PILIHAN REDAKSI

Tekan Inflasi, PJ Bupati Mentawai Bersama Forkopimda Galakkan Penanaman Cabe

INFO|MENTAWAI - Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian galakkan gerakan penanaman cabe sere...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

PPWI Nasional , "Segera Proses Oknum TNI-AL Diduga Backing Pengusaha di Padang"




Infonusantara (JAKARTA) -- Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional mendesak agar oknum TNI AL yang dimaksudkan dalam kasus yang diberitakan di media ini: http://nusantara.rmol.co/read/2018/02/27/328358/Pengusaha-FG-Diduga-Sengaja-Manfaatkan-Oknum-TNI--Perang--Dengan-FigurNes.com segera diproses oleh institusi-nya. 

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada redaksi melalui pesan WhatsApp-nya, Selasa, 27 Februari 2018.

Hal ini penting, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa TNI benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan semata mementingkan diri pribadi maupun kelompok tertentu.

"Ingat, setiap aparat TNI, dan juga Polri, telah dibayar mahal oleh negara, dengan uang rakyat, anggaran untuk TNI dan Polri mendapatkan porsi tertinggi dari K/L lainnya dalam APBN 2018; yang oleh karena itu segenap anggota TNI harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik sesuai aturan yang ada," tegas Wilson Lalengke, yang merupakan trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, mahasiswa, dan masyarakat umum di berbagai daerah di Indonesia.

Sekali lagi kata Wilson, PPWI Nasional meminta perhatian serius dari pihak TNI, khususnya Angkatan Laut, untuk menelusuri kebenaran dugaan keterlibatan oknum TNI AL (disinyalir berinisial Letkol TNI-AL RI, nomor kontak 081270417201), dalam kasus ini dan rentetan dari awal munculnya persoalan tersebut.

"Institusi TNI, khususnya TNI-AL harus menindaklanjuti informasi yang diterima PPWI Nasional ini, tunjukkan kepada rakyat bahwa TNI benar-benar bekerja untuk bangsa Indonesia, bukan untuk diri pribadi dan kelompok tertentu. Jika ada oknum yang melanggar aturan dengan menjadi backing pihak tertentu, harus ditindak tegas," pungkas alumni dari tiga universitas terbaik di Eropa itu. [HWL/Red]
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »