September 2017


Anggota DPRD Padang H.Maidestal Hari Mahesa Fraksi PPP.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah satu satunya fraksi di DPRD Padang yang tetap menolak dalam pandangan akhir fraksi pada rapat Paripurna terhadap Pendapat Akhir Fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017, Sabtu(30/9).



INFONUSANTARA (PADANG) --Anggota DPRD Padang ,Maidestal Hari Mahesa menegaskan, fraksi PPP dan dirinya tegas menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang.

Hal itu karena melihat anggaran yang ada, ditumpangkan pada kegiatan lain. Kegiatan itu sebetulnya kegiatan Da'i internasional, semetara ditumpangkan pada Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) untuk perlombaan qasidah rebana tingkat nasional.

"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan Fraksi PPP menolak ini, "tegas Ketua DPD PPP Kota Padang ini usai paripurna.

Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. 

Apalagi pelaksanaan kegiatan Pertemuan Da'i Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Da'i Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti. Berapa bulan jaraknya?. "Itukah namanya satu rangkaian kegiatan?, yang benar sajalah, "kata Hesa.

Kita mempertanyakan bagaimana  sistem penganggarannya. Terlihat banyaknya pemborosan anggaran yang tak masuk logika pikiran kita dan penuh kebohongan. 

"Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ujarnya.

Lebih lanjut sebutnya, yang jadi pertanyaan satu lagi untuk kegiatan qasidah rebana ini, ironis nya kita tidak diberikan laporan, ada berapa banyaknya sumbangan dari pihak ketiga kepada pemko dan panitia pelaksana. "Mana sumbangan pihak ke tiga?. Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang?. Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?," ujarnya.

"Sedangkan untuk kegiatan lomba 17 Agustusan saja pasti adalah pihak - pihak yang ikut berpartisipasi menyumbang dana, apalagi ini kegiatan besar tingkat nasional, "katanya.

Hesa menambahkan, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Lagian, dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, kita keterbatasan anggaran. Namun kegiatan ini dinilai menghamburkan uang rakyat hanya demi sebuah pretise dan kegiatan serimonial, " ujarnya.

Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana, seperti untuk penanganan banjir, bidang pendidikan yang mobilernya banyak parah, bidang kesehatan yakni puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat, mestinya hal ini harus di perhatikan lebih serius lagi.

"Dalam hal ini kami Fraksi PPP DPRD Kota Padang wanti - wanti supaya tidak ingin nantinya kegiatan ini tersangkut persoalan hukum. Yang menurut pandangan fraksi PPP, sebut Hesa bertentangan dengan aturan " tutupnya.(Im7)



PILWAKO PADANG 2018 - Komisioner KPU pusat Wahyu Setiawan didampingi Wakil Walikota Padang Emzalmi menabuh tambua tanda dimulainya tahapan Pilwako Padang 2018 disertai pelepasan balon Pilwako ke udara oleh Ketua KPU Padang M. Sawati. (bbg)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang secara resmi meluncurkan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Padang 2018, sekaligus Rumah Pintar Pemilu di halaman Kantor KPU Padang, Sungai Sapih, Jumat (29/9).

INFONUSANTARA.PADANG --Kegiatan itu dilaksanakan sebagai tanda dimulianya tahapan kegiatan untuk mensosialisasikan pemilihan walikota dan wakil Walikota Padang yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018 mendatang.

Peluncuran tahapan Pilwako Padang itu dilakukan Komisioner KPU pusat Wahyu Setiawan, didampingi Wakil Walikota Padang Emzalmi. Serta pelepasan balon ke udara oleh Ketua KPU Padang M. Sawati.

Launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang itu turut dihadiri oleh Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Anggota KPU Sumbar Wakil Walikota Padang, Bawaslu Sumbar, pimpinan partai politik dan Forkopimda Padang serta undangan lainnya.

Wahyu Setiawan menyatakan, Pilkada Padang merupakan satu dari empat Pilkada di Sumbar. Pemilihan serentak tahun 2018 diselenggarakan 171 daerah seluruh Indonesia 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten.

"Penyelenggaraan Pilkada serentak ini merupakan tantangan bagi KPU untuk bekerja secara profesional dan independen," katanya.

Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan ada empat kota yang melakukan penyelenggaraan pemilihan serentak yakni Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang. Hari pemilihan serentak secara nasional 27 Juni 2018.

“KPU Kota Padang agar bisa menjaga Indepedensi dan netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak,” ujar Amnasmen.

Sementara Wakil Walikota Padang Emzalmi mengajak Peran aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilihan walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 mendatang. Dia juga mengajak para pemilih pemula untuk segera mengurus kartu identitas diri sehingga nanti bisa ikut berpartisipasi menyalurkan hak suara dalam proses demokrasi.

“Peran serta semua pihak di kota ini sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan” ujarnya.

Ketua KPU Padang M. Sawati mengatakan untuk pelaksanaan tahapan Pilwako ini, mendapat dukungan dari Pemko Padang dan DPRD, dimana telah ditandatangani MoU anggaran sebesar Rp37 miliar lebih. 

