PILIHAN REDAKSI

Tekan Inflasi, PJ Bupati Mentawai Bersama Forkopimda Galakkan Penanaman Cabe

INFO|MENTAWAI - Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian galakkan gerakan penanaman cabe sere...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Ikuti Bimtek, Dinsos Sumbar Tegaskan Pendamping PKH Kota Padang Jangan Terlibat Politik Praktis
Tuesday, July 21, 2020

On Tuesday, July 21, 2020


Bimtek Pendamping PKH Kota Padang
Infonusantara.net
PADANG -Sebanyak 87 orang tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kota Padang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek)  bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Padang, Jalan Delima No.5, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Selasa (21/07/2020) Siang.

Bimtek tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan masukan serta motivasi kepada petugas pendamping yang akan melaksanakan pertemuan FDF dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada masing - masing kecamatan se-Kota Padang. Selanjutnya melaksanakan verifikasi serta mendektisi pemasangan stiker pada masing-masing rumah PKH di Kota Padang.

Dalam bimtek itu mereka  juga di warning (diperingatkan), untuk bekerja secara profesional dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Jadi saya ingatkan, jangan anda coba-coba salahgunakan amanah yang diberikan untuk kepentingan tertentu. Termasuk kepentingan politik praktis. Kalau terbukti, tanggung resikonya sendiri," tegas Kadis Sosial Provinsi Sumbar, Jumaidi, SPd, MPd, saat membuka kegiatan Bimtek Pendamping PKH Kota Padang di Aula Dinsos Kota Padang, Selasa (21/7/2020).

Menurutnya, kegiatan pendamping PKH adalah kegiatan sosial dalam rangka membantu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh sebab itu, seorang pekerja sosial harus jeli dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan bertanggungjawab terhadap apa yang dilaporkannya," ujar Jumaidi.

Untuk urusan teknis, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Kabid Linjamsos (Perlindungan Jaminan Sosial) Dinsos Sumbar, Irwan Basir, SH, MM, Dt. Rajo Alam.

"Salah satu tujuan kita memasang stiker penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari program PKH itu supaya jelas siapa yang layak dan yang tidak layak. Artinya apa, supaya yang tidak layak merasa malu menerima bantuan sosial tersebut," ucap Irwan Basir dalam arahannya kepada peserta bimtek.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan bimtek pendamping PKH ini, lanjut Irwan Basir, supaya timbul motivasi dari pendamping untuk bekerja lebih baik sesuai tupoksi yang telah ditetapkan.

"Oleh sebab itu, seorang pendamping harus tahu objek fokus tugasnya dan menjauhkan private recht (kepentingan pribadi) demi tercapainya tujuan utama dari program pemerintah ini," tegas Irwan Basir mengingatkan.



Di antara yang menjadi objek fokus pendamping PKH dalam mengumpulkan data-data di lapangan tersebut adalah berapa jumlah ibu-ibu hamil, anak-anak balita, kelompok disabilitas serta jumlah anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin yang menjadi target penerima bantuan sosial itu.

"Kalau boleh jujur, masih banyak keluarga miskin yang layak mendapatkan bantuan PKH ini tapi belum terakomodir. Inilah tugas kita bersama supaya ke depan kita lebih selektif lagi dalam melakukan pendataan supaya benar-benar valid," ucap Irwan Basir berharap.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kadis Sosial Kota Padang diwakili Kabid Linjamsos, Rustim dan segenap pegawai di lingkungan Dinsos tersebut. (Noa/DP).

INFO NUSANTARA PERSADA

Pembelajaran Daring Belum Efektif, Begini Kata DR.Fitri Arsih
Tuesday, July 21, 2020

On Tuesday, July 21, 2020

Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Padang DR. Fitri Arsih
Infonusantara.net 
PADANG - Pada saat pademi Covid-19 membuat para wali murid yang berada di zona kuning, merah Covid-19 gelisah. Pasalnya,  banyak dari wali murid yang tidak mampu dalam menjelaskan dan menerjemahkan bahan ajar kepada anak dirumah dari pembelajaran dengan metode daring.

Salah seorang wali murid Susi (43) yang ditemui media ini menyampaikan bahwa ia tidak mampu membantu anaknya dalam menerangkan mata pelajaran bagi anaknya yang pada saat ini berada di kelas V di sebuah Sekolah Dasar negeri di Kota Padang. Hal ini disebabkan kemampuan memberikan bahan ajar sangat terbatas, apalagi kesulitan membagi waktu bekerja dengan memberikan pelajaran di rumah, Selasa (21/7)

"Saya sangat berharap sekolah kembali di buka, pasalnya anak akan lebih patuh jika belajar didampingi gurunya, dari pada orang tua," jelas karyawan swasta ini.

Ditemui terpisah, Ade (28) salah seorang wali murid juga meminta sekolah kembali di buka. Hal ini disebabkan ia tidak bisa mengajarkan membaca kepada anaknya yang pada saat ini kelas I SD.

