Sumbar Vaksinasi 1000 Pelajar Antisipasi COVID-19

Sumbar Vaksinasi 1000 Pelajar Antisipasi COVID-19

Info Positif On Wednesday, July 14, 2021

Sumbar Vaksinasi 1000 Pelajar Antisipasi COVID-19

INFONUSANTARA.NET -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan vaksinasi untuk 1000 pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di daerah itu.

"Kegiatan ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita di Sumatera Barat melaksanakan di SMA 1 Batang Anai Padang Pariaman dan juga ada tingkat SMP," kata Wakil Gubernur Audy Joinaldy saat meninjau vaksinasi massal untuk pelajar dan masyarakat Padang Pariaman di SMAN 1 Batang Anai Padang Pariaman, Rabu (14/7/2021). 

Wagub mengatakan Sumbar menjadi salah satu daerah dari 14 provinsi yang dipilih untuk melaksanakan program vaksinasi bagi pelajar. 

Provinsi itu di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta  Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua.

Program itu sejalan dengan upaya Pemprov Sumbar untuk meningkatkan capaian vaksinasi sesuai target sebanyak 874.698 orang.

Audy menyebut vaksinasi bagi generasi muda itu sangat penting karena mereka adalah calon pemimpin bangsa yang akan menunjang masa depan Indonesia pada masa emas 2045.

Ia mengatakan saat ini antusiasme masyarakat Sumbar untuk ikut vaksin sangat tinggi. Bahkan 320 ribu dosis vaksin yang dikirimkan ke Sumbar sudah hampir habis 100 persen.

"Kita sudah minta tambah 6.400 dosis untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi bagi masyarakat Sumbar," katanya.

Saat meninjau SMAN 1 Batang Anai tersebut, Wagub Audy yang didampingi Kabag Dukops Binda Sumbar, Kepala Sekolah SMAN 1 Batang Anai serta unsur Forkopimda Sumbar mengikuti via zoom dengan Presiden Republik Indonesia.

Dalam zoom tersebut Presiden Joko Widodo mendorong agar program vaksinasi untuk para pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat dipercepat sehingga tercipta kekebalan komunal dan terhindar dari pandemi Covid-19.

“Kita ingin mendorong agar vaksinasi ini semuanya bisa dipercepat sehingga bisa tercapai kekebalan komunal dan kita bisa terhindar dari Covid-19,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan kepada 15 ribu pelajar SMP dan 15 ribu pelajar SMA di 14 provinsi itu.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dalam laporannya menyebut bahwa BIN memberikan perhatian yang serius kepada program vaksinasi untuk para pelajar. Kepala BIN meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar di SMP Negeri 103 Jakarta bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“Badan Intelijen Negara sangat memberikan perhatian yang serius pada vaksinasi Covid-19, khusus untuk anak-anak usia 12 hingga 18 tahun, terutama pelajar SMP dan SMA yang merupakan generasi penerus dan menjadi tulang punggung bangsa dan negara Republik Indonesia kedepan,” ujar Kepala BIN.****

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Wagub Audy Tinjau Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di Sawahlunto

Wagub Audy Tinjau Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di Sawahlunto

Info Positif On Tuesday, July 13, 2021

Wagub Audy Tinjau Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di Sawahlunto

INFONUSANTARA.NET -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka tingkat SD di Kota Sawahlunto yang dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

"Khusus untuk penerapan protokol kesehatan ini, Wali Kota Sawahlunto sudah mengeluarkan edaran sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh sekolah-sekolah. Kita lihat penerapannya sudah bagus," kata Audy Joinaldy mengatakan itu saat mengunjungi SD Negeri 13 Pasar Remaja Kota Sawahlunto dan SD Negeri 01 Talawi Mudik, Selasa (13/7/2021).

Meskipun penerapan protokol kesehatan sudah dinilai bagus, namun Audy meminta agar Kepala Sekolah harus tetap mewaspadai virus COVID-19 varian delta yang disinyalir sudah mulai masuk ke Sumatera Barat.

"Varian delta ini informasinya lebih berbahaya dan bisa menginfeksi anak-anak. Karena itu pihak sekolah harus benar-benar bisa mengawasi penerapan protokol kesehatan sesuai standar," katanya.

Audy juga mengapresiasi komitmen dari Wali Kota Sawahlunto dalam menghadapi pandemi COVID-19 karena ia menilai pengendalian penyebaran virus COVID-19 di daerah sangat bertumpu kepada kepedulian kepala daerahnya.

"Tadi kita sudah sempat berbincang juga dengan Wali Kota, untuk program vaksin di Sawahlunto berjalan cukup bagus bahkan stoknya sudah mulai menipis. Kita minta dihabiskan saja stok yang ada dan nanti diminta lagi ke Dinas Kesehatan Provinsi," katanya.

Saat ini Pemprov Sumbar sudah mengajukan usulan penambahan vaksin untuk vaksinasi di daerah itu kepada pemerintah pusat, karena dari 320 ribu dosis vaksin yang dikirimkan sebelumnya sudah hampir 100 persen digunakan.

Pada kesempatan itu Wagub menyerahkan masker multi one plus premium kids mask untuk anak-anak sebanyak 2000 picis untuk SD negeri 13 Pasar Remaja, dan 2000 picis masker untuk SD Negeri 01 Talawi Mudik Sawahlunto.

Saat kunjungan itu Wagub didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Kepala Satpol PP Sumbar, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumbar, Rumainur, Anggota DPRD Sawahlunto, Wali Kota Sawahlunto dan Wakil Wali Kota Sawahlunto serta beberapa OPD terkait lingkup Pemko Sawahlunto.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Sumbar Konsultasikan Anggaran Pendekatan PPKM ke Pusat

Sumbar Konsultasikan Anggaran Pendekatan PPKM ke Pusat

Info Positif On Monday, July 12, 2021

Sumbar Konsultasikan Anggaran Pendekatan PPKM ke Pusat

INFONUSANTARA.NET --Pemerintah provinsi Sumatera Barat akan mengkonsultasikan penggunaan anggaran untuk penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada tiga kota di daerah itu ke pemerintah pusat agar tidak menjadi persoalan hukum.

"Jadi ada yang masih diragukan dalam penganggaran untuk penyekatan PPKM Darurat ini, karena itu kita akan segera konsultasikan ke pemerintah pusat," kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy usai Rapat Satgas COVID-19 dengan Bupati/Wali Kota se-Sumbar secara virtual dari Padang, Senin (12/7/2021).

Ia menyebutkan ada kekawatiran kepala daerah yang melaksanakan PPKM Darurat akan terjerat hukum jika menggunakan anggaran tanpa dasar yang jelas.

Karena itu untuk sementara penyekatan pada tiga daerah yang melaksanakan PPKM Darurat belum dilakukan secara maksimal. Dari tiga daerah yang melaksanakan yaitu kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi baru kota Padang Panjang yang melakukan penyekatan.

Namun penyekatan itu dilakukan secara selektif. Bagi orang-orang yang akan berkegiatan di kota Padang Panjang diwajibkan memiliki sertifikat antigen dan vaksin minimal tahap I. Sementara bagi orang-orang yang hanya lewat di kota Padang panjang tidak diminta sertifikat tersebut.

"Kota Padang mempertanyakan anggaran tentang penyekatan ini di dalam rapat. Karena ada kekhawatiran maka kita minta untuk tidak terburu-buru melaksanakannya, menunggu hasil konsultasi ke pusat," ujar Audy.

Selain itu tiga kota yang terkena kebijakan PPKM Darurat ini juga meminta waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang harus dipatuhi.

"Hari ini sudah dilaksanakan tapi mereka tetap meminta agar diberikan waktu untuk sosialisasi agar masyarakat benar-benar memahami dan bisa mematuhi aturan tersebut," ujar Audy.

Terkait pelaksanaan ibadah di masjid Pemprov Sumbar menurut Audy akan mengikuti Taklimat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar yang membolehkan dengan pemberlakuan protokol kesehatan ketat.

