Paripuna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi DPRD Padang Setujui LKPD Tahun Anggaran 2017 dan KUA-PPAS 2019

Paripuna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi DPRD Padang Setujui LKPD Tahun Anggaran 2017 dan KUA-PPAS 2019

Info Positif On Tuesday, July 31, 2018

INFO PARLEMEN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) laksanakan Paripurna penyampaian pandangan akhir Fraksi - Fraksi DPRD Kota Padang terhadap Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kota Padang 2019,Senin (30/7). 

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Asrizal, Sekretaris DPRD Kota Padang Syahrul, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. 

Juga turut menghadiri pada rapat paripurna tersebut para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan para undangan lainnya.

Dalam paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi tersebut 

seluruh fraksi di DPRD Kota Padang  menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019.

Pada penyampaian pandangan akhir dari Fraksi Perjuangan Bangsa oleh Wismar Panjaitan disana ditemui dengan adanya memberikan beberapa catatan terkait Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

Dari segi pendapatan dan pembiayaan, jelas Wismar, masih ada OPD yang belum memenuhi target realisasi anggaran. Ia memberikan apresiasi kepada OPD yang telah berhasil memenuhi realisasi target yang diberikan, namun kepada OPD yang belum mencapai target, ia harapkan untuk dilakukan evaluasi.

Sedangkan mengenai belanja langsung, ungkap Wismar, catatan penting dari fraksinya adalah masalah temuan BPK RI mengenai aset-aset Pemerintah Kota Padang yang masih dikuasai segelintir orang yang tidak berhak memilikinya. 

"Untuk itu, kami harapkan agar pemko sesegera mungkin dapat mengatasi persoalan ini dengan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari BPK RI," pungkasnya.

Tak hanya itu, Fraksi Perjuangan Bangsa juga menyoroti SILPA pada belanja tidak langsung. Menurut Wismar, sesuai laporan Pansus III, realisasi belanja tidak langsung mencapai 91,49 persen dari anggaran Rp.1.059.948.371.645,30, dan SILPA sebanyak Rp90.184.757.517,30. 

Ia mengatakan, SILPA ini terjadi disebabkan banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Selain itu, untuk anggaran insentif petugas pemungut retribusi, perlu dikaji ulang, karena banyak anggaran yang ditetapkan tidak dimanfaatkan secara efektif dan efesien.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Hanafi, S. Pd, M. Pd., mengatakan, fraksinya dapat memahami Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019 dengan beberapa catatan.

Fraksi PAN, katanya, menyarankan kepada Walikota Padang agar lebih maksimal dalam mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), supaya terealisasi program yang telah direncanakan dan jangan terjadi lagi pendapatan tidak tercapai serta penggunaan anggaran tidak maksimal.

Fraksi PAN juga menegaskan kepada seluruh OPD agar setelah KUA dan PPAS tahun 2019 disepakati, tidak ada lagi anggaran yang dimasukan di luar KUA dan PPAS tahun 2019 yang disepakati nantinya. Karena KUA dan PPAS merupakan acuan dasar dalam membahas APBD tahun 2019 sesuai dengan Permendagri nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2019. 

"Kami juga menyarankan kepada OPD agar KUA dan PPAS 2019 yang akan disepakati supaya lebih memprioritaskan kepada 10 program unggulan Walikota Padang dan program yang disepakati sudah betul-betul mengakomodir semua program kerja yang sudah tercantum di dalam RKPD tahun 2019, sehingga seluruh usulan dan rencana yang diajukan dari Musrenbang betul-betul terakomodir di dalam KUA dan PPAS tahun 2019 ini," ungkapnya.

Sementara dari Fraksi PKS melalui juru bicaranya, H. Hadison, S. Si, AP., mengatakan, fraksinya menyetujui ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang terkait KUA dan PPAS tahun 2019. 

Ia mengatakan, melihat proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2,463 triliyun, dengan proporsi terbesar dari dana perimbangan mencapai 57 persen atau 6 persen turun dari tahun 2018 dari total dana pendapatan daerah, menunjukan bahwa dari sektor pendapatan anggaran Pemerintah Kota Padang masih sangat tergantung dengan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.

Namun, kata Hadison lagi, pada sisi lain, proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2,463 triliyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp223,1 miliar. Dimana total PAD tersebut, kontribusi terbesar disumbang oleh Pajak Daerah sebesar Rp565,4 miliar. 

"Kami melihat, angka ini lebih besar dibanding tahun 2018 sebesar Rp400,9 miliar atau mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp164,5 miliar," ujarnya.