"Saya berharap berharap sekolah di buka, dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Jika perlu lakukan swab berkala kepada guru-guru di sekolah. Jujur, kami kewalahan dalam penerapan pendidikan daring ini di rumah," pintanya.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang DR. Fitri Arsih saat di hubungi menjelaskan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pembelajaran secara daring merupakan cara terbaik dan aman dalam melakukan proses pendidikan di masa pademi ini. 

"Cara merupakan cara yang sangat efektif karena siswa dapat terus belajar tanpa harus datang ke sekolah sehingga dapat terhindar dari paparan virus covid-19," jelasnya.

Fitri mengakui bahwa pembelajaran daring di dunia pendidikan Indonesia merupakan hal yang sangat baru. Alhasil, guru yang biasanya mengajar dengan tatap muka harus lebih mengekplor kemampuan dan keterampilannya guru dalam merancang pembelajaran secara daring. Sementara siswa harus dapat beradaptasi dengan belajar tanpa bertemu dengan guru. 

"Dari hasil pengamatan saat ini pembelajaran daring masih terfokus pada pengembangan pembelajaran pada ranah pengetahuan (kognitif) sementara ranah pengembangan sikap (afektif) dan keterampilan belum bisa dikembangkan secara efektif. Sebagai contoh pada pembelajaran IPA, siswa perlu dilatih untuk terampil dalam menggunakan alat misalnya mikroskop atau alat lainnya, dalam hal ini pembelajaran secara daring belum mampu menfasilitasi keterampilan tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Fitri menambahkan pembelajaran secara daring memiliki keterbatasan dalam hal pengguna. 

"Pembelajaran secara daring belum efektif dilakukan pada jenjang pendidikan dasar, seperti pada pendidikan anak usia dini, TK, dan SD kelas rendah (kelas 1-3). Selain itu jika dilihat dari aspek ekonomi tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk membeli dan menyediakan perangkat ini untuk anaknya dalam belajar, apalagi dalam kondisi pandemi yang sebagaian besar orang tua memgalami penurunan pendapatan/penghasilan bahkan ada yang di rumahkan," tambahnya. 

Selain itu Fitri memaparkan bahwa pembelajaran secara daring memang baik, namun harus dilakukan pengkajian ulang jika dilaksanakan secara lama.

"Seberapa pun canggihnya teknologi namun dalam proses pendidikan kehadiran dan sentuhan guru masih sangat dipelukan terutama dalam mengembangkan ranah sikap dan keterampilan siswa, agar proses pendidikan dapat berjalan secara utuh. Pendidikan itu tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan semata namun juga penting dalam mendidik sikap, perilaku dan mental siswa dan hal ini diperoleh dalam pembelajaran tatap muka," tambahnya.

Fitri juga menekankan bahwa yang paling utama yang harus dilakukan sekarang adalah seluruh masyarakat harus bersatu dalam memutus penyebaran virus ini agar keadaan akan aman untuk melakukan pembelajaran seperti masa sebelum pandemi. 

"Setiap anak butuh interkasi dan bersosialisasi dan itu dapat dilakukan pada pembelajaran tatap muka , bertemu dengan guru, bertemu dengan teman di sekolah," tutupnya.

Ditemui terpisah, pakar kesehatan dari Universitas Andalas dr. Mohamad Reza PhD menjelaskan bahwa sekolah pada zona kuning dan merah belum dimungkinkan untuk dilaksanakan protokol jaga jarak dan masker pada dunia pendidikan.

"Artinya, pendidikan di sekolah belum bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Hal ini disebabkan peserta didik belum dewasa, bahkan seorang mahasiswa pun tidak bisa mematuhi protokol kesehatan mengingat usia mereka yg belum memungkinkan untuk bijak menaati protokol covid19," jelasnya.

Selain itu, Reza menjelaskan juga bahwa faktor yang mempengaruhi sekolah belum bisa melaksanakan tatap muka karena peserta didik bisa melakukan kontak dengan jarak yang dekat dengan sesama peserta didik di sekolah dan guru.

"Sangat di sarankan dimasa pademi ini untuk tidak melakukan kontak fisik lebih dari satu jam diruang tertutup," tegasnya.(Inf/edg)

INFO NUSANTARA PERSADA

Alex Indra Lukman: Pemeritah Harus Memfasilitasi Rapid Test Buat Pendemo
Monday, July 20, 2020

On Monday, July 20, 2020

Alex Indra Lukman
Infonusantara.net
PADANG - Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman menilai, aksi menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa-red) sudah bisa dipastikan akan terjadi kerumunan. 

Sementara, di masa kenormalan baru pandemi Covid19, berkumpulnya orang dalam jumlah banyak dalam satu tempat, mesti dihindari. Akan tetapi, melarang orang atau kelompok untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka, juga tidak bisa dilarang. 

“Demonstrasi adalah hak masyarakat yang diatur undang-undang. Sementara, melindungi rakyat adalah kewajiban negara dalam konstitusi. Maka, dalam situasi pandemi Covid19 ini, pemerintah harus memfasilitasi rapid test buat pendemo,” ungkap Alex melalui pernyataan tertulis, kemarin.

