PILIHAN REDAKSI

Gugatan Leo Murphy Anggota DPRD Dari PDI Perjuangan Ditolak PN Solok

  INFONUSANTARA.NET -- Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Solok, putuskan menolak gugatan anggota DPRD Solok dari PDI Perjuangan, Leo Mur...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Fadli Bela Milenial: Ketiban Warisan Utang Menggunung dari Rezim Bingung
Thursday, October 29, 2020

On Thursday, October 29, 2020

 

Fadli Zon.(ist)

Pernyataan Megawati tentang peran milenial ditanggapi secara kritis oleh sejumlah kalangan.

INFONUSANTARA.NET -- Dalam acara peresmian kantor PDI Perjuangan secara daring, Rabu (28/10/2020), kemarin, Megawati Soekarnoputri membahas kaum milenial Indonesia dan kontribusi mereka pada zaman sekarang. 

Dilansir dari Suara.com. Dia meminta kepada Presiden Joko Widodo supaya jangan memanjakan generasi milenial. "Anak muda kita jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi membuat kita sudah viral tanpa harus bertatap langsung?" kata Megawati.

Menurut dia, generasi milenial hanya bisa berdemonstrasi, salah satunya demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung beberapa hari lalu. "Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja," kata Megawati.

Pernyataan Megawati tentang peran milenial ditanggapi secara kritis oleh sejumlah kalangan.

Menurut analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim, "generasi milenial mungkin tidak menyumbang untuk masa sekarang, tapi mereka pewaris masa depan."

Sedangkan politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan generasi milenial punya tugas sejarahnya sendiri.

"Yang jelas sekarang ini ketiban warisan utang yang menggunung dari sebuah rezim yang bingung," katanya.

Dalam pidato, kemarin, Megawati menyayangkan demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir terjadi perusakan berbagai fasilitas publik, seperti halte Transjakarta dan moda raya terpadu.

Dia kembali mempertanyakan apakah dalam berunjuk rasa atau berdemonstrasi diperbolehkan melakukan perusakan.

"Masa (generasi milenial) hanya demo saja. Nanti saya di-bully ini (tapi) saya enggak peduli, hanya demo saja ngerusak, apakah ada dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat," katanya.

Menurut dia, demonstrasi atau berunjuk rasa memang diizinkan dan diperbolehkan sejak era reformasi.

Namun, sekali lagi Megawati menegaskan tak ada aturan yang mengatur diperbolehkannya perusakan terhadap fasilitas umum. "Ada aturan dalam demo diizinkan karena ketika reformasi, kita masuk ke dalam alam demokrasi, ya. Tapi adakah, jawab, aturannya bahwa untuk merusak? Nggak ada. Kalau ada orang bilang ada Bu, mana dia, sini, sini kasih tahu sama saya," kata presiden kelima RI itu.


PBNU: Hizbut Tahrir Sama dengan Gagasan Komunis Internasional
Thursday, October 29, 2020

On Thursday, October 29, 2020

 

Katib Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.(istimewa)

Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut organisasi pengusung khilafah seperti Hizbut Tahir dan Ikhwanul Muslimin tak beda dengan gagasan komunis internasional. 

INFONUSANTARA.NET -- Katib Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyebut organisasi yang mencita-citakan khilafah, seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin, tak beda dengan gerakan komunis internasional yang menghendaki rezim tunggal di dunia.

Menurutnya, gerakan yang bercita-cita tentang khilafah itu tergolong gagasan baru yang sedang dipaksakan pada dunia Islam.

"Jadi mereka sama dengan gagasan komunis internasional yang memungkinkan satu rezim komunis untuk satu dunia," ujar pria yang akrab dipanggil Gus Yahya, di sela-sela Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2) seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Gus Yahya mengatakan ideologi dan gerakan yang membawa gagasan secara universal seperti khilafah maupun komunis hanya menghasilkan kemelut dan kekacauan di seluruh dunia.

"Maka harus ditolak dan kembali pada asal dari nilai agama yaitu rahmah, kemanusiaan, dan akhlaqul karimah," katanya, yang juga merupakan anggota Wantimpres itu.

Menurut Gus Yahya, NU sendiri sudah memiliki sikap lewat Khittah NU 1984. Bahwa, NU memutuskan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, wathoniyah, insaniyah, serta menerima NKRI berdasarkan UUD 1945.

"Kami hanya melengkapi argumen agama," lanjutnya.

Gus Yahya mengaku bahwa tidak ada perintah syariat ataupun dalil sebagai landasan legitimasi keberadaan sebuah negara. Menurutnya, itu berarti boleh membangun negara atas legitimasi apapun, termasuk konsep negara-bangsa.

