Andrinof: Kewirausahaan Sosial Sesuai dengan Falsafah Minang, yaitu Lamak dek Awak, Katuju dek Urang"

Andrinof: Kewirausahaan Sosial Sesuai dengan Falsafah Minang, yaitu Lamak dek Awak, Katuju dek Urang"

Info Positif On Friday, May 25, 2018

Komisaris Utama Bank Nagari, Adrianof A Chaniago Memberikan Kuliah Umum di hadapan ratusan mahasiswa dan segenap civitas Akademika Universitas Negeri Padang. 

INFO (PADANG) - Komisaris Utama (Komut) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Andrinof A Chaniago memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa dan segenap civitas akademika Universitas Negeri Padang (UNP) tentang Kewirausahaan Sosial Menjawab Tantangan Dekade Bonus Demografi dan Era Digital, Jumat (25/05/2018) di gedung Auditorium UNP Padang.

Menurut Mantan Mentri PPN/Bappenas itu, di masa yang akan datang ada dua hal yang akan dihadapi oleh mahasiswa yang sedang kuliah saat ini dalam menghadapi kompetisi yang keras dalam mencari pekerjaan.

"Pertama, tahun 2020 nanti, mereka akan masuk ke dalam keranjang beban demografi yang disebut dengan "bonus demografi". Dimana penduduk usia produktif jumlahnya terbesar dalam sejarah. Bonus demografi ini akan berlangsung selama satu dekade, dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 nanti. Dikarenakan banyaknya jumlah usia produktif, maka secara otomatis akan berlangsung persaingan yang ketat dalam mendapatkan sebuah pekertjaan," terang pakar ekonomi Universitas Indonesia ini.

Lalu Andrinof melanjutkan tantangan yang kedua yaitu Revolusi 4.0 atau era digital yang bisa menghapus banyak pekerjaan.

"Bersamaan dengan bonus demografi, para pencari kerja juga akan berhadapan dengan era digital atau Revolusi 4.0 yang akan menciutkan kesempatan kerja. Era digital ditandai dengan diambil alihnya banyak jenis pekerjaan oleh teknologi informasi dan sistem digital," jelas sosok yang dikenal dekat dengan RI 1 ini.

Namun para mahasiswa tidak perlu cemas dengan dua tantangan besar yang menghadang tersebut jika mau mengubah sikap mental menjadi bermental wirausaha.

"Lulusan perguruan tinggi dituntut mengubah pola pikir dan mental ke arah mental wirausahawan. Wirausahawan harus bermental mandiri, gigih, inovatif, kreatif, pantang menyerah dan mau berinisiatif untuk mewujudkan ide-ide kewirausahaan tersebut," terangnya.

Menurut Andrinof, para mahasiswa tidak cukup berpangku tangan. Para lulusan universitas harus meningkatkan produktifitas dan posisi tawar. Anak muda juga harus kreatif dan inovatif serta menyesuakan diri dengan teknologi. Misalnya memanfaatkan media sosial atau website.

"Caranya dengan berwirausaha melalui aset yang dimiliki. Bermodal tidak dengan finansial saja tapi juga memanfaatkan social kapital. Bersinergi dengan lembaga keuangan dan pihak-pihak lain untuk mengembangkan usaha, berani mengambil keputusan dan melakukan aksi ketika momentum tiba serta pandai menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Telah banyak pengusaha muda wirausahawan sosial yang mendapat keuntungan dari memanfaatkan teknologi informasi," terangnya.

Berwirausaha sambil memecahkan masalah sosial (seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan kualitas lingkungan yang buruk) menurut Andrinof merupakan suatu lankah yang sangat luar biasa dan itu sesuai dengan falsafah Minangkabau "Lamak di Awak Katuju di Urang", dan itu adalah landasan nilai untuk kewirausahaan sosial. Karena dengan berwirausaha sosial kita bisa memecahkan masalah-masalah sosial, mendukung dan memfasilitasi kegiatan budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Dengan berwirausaha sosial, otomatis kita telah memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, melestarikan lingkungan, mewujudkan lingkungan sehat, memajukan kebudayaan, menegakkan keadilan, mendorong pemerataan, mendorong kerja sama, dan merangkul kelompok marginal," pungkas sosok yang dikenal juga peduli terhadap kemajuan pariwisata Sumatera Barat ini.

Laporan :Sat

Komut Bank BRI Andrinof A Chaniago Jum'at Ini Sampaikan Kuliah Umum di UNP

Komut Bank BRI Andrinof A Chaniago Jum'at Ini Sampaikan Kuliah Umum di UNP

Info Positif On Thursday, May 24, 2018

Komisaris Utama Bank BRI Andrinof A Chaniago Menyampaikan Kuliah Umum tentang Kewirausahaan Sosial untuk Menjawab Tantangan Dekade Bonus Demografi dan Era Digital.

INFO ( PADANG) -- Setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau (BIM), KA Minangkabau Ekspres dan  kawasan Pesantren Modern Terpadu (PMT) Prof Dr Hamka II, Senin (21/05) kemarin, Komisaris Utama (Komut) Bank BRI, Andrinof A Chaniago dijadwalkan akan mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat (25/5/2018).

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, akan berbicara tentang Kewirausahaan Sosial untuk Menjawab Tantangan Dekade Bonus Demografi dan Era Digital.

Menurut Mantan Mentri PPN/Bappenas itu, di masa yang akan datang ada dua hal yang akan dihadapi oleh mahasiswa yang sedang kuliah saat ini dalam menghadapi kompetisi yang keras dalam mencari pekerjaan.

