BUMD PSM Minus Rp.800 Jutaan, Irawati Meuraksa: Penyertaan Modal Melalui DPRD Terancam Tak Direkomendasikan

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Irawati Meuraksa (ist)

Infonusantara.net 

PADANG - Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Irawati Meuraksa mengusulkan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) milik Pemerintah Kota Padang. Pasalnya, ia menilai kondisi perusahaan itu sakit dan minus dari segi pendapatan.

"Ya, saya orang bisnis ya. Saya melihat data pelaporan rugi laba 2020, itu sangat tidak wajar, walau alasannya Covid-19," ungkap Irawati usai rapat pembahasan dengan PSM, seperti dilansir dari BentengSumbar.com, Selasa (11/8).

Irawati menilai, dari laporan rugi laba tersebut, PSM mengalami minus sangat besar, di satu sisi biaya operasional yang ditanggung juga besar. "Karena minusnya sangat besar, sementara biaya operasional sangat besar. Jadi sangat tidak masuk akal," pungkasnya.

Irawati menyarankan PSM untuk fokus mengelola satu unit usaha. Setelah berhasil dan maju, baru merambah ke unit usaha lainnya. "Maunya saya, PSM itu harusnya konsen di satu usaha dulu. Begitu maju, baru merambah ke 1, 2, 3, atau atau banyak dari devisi lainnya," tegasnya.

Irawati mengaku pesimis melihat kinerja PSM. Pasalnya, ia melihat progres dari tiga unit usaha yang dipegang oleh PSM, yaitu parkir di kawasan objek wisata Pantai Air Manis, semen beton, dan Transpadang.

Dari Januari sampai Juli, kata Irawati, angkanya sangat minus. Saat ini saja, jelas Irawati, minusnya sudah mencapai angka Rp800 jutaan untuk kantor pusatnya. "Kalau saya punya perusahaan, saya memilih tutup atau dibubarkan. Karena sangat membebani. Saya benar-banar sangat pesimis. Bagi saya, angkanya sangat tidak logis," tegasnya.

Jika tidak ditutup atau dibubarkan, ungkap Irawati, harus dilakukan telaah ulang. Jumlah karyawan harus dipangkas, dan biaya operasional harus dipangkas." Karena saya berkecimpung di bisnis, jadi saya tahu, itu (perusahaan, red) dalam keadaan sakit," ungkapnya.

Dikatakan Irawati, jika kinerja PSM seperti sekarang ini, maka penyertaan modal melalui DPRD bakal terancam. "Ya, jika cara kerjanya seperti ini, tentu terancam. Ya habis. Kalau habis saja tidak masalah, tapi minusnya itu, harus disuntik terus," katanya.(Inf/by)

INFO NUSANTARA PERSADA