Namun, Gus Yahya juga menyebut tak ada kewajiban umat Islam untuk menerapkan sistem khilafah yang mencakup seluruh dunia dalam satu kekuasaan sistem politik.

Ia pun meminta umat Islam di seluruh dunia menerima keberadaan negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat serta tak mengintervensi urusan negara lain.

"Kita sekarang umat Islam di seluruh dunia harus terima keberadaan negara-bangsa yang ada sebagai [negara] merdeka, berdaulat masing-masing dan tidak boleh mengintervensi urusan negara lain," katanya.

Diketahui, pembahasan konsep negara masuk di Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU. Ketua PBNU Said Aqil Siroj juga ikut dalam pembahasan konsep negara, kewarganegaraan, dan hukum negara di Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah.


Ferdinand Tantang Arie Untung Bakar Tas Brand Prancis, Jangan Cuma Ditaruh
Thursday, October 29, 2020

On Thursday, October 29, 2020

Unggahan Arie Untung [Instagram]
Dia mengatakan jika Macron tak mencabut pernyataan, akan tetap membiarkan tas-tas tersebut berada di lantai dan tak akan memakainya lagi.

INFONUSANTARA.NET -- Tak hanya kalangan agamawan dan politikus yang kecewa dengan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron karena dinilai telah menyinggung umat Islam, artis pun ikut-ikutan bersuara.

Di antaranya, presenter Arie Untung. Dia ikut memprotes pernyataan Macron menyusul kasus pembunuhan guru bahasa Prancis, Samuel Paty, oleh pemuda asal Chechnya karena memperlihatkan konten karikatur Nabi Muhammad dalam pengajaran kebebasan berekspresi.

"Karena negaranya menghina Nabiku di bulan kelahirannya, barang-barang recehan brand-brand Prancis ini nggak layak ada di lemari yang pemiliknya sangat mencintai nabinya. Brand-brand ini kastanya langsung jadi "paling rendah," kata Arie Untung melalui Instagram. Dia mengunggah foto beberapa tas buatan Prancis milik istri, Fenita, yang ditaruh di lantai.

Dia mengatakan jika Macron tak mencabut pernyataan, akan tetap membiarkan tas-tas tersebut berada di lantai dan tak akan memakainya lagi.

"Biar dia tahu impact ekonomi yang dihasilkan atas penghinaan ini. Di muslim market brand Prancis sekarang valuenya langsung "murah," katanya seperti dilansir dari Suara.com

Tetapi bagi politikus Ferdinand Hutahaean, aksi Arie Untung masih kurang seru.

Ferdinand menantang presenter tersebut berani membakar barang-barang yang dikatakan Arie Untung brand Prancis tersebut dan membuang ke tempat sampah.

"Bakar dong, buang ke tempat sampah, jangan cuma taruh dan pamer di lantai, habis itu disimpan lagi dan pakai lagi," kata Ferdinand.

Panggil dubes

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri yang telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Macron yang dinilai telah menyudutkan agama Islam.

"Saya mengapresiasi positif kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang telah memanggil Duta Besar Prancis pada Selasa (27/10) dan menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis," kata Sukamta.

Dia juga berharap pemerintah Indonesia proaktif untuk berkomunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam mendorong ada pernyataan bersama oleh organisasi tersebut untuk mengecam pernyataan Macron.

Sukamta meminta pemerintah melalui KBRI di negara-negara Eropa juga perlu meningkatkan pengawasan dan penjagaan kepada masyarakat Indonesia yang ada di sana.

"Karena sangat mungkin ucapan Macron itu akan meningkatkan kekerasan kelompok ultra kanan kepada kaum muslimin dan imigran," ujarnya.

Dia mengecam keras pernyataan Macron pada Jumat (23/10/2020) yang dinilai menyudutkan agama Islam dan membiarkan penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad SAW oleh majalah Charlie Hebdo.

Menurut dia ucapan tersebut menunjukkan pikiran Macron kerdil dan dapat membahayakan upaya membangun dunia yang harmonis.

"Simbol agama adalah sakral bagi pemeluknya. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW adalah sosok paling penting. Ucapan Macron jelas melukai hati ummat Islam di seluruh dunia, kita sangat marah atas penghinaan ini," katanya.

Dia menilai pernyataan Macron telah memantik Islamofobia, juga mendorong kebencian terhadap pemeluk agama sehingga ucapannya telah menodai prinsip-prinsip kebebasan dan nilai-nilai universal.