"Kita akan minta MUI untuk memberikan edaran kepada seluruh pengurus masjid untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan benar,” kata Audy.

Wagub juga mengingatkan bahwa dalam taklimat itu MUI mengatakan bahwa masyarakat yang cemas akan tertular virus ketika beribadah di masjid boleh untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.

"Jadi kita serahkan kepada masing-masing individu," katanya.

Pada kesempatan itu seluruh Rumah Sakit Umum Daerah di Sumatera Barat diminta untuk bersiap kembali menerima pasien COVID-19 sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus.

Sebelumnya dalam rapat secara virtual pada Jumat (9/7/2021) Mengko Perekonomian Erlangga Hartanto menetapkan tiga daerah di Sumbar ditingkatkan statusna dari PPKM Pengetatan menjadi PPKM Darurat.

Tiga daerah itu masing-masing Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Padang. Kebijakan itu berlaku pada 12 Juli hingga 20 Juli 2021.

*BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR*

Sumbar Segera Miliki Insenerator Limbah B3 Berkapasitas 7 Ton

Sumbar Segera Miliki Insenerator Limbah B3 Berkapasitas 7 Ton

Info Positif On Monday, July 12, 2021

 

Sumbar Segera Miliki Insenerator Limbah B3 Berkapasitas 7 Ton

INFONUSANTARA.NET -- Sumatera Barat segera memiliki insenerator atau alat pemusnah sampah limbah B3 dengan kapasitas mencapai 7 ton perhari yang merupakan bantuan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

"Insenerator ini mampu memusnahkan 300 kg sampah perjam dan bisa terus-menerus beroperasi selama satu hari penuh sehingga kapasitasnya bisa mencapai 7 ton per hari," Kata gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat meninjau insenerator di TPA Air Dingin,Kelurahan Balai Gadang,Kec. Koto Tangah,Kota Padang,Minggu.

Menurut Gubernur agar fungsi insenerator dapat digunakan secara maksimal maka perlu dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang memadai, diantaranya jalan yang cukup lebar menuju lokasi, sehingga truk pengangkut sampah B3 bisa melewatinya.

"Ini yang sedang kita tinjau hari ini, untuk persiapan fasilitas-fasilitas penunjang Karena tanpa itu nanti alat ini tidak bisa bekerja secara maksimal,"ujar gubernur.

Diharapkan pada awal 2022 semua fasilitas tersebut telah terbangun dan insenerator bisa segera dimanfaatkan untuk memusnahkan limbah B3 dari seluruh rumah sakit di Sumatera Barat.

Kepala Dinas Lingkungan hidup Sumbar mengatakan insenerator itu tidak bisa dioperasikan hanya satu atau dua jam saja perhari karena tidak efektif dan efesien karena menyebabkan pemborosan BBM.

Agar lebih efektif alat itu harus bekerja cukup lama atau bahkan nonstop selama 24 jam sehingga biaya operasional bisa lebih murah.

Untuk itu maka perlu dikoordinasikan agar seluruh sampah B3 di Sumatera Barat baik dari rumah sakit atau dari fasilitas lain yang menghasilkan limbah harus dimusnahkan di insenerator tersebut.

Kepala Dinas PU Sumbar Fathul bari menyebutkan pihaknya akan segera berupaya membangun jalan agar lokasi insenerator tersebut bisa dijangkau oleh truk truk yang berkapasitas besar.

"Kalau untuk operasional butuh jalan sepanjang 300 meter dengan lebar 7 meter. Untuk itu dibutuhkan dana sekitar Rp4 miliar. Namun karena alat ini segera digunakan, maka diperubahan bisa kita upayakan cor di titik-titik tertentu agar bisa dilewati truk," katanya.

Pembangunan jalan yang lebih representatif akan dikerjakan pada 2022.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

WAGUB AUDY MINTA PENUMPANG KAPAL DAN BUS DIVAKSINASI

WAGUB AUDY MINTA PENUMPANG KAPAL DAN BUS DIVAKSINASI

Info Positif On Monday, July 12, 2021

WAGUB AUDY MINTA PENUMPANG KAPAL DAN BUS DIVAKSINASI

INFONUSANTARA.NET -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy meminta masyarakat yang menggunakan transportasi laut untuk penyeberangan menuju Kabupaten Mentawai dan sebaliknya harus memiliki sertifikat vaksinasi atau bisa mendapatkan vaksinasi di pelabuhan.

"Hal ini sudah diberlakukan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Kita juga coba terapkan di Sumbar untuk meningkatkan capaian vaksinasi," katanya saat meninjau Pelabuhan Samudera Bungus di Padang Minggu (11/7/2021).

Audy mengatakan capaian vaksinasi akan sangat berpengaruh untuk pengendalian COVID-19 di Sumatera Barat karena dengan vaksinasi imun tubuh akan meningkat dan sulit diserang oleh virus.

Upaya vaksinasi telah dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan Gebyar Vaksinasi yang telah dilakukan dalam 3 tahap.

Meskipun capaian sudah meningkat hingga lebih dari 36 persen namun secara umum Sumbar masih berada di peringkat bawah dibandingkan provinsi provinsi lain di Indonesia.

"Sekarang kita coba upayakan solusi lain untuk vaksinasi ini, diantaranya dengan mewajibkan penumpang kapal laut atau bus memiliki sertifikat vaksinasi. Kalau belum memiliki itu bisa melakukan vaksinasi di posko yang disediakan di pelabuhan atau terminal bus," ujarnya.

Ia mengatakan mengatakan wacana itu akan segera dibawa dalam rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga bisa segera direalisasikan.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat Deny Kusdyana mengatakan vaksinasi bagi penumpang kapal laut ataupun bus, sangat mungkin dilakukan dengan dasar Peraturan Gubernur.

"Kami siap mendukung program ini jika memang ada aturannya. Sementara ini untuk bus dan kapal laut menuju Mentawai hanya diwajibkan rapid antigen 1 kali 24 jam," katanya.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

WAGUB AUDY PASTIKAN STOK OKSIGEN DI SUMBAR AMAN

WAGUB AUDY PASTIKAN STOK OKSIGEN DI SUMBAR AMAN

Info Positif On Sunday, July 11, 2021

 

WAGUB AUDY PASTIKAN STOK OKSIGEN DI SUMBAR AMAN

INFONUSANTARA.NET - Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy meninjau ketersediaan stok oksigen pada salah satu perusahaan supplier di kota Padang sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus di daerah itu.

"Informasinya kebutuhan di beberapa daerah seperti Pesisir Selatan, Bukittinggi, Lubuk Basung memang terjadi peningkatan. Namun suplai masih terkendali," katanya saat mengunjungi perusahaan suplier oksigen CV. Asiana di By Pass Padang, Minggu (11/7/2021).

Menurutnya tindakan preventif yang dilakukan sesuai dengan arahan menteri kesehatan RI dalam rapat koordinasi terkait PPKN sebelumnya.

Dalam rapat itu disebutkan pemerintah daerah terutama yang memiliki daerah terkena kebijakan PPKN darurat untuk memastikan ketersediaan oksigen di daerah dan memastikan kebutuhan serta mensimulasikan kemungkinan lonjakan kebutuhan saat kasus meningkat.

"Kita belajar dari Jawa dan Bali karena itu ketersediaan oksigen harus menjadi salah satu fokus," ujarnya.

Ia juga minta kepala dinas terkait untuk memantau perusahaan supplier lain dan memastikan berapa kapasitas produksi dan berapa peningkatan yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Informasi sebelumnya ada enam perusahaan supplier oksigen yang ada di Sumatera Barat namun dia meminta hal itu dipastikan lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan data.

Kepala Pemasaran CV. Asian Gasindo Muhammad William terakhir memang terjadi peningkatan permintaan oksigen dari beberapa pihak terutama rumah sakit.