Pernyataan Alex ini, menyikapi makin banyaknya kelompok masyarakat melakukan unjung rasa di masa kenormalan baru Pandemi Covid19 ini. Dalam prakteknya, menjaga jarak sosial dan phisik selama aksi unjuk rasa berlangsung, merupakan hal yang sulit dilakukan, apalagi untuk sekadar dipatuhi.  

Aturan soal demo ini, tertuang Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. 

Agar Para demonstran tidak mendapat sanksi hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum, hendaknya mengikuti tata cara demonstrasi menurut UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Berikut aturannya?  
1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. 
2. Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.
3. Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta. 
4. Setiap sampai 100  orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggungjawab.
5. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib maka calon pendemo segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan; berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum; berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat; mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
6. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24  jam sebelum waktu pelaksanaan.

“Agar pendemo terlindungi dari potensi penularan virus Corona, sewajarnya Polri juga memperbaharui aturan aksi unjuk rasa dengan merujuk protokol kesehatan,” saran Alex. (relis)

INFO NUSANTARA PERSADA

ACT Sumbar Tuntaskan Pembangunan Dua Unit Rumah Korban Banjir Solsel
Sunday, July 19, 2020

On Sunday, July 19, 2020


Infonusantara.net
Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatra Barat (Sumbar) menyelesaikan bantuan pembangunan dua unit rumah warga korban banjir di Balun Sawatau Nagari Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) Solok Selatan (Solsel). 

Selanjutnya, ACT Sumbar bakal memperbaiki satu unit masjid terdampak banjir bandang di Sapan Salak, Nagari Pakan Rabaa Timur, KPGD yang dimulai pengerjaan pada Senin (20/7/2020).

Pembangunan dua unit rumah warga di Balun Sawatau dan perbaikan masjid tersebut disebabkan bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Desember 2019 lalu di Solsel.

Dua unit rumah warga di Jorong Balun Sawatau yang dibuatkan ACT Sumbar yakni milik keluarga Zainal dan Syamsul.

Kepala Cabang ACT Sumbar, Zeng Welf mengatakan pembangunan dua unit rumah warga itu dilakukan secara swadaya masyarakat dan relawan ACT. Masing-masing rumah berukuran 36 meter persegi dengan dua kamar tidur.

"Sumber dana ini berasal dari para donatur dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat Sumbar," kata Zeng Welf, saat peresmian Sabtu (18/7/2020).

Dia berharap, dengan selesainya pembangunan dua unit rumah itu, mampu mengobati hati penghuni rumah. "Semoga berkah dan mohon doa supaya bisa selalu hadir dan membantu masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam," lanjutnya.

Peresmian pemakaian dua unit rumah warga korban banjir tersebut secara langsung di resmikan Plt Bupati Solsel Abdul Rahman dengan pengguntingan pita secara simbolis dan dihadiri wali nagari beserta sejumlah tokoh masyarakat.

Plt Bupati Solsel Abdul Rahman memberikan apresiasi terhadap bantuan ACT Sumbar yang telah memfasilitasi untuk membuatkan dua unit rumah korban banjir dan longsor.

"Harapannya, masyarakat terbantu karena memang sangat dibutuhkan warga yang terdampak. Semoga rumahnya berkah dan manfaatkan meningkatkan amalan ibadah pada Tuhan," katanya.

Terpisah, Erni salah seorang anak penerima bantuan pembangunan rumah mengatakan jika rumah yang dibuatkan tersebut sangat bermanfaat karena ia bersama enam saudaranya bisa menikmatinya.

"Ayah berprofesi sebagai petani di mana kami bersaudara ada tujuh orang," ujarnya.(rls)

INFO NUSANTARA PERSADA

Stiker Penerima PKH Dipasang,  Irwan Basir: Biar Jelas By Name By Adress
Saturday, July 18, 2020

On Saturday, July 18, 2020

Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Irwan Basir Dt. Rajo Alam saat lounching pemasangan stiker KPM PKH di Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, Kamis (16/7/2020).(ist)
Infonusantara.net
PADANG - Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar menegaskan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) harus jelas orang dan alamatnya (by name by adress).

Tujuannya, supaya bantuan yang diberikan pemerintah pusat itu benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi, saya ingatkan kepada para pendamping PKH, jangan coba main-main dengan data warga KPM PKH ini karena bisa berdampak hukum bila ada temuan yang tidak sesuai di lapangan nantinya," ingat Kadis Sosial yang diwakili Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Irwan Basir Dt. Rajo Alam saat lounching pemasangan stiker KPM PKH di Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, Kamis (16/7/2020).

Turut hadir pada kesempatan itu sejumlah pejabat terkait seperti Kadis Sosial Kota Padang diwakili Kabid Linjamsos, Rustim, Camat Kuranji diwakili Sekcam, Harnoldi, lurah se-Kecamatan Kuranji, unsur forkopimca dan tokoh masyarakat setempat.

Irwan Basir menyebutkan, program bantuan sosial ini sudah bergulir sejak 2007 silam. Meski sering gonta-ganti nama, namun intinya tetap sama yakni bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di bumi pertiwi tercinta ini.

"Berbicara masalah kemiskinan, tentu kita bicara kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu kepada para pendamping saya himbau untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti lurah, RT dan RW dalam melakukan pendataan supaya tercapai tujuan yang dinginkan dari program ini," tukasnya mengingatkan.