Katib Aam PBNU Yahya Staquf Sebut RI Hingga Saudi Bubar Jika Khilafah Diteruskan
Thursday, October 29, 2020

On Thursday, October 29, 2020

 

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (istimewa)

Katib Aam PBNU Yahya Staquf memperingatkan bahaya cita-cita khilafah. 

INFONUSANTARA.NET -- Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan khilafah akan membuat negara-negara, termasuk negara Islam, bubar.

"Kalau kita teruskan pandangan yang menganggap khilafah sebagai cita-cita, ini semua harus dibubarkan. Bukan hanya NKRI, tapi Malaysia, Brunai, Saudi bubar dijadikan satu khilafah. Ini akan menimbulkan bencana kiamat bagi seluruh dunia," ujar Yahya dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan Gerakan Pemuda Ansor-BPIP, Rabu (28/10) seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Diketahui, salah satu konsepsi khilafah yang populer ialah menyatukan semua negara dalam satu kekuasaan kekhalifahan Islam.

Meski demikian, Yahya mengakui ada sejarah panjang pertentangan antara negara dan kelompok tertentu kaum muslim, di dunia maupun Indonesia. 

"Karena kenyataanya masalah itu memang ada," ujar dia.

Misalnya, pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang disebutnya sama dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Selain itu, ada kasus terorisme bom Borobudur (1985) dan pembajakan pesawat Garuda (1981) yang dilakukan oleh ekstrimis Islam.

"Bahkan, konstituante sebagai hasil Pemilu 1955 sudah berdebat sengit sekali untuk memperdebatkan pilihan antara ideologi Islam atau Pancasila sebagai dasar negara," imbuh Yahya.

Pihak Nahdlatul Ulama pun, kata dia, sudah berpikir untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini sesuai perkembangan zaman.

"Supaya kita tidak hanya mengambil dan menerapkan yurisprudensi yang dihasilkan pada abad pertengahan atau abad abad yang lampau, tapi harus sesuai konteks realitas saat ini," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Indonesia beruntung memiliki ormas Islam moderat yang kuat, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Kami sangat beruntung memiliki organisasi Islam moderat yang kuat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiah, yang terus mengemukakan pandangannya bahwa Pancasila akan selalu sejalan dengan Islam dan negara," ujar dia.

Mahfud pun sepakat dengan pandangan Presiden keempat RI sekaligus mantan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tentang Pancasila yang bisa melindungi kaum muslim maupun non-muslim.

"[Pancasila] sesuai dengan demokrasi, cerminan jenis pemerintahan non-otoriter, keadilan dan persamaan yang mencerminkan pemerataan kekayaan dan persamaan di depan hukum," ujarnya.

"Lebih lanjut Wahid menyatakan bahwa Pancasila dan Islam di Indonesia ibarat dua sisi mata uang yang saling menguatkan, bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim," lanjut Mahfud.


Luar Biasa! Pemuda Rusia Turut Semarakkan Sumpah Pemuda di KBRI Moskow
Thursday, October 29, 2020

On Thursday, October 29, 2020

Ilustrasi warga negara Rusia (KBRI Moskow)

INFONUSANTARA.NET -- Pemuda di Rusia turut memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengikuti lomba menulis dan berpidato menggunakan Bahasa Indonesia. Acara dihelat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Rusia di Moskow.

Lomba pidato dilakukan secara virtual. Diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Rusia, yaitu Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Institute of Asian and African Studies of the Lomonosov Moscow State University (ISAA-MGU).

Kemudian, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, St. Petersburg State University, dan Kazan Federal University. Di sejumlah perguruan tinggi tersebut diajarkan Bahasa Indonesia.

Salah satu peserta lomba pidato, Anastasia Sycheva menyampaikan tentang peran penting hubungan Indonesia dengan Rusia sejauh ini. Terutama mengenai peningkatan kerja sama bidang budaya dan pendidikan.

Anastasia sendiri merupakan mahasiswi semester 4 yang mendalami Bahasa Indonesia di kampusnya.

"Kerja sama di bidang budaya dan pendidikan dapat menarik perhatian dan motivasi lebih banyak orang Indonesia dan Rusia dari berbagai lapisan masyarakat kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral lainnya," kata Anastasia mengutip Antara, Rabu (28/10).

Ada pula kelompok pemuda Rusia lainnya yang memberikan pesan dan kesan terkait Hari Sumpah Pemuda. Mereka memakai batik dengan motif khas Indonesia.

