Vaksinasi Massal di Polres Mentawai, Masyarakat di Beri Bingkisan

Vaksinasi Massal di Polres Mentawai, Masyarakat di Beri Bingkisan

Info Positif On Saturday, June 26, 2021

INFONUSANTARA.NET - Serbuan Vaksinasi Nasional TNI-POLRI dengan target satu juta orang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk di wilayah kepulauan Mentawai sendiri di targetkan 1000 orang yang di bagi menjadi dua tahap, pertama dan kedua.

Pelaksanaan Vaksinasi massal yang di lakukan Tiga pilar di Mentawai ini menempatkan 7 lokasi yang ada di empat pulau besar Mentawai yaitu Poskes Kodim 0319/Mentawai, Mako Polres Mentawai, Halaman Kantor Dinkes Mentawai, Puskesmas Siberut, Puskesmas Sikabaluan, Sikakap dan Sioban.

Kapolres Mentawai, AKBP.Mu’at, SH,MM mengatakan, serbuan vaksinasi yang di laksanakan di kepulauan Mentawai ini mulai sejak 21 sampai 26 Juni 2021 dengan target 1000 orang.

Pelaksanaan vaksinasi ini juga bagian dari kegiatan dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-75 sekaligus sebagai tindak lanjut dari Keppres dalam pelaksaanaa vaksin kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, segala upaya dilakukan untuk menyakinkan masyarakat untuk ikut vaksin, karena banyak beredar informasi hoax yang menakutkan warga, sehingga takut untuk di vaksin.

Dengan demikian, keberadaan bhabinkamtibmas serta posko PPKM yang berada di setiap desa di beri edukasi dan pemahaman agar masyarakat tahu pentingnya ikut vaksinasi agar tidak mudah terpapar covid-19 demi kesehatan bersama, tak hanya itu vaksin ini di jamin halal dan gratis di berikan.

“Untuk hari ini, Sabtu (26/6/2021) serbuan vaksinasi di Mako polres Mentawai antusias masyarakat sangat tinggi untuk datang, bahkan setelah vaksin warga di beri bingkisan serta di siapkan transportasi antar jemput” ucap Kapolres.

Dia menyebut kolaborasi yang terdiri dari Polres Mentawai, Kodim 0319/Mentawai dan Pemkab Mentawai ini sebagai langkah akselerasi percepatan pelaksanaan vaksinasi.

“Ini langkah dan upaya untuk memasifkan penyebaran covid-19 dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi dalam memutus rantai covid-19” sebut Kapolres.

Dengan adanya posko PPKM juga di harapkan peran dan fungsi untuk menggerakkan masyarakat agar menyadari pentingnya ikut vaksin yang merupakan salah satu langkah upaya untuk mencegah virus covid-19.

Sementara untuk pemenuhan kuota vaksinasi di Mentawai data terakhir di angka 15.980 ribu dan untuk pemakaiannya lebih kurang 12 ribu sekian, untuk presentasenya sekitar 80 persen sudah lumayan cukup bagus, ucap Kapolres.

Untuk pelaksaanaa serbuan vaksinasi secara nasional yang di targetkan 1 juta ini di harapkan dapat terwujud dan khusus Mentawai juga menyasar keseluruh masyarakat untuk ikut vaksin.

Editor : Heri Suprianto

Yakin Ogah Vaksinasi Covid-19? Bisa Kena Denda Jutaan hingga Tak Dapat Bansos, lho!

Yakin Ogah Vaksinasi Covid-19? Bisa Kena Denda Jutaan hingga Tak Dapat Bansos, lho!

Info Positif On Saturday, June 26, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Masa suram masih menyelimuti Tanah Air, terlebih belakangan ini terjadi pelonjakan kasus Covid-19 (dengan terus bermunculannya varian baru pula).

Oleh karena itu, Pemerintah secara tegas kembali menggenjot vaksinasi Covid-19 untuk mencegah penularan Corona.

Nah, untuk mendorong vaksinasi berjalan lancar, Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14/2021 terkait Perubahan atas Perpres Nomor 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dilansir terkini.id dari Okezone pada Sabtu, 26 Juni 2021, di dalam perpres disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan akan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-l9 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19,” bunyi Pasal 13 A Ayat (2)-(3).

“Dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia,” sambung pasal tersebut.

Kemudian pada Ayat (4) Pasal 13 A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, tetapi tidak mengikuti vaksinasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Di antaranya adalah:

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan;

c. Denda.

Pada Ayat (5) Pasal 13 A disebutkan pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Bahkan, jika yang menolak divaksin di saat yang sama juga menyebabkan terhalangnya vaksinasi, maka bisa dikenakan sanksi lain.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular,” bunyi Pasal 13B.

Dalam Pepres tak disebutkan besaran denda. Namun, pemerintah daerah, seperti Pemprov DKI Jakarta, mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan pada Pasal 20, setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000. Meski demikian, setiap daerah berbeda.

Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward OS Hiariej, menegaskan bahwa merujuk UUD 1945 dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mayarakat selain mendapatkan hak terjaminnya kesehatan, juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan serta meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat setinggi-tingginya.

Oleh karena itu, vaksinasi yang merupakan program Pemerintah demi menjamin kesehatan masyarakat menjadi suatu kewajiban untuk mendukungnya.

Mengacu Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

“… yakni penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta,” ungkap Wamenkumham.

