Serukan Muslim Pegawai Bank Berhenti Kerja, Ustadz Mufy Hanif Thalib: Jangan Takut Kelaparan

Serukan Muslim Pegawai Bank Berhenti Kerja, Ustadz Mufy Hanif Thalib: Jangan Takut Kelaparan

Info Positif On Friday, April 02, 2021

 

INFONUSANTARA -- Pendakwah, Ustadz Mufy Hanif Thalib menyerukan umat muslim yang bekerja sebagai pegawai bank agar segera berhenti kerja. Sebab menurutnya, penghasilan dari profesi tersebut merupakan hasil riba.

Hal itu disampaikan Ustadz Mufy Hanif Thalib lewat video ceramahnya yang saat ini tengah beredar di media sosial.

Video itu sendiri viral usai diunggah pengguna Twitter Jumianto_RK, seperti dilihat pada Kamis 1 April 2021.

Adapun video tersebut juga ikut dibagikan Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean lewat kicauannya di media sosial miliknya.

Dalam narasi unggahannya, Jumianto_RK menyebut Ustadz Mufy Hanif Thalib sebagai ustadz radikal yang hanya bisa berbicara soal halal dan haram maupun kafir.

“Ceramah Ustad radikal yang hanya bisa berkata halal haram kofar kafir,” cuit Jumianto_RK.

Akan tetapi, kata Jumianto, ustadz tersebut tidak sadar apabila mic yang ia gunakan saat berceramah di videonya itu juga merupakan buatan kafir.

“Dia gak sadar padahal dia ngomong pakai Mic buatan kafir,” ungkapnya.

Dalam video tersebut, tampak Ustadz Mufy Hanif tengah menyampaikan isi ceramahnya terkait orang-orang Islam yang bekerja di bank.

Ia pun menyerukan agar umat muslim pegawai bank segera berhenti kerja dan keluar dari tempat kerjanya.

“Yang masih kerja di bank, bank ribawi, keluar!,” tegas Ustadz Mufy Hanif Thalib dalam videonya itu.

Ia pun mengungkapkan, muslim pegawai bank jangan takut kelaparan apabila keluar dari tempat kerjanya.

Sebab, kata Mufy Hanif Thalib, kalau muslim pegawai bank itu taat kepada Allah SWT maka tak mungkin Sang Pencipta membiarkan yang bersangkutan kelaparan.

“Kalau kita taat kepada Allah SWT, gak mungkin kita ini kelaparan jemaah sekalian. Orang kafir sama Allah dikasih makan. Terus kita salat di masjid, gak yakin dikasih rezeki sama Allah, ke mana iman kita jemaah?,” ujarnya.

Source:Terkini.id

Pemilihan LPM Ampang, Irwan Basir Ingatkan LPM Selalu Koordinasi dengan Pemerintah

Pemilihan LPM Ampang, Irwan Basir Ingatkan LPM Selalu Koordinasi dengan Pemerintah

Info Positif On Friday, April 02, 2021

Pemilihan LPM Ampang, Irwan Basir Ingatkan LPM Selalu Koordinasi dengan Pemerintah

INFONUSANTARA -- Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM menghadiri pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Ampang masa periode 2021-2024. Bertempat di Gedung Serbaguna Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (01/04/2021) malam.

Acara pemilihan tersebut, Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM didampingi Anizar Rajo Intan , Dedi Azhari Malin Sampono serta Afranafan dan Amril Candra 

Irwan Basir juga memberikan bantuan uang tunai kepada pengurus LPM kelurahan untuk mendukung acara tersebut.

Dalam sambutannya, Irwan Basir menekankan bahwa LPM ini merupakan pekerjaan sosial dan salah satu bentuk pengabdian serta rasa kepedulian kepada masyarakat. LPM itu juga bukan bawahan, namun kita merupakan mitra kerja yang bisa bekerja sama dengan eksekutif maupun legislatif.

Artinya, Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang dan duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang (berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk sendiri merasa sempit duduk bersama terasa lapang).