"Pertama, tahun 2020 mereka akan masuk ke dalam keranjang bonus demografi. Dimana penduduk usia produktif jumlahnya terbesar dalam sejarah. Itu akan berlangsung satu dekade (2020-2030). Kemudian yang kedua, bersamaan dengan bonus demografi, para pencari kerja juga akan berhadapan dengan era digital yang akan menciutkan kesempatan kerja. Era digital ditandai dengan diambil alihnya banyak jenis pekerjaan oleh teknologi informasi dan sistem digital," kata Andrinof Chaniago ketika dihubungi via WhatsApp, Kamis (24/05/2018) malam.

Untuk menghadapi tantangan itu, Andrinof A. Chaniago mengatakan bahwa kewirausahaan sosial merupakan salah satu jawabanya.

"Kewirausaan sosial paduan dari dua cita-cita dalam hidup. Pertama, meningkatkan kesejahteraan secara material, memproduksi suatu barang dan jasa, lalu mendapatkan keuntungan. Kedua, memecahkan masalah sosial bagaimana menghadapi ketimpangan, menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan harmoni dalam berbangsa dan bernegara," jelas pakar ekonomi Universitas Indonesia ini.

Menurut Andrinof, para mahasiswa tidak cukup berpangku tangan. Para lulusan universitas harus meningkatkan produktifitas dan posisi tawar.

Mahasiswa sekarang wajib mengenali apa itu era digital, atau Revolusi Industri 4.0, jika tidak ingin menjadi objek yang dikendalikan. Revolusi Industri 4.0 bisa jadi sebuah ancaman. Tetapi, juga bisa jadi peluang besar bagi Indonesia jika jeli dan siap memanfaatkannya.

"Anak muda juga harus kreatif dan inovatif serta menyesuakan diri dengan teknologi. Misalnya memanfaatkan media sosial atau website, " ungkapnya. (INF7)

Meningkat 68,92 Persen, Pemberian THR dan Gaji Ke-13 Tahun Ini Capai Rp 35,76 Triliun

Meningkat 68,92 Persen, Pemberian THR dan Gaji Ke-13 Tahun Ini Capai Rp 35,76 Triliun

Info Positif On Thursday, May 24, 2018

(Ils)

INFO (Nasional) -Sesuai mandat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN 2018), Pemerintah melaksanakan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, dan para pensiunan / penerima tunjangan. 

Kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 tahun 2018 ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan informasi kepada para awak media dalam konferensi pers THR 2018 bertempat di Istana Negara Jakarta,Rabu (23/5/2018)

Kebijakan Gaji dan Pensiun ke-13 pernah dilakukan tahun 1979 dan mulai rutin sejak 2004, sementara THR diberikan sejak tahun 2016. Pembayaran pajak dan dana bersumber dari dana APBN 2018, sementara pembayaran untuk APAR bersumber dari APBD.

Alokasi anggaran pembayaran Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 dan THR tahun 2018 sudah ditetapkan dalam APBN 2018 melalui pembahasan dan penguatan DPR. Sejalan dengan kebijakan di bidang kepegawaian tersebut, kinerja pelaksanaan APBN 2018 dipastikan tetap aman dan dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana UU APBN tahun 2018. Pembayaran Gaji ke-13 dan THR tahun 2018 Dapat Mencapai Sektor Riil dan Ekonomi Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pemberian THR tahun 2018 tujuan untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang pembayarannya dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Sementara, pemberian Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 tujuan untuk membantu pegawai dalam menghadapi tahun baru dan pembayarannya dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

Kebijakan pemberian THR dan Gaji Ke-13 tahun 2018 ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Menteri Keuangan, Peraturan, Keuangan, Keuangan, dan THR dan Gaji ke-13.

THR tahun 2018 untuk aparatur pemerintah setelah dikurangi gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sementara, 

THR untuk pensiun, uang tunai, tunjangan keluarga, dan / atau tunjangan tambahan. Pada Tahun 2017, THR hanya diberikan kepada aparatur Pemerintah sebesar gaji pokok tanpa tunjangan, sedangkan untuk pensiunan tidak diberikan THR.

Gaji ke-13 untuk aparatur Penghasilan negara, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sementara, untuk Pensiun ke-13 pindah besar, tunjangan keluarga, dan / atau tunjangan tambahan minggu.

Pengajuan Permintaan pembayaran THR oleh satuan kerja untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat dimulai pada akhir bulan Mei 2018, dan diharapkan seluruh pembayaran THR tahun 2018 dapat selesai dilaksanakan pada awal Juni sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Sementara, pengajuan permintaan pembayaran Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 oleh satuan kerja untuk KPPN dapat dilaksanakan mulai akhir Juni 2018, agar dapat meluncurkan pada awal bulan Juli 2018 untuk setiap anggota pemerintah dan para penerima pensiun.

Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota diharapkan dapat menyelaraskan waktu pembayaran THR dan Gaji ke-13 bagi ASN Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan.

Rencana pembayaran Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 dan THR tahun 2018 adalah sebesar Rp35.76 triliun atau meningkat 68,92% dari pembayaran tahun 2017 oleh karena itu:

THR Gaji sebesar Rp5,24 triliun;

THR Tunjangan Kinerja sebesar Rp5,79 triliun (Kebijakan baru tahun 2018);

THR Pensiun sebesar Rp6,85 triliun (Kebijakan baru tahun 2018);

Gaji ke-13 sebesar Rp5,24 triliun;

Tunjangan Kinerja ke-13 sebesar Rp5,79 triliun; dan Pensiun / Tunjangan ke-13 sebesar Rp6,85 triliun. *

Antisipasi Lonjakan Harga Sembako di Bulan Ramadhan, DPRD Minta Pemko Padang Gelar Operasi Pasar

Antisipasi Lonjakan Harga Sembako di Bulan Ramadhan, DPRD Minta Pemko Padang Gelar Operasi Pasar

Info Positif On Thursday, May 17, 2018

Gedung DPRD Kota Padang 

INFO (PADANG) -  Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra meminta Pemko Padang melalui Dinas Perdagangan agar melakukan pengawasan untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok dengan menggelar operasi pasar di bulan ramadhan 1439 Hijriyah tahun 2018 ini. 

