March 2019


Infonusantara.net, JAKARTA - Wali Kota Padang Mahyeldi, sebagai salah satu peserta program Indonesia Visionary Leader (IVL) yang telah meraih penghargaan pada IVL season 2 bulan Maret tahun lalu, kembali dikukuhkan sebagai anggota IVL bersama seluruh kepala daerah anggota IVL season 1-4 pada acara Silaturahmi Nusantara yang diselenggarakan Koran SINDO dan SINDOnews.com di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/3/2019) malam. 

Pengukuhan anggota IVL season 1-4 ditandai dengan penyematan pin oleh dewan juri IVL yang diketuai Soni Sumarsono, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Dikesempatan itu, Wali Kota Padang Mahyeldi diwakili Kepala Bagian Humas Imral Fauzi. 

Selain penyematan pin, pada Silaturahmi Nusatara juga diadakan penyerahan anugerah bagi peserta IVL season 3 dan 4 yang telah diuji visi kepemimpinannya pada Oktober dan November 2018 lalu.

Pada acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya membangun sinergitas dan konektivitas antar daerah. Para kepala daerah dan tokoh bangsa memiliki visi dan misi dalam membangun daerahnya, dan itu bukan menjadi halangan, tetapi menjadi partikel terpisah yang harus bersatu menjadi semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia.

"Visi-misi tadi idealnya bisa menjadi energi yang luar biasa besar dalam membangun bangsa yakni melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antardaerah", ungkap Tjahjo.

Kolaborasi ini, kata Tjahjo, tidak hanya dengan daerah tetangga yang berbatasan tapi juga dengan daerah di provinsi maupun pulau lain. Sinergi antardaerah diharapkan memunculkan banyak inspirasi dan inovasi agar pembangunan di berbagai bidang dapat dilakukan lebih terukur dan terarah. Bentuk kerja sama antardaerah yang bisa dikembangkan misalnya dalam hal konsep pelayanan publik, kerja sama dengan pihak ketiga dan penyerapan tenaga kerja terampil.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Koran SINDO dan SINDOnews.com, Djaka Susila, mengatakan, Silaturahmi Nusantara mempertemukan seluruh kepala daerah peserta Indonesia Visionary Leader season 1-4. Dan secara bersama membacakan deklarasi sinergi dan kolaborasi untuk bangsa yang dipimpin Soni Sumarsono.

Deklarasi tersebut terdiri atas lima komitmen. Pertama, para kepala daerah akan menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Kedua, membangun persatuan dalam perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. 
Ketiga, membela kebenaran, keadilan dan perdamaian. Keempat, memberi keteladanan dengan dedikasi, loyalitas dan integritas tinggi untuk membangun bangsa. Kelima, menjadikan visi dan misi sebagai energi dalam bersinergi dan berkolaborasi untuk kemajuan bangsa.(Inf/Fs)

MoU Pusat Studi Maritim Pemko dengan PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur 
Infonusantara.net, PADANG - PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur terus berupaya untuk mempercantik  kawasan Muaro Padang. Seluas 6 hektar tanah milik PT Pelindo akan dibangun Pusat Studi Maritim untuk penunjang pelabuhan terminal penumpang.

Berkaitan dengan penataan kawasan seluas 6 hektar itu telah dilaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Wali Kota Padang Mahyeldi dengan Pimpinan PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur Armen Amir di Kediaman Wali Kota Padang Jl. A.Yani, Jumat (29/3/2019). 

Kawasan Pusat Studi Maritim tersebut dibangun tidak saja melayani atau menangani bongkar muat barang umum atau general cargo, namun juga pelayanan kepariwisataan antar pulau ke pulau. 

"Pada saat ini, yang ada di Pelabuhan Muaro Padang hanya aktivitas bongkar muat barang dan penumpang antar pulau. Tentu dengan niat yang baik, penataan kawasan Muaro lebih tertata melalui PT Pelindo II  Cabang Teluk Bayur untuk membangun Pusat Studi Maritim serta membangun pelabuhan penunjang pariwisata", tutur Mahyeldi.

"Berdirinya Pusat Maritim akan menjadi icon baru Kota Padang dan menambah daya tarik serta mempercantik kawasan wisata Muaro, di samping saat ini Kota Padang memang belum memiliki pelabuhan khusus untuk melayani wisatawan yang hendak berwisata ke pulau-pulau kecil. Dengan adanya MoU ini, Pemko Padang sangat berharap PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur dapat mewujudkan pengembangan kawasan Muaro", tuturnya lagi. 

Selanjutnya Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Padang Erwin M mengatakan, Pusat Studi Maritim di Muaro Padang akan dilengkapi dengan fasilitas pusat belanja bermacam hasil laut, pusat kuliner untuk sarapan dan makan siang bagi wisatawan yang akan berwisata dari pulau ke pulau.

"Biaya pelaksanaan pembangunan Pusat Studi Maritim Center di Muaro Padang telah dianggarkanan oleh PT Pelindo II Cabang Teluk sebesar Rp.10,8 Milyar. Sedangkan pusat kuliner akan menghabiskan anggaran Rp.40 Milyar. Pembangunan Pusat Studi  Maritim ini tinggal menunggu izin amdalnya saja. Pada bulan April 2019 sudah bisa dilaksanakan ground breaking", ujar Erwin. 

Turut hadir saat penandatanganan MoU Asisten Administrasi Setdako Padang Didi Aryadi, Kepala Bappeda Kota Padang Medi Iswandi dan Kepala Dinas PUPR Kota Padang Yeni Yuliza.  (Inf/Z)


Infonusantara.net, PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor BPK setempat, Jumat (29/3).

Tak hanya Kota Padang, penyerahan LKPD ini bersamaan dengan seluruh kota dan kabupaten se-Sumbar.

Wali Kota Mahyeldi pun mendapatkan kesempatan sebagai satu-satunya  kepala daerah dari 10 kabupaten/kota se-Sumbar yang memberikan sambutan. 

Ia mengatakan, LKPD Tahun 2018 tersebut merupakan tahun keempat bagi pemerintah daerah menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya. 

"Sebagaimana dalam penerapan penyajian laporan keuangan berbasis akrual ini, pemerintah daerah menyadari bahwa banyak manfaat yang dihasilkan dari pelaporan keuangan yang berbasis akrual," sebut Mahyeldi dihadapan Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo dan wali kota dan bupati se-Sumbar itu.

Lebih lanjut wali kota itu menyampaikan, mengingat pengelolaan keuangan tidaklah mudah tentunya pemerintah daerah sangat mengharapkan bimbingan oleh BPK RI Perwakilan Sumbar. Hal ini demi mewujudkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Kami di pemerintah daerah juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan pada saat pemeriksaan pendahuluan pada bulan yang lalu. Sehingga laporan keuangan ini kita harapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya sembari mengharapkan senantiasa pembinaan dari BPK RI Perwakilan Sumbar.

Pembinaan yang diharapkan kata Mahyeldi antara lain, melalui audit yang sebentar lagi dilakukan, konsultasi maupun berbagai saran dan rekomendasi.

"Kita tentu berharap pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga kita di pemerintah daerah hendaknya mendapatkan opini yang terbaik berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumbar. Dimana opini WTP merupakan keharusan dan standarisasi yang menandakan pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip akuntansi," tandas wako memgakhiri.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo, berharap agar seluruh pemerintah daerah membantu kinerja auditor agar pemeriksaan berjalan lancar. Ia meminta agar segala dokumen yang  berkaitan dengan pemeriksaan disampaikan kepada pemeriksa.

“Kami harap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menyampaikan dokumen yang dibutuhkan dan jangan sungkan untuk berdiskusi. Karena kami akan menarik kesimpulan dari diskusi dan dokumen yang disampaikan," imbaunya.(hms)

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan Public Relations Indonesia Awards 2019
Infonusantara.net, BANDUNG - Kerja keras Pemko Padang di bidang kehumasan mendapat apresiasi yang prestisius dari Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2019. Tak tanggung-tanggung, dua penghargaan disabet sekaligus. Yang pertama, Kota Padang sebagai pemenang kategori Kota Terpopuler Di Media. Dan yang kedua, Bronze Winner kategori Media Sosial.