Normalnya kebutuhan oksigen yang disuplai hanya 400-500 tabung hari di antaranya untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sakit di Bukittinggi, Lubuk Basung, Solok Selatan, Sawahlunto, Pariaman, Padang Panjang dan Padang.

Namun dalam sebulan terakhir ada peningkatan permintaan bahkan sampai 800 tabung. Meski demikian ia memastikan bahwa perusahaannya masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kendalanya, kata William adalah adanya keterlambatan pembayaran oleh pihak Rumah Sakit sehingga pihak perusahaan harus mencarikan dana talangan. Ia berharap kendala itu bisa teratasi agar suplai bisa tetap lancar.

Untuk kebutuhan Rumah sakit William mengatakan pihaknya terbuka selama 24 jam. Kapanpun Rumah sakit butuh pihaknya akan tetap melayani, apalagi jika nanti terjadi kondisi darurat.

Dalam kunjungan itu Wagub Audy didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumbar selaku Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kepala BPBD Provinsi Sumbar Erman Rahman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kepala Satpol PP Provinsi Sumbar Dedy Diantolany.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

WAGUB AUDY TINJAU PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PPKM DI BIM

WAGUB AUDY TINJAU PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PPKM DI BIM

Info Positif On Sunday, July 11, 2021

 WAGUB AUDY TINJAU PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PPKM DI BIM

INFONUSANTARA.NET --Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joynaldy menilai penerapan aturan sesuai kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sudah berjalan dengan baik karena penumpang yang datang harus membawa surat bukti PCR Swab yang berlaku 2 x 24 jam.

"Hari ini hanya ada 14 penerbangan datang dan pergi di BIM. Untuk kedatangan hanya dari dua daerah yaitu dari Jakarta dan Batam," katanya saat meninjau penerapan aturan terkait PPKM di BIM, Minggu (11/7/2021).

Untuk penumpang yang datang dari Jakarta semuanya wajib memiliki bukti PCR Swab 2x24 jam. Petugas di bandara sudah memastikan hal tersebut berjalan dengan baik.

Sementara untuk penumpang yang datang dari Batam pada hari Senin (12/7/2021) juga akan diwajibkan memiliki bukti PCR 2 x 24 jam. Hal itu diterapkan karena Batam juga merupakan salah satu daerah yang masuk kebijakan PPKM darurat.

Sementara untuk masyarakat yang ingin keluar menggunakan pesawat udara juga Dia menilai kedatangan dan keberangkatan di bandara sudah terdata dengan baik sehingga pengawasan penerapan aturan juga relatif lebih mudah.

Menurutnya dengan adanya surat bukti PCR swab tersebut tidak dibutuhkan lagi posko tes PCR Swap di BIM karena hanya akan menjadi pemborosan.

"Dulu kan yang datang itu hanya pakai surat keterangan rapid anti bodi atau antigen sehingga perlu posko tes PCR Swab di bandara. Sekarang sudah pakai surat bukti PCR jadi tidak dibutuhkan lagi," katanya.

Selain bandara, rencananya Wagub Audy juga akan meninjau penerapan aturan PPKM pada beberapa fasilitas yang dinilai berpotensi terjadinya kerumunan di Padang.

Saat itu peninjauan, Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumbar selaku Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kepala BPBD Provinsi Sumbar Erman Rahman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kepala Satpol PP Provinsi Sumbar Dedy Diantolany dan Kepala Otoritas Bandara (Otband) Wilayah VI Padang, Agoes Soebagio.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Permasalahan Pembebasan Lahan Tol Mulai Terurai Ditargetkan 2022 Selesai Dikerjakan

Permasalahan Pembebasan Lahan Tol Mulai Terurai Ditargetkan 2022 Selesai Dikerjakan

Info Positif On Saturday, July 10, 2021

 

Permasalahan Pembebasan Lahan Tol Mulai Terurai Ditargetkan 2022 Selesai Dikerjakan

INFONUSANTARA.NET -Permasalahan pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I Sicicin-Padang mulai terurai satu persatu sehingga proses pembebasan diharapkan bisa lancar dan selesai pada Desember 2021 sehingga proses konstruksi bisa tuntas pada Desember 2022..

"Kita minta ada laporan harian dalam proses pembebasan lahan ini, supaya kendala bisa cepat diatasi sehingga penyelesaiannya bisa sesuai dengan target," kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi saat rapat koordinasi bersama Kapolda, Kanwil BPN, Bupati Padang Pariaman serta OPD terkait di Ruang Rapat Istana Gubernur , Sabtu (10/7/2021).

Menurut Gubernur, dengan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak termasuk Forkopimda, persoalan pembebasan lahan tol itu bisa dilakukan dengan lebih cepat.

"Masing-masing pihak memiliki kewenangan yang berbeda karena itu, tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara sendiri-sendiri, harus ada koordinasi dengan semua pihak mulai dari provinsi, Pemkab Padang Pariaman, BPN, Kepolisian, TNI hingga Kejaksaan," katanya.

Menurutnya proses pembebasan lahan dengan cara bekerjasama itu telah pernah dilakukan pada proses pembebasan lahan proyek pembangunan Bypass Padang dan terbukti berjalan dengan baik. Karena itu dia optimistis dalam waktu dekat penulisan lahan tol padang-pekanbaru bisa selesai.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, sejak beberapa minggu terakhir ia dan tim yang baru ditunjuk oleh Gubernur, telah turun langsung ke lapangan dalam rangka percepatan pembebasan lahan.

"Kita telah turun bersama dengan Kapolda dan bertemu dengan masyarakat. Ternyata tidak ada yang menolak pembangunan, bahkan beberapa pemilik lahan yang dokumennya telah lengkap meminta agar pencairan dana dipercepat," ujarnya.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto meminta agar tidak ada informasi yang ditutupi dalam tim. Ia percaya kerjasama dengan kewenangan berbeda dalam satu tim akan memeprcepat proses pembebasan lahan.

Ia minta Badan Pertanahan Nasiaonal (BPN) untuk tidak larut dalam persoalan internal pemilik lahan. Jika memang tanahnya telah selesai diukur dan dokumen yang lengkap segera saja dibayarkan atau dititipkan di pengadilan.

Jika ada persoalan yang berkaitan dengan hukum pihak kepolisian akan menyelesaikan hal tersebut sesuai kewenangannya.

Kepala BPN Sumbar Syaiful mengatakan untuk pengukuran lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I sebenarnya sudah hampir 100 persen rampung masalahnya tinggal di kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan.

Ia mengakui ada beberapa pihak yang melakukan penuntutan terhadap BPN terkait lahan, namun dengan pendampingan jaksa pengacara negara hal tersebut bisa diselesaikan.

Beberapa titik yang masih meragukan menurutnya adalah yang berada di kawasan Tarok City karena dikhawatirkan ada overload bayar untuk lahan yang telah diganti kerugian oleh Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk hal itu ia meminta agar pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkoordinasi terkait dokumen pengadaan lahan Tarok City agar tidak terjadi pembayaran ganda.

Menanggapi hal itu Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dan membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan itu.

Bahkan pihaknya bersedia untuk turun langsung ke lapangan bertemu dengan masyarakat pemilik lahan guna membantu tim percepatan pembebasan lahan tol.

"Informasikan kepada kita mana-mana bidang lahan yang masih bermasalah dan siapa pemiliknya. Kita akan bantu komunikasikan langsung dengan mereka, mudah-mudahan dengan pendekatan seperti itu bisa membantu percepatan pembebasan lahan tol,"ujarnya.

Sementara itu perwakilan PT Hutama Karya, Berlin mengatakan target penyelesaian fisik konstruksi tol seksi I Padang-Sicincin adalah Desember 2022. Hal itu akan bisa terealisasi jika pembebasan lahan bisa tuntas pada Desember 2021.

"Saat ini progres pembangunan seksi I tol Padang-Pekanbaru sudah mencapai 41,43 persen.