Pendapat senada juga disampaikan Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Padang, Rustim.

"Program bantuan sosial untuk masyarakat miskin ini sudah ada regulasinya dari pusat. Jadi kita tinggal melaksanakannya saja lagi. Untuk Kota Padang sendiri ada sekitar 42.332 warga  penerima PKH ditambah pendamping 87 orang," tuturnya menjelaskan.

Sementara Sekcam Kuranji, Harnoldi menambahkan, untuk wilayah Kecamatan Kuranji ada sekitar 8243 warga yang masuk PKH dan BDT. Sedangkan jumlah pendamping sebanyak 11 orang.(dp)

Alex Indra Lukman: Laman Data yang Diretas,KPU Tak Memiliki Grand Design yang Teruji
Friday, July 17, 2020

On Friday, July 17, 2020

Ketua PDI Perjuangan Sumbar,Alex Indra Lukman
Infonusantara.net
PADANG - Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman menilai, KPU RI tidak memiliki grand design yang teruji, dalam pengembangan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020. 

“Pada pemilihan serentak 2020 ini, laman tentang data pemilih yang diretas. Pada Pemilu 2019 lalu, tabulasi penghitungan suara secara daring (Situng-red) yang dikacaukan. Sepertinya, KPU RI tak belajar dari kesalahan yang pernah ada,” ungkap Alex melalui pernyataan tertulis, Jumat (17/7/2020).  

Pernyataan Alex ini, sekaitan dengan kejadian diretasnya laman yang disediakan KPU RI untuk pemeriksaan data pemilih di alamat https://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Beberapa jam setelah diluncurkan, Rabu (15/7/2020), laman ini langsung tidak bisa diakses publik dengan baik. 

Informasinya, ungkap Alex, percobaan pembobolan website KPU tentang data pemilih ini telah terjadi sejak Selasa (14/7/2020). Laman yang disiapkan KPU RI itu, sudah tidak bisa diakses baik dari smartphone, tablet maupun dari perangkat komputer lainnya.

Halaman yang bermasalah tersebut, merupakan fasilitas bagi para pemilih, untuk melakukan pengecekan data diri mereka secara mandiri sebagai pemilih. Pemilih cukup memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) atau nama mereka di website KPU tersebut, untuk mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai pemilih pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau belum.

“Kejadian peretasan untuk yang kedua kalinya dalam waktu tak berselang lama ini membuktikan, sistem keamanan website yang dibangun KPU rentan dibobol hacker dan sangat lemah,” tukas Alex.

“Jika tidak ditangani dengan tepat dan tidak melakukan perbaikan serta meningkatkan keamanan sistem, maka akibat dari pembobolan ini dapat menimbulkan masalah yang lebih fatal. Di antaranya, kerusakan data pemiliih, terjadinya duplikasi data, bahkan mengakibatkan kehilangan data pemilih,” tegas Alex. 

Seperti diketahui, urai Alex, sudah sering instansi pemerintah mendapat serangan siber seperti yang dialami oleh lembaga DPR belum lama ini. 

“Menganggap remeh serangan siber, dengan tidak melakukan pertahanan yang optimal, tentu saja jadi preseden buruk,” tegasnya. 

“Terlebih lagi instansi yang strategis seperti KPU. Hal ini akan membahayakan pemerintah dalam melakukan proses Pemilihan Umum, mendatang yang lebih jauh berakibat pada sistem demokrasi Negara Republik Indonesia tercinta,” tambahnya. (***)

INFO NUSANTARA PERSADA

Maigus Nasir Ingatkan 3 Agenda Penting DMI di Masa Kenormalan Baru
Wednesday, July 15, 2020

On Wednesday, July 15, 2020

KetuaD Padang, Maigus Nasir memberikan ucapan selamat pada jajaran pengurus cabang DMI Nanggalo, usai pelantikan di Masjid Raya Nanggalo di kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, Rabu (15/7/2020). (istimewa)
"Tiga dari 11 DMI Kecamatan di Padang  Dilantik"

Infonusantara.net
PADANG - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang, Maigus Nasir mengatakan ada tiga agenda yang jadi fokus DMI setelah pandemi Covid19 memasuki masa kenormalan baru.


"Pertama, mengaktifkan kembali masjid dan mushalla dengan berbagai aktivitas ibadah. Kedua, pemetaan (mapping) masjid dan mushalla. Ketiga, membangkitkan kembali ekonomi ummat berbasis masjid pascapandemi corona," ungkap Maigus Nasir saat melantik Pimpinan Cabang DMI Kecamatan Nanggalo, Rabu (15/7/2020).

Dijelaskan. selama empat bulan lebih sejak Virus Corona melanda Padang dan Sumbar secara umumnya, ummat telah berjarak dengan masjid dan mushalla. 

"Ummat harus kita gerakan agar kembali lakukan aktivitas ibadah ke masjid dan mushalla. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol.kesehatan," terangnya. 

Untuk mapping masjid/mushalla ini, Maigus.menyebut, akan dulakukan melalui quisoner yang akan dibagikan pada Rakerda DMI Padang pada 25 Juli 2020 mendatang. 

"Jawaban dari quisioner ini, sebagian di antaranya akan jadi dasar penilaian Lomba Masjid Paripurna yang jadi program DMI secara nasional," ungkap Maigus yang juga anggota DPRD Sumbar. 

Untuk kebangkitan ekonomi ummat, terang Maigus, pada Raker DMI Padang nanti, tema yang diusung adalah "Kota Padang Bangkit bersama Masjid." 

"Kita ingin masjid jadi basis kebangkitan kota ini dari berbagai sektor kehidupan. Khusus di bidang ekonomi, DMI Padang telah mendirikan Koperasi Syariah yang peresmiannya dilakukan pada pelantikan dulu," ujarnya. 

Sementara, Camat Nanggalo, Fuji Astomi juga mengingatkan, protokol kesehatan di masa kenormalan baru ini, mesti dipatuhi seluruh masyarakat terutama selama di rumah ibadah dan fasilitas publik lainnya. 

Selain itu, Fuji Astomi juga mengingatkan pentingnya menjaga tempat bersuci dalam keadaan bersih. 

"Inilah amanah dan tantangan nyata kita kedepan. Salah satunya, kita bersuci ditempat yang tak bisa menjaga kesucian itu. Banyak masjid dan mushalla kita yang seperti itu kondisinya," ungkapnya. 

Samahalnya dengan Maigus Nasir, Fuji Astomi juga mengharapkan DMI Nanggalo, jadi percontohan di Kota Padang bahkan Sumbar. Karena, ketua DMI Sumbar dan Padang, domisilinya di kawasan Nanggalo. 

Kepala KUA Nanggalo, Khairuddin mengingatkan tentang pentingnya pendataan asset masjid. Sehingga, tidak mudah beralih fungsi ke bentuk lain. 

Selain itu, dia juga mengingatkan DMI Nanggalo, untuk memiliki data pengurus masjid dan mushalla se-kecamatan Nanggalo. 

"Jika selama ini lampiran SK pengurus masjid dan mushalla hanya diserahkan ke KUA dan kelurahan/kecamatan, kedepan juga mesti diserahkan ke DMI," ujarnya. 

Ketua MUI Padang, Prof Duski Samad, mengucapkan selamat atas dilantiknya DMI Nanggalo. Katanya, ini merupakan pelantikan ketiga dari 11 pengurus kecamatan di Padang setelah sebelumnya dilantik DMI Koto Tangah dan Kuranji. 

Selain itu, dia mengingatkan, halangan untuk melaksanakan kegiatan ibadah secara berjamaah, telah gugur seiring meredanya pandemi Covid19 di berbagai kawasan di Padang. 

"Mari kembali kita ramaikan masjid dengan aktivitas ibadah wajib dan sunnat serta ibadah lainnya. Walau kondisinya masih sangat kondisional di masing-masing daerah," tukas Prof Duski Samad yang juga Ketua DMI Sumbar.

Bangkit Bersama

Pengurus Cabang DMI Kecamatan Nanggalo, dipimpin Agusriadi Khatib Batuah bersama Nasrul Alex (sekretaris) dan Sonny Afandi (bendahara). Pelantikan dilakukan Ketua DMI Padang, Maigus Nasir. Sedangkan pembacaan SK, dilakukan M Fikar (sekretaris DMI Padang). 

Untuk majelis mustasyar, dipimpin Johardi Dt Bandaro Putiah dengan Azman Nasution (wakil ketua) dan 4 orang anggota. Sedangkan majelis pakar, diketuai Irman, Ilfariadi (wakil ketua) dengan 4 orang anggota.


Susunan pimpinan harian kecamatan ini, dilengkapi dengan 6 bidang dengan ketua dan empat orang anggota. 

Agusriadi dalam sambutannya mengharapkan, jajaran DMI Kecamatan Nanggalo, selalu kompak dan bersatu padu menjalankan program dan kegiatan organisasi. 

Pada mitra kerja seperti perangkat KUA, kecamatan dan lainnya, juga mendukung kegiatan dan program DMI Nanggalo. 

"Mari kita saling bersinergi membangun ummat," ajaknya. 

Pelantikan PC DMI Nanggalo ini, juga disertai dengan sosialisasi dari Bank Nagari Unit Syariah Padang. Materinya tentang kerjasama pembayaran Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqaf (Ziswaf) melalui aplikasi QRIS. 

"Saat ini, kerjasama kita dengan DMI dalam hal pengelolaan keuangan organisasi," terangnya. "Jika pembayaran Ziswaf, saat ini sidah bisa dilakukan dengan memindai barcode melalui perangkat gawai yang dimiliki," tambahnya. (relis)

INFO NUSANTARA PERSADA

Idul Adha Ditengah Pandemi,  Muharlion Minta Panitia Pelaksanaan Kurban Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
Wednesday, July 15, 2020

On Wednesday, July 15, 2020

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang ,Muharlion
Infonusantara.net
PADANG - Jelang Idul Adha 2020 diperkirakan akan jatuh pada Jum'at 31 Juli 2020 yang akan datang, Anggota DPRD Kota Padang  yang juga Ketua Fraksi PKS, Muharlion meminta panitia pelaksanaan kurban untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaannya.