Wali Kota Padang Mahyeldi setelah menerima kedua penghargaan tersebut di Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (28/03/2019) malam, mengatakan, pengahargaan yang diterima Pemko Padang sebagai bentuk motivasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas Bagian Humas dalam pelayanan komunikasi dan informasi publik.


"Kalau humas tidak melakukan komunikasi dan penyebarluasan informasi, tentunya tidak ada yang mengetahui perkembangan pembangunan Kota Padang dan program kerja Pemko Padang", ungkap Mahyeldi.

Lebih lanjut dijelaskan, eksistensi Humas Pemko Padang selama ini didukung dengan adanya hubungan baik dengan insan pers dan media massa. Baik itu dalam diseminasi informasi maupun pemberitaan yang bersifat saran maupun kritikan, tentunya sesuai dengan etika jurnalistik.

Dan tak kalah pentingnya juga menurut Mahyeldi, peran media sosial hari ini sangat efektif dalam menyebarluaskan kabar berita dan informasi tentang program kerja dan kebijakn-kebijakan Pemko Padang.


"Oleh sebab itulah, media sosial Bagian Humas Kota Padang (Facebook dan Instagram) meraih juara dalam PRIA 2019, sebagai pemenang media sosial humas pemerintah yang telah konsisten melaksanakan pelayanan komunikasi dan informasi publik", tutur Mahyeldi.

Sementara itu, Founder dan CEO PR INDONESIA Asmono Wikan melihat keberadaan PR (Pulic Relations) sekarang makin bergema. Hal ini tampak dari penyebaran peserta dan kualitas peserta PRIA di tahun keempat ini baik dari sisi program maupun konten PR, semakin kreatif dan inovatif.  

Ia melihat sejumlah peserta mampu memperkuat positioning kelembagaan PR sebagai organisasi yang strategis dan dipandang penting oleh manajemen. 

“Ini menggembirakan. Sebab kompetisi PRIA memang sedari awal bertujuan untuk mendorong tugas dan fungsi PR agar memiliki posisi yang lebih strategis di mata manajemen,” katanya.


Magdalena Wenas sependapat. PR INDONESIA Guru yang telah mengawal perjalanan PRIA sejak awal sebagai juri ini mengakui kemampuan dan kreativitas peserta berkembang setiap tahun, meski belum merata. “Public relations itu suatu proses yang dinamis. Jadi, kita harus terus menyesuaikan diri dengan dinamika publik di sekitar kita dan jeli melihat peluang yang ada di depan mata,” ujarnya.

Tak ketinggalan, kali ini PR INDONESIA bekerja sama dengan iSentia kembali mengadakan apresiasi untuk Terpopuler. Kategori ini dinilai berdasakan hasil monitoring terhadap lembaga, kementerian, dan korporasi yang memiliki eksposur tertinggi selama setahun belakangan di lebih 150 media cetak se-Indonesia menggunakan Mediaportal iSentia.

Tahun ini, PRIA membagi apresiasi ke dalam 19 kategori yang penilaiannya dilakukan dengan cara nonpresentasi dan presentasi. Penilaian nonpresentasi terdiri dari Kategori Media Cetak, E-Magazine, Website, Media Sosial, Aplikasi, Video Profil, Prakrisis, Krisis, Manual Tata Kelola Kehumasan, Annual Report, Sustainability Report, Brand Visual Identity.


Sementara penilaian presentasi antara lain Sustainability Business, Community Based Development, Corporate PR, Marketing PR, Government PR, Departement PR, Digital PR. Jumlah entri PRIA 2019 mencapai 476 entri, meningkat dibanding tahun lalu, 363 entri.

Penjurian nonpresentasi dilakukan pada tanggal 22 dan 25 Februari 2019. Sementara penjurian presentasi 4 – 6 Maret 2019.
Tercatat ada 15 juri yang dikerahkan. Mereka adalah Asmono Wikan  (Juri Kategori Owned Media, Program PR dan Departemen PR); Magdalena Wenas, Arif Mujahidin, Ariani Djalal, Irwa R. Zarkasi (Juri KategoriProgram PR dan Departemen PR); Maria Wongsonagoro (Juri kategori Panduan Tata Kelola Kehumasan, Panduan Pengelolaan Krisis, dan Brand Visual).

Selanjutnya, Nico Wattimena (Juri Kategori Tata Kelola Kehumasan dan Manajemen Krisis; Salman  Noersiwan Bachtiar (Juri Kategori Annual Report dan Sustainability Report); Ika Sastrosoebroto (Juri Kategori Owned Media dan Kanal Digital); Arbain Rambey (Juri Kategori Owned Media); Jonathan Krissantosa (Juri Kategori Owned Media, Kanal Digital, dan Brand Visual Identity); Titis Widyatmoko (Juri Kanal Digital); Maria Dian Nurani, Gunawan Alif, SAM August Himmawan (Juri kategori Sustainability Business, Community Based Development).

PR INDONESIA merupakan perusahaan yang menaungi Majalah PR INDONESIA, majalah bulanan yang mewartakan aktivitas, agenda, isu-isu strategis, pemikiran menonjol serta figur atau tokoh terkait dunia kehumasan (public relations/PR). 

PR INDONESIA juga mengadakan beragam aktivitas off-print seperti Public & Inhouse Training PR, Workshop Series, Sertifikasi PR, PR Meet Up, serta PR Conference dan Awards. Selain itu, PR INDONESIA turut mendorong regenerasi dan peningkatan kualitas PR melalui beberapa aktivitas seperti PR Rookie Star, ICON PR, INSAN PR INDONESIA, dan PR INDONESIA Fellowship Program.(***)



Infonusantara.net, PADANG -  Sesuai tahapan perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang tahun 2020.

Musrenbang yang dilangsungkan di Hotel Pangeran Beach selama dua hari (28-29/3/2019) itu, untuk menyempurnakan penyusunan RKPD tahun 2020 yang telah dibahas pada Forum Perangkat Daerah beberapa waktu lalu. Dimana untuk tema yang diangkat yakni, “Penyediaan Infrastruktur Kota dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas”. Hadir dikesempatan itu Wakil Wali Kota Padang terpilih Hendri Septa, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra, unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, camat dan lurah se-Kota Padang serta pemangku kepentingan dan stakeholder terkait  

Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Padang adalah bagian dari proses sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setelah Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah.

“Hal ini sejalan dengan amanah Undang-undang no. 23 tahun 2014, bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dan provinsi Sumatera Barat. Yaitunya dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up),” jelasnya sewaktu membuka Musrenbang, Kamis (28/3).

Dia melanjutkan, melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Padang Tahun 2020, tentunya diharapkan dapat dirumuskan program kegiatan yang partisipatif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan amanah Undang-undang. Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Yaitunya melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

“Tahun 2020 nanti merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2019-2023. tentunya dokumen RKPD tahun 2020 mampu mengakomodir visi, misi dan program unggulan (Progul). Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD,” tambah wako.

Lebih lanjut dijelaskan Mahyeldi, sesuai komitmennya bersama Wakil Wali Kota Padang terpilih Hendri Septa bahwa di tahun 2020 akan mewujudkan visi yakni “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing” yang dijabarkan kepada 7 Misi.
“Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut akan di fokuskan pada 11 Progul,” cetus wali kota mengakhiri.

Sementara Kepala Bappeda Padang Medi Iswandi menuturkan, tujuan Musrenbang RKPD ini antara lain menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah serta menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. Kemudian penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi sekaligus klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kota berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.

“Untuk sasaran yang hendak dicapai adalah, penajaman dan klarifikasi terhadap rencana kerja (Renja) perangkat daerah dan antar perangkat daerah dan menerima masukan dari seluruh utusan kecamatan dan stakeholder terkait untuk penyempurnaan rancangan RKPD Kota Padang menjadi rancangan akhir RKPD Kota Padang Tahun 2020."

"Selanjutnya meraih kesepakatan antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait tentang program dan kegiatan prioritas daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2020. Lalu untuk mendapati usulan rencana program kegiatan pemerintah daerah dengan program prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan untuk diusulkan pada RKPD provinsi dan RKPD tahun 2020,” urainya.

Di akhir pembukaan kegiatan, dilakukan penyerahan piagam penghargaan dan hadiah kepada 3 kecamatan terbaik penyelenggara Musrenbang RKPD Tahun 2020 Tingkat Kecamatan se-Kota Padang. Terbaik I Kecamatan Kuranji, Terbaik II Kecamatan Nanggalo dan Terbaik III Kecamatan Padang Utara.(hms)

Wako Mahyeldi Ansharullah Menerima Tim Review BPK dari negara-negara Eropa 
Infonusantara.net, PADANG- Wali Kota Padang Mahyeldi menerima kunjungan Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) dunia dalam rangka melakukan konfirmasi kepada Pemko Padang tentang bagaimana komunikasi antar BPK dengan Pemko Padang dan bagaimana manfaat hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja Pemko Padang.

 Tim review BPK dari negara-negara Eropa ini, diketuai oleh Prokopczy grzgorz (Polandia), anggota Ingvil Gulbrandse (Norwegia), Iwona Zyman (Polandia), Kamila Zyindul (Polandia), Jaanus Kaseni (Estonia).

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi mengatakan, kedatangan BPK  dari Negara Eropa ini merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BPK sedunia dalam rangka melakukan pemeriksaan keuangan yang ada didunia saat ini. “Salah satu yang menjadi sampling adalah Kota Padang  sebagai perwakilan Sumatera Barat,” terangnya.

Mahyeldi menambahkan, adapun yang menjadi penilaian dalam kunjungan BPK dunia ini, bagaimana hubungan kinerja antara Pemda dan BPK, komunikasi yang terjalin antar Pemda dan BPK, manfaat BPK dalam mengambil kebijakan serta  keterbukaan BPK dalam melakukan penilaian terhadap Pemda.

“Inilah yang dinilai oleh tim BPK dunia. Semoga dengan adanya penilaian seperti dapat meringankan beban kita, baik didunia maupun diakhirat nanti,” tutur Mahyeldi. 

Sejumlah kemajuan yang telah dilakukan Kota Padang juga disampaikan dalam diskusi tersebut diantaranya, pengelolaan sampah, pendidikan, dan kota tua yang ada di Kota Padang. “Melalui diskusi ini, kita dapat banyak masukan untuk kemajuan Kota Padang. Kita juga banyak mendengar bagaimana pengelolaaan BPK disana,” pungkas Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua rombongan Prokopczy grzgorz mengatakan, alasan dipilihnya Kota Padang sebagai  sampling dalam kunjungan BPK dari negara Eropa ini sudah melalui pertimbangan. “Saat ini BPK sedunia sedang melakukan kajian-kajian  tehadap BPK dari negara-negara lain. Untuk itu dipilihlah Kota Padang sebagai Sampiling,” jelasnya.

Dikatakan Prokopczy, proses penilaian yang dilakukan saat ini telah sesuai Standar Internasional (SI). Dimana diskusi yang dilakukan sangat terbuka, melalui komunikasi yang sangat baik serta melalui indikator yang jelas.

“Kami lihat dari diskusi yang berlangsung tadi, bahwa kinerja yang dilakukan oleh BPK dan Pemda Sumatera Barat sudah cukup baik,” tukuknya. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Inspektorat Kota Padang Corri Saidan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Yenni Yuliza, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang Andri Yulika dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Pewarta: Muliadi

Ketua BPJS Cabang Padang, Yuniman Lubis bersama Pembina IKW Sumbar RI Tafrizal jabatan tangan usai acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, Kamis(27/3/2019)
Infonusantara.net ,PADANG - Persentase pekerja yang terlindungi dan terdaftar aktif di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Sumatera Barat masih rendah. Capaiannya baru diangka 22,85 persen, hingga akhir tahun 2018. Sementara potensi pekerja di perusahaan kecil dan mikro masih cukup besar.

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Cabang Padang, Yuniman Lubis saat membuka sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dan penggerak jaminan sosial Indonesia dengan Ikatan Keluarga Wartawan (IKW) Sumatera Barat, Republik Indonesia di Fave Hotel, Kamis (28/3).

Foto Bersama IKW SUMBAR RI Ikuti Usai Ikuti Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan 
Yuniman juga menyebutkan, salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya capaian pekerja yang ikut BPJS Ketenagakerjaan adalah masih ada di tengah masyarakat yang belum merasakan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai sebuah kebutuhan.

"Lewat sosialisasi dengan Ikatan Keluarga Wartawan (IKW) kita berharap peserta sosialisasi kali ini dapat ikut membantu program pemerintah guna mensosialisasikannya lebih lanjut ke tengah masyarakat," ujar Yuniman Lubis dihadapan lebih 60 anggota dan pengurus IKW RI .

Ia menjelaskan, pada dasarnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa seluruh pekerja berhak mendapatkan perlindungan sosial dan pada dasarnya pemberi kerja berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerjanya.

Dalam memberikan jaminan, BPJS membagi tenaga kerja pada dua segmen, yakni penerima upah dan bukan penerima upah.

Kemudian, ada empat perlindungan dalam BPJS Ketenagakerjaan, yakni jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

"Untuk Jaminan pensiun merupakan program unggulan yang dimulai sejak 2015 lalu, dan hampir sama dengan pensiunan pegawai negeri," ujarnya.

Sementara Ketua IKW RI, Hendrizon, SH dalam sambutannya menceritakan sejarah singkat berdirinya IKW RI.

"IKW berdiri sejak 20 Oktober 2016 yang lahir dari hati ke hati ketika salah seorang rekan wartawan meninggal dunia, kemudian diinisiasi membentuk organisasi sosial," tukasnya.

Oleh karena itu sejalan dengan tujuan berdirinya IKW, maka secara organisasi IKW mendukung program jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, Pembina IKW, Tafrizal dalam sambutannya menambahkan,  dunia kewartawanan yang begitu banyak tantangan di lapangan memang membutuhkan jaminan terhadap diri ketika melakukan tugasnya di lapangan.

"Untuk itu kita menyerukan agar seluruh anggota IKW yang umumnya merupakan pemilik media online dan cetak ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan," tukasnya.

Sosialisasi diisi oleh penyampaian program BPJS Ketenagakerjaan dan program perisai  dengan narasumber Kepala BPJS Yuniman Lubis, dan mewakili Kabid Pemasaran, Andi. (Inf/ags)

Traveloka
Trans studio bandung
Infonusantara.net, BANDUNG - Trans Studio Bandung adalah salah satu tempat wisata modern yang dahulu keberadaannya cukup menghebohkan. Hal ini disebabkan karena keasyikan wahana wisata yang ditawarkannya. Untuk anda yang akan pergi ke sana, berikut ini adalah beberapa panduan yang wajib anda ketahui.

Informasi Tentang Trans Studio Bandung
seperti yang kita tahu, Trans Studio Bandung berlokasi di TS atau Trans Studio Mall. Untuk alamat lengkapnya ada di Jalan Gatot Subroto No. 289, Cibangkong, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Tempat wisata ini merupakan tempat wisata yang bisa dibilang cukup baru, usianya belum mencapai 10 tahun karena baru beroperasi dari tanggal 18 Juni 2011. Untuk saat ini Trans Studio Bandung bisa dikunjungi setiap hari. untuk anda yang akan mengunjunginya di hari biasa anda bisa datang dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Tapi jika anda datang di hari Sabtu Minggu maka maka anda bisa berkunjung dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam.

Trans Studio Bandung tidak hanya populer dengan wahananya yang menarik. Selain itu, Trans Studio Bandung juga sangat populer sebagai salah satu taman wisata indoor yang terluas, hal ini disebabkan karena bangunan dari Trans Studio Bandung ini dibangun di atas lahan seluas 4.2 hektar. Hal inilah yang menyebabkannya menjadi tempat wisata indoor terbesar di Indonesia.

Harga Tiket Reguler
lalu berapa uang yang perlu anda keluarkan jika ingin mengunjungi Trans Studio Bandung ini? untuk berkunjung ke taman wisata ini biaya yang perlu anda siapkan adalah sekitar Rp 180.000 hingga Rp 280.000. 
Jika anda berkunjung dari Senin sampai Kamis maka tiket yang akan dikenakan pada anda memiliki harga Rp 180.000, jika nada berkunjung di hari Jumat maka harganya naik menjadi Rp 200.000. lalu jika anda berkunjung ke Trans Studio Bandung pada hari Sabtu, Minggu dan peak season maka harga tiketnya adalah Rp 280.000.