Pekerjaan pun masih terus dilakukan pada lahan-lahan yang telah terbebaskan. Namun karena masih ada spot-spot yang belum terbebas maka pembangunan tidak bisa menerus tapi terpisah-pisah," katanya.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Pengembangan Pariwisata di Nagari Butuh Kreatifitas Generasi Muda

Pengembangan Pariwisata di Nagari Butuh Kreatifitas Generasi Muda

Info Positif On Saturday, July 10, 2021

 

Pengembangan pariwisata di Nagari butuh kreatifitas generasi muda

INFONUSANTARA.NET -- Pengembangan sektor pariwisata di tingkat Nagari di Sumatera Barat membutuhkan peran serta generasi muda yang kreatif dan inovatif.

"Anak-anak muda di Losari bisa mengembangkan ide-ide kreatif untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata titik bagi generasi muda biasanya melek teknologi informasi yang sangat dibutuhkan dalam hal promosi," kata gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Agam, Sabtu (10/7/2021).

Ia mengatakan itu saat menghadiri dan meresmikan "Pembukaan Pancingan Ikan Larangan di Objek Wisata Ngalau Agam Tabik" di Nagari Simarasok, Agam.

Gubernur melihat potensi pariwisata di nagari itu terutama di Ngalau Agam Tabik sangat besar karena memiliki sungai bawah tanah dan gua alami dengan stalaktit dan stalagmit yang memukau.

Potensi yang masih tersembunyi dan belum tergarap maksimal itu bisa menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan jika kelola dan dipromosikan dengan baik.

Generasi muda tidak bisa dibiarkan sendiri harus didukung penuh oleh semua pihak, Ninik Mamak, Bundo Kanduang hingga perangkat Nagari agar hasilnya bisa maksimal dan tetap sesuai dengan kearifan lokal.

Mahyeldi yakin nilai-nilai kebersamaan itu masih kental di tingkat Nagari. Itu harus tetap dipertahankan bahkan dibangkitkan kembali supaya potensi Nagari bisa tergarap dengan baik.

Bupati Agam Andri Warman mengatakan selain potensi wisata susur goa daerah itu juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai kolam pancing alami.

"Kabupaten Agam memang sedang berupaya mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.

Setiap potensi pariwisata yang ada di Nagari diharapkan bisa dikembangkan dengan baik agar bisa menarik wisatawan untuk datang.

Untuk memperkuat dukungan dari pemerintah ia berencana akan berkantor di Nagari secara bergiliran di seluruh negeri di kabupaten itu.

"Kita akan membantu semaksimal mungkin pengembangan potensi yang ada di Nagari," katanya.

Anggota DPD RI Muslim Yatim yang ikut hadir dalam kegiatan itu memberikan apresiasi pada generasi muda Nagari Simarasok yang telah mampu mengangkat sebuah acara yang bisa menarik minat bupati dan gubernur untuk datang.

"Ini bukti generasi muda Simarasok memiliki kreatifitas yang baik," ujarnya.

Peran generasi muda itu juga mendapatkan pujian dari Wali Nagari Simarasok, Muhammad Nurzain. Menurutnya dengan peran dari generasi muda itu objek wisata Ngalau Agam Tabik mulai dikenal oleh wisatawan.

"Mudah-mudahan ke depan potensi ini bisa makin dikembangkan," tuturnya.

Ngalau Alam Tabik merupakan gua alam yang berlokasi di Jorong Koto Tuo, Nagari Simarasok, Baso-Agam. Gua tersebut mempunyai aliran sungai bawah tanah yang menjadi hulu dari Batang Agam. 

Untuk menyusuri keindahan stalagmit dan stalaktit di dalam gua harus menggunakan sampan.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Sumbar Sambut Bonus Demografi "Indonesia Emas" Dengan Pendidikan Kearifan Lokal

Sumbar Sambut Bonus Demografi "Indonesia Emas" Dengan Pendidikan Kearifan Lokal

Info Positif On Saturday, July 10, 2021

 

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi 

INFONUSANTARA.NET -- Sumatera Barat memiliki banyak potensi arifan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda di antaranya pendidikan di surau (masjid) dan di lapau (kedai) selain pendidikan formal di sekolah hingga Perguruan Tinggi.

"Kita terus mendorong integrasi antara potensi kearifan lokal ini dengan pendidikan formal agar bisa menghasilkan generasi muda yang memiliki daya saing menyambut bonus demografi 2045," kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dalam Webinar Daerah Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Padang, Sabtu (10/7/2021).

Pendidikan surau membangun kemampuan mental dan spiritual sementara pendidikan lapau membangun sosialisasi komunikasi hingga negosiasi yang dibutuhkan untuk melengkapi kemampuan akademik.

Gubernur mengakui pendidikan surau dan lapau mulai tergerus oleh dinamika zaman,seiring berubahnya sistem pemerintahan Nagari menjadi kelurahan atau desa.

Namun pasca reformasi gerakan kembali ke Nagari bergaung di Sumatera Barat. Bersamaan dengan itu kearifan lokal pendidikan di surau dan lapau juga kembali dibangkitkan.

Meskipun harus diakui, belum maksimal, namun potensi itu diyakini bisa menjadi salah satu solusi dalam pengembangan SDM generasi muda Sumbar.

Selain itu forum-forum diskusi di perguruan tinggi-perguruan tinggi juga terus didorong untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam mimbar-mimbar pertemuan.

Sementara itu dalam pendidikan formal Sumbar juga membangun kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota dari berbagai segi baik kebijakan maupun anggaran.

Sumbar terus mendorong SMK untuk bisa menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum yang dimaksud bukan kurikulum pokok tetapi kurikulum pendamping seperti muatan lokal yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Di tingkat SMA Sumbar juga tengah mewacanakan untuk mewajibkan seluruh siswa kelas XII masuk asrama dengan tujuan memberikan penguatan kemampuan akademik agar bisa diterima di perguruan tinggi ternama dalam maupun luar negeri.

Dengan demikian pada masa Indonesia emas 2045 generasi muda Sumatera Barat telah memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan Indonesia akan memasuki puncak Bonus Demografi (angkatan kerja lebih banyak dari orang tua) pada 2045.

Jika bisa memanfaatkan peluang itu secara maksimal, Indonesia akan menjadi empat negara dengan perekonomian terkuat pada saat itu. Namun jika gagal mengelola potensi itu, maka yang terjadi adalah bencana sosial seperti pengangguran yang tinggi, naiknya angka kejahatan dan kenakalan remaja.

Karena itu perlu langkah-langkah penguatan SDM generasi muda sejak sekarang dengan melibatkan semua pihak dari tingkat pusat hingga daerah.

Webinar yang digelar Masjid Kampus UGM itu juga diikuti Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Rizhanul Ulum.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Sumbar Siapkan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Mandiri

Sumbar Siapkan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Mandiri

Info Positif On Friday, July 09, 2021

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Sumbar Siapkan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Mandiri.

INFONUSANTARA.NET --Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempersiapkan Asrama Haji Padang untuk tempat isolasi mandiri sebagai salah satu langkah antisipasi naiknya jumlah kasus COVID-19.

"Kita sudah koordinasikan untuk menjadikan Asrama Haji sebagai tempat isolasi mandiri agar mudah diawasi tidak seperti isolasi di rumah pasien," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di ruang rapat Kantor Gubernur, Jumat (9/7/2021).

Selain itu Pemprov juga berkoordinasi dengan enam penyalur oksigen di Sumbar untuk penyediaan kebutuhan bagi pasien COVID-19.

"Sekarang ketersediaan oksigen di Sumbar masih mencukupi. Kita juga sudah mendapatkan komitmen dari enam perusahaan penyalur untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus," katanya.

Wagub mengatakan setelah empat daerah di Sumbar ditetapkan masuk asesmen zona 4 dan diharuskan melaksanakan PPKM pengetatan, sudah dilakukan rapat bersama kepala daerah dan pihak terkait guna menyamakan pandangan dalam penanganan COVID-19 di daerah tersebut.