Di sela-sela latihan gamelan di KBRI Moskow, mereka menyampaikan Selamat Hari Sumpah Pemuda kepada Indonesia.

Anggota Gamelan Dadali di KBRI Moskow, Alesandra mengaku senang mempelajari Bahasa Indonesia karena dapat memahami budaya setempat.

Aleksandra adalah mahasiswi semeter empat di Institute of Oriental Studies.

Wakil Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarus, Azis Nurwahyudi mengatakan bahwa peran pemuda sangat penting dalam hubungan Indonesia dan Rusia.

Dia menyampaikan perhatian generasi muda Rusia terhadap Indonesia begitu besar. Tidak sedikit pemuda Rusia yang ingin mengetahui banyak tentang Indonesia.

"Salah satu contohnya adalah keikutsertaan para pemuda Rusia pada lomba pidato dan menulis Bahasa Indonesia. Selain itu, para pemuda Rusia juga datang ke KBRI Moskow untuk belajar Bahasa Indonesia, gamelan, dan tarian Indonesia," kata Azis Nurwahyudi.

Sumber:CNN Indonesia

Demo Menolak UU Ciptaker Terbangkan Spanduk Pakai Balon, Isinya: Jokowi-Amin Gagal
Wednesday, October 28, 2020

On Wednesday, October 28, 2020

 

HIMA Persis menggelar demonstrasi menolak UU Ciptaker di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). Foto: Aristo Setiawan/JPNN.com

INFONUSANTARA.NETPuluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA Persis), menggelar demonstrasi menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (28/10).

Dalam aksinya, mahasiswa membawa balon udara yang di bawahnya tergantungkan sebuah spanduk.

Dalam spanduk tersebut, HIMA Persis menilai pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin gagal selama memimpin Indonesia.

“Jokowi-Amin gagal,” tulis spanduk yang dikaitkan di balon udara yang dibawa HIMA Persis saat aksi.

HIMA Persis juga turut membawa spanduk yang berisikan tujuh tuntunan kepada pemerintah Jokowi-Maruf.

Dalam sebuah poin, organisasi tersebut meminta Jokowi mengaluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang bisa membatalkan UU Ciptaker.

“Keluarkan Perppu, cabut Omnibus Law (UU Ciptaker),” tulis tuntutan aksi HIMA Persis.

Dalam poin tuntutan berikutnya, HIMA Persis meminta Presiden Jokowi bisa menegakkan hukum dan tuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

Poin berikutnya, HIMA Persis meminta Presiden Jokowi bisa menyetop oligarki politik, menghentikan kapitalisasi sumber daya alam di Indonesia, dan menyelesaikan tindakan represif aparat.

Selain itu, HIMA Persis juga menuntut Presiden Jokowi menghapuskan kapitalisasi pendidikan dan mendesak pemerintah fokus menangani Covid-19.

“Kondisi buruh yang tertindas dan ekonomi yang sulit ialah buntut kerja pimpinan yang zalim dan gagal memimpin bangsa,” tegas seorang orator HIMA Persis di lokasi aksi. (jpnn/fajar)

Sumber: Fajar.co.id


 Ini Daftar Menteri Layak Copot, Menkes, Mendikbud hingga Menteri BUMN Ada dalam Daftar
Wednesday, October 28, 2020

On Wednesday, October 28, 2020

 

Para menteri di Kabinet Jokowi-- jpnn

INFONUSANTARA.NETWacana reshuffle atau perombakan dan bongkar pasang kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat.

Hal itu seiring dengan berbagai penilain merah yang diberikan publik atas kinerja pada pembantu Jokowi di pemerintahan.

Terlebih, sejumlah menteri dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia ini dinilai gelagapan.

Bahkan, ada juga pihak yang menilai bahwa selama ini Jokowi terkesan bekerja sendirian saja.

Penilaian yang muncul di permukaan itu pun diamini pengamat politik Ujang Komarudin.

Menurutnya, sejumlah menteri memang layak untuk direshuffle oleh Presiden.

Para menteri yang layak dicopot itu, kata Ujang, adalah mereka yang kurang mumpuni di tengah pendemi Covid-19.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu dikutip PojokSatu.id dari JPNN.com, Rabu (28/10/2020).

“Jika ada reshuffle, bisa saja yang kena reshuffle Menkes, Menkumham, Menkop dan UKM,” ungkap Ujang.

Namun, menteri yang menurutnya layak direshuffle itu bukan saja empat menteri itu saja.

Menteri lain yang kemungkinan layak untuk direshuffle adalah menteri sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Ujang bahkan juga menyebut bahwa Menteri BUMN dan menteri-menteri di bidang ekonomi juga mungkin saja layak direshuffle.