Wahana di Trans Studio Bandung
Lalu bagaimana dengan wahananya?, Trans Studio Bandung dibagi menjadi tiga area yaitu area studio central terdiri dari Yamaha Racing Coaster (merupakan permainan yang disponsori oleh Yamaha), Super Heroes 4D, Transcar Racing, Vertigo, Trans City Theater (merupakan permainan yang disponsori oleh Sariayu), Giant Swing, Ocean World Science Center, Si Bolang Adventure (merupakan permainan yang disponsori oleh Indomie), Dunia Anak, The Lost City Area, Kong Climb Jelajah By Sky Pirates, Amphitheater, Magic Corner, Black Hearth Pirate Ship, Pulau Liliput, Dragon Rider, Special Effect Action Dunia Lain dan Negeri Raksasa. Selain wahana dari Trans Studio Bandung yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa mainan yang baru yaitu Pemburu Badai dan juga CNN Indonesia.

Pertunjukan di Trans Studio Bandung
Selain ada wahana untuk dimainkan, di Trans Studio Bandung anda juga bisa menemukan beberapa atraksi yang menarik serta pertunjukan. Beberapa pertunjukan yang mungkin anda saksikan di Trans Studio Bandung ini antara lain adalah 
- Its magic-Witness The Impossible
- The Book of The World
- The New Parade Laser Show
- Special Effect Action Show

Tips Wisata di Trans Studio Bandung
untuk anda yang akan berkunjung ke Trans Studio Bandung, ada beberapa tips yang akan kami berikan. Tips tersebut adalah :
Mengenai Makanan 
Ketika anda mengunjungi Trans Studio Bandung, pastikan anda tidak membawa makanan atau minuman di tas anda. hal ini disebabkan karena pada saat masuk tas akan dicek dan digeledah. Jika ada makanan yang ditemukan maka makanan akan diminta untuk dititipkan. 

Membeli Tiket
Untuk membeli tiket masuk di Trans Studio Bandung anda bisa melakukannya dengan banyak cara. Bisa membeli langsung melalui official website, membeli dari ticket booth dan bisa juga membelinya dari Traveloka . Jika anda ingin mendapatkan harga tiket masuk Trans Studio Bandung yang lebih mudah. Membeli dari Traveloka akan sangat menguntungkan bagi anda. (Ril)


Infonusantara.net, PADANG – Wali Kota Padang, Mahyeldi menerima kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia dalam rangka membahas Kajian Kemajemukan Bangsa Sebagai Basis Pembangunan Kesejahteraan Rakyat.

Tim Kajian yang diketuai oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE didampingi Maksum, S.Sos selaku Penanggung Jawab Tim Kajian dan Dr. Riefki Muna sebagai Anggota Tim Kajian disambut hangat di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota Padang Aie Pacah, Rabu (27/3/2019).

Azyumardi mengatakan, sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, Wantimpres melakukan salah satu kajian mengenai kemajemukan bangsa sebagai basis pembangunan kesejahteraan rakyat, yang terkait dengan tiga hal pokok yaitu, suku bangsa, agama dan kemajemukan dalam bidang politik.

“Suku Minangkabau ini unik, karena tradisi matrilineal yang dianut, etos dagang dan etos merantau yang tinggi. Dari segi agama juga mengandung kemajemukan dan Islam merupakan agama mayoritas yang dianut, sehingga potensi zakat untuk kesejahteraan umat juga tinggi. Sedangkan kemajemukan di bidang politik yang ditandai dengan aspirasi politik yang beragam, tidak lantas menjadikan Padang rawan konflik, namun tetap kondusif”, tutur Azyumardi.

“Kenapa tetap rukun? Kenapa hampir tidak pernah terjadi kerusuhan antar etnis? Ini yang akan kita kaji dan dicari kuncinya untuk dijadikan model atau percontohan bagi daerah lain dan sebagai bahan policy brief dalam pengambilan kebijakan presiden”, jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan kemajemukan di Kota Padang dijadikan potensi dalam pelaksanaan pembangunan. “Di Padang antar etnis saling bantu, tanpa merusak keyakinan masing-masing. Demikian pula halnya dengan perang opini yang merupakan hal biasa, namun tidak ada yang berujung konflik dan perselisihan”, ungkap Wako yang dibenarkan oleh unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang.

“Setiap Jumat kami melakukan kegiatan Jumat Keliling (Jumling) yang dijadikan ajang berdialog dengan masyarakat, termasuk menyampaikan pesan-pesan persatuan. Sekali tiga bulan juga diadakan pertemuan dengan RT/RW untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Penataan Pantai Padang dan Pasar Raya yang dapat dilakukan dengan damai adalah bentuk kata mufakat dengan masyarakat. Kuncinya adalah masyarakat terwadahi dan membangun ketika sudah sepakat”, tutur Mahyeldi.

“Sedangkan untuk etos merantau perlu ditanamkan, karena kalau perantau sukses juga berdampak kepada kampung halaman, seperti dapat membangun masjid dan mengirimkan zakat ke kampung. Para perantau yang sukses pendapatnya juga lebih didengar”, tuturnya lagi.

Sementara itu, tokoh adat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX yang turut hadir menegaskan jika orang Minang selalu memegang prinsip “raso dibao naiak, pareso dibao turun”. Karena itulah orang minang jarang menjadi motor penggerak kekacauan. (hms)


Infonusantara.net, PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang sangat mengapresiasi atas peran dan dukungan yang senantiasa dilihatkan berbagai ikatan alumni bagi perguruan tinggi di Kota Padang. Seperti kali ini dilakukan oleh Aklasuda (Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas Angkatan 1981-1982) yang telah mendukung pembuatan food court di pojok fakultas setempat. 

“Sebagaimana keberadaan food court ini diketahui sangat penting  sebagai sebuah kantin yang terdiri dari counter-counter makanan yang menawarkan aneka menu bervariasi bagi kebutuhan mahasiswa, dosen serta civitas akademika fakultas setempat. Apalagi diketahui keberadaan Foodcourt ini juga bahagian menyambut dan mensukseskan Lustrum XIII Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Andalas (Unand) di Kota Padang 30 November 2019 mendatang,” ucap Mahyeldi dalam sambutannya pada acara peresmian food court, Senin (25/3). 

Dalam kesempatan itu hadir Rektor Unand Prof. Dr. Tafdil Husni, SE.MBA, Dekan Faperta Unand Dr.Ir. Munzir Busniah, Ketua Alumni Faperta Angkatan 1981-1982 Ir. Meizikri Bakhtiar serta sejumlah alumni, dosen dan mahasiswa Faperta Unand.

Ketum DPP IKA FPUA itu menambahkan, peran Aklasuda terhadap Fakultas Pertanian tersebut hendaknya mampu menginspirasi fakultas-fakultas, jurusan dan angkatan alumni lainnya di Universitas Andalas. 

“Upaya ini merupakan bentuk kecintaan kita terhadap almamater, terutama andil alumni dalam memajukan fakultas khususnya dan kampus pada umumnya. Apalagi juga mensukseskan Lustrum XIII November nanti. Terima kasih kepada alumni Faperta Unand angkatan 1981-1982, semoga juga diikuti alumni Faperta angkatan lainnya dalam bentuk kontribusi bagi almamater tercintanya," tukuknya.

Rektor Unand Prof. Dr. Tafdil Husni, SE.MBA dikesempatan itu juga seraya menyambut baik dibangunnya food court di lingkungan Faperta Unand atas sumbangsih alumni angkatan 1981-1982.

"Kita sama-sama mengetahui kesuksesan perguruan tinggi juga dibarengi dipengaruhi dari dukungan para alumninya. Alhamdulillah, dari semua alumni di berbagai angkatan, jurusan dan fakultas di Unand semuanya aktif dan saling mendukung untuk kemajuan almaternya," tuturnya. 

Sementara Ketua Alumni Faperta Angkatan 1981-1982 Ir. Meizikri Bakhtiar, mengatakan atas nama alumni mengaku tersanjung diberikan kesempatan oleh Dekan Faperta dan civitas akademika Unand untuk merenovasi kantin atau food court tersebut. Peresmian Foodcourt ini diketahui juga bahagian rangkaian menyambut Lustrum XIII Faperta Unand di Kota Padang 30 November 2019 mendatang.

"Upaya ini merupakan kesepakatan antara alumni Faperta Unand angkatan 1981-1982 dengan Dekan Faperta Unand seiring mensukseskan Lustrum XIII perlu memperbaiki beberapa fasilitas kampus. Namun dari sekian banyak pilihan kita lebih memilih merenovasi kantin. Karena di samping kebutuhan dalam menyediakan aneka makanan dan minuman, juga sebagai tempat bersilaturahmi sesama mahasiswa atau dosen di jam-jam istirahat," tuturnya.(hms)

Caleg DPRD Kota Padang Aprianto dari PDI Perjuangan Lakukan Sosialisasi Pemilihan Umum bersama Warga Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan 
Infonusantara.net ,Padang- Jelang pencoblosan 17 April 2019, Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kota Padang, Aprianto dari PDI Perjuangan nomor urut 1 Dapil IV Padang Selatan dan Padang Timur intens sosialisasi turun menemui warga.

Didampingi beberapa orang kader dan tim pemenangnya kali ini Aprianto turun langsung sosialisasi ketengah warga di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan, Sabtu sore (23/3/2019)

Caleg DPRD Padang dari PDI Perjuangan, Aprianto Sosialisasi Door to Door ke Warga Seberang Palinggam 
Sosialisasi ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak salah dalam memilih nantinya di TPS untuk calon legislatif yang akan dipilih. Ya sekalian kita juga kan bisa membantu tugasnya KPU.

"Alhamdulilah saya telah turun langsung sosialisasi temui warga secara Door to Door dan juga bertemu langsung dengan puluhan warga yang tadi sudah ngumpul menunggu di satu rumah warga setempat di Kelurahan Seberang Palinggam," ujarnya.


Aprianto menjelaskan bahwa sistem sosialisasinya yang digunakan adalah mendatangi dan tatap muka langsung dengan warga."Kami langsung temui warga dengan cara Door To Door karena langkah ini lebih nyaman digunakan," katanya

Ya kita sosialisasi langsung dengan masyarakat di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan. Hal ini tentunya visi-misi yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh partai dan Presiden Jokowi, yaitu membangun dan mensejahterakan masyarakat, serta naik dan bertatapan langsung dengan masyarakat, “secara pintu ke pintu ,” kata Aprianto

Bagi Aprianto bahwa saat ini warga tak mengenal APK/Spanduk ataupun baliho para Caleg, namun warga saat ini ingin bertemu langsung dan mendengarkan keluhannya. Pasalnya saat ini terlalu banyak spanduk para caleg terpampang disetiap sudut kampung dari jumlah partai politik yang juga tak sedikit ikut pesta demokrasi sekarang ini.

"Mendengar keluhan warga bahwa memang mereka mau kenal langsung dengan caleg yang bakalan akan mereka pilih untuk mewakili aspirasi mereka nantinya di DPRD Padang," tutur Aprianto

Lebihlanjut katanya, dengan kekuatan yang ada baik itu tim keluarga, mesin partai, kawan- kawan pemuda dari Alang Lawas, Seberang Palinggam dan yang lainnya membuat saya pribadi optimis bisa capai target dan duduk di DPRD Padang ," imbuhnya.

"Di Internal partainya yang relatif memiliki kekuatan merata, Aprianto juga percaya diri bisa bersaing dan mendapatkan kursi menembus parlemen di DPRD Kota Padang," pungkasnya. (inf)


Infonusantara.net,Sumbar - Perhelatan besar pesta demokrasi Pemilu dan Pilpres 2019 sudah diambang pintu. Pada 17 April mendatang satu hak suara akan menentukan nasib pembangunan Indonesia lima tahun kedepan. 

Calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hj. Rahayu Purwanti, SP atau lebih dikenal dengan sapaan Yayuk ini  dirinya mengaku kerap turun bersosialisasi ketengah masyarakat, terutama masyarakat pinggiran di kota Padang.

Dari sana dirinya mengetahui, ternyata masyarakat pinggiran cerdas dalam menentukan pilihan di pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres). Jangan coba-coba caleg berjanji dengan mereka. Ini pengalaman saya ketika turun ke lapangan, Kalau janji itu tidak ditepati, mereka tak bakal percaya lagi selanjutnya. 

"Tak mudah menyakinkan mereka. Lebih baik kita terus terang saja apa adanya, jangan bikin janji yang susah ditepati," ungkap Yayuk yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar periode 2014–2019 dan sebelumnya, ia adalah anggota DPRD Padang dua periode sejak 2004.

Ia pun membantah gambaran umum, kalau masyarakat pinggiran selalu mengharapkan uang ketika menghadiri sosialisasi caleg. "Tidak juga, yang penting kita terus terang saja, bahwa memberikan uang itu merupakan pelanggaran. Mereka pun akan paham. Saya cenderung menyampaikan program ke masyarakat, ketimbang janji "Yang penting, kita sampaikan program. Kita jelaskan agenda dakwah parlemen kita," ujarnya beberapa waktu lalu pada sejumlah wartawan 

Sebagai caleg PKS, Rahayu selalu menyampaikan agenda dakwah parlemen untuk Sumbar yang lebih baik kepada masyarakat. Diantaranya, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, pembangunan kepemudaan, kualitas lingkungan hidup, pertahanan keluarga, perlindungan anak dan pemberdayaan wanita, peningkatan kerukunan beragama, kesehatan dan olahraga, pengembangan sosial budaya dan pariwisata, serta pembangunan penyandang disabilitas. 

Rahayu Purwanti juga menyampaikan agar seluruh masyarakat Sumbar yang sudah wajib memilih untuk terlibat dalam memeriahkan Pemilu dan Pilpres 2019 ini. 

"Tetap menjaga kedamaian walaupun berbeda pilihan. Mari kita ramaikan tempat pemungutan suara (TPS). Walau hanya satu suara hak pilih yang kita berikan akan menentukan Indonesia lima tahun mendatang," pungkasnya. (Inf) 


Ir.M.Shadiq Pasadigoe Calon Anggota DPR RI 
Sebahagian besar masyarakat serta pejabat pemerintahan di provinsi Sumbar maupun pusat pastilah kenal dengan sosok seorang M.Shadiq Pasadigoe, anak dari seorang ulama dan pejuang kemerdekaan Pakiah Saliah Digoel (Pasadigoe) yang juga
merupakan Birokrat, Politisi, Teknokrat dan sudah teruji dalam mengurus masyarakat serta pernah menduduki jabatan di pemerintahan baik daerah dan pusat.

Berikut sekilas tentang  M.SHADIQ PASADIGOE:

Foto Keluarga Ir.M.Shadiq Pasadigoe, SH
Nama :Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, SH
lstri :BETTI SHADIQ PASADIGOE, SE,  AK,MM. (Anggota DPR RI Penode 2014 2019 Untuk Periode 2019 2024 tidak mencalonkan lagi)

Anak   :
- Pioer Nikander Muhamad, SM. (Lulusan ITB)
- Nabila Mira Mannda, SM(Lulusan ITB) 
- Nadiah Firzana Muti (Mhs/i.FKG UNAND)
-Naura Ghassani Muti (Mhs/i.Telkom Unversity)
-Nausilla Hasanah Muti (Kls. 4 SDIT Al-Ittihaad)

Pendidikan :
1. S1 Fakultas Petemakan UNAND (Ir)
2. S1 Hukum UNES (SH)
3. S2 UNP (MM)

Pengalaman Kerja:
1. PEMDA Prov. Sumbar, Dinas Perhubungan,Dinas Peternakan sbg Wakil Kepala Dinas 2005
2. Bupati Tanah Datar 2005- 2015 ( 2 Periode) Sekjen Asosiasi Bupati Seluruh Indonesia (APKASI) 2013-2015)
3. Sekretaris Dewan Pembina (APKASI) 2015-2020
4. lnspektur III Irjen Kemendagri 2016- 2017
5. Staf Ahli Menteri PAN-RB 2017 -2018

Alamat :
-Jl. Parak Juar No.29. Kec. Limo Kaum, Batusangkar
-Jl. Palupuh No.10 Kel. Jati Baru. Kota Padang.
HP : 08116656789.
WA: 0811666699.