Sementara itu untuk keterisian tempat tidur (BOR) Rumah Sakit di Sumbar masih cukup aman di angka rata-rata 60 persen. Hanya Kota Padang Panjang yang BOR-nya tinggi yaitu 95 persen.

Solusi yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan RSAM Bukittinggi yang jaraknya cukup dekat atau rumah sakit yang ada di Padang. 

Audy meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk vaksin karena dari alokasi 820 ribu dosis yang dikirimkan ke Sumbar telah terpakai 784 ribu atau sekitar 95 persen.

"Karena antusiasme masyarakat untuk vaksin cukup tinggi kami butuh dukungan untuk ketersediaan vaksin ini," ujarnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah daerah harus sudah mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus COVID-19 agar kondisi tetap bisa terkendali.

Yang terpenting adalah ketersediaan tempat tidur di RS untuk pasien serta ketersediaan oksigen.

Terkait penerapan PPKM pengetatan di luar Jawa-Bali pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan TNI/Polri dan Kejaksaan Tinggi dalam pengawasan agar bisa efektif.

Disebutkan pengaturan PPKM pengetatan itu tidak berbeda jauh dengan PPKM darurat Jawa Bali diantaranya dalam pengaturan terkait keramaian misalnya di perkantoran, pusat kuliner, wisata dan kegiatan-kegiatan lain yang dikhawatirkan menimbulkan keramaian seperti kegiatan seni budaya atau seminar.

Mentri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan yang terpenting daerah harus mempersiapkan tempat tidur dan menjaga ketersediaan oksigen.

Untuk tempat tidur, bisa dilakukan konversi karena pada beberapa kasus jumlah tempat tidur yang disediakan untuk pasien COVID-19 belum memadai sehingga BOR menjadi tinggi.

"Kepala daerah bisa mengkonversi jumlah tempat tidur ini hingga 40 persen dari total tempat tidur di RS," katanya.

Perlu pula dipetakan kebutuhan oksigen agar tidak terjadi kelangkaan jika terjadi lonjakan kasus. Ancar-ancar ketersediaan oksigen itu untuk tempat tidur ICU yang sudah terpasang ventilator biasanya dibutuhkan 30 liter per jam. Sementara untuk semi ICU butuh sampai 60 liter perjam dan tempat tidur biasa 3-5 liter perjam.

Simulasi kebutuhan itu dengan menghitung pasien yang masuk Rumah Sakit rata-rata 20 persen dari kasus aktif. Yang masuk ICU 5 persen dari kasus aktif.

"Jadi sejak awal bisa diketahui kebutuhan oksigen dan bisa dipersiapkan," katanya. 

Sementara itu Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat sebelum aturan ditegakkan.

Pemerintah daerah juga harus menginformasikan mana yang sektor esensial, sektor kritikal dan sektor lain sehingga tidak terjadi salah informasi di lapangan.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Gubernur : Kearifan lokal "Pendidikan Surau-Lapau" Bisa Fisandingkan dengan Pendidikan Formal

Gubernur : Kearifan lokal "Pendidikan Surau-Lapau" Bisa Fisandingkan dengan Pendidikan Formal

Info Positif On Friday, July 09, 2021

 

Gubernurur : Kearifan lokal "Pendidikan Surau-Lapau" Bisa Fisandingkan dengan Pendidikan Formal

INFONUSANTARA.NET --Pendidikan di surau (masjid) dan lapau (kedai) merupakan salah satu kearifan lokal di Nagari (desa) di Sumatera Barat yang harus tetap dipertahankan dan disandingkan dengan pendidikan formal di sekolah negeri maupun swasta.

"Setelah pendidikan awal di keluarga, generasi muda belajar di surau dan di lapau. Di sinilah proses pembelajaran cara berkomunikasi, bernegoisasi dan menghormati itu muncul. Itulah yang sekarang disebut soft skill. Keterapilan yang sama pentingnya dengan kemampuan akademik untuk masuk dunia kerja era industri 4.0," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Palembayan, Agam, Jumat (9/7/2021).

Ia mengatakan itu saat menghadiri meresmikan Lokasi Yayasan Al-Madani dan Gedung MTsS Gumarang di Jorong Gumarang Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Mahyeldi yakin jika dua model pendidikan itu, pendidikan surau-lapau dan pendidikan formal di integrasikan dengan baik maka tokoh-tokoh muda dari Sumatera Barat akan kembali diperhitungkan di pentas nasional bahkan internasional.

Jika merujuk kepada sejarah, banyak tokoh-tokoh nasional asal Sumatera Barat dalam masa perjuangan kemerdekaan yang dimulai pendidikannya di surau dan lapau di Nagari sehingga ketika dalam pergaulannya di lingkungan yang lebih besar mereka bisa menyesuaikan diri karena telah terbiasa untuk menghormati yang tua, menghargai yang sama besar dan menyayangi yang lebih kecil.

"Ini adalah hal nilai-nilai yang universal sehingga bisa di terima di mana saja di muka bumi sehingga tokoh-tokoh Minang benar-benar bisa jadi tokoh-tokoh yang diperhitungkan dan disegani di tingkat nasional maupun internasional," katanya.

Ia menilai semua pihak di nagari harus bisa membangkit dan memaksimalkan kembali kearifan lokal tersebut sehingga generasi muda Sumatera Barat tidak hanya mampu secara akademik, tetapi juga memiliki soft skill.

Terkait sekolah swasta Gubernur Mahyeldi mengatakan harus memiliki keunggulan yang lebih dari sekolah lain sehingga masyarakat tertarik untuk mendidik anaknya di sekolah tersebut.

Sekolah yang didirikan oleh Yayasan Al-Madani-pun harus bisa memberikan keunggulan kualitas yang baik misalnya dari sisi keagamaan atau penguasaan bahasa asing. 

Pemerintah provinsi Sumatera Barat, katanya, akan mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena itu merupakan salah satu visi dan misi kepala daerah. 

Sementara itu Bupati Agam Andri Warman mengatakan salah satu keunggulan daerah itu adalah dari sisi pendidikan. Ke depan salah satu fokusnya di bidang pendidikan adalah  memperbanyak Rumah Tahfidz. Program itu beririsan dengan sekolah berbasis agama di Agam.

Wali Nagari Doni Cendra sangat apresiasi kedatangan Gubernur dan Bupati Agam ke daerah mereka dan berharap dukungan penuh terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Anggota DPRD Sumbar dapil Agam, Rinaldi mengatakan sekolah berbasis agama merupakan aset daerah dalam segi pendidikan mental dan spiritual dan patut untuk didukung secara bersama-sama.

Ikut hadir dalam acara itu Kepala Biro Adpim Setda Sumbar, Hefdi, Camat Palembayan, Forkopimca, Ketua Yayasan Al Madani Andrioni Satria dan para tokoh masyarakat Gumarang.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Gubernur : Soliditas Tingkat Nagari Awal Kemajuan Daerah

Gubernur : Soliditas Tingkat Nagari Awal Kemajuan Daerah

Info Positif On Thursday, July 08, 2021

Gubernur : Soliditas Tingkat Nagari Awal Kemajuan Daerah.

INFONUSANTARA.NET -- Soliditas di tingkat Nagari/Desa dalam hal pengembangan potensi merupakan langkah awal untuk kemajuan kabupaten/kota hingga provinsi.

"Banyak hal-hal besar yang bermula dari nagari termasuk untuk tokoh-tokoh nasional asal Sumbar dalam perjuangan bangsa, awalnya tumbuh di Nagari. Kalau ada soliditas di nagari akan muncul lagi tokoh-tokoh nasional dari Sumbar," kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat pengukuhan Pengurus Forum Wali Nagari Sumbar periode 2021-2024 di Padang, Kamis (8/7/2021)

Karena itu Gubernur berpesan agar pengelolaan Nagari harus dilakukan secara baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kalau misalnya ada yang tidak dipahami Wali Nagari atau Kepala Desa jangan ragu untuk meminta konsultasi ke dinas terkait. Nanti akan dikirimkan orang-orang yang ahli untuk memberikan pelatihan agar pengelolaan Nagari bisa berjalan dengan maksimal," katanya.

