai mitra dari UB, dalam suatu pola kemitraan usaha," ujar Didi.
Untuk itu, kata Didi, perlu ada komitmen yang kuat dalam kemitraan usaha agar kedua pihak siap secara manajemen dan menjadi mitra yang andal.
"Pembenahan manajemen, peningkatan pemanfaatan teknologi, peningkatan kwalitas SDM dan pemantapan organisasi usaha mutlak diserasikan agar mebjadi mitra yang andal," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Junisman mengatakan, tujuan kegiatan Temu Usaha Kemitraan UMKM ini guna memberikan penambahan pengetahuan dan wawasan pada UKM yang akan dimitrakan dengan BUMN, perbankan, pengusaha besar dan stakeholder lainnya. Ini juga untuk kemajuan jaringan usaha serta berkembangnya dengan baik UMKM.
"Kegiatan ini diadakan selama dua hari dengan peserta sebanyak 76 orang dari UMKM se-Kota Padang. Pada kesempatan ini menghadirkan pula narasumber dari perusahaan-perusahaan besar yang akan menjadi mitra," jelasnya.(in7/timhumas)


Infonusantara [PADANG] - Pemerintah Kota Padang terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak daerah. Pasalnya, lebih dari 72 persen penerimaan PAD berasal dari pajak daerah.
Penjabat Senentara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis mengatakan, pajak merupakan sumber penerimaan PAD yang paling besar. Lebih kurang 72 persen dari PAD adalah dari pajak.

"Makanya masyarakat wajib pajak perlu terus diingatkan untuk kepatuhan membayar pajak. Kita selaku ASN harus menjadi teladan," kata Alwis saat perdana memimpin upacara di lingkungan Pemko Padang selaku Pjs. walikota, kemarin.
Untuk itu, kata Alwis lagi, perangkat-perangkat daerah yang memberikan pemasukan PAD agar bekerja maksimal. Potensi-potensi PAD agar terus digali untuk bisa membangun kota lebih pesat untuk kesejahteraan warga.
"Maksimalkan pendapatan agar bisa membangun kota ini dengan lebih dan bisa mensejahterkan kota," ujarnya.
Pada upacara bulanan di GOR H. Agus Salim itu, Pjs. Walikota Padang juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perusahaan, hotel dan perorangan yang taat membayar pajak. Penghargaan dari Pemerintah Kota Padang ini diberikan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Kepala Bapenda Adib Alfikri mengatakan, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi wajib pajak, baik perusahaan maupun perorangan. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah agar maksimal untuk pembabgunan.
"Penghargaan ini sebagai motivasi untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak agar tepat waktu menunaikan kewajibannya," ujarnya.(timhumas)

Pembekalan Relawan Emzalmi-Desri Ayunda di Lubuk Kilangan
Infonusantara (PADANG) -- Sejumlah relawan Emzalmi-Desri Ayunda di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Sumatera Barat mendapat pembekalan dari Advance Tim Relawan Emzalmi-Desri Ayunda, Selasa, 20 Februari 2018.

"Mereka kita bekali agar lebih maksimal di lapangan untuk meraih simpati masyarakat, sehingga pasangan calon Emzalmi-Desri Ayunda menang di Pilkada Kota Padang, 27 Juni 2018 nantinya," ungkap Mirkadri Miyar, Wakil Ketua Advance Tim Relawan Emzalmi-Desri Ayunda.

Dikatakan Amir, panggilan akrab Mirkadri Miyar, pembekalan diberikan sesuai dengan program Advance Tim Relawan Emzalmi-Desri Ayunda tingkat Kota Padang. Materi pembekalan dan jadwal ditentukan oleh Advance Tim Relawan Emzalmi-Desri Ayunda bersama konsultan politik.

"Pembekalan ini penting kita lakukan. Sebab, dengan pembekalan ini, relawan di lapangan akan tahu tugas dan kewajiban mereka, mana yang boleh, mana yang tidak, dan kami juga mensosialisasikan aturan terkait Pilkada dari KPU," ungkapnya.

Ia mengatakan, pembekalan sudah diberikan kepada beberapa kecamatan, dan akan terus dilakukan kepada relawan kecamatan lainnya. Disamping memberikan pembekalan, semangat relawan di tingkat kecamatan juga digenjot, sehingga mereka kembali giat terjun ke lapangan.

Koordinator Relawan Emzalmi-Desri Ayunda Kecamatan Lubuk Kilangan, Hendratmo mengaku, pembekalan dari Advance Tim Relawan Emzalmi-Desri Ayunda Kota Padang sudah lama dinantikan relawan kecamatan.

"Pembekalan semacam ini sudah lama kita nantikan. Kita berharap, kawan-kawan relawan mendapat ilmu dan siap bertarung di lapangan," pungkasnya. ( By)



Ketua Tim Relawan Marzuki Onmar didampingi Segenap Anggota Relawan Emzalmi-Desri Menyerahkan Sejumlah Bantuan Pada korban longsor dan banjir bandang di RT.003/RW. 004 Kel. Kapalo Koto.

Infonusantara (PADANG) -- Peristiwa longsor dan banjir bandang yang terjadi sekitar pukul 17.00 WIB pada 19 Februari 2018, Senin kemarin, di Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang, langsung menjadi bentuk kepedulian dan rasa kebersamaan "Untuk Semua" dari Tim Relawan Emzalmi-Desri Ayunda.


Bentuk kepedulian dari Tim Relawan Emzalmi-Desri ini dengan menyerahkan bantuan pada korban longsor dan banjir bandang di RT.003/RW. 004 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, 20 Februari 2018.

Bantuan berupa 40 kg beras, 4 kardus minyak goreng, 20 kardus air meneral dan sejumlah uang tunai tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Tim Relawan Emzalmi-Desri Ayunda, Marzuki Onmar. 

Pada kesempatan itu, Marzuki Onmar didampingi Syafwan, bakal calon anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjuangan dan segenap relawan Emzalmi-Desri Ayunda. 

"Bantuan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kami harap, bantuan ini bermanfaat untuk meringankan derita korban longsor. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dari Anak Nagari Pauh Si Ampek Baleh," ungkap Marzuki Onmar yang juga mantan Pj Bupati Solok Selatan tersebut. 

Bantuan diterima langsung perwakilan Kepala Keluarga (KK) korban longsor dan banjir bandang, Pery (42). Ia menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mengetuk pintu hati orang-orang yang berempati kepada korban bencana.

"Kami bersyukur kepada Allah SWT atas kedatangan Tim Relawan Emzalmi-Desri Ayunda. Kami mengucapkan ribuan terima kasih, semoga Pak Emzalmi dan Pak Desri Ayunda sukses kedepannya. Kami berdoa kepada Allah SWT, semoga mereka berdua menjadi pemimpin Kota Padang kedepannya," ujar Pery. 

Usai memberikan bantuan, Tim Relawan Emzalmi-Desri Ayunda melakukan peninjauan ke kantor Pemuda Pangka Jembatan yang rusak parah karena langsor dan banjir bandang. Tim juga bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat setempat. 

Dari peristiwa longsor dan banjir bandang kemarin tersebut informasi yang diperoleh menimpa rumah yang di huni 4 KK, merusak kantor pemuda, dan sepeda motor yang parkir di halaman kantor pemuda tersebut. ( BY / Zul)




Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.