"Kami tentunya berharap dukungan semua elemen masyarakat. Keberhasilan penyelenggaran Pilwako tentu tak terlepas dari peran serta semua pihak," katanya.(bbg)


Ketua DPD Golkar Kota Padang H.Wahyu Iramana Putra.
INFONUSANTARA.PADANG  - Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra yang juga merupakan politikus Partai Golkar Padang Sumatera Barat, tegas - tegas menyatakan tidak ada ruang untuk Partai Komunis Indonesia (PKI) di NKRI ini.

"PKI ya PKI dan ini jelas - jelas adalah Organisasi terlarang di Negeri kita, PKI itu organisasi yang  tidak mempunyai tuhan mereka, dan jelas tidak sesuai dengan dasar negara kita pada Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, " tegasnya,Jum'at (29/9) di ruang kerjanya.

Terkait dengan pemutaran film G30S/PKI diputar kembali kata Wahyu, ia sangat menyesalkan adanya pemotongan - pemotongan dalam film tersebut. Seharusnya biar dibuka secara terang - terangan bagaimana kekejaman PKI itu. Tidak ada alasan sedikitpun, kita ingin semua elemen anak bangsa ini tahu bagaimana kekejaman PKI ini.

Terkait pemutaran film G30S/PKI diputar kembali, menurutnya bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda. Dan saya sebenarnya menginginkan agar kembali diajarkan sejarah bagaimana kekejaman PKI ini di tingkat pelajar baik,SD, SMP, SMA.
Sampaikan saja, karena PKI itu memang tidak boleh ada di Indonesia dan itu harga mati.

" Dengan adanya pemutaran film  tersebut serta pembelajaran di tingkat sekolah dapat membuat anak - anak kita dan generasi  muda tidak mudah terpengaruh dengan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, " katanya.

"Golkar adalah salah satu partai yang secara tegas tidak menginginkan adanya PKI di NKRI ini. Makanya pada seluruh kader agar merespon jika ada pergerakkan PKI ini di Kota Padang, karena PKI itu dia menyusup, "ujar Ketua DPD Golkar Kota Padang ini.

Lebih lanjut dikatakan, menurut informasi dahulunya golangan A dan B ini oleh pemerintah tidak diperbolehkan sama sekali masuk menduduki jabatan - jabatan penting, namun saat ini seperti lepas. Untuk itu jika ada terjadi pergerakkan atas nama PKI harus segera di tindak tegas oleh aparat keamanan dan pemerintah.

Bisa kita lihat dan sangat menyangkan saat ini masa mereka berani secara terang - terangan menampilkan lambang palu dan arit, bahkan secara terang - terangan baru - baru ini dimedia sosial ada vidio - vidionya. 

"Sekali lagi kita tegaskan tidak ada ruang untuk PKI di NKRI dan itu harga mati, "ungkap Wahyu.(Im7)

Anggota DPRD Kota Padang H.Maidestal Hari Mahesa Ketua DPC PPP kota Padang 
INFONUSANTARA.PADANG- Sebagai anggota DPRD Kota Padang H.Maidestal Hari Mahesa menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang. Bahkan, ia berupaya penolakan itu juga dilakukan fraksinya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan berupaya agar Fraksi PPP menolak ini. Dalam pembahasan, saya mempertanyakan dana penambahan tersebut. Ternyata dana itu diminta penambahan untuk kegiatan da'i tersebut," ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini, Kamis (28/9).

Ia mengaku, sebagai anggota dewan dirinya tidak mungkin meloloskan permintaan dana tambahan tersebut. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. 

"Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Tapi semua kita lihat lagi dalam pembahasan APBD-P ini," pungkasnya. 

Apalagi, pelaksanaan kegiatan Pertemuan Da'i Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Dai Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti.

"Pertemuan da'i itu kapan? Festival Qasidah Rabbana kapan? Nah, acara da'inya kapan? Hampir setahun kan? Berapa bulan jaraknya? Itukah namanya satu rangkaian kegiatan? Jangan kibuli lagi anggota dewan lah," tegas Mahesa. 

Ia menilai banyak anggaran yang tidak masuk akal dan penuh kebohongan. Ia mencontohkan untuk biaya penginapan yang menurutnya terlalu besar, bahkan diajukan untuk empat malam.

"Banyak anggaran yang tidak masuk akal, bohong itu. Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ungkapnya.

Ironisnya, terang Mahesa, DPRD Kota Padang tidak pernah diberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia pun mempertanyakan kemana larinya dana sumbangan pihak ketiga. 

"Toh juga tidak ada pernah satu pun kegiatan sebesar ini kita diberikan laporan kegiatannya. Mana sumbangan pihak ke tiga? Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang? Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?" ujarnya.

Dikatakannya, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Jika tidak, jangan harapkan tambahan dana tersebut. 

"Lagian, dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, "Kita keterbatasan anggaran". Tapi kenyataanya? Foya-foya. Habiskan uang rakyat untuk prestise," sebutnya.

"Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana. Contohnya untuk penanganan banjir, sekolah-sekolah yang mobilernya banyak yang parah, puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat,"ungkapnya.(Im7/by)


Sambutan Wagub Sumbar Nasrul Abit Dalam Acara Malam Penganugerahan Sumbar Film Festival 2017.
INFONUSANTARA (Sumbar) - Kita berharap, kegiatan yang bersifat positif ini, dapat diambil suatu hikmah untuk kedamaian, terutama para generasi muda yang lebih energik dalan berinovasi.

