380 Personel Polda Papua di Kerahkan Bantu Penanganan Banjir dan Longsor di Jayapura

380 Personel Polda Papua di Kerahkan Bantu Penanganan Banjir dan Longsor di Jayapura

Info Positif On Sunday, January 09, 2022

INFO|PAPUA -  Polda Papua menurunkan sebanyak 380 personel yang terdiri dari Satbrimob, Samapta dan Polairud untuk membantu Polres Jayapura dan Jayapura Kota dalam penanganan banjir dan longsor yang terjadi di kota tersebut.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathias D Fakhiri memimpin langsung para personel menuju lokasi titik banjir dan longsor, untuk selanjutnya melakukan evakuasi atau pertolongan kepada para korban.

“Para personel melakukan penanganan secara terpadu dengan instansi terkait pada titik terjadinya longsor, pohon tumbang dan terdapat material akibat longsor di jalan raya dan pembersihan saluran Irigasi/drainase atau got yang menyumbat aliran air,” kata Kamal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/22)

Selain Kapolda, kata Kamal, para pejabat utama Polda Papua dilibatkan langsung untuk turun ke lapangan memimpin proses penanganan bencana alam banjir dan longsor.

Para personel yang diturunkan juga melakukan patroli untuk mengecek perkembangan sekaligus memonitor bertambahnya korban jiwa. Kemudian memberikan imbauan kepada masyarakat untuk waspada adanya curah hujan lanjutan yang cukup deras.

Kamal menambahkan, rapat koordinasi juga sudah dilakukan bersama dengan forkopimda Kota Jayapura. Hasilnya jajaran forkopimda mendirikan tempat penampungan untuk pengungsi yang berpusat di Balai Diklat Sosial Tanah Hitam. Surat Keputusan (SK) status tanggap darurat juga akan segera dibuat oleh Wali Kota Jayapura.

“Kemudian mendirikan posko induk di GOR Waringin dengan 3 posko pembantu (Organda, Pasar Yautefa dan SMA 4 Jayapura),” ujarnya kepada media, (9/1/2022).

Personel Polda dan forkopimda juga membantu pengurusan surat atau dokumen yang hilang akibat bencana.

“Makanan yang dibagikan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk siap saji di 4 Distrik (Jayaapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Heram) oleh Dinas Sosial sebanyak 3 kali sehari,” katanya.

Total korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Kota Jayapura sebanyak 7 orang dan luka-luka sebanyak 4 orang. Untuk korban selamat dievakuasi ke Rumah Sakit terdekat diantaranya RS DOK II Jayapura, RS Provita Jayapura dan RS Bhayangkara Jayapura.

“Kejadian bencana alam tanah longsor yang menyebabkan korban meninggal dunia dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi melandah wilayah Kota Jayapura,” katanya.

Adapun wilayah bencana tanah longsor yang paling parah terdapat di wilayah Jayapura Utara dengan 4 titik Tanah Longsor antara lain Nirwana I Bhayangkara, APO Kali, dan Kloofkamp.

Untuk wilayah genangan air atau banjir yang terparah berada pada distrik Abepura yaitu Perumahan Organda, Kali Acai, dan Kompleks Pasar Youtefa dan Distrik Jayapura selatan yaitu wilayah pemukiman kompleks SMAN 4 , PTC Entrop  dan Hamadi. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Jayapura banjir terparah terjadi di Perumahan BTN Gajah Mada Yahim Sentani, Areal Stadion Lukas Enembe.

“Untuk saat ini genangan banjir sudah tidak ada, yang tersisa hanya material bekas banjir dan tanah longsor dan sedang dibersihkan oleh personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah setempat,” katanya, (*).

Syarat Wajib Laksanakan PTM 100 Persen, Kapolr Sebut Ada Dua Yang Harus di Penuhi

Syarat Wajib Laksanakan PTM 100 Persen, Kapolr Sebut Ada Dua Yang Harus di Penuhi

Info Positif On Friday, January 07, 2022

INFO|JABAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan akselerasi vaksinasi serentak di Gedung Dome Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/1/2022). Percepatan tersebut juga digelar seluruh wilayah Indonesia. 

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan soal syarat wajib untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia soal Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi anak-anak. Menurut Sigit, ada dua yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan kebijakan itu, yakni, target vaksinasi masyarakat umum harus 70 persen dan kelompok lanjut usia (lansia) wajib 60 persen. 

"Pemerintah saat ini telah memberikan kebijakan PTM 100 persen, dimana tentunya untuk melaksanakan PTM 100 persen dan vaksinasi anak, maka target pencapaian vaksinasi masyarakat umum 70 persen dan lansia 60 persen harus terpenuhi," kata Sigit dalam jumpa pers. 

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, proses belajar mengajar anak secara tatap muka langsung merupakan hal yang sangat penting. Mengingat, hampir dua tahun semenjak Pandemi Covid-19, generasi bangsa kehilangan momentum tersebut. 

Namun disisi lain, Sigit menyatakan, guna mewujudkan pembelajaran secara tatap muka langsung, harus ada jaminan kesehatan dan imunitas terhadap anak dari bahaya paparan virus corona. Salah satunya adalah dengan memberikan suntikan vaksin. 

Penguatan imunitas terhadap anak, kata Sigit juga akan memberikan jaminan kesehatan kepada orang tua dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarganya. Sehingga, tidak perlu ada rasa khawatir munculnya klaster keluarga ketika PTM 100 persen diberlakukan. 

"Kita ingin anak-anak kita segera melakanakan tatap muka. Namun disisi lain, kita harus yakin anak-anak kita sudah dibekali vaksinasi atau imunisasi. Sehingga memiliki imunitas dan kekebalan. Sehingga saat melaksanakan aktivitas aman tidak menjadi carrier karena saat kembali biasanya bertemu orang tua, nenek atau kakek. Dan juga memiliki posisi rentan apabila tidak diberikan imunisasi atau vaksinasi," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit memaparkan, vaksinasi meningkatkan imunitas seseorang dan juga dapat mencegah atau mengurangi fatalitas dari bahaya varian Covid-19, seperti Delta dan Omicron. Sebab itu, Sigit menyebut, akselerasi merupakan tantangan bagi seluruh stakeholder untuk terus melakukan akselerasi vaksinasi.

"Karena dari pemeriksaan terhadap masyarakat yang sudah divaksin terkena varian baru maka gejala yang kemudian didapatkan rata-rata OTG atau gejala ringan. Artinya vaksin betul berikan perlindungan pada masyarakat terhadap serangan varian yang ada baik, Delta ataupun Omicron," ucap Sigit. 

Sementara itu, Sigit menyampaikan, dengan terus dilakukannya akselerasi vaksinasi, hal itu dapat mempertahankan tren positif laju pertumbuhan Covid-19 di Indonesia saat ini yang sudah dapat dikendalikan dengan baik. 

"Ini semua harus dilakukan karena memang, Alhamdulillah hampir 167 hari kita bisa pertahankan angka Covid-19, bisa kita kendalikan berada di angka positivity rate dibawah 1 kemudian BOR juga saat ini masih terkendali di angka tiga. Artinya angka ini semuanya bisa terjadi karena memang kerja keras seluruh elemen stakeholder baik dari TNI, Polri, Pemda, Dinkes, relawan dan rekan-rekan yang tergabung. Sehingga akselerasi vaksinasi dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah hasilnya 167 hari angka Covid-19 bisa dikendalikan," papar Sigit.

Dengan terkendalinya angka Covid-19, menurut Sigit, itu akan menjadi modal penting terkait dengan aktivitas masyarakat. Selain itu, Indonesia akan semakin siap dalam menghadapi event nasional maupun internasional. Sehingga, aktivitas pertumbuhan perekonomian Indonesia akan terus membaik di tengah Pandemi Covid-19. 

"Saya tetap mengimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan walaupun sudah vaksinasi. Karena dua hal tersebut kunci utama. Disiplin terhadap prokes meskipun sudah vaksinasi dan tetap waspada jangan abai, jangan lengah. Karena beberapa wilayah negara lain peningkatan itu karena disiplin prokes mulai berkurang. Terima kasih kerja keras seluruh stakeholder," tutur Sigit.

Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan melakukan dialog interaktif dengan seluruh Polda jajaran. Ia memberikan instruksi soal akselerasi vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan untuk terus dilaksanakan,(*).

Puan Maharani Apresiasi Langkah Pemerintah Percepat RUU TPKS

Puan Maharani Apresiasi Langkah Pemerintah Percepat RUU TPKS

Info Positif On Thursday, January 06, 2022

 

INFONUSANTARA.NET -- Semakin banyak temuan kasus kekerasan seksual dan kian memburuknya isu ini beberapa waktu belakangan menggerakkan banyak pihak untuk semakin keras mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dilakukan sesegera mungkin. 

Kegentingan tersebut mendapat tanggapan baik dari pemerintah yang pada Selasa (4/1) lalu. Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, terutama kekerasan seksual pada perempuan dan anak  yang mendesak harus segera ditangani. Untuk itu, Presiden mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan RUU TPKS yang hingga kini masih berproses.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut mendapat apresiasi yang baik dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menyambut baik respons positif Presiden yang mendorong percepatan pengesahan RUU TPKS dan menegaskan komitmen DPR untuk bersama-sama pemerintah mempercepat mengesahkan RUU TPKS yang banyak diharapkan masyarakat itu.

Puan memastikan pihaknya akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. Puan sendiri sudah berkali-kali menyatakan DPR siap bekerja cepat agar RUU TPKS bisa disahkan. “Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah merampungkan pembahasan RUU TPKS. Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke Pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II,” ungkapnya.

Puan juga menyambut baik langkah Presiden Jokowi meminta Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang disiapkan oleh DPR. Ia berharap setiap mekanisme yang berjalan dapat berjalan dengan lancar. “Respons positif Bapak Presiden ini kami harap agar ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Surpres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR,” kata Puan.

DPR RI memastikan siap bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah kedepan. Puan meminta pihak Pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.

Sambutan dan apresiasi yang baik juga disampaikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pernyataan sikap yang dilansir segera setelah pernyataan Presiden tersebut disampaikan. Dalam pernyataan yang disusun bersama oleh beberapa orang komisionernya antara lain, Andy Yentriyani, Maria Ulfah Ansor, Rainy Hutabarat, Alimatul Qibtiyah, Siti Aminah Tardi dan Olivia Chadidjah Salampessy itu disampaikan bahwa pernyataan Presiden tersebut penting dan telah ditunggu-tunggu mengingat terjadinya lonjakan laporan kasus dan kompleksitas kekerasan seksual yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan beberapa waktu terakhir yang yang mengindikasikan kondisi darurat kekerasan seksual. 

Kasus-kasus tersebut, menurut Komnas Perempuan merupakan preseden buruk karena lembaga pendidikan dan lingkup keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal justru menjadi tempat terjadinya kasus kekerasan seksual. Di saat bersamaan, daya tanggap yang tersedia pada kasus kekerasan seksual sangat terbatas baik dari aspek muatan hukum, struktur dan budaya, maupun layanan yang tersedia untuk mendukung korban dan masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Penundaan pembahasan dan pengesahan RUU TPKS, seperti dinyatakan oleh Komnas Perempuan, akan menyebabkan semakin banyaknya korban yang terbengkalai hak-haknya dan kondisi korban akan semakin terpuruk, bahkan ada korban yang bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa akut. Di sisi lain, penundaan pembahasan RUU TPKS juga akan memperburuk daya pencegahan yang sudah sangat terbatas.

Dalam pernyataan sikap tersebut, Komnas Perempuan mengusulkan sejumlah langkah yang perlu didorong untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS.

(*)

Puan Maharani: DPR RI Dukung Penuh Percepatan Boster Vaksin Gratis oleh Pemerintah

Puan Maharani: DPR RI Dukung Penuh Percepatan Boster Vaksin Gratis oleh Pemerintah

Info Positif On Wednesday, January 05, 2022

INFONUSANTARA.NET -Ketua DPR RI Puan Maharani, sejak pekan lalu telah mengingatkan masyarakat yang belum mendapat vaksin COVID-19 untuk segera divaksin dan mengharap pemerintah mempercepat pemberian dosis ketiga atau booster vaksin COVID-19.

Harapan Puan itu dijawab oleh pemerintah yang mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan akan memulai program pemberian dosis ketiga vaksin COVID-19 pada 12 Januari 2022 mendatang. Booster vaksin ditargetkan mulai dijalankan pada 12 Januari 2022 untuk golongan dewasa, dan saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). 

Rencana pemerintah tersebut, tentu mendapat dukungan penuh dari Puan yang berharap agar vaksin dosis ketiga ini dapat diberikan secara gratis untuk masyarakat. “DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program booster vaksin Covid-19. Kami harapkan booster vaksin diberikan tanpa ada pungutan bayaran, sebab keselamatan masyarakat adalah yang utama,” kata Puan. 

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, baik itu lansia atau golongan umum. Sehingga masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan, tanpa perlu mengkhawatirkan biaya. 

Kabar baiknya, hal yang ditekankan oleh Puan ini selaras dengan rencana pemerintah yang telah menyatakan akan memberikan vaksin dosis ketiga secara gratis bagi lansia dan PBI BPJS Kesehatan. 

Dalam siaran pers yang dilansir Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Senin (3/1) Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin tersebut akan diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.

"Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” ujar Menkes usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Budi mengatakan bahwa vaksinasi booster akan diberikan kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya telah memenuhi kriteria 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. "Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” ucap Menteri Kesehatan.

Menkes menuturkan, pemerintah telah mengamankan stok vaksin booster sekitar 113 juta dosis vaksin dari total kebutuhan sebanyak 230 juta dosis. Terkait jenis vaksin yang akan digunakan, akan diputuskan setelah adanya rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).(*)

Vaksinasi Merdeka Anak, Kapolri Sebut Upaya Melidungi Anak-Anak Dari Ancaman Covid-19

Vaksinasi Merdeka Anak, Kapolri Sebut Upaya Melidungi Anak-Anak Dari Ancaman Covid-19

Info Positif On Wednesday, January 05, 2022

INFO|JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri launching vaksinasi merdeka anak di SDN 01 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (5/1/2022). Kegiatan ini juga digelar secara serentak di 30 provinsi di Indonesia.

Sigit menyampaikan percepatan vaksinasi terhadap anak digelar sebagaimana tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari ancaman virus Covid-19. Apalagi saat ini, muncul varian baru Omicron yang sudah menyebar ke ratusan negara termasuk Indonesia.

"Beberapa waktu lalu pak Presiden sudah mulai melaksanakan vaksinasi anak-anak, dan hari ini menjadi tekad kita dimana kebijakan dan perintah dari pak Presiden ini bisa kita lakukan percepatan, karena kita lihat semakin hari dampak dari varian Omicron cukup mengkhawatirkan," kata Sigit.

Varian omicron, kata Sigit, bisa bertransmisi dan menjangkit seseorang yang sudah divaksin. Meskipun dampaknya sangat ringan bagi yang sudah divaksin. Untuk itu, ia menegaskan percepatan vaksinasi khususnya bagi anak-anak mau tak mau harus dilakukan, agar tak terjadi fatalitas jika terpapar varian omicron.

Apalagi, lanjut Sigit, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) sudah mulai dibuka 100 persen. Sehingga percepatan vaksinasi wajib dilakukan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Sigit menuturkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen merupakan kebutuhan penting untuk anak-anak. Sebab selama hampir dua tahun pandemi, anak-anak kehilangan waktu belajar yang efektif karena pembelajaran dilakukan secara online atau jarak jauh.

"Jadi ini tentunya tantangan bagi kita bagaimana setelah PTM kita buka dan lancar, namun disisi lain anak-anak terlindungi karena sudah vaksin dan tentunya bagaimana kemudian kegiatan ini (PTM) bisa kita jaga agar tak memunculkan klaster," ujar Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini mengajak semua pihak untuk bersinergi dan bersama-sama menghadapi varian Omicron. Beberapa hal yang dilakukan yakni dengan memperkuat pos-pos masuk negara, memperketat protokol kesehatan hingga percepatan vaksinasi.

Dalam pelaksanaan vaksinasi anak-anak, ia pun meminta seluruh provinsi dapat mempercepatnya. Sebab, vaksinasi adalah upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari serangan virus Covid-19.

"Anak-anak kita adalah generasi yang mengisi posisi penting di tahun 2045 karena tahun 2030 kita memiliki potensi 60 persen masyarakat kita berada di usia produktif. Untuk bisa mempersiapkan SDM unggul, mau tak mau anak-anak kita harus kita jaga dari risiko terkait munculnya varian baru atau varian-varian yg nanti muncul. Yang kita lakukan salah satunya memberikan kekebalan imunitas dengan vaksin," katanya.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten itu mengapresiasi kerja keras rekan-rekan baik tenaga kesehatan, tenaga pengawas prokes dan tenaga vaksinator yang telah menjaga angka Covid-19 masih bisa terkendali.

Namun, ia pun tetap meminta semua pihak waspada dan tak boleh lengah dengan capaian penekanan laju Covid-19 yang saat ini sudah baik. Untuk itu, jenderal bintang empat ini meminta penguatan protokol kesehatan, penegakan 3M khususnya pemakaian masker dan melakukan akselerasi vaksinasi tetap terus dilakukan.

"Perkuat prokes, penegakan 3M khususnya memakai masker dan melakukan akselerasi vaksinasi ini kunci upaya kita untuk betul-betul bisa mengendalikan Covid-19," tutup Sigit,(*).

Kapolda Sulteng : Baku Tembak 1 DPO Tewas, Sisa Anggota Kelompok Teroris Poso Masih Terus di Lakukan Pengejaran

Kapolda Sulteng : Baku Tembak 1 DPO Tewas, Sisa Anggota Kelompok Teroris Poso Masih Terus di Lakukan Pengejaran

Info Positif On Tuesday, January 04, 2022

INFO|SULTENG - Satuan Tugas (Satgas) Madago Raya terlibat baku tembak dengan kelompok teroris Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), di Bendungan Desa Dolago Padang, Parigi Selatan, Parigi Moutong.

Dalam peristiwa tersebut, satu DPO kelompok teroris Poso, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang alias Basir, tertembak sehingga meninggal dunia.

“Pada kontak tembak itu, satu anggota kelompok teroris Poso tertembak,” kata Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Rudy Sufahriadi kepada awak media, Selasa (4/1/2022).

Rudy menjelaskan, tim Satgas Madago Raya masih melakukan proses evakuasi terhadap jenazah dari satu terduga kelompok teroris tersebut.

Dalam hal ini, Rudy memastikan tim Satgas Madago Raya masih akan terus melakukan pengejaran terhadap sisa anggota kelompok teroris Poso tersebut.

“Satgas Madago Raya akan terus melakukan pengejaran terhadap DPO kelompok teroris lainnya yang tersisa,” tutup Rudy, (“).

Puan Maharani:76 Tahun Kementerian Agama Berdiri,Mampu Menjaga Keberagaman Umat

Puan Maharani:76 Tahun Kementerian Agama Berdiri,Mampu Menjaga Keberagaman Umat

Info Positif On Monday, January 03, 2022

 

INFONUSANTARA.NET --Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan ucapan selamat kepada Kementerian Agama yang pada Senin (3/1/2022) memperingati hari jadinya yang ke-76. “Hari ini merupakan hari penting dan bersejarah karena menjadi hari berdirinya Kementrian Agama Republik Indonesia. Selamat 76 tahun Kementerian Agama berperan besar dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman,” katanya. 

Ia mengharapkan, hari jadi ini bisa menjadi momentum bagi Kementerian Agama untuk memperbarui semangat untuk terus berupaya mengayomi dan memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh umat beragama di Indonesia.   

Hari Amal Bakti Kementerian Agama, setiap tahunnya, menjadi momentum dimulainya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun berjalan di kementerian yang didirikan pada 1946 itu. Dalam sambutan yang dirilis untuk memperingati Hari Amal Bakti Kementrian Agama 2022 ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, sejak dibentuk pada 3 Januari 1946 hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. 

“Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya, dan menjaga Pancasila, konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya,” ungkapnya.

Dalam sebuah kesempatan webinar bersama 500 BEM seluruh Indonesia Menag menawarkan tiga cara untuk menumbuhkan rasa toleransi dan memperkuat penerimaan atas kebhinekaan yakni open minded, memperbanyak ruang perjumpaan dan dialog, serta melakukan refleksi. Ketiga hal tersebut, dikatakan Menag dalam webinar tersebut, akan bisa menjadi alat bantu yang efektif untuk merawat toleransi dan keragaman.