Pengelolaan itu termasuk bentuk pengelolaan keuangan yang berpotensi besar untuk bisa menjerat Wali Nagari atau kepala desa dalam kasus hukum jika tidak dilakukan sesuai aturan.

Ia menilai sebagian besar kasus hukum yang terjadi di Nagari adalah karena ketidakmengertian Wali Nagari secara administrasi, bukan karena faktor kesengajaan. Hal ini jangan sampai terjadi pada kepemimpinan Wali Nagari yang dikukuhkan saat ini," kata Gubernur.

Setidaknya, kata Mahyeldi dibutuhkan Sekretaris Nagari yang benar-benar memahami alur keuangan sehingga bisa membuat pertanggungjawabkan semua kegiatan dengan baik. 

Forum Wali Nagari Sumbar yang dikukuhkan juga diharapkan bisa memberikan sharing informasi antara sesama Wali Nagari untuk bisa meningkatkan kualitas pengelolaan di daerah masing-masing.

"Bisa mempelajari keunggulan Nagari masing-masing untuk diimplentasikan di Nagari sendiri harus menjadi salah satu keuntungan dalam forum ini," ujarnya.

Dalam masa pandemi COVID-19  gubernur berpesan agar dana desa atau dana Nagari yang dialokasi sebanya 8% bisa danfaatkam untuk pengendalian penyebaran virus di tingkat Nagari misalnya dengan pembuatan isolasi Nagari. 

Sementara itu Ketua Forwana Sumbar 2021-2024, Zul Arfin Dt Parpatiah mengatakan organisasi tersebut bukanlah ormas, tetapi sebuah organisasi yang beranggotakan kepala pemerintahan di tingkat paling bawah.

Tujuannya adalah untuk bisa berkoordinasi dengan baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk menjalankan program-program yang bisa mengembangkan Nagari. 

"Kami berterima kasih kepada Gubernur yang telah mengukuhkan kepengurusan Forum Wali Nagari Sumbar periode 2001-2024 ini. Mudah-mudahan kami bisa mengemban tugas dengan baik untuk membantu melaksanakan program-program pemerintah di tingkat Nagari," katanya.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Produk Asal Sumbar Berpeluang Tembus Pasar Afrika

Produk Asal Sumbar Berpeluang Tembus Pasar Afrika

Info Positif On Thursday, July 08, 2021

Produk Asal Sumbar Berpeluang Tembus Pasar Afrika

INFONUSANTARA.NET -- Produk asal Sumatera Barat berpeluang menembus pasar negara-negara Benua Afrika karena dinilai memiliki kualitas yang bisa bersaing dan kedekatan sejarah.

"Saat ini produk kita sudah cukup banyak ke Afrika. Namun kita terus berupaya agar jumlahnya bisa terus meningkat," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat mengikuti zoom meeting "Potensi Ekspor ke Afrika dan negara lainnya" di Padang, Kamis (8/7/2021).

Produk asal Sumbar yang diekspor itu diantaranya Cassiavera ke Aljazair, Cengkeh ke Nigeria, tepung kelapa ke Maroko, CPO ke Tanzania dan Kenya dan beberapa produk lain.     

Ke depan, Pemprov Sumbar berupaya untuk terus meningkatkan jenis produk dan jumlah yang akan diekspor diantaranya dengan pendekatan "sister city".

Gubernur mengatakan beberapa kota di Sumbar sudah memiliki hubungan baik dengan daerah di Afrika dan Timur Tengah seperti di Maroko.

Pendekatan tersebut dinilai bisa memberikan ruang untuk saling memahami keunggulan produk dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal itu akan membuka kemungkinan perdagangan.  

Sumbar juga memiliki Pelabuhan Teluk Bayur yang bisa dimanfaatkan menjadi gerbang Indonesia bagian Barat untuk ekspor.

Sementara itu Kuasa Usaha ad interim Kareem International, Yusra Khan mengatakan sebagai warga Minangkabau ia juga berharap bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan daerah dengan membantu perdagangan ekspor produk Sumbar ke negara-negara Afrika.

Ia mengatakan dalam beberapa hal, Indonesia termasuk Sumbar memiliki kedekatan yang lebih baik dibandingkan Afrika dengan Eropa. Misalnya dari segi kuliner.

Menurutnya ada kedekatan rasa kuliner antara randang dari Sumbar dengan kuliner di Afrika bagian Timur. 

Kedekatan itu adalah potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menjalin dan meningkatkan perdagangan antara dua daerah.

Ia mengatakan Afrika adalah daerah yang sedang tumbuh. Ke depan perekonomiannya akan semakin baik karena itu sejak awal Sumbar harus bisa memanfaatkan hal itu.

CEO Kareem International, Isnandar mengatakan berdasarkan pengamatannya beberapa tahun berkiprah dalam perdagangan internasional, rendahnya tingkat ekspor Indonesia bukan karena tidak memiliki produk tetapi tidak memiliki pedagang di luar negeri.

Hal itu yang mendorongnya mendirikan perusahaan khusus untuk ekspor ke Afrika. 

"Kami berharap bisa membantu daerah termasuk Sumbar untuk mengekspor produk ke Afrika," katanya.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

PKK Diminta Responsif Terhadap Kondisi Pandemi COVID-19

PKK Diminta Responsif Terhadap Kondisi Pandemi COVID-19

Info Positif On Wednesday, July 07, 2021

PKK Diminta Responsif Terhadap Kondisi Pandemi COVID-19

INFONUSANTARA.NET - Tim Penggerak (TP) PKK dari tingkat provinsi hingga nagari diminta untuk tanggap dan responsif terhadap kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan mengarahkan program dan kegiatannya guna membantu menyelesaikan persoalan tersebut. 

"PKK memiliki cabang sampai tingkat nagari sehingga memiliki kemampuan untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi guna mengantisipasi penyebaran virus," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat membuka Jambore Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berprestasi ke XVIII tingkat Provinsi di Pentas Utama Gondariah Kota Pariaman, Rabu (7/7/2021).

Audy mengatakan pemerintah memiliki keterbatasan dan tidak mungkin berjalan sendiri melaksanakan seluruh program kegiatan, karena itu dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak termasuk lembaga dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK. 

Karena itu pemerintah akan terus mendorong, mendukung  dan memfasilitasi agar PKK bisa menjalankan programnya secara maksimal untuk mencapai keluarga yang sejahtera.

Kader PKK di tingkat bawah juga diharapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait berita-berita hoax tentang vaksin yang disinyalir sebagai salah satu sebab capaian vaksinasi di provinsi itu masih rendah. 

"Vaksin merupakan salah satu ikhtiar untuk melawan penyebaran COVID-19. Meskipun harus diakui bahwa tidak 100 persen efektif, tetapi dari hasil evaluasi sangat besar manfaatnya dalam melawan penyebaran virus," katanya. 

Ia mengatakan Pemprov Sumbar sangat mengharapkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mensosialisasikan pentingnya vaksinasi tersebut.

Sementara itu ketua TP PKK Sumatera Barat, Harneli Bahar mengatakan pelaksanaan jambore itu sebenarnya sudah tertunda satu tahun. Namun masih bisa dilaksanakan pada 2021 meski dalam kondisi pandemi.

Ia mengatakan jambore tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada kader-kader PKK terbaik di Sumbar yang penilaiannya telah selesai dilakukan. Perlombaan dan kegiatan selama jambore juga akan diberikan apresiasi.

Terkait pandemi COVID-19 Harneli mengatakan PKK juga juga akan berperan dalam mensosialisasikan program-program pemerintah seperti penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi di tengah masyarakat. 