Karena tanpa dorongan dan sokongan yang kuat dari pemerintah, sudah tentu bakat -bakat yang mereka simpan menjadi kurang greget dan kurang maksimal.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, pada acara malam penganugerahan Sumbar Festival Film 2017, yang digelar Dinas Pariwisata Sumbar disalah satu hotel Kota Padang, Kamis(28/9)

Pada kesempatan itu Nasrul Abit juga meminta kepada Dinas Pariwisata agar terus memberi motivasi dan mengapresiasi karya berkualitas dari bakat - bakat yang ada pada sineas - sineas muda Sumatera Barat.

"Mudah mudahan, ini langkah awal bagi Sumatera Barat dalam mendorong dan menyalurkan karya sineas muda berkualitas kekancah nasional, "harapnya.

Berikut pemenang film Dokudrama:
1. Wisata Musiduga karya Elfit. Dengan memperoleh hadiah Rp.15 juta.
2. Kota  Kecil Sejuta Cerita karya Abdi Riki dengan hadiah Rp.10 juta.
3. Sakilek Perak karya Satria Arganggi hadiah Rp.5 juta

Untuk juara favorit dengan judul Triarga karya Wahyudi Maswar hadiah Rp.2 juta

Dan pemenang film Animasi ;
1. Ibrahim Vlog hadiah Rp.8 juta
2. Potret Pariwisata Sumatera Barat hadiah Rp.5 juta
3. Surga di Ranah Minang hadiah Rp.3 juta

Pemenang Dokudrama Tingkat Pelajar
1. Takana Baliak karya SMA 4 Padang
2. Pesona Minang Nan Elok Baso karya SMA 10 Padang
3. Singkek Carito karya Debi Asriadi.
Sementara pemenang Favorit dengan judul Ba'ombai karya Dinda Okzadera.(Im7*)

Sambutan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian Dalam Acara Malam Penganugerahan Sumbar Film Festival 2017.
INFONUSANTARA (Sumbar) - Malam Penganugerahan Sumbar Festival Film 2017 yang tengah berlangsung, diawali kata sambutan dan laporan kegiatan dari Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian.

Dalam penyampaiannya Oni Yulfian, mengatakan bahwa tujuan digelar kegiatan ini, dalam rangka untuk menggali potensi sineas sineas muda yang ada di Sumatera Barat, terutama dalam hal mengembangkan ekonomi kreatif untuk mempromosikan Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Barat.

Pariwisata Halal ini tidak saja diperuntukkan bagi wisatawan muslim, tetapi bagi seluruh wisatawan, wisata syariah yang merujuk pada gaya hidup untuk memberikan kenyamanan kepada traveler agar dapat menikmati pelayanan wisata halal, seperti  kemudahan menjalankan ibadah, hotel dengan fasilitas halal, cenderamata halal, serta makanan yang halal untuk dikonsumsi.

Sementara untuk malam penganugerahan Sumbar Film Festival ini, pihak panitia akan memilih 3 pemenang yakni 1 favorit untuk kategori film dokudrama tingkat umum/ mahasiswa, 3 pemenang. Dan 1 favorit kategori Dokudrama tingkat siswa serta 3 pemenang film animasi.

Untuk juri film Dokudrama diambil dari kalangan akademisi yang profesional, seperti Akademisi dari IKJ, ISI Padang Panjang, TVRI Sumbar.

Sedangkan pada Film Animasi, juga diambil dari AINAKI Jakarta, UNPN Padang dan ketua AINAKI Sumbar.

"Kami menyadari, kegiatan ini tidak akan dapat dirasakan manfaatnya apabila tidak adanya dukungan dari semua pihak, "sebut Kadis Pariwisata Sumbar.

"Mudah mudahan SF2 dapat menjadi wadah untuk sineas muda dalam berkarya dan menghasilkan karya yang berkualitas, sehingga dapat bersaing ditingkat nasional," "harapannya.(Im7*)

Malam Penganugerahan SF2" Sumbar Film Festival 2017"
INFONUSANTARA (Sumbar) - Untuk merangsang dan meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif, serta menunjang  dan mempromosikan Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Barat, malam ini,Kamis (28/9), Dinas Pariwisata Sumbar menyelenggarakan kegiatan malam penganugerahan SF2 "Sumbar Film Festival 2017".

Sebelumnya kegiatan yang berlangsung disalah satu hotel di Kota Padang, diawali dengan pemutaran cuplikan film festival dan cuplikan film animasi.

Adapun bentuk dari festival ini terdiri dari pembuatan film dokumenter, festival film tingkat umum/ mahasiswa, tingkat siswa dan film animasi se Sumatera Barat.

Ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatrra Barat Ir. Oni Yulfian, M.BTM melalui Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif Derliati didampingi Irwan disela sela kegiatan yang sedang berlangsung, beberapa menit lalu.

Menurut Derliati acara akan dibuka langsung Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit didampingi Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulisman.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPED Sumbar, Kepala OPD serta ratusan perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa yang mewakili 14 fakuktas yang ada di Kota Padang.