"Sama sama kita ketahui biasanya jelang ramadhan harga bahan pokok sudah mulai merangkak naik dari harga biasanya. Hal ini tentunya akan membuat pengeluaran atau biaya rumah tangga masyarakat akan bertambah besar lagi, apalagi mereka keluarga kurang mampu,"  kata Wahyu, Ranu (16 /5)

"Untuk itu kita harapkan pemko melalui dinas terkait harus bisa mengantisipasi kenaikan harga Sembako dan ketersediaan stok barang selama Ramadhan karena permintaan masyarakat akan jauh mengalami peningkatan,"  ujarnya. 

Kalau pun ada kenaikan, ia berharap masih dalam harga yang wajar, karena hukum pasar itu memang demikian, semakin tinggi permintaan, tentu semakin tinggi juga harganya. Namun kita tidak menginginkan adanya oknum atau spekulan yang dengan sengaja menimbun barang dengan memanfaatkan kondisi ini. Harus ada tindakan tegas dari dinas terkait, " ungkapnya. 

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Padang, Gustin Pramona. Dia meminta agar Dinas Perdagangan Kota Padang agar segera mengantisipasi kenaikan harga Sembako jelang Ramadhan ini.

Jelang bulan suci Ramadhan 1439 H, Mei 2018, Dinas Perdagangan Kota Padang agar dapat mengendalikan harga sembako, melakukan pengawasan ke sejumlah pasar untuk memastikan harga kebutuhan pokok agar stabil tidak mengalami kenaikan yang signifikan. 

Selain itu tambah Gustin Pramona,  Dinas Perdagangan Kota Padang jelang ramadhan ini juga harus jeli memantau indikasi kenaikan harga Sembako. 

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal,  mengatakan, ada tiga faktor yang akan dilakukan pihaknya yakni pencegahan kenaikan harga kebutuhan pokok. 

Memantau adanya permintaan kebutuhan pokok dan ketersedian, serta pengawasan pada seluruh agen dan distributor yang menjual kebutuhan pokok tersebut. Tiga faktor yang diterapkan tersebut, bisa mencegah  kenaikan harga sembako.

Endrizal  juga mengatakan, kenaikan harga bahan pokok itu bersumber dari permintaan yang banyak. Tingginya permintaan tidak diimbangi dengan ketersedian barang, dipastikan akan ada kenaikan harga. Setelah itu, ketersedian barang berasal dari produksi.

“Jadi untuk ketersedian barang ini, akan bersumber dari produksi barang. Untuk itu, kita telah berkordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk mengawasi produksi kebutuhan pokok ini,” pungkasnya.

Sementara sejumlah bahan pokok di Kota Padang mengalami kenaikan, seperti harga cabai merah mulai naik di Pasar Raya Padang dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram atau naik sebanyak Rp5.000.

Harga bawang merah juga kembali naik setelah sempat turun ke harga Rp30.000 per kilogram, dan saat ini naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Kemudian ayam ras atau pedaging juga mengalami kenaikan sejak beberapa hari terakhir, yakni dari Rp35.000 per ekor menjadi Rp40.000 per ekor. 

Bahan pokok lainnya seperti gula pasir yakni Rp12.000 per kilogram, minyak goreng Rp 12.000 per kilogram, minyak tanah Rp10.000 per liter, harga tersebut masih stabil sejak awal 2018.( INF7)

Sambut Ramadhan 1439 H, KBPKL Padang Silaturahmi dengan Pedagang Pasar Raya Padang.

Sambut Ramadhan 1439 H, KBPKL Padang Silaturahmi dengan Pedagang Pasar Raya Padang.

Info Positif On Tuesday, May 15, 2018

Ketua KBPKL Padang , Idman Beserta Pengurus Silaturahmi Dengan Pendagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang. 

INFO(PADANG)-Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1439 H /2018 M, Jajaran pengurus Keluarga Besar Pedangang Kaki Lima (KBPKL) Kota Padang turun ketengah tengah para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar raya Padang sekaligus silaturahmi saling bermaafan serta membagi - bagikan jadwal Imsakiyah Puasa Ramadahan tahun 1439 H / 2018. 

Ketua KBPKL Padang, Idman Bersalaman dengan Ibu-ibu Pedagang Kaki lima Pasar Raya Padang 

Ketua KBPKL Padang, Idman didampingi jajaran pengurus serta pembinaan KBPKL mengatakan, kegiatan turun kelapangan ketengah tengah para pedagang ini kami lakukan adalah dalam rangka memasuki bulan suci ramadhan 1439 H yang sudah masuk di ambang pintu. Sekaligus silaturahmi saling bermaafan .

"Selaku sesama umat muslim tentunya dalam memasuki bulan ramadhan ini kita harus bisa saling bermaafan agar ibadah puasa nanti bisa berjalan lancar, dalam keadaan sehat, mendapatkan barokah dan berlimpahkan pahala,"  ujarnya, Senin (14/5)

Selaku Ketua KBPKL, saya menghimbau para pedagang agar bisa meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas sehari hari di dalam bulan ramadhan ini. 

Ketua KBPKL Padang, Idman Salam Komando dengan Salah satu Pedagang Pakaian 

"Mari sama - sama kita jaga ibadah dibulan puasa ini dengan saling menghormati dan menghargai sesama pedagang ,maupun pada konsumen. Mari kita sama sama menjaga ketertiban di kawasan pasar raya ini," pungkasnya. 

Selain itu juga disampaikan, selaku Ketua dan Jajaran pengurus KBPKL, kami ingin mengangkat harkat dan martabat para PKL yang ada di Kota Padang. Dalam hal ini kita juga sudah bekerja sama dengan Bank BPD dengan membentuk koperasi KBPKL dan kapan perlu bila ini besar akan kita buat Bank KBPKL.

