PILIHAN REDAKSI

Terkuaknya Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Antar Negara, Dua Pelaku Diamankan Satreskrim Polres Sijunjung

  Dua wanita pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang antar negara diamankan di Polres Sijunjung. INFONUSANTARA.NET -- Jajaran Satreskr...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

padang

UDD PMI Kota Padang Ditetapkan Akan Menjadi Tempat Uji Kompetisi Sertifikasi Profesi Regional Sumatra
Saturday, June 19, 2021

On Saturday, June 19, 2021

UDD PMI Kota Padang Ditetapkan Akan Menjadi Tempat Uji Kompetisi Sertifikasi Profesi Regional Sumatra.(Inf)

INFONUSANTARA.NET - Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat menetapkan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Padang sebagai salah satu calon untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) pelayanan darah di regional Sumatra.

Diketahui bahwa Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang sudah mempunyai sertifikat pengolahan obat yang baik dan benar (SPOB) dari BPOM dan juga ISO terbaru 2018, dimana prosedur SOP semua peralatan itu sudah teruji.

Sesuai Undang-undang No 1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan salah satunya mengamanatkan bahwa harus mempunyai sumberdaya yang unggul dan mempunyai kompetensi. Dan dalam melaksanakan amanah UU tersebut,PMI pusat sudah mendapatkan lisensi untuk membuat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yaitu badan nasional sertifikasi profesi.

Kepala Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Sumbar, Hidayatul Irwan sekaligus Ketua Tempat Uji Kompentensi (TUK) Sumbar dan juga pengarah TUK di Unit Donor Darah ( UDD) PMI Kota Padang pada Sabtu (19/6/2021) kepada media infonusantara.net  menyampaikan, dalam rencana kerja tersebut, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mendapatkan kesempatan, amanah dan penilaian dari PMI pusat, bahwa PMI Sumatra Barat akan menjadi salah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) cabang. 

Untuk Indonesia ada 2 daerah yang akan dijadikan LSP cabang, yaitu PMI Sumbar dan PMI Sulawesi Selatan yakni Makasar dan  LSP PMI pusat itu ada di Jawa Tengah.

Untuk Indonesia ada 2 daerah yang akan dijadikan LSP cabang, yaitu PMI Provinsi Sumbar dan PMI Sulawesi Selatan yakni Makasar dan LSP PMI pusat itu ada di Jawa Tengah.

Dijelaskan, ada uji sertifikasi tetang Penanggulangan Bencana, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Darah, Pendidikan dan lain sebagainya. Khusus untuk Pelayanan Darah, PMI pusat menetapkan UDD PMI Kota Padang yang sudah mempunyai Sertifikat Pengolahan Obat yang Baik dan benar (SPOB) dari BPOM dan juga ISO terbaru 2018, dimana prosedur SOP  semua peralatan itu sudah teruji, sebagai salah satu calon Tempat Uji Kompetisi (TUK) pelayanan darah di regional Sumatra.


"Alhamdulillah, tim verifikasi dari LSP PMI pusat telah datang ke UDD PMI Kota Padang. Dan melihat proses persiapan dan apa - apa yang dipersyaratkan, Insha Allah dalam waktu dekat ini akan keluar SK LSP PMI Pelayanan Darah di UDD PMI Kota Padang sebagai TUK,  " sebut Hidayatul Irwan usai mendampingi tim verifikasi LSP PMI Pusat di UDD PMI Kota Padang.

Lebih lanjut disampaikan, khusus dari Sumbar, kami mengucapkan terima kasih atas komitmen dan kesungguhan dari ketua dan seluruh pengurus serta jajaran UDD PMI Kota Padang. Melalui Ketua PMI Kota Padang nanti akan menyusun apa apa progam untuk sertifikasi profesi ini.

"Semoga dengan adanya uji kompetensi ini menjadikan sebuah keyakinan, keamanan,  kenyamanan bagi karyawan dan masyarakat pada umumnya," pungkas Hidayatul Irwan.

Ketua PMI Kota Padang, Zulhardi Z.Latif menyampaikan ucapan terima kasih kepada PMI Pusat dan PMI Provinsi Sumbar yang telah menunjuk UDD PMI Kota Padang sebagai Tempat Uji Kompentensi (TUK) sertifikasi profesi untuk wilayah regional Sumatra.

Harapan kita nantinya, karena ini adalah baru di PMI Kota Padang, tentunya harus ada mendapatkan pembinaan- pembinaan dari PMI Provinsi Sumbar dan khususnya dari LSP PMI Pusat.

Ini adalah suatu peluang yang kita tangkap, dimana bagi PMI Kota Padang kedepannya dapat melaksanakan sertifikasi profesi yang ada dilingkungan Unit Donor Darah (UDD) baik itu Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Sumatra umumnya. 

"Kepada UDD -UDD di regional Sumatra, Zulhardi Z. Latif yang juga anggota DPRD Kota Padang ini memberitahukan bahwa untuk yang berminat nantinya mengurus sertifikasi profesi itu tempatnya ada di PMI Kota Padang," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Skema LSP PMI, Arfin Muhammad Hadi mengatakan, kami LSP PMI Pusat ini menjadi lembaga sekaligus kepercayaan untuk memastikan SDM PMI kompeten di bidangnya masing-masing.

Dikatakan, UDD PMI Kota Padang ini nanti akan menjadi Tempat Uji Kompentensi (TUK) untuk Pelayanan Darah untuk regional Sumatra. Karena UDD PMI Kota Padang ini sudah memenuhi semja persyaratan yang diperlukan.

Arifin Muh. Hadi menambahkan, karena kita juga baru di PMI dan setelah kita dapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Insha Allah pada Juli ini kita mendapatkan lisensi dan semua TUK yang ada dibawah jejaringan kami akan memulai rencana kerja dan melaksanakan uji kompetensi,"ungkapnya.(Inf)


 

Irwan Basir Dt Rajo Alam Dampingi Walikota Padang Dalam Penutupan dan Peresmian Padat Karya Infrastruktur 2021
Saturday, June 19, 2021

On Saturday, June 19, 2021

Irwan Basir Dt Rajo Alam Dampingi Walikota Padang Dalam Penutupan dan Peresmian Padat Karya Infrastruktur 2021.

INFONUSANTARA.NET - Walikota Padang Hendri Septa didampingi Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH,. MM secara resmi penutupan dan peresmian padat karya infrastruktur tahun 2021, berupa pembukaan jalan baru dan pengerasan sepanjang 325 Meter X 3 Meter di Pasa Lalang, RT.01/RW.07, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (17/06/2021) Sore.

Orang nomor satu di DPD LPM Kota Padang mengatakan, masyarakat mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Kota Padang, Dinas Tanaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang telah flowup kepentingan masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Disini kita bisa melihat kerja nyata pemerintah dengan masyarakat, ketika ada suatu aktifitas yang positif membuka peluang tenaga kerja dan juga azaz manfaat membuka akses jalan kaum suku jambak dua kepentingan sudah terjalankan.

Inilah suatu bentuk kerjasama antara kita semua dan termasuk juga warga, tokoh masyarakat, pemerintah tingkat Kelurahan, Kecamatan serta Kota. Dengan resmi penutupan dan peresmian padat karya infrastruktur tahun 2021 oleh Pak Walikota Padang, ini menandakan suatu saat kita harus ada peningkatan, ujarnya Irwan Basir.

Maka oleh sebab itu, Irwan Basir tegaskan masyarakat jangan berpikir sesuatu yang dibuka untuk dijadikan alat komonitas ekonomi untuk dijadikan perumahan. Ini harus di wanti wanti dengan jangkauan yang cukup bagus agro bisnis pertanian di daerah pasar lalang ini.

Sehingga Pemerintah Kota Padang bisa membuat program pertanian, ketahanan pangan. Jadi kita nonsense bicara ketahanan pangan, kalau tidak diisi dengan Intensifikasi peningkatan hasil produksi dari lahan yang sangat indah dan bagus ini.