Oleh karena itu, pekerjaan sosial tanpa imbalan inilah pemahamannya yang perlu ditanamkan, ujarnya Datuk Irwan Basir yang juga Kepala Bidang Linjamsos Provinsi Sumatera Barat ini.

Kita (LPM-red) ini tidak digaji bahkan tidak pernah dianggarkan pendanaan sedikitpun. Tapi, kepedulian sosial kita tidak bisa ditawar-tawar. Karena pengabdian, kesetiakawanan dan kepedulian itu rohnya,” tegas Datuk Irwan Basir sembari diapplaus oleh hadirin.

Lebih jauh Datuk Irwan Basir memaparkan tugas LPM mestinya dapat meringankan kinerja pemerintah. Disamping itu, bisa melakukan pemetaan embrio konflik. Hal terpenting ialah bisa menyelesaikan embrio konflik tersebut.

Kita bersama bisa mendorong program pembangunan didaerah bahkan juga bisa mendesak percepatan suatu pembangunan diwilayahnya.

“LPM memberikan pencerahan, regenerasi pemikiran untuk melahirkan suatu ide yang sesuai dengan peruntukannya. Percayalah, jika itu terjaga dengan baik, maka tidak akan muncul embrio konflik ditengah-tengah masyarakat,” tegas Datuk Irwan Basir.

Hendaknya LPM selalu bergandeng tangan dengan pemerintah, berbaur menjadi subjek dalam balutan kebinekaan dan kebersamaan dalam hal menyelesaikan segala kebutuhan masyarakat.

Selain itu, memetakan dan memfasilitasi usulan masyarakat untuk disalurkan ke pemerintah, beber Ketua Padang Fishing Club ini.

''Terakhir, kepada jajaran Forkompimca gandenglah dan bawalah DPC LPM Kecamatan dengan baik agar bisa membantu program pemerintah demi kemajuan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak," pungkasnya.

Pemilihan Ketua LPM dihadiri oleh: Sercam Kuranji, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bundo Kandung serta pengurus LPM Kelurahan Ampang. Kecamatan Kuranji. Kemudian, turut hadir Sekcam Kuranji, Babinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, Bundo Kandung dan Pemuda - pemudi.(dp)

Di Kota Padang Hanya Ada Satu Partai Demokrat Dibawah Kepemimpinan AHY

Di Kota Padang Hanya Ada Satu Partai Demokrat Dibawah Kepemimpinan AHY

Info Positif On Friday, April 02, 2021

DPC dan Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang mendatangi Polresta Padang dalam rangka silahturahmi sekaligus menyerahkan surat pernyataan dari DPC Demokrat Padang Minta Perlindungan Hukum ke pihak kepolisian yakni Kapolres Padang.

Surat pernyataan DPC Demokrat Padang itu langsung diserahkan oleh ketua DPC Demokrat Padang, Ilham Maulana.SH, diterima langsung oleh Kapolres Padang AKBP Imran Amir,S.IK.MH, dan disaksikan pengurus DPC serta anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang, Kamis (1/4) di Mapolresta Padang.

Ketua DPC Demokrat Padang Ilham Maulana mengatakan, surat permintaan perlindungan hukum ke pihak kepolisian itu atas intruksi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Perlindungan Hukum yang diminta kepada pihak kepolisian Polresta Padang adalah jika terjadi sesuatu atau ada oknum yang mengatas namakan Partai Demokrat selain Partai Demokrat yang di pimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berarti itu tidak benar dan hal itu perlu dilakukan penindakan secara hukum oleh pihak kepolisian.

Demikian contohnya salah satu hal atau persoalan yang sama - sama kita jaga kedepanya tentang Partai Demokrat di Kota Padang. 

Secara tegas dikatakan, DPC Demokrat Padang beserta seluruh anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang menyatakan di Kota Padang hanya ada Satu Partai Demokrat yakni dibawah kepemimpinannya AHY. 