"Saya meminta dalam menjalankan ibadah kurban, panitia hendaklah mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Hal ini dilakukan agar tidak tercipta kluster baru dalam penyelenggaraan kurban," ucapnya, Rabu (15/7).

Selanjutnya Muharlion meminta dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat turut menjalankan sesuai protokol kesehatan Covid 19.

"Dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat, sebaiknya jumlah masyarakat penerima daging kurban di atur jumlahnya. Jika tidak memungkinkan, sebaiknya panitia langsung mengantar daging kurban ke rumah penerima daging kurban," jelasnya.

Lebih lanjut Muharlion berharap pemerintah memeriksa kesehatan hewan kurban, usia hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

"Kami dari komisi II DPRD Kota Padang akan melakukan hearing dengan dinas terkait tentang penyelenggaraan kurban di saat pademi ini. Kesehatan hewan kurban, dan usia menjadi prioritas dalam menjalankan ibadah kurban," ucapnya.

Selain itu Muharlion menjelaskan juga DPD PKS pada penyelenggaraan kurban pada masa covid-19 ini tetap akan melaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Insya Allah DPD PKS tetap menjalankan kurban di tingkat kecamatan dan Kota Padang seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk jumlah hewan kurban yang akan di kurbankan masih sedang didata dari kader dan simpatisan DPD PKS," pungkasnya.(Edg)

INFO NUSANTARA PERSADA

Melalui Dana Pokir, Zulhardi Z.Latif Anggarkan Rp100 Juta untuk Pembelian Mobiler Kantor KAN Pauh IX
Wednesday, July 15, 2020

On Wednesday, July 15, 2020



Infonusantara.net
PADANG - Anggota DPRD Kota Padang Dapil Kuranji-Pauh, Zulhardi Z Latif telah menganggarkan dana sebesar Rp100 juta melalui Pokok - pokok pikiran anggota DPRD Kota Padang untuk pembelian mobiler kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Zulhardi Z Latif mengatakan, dana sebesar Rp100 juta melalui pokir kita anggarkan dalam bentuk pembelian mobiler dan itu atas usulan pengurus KAN Pauh IX," ungkap Zulhardi Z Latif , Selasa (14/7) .

Dikatakan Zulhardi yang akrab di sapa buya itu bahwa pembelian mobiler tersebut sudah masuk renstra dan renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

"Insya Allah, pada 2021 pengadaannya sudah bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang," sebutnya.

Dalam hal ini Pengurus KAN, kata Zulhardi, untuk realisasinya tidak menerima dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang, yaitu mobiler.

"Selain itu untuk kegiatan organisasi Basurah Adat Minangkabau Kota Padang di Pauh IX Kecamatan Kuranji, juga telah dianggarkan sebesar Rp20 juta. Kalau kegiatan Basurah Adat ini realisasinya dalam bentuk dana hibah yang diterima dalam bentuk uang, " ungkapnya.

Kemudian untuk pembinaan Pencak Silat di Pauh Kecamatan Kuranji. Anggota dewan yang juga Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Padang ini, dia juga telah menganggarkan anggaran masing - masing Rp10 juta  melalui dana pokir nya.

"Ada sekitar 10 sasaran yang kita bantu melalui dana pokir, seperti Sasaran Silat Surya Sakti, Teratai Besi, Durian Tapak, Limau Manih, dan lainnya. Masing-masing Rp10 juta," ungkapnya.
(by/inf)

Wakil Rakyat Pauh Kuranji, Zulhardi Z.Latif Wanti Wanti Agar Pemerintah Segera Bangun Gedung Baru SMP dan SMA Negeri di Kuranji
Wednesday, July 15, 2020

On Wednesday, July 15, 2020

Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif (tengah baju biru) bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang ,Danti Arvan (kanan) dan Ketua RW 3 Kelurahan Kuranji (kiri)
Infonusantara.net
PADANG - Menyikapi kebutuhan mendesak disektor sarana dan prasarana dunia pendidikan di Kota Padang, Zulhardi.Z.Latif,SH.MM,.anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Dapil Kuranji-Pauh bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang, Danti Arvan didampingi Ketua RW 3 Kelurahan Kuranji ,Zulfahendri melakukan peninjauan tanah Fasum di RW 3 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Padang. 

Diketahui bahwasanya di Kelurahan Kuranji merupakan kawasan yang  berpenduduk cukup padat. Lebih kurang 36ribu jiwa dan juga saat ini banyak  komplek - komplek baru yang di huni oleh pasangan usia subur.

Makin berkembang dan pesatnya jumlah penduduk di Kelurahan Kuranji ini, namun dari sektor pendidikannya kita belum mempunyai gedung SMP Negeri untuk kelanjutan jenjang pendidikan anak- anak kita dari SD ke SMP yang setiap tahunnya pun kian bertambah.

"Selaku wakil rakyat tegas Zulhardi Z Latif, sudah tentunya dia sangat menyokong dan mendorong agar pemerintah untuk segera membangun gedung baru SMP Negeri di Kelurahan Kuranji ini. Disisi lainnya tentu kita berharap dan sangat membutuhkan dukungan semua pihak agar di 2021 datang akan berdiri sebuah SMP Negeri di Kelurahan Kuranji ini, " harapannya.

Lebih lanjut, Zulhardi Z.Latif yang akrab disapa buya ini menegaskan ,bahwa kebutuhan untuk pembangunan gedung baru SMP Negeri di Kelurahan Kuranji adalah hal yang mendesak. Hal ini harus kita antisipasi dari sekarang guna menyikapi sistim zonasi penerimaan siswa baru yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Sudah sama -sama kita ketahui inilah kondisi rill yang sedang terjadi saat ini, dimana penerimaan siswa baru, banyak calon yang tidak bisa diterima di sekolah negeri, " kata anggota Komisi IV DPRD Kota Padang dari Golkar ini menuturkan saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (4/7) malam.

Kalau sistim zonasi ini tahun depan masih berlajut, besar kemungkinan anak - anak kita tamatan SD akan sulit untuk melanjutkan ke SMP Negeri.  Sementara di Kelurahan Kuranji tak punya SMP Negeri.
  • Tak hanya kebutuhan pembangunan untuk gedung SMP Negeri, Zulhardi Z. Latif yang juga Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)Kota Padang inipun mendorong agar pemerintah juga membangun gedung baru SMA Negeri di Kecamatan Kuranji. Hal ini juga disebabkan antara jumlah tamatan SMP sederajat tak sebanding dengan daya tampung SMA Negeri di daerah itu.
Ditambahkannya, ada filial SMK 3 di Kuranji namun sampai sekarang belum punya gedung yang permanen masih menumpang di SD droping bekas SMP 41 Padang. Ini juga patut menjadi perhatian dan catatan bagi dinas pendidikan.

Parahnya lagi kata Zulhardi Z Latif , antara zonasi tempat tinggal siswa dengan sekolah sangat jauh jaraknya, sehingga dengan sistem zonasi yang diterapkan banyak tamatan SMP di Kuranji yang tidak diterima di SMA Negeri.

"Misalnya saja, banyak siswa yang tinggal di Belimbing tak diterima di SMA Negeri 16 Padang dan SMA Negeri 5 Padang. Dua SMA Negeri yang ada di Kecamatan Kuranji ini, karena zonasi tempat tinggal, mereka anak -anak kita  tak dapat masuk," ungkapnya.

Menurutnya, kasus ini tak hanya terjadi di Kuranji, tetapi merata di Kota Padang, karena kurangnya daya tampung sekolah negeri saat ini. Di Kota Padang ini hanya ada 16 SMA Negeri. Sedangkan SMP Negeri hanya sebanyak 45 sekolah," ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Padang ini.

Selain itu setiap tahunnya, jelas Zulhardi lagi, ada sekitar 11 ribu siswa yang tamat SMP. Sedangkan daya tampung SMA Negeri hanya 4 ribu calon siswa. "Nah ini yang menjadi persolan yang cukup memprihatinkan sekali. Kemana 7 ribu calon siswa lagi akan sekolah.  Ke swasta? Nyatanya orang tua mereka tak sanggup menyekolahkan anak mereka ke swasta," pungkas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang ini.(Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA


Jadikan Pauh V Sebagai Pilot Project Pendidikan Karakter Berbasis Nagari, Tokoh Masyarakat Minta DPRD Padang Membuat Perda Inisiatifnya
Tuesday, July 14, 2020

On Tuesday, July 14, 2020

Infonusantara.net
PADANG - Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menjemput aspirasi melalui perwakilan masyarakat Pauh V, Kecamatan Pauh, yang terdiri dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V, Ketua Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dan perwakilan anak Nagari Pauh V lainnya, di Uje Cafe ,Senin malam (13/7)

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KAN Pauh V, Kecamatan Pauh ,M. Nazif Malin Basa S. Ag. MM,. meminta kepada DPRD untuk menjadikan Pauh V sebagai pilot project dari Pendidikan karakter nagari di Kota Padang. Untuk itu, Nazif meminta kepada Syahrial Kani mendesak pemko Padang untuk dapat menerbitkan perda inisiatif untuk menguatkan agar pedidikan karakter yang dilakukan masyarakat dapat dijalani dengan baik.

“Pada saat ini pendidikan karakter yang didengung-dengungkan pemerintah tidak terimplementasi dengan baik ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai tokoh masyarakat Pauh V meminta DPRD membuat perda inisiatif meminta menjadikan Pauh V sebagai pilot project pendidikan karakter berbasis nagari,” ucapnya.

Konsep pendidikan karakter yang berbasis nagari menurut Nazif dengan memberikan ruang kepada Ninik Mamak untuk memberikan pendidikan karakter di sekolah.