Foto Kunjungan Bung Hatta (kiri) dan Buya Hamka (kanan) ke Kediaman Pasadiqoe (yang ditenqah ayah M. Shadiq Pasadigoe) di Parak Jua Batusangkar 1971. 
Huhungan dengan Bung Hatta sama - sama dibuang ke Boven Digoel dengan Buya Hamka sama -sama mangaji di Jembatan Besi Padang Panjang dengan Ayah Buya Hamka

Kenapa kita memilih M.SHADIQ PASADIGOE untuk menjadi Anggota DPR RI: 
1. Anak dari seorang ulama dan pejuang kemerdekaan Pakiah Saliah Digoel (Pasadigoe)
2. Merupakan Birokrat, Politisi, Teknokrat dan sudah teruji dalam mengurus masyarakat. Pernah menduduki jabatan di pemerintahan Daerah dan Pusat sebagai Ess IV, III, II dan I serta Bupati 2 Periode. 
3. Dikenal sebagai pejabat yang Bersih dan Tegas.
4. Sangat dekat dengan masyarakat karena selalu merespon keluhan masyarakat dan mudah dihubungi sehingga tidak ada keluhan permasalahan masyarakat yang tidak tertangani.
5. Sudah berpengalaman mengurus
kepentingan masyarakat di tingkat Nasional sebagai Sekjen Asosiasi Bupati se Indonesia. lnspektur Ill Kemendagri dan Staf Ahli Menteri PAN-RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. (*)



Peresmian MRT ditandai dengan pemencetan bel oleh Presiden Jokowi dan para pejabat negara secara bersamaan tanda MRT resmi beroperasi secara umum.(Foto Ist) 

Infonusantara.net, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Mass Rapid Transit atau Fase I dengan rute Bundaran HI - Lebak Bulus pada hari ini, Minggu (24/3/2019).

Hal itu ditandai dengan penekanan bel tanda MRT resmi beroperasi secara umum.
Peresmian itu ditandai dengan pemencetan bel oleh Jokowi dan para pejabat negara secara bersamaan tanda MRT resmi beroperasi secara umum.

Peresmian ini juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Selain itu hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan tentunya Direktur Utama MRT William Sabandar.

Adapun peresmian berlangsung di kawasan Bunderan Hotel Indonesia (HI), bertepatan dengan adanya Car Free Day (CFD). Dalam kesempatan itu Jokowi nampak mengenakan pakaian abu-abu berlengan panjang, dengan dipadukan celana jeans dan sepatu running.

"Dengan mengucapkan Bismillah, MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan dan sekaligus MRT fase dua, hari ini juga kita mulai lagi," ujar Jokowi saat meresmikan MRT di Bundaran HI, Jakarta.

"Seluruh warga Indonesia khususnya warga DKI Jakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini peradaban baru akan kita mulai dengan dioperasikannya MRT fase pertama," kata Jokowi.

Peresmian ini pun nampak disambut hangat oleh masyarakat. Dengan hadirnya ratusan masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam seremoni peresmian MRT fase pertama.


Infonusantara.net, Jakarta - Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia jetski 2019 di Ancol, Jakarta. Jetracer World Championship 2019 akan diadakan tanggal 27-31 Maret 2019 di Jetski Indonesia Academy, Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara.

Kejuaraan ini akan mempertandingkan tiga kelas endurance, yaitu Pro F1 OPEC, Pro F1 Open (Normally Aspirated) dan Amateur F1 Open (Grand Tourisme). Track yang digunakan kurang lebih sama dengan track class endurance saat Asian Games 2018 yaitu lingkar track 6 km dan jarak terjauh ke laut 3 km.

Kejuaraan ini akan diikuti 14 negara dengan 22 tim dan masih akan bertambah sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 dan tiket dapat dibeli online mulai hari ini di www.padiciti.com dengan pilihan harga yang kompetitif dan kelas yang berbeda.

Ada delapan atlet pada kejuaraan JETSKI tahun ini,salah satunya Atlet JETSKI Kakak beradik Aero Sutan Aswar dan Aqsa Sutan Aswa yang menjadi harapan tim Indonesia untuk kejuaraan dunia jetski ini.

Ketua Umum ITJBA Saiful Sutan Aswar dalam konferensi pers di Jetski Indonesia Academy Jakarta hari ini 23 Maret 2019 mengatakan, "Pada prinsipnya kita ikut semua nomor karena diharapkan ada pengembangan untuk atlet baru".

"Ini langkah awal untuk membangun opini dunia bahwa di Indonesia ada tempat jetski yang bagus dan untuk membuktikan bahwa anak anak kita bisa juara," kata Syafrudin. (JNI/Red)

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (ist)
Infonusantara.net - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, masyarakat Sumatera Barat sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihan. Baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif.

"Masyarakat Sumbar cerdas dalam menentukan pilihan yang selalu menjadi patokan Takah, Tokoh dan Tageh," ujarnya, Sabtu, 23 Maret 2019.

Wagub menyampaikan, dari dulu pilihan masyarakat Sumbar tidak berubah. Namun Ketua DPD Gerindra Sumbar itu tidur merinci pilihan tersebut untuk siapa, apakah calon presiden 01 atau 02.

Menurutnya, warga Sumbar juga tidak mudah diarahkan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan pilihan mereka. Karakter seperti itu termasuk pemilih cerdas dan selektif dalam menentukan pilihan.

"Orang Minang mana mau masuk luka (perangkap ikan), ndak bisa mereka diarahkan. Mereka bisa angguk dalam geleng (tidak setuju tapi mengiyakan, dibelakang sebenarnya tidak suka atau setuju)," katanya.

Mantan Bupati Pesisir Selatan itu menghimbau masyarakat Sumbar untuk terlibat memeriahkan pemilu 2019 yang tinggal hitungan hari. Kemudian masyarakat tetap damai walaupun berbeda pilihan.

"Mari kita ramaikan tempat pemungutan suara (TPS), sebab pilihan kita menemukan Indonesia lima tahun mendatang," tukasnya. (*)


Infonusantara.net, PADANG- Wali Kota Padang Mahyeldi mendukung gerakan Tanam Sejuta Pohon yang digagas Badan Nasional Penangulangan Bencana bersama TNI, Polri, aparatur pemerintah dan komponen masyararakat Kota Padang yang dilaksanakan di kawasan pantai Simpang Gia, Kelurahan Parupuak Tabiang, kec. Koto Tangah, Jum’at (22/03/2019).

Di kesempatan itu, Wali Kota Mahyedli mengatakan, Kota Padang terletak di garis pantai dengan panjang lebih kurang  68,126 km. Kondisi itu membuat wilayah di sekitar pantai berpotensi terkena abrasi dan gelombang air laut. 
“Kita berharap, melalui penanaman pohon dan menciptakan hutan pantai bisa menyerap tekanan air sampai 80%. Sehingga memberi daya tahan terhadap daya rusak daerah pantai, dan yang terpenting untuk mitigasi bencana tsunami”, ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga mengatakan, proses penanaman pohon  didesain sebaik mungkin agar akses nelayan ke laut juga tersedia. Dan mengimbau masyarakat agar bersama-sama bertanggung jawab merawat dan menjaga pohon-pohon tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan, potensi gempa megathrus mentawai dengan skala 8.9 SR akan mendatangkan gelombang air laut dengan jangkauan hingga 12 Km dengan kecepatan 827 Km/jam.

“Kita bukan menakut-nakuti. Tapi ini memang ril dan sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Manando beberapa waktu lalu. Untuk itu, Gerakan Tanam Sejuta Pohon merupakan salah satu cara dalam mitigasi bencana", terang Nasrul.

Nasrul Abit  berharap, gerakan seperti ini dapat memberika edukasi kepada masyarakat agar lebih mencintai kawasan pantai. “Mari Kita sama-sama membangun dan menjaga daerah kita dan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah menyukseskan pelaksanaan kegiatan ini,” tutup Wagub.

Gerakan Tanam Sejuta Pohon di kawasan pantai Simpang Gia, Kelurahan Parupuak Tabiang juga diikuti Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Drs. Fakhrizal M.Hum, Danlantamal II Padang Laksamana Pertama TNI Agus Sulaeman, Dandim 0312 Padang Letkol CZI R.N Yudha Tri Ananda, Kepala BPBD Sumatera Barat  Erman Rahman, Kepala Kemenkumham Sumatera Barat Ajub Suratman dan SKPD Pemko Padang. (hms)


Infonusantara.net, PADANG - Pemko Padang menganggarkan sekitar Rp 40 miliar setiap tahunnya untuk pengelolaan kebersihan di setiap sudut Kota Padang. Andaikan saja, warga Kota Padang betul-betul peduli terhadap kebersihan lingkungan, anggaran tersebut bisa digunakan untuk yang lain.

Hal itu dikatakan Wali Kota Padang Mahyeldi pada acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019 yang diadakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di pelataran parkir Danau Cimpago Pantai Padang, Jumat (22/3/2019)   

Lebih lanjut dijelaskan, kepedulian terhadap lingkungan, hidup bersih dan hidup sehat harus dimulai dari rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Serta, mengedepan semangat gotong royong antar sesama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

"Mari kita mulai dari diri sendiri. Gerakan hidup bersih dan hidup sehat harus menjadi komitmen bersama", ujar Mahyeldi.

Dikesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Priyanto mengatakan, gerakan hidup bersih dalam momen HPSN 2019 juga digaungkan di jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar dan mengajak semua pihak untuk bekerja keras menciptakan kebersihan lingkungan.

"Gerakan hidup bersih merupakan gerakan yang masih. Agar, tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan", ujar Pritanyo.

Ditambahkannya, disamping merusak lingkungan dan kesehatan, sampah juga merusak pariwisata dan keindahan kota.

Pada acara HPSN 2019 tersebut juga digelar senam bersama yang diikuti keluarga besar Adhyaksa Aharmakarini dan Pemko Padang. (Inf/Z)

Ketua TKD Paslon 01 JKW-KMA Sumbar, Hendra Irwan Rahim memberikan arahan pada peserta ToT yang berasal dari utusan TKD Kabupaten/Kota serta relawan lainnya, di Padang, Kamis (21/3/2019).
Infonusantara.net - Tim Kampanye Daerah (TKD) Paslon 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (JKW-KMA) Provinsi Sumbar, menggelar pelatihan dan pembekalan koordinator saksi, di Padang, Kamis (21/3/2019).

Pelatihan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari 5 orang utusan TKD 19 kabupaten/kota di Sumbar, sisanya perwakilan relawan.

"TKD JKW-KMA akan mengisi saksi di 16.000 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Sumbar. Masing-masing TPS akan ditempatkan dua orang saksi," jelas Ketua TKD 01 JKW-KMA Sumbar, Hendra Irwan Rahim saat membuka kegiatan pelatihan dan pembekalan saksi Paslon 01 itu.

Selain itu, terang Hendra, masing-masing saksi ini akan diberi tanggung jawab untuk menyisir minimal 20 rumah penduduk di lokasi dia ditempatkan sebagai saksi.

ToT (Training of Trainer) ini juga memberikan materi tentang bahan yang akan dikomunikasikan ke warga oleh setiap saksi ini nantinya. Jika ini konsisten dijalankan, Insyaa Allah, paslon 01 ini akan raih suara signifikan di Sumbar," terang Hendra.

Hendra memperkirakan, target perolehan suara sebesar 40 persen, sangat mungkin untuk direalisasikan. Alasannya, ada dua saksi paslon 01 per TPS, relawan dan saksi partai pendukung yang akan ditempatkan di setiap TPS nantinya.

"Survei bulan lalu, pemilih paslon 01 sudah mencapai 27 persen lebih dari sebelumnya yang hanya 17 persenan. Waktu masih ada 1 bulan lagi. Kita optimistis lah, angka 40 persen ini bisa kita wujudkan," tegasnya.

Ketua Pelaksana pelatihan, Zulfadli Muckhtar melaporkan, pelatihan serupa akan digelar di tingkat kabupaten/kota dengan peserta calon saksi yang akan ditempatkan di TPS.

"Peserta diharapkan menyimak dengan serius materi yang akan diberikan empat orang instruktur TKN JKW-KMA sehingga pengawalan perolehan suara jadi maksimal," pungkasnya. (kyo)

Foto: Ketua Bapilu DPP Partai Golkar, Nurdin Halid(ist)
Infonusantara.net Partai Golongan Karya (Golkar) menargetkan 4 kursi DPR RI di Sumatera Barat. Demikian disampaiakan Ketua Bapilu DPP Partai Golkar, Nurdin Halid usai membuka kegiatan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2019, di Pangeran Beach Hotel, Rabu (20/3/2019)

Kegiatan Evaluasi dan Monitoring dalam rangka Pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2019
"Target kita 4 kursi di Sumbar. 2 di dapil Sumbar I dan 2 di dapil Sumbar II. Secara manual, ada korelasi dengan hasil survei. Jadi InsyaAllah dengan kekompakan teman-teman kader dan seluruh caleg, baik pusat, provinsi serta kabupaten/kota, adanya sinergi yang harmonis, sehingga target itu tercapai," ujarnya.

Dikatakan Nurdin, tak hanya di pileg, target Golkar di Pilpres juga mengalami peningkatan. Ia yakin pasangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin yang diusung Partai Golkar akan memperoleh 44,8 persen suara di Sumbar.

"InsyaAllah ada peningkatan yang signifikan, kalau saat ini di Sumbar berdasarkan survei hanya 29 persen, maka kita optimis akan mencapai 44,8 persen. Kita juga meminta caleg kita mengarahkan suaranya untuk pilpres ke Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," ujarnya.

Nurdin membatah elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin turun secara nasional. Menurutnya, berdasarkan survei lembaga survei kredibel, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Sebanarnya tidak turun, Itu kan margin of error. Margin of error itu bisa turun bisa naik. Suara dari Pak Jokowi-Ma'ruf Amin sekarang naik, bukan turun. Lembaga survei kan banyak, lembaga survei mana dulu yang mengatakan turun. Kalau lembaga survei yang kredibel, yang selalu kita pakai, itu survei Pak Jokowi-Ma'ruf seseuai dengan target yang ditetapkan TKN," pungkasnya.

Dikatakan Nurdin, strategi Partai Golkar memenangkan Jokowi-Ma'ruf adalah dengan memerintahkan caleg mensosialisasikan secara door to door. "Dalam door to door itu, ada tiga hal yang disampaikan," katanya.

Pertama, jelas Nurdin, program Partai Golkar yang sama dengan Jokowi-Ma'ruf. Jika Jokowi menang, Golkar akan memperjuangan infrastruktur yang sama dengan Jokowi. "Lapangan kerja, sembako murah terjangkau, rumah murah terjangkau dan industri 4.0," urainya.

Kedua, kata Nurdin, mengkampanyekan keberhasilan Jokowi dalam empat tahun memimpin Indonesia dari segala aspek pembangunan, khususnya infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu adalah membangun peradaban. "Apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah tepat dengan geografis kita, budaya kita, dan suku bangsa kita. Dengan infrastruktur yang baik akan mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia," ungkapnya.

Ketiga, gerakan door to door itu juga bertujuan meng-counter isu-isu negatif yang dialamatkan kepada Jokowi. "Isu apa itu? Beliau diisukan PKI, itu fitnah yang luar biasa. Dikatakan bukan Islam, padahal Pak Jokowi itu salat lima waktunya, salat tahajudnya, salat dhuhanya lebih dari kita. Ini yang perlu disampaikan ke rakyat, bahwa semua itu adalah fitnah," jelasnya.

Soal enggannya caleg yang memasang foto Jokowi-Ma'ruf di Alat Paraga Kampanye (APK) mereka, Nurdin menyebut itu hanya sekedar taktik atau siasat belaka. "Itu hanya soal taktik saja, itu siasat saja dalam melihat karakter pemilih. Kalau itu tidak produktif jangan lakukan," ungkapnya.

Menurutnya, strategi yang paling produktif yang dia juga sampaikan pada para caleg adalah dengan cara kampanye dari pintu ke pintu terkait keberhasilan calon petahana. Yang mana akan dilakukan oleh para caleg dan relawan.

"Tapi ada yang produktif, apa itu? door to door. Kalau caleg dan relawan dari rumah ke rumah relawan dan caleg menjelaskan keberhasilan pembangunan dan mengcunter isu negatif pak Jokowi saya, yakin Sumbar akan berterimakasih kepada pak Jokowi," ungkapnya.(by/im)



Koordinator Pansus III Elly Thrisyanti didampingi Ketua Pansus III Gustin Pramona beserta rombongan menyerahkan cindera mata kepada Kepala Pusat Air Baku dan Air Tanah Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PU-PR RI 
INFO PADANG, - Menindak lanjuti pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang, Pansus III DPRD Kota Padang melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Kementerian PUPR RI di Jakarta dan
PDAM Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kunjungan kerja yang dilaksankan sejak tanggal 29 Januari -2 Februari tersebut selain untuk konsultasi dan study  banding juga untuk mendapatkan referensi maupun bahan perbandingan atau pengalaman yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dilakukan oleh Pansus PDAM Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti sekaligus selaku koordinator Pansus III DPRD Kota Padang mengatakan perusahaan daerah yang mengelola penyediaan air minum di Kota Padang awalnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang sebagai mana tertuang dalam peraturan daerah Kota Padang nomor : 05/30/1974. Seiring lahirya beberapa peraturan daerah perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak terhadap materi yang diatur dalam perda tersebut .

Hal ini tentu perlu dilakukan penyesuaian kembali karena ditahun 2013 lahirlah dua Perda yang mengatur Perusahaan Daerah Air Minum, yakni Perda no 8 tahun 2013 tentang Perusa haan Daerah Air Minum dan Perda No. 9 tahun 2013. Setelah itu lahirnya UU No. 23 tahun 2014, diiringi lahirya PP No. 54 tahun 2017 serta peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2018.

Menyikapi lahirya peraturan perundang-undangan tersebut maka pemerintah daerah memandang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap materi-materi yang tergantung dalam perda nomor 8 tahun 2013 tentang Perusa haan Daerah Air Minum dan Perda no 9 tahun 2013. Penyesuaian tersebut telah ditampung dalam Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.

Ada pun materi dan muatan yang diatur dalam Ranperda yang sedang dibahas saat ini diantaranya, Modal, Organ dan Pegawai Perumda, Perencanaan,Tata Kelola Perusahaan yang Baik,Kerjasama, pinjaman penugasan, evaluasi dan restrukturisasi serta pembinaan dan pengawasan.

Ketua Pansus III Gustin Pramona Pramona menambahkan, dengan adanya perubahan -perubahan atau penyesuaian terhadap materi materi yang ditampung dalam Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sangat diharapkan tata kelola perusahaan yang baik.

"DPRD Padang sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menilai perlu diperhatikan perumusan kebijakan tersebut. Diperlukan keahlian, tidak hanya sekedar politikus akan tetapi juga profesionalitas berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan "ungkapnya.

Direktur Utama PDAM Kota Padang, Hendra Febrizal mengatakan rencana pengantin nama PDAM jadi Perumda Air Minum Kota Padang ini sehubungan dengan telah keluarnya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aturan ini adalah turunan dari UU 23 Tahun 2014.

”Ini menjadi dasar hukum baru bagi BUMD termasuk di dalamnya PDAM. Berdasarkan aturan ini, bentuk dari BUMD ada dua, yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah,” ujar Hendra.

Ia menjelaskan, perusahaaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara untuk, perseroda, berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling Sedikit 51 persen dimiliki oleh satu daerah.

“Dengan adanya aturan ini, maka PDAM lebih pas bermetamorfosis menjadi Perumda. Sebenarya berganti nama saja dari PDAM menjadi Perumda Air Minum Kota Padang. Esensi tetap sama,"sebut Hendra.

Dengan Perumda ini, terang Hendra, maka pihaknya berkewajiban memberikan kontribusi kepada pemilik modal dalam hal ini Pemko Padang setiap tahunnya. Itu dilakukan jika pelayanan sudah mencapai 80 persen. Di sisi lain sebagai pemilik modal, Pemko juga berkewajiban menyerahkan pernyataan modal kepada perusahaan. Pada 2019, PDAM mendapat  pernyataan modal sebesar Rp 21 miliar dari Pemko Padang. Sedangkan keuntungan yang diperoleh pada 2018 senilai Rp16,6 miliar.

Rencananya dalam waktu dekat Pansus III DPRD dan Pemko juga akan melakukan konsultasi ke Mendagri teekait perda perubahan nama PDAM menjadi Perumda Air Minum Kota Padang ini.(inf)




Study banding Komisi III DPRD Kota Padang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok 

INFOPADANG,-Perkembanganperekonanian di perkotaan memiliki hubungan yang dekat dengan tingkat pertumbuhan kendaraan baik roda empat dan roda dua sebagai alat transportasi sehari - sehari. Peningkatan tersebut berdampak pada kepadatan penempatan kendaraan hingga mengambil badan jalan, trotoar bahkan gang sempit. 

Dengan kondisi pertumbuhan kendaraan yang makin pesat namun tidak tertata dengan rapi sangat berdampak langsung pada akses jalan untuk menuju dan atau melaksanakan kegiatan ekonomi di tengah kota.  Kondisi itu juga dimanfaatkan beberapa pihak untuk mengambil keuntungan pribadi dengan membuka area parkir liar atau tidak resmi (illegal parking). Banyak parkir liar yang berada di Kota Padang.

Foto Bersama Kunjungan Komisi III DPRD Kota Padang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok 
Seharusnya menurut Sekretaris Komisi III DPRD Padang, Mailinda Rose, area perparkiran bisa menjadi suatu sumber pendapatan besar bagi daerah (PAD) jika dikelola dengan baik. Namun jika tidak maka akan menjadi sumber masalah dan sumber biaya atau menambah beban suatu daerah.

"Belum adanya peraturan yang mencakup secara mendalam tentang tata kelola dan pemberdayaan parkir inilah yang mengharuskan adanya kajian lebih lanjut yang tidak dicakup dalam peraturan daerah di Kota Padang.  Pemerintah Kota Padang dirasa perlu merumuskan Perda tentang penataan dan pengelolaan parkir, " ujarnya. 

Dasar hukum untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan terkait Ranperda Penataan dan Pengelolaan Perparkiran adalah pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No.23 tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 tahun 2015 dan UU No.9 tahun 2015. Selanjutnya UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan serta Permendagri No.80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. 

Sementara substansi yang harus dimuat dalam Perda ini antara lain pengelolaan, perizinan, jenis gedung parkir dan bentuk parkir, pelataran parkir, parkir tepi jalan dan lingkungan parkir, kawasan pengendalian parkir, marka dan sarana parkir, retribusi dan biaya parkir, petugas parkir dan juru parkir, ganti rugi, larangan, pengecualian, sanksi administrasi, pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana. 

"Kita berharap dengan adanya Ranperda Inisiatif Pengelolaan Perparkiran ini 
nantinya akan mewujudkan pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan atau angkutan jalan. Kemudian mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran, tertib lalu lintas dan angkutan jalan serta terwujudnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang perparkiran," pungkasnya. 

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan atas nama Pemko Padang sangat menyambut baik usulan  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Padang tentang Pengelolaan Perparkiran. Ranperda inisiatif merupakan Ranperda yang sangat strategis dan merupakan dukungan DPRD Padang kepada Pemko Padang.

Sebagaimana hal ini merupakan bahagian pelaksanaan fungsi kedewanan dalam pembentukan Perda sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Ranperda ini sangat penting mengingat saat ini kita butuh pengaturan perparkiran yang belum terkelola secara baik dan pembangunan gedung parkir representatif di beberapa tempat strategis atau keramaian. Dan hal ini sesuai fenomena kebutuhan guna meningkatkan kemajuan Kota Padang.

Berpijak dari hal tersebut, agar Ranperda ini lebih aplikatif dan dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. "Tentunya dengan harapan, Ranperda yang akan kita sepakati nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ungkap  Mahyeldi. (Inf)

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.