"Kami DPC dan Fraksi tetap Solid dan patuh kepada konstitusi Partai Demokrat dipimpin oleh AHY, " 

DPC dan Fraksi Demokrat DPRD Padang Serahkan Surat Minta Perlindungan Hukum ke Polresta Padang

DPC dan Fraksi Demokrat DPRD Padang Serahkan Surat Minta Perlindungan Hukum ke Polresta Padang

Info Positif On Friday, April 02, 2021

DPC dan Fraksi Demokrat DPRD Padang Minta Perlindungan Hukum ke Polresta Padang

INFONUSANTARA -- Pasca Ditolaknya kepengurusan KLB Demokrat Kubu Moeldoko oleh Menkumham Yasonna Laoly karena tidak memenuhi persyaratan. Salah satunya terkait surat mandat Ketua DPD dan DPC PD.

Keputusan pemerintah tersebut sebagai bukti bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PD tahun 2020 adalah konstitusi yang sah.Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat.

Menyikapi hal ini DPC dan Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang mendatangi Polresta Padang dalam rangka silahturahmi sekaligus menyerahkan surat pernyataan dari DPC Demokrat Padang Minta Perlindungan Hukum ke pihak kepolisian yakni Kapolres Padang.

Surat pernyataan DPC Demokrat Padang itu langsung diserahkan oleh ketua DPC Demokrat Padang, Ilham Maulana.SH, diterima langsung oleh Kapolres Padang AKBP Imran Amir,S.IK.MH, dan disaksikan pengurus DPC serta anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang, Kamis (1/4) di Mapolresta Padang.

Ketua DPC Demokrat Padang Ilham Maulana mengatakan, surat permintaan perlindungan hukum ke pihak kepolisian itu atas intruksi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Perlindungan Hukum yang diminta kepada pihak kepolisian Polresta Padang adalah jika terjadi sesuatu atau ada oknum yang mengatas namakan Partai Demokrat selain Partai Demokrat yang di pimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berarti itu tidak benar dan hal itu perlu dilakukan penindakan secara hukum oleh pihak kepolisian.

Demikian contohnya salah satu hal atau persoalan yang sama - sama kita jaga kedepanya tentang Partai Demokrat di Kota Padang. 

Secara tegas dikatakan, DPC Demokrat Padang beserta seluruh anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang menyatakan di Kota Padang hanya ada Satu Partai Demokrat yakni dibawah kepemimpinannya AHY. "Kami DPC dan Fraksi tetap Solid dan patuh kepada konstitusi Partai Demokrat dipimpin oleh AHY," pungkasnya.

Menyikapi dengan adanya surat yang di berikan oleh Partai Demokrat Padang tentang permintaan perlindungan hukum, Kapolres Padang AKBP Imran Amir,S.IK.MH, menjawab, hal ini terkait masalah internal partai atau persoalan partai, namun hal ini tentunya perlu disikapi.

''Polresta Padang akan mengambil langkah- langkah melaksanakan giat cipta kondisi agar suasana kondusif supaya nantinya Kota Padang tidak bermasalah kedepanya,"kata Kapolres Padang AKBP Imran Amir,S.IK.MH.(Inf)

Ini Pernyataan Tegas Moeldoko: Seluruhnya akan Dibongkar

Ini Pernyataan Tegas Moeldoko: Seluruhnya akan Dibongkar

Info Positif On Friday, April 02, 2021

Kepala KSP Jenderal Purn TNI Moeldoko .(ist)

INFONUSANTARA.NET-- Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan tidak akan ada tempat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam terorisme di Indonesia.

“Seluruhnya akan dibongkar. Upaya penegakan hukum akan dilaksanakan dengan tegas, adil, dan seefektif mungkin,” ucap Moeldoko dalam pernyataan tertulis, Kamis (1/4).

Hal itu disampaikan Moeldoko terkait perkembangan situasi keamanan Indonesia, menyusul aksi terorisme di Gereja Katedral, Makassar dan Mabes Polri, Jakarta.

Mantan Panglima TNI itu menekankan, sebagaimana telah ditegaskan presiden, tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air.