Ia juga menyampaikan terima kasih pada Pemkot Pariaman yang telah menfasilitasi pelaksanaan jambore tersebut.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan saat ini daerahnya masuk zona kuning COVID-19, karena itu masih bisa melaksanakan beberapa kegiatan meskipun harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. 

Ia berharap jambore yang digelar bisa berjalan dengan sukses hingg akhir. Ia juga mengajak peserta untuk bisa menikmati wisata Pariaman yang sangat mempesona.

Ikut hadir dalam acara itu Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Sumbar, Ny. Fitria Amalia Audy, Forkopimda Provinsi dan Kota, Bupati Pasaman Barat, Bupati Padang Pariaman, Bupati Limapuluh Kota, Wakil Bupati Solok Selatan, Kepala Dinas PMD Provinsi Sumbar, beserta ketua dan wakil ketua TP-PKK kota dan kabupaten se-Sumbar.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Wagub :Pemanfaatan Karst Harus Perhatikan Lingkungan Hidup

Wagub :Pemanfaatan Karst Harus Perhatikan Lingkungan Hidup

Info Positif On Monday, July 05, 2021

Wagub :Pemanfaatan Karst Harus Perhatikan Lingkungan Hidup

INFONUSANTARA.NET - Pemanfaatan kawasan karst harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi dan pemanfaatan nilai atau potensi sehingga pengelolaannya dapat dilaksanakan secara baik dan terarah.

"Untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan pada kawasan karst ini, perlu dikaji keseimbangan antara fungsi dan pemanfaatan nilai atau potensinya," kata Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy dalam ekspos rencana pengelolaan ekosistem karst Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Senin (5/7/2021).

Wagub mengatakan karst  memiliki  banyak fungsi antara lain fungsi ekologis yaitu  penyimpan air, habitat dari biota  seperti kelelawar, burung wallet, hingga ketahanan pangan.

Kawasan karst juga mempunyai fungsi ekonomis seperti kegiatan pertambangan, wisata, pertanian dan kehutanan serta fungsi sosial, budaya dan pendidikan.

Kajian yang telah dilakukan oleh P3E Sumatera bisa menjadi dasar pengelolaa ekosistem karst Sumbar sesuai zona yaitu zona lindung dan zona budidaya. 

"Hendaknya kawasan Karst dapat dioptimalkan guna menunjang pembangunan berkelanjutan tetapi tetap mempertimbangkan beberapa hal," ujarnya.

Pertimbangan itu diantaranya dengan tetap melestarikan fungsi hidrogeologi, proses geologi, flora fauna, nilai sejarah serta budaya yang ada di dalamnya.

Kemudian tetap harus melestarikan keunikan dan kelangkaan bentukan alam di Kawasan karst, meningkatkan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitarnya serta meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera Amral Feri mengatakan kawasan batu gamping atau batu kapur merupakan ekosistem yang terbentuk dalam kurun waktu ribuan tahun. 

Kawasan karst tersebut dapat berbentuk ornament goa (stalagtit-stalagmit) , lubang/ponor, bukit,  lembah, mata air, sungai  bawah tanah  dan lain-lain. 

Sumbar memiliki kawasan karst namun tidak dalam satu hamparan besar tetapi tersebar di 16 (enam belas) Kabupaten/Kota. Luasannya mencapai 260.845 Ha. Kawasan terluas berada di Kabupaten Solok yaitu mencapai 51.025 Ha. 

Pemanfaatan ekosistem karst yang ada di Sumbar antara lain untuk sumber air minum, air pertanian dan perkebunan, sumberdaya genetik, pariwisata dan pertambangan.   

"Untuk pemanfaatan itu memang harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Pemanfaatan skala besar harus memiliki analisis dampak lingkungan(Amdal), lebih kecil bisa Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UKL)," katanya.

Ke depan P3E akan mengkaji secara utuh dampak lingkungan yang dapat terjadi atas perubahan fungsi tersebut.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Sumbar Wacanakan Siswa Kelas 3 SMA Wajib Masuk Asrama

Sumbar Wacanakan Siswa Kelas 3 SMA Wajib Masuk Asrama

Info Positif On Monday, July 05, 2021

Sumbar Wacanakan Siswa Kelas 3 SMA Wajib Masuk Asrama

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mewacanakan seluruh siswa kelas 3 SMA di daerah itu wajib masuk asrama dalam rangka mempersiapkan kemampuan untuk menembus perguruan tinggi ternama dalam dan luar negeri.

"Setahun terakhir itu anak-anak ini benar-benar digembleng. Tujuannya masuk perguruan tinggi ternama dalam dan luar negeri sehingga nanti generasi masa depan Sumbar benar-benar berkualitas," katanya saat bersilaturahmi dengan jajaran pendidikan di SMA Negeri 1 Solok Selatan, Minggu (4/7/2021).

Gubernur menilai mempersiapkan masa depan generasi muda tidak bisa hanya menjalankan sistem yang sudah ada tetapi harus benar-benar disiapkan dan direkayasa salah satunya dengan pendidikan di asrama.

Wacana itu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Pemprov Sumbar meskipun kewenangan SMA/SMK dan SLB berada di provinsi. Dibutuhkan sinergisitas dengan Pemerintah Kabupaten atau Kota karena siswa yang akan digembleng adalah warga daerah yang nantinya juga akan berkontribusi pada kemajuan daerah.

Pembangunan asrama diharapkan dukungan Pemkab/Pemko selain anggaran dari provinsi. "Kalau ada sekolah yang areanya cukup luas, bisa segera direncanakan untuk pembangunan asrama ini," ujarnya.

Mahyeldi menyebut untuk menyambung kuliah di luar negeri, akan dikomunikasikan dengan MInang Diaspora yang jaringannya sangat luas, ada hampir di semua benua.

"Kalau misalnya mau kuliah di Inggris atau Amerika, kita akan hubungi perantau kita yang tergabung dalam Minang Diaspora di sana," katanya.

Sementara untuk SMK yang orientasinya adalah dunia kerja, perlu pula dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk meningkatkan kapasitas lulusan sehingga benar-benar bisa diserap oleh dunia kerja.

"Kalaupun tidak bisa masuk lewat kurikulum pokok, kita masuk lewat muatan lokal atau program-program lain yang memungkinkan," katanya.

Jika hal itu tidak dilakukan, maka lulusan SMK akan tetap menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran di Sumbar.

Fasilitas penunjang untuk kerja praktek harus disiapkan di sekolah. Jika jurusannya adalah bisnis, maka disiapkan semacam tempat perdagangan yang bisa menampung siswa untuk praktik secara langsung.

Demikian juga bila jurusannya pertanian atau peternakan. Harus ada tempat bagi mereka untuk belajar secara langsung agar kualitas yang diinginkan itu bisa tercapai.

"Bahkan kalau memungkinkan untuk siswa SMK yang benar-benar memiliki kemampuan, saat lulus diberikan insentif berupa modal kerja. Coba dijajaki bagaimana caranya," ujarnya. 

Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan provinsi untuk mempersiapkan generasi masa depan berkualitas. Ia memahami siswa dan guru adalah masyarakatnya karena itu adalah hal yang wajar jika kabupaten ikut membantu meski secara administrasi, SMA/SMK/SLB merupakan kewenangan provinsi.

Terkait sekolah ia meminta agar dilakukan peningkatan akreditasinya. Tingkat SMA ada 11 sekolah di Solok Selatan. Enam sudah akreditasi A, tiga akreditasi B dan tiga lagi C. Lima SMK negeri dan satu swasta masing-masing masih B.

"Kalau bisa dibantu agar akreditasi semua sekolah bisa A," ujarnya.

Ikut hadir dalam acara itu Wakil Bupati Solok Selatan, Ketua DPRD Solok Selatan, anggota DPRD Sumbar, Nurfimansyah, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri, Plt Sekda Solok Selatan Doni Samulo, UPTD Dinas Pendidikan di Solok Selatan dan para guru guru SMA, SMK dan SLB se Solok Selatan.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

WAGUB JAGA SINERGISITAS DENGAN TNI/POLRI DENGAN OLAHRAGA

WAGUB JAGA SINERGISITAS DENGAN TNI/POLRI DENGAN OLAHRAGA

Info Positif On Saturday, July 03, 2021

 

WAGUB JAGA SINERGISITAS DENGAN TNI/POLRI DENGAN OLAHRAGA.