Hingga berita ini tayang, penyelenggaraan malam anugerah Sumbar Film Festival 2017, sedang berlangsung.(Im7*)

Ketua DPD PAN Kota Padang,Hendri Septa.
Meriahkan HUT Partai Amanat Nasional (PAN) ke -19, DPD PAN Kota Padang laksanakan kegiatan Jalan Santai pada Minggu,1 Oktober 2017. Kegiatan jalan santai ini mulai pukul 07.00 Wib, start dari Jalan Ujung Gurun depan kantor DPD PAN Kota Padang dan finish di pantai Muaro Lasak.

INFONUSANTARA.PADANG 
Ketua DPD PAN Kota Padang Hendri Septa, menyampaikan rangkaian kegiatan dalam HUT PAN Ke-19 ini dimulai dengan melakukan konvoi keliling Kota Padang pada Sabtu (30/9) pukul 13.00 Wib. Konvoi ini nantinya di iringi oleh foreder di ikuti truck yang membawa hadiah Doorprize.

HUT PAN Ke -19 ini akan dihiasi taburan hadiah doorprize, antara lain 2 unit sepeda motor ,10 sepeda gunung , lemari es, TV 32 inc layar datar , majic com , dan banyak lagi hadiah lainnya. Nantinya para peserta jalan santai juga akan di hibur  penampilan artis ternama Minang di panggung hiburan HUT PAN Ke-19 di pantai Muaro Lasak. Selanjutnya konvoi di iringi rombongan sepeda motor dikuiti seluruh kader serta iringan kendaraan roda empat oleh seluruh pengurus .

"Setelah kegiatan konvoi, pada malam harinya seluruh kader, pengurus, simpatisan maupun masyarakat akan nonton bareng (nobar) film 30 S/PKI di depan kantor DPD PAN jalan ujung gurun, " ujar Hendri Septa, ketika ditemui media ini di kantor DPD PAN Kota Padang Jalan Ujung Gurun, Kamis (28/9)

Target kita massa yang datang dalam memeriahkan HUT PAN Ke- 19 ini tentunya sebanyak-  banyaknya, dan 30.000 kupon untuk hadiah Doorprize sudah disebar panitia. 

"Dalam rangka memperingati HUT Ke 19 ini, juga akan dilakukan kegiatan pemberian santunan  pada anak yatim dan piatu. Nanti di minta 5 anak yatim dan piatu di dari masing - masing DPC PAN, " katanya.

Semakin banyak massa yang datang tentu akan membantu ekonomi masyarakat di Muaro Lasak dan pastilah para pedagang akan memperoleh jual beli yang lebih dari hari biasanya dengan banyaknya massa yang hadir dalam memeriahkan HUT PAN Ke -19 di pantai Muaro Lasak 

"Lebih lanjut dikatakan, untuk Pilkada 2018, dia siap maju terus apakah itu untuk posisi Walikota maupun Wakil Walikota. Namun itu tetap tak terlepas dikawal seluruh kader dan partai serta tentunya nanti kembali ke DPP PAN," sebutnya.

"Harapan kita di HUT ke -19 ini partai PAN dapat menjadi partai nya rakyat, partai yang dicintai di hati masyarakat khusus nya Kota Padang. Kalau partai PAN sudah dicintai masyarakat mendapat hati ditengah - tengah masyarakat tentu partai PAN akan semakin besar dan jaya untuk rakyat," ujar Ketua DPD PAN Kota Padang ini.

Diharapkan Hendri, seluruh ka­der PAN bisa bekerja sama dan so­lid di bawah kepemimpinannya dan mau berkorban untuk mem­besarkan­ partai agar berjaya seperti awal Demokrasi yang lalu. 

"Kita Ingin lebih baik lagi, Tetap Jaya, harus menang dalam  pencapaian peraihan kursi dilegislatif nanti agar bisa  bertambah yang saat ini ada 6 kursi di Legislatif kedepannya bisa lebih lagi, " ungkapnya.

Sementara Ketua Panitia HUT PAN Ke -19, Amril Amin yang juga ketua BK DPRD Padang ini menyampaikan, dalam menyelenggarakan HUT PAN kali ini menurutnya persiapan saat ini  sudah matang. " Kita sudah lakukan koordinasi dengan seluruh panitia maupun kader dan berharap pelaksanaan kegiatan HUT PAN Ke- 19 ini berjalan sukses dan lancar, " pungkasnya.(Im7)


Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang,Mursalim Nafis

Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali menjadi perhatian publik di Indonesia. Kebangkitan PKI dianggap tak hanya sekedar isu, bahkan ada yang mengatakan sudah nyata.
INFONUSANTARA.PADANG - Menyikapi isu kebangkitan PKI ini
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Mursalim Nafis menegaskan, sampai saat ini tidak ada pergerakan PKI di Kota Padang.

Lantas bagaimana pergerakan PKI di Kota Padang? Apakah benar nyata atau hanya sekedar isu yang sengaja digoreng pihak-pihak tertentu untuk maksud tertentu?

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Mursalim Nafis menegaskan, sampai saat ini tidak ada pergerakan PKI di Kota Padang. Namun, pihaknya tetap waspada terhadap isu kebangkitan PKI tersebut.

"Belum ada pergerakan mereka. Kita akan terus pantau. Kita juga terus berkoordinasi dengan Kodim, BIN, dan pihak Polisi," ungkap mantan Kepala Bagian Humas Kota Padang ini, Rabu(27/9)

Ia mengatakan, untuk mewaspadai segala macam isu dan paham menyimpang, tak hanya isu kebangkitan PKI saja, Pemerintah Kota Padang telah membentuk Forum Kewaspadaan Masyarakat dan kemarin kita lantik pengurusnya.

