Foto Dok :20detik
Infonusantara.net -- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok akan membentuk Tim Khusus di perusahaan pelat merah itu. Nantinya, Tim Khusus tersebut akan fokus bertugas menangani dan bernegosiasi ulang dengan calon investor yang pernah berminat kerja sama di proyek kilang Pertamina.

Merespons rencana itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade memberikan warning agar tim khusus itu nantinya bertugas tanpa melampaui kewenangan jajaran Direksi Pertamina.

Kita ingatkan jangan melebihi kewenangan, jangan sampai offside yang akhirnya di kemudian hari menimbulkan kegaduhan kembali. 

"Nah itu kita ingatkan dari awal nih, warning boleh dong, kita ingatkan. Karena di republik ini semua ada aturannya," tegas Andre dilansir dari detikcom, Sabtu (3/10/2020).

Namun, Andre memastikan pihaknya mendukung penuh langkah Ahok membentuk tim tersebut. Hanya saja, ia meminta tim tersebut tetap melakukan tugas sesuai kewenangan Dewan Komisaris (Dekom), yakni mengawasi, bukan mengambil keputusan.

"Dekom serta tim yang dibentuknya silakan saja untuk mengawasi dan memberikan masukan. Tapi sekali lagi saya mengingatkan secara korporasi, good corporate governance (GCG) bahwa tim Dekom itu tugasnya adalah mengawasi, bukan ikut mengeksekusi, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kewenangan eksekusi ada di direksi, dan pertanggungjawaban itu di tangan direksi, bukan komisaris," terang Andre.

Menurut Andre, niat Ahok sudah baik dalam rencana membentuk Tim Khusus ini, tapi bukan berarti prinsip GCG bisa dilanggar.

"Kita ingatkan dari awal 3 Oktober, jangan sampai tim ini bikin kegaduhan karena ada yang melebihi kewenangannya. Silakan tim ini dibentuk, tapi kita ingatkan keputusan ada di tangan direksi. Jangan sampai kita punya niat baik tapi melanggar GCG, itu penting dong," tutur dia.

Selain itu, Andre juga meminta dalam mengawasi proses pencarian kerja sama untuk proyek kilang ini juga Ahok selaku Komisaris tak memaksa untuk turut memberikan keputusan.

"Kami ingatkan untuk tidak melebihi kewenangannya. Di mana nanti memaksakan ini lho yang harus dieksekusi, karena kewenangan eksekusi ini ada di tangan direksi. Dalam mendorong transparansi, dalam rangka akuntabilitas, dalam rangka memberantas mafia, dalam rangka memberantas mafia kita dukung semangatnya," tutup Andre.

 
Top