Alex Indra Lukman Tinjau Program Inovasi Desa di Mentawai

Alex Indra Lukman dalam kunjungan kerja sekaligus menghadiri kegiatan inovasi desa di aula Bappeda Mentawai.

INFO MENTAWAI – Program inovasi desa dalam kegiatan bursa inovasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dikembangkan lagi. Bahkan, kalau bisa dikembangkan dengan mencari kesesuaian serta mengembangkan lagi pola-pola program yang dilaksanakan di daerah lain. Hal itu dikatakan Anggota Komisi V DPR RI, Alex Indra Lukman dalam kunjungannya ke Mentawai, Rabu (10/10).

Menurutnya, butuh penelitian untuk mencocokkan program yang dilaksanakan di daerah lain sekaligus menggali potensi desa-desa yang ada di Mentawai. Alex Indra Lukman juga mengajak seluruh komponen di pemerintahan desa untuk melakukan sharing dengan daerah lain. 

Mana program yang cocok dilaksanakan daerah yang berhasil melaksanakan program tersebut, sehingga tidak ada lagi kegiatan uji coba dan kegagalan yang tidak perlu. “Intinya, kita memahami potensi, baru mencari program yang cocok dilaksanakan di daerah,” kata Alex Indra Lukman usai kunjungan kerja sekaligus menghadiri kegiatan inovasi desa di aula Bappeda Mentawai.

Ia mengatakan, anggaran yang dikucurkan setiap desa bervariasi mencapai Rp800 juta hingga Rp1 miliar dibantu dengan APBD. Di Mentawai, setiap desa anggarannya bisa sampai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar. 

Besarnya anggaran dana desa di Mentawai, kata Alex, merupakan wujud dari implementasi salah satu poin nawacita membangun daerah pinggiran dan itu sudah dilaksanakan di daerah Mentawai, ujarnya. 

Alex Indra Lukman menghimbau seluruh desa yang ada di Mentawai untuk bisa merumuskan program desa yang langsung dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan penggunaan dana desa serta memperhatikan peraturan-peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku saat ini. 

Kemudian, pada pemerintahan desa harus jeli melihat peraturan, karena persoalan pengelolaan keuangan desa sering terjadi. Oleh karena itu, di minta untuk membangun komunikasi dengan pihak penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. (ers)