"Melalui Forum Kewaspadaan Masyarakat ini, masyarakat diharapkan dapat mendeteksi, memantau, mencegah, dan melaporkan bahaya yang dapat mengancam keberlangsungan negara, " pungkasnya.(Im7/by)




Megawati Sukarno Putri Resmi Dapat Gelar Honoris Causa (HC) dari Universitas Negeri Padang (UNP) 
INFONUSANTARA.PADANG --
Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P) resmi mendapatkan gelar doktor honoris causa (HC) dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumbar, Rabu 27 September 2017.

Gelar yang didapat oleh Presiden Republik Indonesia ke 5 itu adalah doktor di bidang Politik dan Pendidikan, karena dianggap berjasa dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia, terutama setelah ia meneken UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ketua tim promotor, Guru Besar UNP, Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd dalam sambutanya mengatakan, alasan UNP memberikan gelar tersebut kepada Megawati Soekarno Putri karena, saat menjabat sebagai presiden putri proklamator Indonesia itu telah melahirkan suatu karya yang fenomenal.

" Megawati Soekarno Putri melahirkan satu karya yang fenomenal yang membawa perubahan signifikan dan strategis terhadap sistem dan praktik pendidikan di Indonesia, yang dikenal dengan UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," ujar Syufyarman Marsidin dalam pidatonya.

Menurut dia, UU itu lahir atas dasar mengukuhkan komitmen Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, UNP melihatnya sebagai formulasi serta implementasi pendidikan politik yang sangat strategis dalam mengembangkan SDM.

“Megawati layak dianugerahi gelar Doktor HC di bidang politik pendidikan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Megawati mengaku sudah lima kali mendapatkan gelar serupa. Ia menyampaikan rasa terimakasih yang tinggi kepada senat atas keputusan, telah memberikan gelar honoris causa kepada dirinya.

"Saya deg-degan juga meskipun ini gelar ke-5 yang saya dapatkan. Tapi, karena ini pendidikan itulah yang membuat saya berdebar, seperti saya seorang mahasiswa," kata Megawati.

Dalam kesempatan itu Megawati Sukarno Putri juga di mengatakan  rasa kagumnya kepada tokoh nasional asal Minang. Dirinya tidak menyangka kalau ada putera Padang yang berhasil menjadi Menteri RI. “Banyak tokoh nasional asal Minang ini. Seperti Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar, " sebutnya.

Sejumlah tokoh lain asal Minang juga banyak yang berkesan dalam kehidupan keluarga Megawati, dan itu dia rasakan ketika dulu masih bersama ayahnya yakni Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Salah satu tokoh asal Minang adalah Bung Hatta yang berjiwa sangat disiplin. Sama keluarga beliau dan dalam kehidupan keluarga Megawati sangat bersahabat. Dan itu dia rasakan ketika dulu masih bersama ayahnya yakni Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Beliau adalah ilmuan handal. Jika berpidato, selalu nunduk. Dialah Hatta kita,” ujarnya.

Disamping itu, keakraban antara Soekarno dengan Sutan Syahrir juga tak luput dari kenangan dia. Walaupun diantara keduanya sering berbeda pendapat, namun hubungan mereka tetap terjalin baik.

“Beda pendapat antara kedua tokoh nasional itu biasa saja. Hal itu kerap saya lihat saat mereka sedang rapat. Ketika itu saya seperti maskot yang dipangku silih berganti. Kalau Bung Hatta menjawab, saya dikasih ke Pak Syahrir,” kenangnya. 

Sebelumnya, Megawati menerima gelar honoris causa pada 2001 dalam bidang hukum di Jepang, pada 2003 dalam bidang politik di Moskow. Pada 2015 Megawati menerima gelar yang sama dalam bidang politik di Korea Selatan dan pada 2016 bidang politik dan ilmu pemerintahan oleh Universitas Padjadjaran.

Acara di UNP ini turut dihadiri menteri kabinet yang berasal dari PDIP, seperti Seskab Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laoly, dan Mendagri Tjahjo Kumolo.(*)


DPD Partai Hanura Sumatera Barat, Marlis
INFONUSANTARA.PADANG - Melihat keseriusan pasangan Emzalmi - Desri Ayunda yang telah mendaftar ke Partai Hanura, DPD Partai Hanura Sumatera Barat, Marlis menyebutkan kalau partai yang dinahkodainya bakal ikut mendukung dan mengusung pasangan ini pada Pilkada 2018. 

Menurutnya dari beberapa calon yang mendaftar di Hanura, hanya pasangan Emzalmi-Desri ini yang dengan tegas dan jelas berpasangan. Selebihnya datang secara induvidu," kata Marlis, Selasa(26/9).

Kami dipartai tak perlu repot-repot lagi mencarikan pasangan, karena keseriusan Emzalmi dan Desri, keduanya datang telah berpasangan. Sementara yang datang secara individu, tentu partai akan berupaya pula mencarikan pasangannya," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, kata finalnya tentu di DPP Hanura Pusat dan tugasnya sebagai ketua DPD Hanura Sumbar telah membawa aspirasi dari daerah. "Calon yang di bawa atau usulkan, ya pasangan pak Emzalmi dengan Desri Ayunda," ungkapnya (Im7/prb) 

Pembangunan Trotoar di Jalan Permindo.