Dari total PAD, kata Hadison, dalam konteks otonomi daerah, semakin meningkatnya pendapatan daerah, khususnya dari sektor penerimaan Pajak Daerah, merupakan sinyal positif. Sebab, semakin besarnya peranan Pajak Daerah menggambarkan semakin kuatnya kemandirian keuangan daerah. Namun, jangan sampai pajak yang diberlakukan memberatkan ekonomi masyarakat.

Dikatakan Hadison, belanja daerah tahun 2019 diproyeksi sebesar Rp2,467 triliyun atau mengalami peningkatan sebesar Rp79,55 miliar atau meningkat 3,33 persen dibandingkan APBD tahun 2018. 

"Jika kita lihat pada komposisi belanja langsung KUA-PPAS 2019, mengalami peningkatan sekitar Rp76,3 miliar dari APBD 2018. Tentu kita harapkan bisa menggerakkan pembangunan, khususnya pada sektor prioritas antara lain sektor peningkatan infrastruktur dan transportasi kota, sektor peningkatan penataan birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik serta sektor peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kota Padang guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,63 persen," pungkasnya.

Dian Anggraini juru bicara dari Fraksi NasDem dalam kesempatan itu menyampaikan,  kami hanya mempertanyakan mengenai anggaran Rp2 miliar yang telah digelontorkan kepada PT Padang Sejahtera Mandiri (PSM), kemana saja uang itu dipergunakan. Kami hanya ingin kejelasan. 

"Tapi pada prinsipnya Fraksi Partai Nasdem bisa menerima Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019, "ungkapnya. 

Dengan setujunya semua fraksi di DPRD Kota Padang, maka pimpinan rapat paripurna, Elly Thrisyanti menyatakan DPRD Kota Padang menerima Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 dan menyepakati Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang terkait KUA dan PPAS tahun 2019. (**)

Ketua DPRD Padang Monitoring Kegiatan BBGRM 2018 di Kecamatan Lubuk Begalung

Ketua DPRD Padang Monitoring Kegiatan BBGRM 2018 di Kecamatan Lubuk Begalung

Info Positif On Sunday, May 06, 2018

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti Monitoring Kegiatan BBGRM di Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX 

Dalam rangka kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2018. Tim monitoring BBGRM yang melibatkan beberapa OPD serta  Legislatif turun langsung meninjau kelokasi kegiatan didampingi Camat setempat dengan usulan dua kelurahan tiap kecamatan.

Dalam kegiatan monitoring kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 2018 ini, Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti bersama tim monitoring langsung turun meninjau di Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX dan Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, didampingi Camat Lubuk Begalung, Rosail Akhyari

Pelepasan Tim Monitoring BBGRM Tahun 2018 Bersama Forkompimda 

Elly Thrisyanti mengatakan diharapkan dengan adanya program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ini bisa lebih mempercepat proses pembangunan fisik di Kota Padang, terutama mengenai pembangunan drainase dan jalan lingkung. Karena sama sama kita ketahui saat ini Kota Padang masih sangat rawan banjir.

Dengan ada program BBGRM ini yang dilaksanakan setiap tahunnya, mudah-mudahan dapat meningkatkan pembangunan di setiap kelurahan. Dimana nanti kita tentu berharap akan terbuka nya akses jalan baru yang selama ini belum ada di daerah tersebut. "Seperti yang sedang dilaksanakan di RT 03 RW 20 Kampung Jambak ini,"  ujarnya.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Bersama Camat Lubuk Begalung, Lurah dan Tim Monitoring di Posko BBGRM Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX 

Begitu juga kegiatan BBGRM yang sedang dilaksanakan di Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, dimana disana sedang berjalan pengerjaan drainase dan peninggian pondasi.  Tentu pengerjaan yang dilakukan masyarakat tersebut akan membantu pemerintah dalam hal penanggulangan banjir dengan memperbaiki drainase yang ada di daerah tersebut, " pungkasnya.

Yazirman Murad Ketua LPM Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX menyampaikan, pelaksanaan BBGRM ini di mulai dari tgl 27 April lalu. Untuk pelaksanaan di lakukan pengerjaan jalan sepanjang 250 meter di RT 03 RW 20. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan BBGRM ini sebanyak Rp31.204.200 setelah potong pajak dari Rp 35 juta.

Antusias Warga RT 03 RW 20 Kampung Jambak Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX 

Partisipasi masyarakat disini sangat antusias sekali untuk pembangunan jalan termasuk pembangunan Mushalla Nurul Janah yang sedang dibangun saat ini. Untuk pengerjaan jalanan di RT 03 RW 20 Kampung Jambak ini sudah terlaksana sekitar 45 persen, dimana untuk tanah jalan di wakaf kan oleh masyarakat kaum suku Jambak, termasuk tanah Mushalla. Direncanakan jalan ini akan tembus ke RW 03 RT 04 sekaligus RW 10 yang panjangnya sekitar 400 meter.