“Kenapa direshuffle? Saya kira karena ada yang kebijakannya kontroversial, main masing-masing dan kinerjanya tak apik,” terangnya.

Selain kinerja yang dinilai melempem, alasan lain adalah hasil survei yang dibeberkan oleh lembaganya.

“Survei IPR itu kinerjanya (para menteri) di bawah 50 persen (berdasarkan tingkat kepuasan publik). Jadi, seharusnya reshuffle itu ada,” pungkas Ujang. 

Sumber: Fajar.co.id



Pemimpin Muslim Ramai-ramai Kecam Macron, Erdogan: Jangan Pernah Menghargai Label Prancis
Wednesday, October 28, 2020

On Wednesday, October 28, 2020

Erdogan & Macron. (int)

INFONUSANTARA.NET -- Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini telah memicu kemarahan dan kecaman dari negara-negara Muslim dunia atas komentarnya yang membela sekularisme Prancis dan kritik terhadap Islam radikal, menyusul pemenggalan seorang guru di Prancis.

Bukan hanya kecaman yang didapat. Aksi boikot produk-produk Prancis pun sangat masif dilakukan di sejumlah negara Arab. Barang-barang buatan Prancis sudah banyak yang ditarik dari supermarket setempat. Hal itu merupakan buntut dari kemarahan publik Muslim dunia terhadap Presiden Macron.

Kecaman yang cukup tajam terhadap Macron datang dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Setelah mengatakan, bahwa Macron perlu diperiksa kejiwaannya terkait komentar tersebut, ia mengajak untuk memboikot produk-produk Prancis.

“Jangan pernah menghargai barang-barang berlabel Prancis, jangan membelinya,” kata Erdogan mengutip AFP, Selasa (27/10).

Ajakan memboikot produk-produk Prancis juga menggema di Qatar, Kuwait serta beberapa negara Timur Tengah lainnya. Barang-barang buatan Prancis sudah banyak yang ditarik dari supermarket setempat.

Bahkan, warga Suriah sudah membakar foto Macron. Di Tripoli, Libya, warga membakar bendera Prancis sebagai sikap kecaman atas pernyataan Macron.

“Sebagai Muslim, adalah kewajiban kami untuk menghormati semua nabi, jadi kami mengharapkan hal yang sama dari semua agama lain,” kata ibu rumah tangga Fatima Mahmud (56) di Tripoli.

Di Deir al-Balah di Jalur Gaza, orang-orang Palestina juga membakar potret Macron, menyebut pernyataannya sebagai “serangan dan penghinaan terhadap Islam.”

“Kami mengutuk komentar Presiden Prancis dan siapa pun yang menyinggung Nabi Muhammad, baik melalui kata-kata, tindakan, gerak tubuh atau gambar,” kata Maher al-Huli, seorang pemimpin Hamas yang menguasai Gaza.

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menuduh Macron, “menyerang Islam” karena pernyataannya dianggap menyudutkan dan mengkritik masyarakat Islam dengan cara menutup masjid dan mengawasi sejumlah organisasi masyarakat Muslim, usai kejadian pembunuhan seorang guru.

Khan juga menuduh Macron membela penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad S.A.W., oleh majalah Charlie Hebdo.

Dalam serangkaian cuitan di Twitter pada Minggu (25/10) kemarin, Khan mengatakan bahwa pernyataan Macron yang menyebut “Islam adalah agama yang sedang dalam krisis di seluruh dunia” menimbulkan perpecahan.

“Ini adalah saat di mana Presiden Macron bisa memberikan sentuhan penyembuhan dan menyangkal ruang bagi para ekstremis daripada menciptakan polarisasi dan marginalisasi lebih lanjut yang pasti mengarah pada radikalisasi,” cuit Khan seperti dikutip dari AFP.

“Sangat disayangkan bahwa dia memilih untuk mendorong Islamofobia dengan menyerang Islam daripada teroris yang melakukan kekerasan, baik itu Muslim, Supremasi Kulit Putih, atau ideologi Nazi,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri Maroko dalam sebuah pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi MAP, juga “dengan keras” mengutuk terus terbitnya karikatur Nabi Muhammad.

Adapun Menteri Urusan Islam Yordania Mohammed al-Khalayleh mengatakan bahwa “menghina” Nabi bukanlah “masalah kebebasan pribadi, tetapi kejahatan yang mendorong kekerasan.”

Liga Muslim Dunia (MWL) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) turut mengecam sikap Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan pemerintahannya yang dinilai menyudutkan umat Muslim dan membiarkan penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad S.A.W., oleh majalah satire Charlie Hebdo.

“Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terus mengikuti penerbitan karikatur satire yang menggambarkan Nabi Muhammad S.A.W., dan kami tercengang melihat wacana yang tak terduga dari politisi Prancis tertentu, yang dianggap berbahaya bagi hubungan Muslim-Prancis, menghasut kebencian, dan hanya melayani kepentingan politik kelompok partisan,” demikian pernyataan OKI.

“Sekretariat Jenderal mengatakan akan tetap mengecam praktik penistaan dan penghinaan terhadap nabi-nabi Islam, Kristen dan Yahudi,” lanjut pernyataan OKI.

Kerajaan Arab Saudi juga mengecam penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad S.A.W., oleh majalah satir Prancis, Charlie Hebdo.

Menurut kantor berita Arab Saudi, SPA, yang dikutip Arab News, Selasa (27/10), pihak kerajaan juga mengutuk tindakan teroris dalam bentuk apa pun, terlepas dari pelakunya.

Selain itu Kerajaan Arab Saudi meminta supaya penerapan kebebasan intelektual dan budaya untuk mempromosikan rasa hormat, toleransi, serta perdamaian.

Pemerintah Indonesia turut pula mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang dinilai menyudutkan agama Islam dan membiarkan penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad S.A.W., oleh majalah satire Charlie Hebdo.

Rencananya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan memanggil Duta Besar Prancis di Jakarta, Olivier Chambard, untuk menyampaikan kecaman itu.

Kecaman terbaru ini menambah daftar panjang beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam lain yang telah lebih dulu mengecam pernyataan Macron.

Dapat disampaikan, bahwa ketika berbicara setelah guru Samuel Paty dipenggal usai menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya dalam pelajaran tentang kebebasan berbicara awal bulan ini, Macron bersumpah bahwa Prancis “tidak akan menyerah” soal kartun Nabi dan mengatakan Paty “dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan kita”.

Macron juga menyatakan, tetap mempertahankan prinsip sekuler yang diterapkan Prancis. Pemerintahannya akan tetap melanjutkan dan menghormati segala perbedaan di dalam perdamaian.

Dia menyatakan tidak akan membiarkan ujaran kebencian dan tetap mempertahankan budaya debat untuk mempertahankan pendapat.

“Sejarah kami memperlihatkan perjuangan terhadap tirani dan fanatisme. Kami akan melanjutkannya. Kami akan tetap melanjutkan, akan tetap membela harga diri manusia dan nilai-nilai universal,” ujar Macron. 

Sumber: Fajar.co.id

Prof Ahmad Zahro ke Pengurus NU: Jangan Baper, Kemudian Melapor Polisi
Wednesday, October 28, 2020

On Wednesday, October 28, 2020

 

Prof Ahmad Zahro, Mutasyar Komite Khittah NU 1926 mengaku terkejut menonton Film My Flag. Foto: tangkapan layar YouTube

INFONUSANTARA.NET Mustasyar Komite Khittah Nahdlatul Ulama 1926 Prof Ahmad Zahro menyesalkan pembuatan film My Flag: Merah Putih versus Radikalisme.

Film pendek yang diputar di NU Channel ini untuk memperingati Hari Santri. Namun, menurut Ahmad Zahro, langkah tersebut kurang tepat.

Peringatan Hari Santri bisa dilakukan dengan cara lain tanpa menimbulkan kontroversi.

“Sebenarnya kalau ingin memperingati Hari Santri yang benar itu, lomba membaca kitab, lomba pidato atau ceramah, lomba menghafal ayat Al-Qur’an. Itu ciri khas pesantren yang mulai agak tergusur. Membaca kitab itu kan ruhnya pesantren,” kata Prof Zahro dalam kanal Hersubeno Arief di YouTube.

Dia melanjutkan, ceramah atau pidato itu kehebatan kiai.

Semua kiai tidak mungkin tak bisa ceramah. Kalau tidak bisa ceramah berarti bukan kiai benaran. “Mestinya itu, bukan dengan membuat film My Flag,” cetusnya.

Meski begitu, dia memahami itu hak para pembuat film tetapi harusnya menyadari bahwa niat baik kadang-kadang juga bisa berefek buruk, termasuk kontroversi film My Flag.

Banyak respons negatif yang mengkritisi film tersebut di media sosial dan cukup menimbulkan keriuhan.

Kalau sudah riuh, lanjutnya, nama besar NU tercoreng. Seolah-olah NU itu tidak menghargai perempuan bercadar, padahal kan tidak begitu.

“Saya sependapat dengan pernyataan salah satu tokoh bahwa NU itu enggak salah apa-apa, yang salah itu yang mengurus NU. Jadi NU jangan disalah-salahkan dan jangan dihina,” ucapnya.

Dia mengingatkan orang-orang yang menjadi pengurus NU itu harus kuat mental, sabar, dan bijaksana. Pengurus NU juga harus dewasa, harus matang, lapang dada dan dingin kepalanya. “Jangan baper, jangan sensi, jangan mudah merasa tersinggung kemudian melapor polisi,” katanya.

“Pengurus NU jangan seperti itu. Orang kalau jadi pemimpin itu tidak boleh baper harus bisa menerima kritik sepahit apa pun, setidak enak apa pun karena itu adalah tanggung jawab dan efek seseorang ditunjuk sebagai pemimpin,” tandasnya. 

Sumber: Fajar.co.id (jpnn/fajar)


Empat Kelompok Ini Ingin Kudeta Jokowi, Barikade 98: Salah Satunya Cendana
Wednesday, October 28, 2020

On Wednesday, October 28, 2020

 

Aktivis 98 deklarasikan Barikade 98 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2020). Foto: Mufit/PojokSatu.id

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Umum Barikade 98 Benny Ramadhani menyatakan, diduga ada sejumlah kelompok yang berkeinginan melakukan kudeta Presiden Jokowi.

Menurut Benny, setidaknya ada empat kelompok yang ingin mengkudeta Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Demikian disampaikan Benny Kurniawan usai deklarasi Barikade 98 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2020).

“Karena kami melihat ada ancaman sangat serius,” ujarnya.

Upaya kudeta ini, disebut Benny menjadi sinyal siaga satu bagi bangsa Indonesia.

“Karena agenda reformasi demokratisasi itu akan dibajak dan disabotase akan dikudeta oleh empat kekuatan politik yang bersatu,” katanya.

Empat kelompok dimaksud Benny itu adalah keluarga besar Cendana.

Kedua, pengusaha hitam yang tersingkir dalam penguasaan ekonomi sejak Jokowi sebagai Presiden.

Ketiga, adalah kelompok oligarki dan keempat adalah ormas terlarang di Indonesia Hizbut Tahrir (HTI).

“Pertama, Cendana kedua Oligarki, ketiga para pengusaha hitam yang tersingkir dari panggung penguasaan ekonomi sejak Jokowi jadi Presiden, terakhir HTI dan jaringannya,” tuturnya.

Benny menegasakan siapa pun yang mengganggu Pemerintah Jokowi, maka akan berhadapan dengan Barikade 98.

“Siapapun mereka. Baik Cendana, oligarki Orba, pengusaha hitam, HTI dan jaringannya,” ungkapnya.

“Jika tetap memaksakan diri sabotase dan kudeta, maka kami adalah lawan mereka,” tegasnya.

Benny menambahkan, Barikade 98 tak hanya mengawal Pemerintahan Jokowi. Namun, juga semua menteri-menterinya yang tidak becus bekerja.

“Kami juga tidak hanya tegak lurus memberikan (pengawalan) kepada Pemerintahan dengan agenda reformasi. Akan tetap mengawal semua menterinya tak becus bekerja,” tukas dia.

Benny menuturkan, lahirnya Barikade 98 ini bertujuan untuk mengawal Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang sedang menjalankan agenda reformasi.

“Kita akan mengawal agenda-agenda reformasi yang sedang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Menurutnya, mengawal agenda reformasi merupakan tanggung jawab moral bagi mantan aktivis 98.

Benny berharap Semangat reformasi yang dikobarkan oleh kawan-kawannya 22 tahun lalu tak boleh luntur sedikit pun.

Sebab, lanjut Benny, Jokowi merupakan anak kandung reformasi yang harus dijaga oleh kawan-kawan aktivis 98 yang tergabung dalam Barikade 98.

“Hari ini kita akan menegaskan kembali dukungan kita ada perjuangan agenda demokrasi yang kita perjuangkan 22 tahun lalu,” lanjutnya.

Ia juga menyakini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu adalah pemerintah yang lurus dan jujur untuk mengapdi kedapa bangsa dan seluruh rakyat ibu pritiwi.

“Dukungan pada perjuangan tersebut tak akan pernah luntur dan tentu dukungan itu sekaligus buat pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Karenanya bagi kami mereka adalah anak kandung reformasi,” tuturnya.

Sumber :Fajar.co.id (muf/pojoksatu)


Apa Sumbangsihnya!Mega Minta Jokowi Tak Manjakan Milenial
Wednesday, October 28, 2020

On Wednesday, October 28, 2020

 

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyindir sumbangsih milenial. 

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo untuk tak memanjakan generasi milenial sambil mempertanyakan sumbangsih mereka bagi bangsa.

"Saya bilang ke presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial, saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa bertatap langsung, apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini?" kata dia, dalam acara peresmian kantor DPP PDIP secara virtual, Rabu (28/10) dilansir dari CNN Indonesia.

Megawati pun menyinggung aksi demo yang justru berujung pada perusakan sejumlah fasilitas umum.

Diketahui, dalam aksi demo tolak Undang-Undang Omnibus Law beberapa waktu terakhir ini berujung dengan kericuhan dan perusakan. Di wilayah Jakarta misalnya, sejumlah halte bus TransJakarta dan pos polisi bahkan dibakar oleh massa.

Menurut Megawati, aksi demo memang diizinkan oleh undang-undang. Apalagi, lanjutnya, sejak reformasi, Indonesia telah masuk ke dalam iklim demokrasi.

Namun, Megawati menegaskan bahwa aksi demo yang berujung perusakan itu tidak diatur dalam aturan hukum.

"Tapi adakah, jawab, aturannya bahwa [demonstrasi itu] untuk merusak? Enggak ada. Kalau ada orang bilang 'ada bu', mana dia? Sini, kasih tau sama saya," ucap Megawati.

Dalam sambutannya, Megawati kembali menyinggung bahwa jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat, sebaiknya disampaikan ke DPR. Bukan justru melakukan aksi demo.

"Yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo? Kalau enggak cocok pergi ke DPR, di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat, itu untuk terbuka bagi aspirasi kalian," ujarnya.

Sebelumnya, rangkaian demo menolak Omnibus Law digelar oleh massa buruh dan mahasiswa di berbagai daerah. Mereka diketahui sudah melakukan audiensi dengan DPR dalam proses penyusunan perundangan itu.

Namun, hasilnya tetap tak sesuai harapan. Bahwa, Omnibus Law mengebiri hak-hak buruh dan memberi karpet merah bagi pemilik modal.


Demo Bareng Ibu-ibu, Sri Bintang: UUD 45 Sudah Dikoyak-koyak Rezim Penguasa
Wednesday, October 28, 2020

On Wednesday, October 28, 2020

Aktivis kawakan Sri Bintang Pamungkas saat berorasi di gedung MPR/DPR RI, Jakarta. (Suara.com/Welly H)


UU 45 sudah dikoyak-koyak oleh bangsa kita sendiri orang-orang MPR dan rezim penguasa," kata Sri Bintang dalam orasinya.

INFONUSANTARA.NET - Puluhan emak-emak dari tergabung dalam Aliansi Gerakan Kembali Ke Undang-Undang 1945 Asli menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2020).

Salah satu yang menjadi sorotan awak media kemunculan aktivis kawasan Sri Bintang Pamungkas di tengah massa aksi yang didominasi kaum hawa.

Dalam demo tersebut, pria yang akrab disapa SBP itu menyampaikan orasi politiknya. Sri Bintang menganggap UU 45 yang kini sudah banyak mengalami perubahan dan hanya menguntungkan rezim penguasa.

"UU 45 sudah dikoyak-koyak oleh bangsa kita sendiri orang-orang MPR dan rezim penguasa," kata Sri Bintang dalam orasinya.

Menurut Sri Bintang, perubahan UU 45 tak jauh dari keterlibatan pihak asing. Di mana, sampai sudah empat kali UU 45 diamandemenkan tanpa dilandasi dasar dasar yang jelas.

"Perubahan Undang-Undang dasar itu lewat amandemen empat kali sejak 1999 sampai 2002 dimotori oleh aseng dan asing," ungkap Sri Bintang di Depan Gedung DPR, Rabu (28/10/2020).

Diakhir orasinya, Sri Bintang memiliki harapan suatu saat nanti bahwa UU 45 asli akan kembali.

"Saya berpikir, ini hanya masalah waktu saja yang akan menentukan pada saatnya nanti kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Sehingga dengan demikian cita-cita kemerdekaan kami masyarakat yang adil dan makmur tentram Sentosa akan tercapai," tutup Sri Bintang.

Aksi ini pun mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Aksi yang disampaikan Aliansi Gerakan kembali ke UU 45 pun berjalan cukup damai dan tertib.

Sumber: Suara.com