Pembangunan Trotoar di Jalan Permindo Bongkar Alat Parkir Meter
INFONUSANTARA.PADANG - Sejumlah alat parkir meter yang berada di sepanjang Jalan Permindo Kota Padang saat ini dibongkar karena sedang dilakukannya pembangunan trotoar di sepanjang kawasan itu.

Dari pantauan media ini, seluruh tonggak (alat parkir meter,red)  di sepanjang Jalan Permindo sudah dicabut, tak ada satupun tonggak yang tersisa.Selain saat ini  pengunjung yang parkir membayar secara manual kepada petugas parkir disepanjang kawasan itu.

Menurut Aprianto anggota Komisi II DPRD Padang bidang Ekonomi dan Keuangan, dengan dibongkarnya alat parkir meter disepanjang jalan Permindo, merupakan suatu perencanaan yang tidak matang.

"Buktinya saat ini, apa yang telah dikerjakan dan disepakati pemko bersama pihak ketiga tidak berjalan sesuai yang di inginkan. Apalagi kita ketahui hingga saat ini sistem parkir meter yang diterapkan di sejumlah titik seperti dikawasan Jalan Permindo, Jalan Niaga Pondok tidak berjalan maksimal, " katanya, Selasa( 26/9).

Ia menilai planing pemko atau master plan yang dibuat tidak matang, hingga terjadi pembongkaran dan nantinya jika dipasang kembali tentu juga membutuhkan biaya. " Saya menilai ini pekerjaan dua kali , tidak efektif dan efisien ," ujarnya. t

Selain itu menurutnya dengan pembongkaran itu otomatis sistem parkir meter menjadi fakum, sudah pasti merugikan pihak ketiga begitu juga pemko, apalagi disini dituntut untuk PAD, sementara parkir meter saja tidak berjalan maksimal. 

Kita tidak ingin nanti dengan perencanaan yang kurang matang berimbas pada investor yang ingin berinvestasi di Kota Padang. Mereka( investor,red) pasti akan berpikir dua kali kalau masih seperti ini perencanaan yang dibuat pemerintah kota, " ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara Dessy Daud Project Manager PT Halim Perdana Perkasa mengatakan pengerjaan trotoar di Jalan Permindo merupakan kelanjutan dari jalan Simpang Kandang dan ini sudah sesuai perencanaan pelaksanaan pada pihak kontraktor.

Mengenai pembongkaran alat parkir meter di kawasan Permindo, kami hanya membantu untuk membongkarnya dan itu pun atas permintaan serta sudah  kesepakatan pihak PU, Dishub dan pihak ke tiga PT. MATA. "Intinya kami hanya membantu untuk membongkarnya. Sementara untuk pemasangan kembali alat parkir meter itu nantinya itu urusan pihak yang terkait, " ungkapnya. 

Sementara Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang, Fadelan Fitra mengaku, memang telah dilakukan pembongkaran alat parkir meter di Jalan Permindo. Pembongkaran hanya bersifat sementara, itu pun sudah ada kesepakatan antara PU, Dishub dan pihak PT. MATA. 

Sementara untuk pengerjaan trotoar di kawasan Permindo itu sudah ada planingnya, kita hanya mengerjakan sesuai planing. Pembongkaran alat parkir meter ini hanya sementara saja hingga penyelesaian pengerjaan trotoar tersebut.

"Ketika dilakukan pembongkaran terang Fadel, saat itu juga disaksikan pihak PT MATA sendiri bersama Dishub. Nanti kita ( PU, red) akan memasang kembali alat tersebut sesuai kesepakatan diberita acara antara PT. MATA selaku pihak ketiga bersama PU dan Dishub, "ungkapnya.(Im7)





Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si, bersama Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar

INFONUSANTARA --Menindaklanjuti MoU pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada tanggal 9 Februari 2017 lalu di Bali, mulai Senin 25 September 2017, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Dewan Pers melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu dilakukan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si, bersama Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto S.Sos., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan PKS antara TNI dan Dewan Pers menindaklanjuti MoU pada tanggal 9 Februari 2017 di Bali saat peringatan Hari Pers Nasional.

“Penandatangan ini perlu ada pembahasan-pembahasan yang harus dilaksanakan untuk memperjelas MoU yang sudah ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan Dewan Pers,” terang Mayjen TNI Wuryanto.

“Disampaikan, penandatanganan kerja sama antara TNI dengan Dewan Pers ini lahir guna  membangun hal-hal positif dalam pelaksanaan tugas, baik TNI maupun awak media. Jangan sampai terjadi gesekan di lapangan antara prajurit TNI  dengan awak media karena ketidakpahaman, ketidaktahuan dan ketidaksabaran, yang sebetulnya tidak perlu,” katanya.

Lebih lanjut Kapuspen TNI mengatakan bahwa media massa memiliki nilai strategis, selain sebagai sumber informasi juga sebagai edukasi untuk masyarakat luas. Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia menjadi betul-betul yang berdaulat hebat, adil dan makmur, tentunya tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, tetapi harus dikerjakan oleh semua komponen bangsa termasuk media massa.

“Di lain pihak, TNI dengan tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI juga tidak bisa bekerja sendiri, apalagi kita semuanya paham bahwa Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), sehingga mutlak Kemanunggalan TNI dan Rakyat harus bisa terbangun untuk mewujudkan semuanya,” ujar Kapuspen TNI.

Menjawab pertanyaan awak media, Kapuspen TNI mengatakan bahwa isi dari penandatanganan kerja sama ini ada empat objek yang selama ini menjadi kesalahpahaman, yaitu : perlindungan kebebasan pers, pencegahan kekerasan terhadap wartawan,  penegakan hukum, penyebarluasan informasi TNI, peraturan Dewan Pers dan informasi lain terkait kemerdekaan pers. “Prajurit TNI harus paham betul hasil kesepakatan yang ditandatangani hari ini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan saat melaksanakan kegiatan bersama wartawan,” katanya.

Selain itu terkait pemutaran Film G 30 S/PKI, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto mempersilahkan masyarakat  untuk menonton. “Prajurit di seluruh Indonesia agar menyaksikan film itu, sebagai pembelajaran sejarah yang pernah terjadi, sehingga  masyarakat dan prajurit tahu bahwa kita pernah mengalami sejarah kelam yang tidak boleh terulang lagi,” pungkasnya.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto juga menjelaskan bahwa HUT Ke-72 TNI yang akan dilaksanakan terpusat di Cilegon Banten tanggal 5 Oktober 2017 nanti, rangkaiannya sudah dimulai dari awal tahun 2017. “Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan laporan TNI kepada pemerintah, dan kepada masyarakat atas apa yang telah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada TNI,” ungkapnya.(Im7/PPWI)


INFONUSANTARA.PADANG - Penutupan kantor Go-Jek di Kota Padang oleh pemko bukanlah solusinya. Sebab meskipun ditutup atau tanpa kantor sekalipun yang namanya aplikasi online tetap akan bisa beroperasi. 

"Hal ini dikarenakan belum adanya aturan dan payung hukum untuk angkutan roda dua yang mengatur dan tidak ada undang - undangnya, " kata Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Minggu (24/9).

Jadi bukan kewenangan pemko juga menutupnya, karena belum ada payung hukumnya.Jangankan ojek online, sedang ojek pangkalan saja susah ditertibkan. 

"Menurutnya dengan ditutup atau tidaknya kantor Go-Jek dimana  mereka tetap bisa beroperasi. Namun dengan adanya keberadaan kantor tentunya mereka dapat teroganisir, sehingga jika masyarakat bisa minta pertanggungjawaban jika terjadi hal yang tak di inginkan, " katanya.

Sementara menurut anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latif dengan kehadiran transportasi Go- Jek justru membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi murah kepada warga kota. 

Akan tetapi kalau berharap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Gojek, terangnya, itu tidak akan memungkinkan.  Alasannya, transportasi bukan sumber PAD bagi Kota Padang.

"Transportasi itu bukan sumber PAD bagi Kota Padang. Tidak ada PAD di transportasi. Pasalnya sarana transportasi itu adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Jadi, jangan kita berharap, dengan adanya Go-Jek ada pemasukan bagi pemerintah kota. Ya tentu tidak bisa, kita hanya bisa tertibkan dan itu boleh.

"Seperti di Jakarta, ada yang gratis. Naik Busway bayar Rp3 ribu, kemana-mana bisa. Naik Kereta Api bayar Rp3 ribu, kemana-mana bisa. Tambah diskon lagi," jelasnya.

Pemerintah kota harusnya bersyukur dengan adanya Go-Jek, model transportasi murah bagi warga kota. Artinya, masyarakat telah membantu pemerintah menyediakan pelayanan transportasi. Ya harusnya kita bersyukur. Go-Jek itu kan meringankan beban pemerintah juga. Seharusnya pemerintah yang menyiapkan sarana transportasi untuk masyarakat, sekarang sudah ada masyarakat yang membantu.

"Ia mengatakan, Go-Jek sebenarnya lebih bagus dibanding model transportasi lain. Pasalnya, ojek online itu terdaftar, terdata, praktis, terorganisir, dan mudah dilacak. Beda halnya dengan ojek pangkalan pada umumnya, susah untuk melacaknya, pelayanan serta tarifnya pun asalan saja, "ungkapnya.(Im7)






Foto: Surau An-Nur di Kampuang Surau Batu Basa Padang Pariaman Butuh Bantuan Pembangunan.

INFONUSANTARA
. Padang Pariaman
-- Persatuan Pemuda Kampuang Surau (PPKS),Batu Basa, Padang Pariaman( Papa) meminta dukungan dari perantau Padang Pariaman untuk berinvestasi dikampuang ,serta sumbangsih ide serta mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan baik pendidikan, infrastruktur serta  pembagunan tidak hanya fokus pada satu kawasan saja.

Kami meminta reaksi dari para perantau, terutama anggota dewan di daerah pemilihan (Dapil) Batu Basa dan Bupati Padang Pariaman untuk kemajuan Kampuang Surau. 

Hal itu disampaikan Elman Andika yang Akrab disapa Abadik (Abang Andika) yang baru saja ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua Pemuda di Musawarah Luar Biasa (MusLub) Organisasi Kepemudaan (OKP) Persatuan Pemuda Kampuang Surau (PPKS),Batu Batu,Padang Pariaman (Papa).