Selain itu, Irwan Basir menyampaikan ini adalah suatu bentuk jalan lingkar. Bisa juga partisipasi pokok pikiran rakyat (Pokir) anggota DPRD dan juga anggaran pemerintah tetapi melalui anggota dewan yang ada sisana. Kerja sama yang kita galakan dalam bentuk pembangunan di daerah kita terutama Kota Padang yang kita cintai ini, tuturnya Irwan Basir yang akrab disapa Datuk IB.

Sementara itu, Wako Padang meresmikan dan menamai jalan tersebut dengan Jl. Kaum Suku Jambak, karena dibangun diatas tanah wakaf kaum Suku Jambak sepanjang 325m X 4m. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Dikatakan Wako Hendri Septa, dalam rangka mengurangi angka pengangguran terbuka dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja, diantaranya adalah meningkatkan penempatan tenaga kerja musiman yang terserap dengan kegiatan pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota dalam bentuk subkegiatan padat karya infrastruktur.

Dijelaskannya lagi, pelaksanaan padat karya infrastruktur tersebut dilaksanakan selama 10 hari kerja berupa pengerasan jalan yang dimulai pada hari senin 7 Juni 2021. Terpilihnya Pasa Lalang merupakan inisiasi masyarakat yang melakukan rembug dengan persiapan meliputi koordinasi intern dan ekstern dengan instansi terkait yang mempunyai kegiatan yang sejenis, menyusun tim pelaksana, rekruitmen peserta dan identifikasi kegiatan.

Wako Hendri berharap hasil dari kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat mengingat daerah tersebut merupakan kawasan pertanian, semoga keberadaan jalan ini dapat mempermudah dan memperlancar masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian, pupuk dan lain sebagainya.

Tidak lupa Wako Hendri mengucapkan terima kasih kepada Ahli Waris Suku Jambak yang telah bersedia mewakafkan tanahnya untuk kepentingan masyarakat sekitar, juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan yang diharapkan dapat menjadi upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Sebab itu pula, harapan untuk menjaga kekompakan dan menjaga apa yang telah dibangun tersebut tidak lupa disampaikan Hendri Septa.

Turut hadir pada kesempatan itu, Kadis Tanaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Suardi, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kuranji Irfan, Lurah Kuranji Kasma Efendi, Tim Teknis dari PUPR, unsur Bappeda, tokoh masyarakat Kuranji Irwan Basir Datuk Rajo Alam, Abd. Rahman dan Rahmin (Ahli Waris Suku Jambak) dan Tim pelaksana padat karya infrastruktur RT 01/RW 07 Pasa Lalang sebanyak 60 orang. (Dp/Zal)

Dugaan Kasus Pemotongan Pokir Bansos, Kuat Motifnya Pribadi dan Politik,Ilham Maulana: Saya Akan Bongkar Semuanya
Monday, June 14, 2021

On Monday, June 14, 2021

INFONUSANTARA.NET - Warga kota  dan juga lembaga legislatif di DPRD Padang serta partai politik sempat heboh dengan adanya pemberitaan di media masa terkait pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana yang juga Ketua DPC Demokrat Padang itu terkait pemeriksaan dirinya di Polresta Padang atas kasus dugaan pemotongan dana pokok pikiran (Pokir).

Menanggapi hal tersebut, Ilham Maulana angkat bicara. Menurutnya pelaporan dirinya ke Polresta Padang didasari pribadi dan kepentingan politik.

Dia menduga ada aktor dan pemeran atau dalang dalam pelaporan masalah ini. Kuat motifnya pribadi dan politik,"tegas Ilham Maulana saat dikonfirmasi melalui pesan suaranya ke Whatsapp infonusantara.net, Senin (14/6/2021).

Ketua DPC Demokrat Padang itu mengungkapkan akan mendalami masalah ini segera dengan mencari siapa aktor dibalik semua ini. Menurut Ilham, timnya sudah bekerja dengan mengumpulkan semua data dan informasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini juga menyatakan kenapa dari 45 anggota dewan hanya dia sendiri saja yang  masuk laporan ke Polresta Padang. Sedangkan yang memasukkan pokir bansos itu hampir rata - rata semua anggota dewan. Kenapa hanya dirinya saja yang dikejar untuk pokir bansos ini.

Ilham berjanji akan membongkar semuanya "permainan" oknum-oknum yang sengaja mendeskreditkan dirinya.

"Saya akan buka semuanya nanti dan akan melaporkan pula ke Polresta Padang ,"tegas Ilham.

Ilham menjelaskan saat ini dirinya belum bisa memenuhi panggilan penyidik disebabkan kesibukannya melaksanakan kegiatan dinas kedewanan.

"Saya sudah menyurati Polresta Padang sejak dari pembahasan LKPD Walikota di Bukittinggi hingga perjalanan kunjangan dinas sebagai Koordinator II Pansus LKPD Walikota 13-17 Juni 2021. Jadikan cukup koorperatif saya dalam menyikapi hal ini, " katanya.

Surat tersebut dikirim ke Polresta Padang dengan kop surat Sekretariat DPRD Padang.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana tersangkut dugaan kasus penyelewengan dana pokir anggota DPRD. Kasus ini sudah ditangani pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang.

Informasi yang dihimpun, dugaan penyelewengan dana pokir itu mencapai Rp 500 ribu perorang yang terjadi di wilayah daerah pemilihannya.

Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda mengatakan kasus ini dalam pemeriksaan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Rico menambahkan sejumlah saksi sudah diperiksa dan termasuk Ilham Maulana yang juga akan diminta keterangan.(Inf)


Peringati Hari Donor Darah Sedunia, Dua's Coffeee bersama KSR PMI UBH Gelar Donor Darah
Monday, June 14, 2021

On Monday, June 14, 2021

 

Dokumentasi donor darah yang digelar KSR PMI Unit UBH Proklamator bersama komunitas paguyuban Nias di Kota Padang, Sumatera Barat

INFONUSANTARA.NET - Seiring pandemi wabah virus Covid-19, pasokan sel darah merah kian menipis, UKM KSR PMI Unit Universitas Bung Hatta Proklamator bersama Dua's Coffee berkolaborasi dengan lembaga dan atau komunitas menggelar aksi kemanusiaan yakni donor darah serta membagikan masker kepada masyarakat umum, Selasa (15/6/2021) hingga Kamis (17/6/2021) di Dua's Coffee, Jalan Bandar Purus No.75, Kel. Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang.

Aksi kemanusiaan tersebut mengisi agenda Hari Donor Darah Sedunia (World Blood Donor Day) 2021, yang diperingati setiap tanggal 14 Juni oleh negara-negara di seluruh dunia. Yang mana kegiatan tiga hari kedepan mengusung taqline, 'Ingin Kopi, Ingat Dua's Coffee dan Ingin Donor Darah, Ingat PMI', sebut Wempi Muttaqin, Direktur dan Owner Dua's Coffee, kepada awak media, Senin (14/6/2021).

Wempi  menyampaikan, kegiatan donor darah selain bersama UKM KSR PMI Unit UBH Proklamator, juga berkolaborasi dengan sejumlah lembaga, seperti PW GPK Sumbar, DPD KNPI Kota Padang, PW AMK Sumbar, Kadin Kota Padang, PD PARFI Sumbar, PERBAKIN Sumbar, POKDARKAMTIBMAS Sumbar, AKU MANDIRI Sumbar, BPC HIPMI Kota Padang, Pemuda Panca Marga Sumbar, Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota Padang.

"Kolaborasi ini tentunya sangat baik membantu saudara kita yang membutuhkan sel darah merah di masa pandemi Covid-19, seperti halnya aksi kemanusiaan PMI Padang dan Sumbar yang senantiasa berupaya meringankan beban sesama dalam hal berdonor darah," kata Wempi didampingi Komandan UKM KSR PMI Unit UBH Proklamator, Rudy Agustian.

Tidak itu saja kata Wempi, aksi donor darah ini sebagai bentuk dukungan dan membantu pemerintah daerah, baik itu Satgas Covid-19 Sumatera Barat dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menyosialisasikan pencegahan Covid-19 di Kota Padang, Sumatera Barat dan termasuk menyiapkan pasokan sel darah merah di PMI. Kemudian, sebagai bentuk apresiasi kepada pendonor, Dua's Coffee akan membagikan paket kopi dibantu lembaga yang telah berkolaborasi.

"Relawan donor darah juga kita apresiasi dengan memberikan paket kopi asli olahan dari Dua's Coffee sebagai apresiasi. Kita berharap aksi kemanusiaan donor darah ini tidak berhenti untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang membutuhkan," ungkap Wempi.

Sementara itu, Komandan UKM KSR PMI Unit UBH Proklamator, Rudy Agustian mengatakan, tidak perlu khawatir mendonorkan darah saat pandemi seperti ini. "Selama donor darah sudah ada aturan dan dibuat seaman mungkin dari perawat dan dokter dari UTD. Tentunya menerapkan protokol kesehatan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu," ungkap Rudy.

Bahkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 katanya, telah membagikan tips bagi pendonor darah selama masa pandemi. "Yang jelas relawan yang melakukan donor darah tetap menerapkan protokol kesehatan, dan dokter juga akan memastikan keamanan tranfusi darah," tutupnya. (thr)


Kunker ke Pulau Jawa,Pansus RPPA TA 2020 DPRD Padang Membawa Camat dan OPD Lingkup Pemko Padang
Monday, June 14, 2021

On Monday, June 14, 2021

 

Kasubag Kajian Perundang Undangan DPRD Kota Padang,Meri Susi Sari Deliati, SH
INFONUSANTARA.NET - Usai melaksanakan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 pada pekan lalu di Bukittinggi, terhitung 13 s/d 17 Juni 2021 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang langsung melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Barat ke pulau Jawa yang tergabung dalam Pansus Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sesuai jadwal Bamus DPRD Kota Padang, perjalanan dinas atau kunjangan kerja (kunker) keluar provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Pansus pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 ini turut didampingi oleh beberapa Sekretariat DPRD dan juga OPD dilingkungan Pemko Padang.

Hal itu disampaikan Kasubag Kajian Perundang Undangan DPRD Kota Padang, Meri Susi Sari Deliati, SH, saat dikonfirmasi infonusantara.net pada Senin (14/6/2021) di DPRD Kota Padang.

Lebih lanjut Meri menyampaikan, kunjungan kerja yang tergabung dalam Pansus pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 ini akan menyambangi dinas-dinas dan DPRD setempat.

Berikut nama daerah dan OPD serta DPRD yang di kunjungi serta OPD dari lingkup Pemko Padang yang ikut mendampingi.

1.Kunjangan kerja Pansus dari Komisi I DPRD Kota Padang melakukan kunjungan ke daerah Sidoarjo menyambangi DPRD Sidiarjo, BPKAD Sidoarjo dan Inspektorat Sidoarjo. Dan OPD yang mendampingi BPKAD Kota Padang, Ass I, Bagian Pemerintahan Kota Padang, Camat Kota Padang dan Inspektorat Kota Padang.

2. Kunjungan kerja Pansus dari Komisi II DPRD Padang  ke Depok (DPRD Kota Depok, BKD Kota Depok dan Bapenda Kota Depok), dan OPD pendamping yakni,  Bappeda Kota Padang, BPKAD Kota Padang dan Bapenda Kota Padang.

3.Kunjungan kerja Pansus dari Komisi III DPRD Kota Padang ke Kota Bogor (Bappeda Kota Bogor, DPRD Kota Bogor dan DLH Kota Bogor),dan OPD pendampingnya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Bagian Pembangunan.

4.Kunjungan kerja Pansus dari Komisi IV  ke Bandung (BPBD Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung), didampingi oleh BPBD Kota Padang,Dinas Kesehatan Kota Padang,dan Dinas Pendidikan Kota Padang.

Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani membenarkan hal itu serta berharap hasil kunker dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Ia menyampaikan, dilakukan kunker untuk melihat perbandingan dengan daerah yang disambangi serta menyamakan nanti jika regulasinya jelas dan dibolehkan oleh aturan yang ada." Kita sambil belajar ke daerah yang dikunjungi dalam perjalanan dinas pembahasan Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 ini, pungkasnya.(Inf)

Masyarakat Sipil Anti Korupsi Datangi Polda Sumbar, Ditreskrimsus : Kita Sudah Periksa 14 Saksi Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Mentawai
Monday, June 14, 2021

On Monday, June 14, 2021

INFONUSANTARA.NETUntuk memastikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Mentawai, Masyarakat sipil anti Korupsi Sumbar datangi Direktur Reskrimsus Polda Sumbar.

“Kita mendukung proses hukum kasus dugaan korupsi Rp.5,2 miliar di Dinas PUPR Mentawai yang di tangani Ditreskrimsus Polda Sumbar” ucap Ketua Formma Sumbar, Heronimus Eko Zebua bersama masyarakat sipil anti Korupsi Sumbar saat audensi di Mapolda Sumbar, Senin (14/6/2021).

Dia menyebut, audensi yang di lakukan ini agar masyarakat mengetahui kepastian hukum terkait dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PUPR mentawai.

“Kami meminta kasus tindak pidana korupsi ini tetap berlanjut penyidikannya hingga sampai sidang pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum” ucap Heronimus.

Surya Purnama dari anggota Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumbar mengatakan, audiensi bersama Ditreskrimsus Polda Sumbar ini untuk menyampaikan analisis timnya yang ditemukan BPK.

“Kami memberikan apresiasi kepada Ditreskrimsus Polda Sumbar yang sudah melakukan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Mentawai” ungkapnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat, Kombes.Pol.Joko Sadono menyampaikan, bahwa kasus tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Mentawai telah di lakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi.

“Perkara tindak pidana korupsi ini, kita sudah periksa 14 saksi dan sudah diklarifikasi surat-surat dokumen dari ahli melalui anggota” ucapnya.

Tak hanya itu,anggota juga sudah turun kelapangan yang berada di empat pulau di mentawai untuk melihat langsung fisik kasus tersebut, ungkapnya.

Dia menyebut, proses penyelidikan sudah berjalan, namun masih tetap di lakukan terus upaya penyelidikan-penyelidikan agar kasus ini segera rampung.

“Perkara ini ditindak lanjuti proses hukum apakah ini tindak pidana atau bukan kita harus fix kan untuk memberikan kepastian hukum. Dari perkara ini indikasinya kuat mengarah ke korupsi” sebut Joko.

Dia menambahkan, kasus dugaan korupsi ini terjadi pada tahun anggaran 2019-2020 dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi korupsi senilai Rp.5,2 miliar. Total seluruh anggaran pada dinas PU PR itu sebanyak Rp.10 miliar.

Setelah Gerindra, DPTD PKS Kota Padang Akan Silahturrahmi dengan DPD Golkar Juga Sudah Surati DPD PAN
Thursday, June 10, 2021

On Thursday, June 10, 2021

 

Ketua DPTD PKS Kota Padang Muharlion (samping kiri) bersama jajaran pengurus DPTD PKS Kota Padang
INFONUSANTARA.NET - Ketua DPTD PKS Kota Padang, Muharlion menyampaikan pihaknya telah mengirimkan surat ke DPD Golkar Padang beberapa hari lalu dan alhamdulillah DPD Golkar merespon dengan cepat serta siap bersilaturrahmi dengan DPTD PKS Kota Padang.

" Insha Allah kita bersama pengurus DPTD PKS Padang bertatap muka dengan DPD Golkar Padang pada 17 Juni 2021 mendatang,"ujarnya pada, Kamis (10/6).

Apakah pertemuan nanti membahas soal pemilihan kursi Wawako Padang dan koalisi di 2024, Muharlion menyampaikan itu kaji menurun. Yang jelas silaturrahmi dijalin dahulu.

Selain ke DPD Golkar Padang lanjutnya DPTD PKS Padang juga telah kirim surat ke partai lainnya. Bahkan ke DPD PAN sebagai partai koalisi saat ini sudah disurati. Namun belum ada jawabannya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Kota Padang, Zulhardi Z Latief membenarkan hal itu dan pihaknya siap memenuhi undangan DPTD PKS Padang.

Saat ditanya Golkar sudah ada pilihan untuk Cawawako, ia menjawab belum ada karena sampai sekarang dua partai belum kirimkan nama ke DPRD Kota Padang. Jadi apa yang akan dipilih.

" Kita berharap PAN dan PKS segera kirimkan namanya, supaya pansel bisa dibentuk dan pemilihan dilakukan,"paparnya.(inf)

Buang Sampah Sembarangan di Padang Vidiokan dan Laporan Dapat Intensif, Pelaku Dapat Hukuman 3 Bulan Kurungan atau Denda Rp 5 Juta!
Wednesday, June 09, 2021

On Wednesday, June 09, 2021

 


INFONUSANTARA.NET -
Mengacu pada Pasal 63 Perda Kota Padang No.21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Padang mengimbau warga kota tidak membuang sampah sembarang karena bagi yang kedapatan bisa dikenai sanksi kurungan hingga denda.

Bagi warga Kota Padang yang kedapatan membuang sampah sembarangan bisa kena hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp5 juta berdasarkan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah,

" kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Mairizon di Padang beberapa waktu lalu.

Selain itu tentang aturan pengelolaan sampah, Mairizon juga menegaskan pada warga yang melanggar aturan mengenai pengelolaan sampah ini, seperti membuang sampah di TPS tidak pada waktunya dan mencampur sampah dengan limbah beracun. Tindakan ini menurut dia, bisa kena denda penambahan retribusi sampah atau kerja sosial.

Ia mengatakan, warga Padang dilarang membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada pukul 05.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, dilarang membakar sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis,dan dilarang membuang sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat dan jenisnya.

"Warga juga dilarang keras mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun," kata dia.

Mairizon mengimbau warga lebih peduli pada kebersihan kota dan melaporkan warga yang suka membuang sampah sembarangan.

"Jika Anda peduli dengan kebersihan Kota Padang, mari videokan dan laporkan pelaku yang membuang sampah tidak pada tempatnya, ada insentif Rp100 ribu per laporan," ungkapnya.

Berikut adalah tata cara pelaporan terhadap pelaku yang membuang sampah sembarangan. Bagi dunsanak yang mendapati masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kota Padang ini, silahkan laporkan kepada kami berupa video aktifitas pelanggaran melalui whatsapp ke nomor 08116618603 seperti yang tertera pada foto diatas.

#marijadikanpadangbersih

#bantukamijagakebersihankotapadang



Sidak di Dinas ESDM, Mahyeldi : Kehadiran Tidak Jelas, TKD di Potong Sekaligus Peringatan Tertulis
Wednesday, June 09, 2021

On Wednesday, June 09, 2021

INFONUSANTARA.NET - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) masih ditemukan keluyuran saat Guberbur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Selasa (8/6/2021).

“Saya ingin melihat secara langsung, sekaligus memastikan kesiapan aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, semua ASN tanpa terkecuali di lingkup pemprov Sumbar, harus bekerja secara maksimal dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sidak yang di lakukan Mahyeldi itu, satu persatu ruangan kantor Dinas ESDM dikunjunginya dan sempat mendapati adanya kursi kosong dalam ruangan.

Ketidakhadiran ASN ESDM ini memiliki alasan yang tidak jelas. Dengan alasan itu gubernur menegur pimpinannya.

“Sudah jelas kursinya kosong, kalau pun itu tidak hadir harus ada alasan yang jelas, misalnya cuti melahirkan atau cuti lain, atau alasan lain. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat, sementara yang hadir saja masih terlihat santai dalam bekerja,” ucap Mahyeldi

Dalam kegiatan sidak, masih juga terdapat ASN yang masih tidak melengkapi atribut pakaian dinas, seperti kelengkapan papan nama, lambang korpri dan pin tolak gratifikasi.

Gubernur meminta Sekretaris ESDM Sumbar Mitro Wardoyo untuk memberikan teguran tertulis dan segera laporkan ke BKD dengan tembusan ke Gubernur Sumbar.

“Saya minta data absensi secara keseluruhan. Apabila nantinya didapati ada yang sengaja tidak masuk alias membolos maka hukumannya adalah pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD). Segerakan buatkan laporannya,” tegas Mahyeldi

Mahyeldi menegaskan, apabila ditemui pelanggaran ASN, bukan hanya hukuman disiplin ringan atau tertulis, tapi TKD satu bulan dihilangkan sekaligus peringatan tertulis.

“Karena kalau pegawai kena tiga peringatan tertulis ini akan jadi pertimbangan buat promosi. Kemungkinan besar juga tidak akan naik pangkat,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dari sidak yang pihaknya lakukan, pelayanan yang diberikan ASN di masing-masing instansi sudah dilaksanakan dengan baik. Bahkan pada setiap bidang pelayanan, semua petugasnya dalam kondisi siap,(humas**).


Editor : Heri Suprianto

 Perebutan Kursi Wawako Padang Mulai Memanas, Gerindra - PKS Adakan Pertemuan
Tuesday, June 08, 2021

On Tuesday, June 08, 2021

 

Petinggi DPC Gerindra dan DPTD PKS adakan pertemuan di salahsatu restoran di Kota Padang, Selasa(8/6/2021).
INFONUSANTARA.NET - Peta politik di Padang nampaknya mulai bergejolak. Jelang perebutan posisi Wakil Walikota Padang, dua partai pemilik suara terbesar di DPRD Padang, Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jalin pertemuan di salah satu restoran di Kota Padang, Selasa (8/6).

Ketua DPC Gerindra Kota Padang Syafrial Kani, membenarkan pertemuan itu. Dikatakan, pihaknya secara resmi diundang DPTD PKS Padang untuk bersilaturahmi.

“Dengan adanya undangan itu, Kami pun merespon dengan baik dan bersilaturahmi dengan PKS,” katanya.

Dalam pertemuan itu, hadir petinggi kedua partai, Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Gerindra serta sejumlah anggota fraksi Gerindra di DPRD Padang. Demikian pula dengan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPTD PKS dan sejumlah anggota Fraksi PKS.

Dia menjelaskan dalam pertemuan itu kedua pihak membicarakan isu-isu strategis di Kota Padang hari ini dan kedepan.

“Kita ingin menyamakan persepsi, bagaimana Kota Padang ini lebih baik kedepan. Banyak hal yang kami bicarakan,” kata Ketua DPRD Padang itu.

Saat disinggung apakah pertemuan itu membahas pemilihan Wakil Walikota, Syafrial Kani menjawab diplomatis.“Ini baru pertemuan tahap awal,” katanya.

Pun demikian terkait koalisi jangka panjang menyongsong Pilkada 2024. “Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Sepanjang itu untuk kebaikan Kota Padang, kenapa tidak kita respon,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua DPTD PKS Kota Padang Muharlion pun tak menampik pertemuan itu terkait penyamaan persepsi bagaimana arah pembangunan dan kebaikan Kota Padang kedepan.

“Banyak hal yang kami bicarakan soal isu-isu strategis bagaimana arah Kota Padang kedepan,” katanya.

Terkait koalisi jangka panjang menyongsong Pilkada 2024 maupun pemilihan Wakil Walikota yang kosong, Ketua Fraksi PKS DPRD Padang itu pun menyatakan hal itu salah satu yang akan dijajaki.

“Dari sekian pembicaraan, hal itu salah satu yang akan kita jajaki. Yang penting kita samakan persepsi terlebih dahulu. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut kedepan,” pungkasnya.

Diketahui, untuk pengisian jabatan Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan 2019-2024, PAN dan PKS sama-sama telah mengapung calon yang akan mereka usung. PKS mengajukan Muharlion dan Mulyadi Muslim. Sementara PAN mengajukan Amril Amin dan Ekos Albar. Sementara Gerindra merupakan pemilik kursi terbanyak di DPRD Padang dengan 11 kursi, sedangkan PKS dengan 9 kursi.

Jika koalisi ini terbentuk, maka mereka sudah punya 20 kursi di DPRD Padang. Untuk merebut kursi Wakil Walikota, hanya dibutuhkan tiga kursi lagi. Bukan tak mungkin, tiga kursi itu dirangkul bahkan bisa jadi lebih, karena persepsi yang dibangun bukan untuk kekuasaan, tapi bagaimana Padang lebih baik ke depan. Ini layak ditunggu. (mbb/inf)

Ketua RT 04 di RW 03 Terpilih Kelurahan Pasa Gadang, Aulia:Saya Siap Dikritik!
Sunday, June 06, 2021

On Sunday, June 06, 2021

Ketua RT 04 terpilih Aulia (kanan) salam komando bersama Lurah Pasa Gadang, Khairul.

INFONUSANTARA.NET - Dengan semangat para panitia pemilihan untuk Ketua Rukun Tetangga (RT) 04 di RW 03 Kelurahan Pasa Gadang, akhirnya Bapak Aulia, sah terpilih selaku Ketua RT 04 melalui pemilihan langsung secara demokrasi pada hari Minggu pagi, 6 Juni 2021 bertempat di Posko Sekretariat Palinggam Badunsanak. 

Pemilihan ketua RT 04 di RW 03 Kelurahan Pasa Gadang itu berlangsung dengan suasana gembira penuh tawa canda rasa kebersamaan warga "Palinggam Badunsanak". 

Acara pemilihan tersebut juga di hadiri langsung oleh bapak Lurah Kelurahan Pasa Gadang, Babinsa dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya ketua RT 04 terpilih Aulia mengatakan, saya sangat terimakasih banyak atas kepercayaan warga yang telah memberikan kepercayaan ini. Kedepan mari kita saling kerja sama untuk kebaikan di lingkungan RT 03 dan kepada warga tolong kritik saya kalau ada nantinya  yang kurang berkenan," ungkapnya. 

Lurah Pasa Gadang Khairul dalam kesempatan itu mengucapkan selamat pada ketua RT 04 yang telah dipilih warga. Terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah melaksanakan pemilihan ini. 

Kedepan mari sama - sama kita membangun mendukung semua kegiatan demi kebaikan Pasa Gadang. Dan nanti secara bersama- sama kita akan melantik serentak ketua - ketua RT, RW dan LPM yang telah terpilih," pungkas Khairul. 

Dalam pemilihan tersebut ada 4 orang kandidat yang diajukan warga dan hasil pemilihan suara warga yakni untuk 

1.Bpk Aulia sebanyak 19 suara.

2.Bpk Hidayat 14 suara.

3.Bpk Danil 3 suara.

4.Bpk Hamzah 11 suara.

Alhamdulillah, pelaksaan pemilihan ketua RT 04 telah dilaksanakan melalui pemilihan langsung secara demokrasi,transparan dan berjalan tanpa ada kendala apapun.

"Semoga hasil pemilihan ini membawa kebaikan demi pembangunan di lingkungan RT 04 RW 03 khususnya dan umumnya untuk warga Kelurahan Pasa Gadang, Palingam Badunsanak," ungkap Das, selaku panitia pelaksana.(Inf) 

Daihatsu Rocky Mobil Impian Kini Hadir di Sumbar, Nikmati Berbagai Keunggulan Performanya
Friday, June 04, 2021

On Friday, June 04, 2021

Daihatsu Rocky Mobil Impian Kini Hadir di Sumbar, Nikmati Berbagai Keunggulan Performanya.

INFONUSANTARA.NET - Astra Daihatsu Padang memperkenalkan Daihatsu Rocky kepada masyarakat Sumatera Barat. Dengan target penjualan sebanyak 12 unit perbulan, Astra Daihatsu Padang optimis dapat mencapai target penjualan yang dibebankan. 

“Segement pasar dari Daihatsu Rocky ditujukan kepada masyarakat yang ingin menambah atau mengganti mobilnya. Oleh karena itu, dalam hal promosi, kita akan melakukan pameran di Transmart Padang yang berlangsung dari 5 – 18 Juni 2021 ini,” ucap Kepala Cabang Astara Daihatsu Padang, Jefri Kurniawan, Jumat,(4/6/2021).

Mengikuti trend SUV global yang kini tengah digemari banyak orang, Daihatsu Rocky yang mengusung teknologi DNGA (Daihatsu New Global Architecture).

Daihatsu Rocky merupakan mobil compact SUV berkapasitas 5 penumpang dengan desain stylish dan modern yang sangat cocok serta nyaman dikendarai pada berbagai kondisi jalan. 

DNGA adalah platform terbaru dari Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep: Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.

“Daihatsu Rocky adalah produk kolaborasi ke-5 dari Daihatsu & Toyota. Seperti kolaborasi sebelumnya, produk ini diproduksi di pabrik PT Astra Daihatsu Motor (ADM). Research and Development ADM juga terlibat dalam pengembangannya, sehingga Rocky cocok dengan pasar Indonesia”, tambahnya. 

Pada sisi Eksterior, Rocky dilengkapi dengan fitur canggih terkini, seperti LED Headlamp, Auto retractable mirror dan Key Free. Di bagian interior, dashboard Rocky di-desain seperti cockpit, yang memberikan kesan modern. Senada dengan itu, meter cluster Rocky didesain menggunakan teknologi Full Digital dengan 4 mode tampilan yang dapat dipilih sesuai dengan style dan selera Sahabat.

Hadir perdana dengan mesin 1.OL dengan teknologi turbocharger, Daihatsu Rocky memberikan performa dan akselerasi layaknya mesin dengan kapasitas lebih besar. Mesin 1.0L ini juga dilengkapi dengan teknologi CVT terbaru Daihatsu, Dual Mode CVT, yang menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman, bertenaga sekaligus tetap hemat bahan bakar. 

Dari sisi keamanan, Daihatsu Rocky dilengkapi dengan fitur keamanan spesial tertinggi di kelasnya, yakni Daihatsu ASA (Advanced Safety Assist). 

Daihatsu Rocky 1.OL memiliki 5 varian yang tersedia di semua outlet Daihatsu di seluruh Indonesia dengan harga mulai dari Rp214.200.000 hingga Rp236.100.000. Tersedia unit test drive bagi mereka yang ingin mencoba performa Daihatsu Rocky. 

“Kami percaya Daihatsu Rocky menjadi jawaban bagi mereka yang mencari mobil impian dengan desain stylish dan sederet fitur terkini dan harga bersaing. Daihatsu Rocky sangat cocok dikendarai dan memberi kebanggaan bagi penggunanya. Daihatsu Rocky Sahabat Eksis," pungkasnya.(Inf)

Padang Zona Orange, Operasi Yustisi Polresta Padang Edukasi Masyarakat untuk Selalu Mematuhi Prokes
Friday, June 04, 2021

On Friday, June 04, 2021

 

INFONUSATARA.NET - Polresta Padang laksanakan Operasi Yustisi dalam rangka melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, terutama yakni memakai masker menjaga jarak dan  mencuci tangan.

Pelaksanaan kegiatan operasi Yustisi dari Polresta Padang ini bertujuan agar kasus Covid-19 di Kota Padang dapat menurun. Pasalnya pasca lebaran angka Covid-19 cukup tinggi karena banyak yang mudik dari luar kota ke Padang. Dan untuk saat ini Kota Padang masuk dalam status Zona Orange. 

"Kapolres melalui Kasat Reskrim Polresta Padang,Kompol Rico Fernanda mengatakan, untuk itu kami dari Polresta Padang dalam hal ini menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kota Padang untuk selalu menerapkan protokol kesehatan," ungkap Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda kepada infonusantara.net pada Kamis malam (3/6/2021) usai memimpin Operasi Yustisi Polresta Padang di Mapolresta Padang.

Lebih lanjut Kompol Rico Fernanda menyampaikan Operasi Yustisi Polresta Padang ini turut dengan melibatkan satuan samping yakni TNI, Satpol PP dan juga petugas kesehatan.

Dalam operasi ini, kita melakukan penyisiran sepanjang jalan - jalan di kawasan Kota Padang yang dianggap merupakan kawasan yang dikunjungi oleh orang banyak. Apalagi pada saat ini di Kota Padang juga lagi maraknya tempat- tempat usaha kuliner malam.Antara lain seperti di kawasan Bantang Arau hingga kawasan Nipah, jalan Samudera Pantai Padang dan lainnya.

"Bagi masyarakat yang terjaring yang tidak menggunakan masker akan kita bawa ke Polresta Padang kemudian dilakukan pengecekan yakni melakukan tes swab. Apabila nanti hasilnya positif,maka dari dinas kesehatan akan menghubungi masyarakat yang bersangkutan tersebut," ujar Kompol Rico.

Selain itu kata Kompol Rico Fernanda, kita juga menghimbau kepada para pelaku - pelaku dunia usaha, seperti cafe atau tempat hiburan malam dibatasi operasionalnya hanya sampai jam 22.00 WIB. Hal sesuai dengan perwako dan Surat Ederan Walikota Padang Nomor: 870.364/BPBD-Pdg/V/2021 yang dikeluarkan pada Selasa 4 Mei 2021. Bahwasanya Pemerintah Kota Padang resmi membatasi jam operasional usaha pariwisata seperti rumah makan, mal, tempat hiburan, restoran dan usaha lainnya sampai pukul 22.00 WIB.

"Kepada pelaku usaha yang membandel yang sudah mendapatkan peringatan sebanyak tiga kali, kami juga sudah koordinasikan dengan Satpol PP dan Dinas Pariwisata Kota Padang dan kemungkinan sangsi akan diberikan dengan mencabut izin usaha tersebut," tegasnya.

"Kami dari Polresta Padang dalam hal ini terus menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kota Padang untuk selalu menerapkan protokol kesehatan," ungkap Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda.(Inf)





Haul ke 5 Husni Kamil Manik, 5 Pembicara Berbagi Kenangan
Friday, June 04, 2021

On Friday, June 04, 2021

INFONUSANTARA.NET- Lima orang pembicara, akan berbagi kenangan saat beraktivitas bersama almarhum Ketua KPU RI periode 2012-2016, Husni Kamil Manik (HKM) dalam pertemuan secara daring melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (3/6/2021), mulai pukul 20.00 WIB. 

Haul tahun kelima HKM ini digagas sejumlah sahabat almarhum di Kota Padang, Sumatera Barat. Peringatan ini terasa strategis dikenang jelang pelaksanaan Pemilu 2024, berhubungan kebehasilan almarhum membangun integritas KPU RI bersama para komisioner lainnya, sehingga secara simbolik dianugrahi penghargaan tanda jasa "Bintang Penegak Demokrasi" oleh Presiden RI, Joko Widodo.

"Sosoknya yang tenang (humble) dan meyakinkan, telah berhasil menorehkan sejarah penyelenggaraan pemilu yang damai, jujur, adil dan berintegritas ditengah arus kontestasi politik pemilihan presiden/wakil presiden yang sangat dinamis dan  panas di tahun 2014," ungkap salah seorang sahabat almarhum di Padang, Hary Efendi Iskandar sekaligus salah seorang penggagas zoom meeting ini. 

Pertemanan Hary dan HKM, sudah terjalin panjang. Selain sesama kader HMI Cabang Padang, keduanya merupakan aktivis di tingkat Universitas Andalas (Unand), kampus dimana keduanya menimba ilmu pendidikan tinggi.

Puncak keaktivisan keduanya, terjadi pada periode 2009-2010. HKM terpilih sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Unand. Sedangkan Hary, dipercaya HKM sebagai Sekjen. 

Di periode HKM jadi Sekjen BEM Unand setahun sebelumnya, Hary merupakan ketua bidang internal. 

Menurut Hary, di masa kepemimpinannya HKM, KPU RI relatif terjaga dengan solid, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi.

"Sebagai seorang sahabat almarhum yang punya perhatian terhadap isu-isu politik, demokrasi dan kepemiluan, saya bersama dengan beberapa orang sahabat menggagas kegiatan ini dengan maksud untuk mengingat hal-hal baik (legacy) yang pernah HKM lakukan bersama sahabat-sahabat yang lain dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu," ungkap Hary. 

"Lebih dari itu, dengan mengenang dan mengingat hal-hal baik yang almarhum lakukan dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua, terutama bagi lembaga penyelenggara KPU yang tidak lama lagi akan menghadapi agenda Pilpres dan Pileg serentak 2024," tambah Hary yang kini jadi dosen di almamaternya.

Dalam agenda zoom meeting ini, selain menampilkan istri almarhum, Endang Mulyani untuk memberikan testimoni, juga menghadirkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Diketahui, Anies adalah ketua tim seleksi KPU RI saat HKM akan memulai karirnya di ibu kota. 

Kemudian, Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang merupakan senior almarhum di Fakultas Pertanian Unand. Saat ini, Mahyeldi adalah ketua umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Unand. 

Selain itu, juga hadir sebagai pembicara, penulis buku almarhum HKM, Nur Hidayat Sardini, Prof Muhammad (ketua DKPP RI) yang saat almarhum menjabat ketua KPU RI merupakan ketua Bawaslu RI. 

Juga ikut memberikan testimoni, Ketua KPU Riau, Ilham M Yasir, Yofialdi (sahabat almarhum di HMI yang juga aktif bersama almarhum mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di bawah naungan PWNU Sumbar) dan kakak kandung almarhum, Hamdan Noor Manik. (Inf)

Kapolda Sumbar Bersama Danrem Bertekad Maksimalkan Penerapan PPKM dan Vaksinasi di Tengah Masyarakat
Thursday, June 03, 2021

On Thursday, June 03, 2021

INFONUSANTARA.NET - Dalam menyatukan persepsi terkait perkembangan dan penanganan covid-19 di wilayah Sumatera Barat akhir-akhir ini meningkat di perlukan peran semua elemen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Penegakan disiplin protokol kesehatan tak hanya cukup personel melakukan penertiban agar menimbulkan kesadaran dalam mematuhi prokes, akan tetapi di butuhkan peran semua masyarakat.

Untuk menyatukan persepsi dalam penanganan covid-19, dua unsur pimpinan TNI-Polri di Sumbar melakukan pertemuan, Komandan Korem 032/Wbr, Brigjen.TNI Arief Gajah Mada, SE,MM menyambut kedatangan Kapolda Sumbar, Irjen.Pol.Toni Harmanto beserta PJU Polda Sumbar di Makorem, Padang, Kamis (3/6/2021).

Pertemuan kedua pimpinan TNI-Polri ini membahas berbagai hal terutama soal perkembangan dan penanganan pandemi covid-19 di Sumatera Barat.

Dua Jendral ini dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pelaksanaan vaksinasi bertekad akan memaksimalkan di tengah masyarakat.

Dalam hal ini memberdayakan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas secara maksimal di lapangan, sehingga penerapan PPKM dan vaksinasi serta penerapan penegakan disiplin prokes di Sumbar dapat berjalan dengan baik.

Melalui upaya itu akan membantu Pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Sumatera Barat.

Dalam kegiatan silahturahmi dua unsur pimpinan TNI-Polri di Sumbar turut di dampingi Kasrem dan para Kasi serta Pejabat Utama Polda Sumbar, (Penrem 032/Wbr).


Editor : Heri Suprianto

BBGRM 2021,Irwan Basir Apresiasi Semangat Gotong royong dan Swadaya Seluruh Elemen Masyarakat Kelurahan Kuranji
Monday, May 31, 2021

On Monday, May 31, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Tokoh masyarakat Kuranji sekaligus Penghulu Jambak Nan Batujuah Nagari Pauh IX Kuranji, Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM didampingi oleh Pengurus DPD LPM Padang Mastias Sanjany, Sekertaris BMPN Pauh IX Kuranji Kadril Rajo Darek dan Anizar Rajo Intan meninjau pelaksanaan kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2021.

Pantauan awak media di lapangan, Irwan Basir memberikan bantuan uang tunai dan 30 Sak Semen dalam kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Bertempat di Kelok, Kuranji, Kota Padang, Minggu (30/05/2021) pagi.

Irwan Basir mengatakan, apabila kita semuanya saling mendukung dan saling berbagi kepedulian, maka Insya Allah, kota yang kita cintai ini akan semakin baik, maju dan lebih sukses lagi hingga masa-masa mendatang. 

Lebih lanjut orang nomor satu di DPD LPM Kota Padang, Irwan Basir Datuk Rajo Alam menyampaikan apresiasi atas cukup tingginya partisipasi warga baik RT/RW dan Lurah Kuranji Kasma Efendi serta seluruh elemen masyarakat di Kelurahan Kuranji dalam mendukung pelaksanaan Manunggal BBGRM di Kelok RT.08/RW.03 ini.

"Kita bangga atas kerjasama masyarakat dengan semangat kegotong-royongan dan juga swadaya serta adanya penyerahan kepada pemerintah oleh masyarakat sejauh 2 kilo meter sudah sesuai kondisi yang berkembang saat ini," ungkapnya.

Ia menerangkan, dengan membuka daerah baru, maka ada kebutuhan jalan, ini menandakan bahwasanya ada kebutuhan ril dari masyarakat. Kepada pemerintah, diharapkan untuk memberikan peningkatan dari pelaksanaan manunggal ini dan ditindaklanjuti dalam bentuk respentatif.

Artinya, jelas Irwan Basir, adanya suatu kelayakan, sehingga jalan inu dapat dilewati dengan layak dan membuka daerah baru. Sehingga produktifitas masyarakat meningkat dengan adanya manunggal manunggal yang ada di Kelurahan Kuranji.

Kesempatan itu, Lurah Kuranji Kasma Efendi mengatakan, sebagai pihak pemerintahan terbawah, mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah antusias melaksanakan kegiatan goro manunggal pada tahun 2021 ini.

"Mulai dari awal hingga saat ini, warga cukup ramai untuk melaksanakan manunggal ini. Saat ini, manunggal yang kita laksanakan adalah pembuatan jembatan sekaligus pembukaan jalan penghubung dari Kelok Tui Belimbing, semoga dengan kegiatan ini akan mengangkat ekonomi masyarakat kita yang ada di RT.08/RW.03 ini," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Rusli menyebutkan, Alhamdulillah, seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang berkontribusi atas terlaksananya manunggal ini. Dan itu tentu tidak lepas dari doa kita bersama, termasuk pemuka-pemuka masyarakat di Kuranji ini.

"Mudah mudahan selesai jembatan ini, ada tahapan tahapan berikutnya dari pemerintah kota. Dan masyarakat secara bersama sama cukup antusias, tentunya ini tidak lepas dari kebutuhan kita bersama disini, dengan adanya jembatan dan jalan dapat juga membantu ekonomi masyarakat yang ada," pungkas Rusli.

Dikesempatan itu, Bahar Koto sebagai Mamak Kapala Waris mewakafkan tanah 1 Hektar untuk pembangunan sekolah SMK, yang disaksikan langsung tokoh masyarakat Kuranji Irwan Basir Datuk Rajo Alam dan disaksikan oleh warga setempat.(*)

Bahas Perubahan Perda No.21 Tahun 2012, Faisal Nasir Mempertanyakan Keseriusan OPD Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Padang
Monday, May 24, 2021

On Monday, May 24, 2021

Faisal Nasir Anggota DPRD Kota Padang

INFONUSANTARA.NET - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Ir. H. Mairizon, M. Si menyatakan becak motor (betor) pengangkut sampah guna memaksimalkan kinerja dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih, rupanya tidak berjalanan dengan semestinya.

Menurut Mairizon, Bentor yang didapat dari dana pokir anggota DPRD Kota Padang lebih banyak dimanfaatkan untuk mengangkut sayur, es balok serta kebutuhan lain bagi pengelolanya. 

Hal ini disampaikan oleh kadis saat melakukan pembahasan terhadap perubahan peraturan daerah Kota Padang nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah bersama pansus I DPRD Padang yang juga melibatkan Assisten II Setda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Satpol PP Kota Padang. Pembahasan tersebut berlangsung di Hotel Truntum Padang. 

“Saya melihat bentor yang diperuntukan untuk mengangkut sampah, beralih fungsi sebagai pengangkut barang dagangan seperti sayur, balok es dan barang-barang dagangan lainnya oleh masyarakat. Saat di tegur, masyarakat marah, dan menyatakan bahwa bentor ini bukan asset DLH Kota Padang,” ucapnya. 

Dalam pembahasan terhadap perubahan peraturan daerah Kota Padang nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah tersebut, Kadis DLH merasa perda yang telah ada tidak bisa mengakomodir serta tidak memberikan sanksi minimal kepada warga yang membuang dan membakar sampah sembarangan.

“Perda yang lama hanya mengatur sanksi maksimal sebesar 5 juta rupiah kepada warga yang melanggar aturan, tanpa ada memberikan sanksi minimal. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan perda, diharapkan dapat memberikan sanksi tegas kepada masyarakat,” ucapnya.  

Untuk pengelolaan sampah di Pasarraya Padang, Mairizon memaparkan sampah yang ada di Pasarraya Padang mutlak sepenuhnya tanggung jawab dari Dinas Perdagangan Kota Padang. Begitu juga dengan sampah yang berada di lokasi obyek wisata yang juga dikelola seutuhnya oleh Dinas Pariwisata Kota Padang.

“Sampah yang ada di Pasarraya dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang, begitu juga di lokasi wisata. Kita hanya menyediakan mobil untuk membawa sampah yang telah terkumpul. Sedangkan sampah kesehatan, kita hanya melakukan pengawasan untuk limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),” tutupnya. 

Mendapat informasi tersebut anggota Pansus I DPRD Kota Padang Budi Syahrial meminta agar bentor yang telah diberikan dikembalikan fungsinya untuk mengangkut sampah. 

“Saya meminta, bentor-bentor tersebut kembali di fungsikan untuk mengangkut sampah yang ada di komplek masyarakat. Jika tidak, akan menjadi temuan nanti oleh badan pemeriksa,” ucapnya.

Sementara anggota Pansus I Faisal Nasir dalam pembahasan itu mempertanyakan keseriusan OPD dalam mengimplementasikan perda.

“Sebenarnya ada anggaran ndak dalam penerapan perda ini, karena biaya membuat perda itu sangat mahal. Permasalahannya, penegak perda tidak bekerja sesuai pekerjaannya dalam hal menegakkan perda,” tegasnya. 

Dalam kesempatan tersebut anggota Pansus I yang lain Elly Thrisyanti menjelaskan, cukup sulit dalam mendapatkan Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) di kelurahan.

“Bagaimanapun permasalahan sampah, harus menjadi tanggung jawab bersama. Yang menjadi kendala saat ini, sukarnya mendapatkan fasilitas umum untuk LPS di kelurahan. Oleh karena itu, dari kelurahan perlu dilakukan pembinaan,” jelasnya. 

Sebelumnya, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan perubahan atas tiga ranperda Pemko Padang diantaranya, perubahan atas peraturan daerah Kota Padang no 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, ranperda tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.(Inf)

Dari Kuota 606 Formasi,Pemko Padang Hanya Seleksi untuk 130 Formasi CPNS dan PPPK 2021
Saturday, May 22, 2021

On Saturday, May 22, 2021

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Arfian. 

INFONUSANTARA.NET - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 seluruh Indonesia kembali dibuka. Begitu juga untuk Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Rencananya pendaftaran akan dimulai pada 31 Mei 2021.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Arfian, menjelaskan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyetujui 130 formasi.

Berdasarkan surat persetujuan kuota formasi diterima BKPSDM Kota Padang, paling banyak formasi tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan tenaga teknis. 

Pada Tahun 2021 ini yang disetujui KemenPAN-RB terdiri atas 118 formasi CPNS dan 12 formasi PPPK non guru. Totalnya 130 formasi untuk CPNS dan PPPK Tahun 2021 ini.

Sementara formasi PPPK guru sebanyak 476 formasi, penyelenggaranya dan perekrutannya langsung dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

"Pemko Padang hanya melakukan seleksi untuk 130 formasi CPNS dan PPPK non guru itu," kata Arfian, Jum'at (21/5/2021).

"Kalau PPPK guru dilaksanakan Kemendikbud Ristek untuk ditempatkan di Kota Padang. Kemendikbud Ristek hanya penyelenggara, kemudian mereka yang lulus nantinya juga akan digaji oleh Pemko Padang," sebut Arfian.

Dikatakan, jumlah formasi yang disetujui KemenPAN-RB lebih kecil dibanding total formasi yang diusulkan Pemko Padang. Sebelumnya, Pemko Padang melalui BKPSDM mengajukan 200 formasi CPNS dan 700 formasi PPPK non guru dan guru.

Jumlah formasi tahun ini kata Arfian juga lebih kecil jika dibanding kuota formasi CPNS tahun lalu yang disetujui KemenPAN-RB sebanyak 375 formasi, tenaga pendidik sebanyak 240 formasi, tenaga kependidikan 55 formasi, tenaga kesehatan 23 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 57 formasi.

Seleksi CPNS 2021 dimulai 31 Mei 2021. Seleksi terdiri atas administrasi, tes kompetensi dasar hingga tes kompetensi bidang. Proses seleksi akan dilaksanakan sampai bulan Juni 2021.

"Untuk pendaftaran, mulai dibuka serentak seluruh Indonesia sesuai arahan pemerintah pusat pada 31 Mei 2021.Kalau ada perubahan tentu akan diumumkan lagi.Termasuk persyaratan dan ketentuan pendaftaran juga diumumkan lagi nantinya," ungkap Arfian.(*)



Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, Zulhardi Z Latif : Hanya Zona Orange dan Merah Lingkungan RT RW yang Laksanakan Shalat Id Dirumah Saja
Thursday, May 13, 2021

On Thursday, May 13, 2021

INFONUSANTARA.NET - Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 atau 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.Hari kemenangan bagi umat muslim setelah sebulan lamanya menjalan ibadah puasa.

Anggota DPRD Kota Padag Zulhardi Z.Latif juga selaku Ketua Fraksi Golkar PDI Perjuangan dimalam menyambit hari nan suci lebaran Idul Fitri 1442 H, Rabu (12/5) mengatakan, Kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H. Taqabbalallohu Minna wa Minkum shiyaamanaa washiyaamakum taqabbal ya Kariim 

"Ijinkan kami dari fraksi Golkar PDI Perjuangan dengan segala kerendahan hati dan selaku Sekretaris DPD Golkar Kota Padang mewakil pengurus serta Kader Golkar Kota Padang menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah SWT dan dipertemukan pada Ramadhan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat," ujar Buya Zulhardi Z Latif

Lebih lanjut disampaikan, Alhamdulillah  besok ,Kamis (13/5) merupakan hari kemenangan bagi ummat muslim. Untuk itu pada pelaksanaan shalat Id nanti kata Zulhardi Z Latif yang akrab disapa Buya ini, marilah kita bersama-sama tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan laju peningkatan kasus Covid-19 yang kembali meningkat di Kota Padang,Sumatera Barat.

Kita berharap kepada warga Kota Padang untuk dapat mematuhi himbauan pemerintah tentang penerapan protokoler kesehatan. Minimal pakai masker dan yang paling utama itu kembali atas kesadaran kita masing-masing untuk bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

"Kuatkan Imun, mantapkan iman, berdo agar lingkungan sekitar kita di hindari dari penyebaran Covid-19 ini, aamiin, " harap Zulhardi Z Latif.

Disamping itu,Alhamdulillah, sekali lagi kita patut bersyukur. Karena untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021 Masehi dapat dilaksanakan di masjid / mushalla / Surau (tidak di lapangan terbuka) yang berada pada daerah Rukun Tetangga (RT) yang masuk dalam kategori zona hijau dan zona kuning.

Kebijakan ini kata Zulhardi Z Latif atas dikeluarkannya Surat Ederan Walikota Padang Nomor : 451.305/Kesra-Pdg/V/2021 tentang penyelenggaraan Shalat Idul Fitri tahun 1442 Hijriyah/2021 Masehi dalam masa pandemi Covid-19 di Kota Padang Sumbar.

Surat ederan Walikota Padang ini menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor : 09/Ed/GSB-2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah / 2021 Masehi dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) di Propinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan mengingat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Corona di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Berikut bunyi isi tertulis yang ada dalam SE Walikota Padang Nomor : 451.305/Kesra-Pdg/V/2021 tentang penyelenggaraan Shalat Idul Fitri tahun 1442 Hijriyah/2021 Masehi:

a. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021 Masehi dilaksanakan di Masjid / Mushalla / Surau (tidak di lapangan terbuka) yang berada pada daerah Rukun Tetangga (RT) yang masuk dalam kategori zona hijau dan zona kuning, dengan ketentuan :

1. Jama’ah hanya berasal dari RT itu sendiri dan Wajib diawasi oleh Ketua RT dan Satgas/Kongsi Covid 19 daerah tersebut;

2. Wajib melaksanakan Protokol Kesehatan yang ketat, baik oleh Jama’ah dan Panitia/Pengurus;

3. Panitia/Pengurus diminta untuk amanah dan tegas dalam menjalankan pengawasannya, dan senantiasa berkoordinasi dengan unsur Pemerintah yang berada di Kelurahan dan Kecamatan.

b. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021 Masehi dilaksanakan di rumah masing-masing khusus bagi warga masyarakat yang berada pada daerah Rukun Tetangga (RT) yang masuk dalam Kategori Zona Orange dan Zona Merah, dengan ketentuan :

1. Daerah RT yang dibatasi sebagaimana data Satgas Covid 19 Kota Padang, yakni :

Zona Merah :

- RT 04 RW 02, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur

- RT 04 RW 15, Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur

- RT 01 RW 14, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara

- RT 07 RW 07, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji

- RT 03 RW 15, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji

- RT 02 RW 01, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan

- RT 03 RW 01, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan

- RT 02 RW 04, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan

- RT 02 RW 08, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan

Zona Orange :

- RT 02 RW 05, Kelurahan Flamboyan, Kecamatan Padang Barat

- RT 05 RW 04, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat

- RT 03 RW 04, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat

- RT 03 RW 05, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat

- RT 03 RW 04, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur

- RT 03 RW 08, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur

- RT 01 RW 01, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur

- RT 02 RW 03, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur

- RT 01 RW 02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur

- RT 06 RW 04, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur

- RT 03 RW 03, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur

- RT 02 RW 04, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur

- RT 02 RW 08, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara

- RT 03 RW 08, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara

- RT 02 RW 13, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah

- RT 03 RW 05, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah

- RT 05 RW 05, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah

- RT 06 RW 05, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah

- RT 03 RW 10, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah

- RT 03 RW 06, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji

- RT 02 RW 01, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji

- RT 02 RW 03, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji

- RT 02 RW 07, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji

- RT 06 RW 17, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji

- RT 05 RW 02, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan

- RT 01 RW 09, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan

RT 01 RW 04, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan

- RT 04 RW 01, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan

- RT 02 RW 01, Kelurahan Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan

- RT 03 RW 09, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan

- RT 03 RW 08, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan

- RT 02 RW 11, Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung

- RT 01 RW 11, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung

- RT 03 RW 05, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung

2. Panitia/Pengurus Masjid yang berada pada daerah RT tersebut tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442H, dan Wajib diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang.

3. Bagi warga masyarakat pada daerah RT tersebut tidak diperbolehkan untuk berpindah ke Masjid / Mushalla / Surau yang berada di RT lain dan Wajib diawasi oleh Ketua RT dan Satgas/Kongsi Covid 19 Kelurahan tersebut.

c. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi di saat Pandemi Covid 19, dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Padang.

"Semoga rincian dari surat ederan Walikota Padang ini yang telah menetapkan Kategori Zona Orange dan Zona Merah dilingkungan RT RW tersebut dapat membantu pencerahan bagi seluruh warga Kota Padang untuk tetap menjaga dan menerapkan protokoler kesehatan,"ungkap Zulhardi Z Latif.(inf)