Lurah Pengambiran Ampalu Nan XX, Donasri mengatakan partisipasi dan swadaya masyarakat sangat mendukung sekali. Ini dibuktikan di Hibah kan nya tanah untuk pembangunan jalan dan Mushalla.

Stok Bahan di Posko BBGRM RT 03 RW 20 Kampung Jambak

Harapan kami untuk manunggal Kecamatan nanti kalau bisa juga diarahkan kesini. Dan untuk penilaian tentunya mengharapkan Kelurahan ini jadi yang terbaik. Selain itu mudah-mudahan jalan ini bisa tembus ke simpang Arai Pinang di RT 04, RW 03 yang Ketua nya Mayrico, sekaligus di RW 10.

Sementara Lurah Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Mur Ifwan menyampaikan, kegiatan BBGRM 2018 ini dilaksanakan di RT 02 RW 05 dengan pokok pengerjaan drainase dan peninggian pondasi yang telah hancur sepanjang 103 meter serta pengerjaan tambahan pembangunan lapangan voli.

Suasana Gotong-royong di RT 03 RW 20 Kampung Jambak Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX 

"Ketua LPM, Elfirwan mengatakan untuk pelaksanaan kegiatan BBGRM disini tidak ada kendala, partisipasi masyarakat sangat baik sekali dan juga ada swadaya dari masyarakat berupa bantuan sejumlah uang yang kita tuliskan besar besar di papan pemberitahuan agar tidak terjadi kecurigaan, " ungkapnya.

Camat Lubuk Begalung, Rosail Akhyari mengatakan, alhamdulillah dengan kunjungan tim monitoring BBGRM 2018 dalam hal oleh Ketua DPRD Padang, kita sangat berterima kasih karena dalam kunjungan ini juga diberikan berupa bantuan oleh Ketua DPRD Padang.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Serahkan Sejumlah Bantuan Pada Ketua LPM Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung 

Semoga melalui kunjungan Ketua DPRD Padang buk Elly Thrisyanti bisa memotivasi masyarakat dan tokoh masyarakat agar bisa meningkatkan kualitas kerja dari manunggal tersebut. "Kemudian harapan dari kecamatan dan kelurahan, kita berharap agar poporsi untuk belanja anggaran pada BBGRM ini bisa di tambah lagi, dimana setelah berjalan sekian tahun anggarannya masih sebesar Rp.35 juta dan dipotong pajak.(***)

Komisi III DPRD Kota Padang Tinjau Amdal PT Semen Padang

Komisi III DPRD Kota Padang Tinjau Amdal PT Semen Padang

Info Positif On Tuesday, April 03, 2018

Rombongan Komisi III DPRD Padang Bersama Pihak PT Semen Padang Tinjau Ruang Controlling 

Infonusantara (PADANG) 

Rombongan Komisi III DPRD Kota Padang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan kunjungan ke PT Semen Padang dalam rangka melakukan peninjauan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan tersebut, Kamis kemarin. 

Wakil Ketua Komisi III DPRD Padang Elvi Amri mengatakan peninjauan yang dilakukan Komisi III karena adanya kecurigaan dari masyarakat khususnya di lingkungan sekitar PT Semen Padang terkait kebocoran limbah dan filter emisi.

Kepala Departemen Komunikasi dan Sarana Umum PT Semen Padang Iskandar Z. Lubis 

"Sebelumnya terdapat kecurigaan bahwa terjadi kebocoran filter, di mana filter dipakai hanya sewaktu siang hari sedangkan pada malam hari tidak dipasang," katanya

Dari kunjungan yang telah kita laksanakan dan berdasarkan tinjauan lansung dan melihat dengan jelas serta keterangan yang detail dari tim teknis PT Semen Padang, katanya didapatkan informasi bahwa tidak adanya terjadi kebocoran limbah maupun filter tersebut.

Ruang Controlling Untuk Memonitor Selama 24 Jam 

"Ia mengatakan, setelah dilihat, melalui ruang controlling didapatkan gambar secara detail bahwa pemfilteran dilakukan selama 24 jam, jika filter tidak dipakai pada malam hari maka akan termonitor secara jelas. Dengan demikian, apa yang menjadi kecurigaan dan kewaspadaan dari masyarakat khususnya di lingkungan PT Semen Padang sudah dapat terjawab," ujarnya 

Melalui kunjungan Komisi III DPRD Padang, selaku Komisi yang berkompeten yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup  terkait kecurigaan masyarakat terkait dampak lingkungan kami telah melakukan tugas selaku control pengawas. "Kami bisa pertanggungjawabkan bahwa tidak adanya kebocoran limbah dan filter tersebut," sebutnya. 