Source: terkini.id

GUBERNUR SUMBAR : MASIH BANYAK POTENSI INVESTASI YANG BELUM TERKELOLA DENGAN BAIK

GUBERNUR SUMBAR : MASIH BANYAK POTENSI INVESTASI YANG BELUM TERKELOLA DENGAN BAIK

Info Positif On Saturday, June 26, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Investasi memiliki peranan sangat besar dalam percepatan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menghadiri Rapat Koordinasi Investasi Wilayah I Seluruh Sumatera di Padang untuk membahas peluangan dan kendala investasi di daerah, Sabtu (26/6/2021).

Acara itu dihadiri Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Deputi bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementrian Investasi / BKPM, Ir. Yuliot, MM, Deputi bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit, Direktur Jendral Administrasi Wilayah, Kementrian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.

Kemudian Deputi Badan Usaha Kecil dan Menengah Kementrian Koperasi dan UKM.  Ir. R.S. Hanung Harimba Rachman S.E, M.S, Deputi Bidang Kerjasama PM, Kementrian Investasi BKPM Riyanto, Kepala DPMPTSP Sumbar Maswar Dedi dan kepala daerah se-Sumbar.

Gubernur lebih jauh mengatakan, namun saat ini masih banyak potensi investasi yang belum terkelola secara baik, pada hal potensi ini masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif.

" Kita tahu kebutuhan dunia terus meningkat seperti perikanan kelautan, argo industri, pertambangan dan banyak bidang lainnya. Karena itu pemerintah daerah harus bisa menarik investor untuk menanamkan modal dalam berbagai bidang di daerah diantaranya dengan terus meningkatkan pelayanan perizinan serta pemberian insentif dan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi," ungkap Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi yang perlu dilakukan adalah menyiapkan aparat pemerintah yang pro bisnis, masyarakat yang pro bisnis dan mengupayakan aturan yang mendukung tumbuh kembang usaha.

"Pemda juga perlu inovatif mempromosikan peluang investasi. Mengkaji sektor potensial sehingga mampu membuat prioritas pengembangan investasi di daerah masing-masing," katanya.

Sementara itu Mentri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke depan, Indonesia akan menjadikan investasi sebagai pendorong utama.

Untuk itu pada 2020 pemerintah pusat mendorong investasi tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa. Pembangunan infrastruktur yang merata pada pemerintahan Presiden Jokowi memudahkan hal tersebut terlihat dari mulai tertariknya investor menanamkan modal di luar Jawa termasuk Sumatera.

Ia menilai itu adalah sebuah peluang yang harus bisa ditangkap oleh daerah untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Sementara itu Deputi bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementrian Investasi / BKPM, Yuliot mengatakan persoalan yang dihadapi investor diantaranya regulasi tumbang tindih, perizinan, pengadaan tanah, SDM tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri yang masih kurang.

Untuk Meningkatkan daya saing Indonesia maka reformasi struktural untuk menyederhanakan peraturan telah dilakukan. Ada 79 peraturan yang disederhanakan menjadi UU Sistem Daya Saing Investasi. 

UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu diharapkan bisa memberikan dasar perlindungan hukum bagi investor dan juga masyarakat sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif.***

*BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR*

Jokowi Disebut Telpon Hakim Sebelum Rizieq Divonis, Alifurrahman: Gak Masuk Akal

Jokowi Disebut Telpon Hakim Sebelum Rizieq Divonis, Alifurrahman: Gak Masuk Akal

Info Positif On Saturday, June 26, 2021

 

Jokowi Disebut Telpon Hakim Sebelum Rizieq Divonis, Alifurrahman: Gak Masuk Akal. (2045TV/Kompas)

INFONUSANTARA.NET - Vonis hukuman Habib Rizieq Shihab yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang putusan hakim sebelumnya memang mendatangkan banyak respons dari berbagai pihak.

Vonis tersebut dibacakan hakim di sidang pembacaan vonis yang diselenggarakan pada Kamis, 24 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Habib Rizieq divonis 4 tahun penjara pada kasus swab test RS Ummi Bogor karena dinyatakan bersalah telah menyebarkan berita bohong dan berbust keonaran.

Putusan hakim itu kemudian menimbulkan banyak protes dari berbagai pihak khususnya pendukung Habib Rizieq.

Protes tersebut kemudian memunculkan banyak spekulasi salah satunya vonis hakim terhadap Habib Rizieq merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi perihal spekulasi tersebut, Founder Seword, Alifurrahman S Asyari mengatakan bahwa kabar tersebut beredar di obrolan grup di media WhatsApp.

Alifurrahman awalnya mengaku iseng bergabung dalam grup-grup pecinta Habib Rizieq, HTI, FPI hingga aksi 212.

Dalam grup tersebut, beredar kabar bahwa Jokowi menelpon hakim sebelum vonis dijatuhkan.

“Salah satu yang saya baca, ada gambarnya begitu dan mereka mengatakan ini ada info intelejen, bahwa sebelum sidang, sebelum pembacaan vonis, Pak Jokowi sudah nelpon hakim,” beber Alifurrahman, dikutip terkini.id dari 2045 TV, Sabtu 26 Juni 2021.

“Kemudian hakim katanya keceplosan di sidang, bahwa Rizieq diminta untuk minta maaf ke Bapak Jokowi,” lanjutnya.

Menurut Alifurrahman, kabar tersebut merupakan kabar yang mencengangkan bagi mereka yang awam akan Ilmu Hukum.

Alifurrahman kemudian menjelaskan permintaan maaf terdakwa kepada presiden merupakan sesuatu hal yang lazim dan telah di atur oleh hukum.

Ia lalu menjelaskan bahwa terdakwa memiliki 3 hak setelah vonis diputuskan yakni hak pertama untuk menerima/menolak keputusan hakim.

Hak kedua, kata Alifurrahman, terdakwa diberikan 7 hari untuk berpikir agar dapat menentukan sikap antara menerima atau menolak putusan.

“Lalu hak ketiga adalah hak permohonan maaf atau grasi kepada presiden. Ini semua sudah sesuai dengan (pasal) 196 KUHP, sesuai dengan undang-undang yang sudah ada,” terang Alifurrahman.

Oleh karena itu, ia menilai kabar tersebut merupakan kabar hoaks semata karena tak masuk akal.

“Jadi kalau dibilang, dikait-kaitkan, seolah-olah ada imajinasi liar bahwa presiden nelpon hakim dan kemudian hakim keceplosan di sidang, itu gak masuk akal,” jelasnya.

Alifurrahman mengatakan bahwa permohonan maaf kepada presiden oleh terdakwa merupakan hal biasa yang terjadi di pengadilan. 

“Karena, karena apa? karena itu biasa dilakukan,” pungkasnya.

Source: terkini.id

SUMBAR TARGETKAN CAPAIAN VAKSINASI JADI 45 PERSEN

SUMBAR TARGETKAN CAPAIAN VAKSINASI JADI 45 PERSEN

Info Positif On Saturday, June 26, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan capaian vaksinasi bisa naik secara signifikan dalam satu minggu ke depan dari awalnya hanya 26 persen menjadi 45 persen.

"Kita optimis dengan usaha semua pihak dan adanya Gebyar Vaksin ini bisa tercapai. Sekarang sebenarnya capaian sudah naik jauh dari 26 persen. Namun karena data belum diinput makanya masih pada angka itu," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat meninjau Gebyar Vaksin di Lapangan Imam Bonjol Padang, Sabtu(26/6/2021)

Wagub meminta jajaran Dinas Pendidikan di Kabupaten dan Kota untuk segera menginput data pada hari kerja Senin (28/6). Setelah semua terinput akan nampak peningkatan yang signifikan.

Audy menyebut dalam beberapa hari terakhir ada dua daerah yang terlihat peningkatan vaksinasi yang signifikan yaitu Solok Selatan dan Pasaman.

Mudah-mudahan daerah yang lain juga mengikuti agar penyebaran COVID-19 di Sumbar bisa dikendalikan.

Ia juga meminta kesediaan tokoh-tokoh di daerah mulai dari Ninik Mamak, ulama hingga pengurus RT untuk mau menjadi contoh dalam vaksinasi ini.

"Vaksinasi ini tujuannya juga untuk pemulihan ekonoki dan peningkatan imun agar tidak terpapar COVID-19, mari kita dukung bersama," katanya.

Selain vaksinasi yang dilaksanakan Polda Sumbar bersama Forkopimda, TNI juga melaksanakan vaksinasi gratis dengan target 10 ribu orang pada hari ini.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan hari ini dilaksanakan vaksinasi secara serentak pada 124 titik di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

"Satu hari ini saja kita targetkan 25 ribu vaksinasi," katanya.

Sementara sejak seminggu terakhir vaksinasi yang dilaksanakan Polda Sumbar dalam rangkaian Gebyar Vaksin sudah lebih dari 20 ribu sehingga minimal hingga Senin depan tervaksin 25 ribu orang lebih.

Ia menilai antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam vaksinasi karena itu gambaram bahwa masyarakat Sumbar menolak vaksin ternyata tidak sepenuhnya benar.

"Kita berharap hingga Gebyar Vaksin ini berakhir akan semakin banyak masyarakat yang bersedia divaksin," katanya.

Di lapangan, Bhabinkamtibmas dan Babunsa terus bersama-sama berusaha memberikan pemahaman pada masyarakat pentingnya vaksin. Diharapkan upaya itupun akan menambah kesadaran dan masyarakat makin banyak divaksin.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Pendukung Rizieq Murka, 12 Jaksa Ini ‘Diburu’ dan Hakim Disumpahi Masuk Neraka

Pendukung Rizieq Murka, 12 Jaksa Ini ‘Diburu’ dan Hakim Disumpahi Masuk Neraka

Info Positif On Saturday, June 26, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Buntut dari vonis empat tahun yang dijatuhkan kepada Rizieq Shihab membuat banyak pendukungnya murka.

Terbaru, setidaknya sebanyak 12 jaksa menjadi target ‘buruan’ oleh pendukung Rizieq Shihab.

Itu karena jaksa-jaksa tersebut dianggap bertanggung jawab atas vonis penjara yang diberikan pada Rizieq.

Bahkan, Hakim Khadwanto sampai disumpahi oleh cukup banyak pendukung Rizieq agar masuk neraka jahanam.

Kembali ke 12 jaksa yang diburu pendukung Rizieq, di antara mereka ada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tes swab RS UMMI Bogor.

Melansir Suara, jaringan terkini.id, pada Sabtu, 26 Juni 2021, seorang pendukung Rizieq dengan akun Opposite6891 bahkan mengumbar foto yang menampilkan wajah Jaksa Penuntut Umum Rizieq dalam kasus tersebut.

Adapun 12 jaksa yang dimaksud, yaitu Baringin Sianturi, Syahnan Tanjung, Nanang Gunaryanto, Teuku Rahman, Tedhy Widodo, Deddy Sunanda, Hafiz Kurniawan, Heru Saputra, Muhammad Syarifuddin, Hangrengga Berlian, Sulvia Triana Hapsari, dan Diah Yuliastuti.

“Assalamualaikum JPU, Kamu di mana? Dengan siapa? Sekarang lagi apa?” tulis akun tersebut pada Jumat kemarin.

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyayangkan nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan eks petinggi Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab saat menjalani persidangan.

Sebab, alih-alih menggunakan kalimat baik, Rizieq Shihab justru dinilai lebih sering memilih diksi kotor.

Bahkan, saat membacakan nota jawaban atau replik atas pledoi Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa mengatakan bahwa pria yang kerap menggunakan serban putih tersebut lebih mengutamakan emosi dan ego ketimbang rasionalitas.

Jaksa kemudian memaparkan pernyataan Rizieq dalam pledoi yang menurutnya kasar dan tak pantas disampaikan.

Salah satu yang paling menyakitkan hati, yaitu adanya penggunaan diksi ‘otak busuk’.

Jaksa menilai, penggunaan kata tersebut tak sepantasnya disampaikan oleh Rizieq Shihab di persidangan.

Sebab, sejauh ini publik mengenalnya sebagai salah satu pemuka agama dengan pengikut cukup banyak di Indonesia.

Berkaca dari kenyataan itu, Jaksa mulai ragu, apa benar Habib Rizieq layak menyandang gelar ‘Imam Besar’? Mengingat, perilaku dan ucapannya dianggap tidak mencerminkan status tersebut.

Source: terkini.id

Jakarta Tak Masuk Kalender Formula E 2021 Padahal Sudah Bayar Rp1 T, Ferdinand: Kapan KPK Usut?

Jakarta Tak Masuk Kalender Formula E 2021 Padahal Sudah Bayar Rp1 T, Ferdinand: Kapan KPK Usut?

Info Positif On Friday, June 25, 2021

 

Ferdinand Hutahaean.(ist)

INFONUSANTARA.NET - Federasi Otomotif Internasional mengumumkan kalender seri balap sementara mobil listrik Formula E musim 2020/2021 tersebut.

Kalender seri sementara tersebut sudah disetujui oleh Dewan Motor Sport Dunia, pada Jumat 19 Juni 2021. 

Musim ke tujuh ajang Formula E ini dijadwalkan akan dibuka di Santiago, Chili pada 6 Januari 2021 dan ditutup dengan dua balapan beruntun di London pada 24 – 25 Juli 2021.

Sementara itu, dalam jadwal tersebut Jakarta tidak masuk dalam daftar. Seperti diketahui, seri di Jakarta sebelumnya batal digelar dengan alasan Covid-19.

Dalam rilis yang dimuat di laman resmi Formula E, disebutkan perlombaan tersebut sebelumnya di Parque O’Higgins di Santiago, kemudian dilanjutkan ke Mexico City, yang akan menjadi tuan rumah untuk keenam kalinya di Autodromo Hermanos Rodriguez.

Dikutip dari Antara, dari Meksiko, tim dan pebalap akan melintasi Atlantik menuju Arab Saudi untuk double-header sekali lagi di Diriyah, lalu ke Sanya, China sebelum kembali ke Eropa untuk membalap di ibu kota Italia, Roma dan Paris, Prancis.

Formula E juga akan kembali ke sirkuit jalan raya ikonik di Monako pada 8 Mei 2021, di saat pemerintah negara kerajaan itu berkomitmen untuk menggelar E-Prix setiap dua tahun sekaliLalu giliran Seoul, Korea Selatan menjadi tuan rumah untuk kali pertama pada 28 Mei 2021 sebelum Berlin, Jerman menggelar E-Prix untuk ketujuh kalinya.

Kejuaraan akan ditutup dengan satu seri di New York, Amerika Serikat diikuti dua balapan di London, Inggris.

Formula E, sebelumnya, telah merilis jadwal untuk sisa musim yang tertunda pandemi dengan menggelar enam balapan dalam sembilan pekan di Tempelhof, Jerman pada Agustus nanti.

Berikut ini kalender provisional Formula E 2020/2022:

Santiago, Chile 16 Januari 2021

Mexico City, Meksiko 13 Februari 2021

Diriyah, Arab Saudi 26-27 Februari 2021

Sanya, China 13 Maret 2021

Roma (tergantung homologasi sirkuit), 

Italia 10 April 2021

Paris, Prancis 24 April 2021

Monako (tergantung homologasi sirkuit), Monako 8 Mei 2021

Seoul (tergantung homologasi sirkuit), Korea Selatan 23 Mei 2021TBC, TBC 5 Juni 2021

Berlin, Jerman 19 Juni 2021

New York City, Amerika Serikat 10 Juli 2021

London, UK -24 – 25 Juli 2021.

Mengetahui tidak ada Jakarta dalam jadwal Formula E, penggiat media sosial Ferdinand Hutahaean kembali menyoroti pemerintah DKI Jakarta.

“Jakarta Tidak Masuk Kalender Seri Balap Formula E 2020/2021

Kapan @KPK_RI akan mengusut raibnya uang APBD DKI Jakarta yang nilainya sangat besar pd Formula E? Ataukah akan dibiarkan begitu saja?

Sbg @PolhukamRI apakah pak @mohmahfudmd jg akan diam sj?,” Tulis Ferdinand lewat media sosial Twitter.

Setoran Rp1 Triliun

Untuk diketahui, pemerintah DKI Jakarta disebutkan sudah menggelontorkan total dana hampir Rp 1 triliun untuk Formula E. Ajang balap mobil listrik tersebut ditunda pelaksanaannya di ibu kota karena pandemi Covid-19.

Hal itu berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta tahun anggaran 2019-2020. Pemprov DKI Jakarta Anies disebutkan telah membayar Rp983,3 miliar kepada Formula E Operations (FEO).

“Berdasarkan penelitian transaksi keuangan terkait penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada FEO adalah senilai GBP53.000.000 atau setara Rp 983.310.000.000,” kata Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo dalam laporan itu, dikutip dari Suara.com Jumat 19 Maret 2021.

Laporan rincinya, Anies menyetorkan uang GBP 20 juta atau setara Rp 360 miliar di tahun 2019. Lalu ada fee senilai GBP 11 juta atau Rp 200,3 miliar yang sudah dibayarkan di tahun 2020.

Dana terakhir yang juga sudah disetor Pemprov DKI kepada FEO adalah untuk Bank Garansi senilai GBP 22 juta atau setara Rp 423 miliar.

Karena ditunda, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara telah melakukan renegosiasi dengan FEO terkait penarikan bank garansi. Pihak FEO telah menyetjuinya dan membalas surat Jakpro pada 13 Mei 2020.

Menutup Musim Keenam

Untuk diketahui Enam seri balap pada musim keenam 2019/2020 akan digelar selama sembilan hari di Berlin, Jerman. Enam seri balap ini untuk menutup musim balapan yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

Keenam balapan itu dijadwalkan berlangsung di sirkuit yang menempati bekas lapangan udara Jerman di Tempelhof, Berlin, pada 5-6, 8-9, dan 12-13 Agustus 2020 dan digelar tanpa penonton. 

Setiap balapan akan menampilkan layout sirkuit yang berbeda, menawarkan kesempatan bagi tim dan pembalap untuk menggunakan strategi yang berbeda.

Formula E telah menyelesaikan lima balapan sebelum musim terhenti karena krisis kesehatan. Penyelenggara akan memastikan ajang balap Formula E berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Termasuk balapan tanpa penonton  dan membatasi jumlah staf untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Setiap tim, oleh karena itu, boleh membawa hanya 20 staf ke sirkuit. Kegiatan operasional lainnya harus dilakukan secara remote.

Mereka juga wajib menjalani tes Covid-19 jelang lomba, juga ketika berada di sirkuit, dengan pemindaian di setiap gerbang masuk. Selain itu personel wajib mengenakan masker wajah dan menjaga jarak satu dengan lainnya.

Adapun pembalap tim DS Techeetah, Antonio Felix Da Costa bercokol di posisi pertama klasemen sementara setelah balapan di Marrakesh E-Prix pada 29 Februari 2020.

Di tempat kedua ada Maximilian Guenther dari tim BMW I Andretti Motor Sport yang hanya terpaut 9 poin dari Da Costa.

Da Costa mengincar gelar pertamanya di Formula E agar bisa bersanding di daftar juara dunia bersama rekan satu timnya, Jean-Eric Vergne, juara dunia dua kali sekaligus juara bertahan. Vergne saat ini di posisi ketiga dengan perolehan 15 poin.

Source: terkini.id

GUBERNUR MAHYELDI : KEUNGGULAN KUALITAS JADI "MAGNET" SEKOLAH SWASTA

GUBERNUR MAHYELDI : KEUNGGULAN KUALITAS JADI "MAGNET" SEKOLAH SWASTA

Info Positif On Friday, June 25, 2021

 

Mahyeldi Ansharullah saat meresmikan Pembangunan Komplek Perguruan SMP IT Qurrata A'Yun di Jorong Bulakan, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kab.Tanah Datar, Jumat(25/6/2021).

INFONUSANTARA.NET --Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) menilai, keunggulan dalam kualitas proses pendidikan akan menjadi "magnet" bagi sekolah swasta untuk bisa berdaya bersaing dengan sekolah negeri dalam menarik siswa.

"Kunci pendidikan adalah keunggulan yang berkualitas. Apapun dan sejauh apapun lokasi sekolah, asal memiliki keunggulan dan berkualitas maka akan dicari orang," ungkap Mahyeldi Ansharullah saat meresmikan Pembangunan Komplek Perguruan SMP IT Qurrata A'Yun di Jorong Bulakan, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kab.Tanah Datar, Jumat(25/6/2021).

Gubernur mengatakan, sekolah swasta memiliki ruang yang sangat luas untuk bisa menghasilkan mutu dan keunggulan yang lebih baik daripada sekolah negeri karena dapat menentukan target pendidikan bersama dengan orangtua murid. 

"Pemerintah provinsi Sumbar mengapresiasi perguruan SMPIT Qurrata A'Yun Batusangkar telah ikut memajukan dunia pendidik di Sumbar. Dan keberadaan sekolah swasta dan tidak ada hambatan dalam berinovasi mengelola mutu pendidikan di sekolahnya, selama disetujui bersama dengan orang tua siswa," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi katakan, banyak orang tua yang memiliki kemampuan secara finansial, menginginkan pendidikan terbaik bagi anaknya meskipun harus berbiaya lebih, inilah peluang bagi sekolah swasta yang memiliki kualitas.

"Orang yang mampu secara finansial akan memilih sekolah yang berkualitas meskipun statusnya swasta," katanya.

Sementara itu, ia juga sampaikan untuk pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat pemerintah sudah memberikan pendidikan gratis pada sekolah negeri, itu sebagai wujud tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sumbar juga memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Adat bersendi agama) sehingga sekolah yang mengedepankan nilai-nilai islam memiliki keunggulan tersendiri di mata masyarakat.

Selain itu, pendidikan juga bisa menjadi pendorong bagi pertumbuhan suatu kawasan sehingga dapat meningkatkan perekonomian di suatu wilayah.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Tanah Datar, Riswandi mengatakan kedatangan gubernur dalam peresmian tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian orang nomor satu di Sumbar itu terhadap bidang pendidikan dan masa depan generasi muda ke depan.

"Pemerintah Tanah Datar, memberikan apresiasi pada keperguruan Qurrata A'yun yang telah mendukung pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan bagi anak bangsa," katanya.

Perwakilan yayasan ustad Arif Zunzulmaizal mengucapkan terima kasih pada Gubernur karena telah meluangkan waktu menghadiri peresmian komplek perguruan SMPIT Qurrata A'Yun Batusangkar.

Menurutnya pembangunan tersebut mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran pemerintah hingga masyarakat.

Ia menjelaskan yayasan tersebut didirikan oleh Dr. Nasrullah pada 1991 dan hingga saat ini telah berkembang dari unit Paud, SD, dan SMP dengan total murid  1192 orang. 

Saat ini sedang dibangun SMP IT dan asrama dengan daya tampung 600-700 siswa.

"Harapan kami dengan dukungan pemerintah dan stakeholder,  kita yakin pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik. Direncanakan mulai Januari akan mulai digunakan untuk pendidikan dan asrama putra," katanya.

Yayasan Qutoota Ayun menargetkan pada tahun 2023 juga akan membangun MA untuk menampung anak-anak didik di tingkat SLTA.

Acara itu juga diikuti Camat Liza Martini, Rektor IAIN Batusangkar Marjoni Imamora dan Forkopimca.*

*BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR*

Bedah Buku Ibu Kemanusiaan: Catatan-catatan Perempuan untuk 86 Tahun Buya Syafii Ma’arif

Bedah Buku Ibu Kemanusiaan: Catatan-catatan Perempuan untuk 86 Tahun Buya Syafii Ma’arif

Info Positif On Friday, June 25, 2021

Moderator bedah buku Ibu Kemanusiaan, Edy Utama (kanan) bersama pembedah, Rektor UNP Prof Ganefri (tengah) dan Muhammad Taufik (kiri) dalam kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini, Jumat (25/6/2021) sore. (istimewa)

INFONUSANTARA.NET - Sosiolog Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB), Muhammad Taufik menilai, Buya Ahmad Syaf’i Ma’arif (ASM) merupakan tokoh yang mampu menjadikan makrokosmos Minangkabau sebagai pakaian dalam berfikir dan bersikap. 

“Meskipun kita tidak banyak melihat dan menemukan gagasan tersebut secara teks, tapi dari alur dan diksi, kita melihat nilai-nilai Minangkabau tersebut hidup dalam gagasan (tulisan) beliau yang banyak tersebar di berbagai forum dan media massa,” ungkap Taufik di Padang, Jumat (25/6/2021) sore.

Penilaian Taufik ini, disampaikan saat jadi salah seorang pembedah buku tentang Buya ASM berjudul Ibu Kemanusiaan: Catatan-catatan Perempuan untuk 86 Tahun Buya Syafii Ma’arif. Buku ini merupakan bunga rampai tulisan 32 orang penulis perempuan dan 2 editor yang juga perempuan. 

Buku ini berisi beragam pikiran dan pandangan dalam melihat sosok Buya ASM, sesuai latar belakang penulisnya. Mulai dari aktivis (NGO), seniman, akademisi, sastrawan, pegiat media, politisi serta ulama perempuan dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Tidak ketinggalan pula tokoh agama perempuan dari non-muslim.

Ada 32 orang penulis yang menyumbang tulisan untuk buku, dimana empat orang di antaranya adalah “Bundo Kanduang” (perempuan-red) Minang. Mereka yakni Silfia Hanani, Devi Adriyanti, Ka’bati dan Rezki Khainidar. 

Keempat penulis ini dihadirkan dalam kegiatan yang diinisiasi Komunitas Halaqah Budaya di Kampus UNP, Padang. Kegiatan ini didukung UNP, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, SaRang Yogyakarta, Magistra Indonesia, Ruang Kerja Budaya, PPASB, valoranews tv dan Fast. 

Dalam paparannya, Taufik menegaskan, Buya ASM merupakan sosok yang memiliki kemampuan dalam memberi sikap tengah, tidak konservatif dan tidak juga liberal, dalam mengemukakan spirit kepemimpinan perempuan menurut Islam dan Negara. 

“Cara berpikir Buya Syafii dengan mengelaborasi model neo-modernis Islam dan pendekatan kritis, telah menjadikannya sebagai integritas keislaman yang unik dan independen,” ungkap Taufik yang juga aktivis Tarbiyah-Perti Sumbar.

“Indonesia butuh buya, memberikan kontribusi terhadap pencitraan Islam Indonesia, neo-modernis Islam dan pendekatan kritis,” tambah Taufik yang juga dosen Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tatanegara) UIN IB. 

Hal senada juga dikatakan Rektor UNP, Prof Ganefri yang juga Ketua PWNU Sumatera Barat tentang buku yang diterbitkan dan diluncurkan tepat di hari ulang tahun, Buya ASM pada 31 Mei lalu. Menurut Prof Ganefri, banyak dari sifat buya yang mesti ditiru publik. Di antaranya, peduli dan rendah hati, mandiri dan egaliter, arif dan bijaksana serta konsisten.