Di usia yang ke-76 ini, Yaqut juga ingin Kementerian Agama terus berbenah. 

“Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan dan secara bersamaan, perlu terus berinovasi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik,” Yaqut menyampaikan. 

Dalam sambutannya, Yaqut juga mengimbau seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementrian yang dipimpinnya untuk menjadikan agama sebagai inspirasi. 

“Jadikan agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Selain itu, jadikan pula Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama, yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan,menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN Kementerian Agama.

Hal tersebut, menurut Yaqut akan membantu Kementerian Agama dengan cepat dan mudah melakukan hal yang menjadi target utama kinerja kementeriannya itu di tahun ini, yakni transformasi layanan umat. Transformasi yang dimaksudkan meliputi perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang mempercepat dan mempermudah kinerja Kementerian Agama dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kementerian agama dalam menjalankan fungsinya memiliki direktorat jenderal yang membidangi masing-masing agama yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; Penyelenggaraan Haji dan Umrah; Bimbingan Masyarakat Islam; Bimbingan Masyarakat Kristen; Bimbingan Masyarakat Katolik; Bimbingan Masyarakat Hindu; Bimbingan Masyarakat Buddha.

Dalam perjalanan sejarahnya selama 76 tahun, kementerian agama telah memiliki 24 menteri yang berasal dari berbagai latar belakang partai politik seperti Masyumi, PSII, Partai Golkar, PP dan PKB, dari ormas Islam Muhammadiyah (termasuk Menteri Agama Pertama Haji Rasjidi) dan NU, serta dari TNI.

(*)

Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar Smith, Divisi Humas Polri Sebut Saat ini Sudah Naik Dari Penyelidikan Menjadi Penyidikan

Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar Smith, Divisi Humas Polri Sebut Saat ini Sudah Naik Dari Penyelidikan Menjadi Penyidikan

Info Positif On Sunday, January 02, 2022

INFONUSANTARA.NET - Kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA dengan terlapor Bahar bin Smith, Polri bekerja secara profesional, prosedur, transparan, objektif dan akuntabel.

“Saat ini kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Bahar bin Smith sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 2 Januari 2021.

Dia mengatakan, satu hal yang tetap kami informasikan kepada media bahwa proses pelaksanaan penyidikan ini di laksanakan secara objektif, transparan, dan profesional. Hal itu berdasarkan aturan. Kemudian perkembangannya atau dinamikanya itu disesuaikan dengan progres hasil penyidikan yang berkembang.

Saat ini, kata Ramadhan, tim penyidik telah melakukan gelar perkara selaras dengan konstruksi hukum yang disusun secara simultan, tuturnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan penyidik juga tengah mempersiapkan rencana pemeriksaan Bahar bin Smith yang diagendakan pada Senin, 3 Januari besok.

“Sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan, kami akan memeriksa saudara BS sesuai dengan surat panggilan yang sudah dikirimkan,” katanya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat sudah meningkatkan kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang menjerat Habib Bahar bin Smith dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Sebanyak 50 saksi dan 6 barang bukti sudah diperiksa oleh penyidik. Untuk mempermudah mengidentifikasi para saksi, penyidik membagi dalam dua klaster tempat kejadian perkara (TKP), yaitu klaster Bandung sebagai TKP awal tempat Bahar bin Smith ceramah yang diduga berisi ujaran kebencian sebanyak 15 orang saksi dan klaster Garut menjadi 10 saksi.

Kemudian saksi pelapor yang diperiksa sebanyak 4 orang dan saksi ahli sebanyak 21 orang. Untuk barang bukti tambahan yang disita yakni satu buah handphone pada klaster TKP Garut dan satu buah flashdisk pada klaster Bandung.

Adapun semua barang bukti digital atau digital evidence yang telah kami sita, dan telah dikirim ke Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana,(*).

Puan Maharani: Semangat Bersama Untuk Indonesia Maju

Puan Maharani: Semangat Bersama Untuk Indonesia Maju

Info Positif On Saturday, January 01, 2022

 

INFONUSANTARA.NET -- Di penghujung 2021, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono  menyampaikan pendapat yang cukup melegakan. Seperti dikutip beberapa media, ia mengatakan bahwa Indonesia telah dapat dinyatakan berhasil keluar dari pandemic COVID 19 dan siap memasuki fase endemi. Indikator pernyataannya tersebut, menurutnya dapat terlihat dari beberapa aspek, seperti positivity rate, tingkat penularan, dan juga tingkat kematian yang rendah yang mulai berlangsung sejak Agustus hingga saat ini. 

"Menurut saya sudah masuk (endemi). Penularannya rendah, positivity rate-nya rendah, rumah sakit kosong, kematian zero, pokoknya rendah semua," katanya pada detikcom, Kamis (30/12/2021). 

Endemi merupakan sebuah kondisi di mana kemunculan suatu penyakit yang konstan atau biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu seperti penyakit malaria atau demam berdarah dengue (DBD) yang telah dianggap menjadi penyakit yang lazim terjadi di Indonesia.

Hal yang disampaikan Pandu ini selaras dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengajak masyarakat untuk menyambut tahun 2022 dengan optimistis dan penuh semangat. Kendati meminta masyarakat tetap waspada dengan varian baru COVID 19 seperti Omicorn yang muncul baru-baru ini dan juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjaga prosedur kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan serta segera melakukan vaksinasi bagi yang belum, Puan merasa yakin, dengan gotong royong dan saling mendukung, segala persoalan yang dihadapi oleh Negara karena pandemic akan bisa diatasi dengan baik. 

“Tidak terasa satu tahun telah berlalu, yang artinya sudah hampir 2 tahun Indonesia menghadapi krisis Covid-19. Meski begitu, saya berharap masyarakat tetap optimistis bahwa kita bisa cepat keluar dari kondisi pandemi ini,” kata Puan, Jumat (31/12/2021). 

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan diri dan keluarganya terlindung dari COVID 19 dengan mendukung program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah.

“Khususnya vaksinasi anak yang kini sudah mulai berjalan,” tambahnya.

Membaiknya kondisi pandemi yang dapat diharapkan segera beralih menjadi endemic ini, menurut Puan merupakan preseden baik bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi.

“Karenanya, melalui fungsi konstitusionalnya, DPR RI ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi, bergotong-royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi Pandemi Covid 19, sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional,” Puan mengungkapkan.

Dalam fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 terkait kebijakan fiskal, DPR RI berfokus terhadap penanggulangan Pandemi Covid-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional. 

Puan mengatakan, anggaran program penanggulanan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha. 

Menurutnya, setiap Komisi dan AKD DPR RI, melalui fungsi anggaran juga melakukan upaya agar program pembangunan nasional pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama hadir dalam menanggulangi urusan rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan religius. 

Puan juga mengapresiasi kerja keras sinergi Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjaga keamanan sepanjang 2021. 

Meski di tengah pandemi yang genting, tetap ada kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas keamanan.

Ia berharap aparat keamanan agar dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif di 2022, terlebih karena Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. 

“Akan banyak pimpinan negara sahabat yang datang, maka aparat keamanan harus memastikan stabilitas keamanan nasional,” katanya.

Puan juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi. 

“Maka DPR RI berkomitmen untuk cepat menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama pemerintah sehingga korban-korban kekerasan seksual mendapat jaminan hukum yang jelas, dan juga perlindungan dari aspek sosial,” kata Puan.

Disampaikannya, RUU TPKS sudah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Selanjutnya RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai inisiatif DPR yang setelahnya akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah setelah adanya Surat Presiden (Supres).

Puan, yang merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini memastikan DPR RI akan terus bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat. Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kerja-kerja Pemerintah, lembaga eksekutif termasuk DPR, dan juga lembaga yudikatif.

“Selamat Tahun Baru 2022. Mari kita songsong tahun baru dengan semangat tinggi Indonesia bisa melewati segala badai yang ada. Semoga di tahun yang baru, kita semakin lebih baik, rakyat semakin sejahtera, sehingga Indonesia akan menjadi lebih hebat. Mari kita maju bersama,” pungkas Puan.

(*)

Vaksinasi Serentak di Tinjau Kapolri dan Ajak Masyarakat Berkumpul Bersama Keluarga Saat Perayaan Tahun Baru

Vaksinasi Serentak di Tinjau Kapolri dan Ajak Masyarakat Berkumpul Bersama Keluarga Saat Perayaan Tahun Baru

Info Positif On Friday, December 31, 2021

INFO|SULSEL - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Celebes Convention Center, Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (31/12/2021). Selain vaksinasi di Makassar, Kapolri juga memantau pelaksanaan vaksinasi serentak di 6.006 titik di 34 provinsi.

Pelaksanaan vaksinasi serentak di 34 provinsi ini dilakukan guna mencapai target 70 persen angka vaksinasi pada akhir tahun untuk mencapai kekebalan komunal, sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sambutannya, Sigit mengatakan, perlu kerja keras dan sinergi stakeholder terkait untuk mencapai target 70 persen vaksinasi. Sebab menurutnya, vaksinasi adalah salah satu langkah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 varian omicron yang saat ini sudah masuk di beberapa negara, termasuk Indonesia.

“Kita harapkan makin ditingkatkan semangat masyarakat yang belum vaksin, kemudian bisa berbondong-bondong karena kita dihadapkan dengan varian baru omicron yang mau tidak mau, harus kita jaga bersama. Salah satunya adalah gimana melakukan akselerasi vaksinasi untuk mencapai target yang diharapkan pemerintah,” kata Sigit.

Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini mengimbau agar masyarakat untuk tidak berkumpul di luar rumah dan lebih baik di rumah saja saat perayaan akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 terutama varian omicron.

“Kita imbau kepada masyarakat untuk akhir tahun ini perayaan yang biasa dilaksanakan kita hindari dulu. Lebih baik berkumpul bersama keluarga di rumah, tidak berkumpul di luar rumah,” ujar Sigit.

Ia pun berharap Indonesia bisa melewati akhir tahun dan awal tahun dengan kondisi pertumbuhan laju Covid-19 bisa terkendali. Sebab, jika angka Covid-19 bisa terkendali maka akan berdampak dengan segala macam aktivitas, terutama peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Mantan Kapolda Banten ini meminta masyarakat mematuhi segala yang diatur pemerintah, terutama penguatan protokol kesehatan (prokes) dalam segala kegiatan. Selain itu, ia pun kembali mengingatkan bahwa akselerasi vaksinasi perlu ditingkat di wilayah yang belum mencapai 70 persen.

“Kita harapkan semua bisa lakukan akselerasi, lakukan langkah dan strategi sehingga kita bisa mengejar target yang diberikan pemerintah. Ini semua kita lakukan agar kita betul-betul bisa kendalikan Covid-19 dengan baik,” ucap Sigit.

Dalam pelaksanaan vaksinasi hari ini, sasaran vaksinasi sebanyak 1.108.052 orang yang terdiri dari tenaga pendidik, lansia, pelajar dan masyarakat umum. Sebanyak 69.999 vaksinator gabungan dari TNI-Polri, Dinkes dan relawan dikerahkan dalam vaksinasi massal di 34 provinsi.

Kapolri juga menyempatkan berdialog dengan beberapa Polda terkait capaian vaksinasi dan kendala yang dihadapi dalam akselerasi vaksinasi di wilayah. Ia pun meminta jajarannya memaksimalkan waktu akhir tahun untuk mencapai target vaksinasi 70 persen.

“Kalau masalah stok vaksin bisa diminta jika kurang. Untuk masalah masyarakat tak mau vaksin yakinkan bahwa vaksin aman dan lakukan langkah-langkah bersinergi dengan forkopimda guna mempercepat capaian vaksinasi,” tutur Sigit.

Selain akselerasi vaksinasi, Sigit juga menitipkan pesan untuk jajarannya melakukan langkah-langkah pengendalian Covid-19 di wilayahnya, terutama menghadapi varian omicron yang memiliki penularan lima kali lebih cepat.

“Maksimalkan waktu akselerasi vaksinasi karena ini salah satu cara mencegah penyebaran laju Covid-19, selain pengetatan protokol kesehatan (prokes),” tutup Sigit,(**).