Presiden juga telah memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara untuk saling berkoordinasi dan meningkatkan kewaspadaan.

“Hal demikian dilakukan untuk menjamin bahwa negara hadir untuk memastikan keamanan seluruh rakyat Indonesia dari rasa takut,” tutur Moeldoko.

Dia juga mengatakan pemerintah telah memiliki perangkat hukum dan strategi yang lengkap untuk membongkar sel teror hingga ke akar-akarnya, termasuk melalui pendekatan hard approach.

Moeldoko menegaskan terorisme musuh bersama seluruh rakyat Indonesia.

Dia mengimbau seluruh masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, tetap waspada, dan tenang, serta membantu aparat penegak hukum bila memiliki informasi maupun keterangan terkait aksi terorisme belakangan ini.

“Ancaman terorisme adalah nyata, dekat, dan berbahaya, sehingga diimbau untuk menghentikan opini-opini konspirasi yang tidak berdasar, tidak bertanggung jawab dan justru memperkeruh situasi,” ujar Moeldoko. (ant/jpnn/fajar)

Satgas TMMD Manfaatkan Momen Perpisahan Bakar Ikan Bersama Anak Panti Asuhan Kaum Mentawai

Satgas TMMD Manfaatkan Momen Perpisahan Bakar Ikan Bersama Anak Panti Asuhan Kaum Mentawai

Info Positif On Thursday, April 01, 2021

MENTAWAI,infonusantara.net – Berakhirnya kegiatan TMMD ke-110 Kodim 0319/Mentawai, satgas TMMD bersama anak-anak panti asuhan kaum tuapejat, Sipora utara memanfaatkan momen kebersamaan bakar ikan.

Bakar ikan untuk makan bersama ini merupakan momen perpisahan bagi satgas TMMD dengan masyarakat, meski demikian bukan berarti silahturahmi hanya sebatas kegiatan TMMD, tapi berkelanjutan.

Untuk kegiatan TMMD sendiri seluruhnya sudah selesai dan satgas TMMD di momen perpisahan agar tetap memperkuat kebersamaan, rasa gembira dan keakraban diluapkan dengan melakukan bakar ikan.

Sejak masuknya kegiatan TMMD berawal satgas TMMD tak saling kenal dan seiring berjalannya kegiatan timbul keakraban dan saling mengenal antar sesama warga.

Sekarang tiba saatnya perpisahan setelah sebulan penuh melaksanakan kegiatan TMMD, namun bagi satgas TMMD sudah hal biasa di lakukan setiap berakhir kegiatan.

Dalam momen perpisahan ini, bagi anak-anak panti asuhan Kaum mentawai merasa kehilangan dan sedih kapan bisa bertemu lagi dengan satgas TMMD, meski demikian kenangan yang di tinggalkan selama melaksnakan kegiatan menjadi momen bagi masyarakat.

Bagi satgas TMMD untuk melakukan momen perpisahan memiliki cara unik dengan mengajak anak-anak panti asuhan Kaum untuk bersuka cita dalam.bentuk kebersamaan membakar ikan yang akan di santap.

Meski sederhana momen perpisahan yang dilakukan, akan tetapi menyimpan kebersamaan dan keakraban yang tak terlupakan

Bahkan sosok TNI sopan santun dan ramah selama berbaur dengan masyarakat, selain itu membantu kesulitan masyarakat dan tinggal di rumah warga.

Ini lah kerja nyata TNI bersinergi membangun negeri dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat serta mempercepat pembangunan di Mentawai.

Editor : Heri Suprianto

Andi Arif:Pesan Bijak untuk Moeldoko dkk Renungi,Setiap Bajingan Bukanlah Pencuri tetapi Setiap Pencuri adalah Bajingan

Andi Arif:Pesan Bijak untuk Moeldoko dkk Renungi,Setiap Bajingan Bukanlah Pencuri tetapi Setiap Pencuri adalah Bajingan

Info Positif On Thursday, April 01, 2021

Politikus Partai Demokrat Andi Arif (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Politikus Partai Demokrat Andi Arif merespon sikap pemerintah melalui Kemenkumhan yang menolak pengesahan Partai Demokrat kubu Moeldoko, KLB Sibolangit.

Mengutip Fajar.co.id, Andi Arief menilai keputusan itu menandakan negara menjunjung tinggi hukum yang berlaku.Ketua Bappilu ini mengatakan, keputusan itu tepat.

“Deja Vu, menkopolhukam Pak Prof @mohmahfudmd dan Pak Yasona Menkumham mengambil keputusan tepat, hukum sebagai panglima soal penolakan KLB Sibolangit,” tulis Andi Arief di Twitter-nya, Rabu (31/3).

“Secercah cahaya muncul, negara selamat jika hukum jadi pertimbangan kuat,” katanya.

Di cuitan lain, Andi Arief menulis pesan bijak untuk Moeldoko dan para pendukungnya.Bagus buat Pak Moeldoko dkk renungi pesan seorang filosof bahwa:“Setiap bajingan bukanlah pencuri, tetapi setiap pencuri adalah bajingan," tulisnya.

Sebelumya, pada 29 Maret 2021,kubu Moeldoko memberikan tambahan dokumen, dan telah diberi waktu selama 7 hari. 

Dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik masih terdapat kelengkapan yang belum terpenuhi, belum memenuhi syarat antara lain DPD DPC dan tidak disertai mandat DPD DPC. Alhasil, pengesahan Demokrat KLB Sibolangit kubu Moeldoko ditolak.

Dengan demikian, Agus Harimurti Yudhono (AHY) merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah secara hukum dan perundang-undangan.Menkumham Yasonna Laoly mengklaim berpatokan kepada AD ART Demokrat yang berlaku saat ini.(Inf)

Ini Baru Awal,Mabes Polri Diserang,Eks Kepala Intel TNI Sudah Pernah Mengingatkan

Ini Baru Awal,Mabes Polri Diserang,Eks Kepala Intel TNI Sudah Pernah Mengingatkan

Info Positif On Thursday, April 01, 2021

Eks Kepala Intel TNI Soleman B Ponto. (Tirto.id)

INFONUSANTARA.NET--Eks Kepala Intel TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto menanggapi soal peristiwa Markas Besar (Mabes) Polri yang baru saja diserang teroris.

Soleman mengungkapkan, dirinya sudah pernah mengingatkan bahwa aksi teroris akan berlanjut pasca peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar.

Menurutnya, aksi bom bunuh diri di Makassar tersebut hanya sebagai awal dan akan diikuti lagi dengan rangkaian berikutnya.

“Ini sebenarnya sudah saya ingatkan, saya sudah ingatkan di CNN, ini baru awal, waspadalah. Apa saya bilang,” ujar Soleman, Rabu 31 Maret 2021 saat tampil live di tayangan Metro TV.

Sebenarnya, menurut Soleman, ada yang salah dalam penanganan dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Hal ini sudah ia pantau sejak dari dulu. Sebut saja dari sisi tata cara penanganannya.

Menurut Soleman, jika ingin memadamkan api sebaiknya kita mesti tahu dulu tiga penyebabnya. Seperti api, bahan bakar, dan obyeknya. Maka, untuk memadamkannya kita mesti mengambil salah satu dari unsur tersebut.

Serupa dengan itu, kata Soleman, ada 9 unsur yang membentuk teroris dan mesti diambil salah satunya. Sementara yang ada saat ini, kita justru salah mengambil dan menanganinya.

Soleman menjelaskan, dalam dunia terorisme yang terlihat saat ini hanya satu per tiga saja,sementara yang ada di bawahnya dan tak terlihat ada dua per tiga.

“Itu artinya pemberantasan terorisme yang dilakukan sejak 21 tahun lalu ini gagal. Bayangkan 21 tahun masih ada, artinya kan gagal, ada sesuatu yang tak benar dalam pemberantasan teroris. Itu saja, terbukti kan?,” tuturnya.

Padahal, lanjut Soleman, tugas penanganan terorisme tersebut menyasar dua per tiga kelompok yang berada di bawah permukaan dan tidak terjangkau hukum. Dan bukan menitikberatkan hanya dalam kacamata hukum belaka.

“Saya sudah lihat dari dulu, ada yang salah dalam penanganan terorisme yang kita lakukan,” ungkapnya.

Mengutip Hops.id, Soleman dalam tayangan tersebut juga menyinggung biang kerok penyebab tak tertanganinya permasalahan terorisme di Indonesia.

Soleman pun menilai, kelemahan penanganan terorisme terjadi sejak diatasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Padahal menurutnya, tugas itu hanya bisa dijangkau oleh intelijen. Demikian pula dengan tugas perburuan dan penanganan terorisme selama ini biasa digarap oleh intel TNI.

“Intelijen itu yang tugas pokoknya melaksanakan teroris itu, mengatasi teroris. BIN? Ini intelijen negara, banyak sekali, tapi mereka tak fokus terhadap teroris. Padahal ada intel teroris yang tidak dipakai lagi, yakni intel TNI. Nah mereka tugas pokoknya mengatasi terorisme, sehingga otomatis intel TNI bisa mengatasi terorisme. Ada di dalam UU,” ujarnya.

Source:Terkini.id

BIN Nilai Pelaku Teror Mabes Polri Masih Amatir

BIN Nilai Pelaku Teror Mabes Polri Masih Amatir

Info Positif On Thursday, April 01, 2021

 

(Dok. bin.go.id).

INFONUSANTARA -- Badan Intelijen Negara (BIN) menilai aksi yang dilakukan perempuan berinisial ZA (25), terduga pelaku penyerangan Mabes Polri, tergolong masih amatir.

Juru Bicara BIN Wawan Purwanto mengatakan penilaian itu berdasarkan pola gerak-gerik ZA saat melakukan penyerangan melalui rekaman CCTV yang merekam sekitar kejadian.

"Dibaca dari tingkah laku tidak merunduk di suatu lokasi, tidak tiarap di gorong-gorong, atau berdiri di balik sebuah perlindungan yang cukup. Justru tadi menurut saya malah membiarkan dirinya ditembak," kata Wawan dalam program Mata Najwa yang ditayangkan di Trans7, Rabu (31/1) malam sebagaimana dilansir dari CNNIndonesia.com.

Wawan mengatakan pola serangan yang diduga dilakukan ZA ini tidak terlatih secara baik. ZA juga dinilai tidak memahami seluk beluk lokasi sasaran penyerangan yang ditujunya. Adapun dalam kasus ini, ia membenarkan bahwa memang aparat keamanan saat ini menjadi sasaran empuk para terduga teroris.

"Jadi ini bisa dibilang pelaku teror yang amatir?" tanya Najwa Shihab.

"Betul, jadi tidak terencana secara baik, dan sama sekali tidak ada korban siapa yang mau dituju. Sehingga maaf seperti orang bingung," jelas Wawan.

Menurut Wawan, gerakan-gerakan penyerangan secara berkelanjutan terjadi usai 20 orang terduga anggota kelompok teroris jaringan Jemaah Ansharut Daulah (JAD) ditangkap di Kota Makassar awal Januari tahun lalu.

"Nanti akan terus didalami petugas kesehariannya ZA maupun komunikasi secara intens kepada siapa, sehingga nanti benang merahnya akan tampak," ujarnya.

Belum Masuk Radar

Dalam acara yang sama, Wawan juga menyebut ZA belum terpantau dalam radar pencarian BIN atau kemunculannya secara tiba-tiba.

Untuk itu, ia menyebut saat ini BIN masih dalam tahap mendalami kemungkinan gerakan-gerakan aksi terorisme yang diikuti ZA. Wawan mengaku pihaknya dan sejumlah aparat keamanan saat ini masih fokus untuk menggali keterangan dari beberapa orang yang tercatat intens berkomunikasi dengan ZA.