Pengarahan dari Pihak PT Semen Padang 

Hal itu, ujarnya jika filter tidak di pasang maka juga akan merugikan perusahaan itu sendiri dan secara analisa tidak mungkin hal itu dilakukan karena termonitor setiap menit, serta dilaporkan secara berkala ke dinas lingkungan hidup Kota Padang.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi III DPRD Padang Emnu Azamri, bahwa  tinjauan kita ke PT Semen Padang selaku mitra di Komisi III, adalah dalam rangka menjalankan salah satu fungsi legislatif yakni fungsi pengawasan. 

Sesuai bidang pada Komisi III yakni pembangunan dan lingkungan, maka kita perlu melakukan peninjauan langsung ke PT Semen Padang terkait  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan tersebut. Hal ini juga adanya kecurigaan dari masyarakat  terkait Amdal yang bisa saja dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat setempat. 

Sambutan Ketua Komisi III DPRD Padang Emnu Azamri 

"DPRD melalui komisi yang bersangkutan juga mempunyai hak untuk memintai keterangan kepada pihak PT Semen Padang terkait Amdal. Kita tidak ingin adanya timbul dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktifitas di Indarung ini berdampak pada masyarakat,"  pungkasnya. 

Sementara, Kepala Departemen Komunikasi dan Sarana Umum PT Semen Padang Iskandar Z. Lubis mengatakan Semen Padang adalah perusahaan yang mengadopsi "triple bottom line".

"Di mana perusahaan tidak hanya fokus kepada finansial perspektif saja, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Jika terjadi kebocoran maka tentu akan menimbulkan kerugian karena merupakan produk perusahaan, oleh karena itu perusahaan terus berupaya meningkatkan teknologi dalam penaganan emisi," katanya. 

Foto Bersama Rombongan Komisi III DPRD Padang dengan Pihak PT Semen Padang 

"Teknologi yang kita gunakan di Indarung ini adalah teknologi "baghouse filter," Selain itu, juga melakukan pengontrolan terus-menerus sehingga angka-angka terkait emisi tersebut akan terpantau terus dan dilaporkan ke dinas lingkungan hidup, "ungkapnya. 

Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Al Amin mengatakan, DLH mempunyai dua fungsi pengawasan secara aktif dan pasif. Secara aktif DLH langsung melakukan tinjauan ke lapangan terhadap apa yang dilaporkan dan pengawasan secara pasif dimana pihak Semen Padang melaporkan seperti penanganan emisi ini secara berkala.

"Oleh karena itu, ke depannya diharapkan setiap keberadaan pabrik dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat," ungkapnya. 

Kunjungan tersebut juga turut diikuti oleh Ketua Komisi III DPRD Padang Emnu Azamri dengan anggota lainnya Wismar Panjaitan, Mailinda Rose,  Ilham Maulana serta Sekretariat DPRD Padang. (***)

Elvi Amri Ajak Masyarakat Koto Tangah Dukung Ibrani Maju ke DPD RI.

Elvi Amri Ajak Masyarakat Koto Tangah Dukung Ibrani Maju ke DPD RI.

Info Positif On Saturday, March 31, 2018

Anggota DPRD Padang Elvi Amri Didampingi Calon Anggota DPD RI, Dr.(C) Ibrani ,SH.,MH Datuak Rajo Tanso 

Infonusantara (PADANG) - Ribuan warga yang ada di Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah sangat antusias mengikuti kegiatan senam sehat dalam rangka Koto Tangah Sehat 2018 yang di gelar di lapangan bola setempat, Sabtu (31/3)

Kegiatan senam sehat yang tergabung dalam Group Senam Sehati itu diikuti oleh anggota DPRD Padang Elvi Amri dari Fraksi Hanura selaku pembina beserta Ibu-ibu PKK, Majelis Taklim, tokoh masyarakat setempat serta dari masyarakat umum.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Padang, Elvi Amri juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa baju olahraga untuk menunjang senam sehat bagi para ibu-ibu yang ikut serta dan juga hadiah doorprize yang berlimpah karena kecintaannya dengan Koto Tangah serta daerah ini juga dapilnya.

" Saya harapkan kegiatan senam sehat ini terus berlangsung setiap bulannya, selain bermanfaat bagi tubuh dan menjadi sehat serta wargapun senang dan bahagia, saat ini ada sekitar 1500 anggota senam sehati ini, " ujar kader Hanura ini.

Sambutan Dr.(C) Ibrani, SH.,MH, Datuak Rajo Tanso yang bakal maju jadi Calon Anggota DPD RI periode 2019-2024 

Sebelumnya diketahui, pada anggaran 2017 lalu, pokok-pokok pikirannya sudah terealisasi secara maksimal pada tahun 2018 diantaranya 1 unit Betor di RW I Kelurahan Balai Gadang. Yang ini manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, dimana sampah yang ada di perumahan warga diambil petugas yang sudah ditetapkan. Ini tentu meringankan beban warga serta kebersihan lingkungan dan pekarangan dapat terlihat.

Kemudian, bantuan sarana dan prasarana puskusmas seperti alat timbang bayi dan peralatan penunjang lainnya. Ini terealisasi agar bayi yang ditimbang tidak menggunakan kain lagi serta tidak diikatkan melalui dinding.

Suasana Senam Sehati 

Untuk tahun 2018 ini, pihaknya menganggarkan dana pokirnya senilai Rp1,5 M yang kegunaannya sebagai peningkatan perekonomian UMKM Rp500 juta, bidang fisik Rp500 juta dan sosial budaya Rp500 juta.

Ia menerangkan, untuk bidang fisik realisasi anggaran dipangkas untuk beberapa bagian diantaranya pembelian sound system beberapa rumah ibadah yang ada, rehab tempat berwudhu, dan tikar shalat yang baru di 9 Masjid dan 21 Mushalla yang ada di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto.

Suasana Senam Sehati 

Selanjutnya, ada pembuatan jalan lingkung dan pembuatan pagar sekolah dasar (SD) yang ada di KPIK. Dibidang sosial dan budaya pihaknya akan menyalurkan anggaran untuk kepentingan Majelis Taklim, Posyandu dan lain sebagainya. Ini agar peralatan lengkap dimiliki masing-masing bagian serta kekurangan sarana dan prasarana tidak ditemui lagi.

"Sementara bidang UMKM, realisasi anggaran akan dibagi pada kelompok-kelompok usaha yang ada, baik pertanian, koperasi dan lain-lain. Tujuannya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada serta mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, "sebut Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Padang ini.

Dalam kesempatan itu, Elvi Amri juga memperkenalkan salah seorang Tokoh Masyarakat Koto Tangah, Dr.(C) Ibrani, SH.,MH, Datuak Rajo Tanso yang bakal maju jadi Calon Anggota DPD RI periode 2019-2024 dari Partai Hanura.

Menurutnya, Ibrani sangat layak duduk di DPD RI, karena sudah memiliki pengalaman yang banyak serta mau berkontribusi untuk masyarakat yang ada, ini demi kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan para masyarakat sekitar, " terang Elvi Amri

Sementara itu, Bakal Calon Anggota DPD RI, Ibrani menyampaikan dirinya maju sebagai DPD RI semata-mata ingin membangun kampung halaman dan Kota Padang. Supaya terlihat kemajuan secara bertahap serta kesejahteraan masyarakat bertambah.

Ia yang saat ini selaku pengacara berjanji akan melakukan perubahan jika warga menginginkan dan terpilih nantinya. Dengan ini pihaknya mohon dukungan dan meminta masyarakat ikut menyokong pencalonan dirinya maju sebagai calon anggota DPD RI agar nantinya apa yang menjadi permintaan warga dan harapan kita bersama untuk kemajuan secara bertahap serta kesejahteraan makin bertambah dapat terlihat akan diperjuangkan di pusat jika terpilih nanti, mohon doa dan dukungan nya, " pungkas Ibrani. (In7)

Reses I Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti di Banuaran, Warga Keluhkan Masalah Riol dan Jalan Lingkung

Reses I Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti di Banuaran, Warga Keluhkan Masalah Riol dan Jalan Lingkung

Info Positif On Friday, February 09, 2018

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti Berikan kata Sambutannya pada Reses Masa Sidang I tahun 2018 di Masjid Al Quwait Banuaran Kecamatan Lubuk Begalung

Infonusantara (PADANG) - Kehadiran Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti di Masjid Al Quwait, Banuaran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Jum'at (9/2)  dalam rangka melaksanakan reses masa sidang I tahun 2018 disambut hangat oleh pengurus masjid serta jamaah yang sebagian besar kaum ibu - ibu 

Ketua Masjid Al Quwait, Saribulih dalam sambutanya mengatakan kehadiran ketua DPRD di Komplek Perumahan Mitra Utama ini diharapkan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat. 