Ketua KBPKL Padang, Idman Didampingi Wakil Ketua dan Pengurus KBPKL Bersama Ketua DPW Pekat IB Sumbar, Afrizal Junet (kanan, baju kemeja pakai tas)

" Untuk itu kami mengimbau para pedagang marilah sama sama kita besar kan KBPKL Padang, kapan perlu bisa menjadi KBPKL Sumbar agar kesejahteraan para PKL terwujud, " ungkapnya. 

Selain itu kata Idman, KBPKL juga baru saja didatangi oleh Ketua DPW Pekat IB Sumbar, Afrizal Junet beserta rombongan. Dalam pertemuan kita tadi kata Idman, DPW Pekat IB Sumbar bersedia membantu KBPKl baik itu berupa masukan maupun saran, " ungkapnya.(INF7)

Antisipasi Peredaran Produk Kadaluwarsa, Gustin Pramona Meminta Dinas Terkait Tingkatkan Pengawasan

Antisipasi Peredaran Produk Kadaluwarsa, Gustin Pramona Meminta Dinas Terkait Tingkatkan Pengawasan

Info Positif On Friday, May 11, 2018

Ketua Komisi II DPRD Padang ,Gustin Pramona. 

INFO (PADANG) - Ketua Komisi II DPRD Padang, Gustin Pramona meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk makanan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1439 Hijriyah tahun 2018. 

"Lakukan pengawasan ke pasar pasar tradisional, toko, minimarket-minimarket guna memastikan produk yang dijual tidak kadaluwarsa dan memenuhi syarat yang disarankan BPOM," ujar kader Demokrat ini, Kamis (10/5).

Ia mengatakan, pengawasan yang dilakukan itu untuk melindungi masyarakat dari produk yang telah kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya. Apabila produk tersebut dikonsumsi masyarakat, maka akan  berdampak terhadap kesehatan mereka.

Untuk itu, pihaknya berharap BPOM rutin melakukan pemeriksaan dengan menurunkan tim ke pasar tradisional, mini market dan toko. "Jika menemukan produk kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya, langsung di amankan, kapan perlu diberikan semacam sangsi bagi pada pihak penyedia yakni distributor maupun agen,  pemilik toko, minimarket-minimarket, pedagang dipasar tradisional,"  tegasnya. 

"Pengawasan dan pemeriksaan itu dengan melibatkan pemerintah kota mengingat personel BPOM sangat terbatas. Dengan kerja sama itu, pengawasan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik walaupun keterbatasan anggota," harapannya. 

Sementara itu  Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, Jasman mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk pengawasan produk kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya lainnya. Namun ia berharap masyarakat untuk cerdas dengan cara memeriksa masa kadaluwarsa produk yang akan dibeli.

Selain itu, memeriksa kemasan dan apabila menemukan sudah rusak, tidak usah dibeli. "Ini yang kita imbau dan  inginkan kepada masyarakat, agar  produk tersebut tidak dikonsumsi," pungkasnya. (INF7)

Antisipasi Produk Kadaluwarsa, Ketua Komisi II Minta Pemko Bersama BPOM Rutin Lakukan Pemeriksaan

Antisipasi Produk Kadaluwarsa, Ketua Komisi II Minta Pemko Bersama BPOM Rutin Lakukan Pemeriksaan

Info Positif On Thursday, May 10, 2018

Ketua Komisi II DPRD Padang ,Gustin Pramona. 

INFO (PADANG) - Ketua Komisi II DPRD Padang, Gustin Pramona meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk makanan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1439 Hijriyah tahun 2018. 

"Lakukan pengawasan ke pasar pasar tradisional, toko, minimarket-minimarket guna memastikan produk yang dijual tidak kadaluwarsa dan memenuhi syarat yang disarankan BPOM," ujar kader Demokrat ini, Kamis (10/5).

Ia mengatakan, pengawasan yang dilakukan itu untuk melindungi masyarakat dari produk yang telah kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya. Apabila produk tersebut dikonsumsi masyarakat, maka akan  berdampak terhadap kesehatan mereka.

Untuk itu, pihaknya berharap BPOM rutin melakukan pemeriksaan dengan menurunkan tim ke pasar tradisional, mini market dan toko. "Jika menemukan produk kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya, langsung di amankan, kapan perlu diberikan semacam sangsi bagi pada pihak penyedia yakni distributor maupun agen,  pemilik toko, minimarket-minimarket, pedagang dipasar tradisional,"  tegasnya. 

"Pengawasan dan pemeriksaan itu dengan melibatkan pemerintah kota mengingat personel BPOM sangat terbatas. Dengan kerja sama itu, pengawasan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik walaupun keterbatasan anggota," harapannya. 

Sementara itu  Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, Jasman mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk pengawasan produk kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya lainnya. Namun ia berharap masyarakat untuk cerdas dengan cara memeriksa masa kadaluwarsa produk yang akan dibeli.

Selain itu, memeriksa kemasan dan apabila menemukan sudah rusak, tidak usah dibeli. "Ini yang kita imbau dan  inginkan kepada masyarakat, agar  produk tersebut tidak dikonsumsi," pungkasnya. (INF7)

Kerjasama MCA-Indonesia dan IWAPI Luncurkan Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bagi Pengusaha Perempuan

Kerjasama MCA-Indonesia dan IWAPI Luncurkan Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bagi Pengusaha Perempuan

Info Positif On Wednesday, March 28, 2018

Kiri-kanan: Ketua IWAPI Dyah Anita Prihapsari, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu, Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz.

 "Meningkatkan Kapasitas Perempuan Pengusaha dalam Pengadaan Pemerintah di Era Digital"

Infonusantara (Jakarta, 27 Maret 2018) -- Peningkatan kapasitas perempuan pengusaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kunci untuk memberdayakan mereka agar dapat mengakses potensi dalam pengadaan publik. Terlebih peluang semakin terbuka karena di era digital ini makin banyak pengadaan dilakukan secara elektronik (e-procurement).

Untuk itu, Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) bekerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) telah melakukan serangkaian pelatihan penguatan kapasitas untuk pengusaha perempuan dalam mengakses pengadaaan publik. Pelatihan ini adalah tindak lanjut Survei Penyedia Berbasis Gender yang telah dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan MCA-Indonesia sebagai bagian dari Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia.

Survei tersebut menemukan sejumlah hambatan berbasis gender dihadapi

perusahaan milik perempuan saat berpartisipasi dalam pengadaan publik. Dalam hal layanan keuangan, 62% dari perusahaan milik laki-laki yang pernah ikut tender pemerintah pernah mengajukan pinjaman dari bank, namun hanya sekitar 50% perusahaan milik perempuan yang melakukannya.

Perusahaan milik perempuan

pun menilai diri dua kali lebih tidak mampu memenuhi persyaratan pinjaman dari bank dibanding perusahaan milik laki-laki. Riset ini juga mengidentifikasi terbatasnya pengetahuan tentang peraturan pengadaan, terutama mengenai

kebijakan yang memungkinkan perusahaan kecil menjadi penyedia dalam pengadaan bernilai di bawah Rp 2,5 miliar.

“Kesenjangan ini jika tidak diatasi akan menyebabkan rendahnya partisipasi

pengusaha perempuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan minat pengusaha perempuan untuk berpartisipasi sebetulnya sangat tinggi,” ujar Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia, Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz.

Dalam pelatihan tersebut, para peserta dibimbing agar memiliki berbagai

kompetensi, seperti mengenal regulasi terkait pengadaan pemerintah, cara

membangkitkan motivasi dan rasa percaya diri, prinsip dasar manajemen sumber daya, literasi keuangan, dan cara menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mereka juga dilatih agar memahami strategi mengakses pasar dan peluang tender, kategori pengadaan dan rencana pengadaan pemerintah, hingga pengetahuan tentang praktik suap dan korupsi dalam pengadaan.

Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan ini ialah partisipatif dan interaktif. Ada pula simulasi di mana peserta diminta membuka website LPSE dan ditunjukkan langkah-langkah mengakses pengadaan secara online. Peserta yang telah mengikuti pelatihan ini telah mempraktekkan hasil pelatihan dan terbukti berhasil ikut dan terseleksi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelatihan ini telah membuka wawasan pengusaha perempuan untuk mencoba area bisnis pengadaan yang belum pernah ia geluti sebelumnya, yaitu konstruksi.

Melihat besarnya manfaat yang didapat pascapelatihan, serta untuk memperluas jangkauan penggunaan modul pelatihan sekaligus meningkatkan pengetahuan dan

memberi kesempatan pengusaha perempuan, IWAPI telah menandatangani Nota Kesepakatan untuk melanjutkan kegiatan ini pasca berakhirnya Program Compact Indonesia. Pada hari ini, modul yang digunakan dalam pelatihan tersebut diluncurkan dan disosialisasikan.

“Kerja sama ini menjadi titik awal bagi IWAPI untuk memberdayakan anggotanya yang tersebar di 32 provinsi dan 255 kabupaten untuk makin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengakses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dengan sistem pengadaan pemerintah yang semakin transparan dan modern,” ujar Ketua IWAPI, Dyah Anita Prihapsari.

"Kami berharap modul ini bisa diimplementasikan penggunaannya bagi seluruh pengusaha perempuan di Indonesia sehingga pengusaha perempuan dan laki-laki dapat bersaing secara adil dalam mendapatkan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah," harapannya.

Tentang Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) 

MCA-Indonesia adalah pelaksana Hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation (MCC), yang mendukung Kemitraan Strategis Amerika Serikat dengan Indonesia. MCA-Indonesia bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, dan bertindak sebagai lembaga pengelola tiga proyek utama yakni: (1) Kemakmuran Hijau, (2) Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stanting, dan (3) Modernisasi Pengadaan.

Tentang Millennium Challenge Corporation (MCC), MCC adalah lembaga inovatif dan independen Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan membantu pengentasan kemiskinan secara global. Dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat

pada 2004, MCC telah menyalurkan Hibah Compact senilai US$ 11,2 miliar bagi 27 negara yang berkomitmen pada tata pemerintahan yang baik (good governance), kebebasan ekonomi, dan investasi pada warga negaranya. Hibah Compact bersifat kompetitif, artinya

negara calon penerima hibah harus bersaing dalam proses seleksi yang transparan. MCC memegang prinsip country-led solutions dan country-led implementation, sehingga negara pelaksana hibah memiliki keleluasaan dan wewenang untuk mengidentifikasi masalah dan solusinya, serta mengembangkan dan melaksanakan programnya.

Redaksi: Infonusantara.net 

Pers Relis 

Pelantikan Pengurus Dekopinda Kota Padang Periode 2016-2021. Wahyu: Dekopinda Akan Membawa Dampak Positif Untuk Kemajuan Koperasi

Pelantikan Pengurus Dekopinda Kota Padang Periode 2016-2021. Wahyu: Dekopinda Akan Membawa Dampak Positif Untuk Kemajuan Koperasi

Info Positif On Monday, March 05, 2018

Foto Bersama Pengurus Dekopinda Kota Padang Periode 2016-2021 dengan Ketua Dekopinwil Sumbar Hendra Irwan Rahim .

Infonusantara (PADANG) - Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Padang periode 2016-2021 resmi dilantik oleh Ketua Dekopinwil Sumbar Hendra Irwan Rahim, pada Senin 5 Maret 2018 di Aula Auditorium RRI Padang. 

Penandatanganan SK Kepengurusan Dekopinda Kota Padang oleh Ketua Dekopinwil Sumbar Hendra Irwan Rahim dan Ketua Dekopinda Padang Wahyu Iramana Putra 

Dalam sambutannya Ketua Dekopinwil Sumbar, Hendra Irwan Rahim menyampaikan melalui kepengurusan Dekopinda Kota Padang yang di Ketuai oleh Wahyu Iramana Putra berharap dapat memberikan kemajuan kepada koperasi - koperasi yang ada di Kota Padang. 

Kita ketahui bahwa ada sekitar 729 koperasi yang ada agar bisa dilakukan edukasi melalui pelatihan pelatihan. Karena banyak koperasi koperasi tersebut saat ini yang kurang bagus atau kurang sehat perkembangannya bahkan ada yang tutup. Melalui pelatihan, pendidikan yang lebih baik kedepannya melalui koperasi kita harapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. 

Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Dekopinda Kota Padang Kompol Nur Aida .

Dengan makin membaik dan berkembangnya suatu koperasi kedepannya, hal ini juga merupakan salah satu cara dalam pengentasan kemiskinan.  Masyarakat yang bergabung dalam koperasi tentu dapat berperan dan menikmati apa apa saja yang menjadi program koperasi yang tentunya untuk meringankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

"Semoga dengan dilantiknya kepengurusan Dekopinda Kota Padang periode 2016-2021 ini kedepan perekonomian masyarakat bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, " ujarnya 

Pjs Walikota Padang Alwis dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas telah dilantiknya Dewan Pengurus Koperasi Dekopinda Kota Padang Periode 2016-2021. 

Berharap melalui kepengurusan Dekopinwil Padang dapat menjadi motor penggerak bagi koperasi koperasi yang ada dikota Padang. Kita sangat apresiasi karena banyak pengurus dari Dekopinda ini adalah tokoh tokoh yang sangat luar biasa, para pengurus saya lihat adalah orang orang yang paham mengenai organisasi, '' ungkapnya.

Sementara Ketua Dekopinda Padang Wahyu Iramana Putra menjelaskan bahwa sesuai dengan Bab XI pasal 57 ayat 1 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperaian , disebutkan Koperasi secara bersama-sama mendirikan suatu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Organisasi dimaksud  adalah Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Ditambahkan Wahyu,  sesuai UU No.25 tahun 1992 pasal 58 kegiatan Dekopin di antaranya memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi, meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, antara lain dengan melakukan kegiatan penerangan , penyampaian informasi, penerbitan dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi koperasi.

Juga melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat serta mengembangkan kerjasama antar koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional."Secara umum fungsi Dekopin bagi koperasi adalah untuk memfasilitasi, mengedukasi dan memberikan advokasi," tegas Wahyu.

Di bagian lain, Wahyu juga menghimbau semua koperasi yang ada di Padang untuk segera melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota Dekopinda Padang. Sebab sesuai dengan fungsi utama Dekopin yakni sebagai fasilitator, supervisor, educator dan juga advocator, tentu akan sangat banyak manfaat yang bisa diperoleh koperasi yang menjadi anggota Dekopin.

"Sebagai contoh, Dekopinwil Sumbar misalnya saat ini sudah melakukan kerjasama dengan rekanan di Jepang untuk permintaan jagung dan tongkolnyo. Karena Dekopin bukan merupakan badan usaha dan karena itu tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung, maka koperasi yang menjadi anggotanya lah yang nanti akan memasok apa-apa yang menjadi kebutuhan dari kerjasama yang dilakukan Dekopin. Hal-hal seperti ini pulalah nanti yang akan dilakukan Dekopinda Padang,"  kata Wahyu yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini.

"Selain itu Ketua Dekopinda Padang yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini juga mengungkapkan, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) bakal membawa dampak positif untuk kemajuan koperasi, " pungkasnya 

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Dekopinda Kota Padang, Kompol Nur Aida menyampaikan , dalam pelantikan kepengurusan Dekopinda Kota Padang, saat ini ada sebanyak 32 orang dalam kepengurusan, dimana Ketua Dekopinda Padang di pimpin oleh H.Wahyu Iramana Putra, Se, Wakil H. Ansel M,si 

Dan ada Lima Bidang dalam kepengurusan Dekopinda Kota yang dimana Bidang Organisasi dan keanggotaan di Ketuai oleh H.Lincoln Alex, Drs.Marzuki Onmar Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kelembagaan, Jamur,SH,MH Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi, Chandra Ketua Bidang Pertahanan Pangan, Maritim, Industri dan Perdagangan dan H.Syahrul, Se,Msi sebagai Ketua Bidang Permodalan dan Jasa Keuangan," paparnya.(In7)

Redaksi: Infonusantara.net

BRI Serahkan CSR Rp 150 Juta Untuk Pembenahan Fasilitas Pujasera Taplau

BRI Serahkan CSR Rp 150 Juta Untuk Pembenahan Fasilitas Pujasera Taplau

Info Positif On Monday, February 26, 2018

 Penyerahan CSR BRI Oleh Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago Untuk Pembenahan Pujasera

Infonusantara[PADANG]--Selalu ada solusi bagi pedagang di "Pujasera Taplau" berkat kesungguhan Pemko Padang memberi mereka lokasi berdagang dan ruang untuk berkembang. Hari ini (Senin,.26/2/2018), 

Komisaris Utama BRI yang juga penggiat pariwisata tanah air, Andrinof Chaniago melihat kesungguhan tersebut, mulai dari penataan dan pembinaan pedagang hingga pesatnya infrastruktur yang menunjang pariwisata.

"BRI akan selalu memperhatikan dan akan membantu melalui CSR kepada pemerintah yang sungguh - sungguh membenahi daerahnya. Apa yang sudah baik ini agar dilanjutkan ke depannya. Fasilitas yang ada agar dirawat dan penampilan diri pedagang disini juga harus lebih menarik lagi. Ramah kepada pengunjung sehingga mendatangkan daya tarik tersendiri," kata Andrinof

Dalam kesempatan tersebut Komisaris Utama BRI  Andrinof Chaniago menyerahkan langsung bantuan dana CSR BRI senilai Rp.150 juta untuk pembenahan fasilitas pujasera yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang ,Medi Iswandi [im/*]

Alumni SMAN 1 Maninjau Hadirkan Komut BRI untuk Berbagi Inspirasi

Alumni SMAN 1 Maninjau Hadirkan Komut BRI untuk Berbagi Inspirasi

Info Positif On Sunday, February 25, 2018

PT.Bank Rakyat Indonesia Menyerahkan Bantuan Program Beasiswa Anak Asuh Bagi Siswa dari SMAN 1 Maninjau.

Infonusantara (PADANG) - Komisaris Utama (Komut) PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk), Andrinof A Chaniago memgajak siswa dan siswi SMA 1 Maninjau, untuk berwirausaha sekaligus menanamkan jiwa entrepeneurship sedari dini. 

“Masyarakat dan anak-anak salingka Danau Maninjau pada umumnya, dan pelajar SMA 1 Maninjau pada khususnya, jangan hanya bercita-cita jadi PNS ataupun bekerja kantoran. Ayo bercita-cita jadi pengusaha,” ajak Andrinof dalam seminar dan sharing session yang digelar Alumni SMAN 1 Maninjau, Ahad (24/2/2018).

Berwirausaha, Andrinof melanjutkan, merupakan salah satu jalan untuk peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Jadi wirausaha, bisa membuka jalan keuntungan untuk pribadi, namun juga bisa juga memberikan peluang untuk orang lain mendapat jasa atau imbalan.

“Dalam membangun kewirausahaan, yang penting diperhatikan itu adalah menjadikan ancaman jadi peluang, kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi, mempelajari aspek postif dari hal-hal yang negatif  tanpa menyalahkan keadaan, dan tak kalah penting adalah memiliki misi sosial,” terang Andrinof yang juga dosen FISIP Universitas Indonesia itu.

“Kewirausahaan, tidak hanya sekadar meraup keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalani. Tetapi, juga berorientasi kepada manfaat terhadap lingkungan sekitar,” tambahnya.

Dikesempatan itu, turut hadir Pimpinan Wilayah BRI Sumbar, Joni Alwadris, Timabuan (wakil pimpinan BRI wilayah Sumbar), Mulyadi (pimpinan cabang BRI Bukittinggi) serta alumni SMAN 1 Maninjau lainnya.

Dikesempatan itu, Adrinof juga menyerahkan bantuan program beasiswa anak asuh bagi siswa dari SMAN 1 Maninjau.

Sementara itu, Ketua Umum IKASMA, Yan Andria didampingi Yogi Yolanda (Ketua Program Anak Asuh IKASMA) mengatakan, ikatan alumni akan rutin memberikan beasiswa untuk siswa-siswa berprestasi dari SMA Maninjau atau yang bukan dari SMA Maninjau tapi keluarganya merupakan alumni SMA Maninjau.

Selain pemberian beasiswa, lanjut Yan Andria, IKASMA juga akan menyediakan bimbingan belajar (Bimbel) untuk siswa, sebagai persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, termasuk konsultasi soal pemilihan jurusan dan perguruan tinggi.

Untuk masyarakat Maninjau, terangnya, bentuk kepedulian IKASMA adalah membantu korban bencana alam dan kegiatan sosial lainnya. “Secara umum, kegiatan para alumni ini berupaya memberikan sumbangsih dalam hal jaringan pekerjaan, beasiswa, pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat,” terangnya.

Sementara, Yogi Yolanda mengatakan, dalam rentang waktu 5 tahun ke depan, dia berharap pengurusan IKASMA Maninjau, bisa memikirkan dan memberi solusi untuk menanggulangi dan membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Salingka Danau Maninjau.

“Kita harap, masyarakat tidak terfokus pada usaha karamba saja, namun bisa pengembangan ke bidang pertanian, pariwisata dan usaha lainnya,” pungkas Yogi. (rls)

Kuliner Malam Menggeliat, Ketua DPRD Padang Apresiasi Kreatifitas Dinas Perdagangan

Kuliner Malam Menggeliat, Ketua DPRD Padang Apresiasi Kreatifitas Dinas Perdagangan

Info Positif On Saturday, December 02, 2017

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti didampingi Kadis Perdagangan Endrizal Bersama IKASMA2 Padang Angkatan 86 di Pasar Kuliner Malam Simpang Kandang Pasar Raya Padang 

Infonusantara (PADANG) - Geliat kuliner malam di kawasan Simpang Kandang Pasar Raya Padang Sumatera Barat terlihat menggairahkan. Beragam makanan dan minuman yang disajikan para pedagang yang buka mulai pukul  pukul 18.30 hingga 24.00 WIB bisa dikatakan tak pernah sepi dari para pecinta kuliner malam, apalagi untuk kawasan kuliner malam disini di tambah  dengan hiburan live musik organ tunggal. 

Dengan sudah selesainya pembangunan gedung blok I,II, III dan IV pasar raya ditambah dengan revitalisasi trotoar disepanjang jalan memasuki kawasan Pasar Raya hingga Permindo, semakin melihatkan bahwa Kota Padang khususnya untuk Pasar Raya sudah bangkit kembali.

Hiburan Live Musik di Pasar Kuliner Malam Simpang Kandang di Meriahkan oleh Penampilan Ajo Bule Asal Australia 

"Adanya kawasan kuliner malam ini yang tujuannya menjadikan pasar juga sebagai salah satu tempat berwisata dan juga untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, hal itu saya rasa sudah dapat diwujudkan. Dengan penataan kuliner malam seperti di Simpang Kandang ini, kita apresiasi sekali pada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang telah melakukan kegiatan dengan melahirkan ide seperti ini. 