“Ninik Mamak harus diberikan ruang yang luas di sekolah untuk menciptakan siswa yang berkarakter dengan memberikan nilai-nilai budaya kepada siswa. Selain itu, penekanan wajib belajar mengaji di surau dan masjid selepas Magrib dan dan berlatih silat selepas Isya harus dilakukan yang  tentunya diawasi oleh ninik mamak dan ulama. Cara-cara ini telah dilakukan oleh masyarakat Minang sejak dahulunya dalam memberikan penanaman karakter terhadap anak kemanakan sebelum siap dilepas untuk merantau,” ujarnya.

Nazif berharap, dengan adanya pelatihan silat terhadap anak dan kemanakan di nigari Pauh limo, selain bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter, secara tidak langsung mendukung program pemerintah dalam bentuk edukasi wisata di Nagari Pauh Limo.

“Pemerintah bisa membawa wisatawan yang ingin melihat bagaimana masyarakat Minang mewariskan silat kepada generasinya. Kalau perlu wisatawan yang datang tersebut dilibatkan dalam pelatihan silat di lingkungan surau dan masjid,” tambahnya.

Untuk mewujudkannya, Nazif meminta melalui Ketua DPRD Syafrial Kani untuk dilakukan audensi dengan Komisi IV DPRD Kota Padang dalam mewujudkannya.

“Kami meminta audensi dengan Komisi IV DPRD Kota Padang untuk mendalaminya, kami meminta juga akademisi dan pakar budaya Minangkabau untuk dapat terlibat  dalam pembuatan perda penguatan adat sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter. Kami siap jadi pilot project nya di Kota Padang,” ungkapnya.   

Senada dengan Ketua KAN Pauh V dan Ketua Bamus Pauh V, Kecamatan Pauh Yusrizal SH mengatakan melalui DPRD meminta pemko Padang segera mewujudkan berdirinya SMP 44 dan Madrasah Aliyah Negeri berbasis nagari di Nagari Pauh V, Kecamatan Pauh Kota Padang.

“Dari dulu kami ingin SMP 44 Padang dan MAN dapat didirikan didaerah kami. Masyarakat telah menyiapkan lahan untuk sekolah berbasis adat. Sekarang tinggal semangat dan usaha pemerintah dalam mewujudkan wajib sekolah 12 tahun yang menciptakan generasi yang berkarakater,” ucapnya.

Setelah mendengar aspirasi dari masyarakat PauhV tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Syahrial Kani turut didampingi anggota DPRD Dasman  mengucapkan terima kasih dan sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat Pauh V. Menurutnya, Pauh akan menjadi hebat dalam mewujudkan generasi yang berkarakter.

“Kita akan membawa aspirasi masyarakat Pauh ini untuk dijadikan bahan rapat di DPRD, dan mendorong dibuatkannya perda inisiatif tentang pelibatan budaya adat Minangkabau sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter dalam menciptakan generasi yang berkarakter. Kami sangat mendukung sekali,” pungkasnya. (inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Jumlah Tamatan Tak Sebanding, Zulhardi Z.Latif Mendorong Pemerintah untuk Membangun SMA Negeri di Kuranji
Monday, July 13, 2020

On Monday, July 13, 2020

Anggota DPRD Kota Padang Dapil Pauh - Kuranji Zulhardi Z.Latif  
Infonusantara.net
PADANG - Kondisi rill yang sedang terjadi saat ini dimana di saat penerimaan siswa baru, banyak calon yang tidak bisa diterima di sekolah negeri.

Menyikapi hal itu ,anggota DPRD Kota Padang , Zuldafri Z Latif dari Dapil Kuranji-Pauh, mendorong pemerintah untuk membangun SMA Negeri di Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat.

Pasalnya, kata Zulhardi, disaat penerimaan siswa baru, banyak calon yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Karena antara jumlah tamatan SMP sederajat tak sebanding dengan daya tampung SMA Negeri di daerah itu.

Parahnya lagi kata Zulhardi Z Latif , antara zonasi tempat tinggal siswa dengan sekolah sangat jauh jaraknya, sehingga dengan sistem zonasi yang diterapkan banyak tamatan SMP di Kuranji yang tidak diterima di SMA Negeri.

"Misalnya saja, banyak siswa yang tinggal di Belimbing tak diterima di SMA Negeri 16 Padang dan SMA Negeri 5 Padang, dua SMA negeri yang ada di Kecamatan Kuranji, karena zonasi tempat tinggal mereka tak masuk," ungkapnya, Senin (13/7)

Menurutnya, kasus ini tak hanya terjadi di Kuranji, tetapi merata di Kota Padang, karena kurangnya daya tampung sekolah negeri saat ini.

"Di Kota Padang ini hanya ada 16 SMA Negeri. Sedangkan SMP Negeri hanya sebanyak 45 sekolah," ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Padang ini.

Selain itu setiap tahunnya, jelas Zulhardi lagi, ada sekitar 11 ribu siswa yang tamat SMP. Sedangkan daya tampung SMA negeri hanya 4 ribu calon siswa. 

"Nah ini yang menjadi persolan yang cukup memprihatinkan sekali. Kemana 7 ribu calon siswa lagi akan sekolah.  Ke swasta? Nyatanya orang tua mereka tak sanggup menyekolahkan anak mereka ke swasta," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang ini.(by/inf)

INFO NUSANTARA PERSADA