Namun, ia juga menduga bisa saja aksi itu merupakan aksi teror dengan model bergerak sendiri atau lone wolf.

"Jadi ini bisa menjadi lone wolf. Nanti makanya akan tampak setelah kita telisik lebih jauh dari ponsel kemudian dari keluarganya," kata Wawan.

Sebelumnya, ZA diduga pelaku teror yang menerobos masuk ke komplek Mabes Polri pada sore ini. Dari rekaman CCTV sekitar yang merekam kejadian itu terlihat seorang berbaju hijab mendatangi area di Rupatama Mabes Polri. Ia pun terlihat menodongkan senjata, sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh tembakan petugas.

Hingga kini, Mabes Polri masih ditutup dan penjagaan diperketat sejak insiden terjadi sore ini. Saksi mata di sekitar Mabes Polri mengaku mendengar 7 kali suara tembakan.

(*)

Kubu Moeldoko Berencana Menggugat ke PTUN,Yasonna Laoly:Ya Silahkan Saja!

Kubu Moeldoko Berencana Menggugat ke PTUN,Yasonna Laoly:Ya Silahkan Saja!

Info Positif On Thursday, April 01, 2021

 

Demokrat kubu Moeldoko berencana menggugat ke PTUN. (ANTARA FOTO/Endi Ahmad)

INFONUSANTARA.NET -- Menkumham Yasonna Laoly mempersilakan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan Moeldoko menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 ke pengadilan.

Menurutnya, Kemenkumham tidak berhak memberikan penilaian terhadap AD/ART 2020 Partai Demokrat yang telah disahkan oleh pihaknya tahun lalu, sebagaimana diminta oleh sejumlah kader Partai Demokrat hasil KLB.

"Kami tidak berwenang menilainya, biarlah itu jadi ranah pengadilan. Jika pikhak KLB merasa AD/ART tidak sesuai UU Parpol, silakan digugat ke pengadilan sesuai ketentuan hukum berlaku," kata Yasonna dalam konferensi pers yang berlangsung secara daring, Rabu (31/3).

Yasonna menerangkan bahwa pihaknya menggunakan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 sebagai dasar untuk menolak mensahkan hasil KLB Demokrat.

Menurutnya, pihaknya tak berwenang menilai perdebatan mengenai AD/ART yang disampaikan oleh kubu Moeldoko. Menurutnya, perdebatan tersebut sudah masuk ke dalam ranah pengadilan.

"Kalau mereka mau teruskan perselisihan itu ke pengadilan untuk hasil KLB, ya silakan saja. Tapi kami saat ini gunakan peraturan undang-undang dan AD/ART yang terdaftar di kita," ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda mengatakan berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) usai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak kepengurusan yang diajukan pihaknya.

"Demikian juga ketika pihak kami yang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti sekarang, maka pastinya kami akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN," kata Huda dalam keterangan yang diterima, Rabu (31/3).

Huda mengaku pihaknya tidak terlalu mempersoalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menolak legalitas kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko.

Ia menilai keputusan diterima atau ditolak Kemenkumham tidak akan terlalu berpengaruh bagi kedua kubu yang bertikai.

"Jika pihak kami Partai Demokrat versi KLB di bawah kepemimpinan Pak Moeldoko menang, Partai Demokrat kubu AHY pun akan melakukan gugatannya ke PTUN," kata dia.

Pihaknya menegaskan Kementerian Hukum dan HAM bukan pengadilan yang dapat memutuskan menang atau kalah bagi sebuah kepengurusan parpol yang sah.

Menurutnya, PTUN masih terbuka untuk melayangkan gugatan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Ia berpesan kepada Demokrat kubu AHY tak elok untuk bertepuk dada sebelum ada keputusan dari PTUN.

"Bahwa medan pertarungan hukum terakhir dan paling menentukan itu ada di PTUN," klaimnya.

Selain itu, Huda sudah memprediksi bila Kemenkumham tidak akan menerima kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko. Ia juga memahami Kemenkumham sangat riskan dalam memutus perkara terkait dualisme Demokrat saat ini.

"Sebab haqul yaqin Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga sangat menyadari, bahwa ia bukanlah lembaga peradilan. Jika Kementerian Hukum dan HAM memenangkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Pak Moeldoko ia akan dicurigai sebagai intervensi Pemerintah atas terjungkalnya AHY dari Ketum Partai Demokrat," kata Huda.

Meski demikian, Huda menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih rinci mengenai materi gugatan yang akan dilayangkan di PTUN.

Pihaknya akan menggelar rapat kembali dengan para pengurus kubu Moledoko untuk membahas hal tersebut.

"Untuk sementara saya baru bisa memberi statement di atas karena kami belum melakukan rapat kembali untuk membahas ini," kata Huda saat dikonfirmasi kembali oleh CNNIndonesia.com mengenai materi yang akan digugat ke PTUN.

Source:CNNIndonesia.com

Penyerang Mabes Polri Mahasiswi Drop Out Semester Lima

Penyerang Mabes Polri Mahasiswi Drop Out Semester Lima

Info Positif On Thursday, April 01, 2021

 

Suasana Mabes Polri usai insiden penyerangan, Rabu (31/3). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

INFONUSANTARA.NET -- Perempuan berinisial ZA, pelaku penyerangan Mabes Polri pada Rabu (31/3) sore merupakan seorang mahasiswi yang diketahui berstatus drop out pada semester lima.

Identitas tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Kistyo Sigit Prabowo saat menggelar konferensi pers terkait kronologi penyerangan. ZA, sambung Kapolri, berusia 25 tahun dan beralamat di Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur.

"Dari hasil profiling terhadap dia (ZA), maka yang bersangkutan adalah tersangka atau pelaku lonewolf dengan ideologi ISIS, dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di media sosial," kata Listyo, Rabu (31/3) malam.

Listyo merinci, bahwa saat melakukan aksinya, pelaku membawa map kuning yang berisi sebuah amplop, serta memiliki akun Instagram yang baru dibuat atau diunggah 21 jam lalu tentang jihad.

Diberitakan sebelumnya seseorang menerobos masuk ke komplek Mabes Polri. Sempat menodongkan senjata, perempuan tersebut kemudian dilumpuhkan karena dinilai menyerang petugas dengan senjata api.

Usai kejadian, akses Mabes Polri ditutup dan penjagaan diperketat. Sementara itu jenazah pelaku penyerangan langsung dilarikan ke RS Polri, Kramat Jati untuk keperluan autopsi.

Source:CNN Indonesia

Denny Siregar:Shalat di Jalan,Haji di Monas,Nyembah Baliho,Mati di Gereja,Ada

Denny Siregar:Shalat di Jalan,Haji di Monas,Nyembah Baliho,Mati di Gereja,Ada

Info Positif On Thursday, April 01, 2021

Pegiat Media Sosial Denny Siregar.(ist)

INFONUSANTARA.NET -- Pegiat media sosial Denny Siregar mengatakan, semua manusia sama derajat di mata Tuhan. Hanya amal yang membedakan mereka.

“Semua manusia itu sama di “mata” Tuhan. Amal perbuatannya lah yang membedakan tingkatan mereka,” cuit Denny Siregar di Twitter-nya, Rabu (31/3).

Denny Siregar menulis itu, diduga untuk menyindir eks Pimpinan FPI, Rizieq Shihab yang dianggapnya suka membanggakan diri dan golongannya.

“Tapi ada juga orang yang menganggap kasta mereka lebih tinggi dari manusia lain. Darah mereka lebih biru dari manusia lain. Hanya karena menganggap dirinya cucu Nabi. Mungkin dia kurang ngopi,” katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut ciri-ciri mereka yaitu suka salat di jalan, dan selalu melakukan aksi di Monas.

“Shalat di jalan..Haji di Monas.. Nyembah baliho. Mati di gereja..Ada? Ada,”sindirnya. (fin)

Source: FAJAR.CO.ID