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti pada KORAN PADANG, Jum'at malam (1/12) kemarin, di pasar kuliner malam Simpang Kandang bertepatan dengan kegiatan IKASMA 2 Padang Angkatan 86 mengadakan hiburan live musik KIM.

Namun kata Elly,  ada beberapa masukan untuk Dinas Perdagangan,  yakni mengenai keamanan, karena disini para pedagang semuanya memakai gas, ya harus ada antisipasi ketika terjadi kebakaran harus ada alat pemadam yang dekat dari lokasi jangan sampai menunggu lama, walaupun ini posisinya ada di ruang terbuka.

"Selain itu memang disini harganya terjangkau,  namun sistem pembayarannya harus dikelola lebih baik lagi dengan profesional, kalau bisa satu manajemen saja dan juga harus ada daftar menu dan harga. Jadi ketika konsumen mau duduk dimeja manapun tak masalah, " ujarnya.

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti Bersama Desri Ayunda di Pasar Kuliner Malam Simpang Kandang Pasar Raya Padang 

Harapan kita kedepan tentunya dengan makin menggeliatnya kuliner malam ini, agar bisa juga dibuka dibeberapa titik lainnya. Otomatis ini akan menghidupkan ekonomi masyarakat melalui kuliner malam ini. Dengan demikian para pecinta kuliner malam baik itu dari dalam kota maupun luar yang datang ke Kota Padang dapat menikmati suasana makan malam sembari berwisata malamnya, "ungkapnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengaku bahwa untuk membangun membuat kawasan kuliner malam ini kita terbatas anggaran. Namun kita menyikapi dengan merangkul beberapa mitra sehingga bisa melaksanakan ini tanpa menggunakan APBD.

"Dengan kegiatan ini kita bisa memperlihatkan bahwa Kota Padang pasar nya sudah bangkit kembali dan harapan kita kedepan tentu lebih baik lagi dan saat ini baru ada 18 pedagang kuliner malam aktif. Kalau ini kita lanjutkan hingga ke Simpang Mulia rencana akan kita jadikan sebanyak 101 gerobak kuliner malam.

Suasana Kuliner Malam Simpang Kandang Pasar Raya Padang 

Lebihlanjut disampaikan,  akan merencanakan kedepan kuliner malam ini hingga Simpang Mulia lanjut ke Jalan Permindo dan mulai dari SPR sampai ke Bandaran Air Mancur, sehingga ini menyambung dalam kawasan Pasar." "Dengan demikian tambahnya, ini bisa menghidupkan ekonomi masyarakat dan menghidupkan wisata malam di Kota Padang, " pungkas Endrizal.

Selain Ketua DPRD Padang,  Calon Wakil Walikota Padang, Desri Ayunda juga memberikan apresiasi dengan adanya kuliner malam ini. Disini ini luar bisa, saya melihat ini diperuntukkan bagi seluruh golongan bisa duduk disini. Dan kalau mau yang lebih silahkan saja jangan duduk disini,  karena disini sifat nya harus merakyat. "Saya fikir ini sudah menjawab dan kalau dilakukan dengan pengelolaan lebih baik lagi ini akan sukses meningkatkan perekonomian masyarakat, ungkapnya.(Im7)

Menteri Susi: Penurunan Rumah Tangga Nelayan Jadi Persoalan Terbesar

Menteri Susi: Penurunan Rumah Tangga Nelayan Jadi Persoalan Terbesar

Info Positif On Friday, February 03, 2017

Menteri Susi: Penurunan Rumah Tangga Nelayan Jadi Persoalan Terbesar

Infosiaco, BANDUNG -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikanpermasalahan kelautan dan perikanan di Indonesia. Salah satunya pengambilan sumber daya alam berupa ikan laut oleh negara lain baik secara resmi ataupun ilegal. Hal ini dikatakan Susi, menyebabkan kesejahteraan nelayan Indonesia berkurang.

Akibatnya banyak nelayan yang beralih profesi padahal hasil ikan di Indonesia sangat melimpah. Hal itu disampaikam Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada kuliah umumnya di hadapan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (3/2).Ribuan mahasiswa memadati perkuliahan yang diadakan di Aula Barat ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung.

Dalam kuliah umumnya, Menteri Susi memaparkan, "persoalan perikanan terbesar kita rumah tangga nelayan turun dari menjadi hanya 800 ribu KK saja dari 1,6 juta KK. Itu hasil sensus sepuluh tahun terakhir," kata Susi di hadapan mahasiswa.

Menurutnya, para nelayan banyak yang beralih profesi menjadi buruh, tukang becak, hingga berpindah ke daerah lain yang dianggap lebih menjanjikan kehidupan yang layak. Sehingga meninggalkan pekejaannya menangkap ikan yang padahal potensinya sangat besar.

Hal tersebut dikatakan Susi diakibatkan aturan pemerintah yang membolehkan kapal asing masuk dan mengambil ikan di Indonesia. Sehingga para nelayan harus bersaing dalam mendapatkan ikan dengan pengusaha asing. "Tahun 2004 Indonesia mengeluarkan aturan yang membolehkan kapal asing masuk ke Indonesia, menangkap ikan di wilayah Indoensia. Dapat izin secara resmi," ujarnya, dilansir dari REPUBLIKA.CO.ID

Oleh karena itu, sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi kemudian mengeluarkan moratorium untuk membatasi kapal asing yang boleh mengambil ikan di Indonesia. Meski dinilai diskriminatif, namun aturan ini dianggapnya untuk membangkitkan nelayan lokal.

"Ia menegaskan, saya bikin moratorium untuk kapal ikan asing. Pelarangan transitment yang mengunci kapal tidak bisa sembunyi-sembunyi lagi. Mendistribusikan ikan, mengganti ABK di tengah laut tidak boleh lagi," tegas Susi Pudjiastuti.(B) Rep: Zuli Istiqomah / Red: Angga Indrawan)