Kemudian, Prof Ganefri berharap, buku ini bisa jadi penguatan dalam perspektif gender ditengah diskursus keislaman, keindonesia dan kemanusiaan. Melihat berbagai sudut pandang perempuan ketika merespon ada ruang dari ketokohan Buya ASM dalam menyampaikan gagasan dan kritikannya. 

Selanjutnya, buku ini diharapkan jadi salah satu sumbangan literatur untuk studi kritis tentang gender dalam pesan pluralistik serta penulisnya yang berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang serta organisasi. 

“Dalam buku ini, sepertinya para penulis menyetujui pemikiran buya, memberi penguatan pada pemikiran serta menetralisir pandangan negatif oleh segelintir orang pada Buya ASM,” tegas Prof Ganefri.

Penilaian Prof Ganefri ini, tersirat langsung dari testimoni yang disampaikan pembahas lainnya. Seperti, penilaian Ismail Novel, akademisi IAIN Bukittinggi yang juga aktivis Muhammadiyah. Begitu juga pendapat yang disampaikan dua orang budayawan muda Minangkabau, Yusrizal KW dan Zelfeni Wimra. 

Dimoderatori budayawan Minang, Bung Edy Utama, keempat penulis berdarah Minang serta para pembahas lainnya, diberikan kesempatan berbicara ataupun mengungkap latar belakang dan motivasi mereka menulis tentang Buya ASM. Pemaparan mereka selain bisa disimak secara daring melalui aplikasi zoom meeting, juga bisa disaksikan di akun youtube valoranews tv. 

Disambut Antusias

Jumaldi Alfi, menyebut diri sebagai salah seorang 'Santri Nogotirto' karena kerap berkunjung ke rumah Buya Syafii di kawasan Nogotirto, Sleman --untuk menimba ilmu dan kearifan dari Buya maupun sekadar silaturahim-- menyebutkan, kerangka acuan buku ini disiapkan dalam rentang relatif waktu singkat, dua bulan.

Kerangka acuan itu antara lain menyoal sedikitnya Buya Syafii membahas masalah perempuan dan ketimpangan gender, yang kemudian jadi sasaran kritik berbagai pihak. 

"Para penulis yang telah berkontribusi, merupakan pihak yang paling berjasa terhadap lahirnya buku ini. Para penulis menyambut rencana ini sangat antusias untuk menulis buku yang akan jadi kado bagi Buya Syafii ini," terang Jumaldi Alfi. (Inf)

Berikut linkvideo:https://youtu.be/hSjJE1jmkec

Meriahkan HUT Bhayangkara ke-75, Kapolres Mentawai Buka Turnamen Badminton Kapolres Cup 2021

Meriahkan HUT Bhayangkara ke-75, Kapolres Mentawai Buka Turnamen Badminton Kapolres Cup 2021

Info Positif On Friday, June 25, 2021

INFONUSANTARA.NET - Turnamen Badminton Kapolres Cup 2021 dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-75 di buka langsung Kapolres Mentawai, AKBP. Mu’at,SH,MH di lapangan/hall badminton km.5 Dusun Turonia, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Jumat (25/6/2021).

Pembukaan turnamen Badminton Kapolres Cup ini di saksikan ratusan peserta juga di hadiri Dandim 0319/Mentawai, Letkol.Czi.Bagus Mardyanto, Ketua Bhayangkari Cabang Mentawai serta jajaran polres Mentawai.

Turnamen ini meski dalam suasana pandemi covid-19 tetap di lakukan penerapan protokol kesehatan di lokasi pertandingan, sebagai tanda di bukanya pertandingan Kapolres melakukan pukulan pertama dan di lanjutkan pertandingan pertama oleh regu tunggal.

Kapolres Mentawai, AKBP,Mu’at,SH,MH mengatakan, turnamen yang di selenggarakan ini dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-75 di wilkum polres Mentawai.

“Selama turnamen berlangsung, kita harapkan dapat berjalan dengan baik serta terjalin silahturahmi sekaligus menjaga stuasi yang kondusif, tetap jaga sportivitas olahraga”ucap Kapolres.

Selain itu di ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana turnamen Badminton yang di tunjuk yakni Intelkam polres Mentawai yang telah menyukseskan kegiatan ini, di harapkan mulai pembukaan hingga akhir berjalan sukses hendaknya, harap Kapolres.

Sementara Kasat Intel Polres Mentawai, AKP.Andri Soleh selaku ketua panitia menyebut, turnamen badminton Kapolres cup 2021 ini di ikuti 37 pemain tunggal dan 36 Ganda.

“Melalui olahraga ini, selain menyehatkan tubuh dapat menjadi ajang penyaluran kreativitas” ucapnya.

Prinsipnya, kata dia turnamen badminton ini merupakan wujud sinergitas antara Kepolisian dengan masyarakat yang patut di dukung dan olahraga juga merupakan salah satu ajang pemersatu dan memperkuat silahturahmi, tuturnya.

Dia menambahkan, turnamen Cup kapolres ini di harapkan juga dapat terus berjalan baik olahraga bulutangkis maupun olahraga lainnya, kepada peserta di ucapkan selamat bertanding tetap jaga prokes dan sportivitas olahraga.

Editor : Heri Suprianto

Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung Laksanakan Program Suntik Vaksinasi pada Puluhan Pedagang dan Karyawan Resto Mata Air

Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung Laksanakan Program Suntik Vaksinasi pada Puluhan Pedagang dan Karyawan Resto Mata Air

Info Positif On Friday, June 25, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Puluhan pedagang dan karyawan Resto Mata Air Pulau Punjung,melakukan program Suntik Vaksinasi yang di gelar oleh Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung,Kabupaten Dharmasraya pada hari Jumat (25/06/2021) di aula Pertemuan Resto Mata Air Pulau Punjung.

Kegiatan itu di hadiri oleh Danramil 03/PP Mayor Caj (K) Tuti Andayani,Kapolsek Pulau Punjung, Iptu Hendriza Oktavianus, SH kemudian  Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung David Iksan,serta anggota TNI dan Polri 

Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, David Iksan yang temui awak media dalam kegiatan Suntik Vaksinasi terhadap puluhan pedagang dan karyawan Resto Mata Air Pulau Punjung mengatakan, memang benar pada hari ini,kami dari Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung berkerja sama dengan Resto Mata Air Pulau Punjung, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya mengadakan dalam program Suntik Vaksinasi untuk perangkat Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung dan puluhan pedagang dan karyawan Resto Mata Air Pulau Punjung.

Pada kegiatan hari ini jumlah pedagang dan karyawan toko yang ikut dalam dalam program Suntik Vaksinasi.sekitar 80 orang,di luar dari perangkat Pemerintah  Nagari empat Koto Pulau Punjung.

Kegiatan yang kita laksanakan di Resto Mata Air Pulau Punjung ini  tujuannya guna memberikan rasa aman terhadap pedagang dan karyawan toko di wilayah Nagari empat Koto Pulau Punjung. Dan bagi pedagang dan karyawan toko yang telah melakukan Suntik Vaksinasi dari Pemerintah  Nagari Empat Koto Pulau Punjung,akan kami berikan stiker atau spanduk telah melakukan Suntik Vaksinasi.

"Masyarakat akan tahu bawah toko tersebut telah melaksanakan program Suntik Vaksinasi,sumpaya masyarakat lebih aman," ucap Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung David Iksan.

Kami mengimbau kepada masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung,untuk mengikuti program Suntik Vaksinasi nasional.Secara logika tidak akan mungkin pemerintah akan menyakiti rakyat.Pogaram ini demi kemajuan kedepannya untuk masyarakat.

"Semoga nantinya Pademi Covid akan cepat berlalu dan kembali aktivitas normal," ucapnya.

Di tempat yang sama pemilik resto Mata Air Pulau Punjung, Nilma Yeka yang di temui awak media mengatakan, kami sangat berterimakasih kepada Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung,dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya yang telah melakukan kegiatan program Suntik Vaksinasi nasional pada hari ini.

Kita harus ikut dan wajib ikut partisipasi dalam program Suntik Vaksinasi ini,agar kesehatan terjaga dan kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker serta jaga jarak .

Diketahui untuk suntik vaksin kali ini  seluruh karyawan resto Mata Air Pulau Punjung telah melakukan Vaksinasi pada hari ini yang berjumlah 37 orang.

"Kami menghimbau kepada pelanggan dan pengunjung resto Mata Air Pulau Punjung serta masyarakat ayo kita Vaksinasi untuk terhindar dari Covid 19," ucapnya Nilma Yeka (***/MsX)

Babinsa Tarusan Terus Gencarkan Himbauan Prokes Kepada Warga Guna Menekan Penyebaran Covid-19

Babinsa Tarusan Terus Gencarkan Himbauan Prokes Kepada Warga Guna Menekan Penyebaran Covid-19

Info Positif On Friday, June 25, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Demi kesehatan bersama agar tidak terpapar virus Corona, Babinsa Koramil 07/Tarusan Kodim 0311/Pessel tak henti-hentinya untuk terus melakukan patroli disiplin penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

Terpantau di lokasi, Babinsa Koramil 07/Tarusan Serda Laoli bersama Kopda Sri Wahyudi terus gencarkan penerapan prokes di jalan raya guna memutus mata rantai covid-19, Jumat (25/6/2021).

Patroli disiplin penegakan prokes yang di lakukan itu, Babinsa mengajak warganya yang berada di jalanan untuk tetap mematuhi prokes yang sudah ditetapkan pemerintah, agar tingkat penyebaran covid-19 dapat di tekan.

Danramil 07/Tarusan, Letda inf. Y.Ampera menyebut, pelaksanaan patroli penegakan disiplin prokes yang di lakukan anggota Babinsa merupakan bentuk upaya dalam mendukung program pemerintah memutus rantai covid-19.

Maka dengan demikian, kepada masyarakat agar tidak mudah terpapar covid-19 ikutilah anjuran pemerintah dengan mematuhi prokes guna menekan penyebaran covid-19 di wilayah kabupaten pesisir selatan, tuturnya.

“Kita akan terus optimalkan pelaksanaan patroli penegakan disiplin prokes di tengah masyarakat agar lebih peduli pentingnya bahaya virus covid-19 ini” katanya.

Dalam pelaksanaan patroli ini, pihaknya menyampaikan kepada personel untuk memberikan arahan dan penekanan secara persuasif, agar edukasi yang di sampaikan melekat langsung kepada warga.

Selanjutnya bagi warga yang tidak memakai masker di bagikan masker agar mereka lebih mengerti pentingnya menggunakan masker saat melaksanakan aktivitas di luar rumah, pungkasnya.

Editor : Heri Suprianto