Menurut Saribulih, yang juga Ketua RT 04 RW 11 ini, persoalan paling krusial adalah jika terjadi hujan satu jam saja. Maka genangan air tumpah ke jalan sampai 2 hari.  Lantaran kawasan ini menjadi hilir riol dari pasar pagi Parak Laweh. Tragisnya, sampah dari berbagai jenis ikut terbawa dan menghambat saluran riol. Sementara riolnya pun sudah sangat dangkal.

                      

                               Ketua Masjid Al Quwait, Saribulih Dalam Sambutanya 

Mengenai permasalahan riol ini, ujar Saribulih, sudah masuk Musrenbang sampai ke tingkat kecamatan setiap tahun. Namun, dalam pembahasan di DPRD, selalu hilang entah kemana. "Alhamdulillah, dalam Musrenbang kecamatan tahun 2018 ini, masuk prioritas utama. Kami berharap ini tidak hilang lagi dalam pembahasan," ujarnya.

Selain riol,  masih ada jalan lingkung yang belum di beton di komplek ini. Tragisnya, jalan tersebut berada di lingkungan masjid. "Jalan ini sudah dua kali diukur oleh dinas terkait. Namun, baru sebatas diukur tanpa ada realisasi," ujarnya.

Namun disisi lain, hal yang membanggakan menurut Saribulih, kepedulian masyarakat masih cukup tinggi di perumahan ini. Ini dibuktikan dengan ramainya warga melaksanakan Goro bulanan. "Memang ada warga yang tidak bisa hadir, namun isteri ikut berpartisipasi menyediakan makanan ringan untuk mereka yang gotong royong," katanya. 

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti bersama Camat Camat Lubuk Begalung, Rosail Akhyari dan tokoh masyarakat setempat. 

Begitu juga dalam hal pembangunan masjid Al Quwait ini, mereka saling bahu membahu. "Itu sebabnya pengurus tidak begitu gamang melanjutkan pembangunan fisik masjid. Alhamdulillah, pembangunan teras sudah hampir rampung. Namun saat ini kondisi keuangan memang sudah memprihatinkan, lantaran minus mencapai puluhan juta. Ke depan, kita tetap melanjutkan pemagaran masjid, dengan angggaran kurang lebih Rp17 juta," ujarnya.

Sementara, Camat Lubuk Begalung, Rosail Akhyari dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Ketua DPRD ke tengah warga kali ini, khususnya di Lubuk Begalung. “Apalagi Ibu Ketua DPRD berpengalaman dan punya kemampuan manajemen, kami harap bisa ditransfer ke warga di Lubeg ini,” ujar camat.

Menariknya dalam kesempatan tersebut kehadiran Ketua DPRD Padang Elly Trisyanti dalam rangka reses itu betul- betul dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan uneg-uneg atau aspirasi nya. Deliwati selaku Ketua RT 05 RW 11 menyampaikan aspirasi tentang drainase yang belum memadai dan pihak Pemko hanya mengukur jalan saja yang lebih dari 1 km2.

“Terus warga di sini sangat berharap realisasi fasum seperti masjid ini jalan dan drainasenya masih belum memadai yang bisa mengganggu umat beribadah jika hari hujan air tergenang dan banjir. Dan untuk persoalan ini sudah 10 kali proposal diusulkan,” ujar Deliwati.

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti Langsung Berikan Bantuan Sejumlah Besar Uang Untuk Majelis Taklim Banuaran 

Kemudian Ketua Majelis Taklim Al Quwait,
Zetri Murni menyampaikan aspirasi supaya Tahfidz Qur'an bisa gratis bagi keluarga kurang mampu dan bagi anak yatim. "Kemana mereka bisa menyampaikan proposal untuk memperoleh bantuan tersebut," ujar Zetri yang juga satu kader Posyandu kelurahan tersebut.

Sementara Ketua Majelis Taklim Kelurahan Banuaran, Hj. Rahmadani justru meminta pada Ketua DPRD untuk membantu pengadaan Rabana Masjid Al Quwait. "Saya berharap Ibu Ketua membantu pengadaan Rabana masjid ini. Karena disini, satu satunya yang belum memiliki  dan memang Majelis Taklimnya belum lama berdiri. Apalagi, kita dalam waktu dekat akan melaksanakan festival Rabana," ujar H.Rahmadani yang akrab di panggil Elok ini.

Suasana Reses di Masjid Al Quwait Banuaran

Dalam kesempatan itu, bak gayung bersambut, Ketua DPRD Kota Padang langsung mengeluarkan 15 lembar uang 100 ribu. "Saya sangat bangga dengan Ibuk Elok. Walau sudah tua namun tetap melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat. Untuk itu saya akan bantu rabana tersebut pada saat ini juga," ujarnya sambil menyerahkan uang Rp1,5 juta pada Ketua Majelis Taklim Banuaran.

Menyikapi keinginan warga, Elly mengatakan usulan masyarakat tersebut bisa disampaikan melalui Musrenbang. Namun, juga bisa ditampung melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Jika keuangan kota memadai maka bisa direalisasikan langsung. Dia juga menyarankan agar kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat setempat agar membuat proposal agar bisa menerima bantuan.  Namun degan catatan organisasi tersebut sudah di SK-kan dari kelurahan dan terdaftar pada Bagian Kesra Pemko Padang.

               

Didampingi oleh Warga dan tokoh masyarakat setempat Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti langsung meninjau kelapangan.

Terkait Tahfidz Qur'an, Elly akan menyampaikan ke Kemenag untuk di subsidi. " Tahfidz ini penting, jika memang ada yang tidak mampu membayar Rp.50 ribu per bulan, kita akan carikan jalan keluarnya," ujar Elly.

Elly Thrisyanti, mengatakan dirinya merupakan penyambung lidah masyarakat, menyampaikan aspirasi dan mendengarkan segala yang di keluhkan demi pembangunan Kota Padang, “Sebagai pemangku amanah, saya akan terus bersilaturahmi dengan masyarakat. Harus bertanggungjawab dengan amanah yang diterima.

Wawancara dengan awak media dalam Reses Masa Sidang I tahun 2018 Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti di Banuaran Kecamatan Lubuk Begalung. 

Melalui kegiatan reses ini kita menjemput aspirasi masyarakat dari segala bidang untuk disampaikan pada Pemko Padang agar bisa dieksekusi dan  direalisasi. Dengan adanya reses dapat mengevaluasi kinerja Pemko Padang pada daerah pemilihan. Selain itu bisa dituangkan dalam pokok pikiran anggota dewan dan kegiatan lain yang ada pada pemerintah kecamatan dan kelurahan

Reses Elly Thrisyanti dihadiri Camat Lubuk Begalung, Lurah Banuaran, Ketua RW dan beberapa RT kelurahan. Juga hadir, Ketua Majelis Taklim Kelurahan Banuaran, Ketua dan Anggota Majelis Taklim Masjid Al Quwait, Kelompok Senam Banuaran dan Jamaah Masjid Al Quwait yang juga warga Perumahan Mitra Utama Banuaran.

Usai menerima aspirasi warga, Elly langsung meninjau jalan lingkung yang belum pernah di beton. Elly juga mempertanyakan kinerja dinas terkait, lantaran dari aspirasi yang disampaikan, jalan tersebut sudah dua kali diukur.

Peninjauan juga dilakukan ke riol yang telah mengalami pendangkalan. Padahal, riol tersebut merupakan drainase utama dari Pasar Pagi, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie. "Ini bisa menimbulkan penyakit jika tidak segera ditangani. Kita minta Dinas PUPR harus melakukan perbaikan. Karena kondisi riol ini sudah sangat parah sekali," ujarnya.(***)

Buka Masa Sidang I 2018, DPRD Padang Akan Bahas 26 Ranperda

Buka Masa Sidang I 2018, DPRD Padang Akan Bahas 26 Ranperda

Info Positif On Monday, January 08, 2018

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti Serahkan Draf Laporan Komisi dan Reses Tutup Masa Sidang III 2017 ke Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah 

Infonusantara - DPRD Kota Padang Sumatera Barat, laksanakan Paripurna penutupan masa sidang III (September - Desember) tahun 2017 sekaligus pembukaan masa sidang I (Januari-April) 2018, Jum'at (29/12) di Gedung DPRD Kota Padang Jalan Sawahan No.50. Padang.

Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti didampingi Wakil Ketua DPRD Padang, H.Wahyu Iramana Putra, H.Muhidi, MM dan Walikota Padang H.Mahyeldi Ansharullah.

Rapat paripurna yang dibuka pada pukul 10.00 WIB itu dilakukan penyerahan hasil kunjungan kerja komisi dan hasil reses masa sidang III pada Wali Kota Padang Mahyeldi. Sebelum disampaikan pada Wali Kota Padang, laporan kunjungan kerja itu diberikan perwakilan masing-masing komisi pada Ketua DPRD yakni oleh Komisi I diwakili oleh Zaharman, Komisi II diwakili oleh Rafli Komisi III diwakili oleh Amril Amin dan Komisi IV diwakili oleh Iswandi.

Iswandi Muchtar Serahkan Laporan ke Ketua DPRD Padang dan Menyalami Walikota Padang 

Sementara untuk hasil reses yang diberikan Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti pada Mahyeldi selaku Wali Kota Padang. Ketua DPRD Kota Padang menyampaikan laporan kegiatan reses dewan ke daerah pemilihan masing masing  pada 22 hingga 26 November 2017.

Selain itu dalam paripurna penutupan masa sidang tiga itu diketahui di DPRD Kota Padang selama empat bulan terakhir telah menghasilkan tujuh Peraturan Daerah (Perda). Tujuh Perda yang dihasilkan itu adalah KUA PPAS APBDP 2017, KUA PPAS APBD 2018, APBDP 2017, Penyertaan Modal PSM, RPJMD 2014- 2019, Badan Milik Daerah (BMD), Lembaga Ketahanan Kelurahan (LKK).

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan, semua alat kelengkapan dewan, khususnya komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah(Bapemperda), serta Panitia Khusus (Pansus) telah bekerja efektif sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul 

 "Laporan hasil reses yang diserahkan merupakan aspirasi yang ditampung anggota dewan dari masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Kami harap pemko dapat menindaklanjutnya," jelas Elly.

Lebihlanjut kata Elly, ke tujuh Ranperda yang telah menjadi Perda itu diharapkan menjadi acuan di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah kota dalam menjalan tupoksinya. Namun memang ada Ranperda yang belum tuntas, nanti akan kembali kita komunikasikan kembali ke pemko.

Disamping tujuh Perda yang telah dihasilkan di penutupan masa sidang ketiga tahun 2017,  ada 8 Ranperda Inisiatif DPRD dan 18 Ranperda dari Pemko Padang untuk di selesaikan di 2018. Pada Februari 2018, kita sudah mulai melakukan pembahasan dan berharap tiap bulannya bisa membahas Ranperda - ranperda tersebut.

Sekwan,Syahrul Menyalami Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah 

"Disamping membahas yang baru, kita juga akan selesaikan Ranperda yang masih belum di bahas dan di Paripurnakan serta juga ada yang ditunda seperti Perda KTR. Nanti kita agendakan di Bamus agar dapat mencapai hasil yang terbaik," ujarnya.

Kita meminta pemko untuk segera mensosialisasikan Perda yang telah dihasilkan bersama antara DPRD dan Pemko tersebut ke tengah masyarakat. "Apa yang telah kita buat agar disosialisasikan sehingga bisa menjadi acuan dan aturan di tengah masyarakat untuk dilaksanakan dan dipatuhi," katanya.

Dalam hal ini tentunya berharap apa-apa yang dihasilkan selama masa sidang ketiga diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik. Terutama APBD 2018 agar dapat dipergunakan sesuai dengan aturan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pekerjaan pembangunan agar dipercepat begitu memasuki 2018, baik proses tender maupun pengerjaannya. Sehingga dengan mempercepat, maka masyarakat juga akan langsung bisa merasakan manfaatnya.

Diharapkannya pada Tahun 2018 antara DPRD Kota Padang dengan Pemko Padang bisa melanjutkan sinergisitas, komunikasi dan transparansi kinerja berjalan dengan baik. Dan Elly menilai kinerja kedua lembaga ini pada tahun 2017 sudah berjalan dengan baik.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Didampingi Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam Paripurna Penutupan Masa Sidang III 2017 Buka Masa Sidang I 2018

Sementara Wali Kota Padang, Mahyeldi mengatakan, laporan hasil kerja DPRD selama masa sidang III itu ialah cerminan kinerja anggota dewan yang telah melaksanakan dan menyusun program kerja untuk percepatan pembangunan Kota Padang. Dan sama-sama diketahui masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi pada wakil rakyat. "Ini bukti mereka menaruh harapan besar, jadi harapan rakyat tersebut harus diperjuangkan," ujarnya.

Menurutnya, laporan itu nantinya juga untuk evaluasi dan penyempurnaan pada masa sidang I Tahun 2018 yakni Januari hingga April agar DPRD dapat lebih baik menjalankan tugasnya. Hendaknya produk yang dihasilkan nantinya dapat jadi solusi bagi permasalahan Kota Padang," jelas Wali Kota Padang.

Pemko kedepannya tentu akan memperhatikan aspirasi - aspirasi masyarakat Kota Padang yang telah disampaikan kepada anggota dewan pada Dapil masing- masing melalui reses dewan. Semoga hubungan harmonis kerjasama legislatif dan eksekutif yang baik akan lebih cepat membangun Kota Padang dalam segala bidang. (***)