INFONUSANTARA.NET - Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy berolahraga sepeda bersama Forkopimda mengelilingi Kota Bukittinggi dalam rangka menjaga sinergisitas antara pemerintah TNI dan Polri sekaligus menambah daya imun tubuh agar tetap kuat ditengah pandemi Covid-19.

sepeda santai itu diikuti Komandan Lanud (Danlanud) Sutan Sjahrir Kolonel PNB M.R.Y. Fahlefie, Danlatamal II Laksamana Pertama TNI Hargianto juga Kasatpol PP dan Damkar Prov. Sumbar Dedy Diantolani dan rombongan lainnya.

" Kita ingin menjaga sinergisitas antara Pemprov Sumbar dengan TNI dan Polri juga untuk menjaga kesehatan dengan olahraga sepeda," kata Audy di Bukittinggi, Sabtu (3/7/2021).

Selain bersepeda Wagub Audy juga menyempatkan diri mengikuti senam aerobik bersama masyarakat Kota Bukittinggi di jam Gadang. 

Menurutnya senam aerobik dapat menjaga daya tahan tubuh dan memelihara kesehatan jantung dan masih banyak manfaat lainnya.

Pada saat itu, Wagub juga menghimbau kepada masyarakat Kota Bukittinggi untuk tidak takut di vaksin.

"Dan tidak perlu khawatir tentang vaksinasi Covid-19 karena pemerintah telah menjamin vaksin yang kini diberikan kepada masyarakat aman dan juga dapat memberikan banyak manfaat," ujar wagub.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Wagub : Aplikasi e Perda Jadi Wadah Konsultasi Pusat- Daerah

Wagub : Aplikasi e Perda Jadi Wadah Konsultasi Pusat- Daerah

Info Positif On Friday, July 02, 2021

 

Wagub : Aplikasi e Perda Jadi Wadah Konsultasi Pusat- Daerah

INFONUSANTARA.NET - Aplikasi e Perda yang digagas Kementrian Dalam Negeri merupakan wadah konsultasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menfasilitasi produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

"Berdasarkan hierarki, Perda adalah bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan hukum nasional karena itu materinya harus sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. E Perda bisa menjembatani proses fasilitasi menjadi lebih efektif dan efisien," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat peluncuran e Perda di Padang, Jumat (2/7/2021). 

Ia mengatakan aplikasi e Perda merupakan bentuk pembinaan dan koordinasi oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan tujuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berjalan harmonis dan tidak bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan kebijakan pembangunan nasional.

Dengan adanya aplikasi itu diharapkan pembentukan Perda akan lebih efisien efektif dan akuntabel serta transparan hingga dapat melahirkan Perda yang berkualitas dan memberikan manfaat pada pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan aplikasi itu diharapkan semakin berkembang dan dapat didukung semua elemen termasuk sumber daya manusia.

Wagub Audy mengatakan untuk SDM dibutuhkan perancang produk UU Daerah yang terdidik dan terlatih dan memiliki kompetensi. 

"Kami berharap SDM juga menjadi perhatian pusat sehingga produk yang dihasilkan juga semakin baik," katanya.

SDM perancang Perda di Sumbar secara kuantitatif belum mencukupi dibandingkan produk hukum kabupaten/kota yang harus difalititasi, dievaluasi dan klarifikasi oleh pemprov Sumbar.

Selama ini Pemprov hanya bisa mengirimkan satu orang untuk pelatihan ke Kementerian Hukum dan HAM karena keterbatasan keuangan daerah. 

Untuk itu diharapkan diklat perancanag UU kabupaten dan kota juga bisa difasilitasi oleh pusat sehingga e Perda bisa lebih efektif hingga kabupaten dan kota.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menyampaikan bahwa ke depannya e-Perda ini akan memegang peranan penting dalam setiap tahapan perumusan produk hukum di daerah, terutama pada masa pandemi seperti saat ini.

"Kita sudah melihat bagaimana digitalisasi sudah menjadi hal wajib dewasa ini. Dan inovasi e-Perda ini merupakan bagian dari proses digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan kita. Fasilitasi produk hukum daerah bisa berlangsung lebih cepat, transparan dan terintegrasi, tanpa terpengaruh banyak akibat pandemi," katanya.

Peluncuran aplikasi e-Perda sejalan dengan telegram Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor: T.005/4163/OTDA.

Aplikasi e-Perda ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pembahasan dan evaluasi produk hukum di kabupaten dan kota di Sumbar dengan Kementerian Dalam Negeri. Sumatera Barat sendiri merupakan provinsi ke-6 di Indonesia yang telah meluncurkan aplikasi e-Perda.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Sumbar Lakukan Perkuat Delapan Strategi Penanggulangan COVID-19

Sumbar Lakukan Perkuat Delapan Strategi Penanggulangan COVID-19

Info Positif On Friday, July 02, 2021

 

Sumbar Lakukan Perkuat Delapan Strategi Penanggulangan COVID-19

INFONUSANTARA.NET - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat penerapatan strategi penanggulangan COVID-19 yang selama ini sudah berjalan namun belum optimal.

"Delapan strategi ini sudah berjalan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi agar lebih efektif," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat Rapat Akselerasi Gebyar Vaksinasi COVID-19 secara virtual di Padang, Jumat (2/7/2021).

Delapan strategi itu masing-masing implementasi 3T (testing, tracing, treatmen) dan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi dan menghindari keramaian) harus terus disosialisasikan.

Kemudian penerapatan Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adabtasi Kebiasaan Baru (AKB) diperketat, testing lebih dimasifkan, melakukan efisiensi laboratorium dengan sentralisasi, tes SWAB PCR diberikan secara gratis, pemberlakuan PPKM berbasis mikro, membentuk nagari tageh dan kongsi COVID-19 untuk pemberdayaan masyarakat dan menggencarkan vaksinasi.

Vaksinasi akan terus dimasifkan di bawah dua koordinasi yaitu di bawah Dinas Kesehatan Sumbar dengan sasaran lansia, pralansia, guru/tenaga pendidik dan pelayanan publik.

Lalu di bawah koordinasi Polri dengan sasaran semua usia di atas 18 tahun.

Ia mengatakan Gebyar Vaksinasi sudah dilaksanakan berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 3 tanggal 14 Juni 2021.

Kegiatan itu dilaksanakan di berbagai lokasi di 19 kabupaten dan kota di Sumbar dengan melibatkan semua pihak hingga perangkat pemerintahan terbawah.

Kondisi saat ini kasus aktif di Sumbar masih cukup tinggi. Beberapa kabupaten/kota masih di atas angka 10 persen seperti Bukittinggi, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat. Dharmasraya juga hampir 10 persen.

"Ini harus menjadi perhatian serius karena informasi terakhir COVID-19 varian delta sudah masuk Sumbar. Kita wajib lebih waspada," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan capaian vaksinasi di daerah itu meningkat cukup signifikan dengan dilakukannya Gebyar Vaksinasi dari 16-30 Juni 2021.

"Posisi awal sebelum Gebyar Vaksinasi, capaian pada posisi 23 persen. Setelah kegiatan naik sekitar 10 persen menjadi 33,9 persen. Artinya dalam 15 hari menambah cakupan vaksinasi sekitar 10 persen," katanya.

Evaluasi secara nasional posisi Sumbar masih pada peringkat dua terbawah karena saat Sumbar bergerak melakukan Gebyar Vaksinasi, provinsi lain juga bergerak.

"Pada 1 Juli 2021 tahapan ketiga Gebyar Vaksinasi mulai dilaksanakan dengan sasaran masyarakat berisiko dengan target sasaran 1,3 juta jiwa," katanya. ***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR