PILIHAN REDAKSI

Tekan Inflasi, PJ Bupati Mentawai Bersama Forkopimda Galakkan Penanaman Cabe

INFO|MENTAWAI - Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian galakkan gerakan penanaman cabe sere...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Densus 88 Amankan Barang Bukti Sejumlah Buku Jihad di Rumah Munarman
Tuesday, April 27, 2021

On Tuesday, April 27, 2021

 

Barang bukti sejumlah buku jihad disita di kediaman Munarman disaksikan pihak keluarga /Kumparan.
INFONUSANTARA.NET – Usai penangkapan Munarman di kediamannya pada hari Selasa sore ini, 27 April 2021, Densus 88 mengamankan sejumlah barang bukti berupa sejumlah buku Jihad. 

Ya, Munarman ditangkap di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten terkait dugaan terorisme pada sore hari ini. 

Dalam foto yang beredar, Densus 88 tampak menyita berbagai buku tentang jihad di kediaman Munarman.

Adapun buku-buku tersebut diletakkan dengan posisi berjejer rapi di atas karpet berwarna cokelat. 

Penggeledahan itu pun turut disaksikan oleh pihak anggota keluarga Munarman.

Mereka tampak menyaksikan selagi polisi sibuk menata buku-buku itu, sementara polisi lainnya mencatat setiap temuan yang berhasil disita.

Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan, mengatakan bahwa Munarman terlibat aksi terorisme.

Hal itu terkait aksi mantan petinggi FPI tersebut yang sebelumnya ketahuan memimpin proses baiat calon anggota terorisme.

“Jadi terkait kasus baiat di UIN Jakarta dan juga kasus baiat di Makassar dan mengikuti baiat di Medan,” ungkap Kombes Ahmad di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 27 April 2021, dikutip terkini.id dari Kumparan. 

Saat penangkapan, Munarman sempat protes hingga tampak melawan petugas karena ia beralasan bahwa penangkapannya tak sesuai dengan hukum.

“Ini tidak sesuai hukum ini,” ujar Munarman sambil digiring petugas ke mobil Densus 88.

“Pakai sandal dulu, pakai sandal dulu,” pintanya, tetapi tak digubris oleh aparat kepolisian.


Tak Bayar Pajak, BAPD Bersama Satpol PP Pasbar Tertibkan Reklame Produk Seluler Vivo
Tuesday, April 27, 2021

On Tuesday, April 27, 2021

PASBAR,infonusantara.net – Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Badan Aset dan Pendapatan Daerah (BAPD), tertibkan reklame produk selular, karena sudah menunggak pajak yang mencapai puluhan juta rupiah.

“Kita sudah berikan surat teguran berulang kali untuk pemberitahuan kepada Vivo. Namun, tidak ada niat melunasi pajak reklame” kata Kepala BAPD Pasbar, Maiyuslinar, Selasa (27/4/2021).

Dikatakan, produk seluler Vivo ini reklame sejak tahun 2019 lalu, bahkan telah di berikan surat beberapa kali, hingga sampai saat ini belum ada tampak tanda-randa melunasi tunggakkan pajaknya.

Surat teguran pertama kali diberikan pada tahun 2019 lalu, kata Maiyuslinar tapi tidak ada juga itikad baik untuk membayar pajak. Kemudian diberikan surat teguran ke dua pada tahun 2020 juga tidak di lunasi hutang hingga surat ketiga tahun yang sama juga di berikan dan tak kunjung di bayar, jelasnya.

“Melalui teguran sebanyak tiga kali tidak juga di tindaklanjuti, maka kita lakukan penertiban,” tegasnya.

Dia menyebut, penertiban produk reklame seluler Vivo melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pasaman Barat dan penertiban ini sesuai dengan perda nomor 5 tahun 2010 tentang pajak reklame.

Di jelaskan, jumlah secara rinci pajak yang akan di bayar itu, pihaknya belum tahu keseluruhannya masih di hitung, Namun satu tahun pajak reklame vivo itu mencapai Rp 48.juta sekarang sudah hampir mendekati pertengahan tahun 2021.

“Hari ini kita baru menertibkan empat titik reklame Vivo di Kecamatan Pasaman dan kita masih menunggu itikad baik dari Vivo untuk melunasi tunggakan pajak dan menyetornya ke kas Daerah. Jika tidak juga, maka semua reklame vivo akan kita tertibkan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat” tegasnya.

Di menghimbau kepada semua pemasang jasa reklame untuk membayar pajak sesuai dengan waktunya yang telah di tentukan. Karena sekarang yang baru menunggak pajak reklame hanya baru Vivo selama bertahun-tahun, makanya di ambil langkah tegas untuk ditertibkan,” pungkasnya, (Wisnu utama).


Editor : Heri Suprianto

Usai Munarman Ditangkap, PDIP: Sisa Yahya Waloni Tunggu Giliran dan Kadrun Perusuh Negara Lainnya
Tuesday, April 27, 2021

On Tuesday, April 27, 2021

Munarman ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri

INFONUSANTARA.NET – Kabar ditangkapnya Munarman eks Sekretaris Umum FPI oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri terkait terorisme langsung mendapat respon dari Politikus PDIP, Dewi Tanjung.

Dewi Tanjung lewat cuitannya di Twitter, Rabu 27 April 2021, kader PDIP ini mengucap syukur lantaran Munarman telah ditangkap.

“Syukur Alhamdulillah akhirnya Manusia ini Di Tangkap Polisi juga,” cuit nya

Politisi perempuan dari PDIP yang akrab disapa Nyai ini mengaku sebelumnya sudah merasa yakin bahwa Munarman akan ditangkap.

“Nyai Sangat Yakin Manusia Ngga jelas ini akan di Tangkap karena dia salah satu yang membela para Teroris,” ujar Dewi Tanjung.

Usai Munarman ditangkap, politisi PDIP ini mengatakan sisa pendakwah kontroversial Yahya Waloni yang saat ini belum ditangkap.

“Habis itu si Yahya waloni dan kadrun-kadrun perusuh negara yang lainnya siap-siap tunggu Giliran,” tutur Dewi Tanjung.

Mengutip Kompas.com, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono juga mengatakan bahwa Munarman ditangkap pada pukul 15.00 oleh tim Densus 88 Polri.

Argo mengungkapkan, Mantan Petinggi FPI Munarman ditangkap lantaran diduga terlibat dalam aksi pembaitan di UIN Jakarta dan juga Makassar Sulawesi Selatan.

“Saat ini sedang dilakukan penggeledahan di Petamburan. Rekan-rekan tahu kan Petamburan,” ujarnya.

Terima Bantuan 5 Unit Kursi Roda, Kepala PT.Taspen : Ini Sebagai Sumbangsih Kepada Pensiunan dan ASN di Pasbar
Tuesday, April 27, 2021

On Tuesday, April 27, 2021

PASBAR,infonusantara.net – PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Bukit Tinggi, menyerahkan bantuan sebanyak 5 unit kursi roda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang akan diberikan kepada ASN dan pensiunan yang membutuhkan.

Kepala PT.Taspen cabang Bukittinggi, Hari Kusuma Yudha Prawira, menyampaikan Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu wilayah kerja Taspen. Tentunya hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap ASN yang membutuhkan.

Dari 8 Kabupaten/Kota, Pasaman Barat adalah salah satu wilayah kerja kami. Untuk itu, dalam memberikan dukungan kepada ASN, Taspen hadir menyerahkan sebanyak 5 unit kursi roda kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat.

“Semoga kursi roda ini dapat bermanfaat bagi ASN ataupun pensiunan dan keluarga ASN yang membutuhkan. Karena Taspen hadir karena para ASN,” ujar Hari Kusuma Yudha Prawira, Selasa (27/4/2021).

Diusia Taspen ke 58 tahun ini, kata dia Taspen akan memberikan warna, sumbangsih pada lingkungan kerja, khusunya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Taspen hadir karena Pegawai Negeri, maka Taspen juga berperan di lingkungan ASN. Kedepannya kami akan berbuat lebih banyak lagi dengan memberikan suport lainnya terhadap Pemkab Pasaman Barat,” ucapnya

Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, S.Ag menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Taspen (Persero) Cabang Bukit Tinggi yang telah memberikan perhatian khusus kepada ASN Pasaman Barat yang membutuhkan, dengan menyerahkan sebanyak 5 unit bantuan kursi roda.

“Terimakasih kepada Taspen yang telah memberikan perhatian kepada ASN di Pasaman Barat. Kami Berharap ke depannya Taspen juga memberikan perhatian bagi ASN lain yang sangat membutuhkan,” tuturnya.

Kepada Para ASN yang yang menerima bantuan, Bupati Pasaman Barat berharap bantuan ini bisa diterima dan dimanfaatkan dengan baik.

Kursi roda tersebut diserahkan langsung Pihak PT. Taspen (Persero) Cabang Bukittinggi kepada penerima bantuan yang didampingi Bupati Pasaman Bara, H. Hamsuardi, S.Ag, Sekretaris Daerah Yudesri, S.IP., M.Si dan Kepala BKPSDM, Saifudin Zuhri, serta keluarga ASN di Lobi Kantor Bupati Pasaman Barat, (Wisnu utama).


Editor : Heri Suprianto

Nanggala 402 Tenggelam Terbelah Jadi Tiga, Klaim Netizen: Diserang Kapal Selam Prancis
Tuesday, April 27, 2021

On Tuesday, April 27, 2021

Netizen klaim penyebab KRI Nanggala 402 tenggelam karena diserang kapal selam Prancis. (Twitter Plato_ids)

INFONUSANTARA.NET– Beredar kabar yang mengklaim penyebab KRI Nanggala 402 tenggelam dan terbelah menjadi tiga bagian lantaran diserang tembakan rudal milik kapal selam Prancis, SSN Emeraude.

Kabar terkait penyebab tenggelamnya KRI Nanggala 402 tersebut dibagikan pengguna Twitter Plato_ids, seperti dilihat pada Selasa 27 April 2021, sebagaimana dilansir dari Terkini.id 

Netizen itu menyebut KRI Nanggala ditembak rudal nuklir kapal selam Prancis yang disebutnya sempat melewati perairan Indonesia secara diam-diam.

Adapun kapal selam milik Prancis tersebut, kata netizen itu, tengah memantau jalannya latihan TNI AL di perairan Bali.

Ia pun mengklaim bahwa informasi itu valid lantaran diperolehnya dari seorang rekannya yang bekerja sebagai intelijen di Jerman.

“Rekan intelijen di Jerman mengabarkan tenggelamnya KRI Nanggala-402 akibat terkena tembakan rudal kapal selam kelas nuklir Prancis SSN Emeraude yang sedang menyaksikan latihan TNI di Selat Bali,” ujar Plato_ids.

Selain itu, netizen tersebut mengungkapkan adanya persaingan bisnis kapal selam antara negara Prancis dan Jerman.

Diketahui, KRI Nanggala 402 merupakan armada kapal selam yang dibeli oleh Pemerintah Indonesia dari negara Jerman.

“Terjadi persaingan bisnis kapal selam antara Prancis dan jerman. Infovalid,” ungkap Plato_ids.

Akan tetapi, berdasarkan penelusuran dari situs Antara kabar yang mengklaim penyebab KRI Nanggala 402 tenggelam lantaran diserang tembakan rudal milik kapal selam Prancis tersebut adalah informasi tidak benar atau hoaks.

Pasalnya, tidak ada sumber resmi dan bukti terpercaya yang menyebut bahwa KRI Nanggala 402 hilang tenggelam karena adanya sabotase atau serangan dari pihak negara lain.


Dituding Penyebab Nanggala Tenggelam, Demokrat: Tuduhan Buzzer Jokowi pada SBY Tak Bermoral
Tuesday, April 27, 2021

On Tuesday, April 27, 2021

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

INFONUSANTARA.NET – Politikus Demokrat, Rachland Nashidik menanggapi soal tudingan publik yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai penyebab insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402.

Nama SBY turut diseret lantaran menurut publik, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu bertanggungjawab terhadap kondisi alutsista TNI saat ini termasuk kapal selam KRI Nanggala-402.

Lewat cuitannya di Twitter, Selasa 27 April 2021, Rachland dengan tampak kesal menyebut tudingan itu berasal dari buzzer Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Rachland juga menyebut tuduhan para buzzer Jokowi terhadap SBY tersebut tidak bermoral.

Menurutnya, buzzer Jokowi hendak mengambil keuntungan dari insiden tenggelamnya kapal selam itu dengan menyalahkan SBY.

“Buzzer Jokowi enggak bermoral. Bangsa berkabung coba-coba cari untung dengan menyalahkan SBY tak meremajakan alutsista,” cuit Rachland Nashidik dilansir dari Terkini.id.

Menurut Rachland, di era kepimpinan SBY justru terjadi perombakan alutsista secara besar-besaran. Sejumlah sektor alutsista pun dimodernisasi.

“Padahal modernisasi alutsista (minimum essential forces) justru dimulai oleh SBY. Hasilnya antara lain 3 kapal selam listrik dari Korsel dengan alih teknologi,” ungkapnya.

Kicauan Rachland Nashidik tersebut sontak ditanggapi Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu.

Said Didu yang mengaku sebagai saksi sejarah mengungkapkan bahwa dirinya melihat langsung bagaimana kinerja SBY dalam melakukan modernisasi alutsista saat menjabat sebagai presiden.

“Saya saksi sejarah dan ikut sebagai pelaksana program modernisasi alutsista. Saat pemerintahan SBY anggaran pertahanan naik sekitar 2 kali lipat, sekarang?,” ujarnya.



Sarat Money Politik, Gerindra Mempunyai Bargaining Power Memutuskan Pemilihan Wawako Padang
Tuesday, April 27, 2021

On Tuesday, April 27, 2021

Walikota Padang Hendri Septa                Wawako (?)       
INFONUSANTARA.NET — Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang mempunyai bargaining power sendiri dalam memutuskan siapa wakil walikota pilihan dalam mendampingi Hendri Septa sebagai Walikota Padang yang telah dilantik beberapa waktu lalu.


“Calon wawako Padang itu adalah hak dari partai pengusung seperti PKS dan PAN. Tetapi, dengan 11 kursi di DPRD, Gerindra mempunyai bargaining power sendiri dalam memutuskan siapa wawako pilihan dalam mendampingi Hendri Septa sebagai Walikota Padang.

Fraksi Gerindra bisa menjadi penentu dalam hal pemilihan wakil walikota Padang," ungkap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, Selasa (27/4/2021).

Juga dikatakan, beberapa partai dan calon wawako telah melakukan lobi-lobi politik terhadap Gerindra, tetapi Gerindra belum memberikan keputusan.

“Sudah ada lobi-lobi politik untuk jabatan wawako, tetapi fraksi Gerindra belum memberikan suara dan keputusan. Jadi pada saat ini, terserah calon, butuh Gerindra atau tidak,” tegasnya.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menjelaskan, kunci kemenangan cawako Kota Padang terletak di partai yang memiliki banyak kursi di DPRD.

Kuncinya adalah lobi-lobi politik yang dilakukan partai dan cawako dalam melakukan lobi-lobi kepada partai pemilik kursi terbanyak.

Menurut Asrinaldi, peluang untuk terjadinya money politik dalam hal pemilihan wawako Padang di DPRD Padang sangat berpeluang terjadi.

“Money politik sangat berpeluang terjadi saat pemilihan wawako Padang di DPRD Padang,"tegasnya.

"Tetapi money politik tidak berupa uang segar semata, komitmen politik, fasilitas, pemenangan proyek, sangat rentan terjadi, dan itu sangat lah wajar di sosial politik masyarakat Minang,”pungkasnya.(inf)

Check Point di Pelabuhan Tuapejat, Polres Mentawai Kedepankan Preventif dan Edukatif
Tuesday, April 27, 2021

On Tuesday, April 27, 2021

MENTAWAI,infonusantara.net – Penegakan protokol kesehatan selain melakukan razia masker, aparat gabungan yang terdiri dari TNI-Polri dan Satpol PP memperketat check point di dermaga tuapejat.

Pemeriksaan (check point) di pelabuhan Tuapejat dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Sekaligus, menyikapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kapolres Mentawai, AKBP.Mu’at,SH,MM mengatakan, bahwa pelaksanaan check point bertujuan untuk memantau pergerakan moda transportasi yang akan melakukan perjalanan baik itu penyebrangan maupun antar pulau.

“Pemeriksaan di lokasi check point kami mengedepankan cara preventif serta edukatif dalam menerapkan protokol kesehatan di lokasi pelabuhan” kata Kapolres, Selasa (27/4/2021).

Pada kesempatan itu, petugas terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat mematuhi imbauan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan, mengingat kasus covid-19 di Mentawai cukup signifikan, tuturnya.

Check point di Pelabuhan tuapejat ini, kata Kapolres sebagai implementasi Addendums surat edaran nomor 13 tahun 2021 adanya larangan mudik hari raya idul Fitri, sedangkan untuk penegakan hukum prokes tertuang pada Perda AKB nomor 6 tahun 2020.

“Ini bentuk keseriusan kita dalam menegakan aturan protokol kesehatan di wilayah kabupaten kepulauan Mentawai, agar dapat di kendalikan, ucap Kapolres Mentawai, AKBP,Mu’at, SH,MM.

Terkait adanya penyekatan di setiap perbatasan provinsi, untuk wilayah Mentawai tidak ada penyekatan, akan tetapi di lakukan pengamanan penegakan hukum prokes, sebutnya.

Pelaksanaan operasi ketupat kita tetap berikan rasa nyaman kepada masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan, dimana posko yang sudah di siapkan itu sebanyak 5 Posko yang ada, pungkasnya.


Editor : Heri Suprianto

Siap Perangi KKB di Papua, Ferdinand: Pernyataan Pihak PA 212 Melampaui Kemampuan Sendiri
Tuesday, April 27, 2021

On Tuesday, April 27, 2021

 

Ferdinand Hutahaean (ist)
INFONUSANTARA.NET –Mengomentari pernyataan Humas Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin yang mengaku siap membantu pemerintah tangani kelompok teror KKB Papua.

Mantan Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan ke Novel bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan untuk menangani konflik di Papua tersebut.

Pasalnya, kata Ferdinand, apabila pemerintah salah mengambil kebijakan maka wilayah Papua bisa lepas dari NKRI.

“Brur, saya kasitau dikit, kebijakan menangani Papua ini salah dikit, Papua ini akan lepas,” tuturnya.

Ferdinand Hutahaean lewat cuitannya di Twitter, Senin 26 April 2021, menilai pernyataan yang keluar dari mulut pihak PA 212 terkait KKB Papua tersebut melampaui kemampuan mereka sendiri.

“Tidak paham tentang situasi kondisi dan dampak resiko kebijakan, dan mulutnya pun berkomentar melampaui kemampuannya,” cuit Ferdinand Hutahaean, dikutip dari Terkini.id.

Menurutnya, Novel Bamukmin seolah-olah menganggap KKB Papua seperti menghabisi preman.“Dia pikir seperti preman habisi preman lain,” ujar Ferdinand.

Sebelumnya, Koordinator Humas PA 212 Novel Bamukmin mengaku siap membantu pemerintah menangani kelompok teror KKB Papua yang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat.

Terkait hal itu, Novel Bamukmin menawarkan bantuan kepada pemerintah apabila tak mampu menangani kelompok separatis itu.

Ia mengatakan, PA 212 hanya meminta agar pemerintah memberikan alat perang kepada pihaknya untuk menangani KKB Papua.

“Kalau tidak mampu (pemerintah) berikan saja alat perang itu kepada kami,” ujarnya.


Siap Bantu Pemerintah Perangi KKB Papua, Novel Bamukmin: Berikan Senjata Kepada Kami
Tuesday, April 27, 2021

On Tuesday, April 27, 2021

 

Novel Bamukmin. /Tirto
INFONUSANTARA.NET – Koordinator Humas Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin siap membantu pemerintah menangani kelompok teror KKB Papua yang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat.

KKB Papua diketahui telah melakukan aksi teror secara berturut-turut.Mulai dari menembaki warga sipil hingga aparat negara.

Menanggapi hal tersebut, Novel menilai bahwa pemerintah terkesan lamban dalam menangani KKB Papua.

Berbeda dengan saat memproses kasus pembunuhan 6 laskar FPI, kata Novel, pemerintah hanya berani menangani kasus orang yang tak bersenjata.

“Malah jelas pembelaan terhadap negara dan pancasila malah kita duga diterorisasikan sampai 6 syuhada laskar FPI dibantai. Beraninya hanya kepada orang yang tidak bersenjata,” kata Novel, dikutip dari Pojok Satu, Senin 26 April 2021.

Novel mengatakan pemerintah harusnya berani menindak KKB hingga tuntas, bahkan lenyap dari Indonesia.

“Untuk itu pemerintah harus punya nyali dan sikap tegas menumpas KKB sampai tuntas sudah harga mati KKB harus dilenyapkan dari bumi Indonesia,” ujar Novel.

Selain itu, Novel juga menawarkan bantuan kepada pemerintah apabila tak mampu menangani KKB Papua.

Novel meminta agar pemerintah memberikan alat perang kepada pihaknya.

“Kalau tidak mampu (pemerintah) berikan saja alat perang itu kepada kami,” tegas Novel.

Source: Terkini.id

Jokowi Perintahkan Tangkap KKB, Demokrat: Jangan Emosional, Pak Presiden
Monday, April 26, 2021

On Monday, April 26, 2021

 

Presiden Jokowi/ IG jokowi
INFONUSANTARA.NET – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Dmeokrat, Andi Arief menanggapi soal instruksi Presiden Jokowi untuk menangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Andi Arief meminta agar Presiden Jokowi tidak emosional dan memperhitungan langkah yang akan diambil dengan cermat.

Ia mengatakan itu lantaran khawatir bahwa akan terjadi pertumpahan darah yang lebih besar lagi.

“Jangan emosional, Pak Presiden. Jangan ada pertumpahan darah yang bisa lebih besar. Hitung dengan cermat,” katanya melalui akun Twitter pada Senin, 26 April 2021.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menangkap KKB.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menghaturkan dukacita atas gugurnya Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

“Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum Brigjen TNI I Gusti Putu Danny mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Presiden Jokowi, Senin, 26 April 2021

“Dan negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi atas dedikasi pengertian serta pengorbanan Brigjen TNI I Gusti Putu Danny,” tambahnya.

Seperti diketahui, Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karya Nugraha gugur setelah kontak tembak dengan Kelompok Separatis dan Teroris di Papua.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB,” tegas Presiden Jokowi.

Dalam pernyataan, Presiden menegaskan negara ini tidak memiliki tempat bagi kelompok kriminal.

“Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air,” ujarnya.

Adapun gugurnya  Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karya Nugraha diumumkan oleh Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto.

Dikatakan bahwa kehadiran Kabinda Papua di Kampung Dambet adalah dalam rangka observasi lapangan guna mempercepat pemulihan keamanan pasca-aksi brutal Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua di wilayah tersebut.

Aksi kontak tembak didahului oleh KKB yang melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap rombongan Kabinda.

Source: Terkini.id


Polres Mentawai Berlakukan Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Prokes, Sanksinya Denda Atau Kurungan
Monday, April 26, 2021

On Monday, April 26, 2021

MENTAWAI,infonusantara.net – Mengingat lonjakan kasus covid-19 cukup signifikan di wilayah kepulauan mentawai, aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP akan memberlakukan sanksi bagi pelanggar prokes.

“Bagi pelanggar prokes saat operasi yustisi kedapatan tidak memakai masker di bawah ke Mako Polres untuk di data, apabila tiga kali berturut-turut melakukan pelanggaran di lakukan sidang tipiring” sebut Kapolres Mentawai, AKBP, Mu’at, SH,MM kepada media, Senin (26/4/2021).

Dalam sidang nanti di lakukan secara virtual bersama hakim dan penegakan prokes ini ada aplikasi namanya Sipelada yang di inisiasi Kapolda Sumbar dan juga di pakai satgas covid-19, tuturnya.

“Bagi pelanggar prokes akan terdata dalam aplikasi, kalau pelanggaran hanya satu kali atau dua kali di beri pembinaan serta di beri masker, tapi kalau sudah tiga kali dilakukan sidang tipiring’ tegas Kapolres

Dalam penegakan prokes operasi yustisi ini tidak lagi di beri sanksi tindakan push-up, akan tetapi pelanggar langsung di bawa ke Mako polres untuk didata.

“Apabila tiga kali melakukan pelanggaran di lakukan sidang tipiring, kalau tidak mampu bayar denda, maka di beri sanksi kurungan sesuai Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), terangnya.

Penerapan Perda AKB ini menegakkan sanksi teguran. Denda yang dijatuhkan paling banyak Rp 250 ribu sampai sanksi kurungan, tuturnya.

Dikatakan, dengan kondisi kasus covid-19 di Mentawai yang cukup signifikan harus di terapkan perda nomor 6 tahun 2020 dengan sanksi sampai kurungan, sehingga bagi pelanggar prokes ada efek jera, setidaknya mereka malu di bawa ke Mako polres.

Penegasan terhadap pelanggar prokes ini, kata Kapolres tujuannya untuk pengendalian penyebaran covid-19 di kepulauan Mentawai, agar pelanggar ada efek jera.

Dengan lonjakan kasus covid-19 semakin signifikan ini, kita tidak lagi sosialisasi akan tetapi penindakan, kalau hanya di beri pembinaan dan di beri masker, belum bisa di pastikan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi prokes, ucapnya.

“Saat ini kita harus melakukan penegakan hukum terkait protokol kesehatan, jadi penerapan ini berlaku semua kalangan masyarakat, tidak ada di beda-bedakan semuanya sama ketika melanggar prokes saat ada operasi yustisi” tutupnya mengakhiri.


Editor : Heri Suprianto