Ia menyampaikan,  "Alhamdulillah, dipercayai sebagai ketua Pemuda Kampuang Surau, dirinya berharap dukungan seluruh element baik, legislatif, maupun pemerintah kabupaten terutama pemangku adat dan keluarga bersama masyarakat Kampuang Surau, "ujar 

Abadik menjelaskan, jabatan ketua pemuda sebelumnya diduduki oleh kakanda Muluik, sekarang beliau  hijrah ke Tanah Jawa, Jakarta. Kendati demikian,hasil pada Muslub beberapa waktu lalu yaitu telah dipercaya selaku Sekretaris kakanda Yeni, dan sebagai bendahara kakanda Er.

Lebihlanjut katanya, berapa waktu kedepan, kami akan dirampungkan Anggaran Rumah Tangga (ADR),setelah itu pembuatan Badan Hukum (Akta) dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Ham (SKMunHam). 

"PPKS nantinya kuat disegi badan hukum,namun juga dukungan orang tua(Ninik mamak,)dan pemangku kepentingan semoga kami bisa mengemban amanah ini dengan baik untuk Kampuang Surau lebih baik kedapannya," harap Putra daerah Kampuang Suara ini.

Ia melanjutkan, Elok Kampuang dek nan Tuo,rancak Kampuang dek nan Mudo. Kendati Demikian, Pemuda berharap dukungan,saran dan ide-ide yang cemerlang untuk pembangunan kampuang yang lebih baik dan terwujudnya Orang Padang Pariaman Oke (OPPO) dari pemangku adat keluarga besar Kampuang Surau.

Kami meminta reaksi dari Perantau terutama Dewan daerah Pemilihan di Batu Basa dan Bupati Papa untuk kemajuan kampuang Surau," pungkasnya yang juga  Owner Abadik Musik ini. 

Saat ini,kata Abadik, Kampuang Surau mengharapkan partipasi perantau untuk rehap dan rekontruksi Surau An-Nur. Surau An-nur merupakan ikon nama besar kampuang kita. Saat ini Surau An-nur dalam pengerjaan loteng,tempat berwudhu serta terasnya.

"Untuk itu kami mengimbau perantau untuk berpartipasi dalam finishing surau kita ini ,baik berupa cash mau material yang nanti akan digunakan untuk pembangunan Surau An-nur ini," harapnya.

Salah satu program PPKS mengkomunikasi dan penyebaran kepada perantau Batu Basa di seluruh dunia agar bersedia untuk menerima kotak Infak untuk Surau An-Nur di tempat saudara perantau bekerja atau berdagang.

 "Target pertama 50 kotak infak akan distribusikan di Sumatera dan jawa, jika yang 50 kotak ini berjalan,berisi minimal 100 ribu perkotak dalam sebulan kas Surau An-nur bertambah 5 jt perbulannya, atau partipasi saudara perantau yang bikin kotak infaknya, yang pasti kami mohon ketersedian saudara perantau untuk itu. Nantinya akan di transfer ke Rekening Surau An-Nur, untuk teknis selanjutnya PPKS dan Pengurus Surau siap berkoordinasi dengan perantau" ungkapnya.(*)


Evi Yandri Rajo Budiman Ketua FKAN PAUH
INFONUSANTARA.PADANG - Hasil rapat pleno  Partai Golkar Kota Padang, Sumatera Barat,Sabtu 23 September 2017, memutuskan akan berkoalisi dengan beberapa partai untuk mengusung pasangan Emzalmi dan Desri Ayunda dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang tahun 2018.

Evi Yandri Rajo Budiman salah seorang tim pemenangan Emzalmi- Desri, menyambut baik dan mengucapkan terimakasih kepada Partai Golkar yang telah sepakat mengusung pasangan Emzalmi- Desri Ayunda untuk Pilkada 2018 ini. Partai Golkar adalah partai senior dan salah satu partai tertua yang sangat jeli melihat perkembangan politik saat ini.

"Kami tentunya berterimakasih karena partai Golkar tanpa panjang - panjang lebar langsung menjatuhkan pilihannya dan telah sepakat dalam rapat pleno nya untuk mengusung pasangan Walikota - Wakil Walikota Padang Emzalmi - Desri pada Pilkada 2018 ini," ujar Ketua FKAN Pauh ini.

"Lebih lanjut di sampaikan dalam waktu dekat kita akan segera laksanakan deklarasi. Saat ini kita sedang melakukan pendekatan intensif dan hanya tinggal finalisasi saja dengan beberapa partai lainnya, selain Golkar dan PDI-P yang telah sepakat mengusung pasangan Emzalmi- Desri ini, " ungkapnya.

Sementara itu bakal calon Wali Kota Padang Emzalmi menyambut baik keputusan itu. Dirinya berterima kasih kepada partai karena mendukung dirinya maju dalam Pilkada Kota Padang.

"Ini seperti saya pulang ke rumah sendiri, saya dibesarkan oleh Partai Golkar dan sekarang partai mendukung saya maju dengan Desri Ayunda dalam pilkada 2018 ini," kata Wakil Wali Kota Padang ini.

Ia mengatakan sudah ada beberapa partai yang mendukung dirinya maju dalam Pilkada Kota Padang yang akan digelar pada tahun 2018 nanti.

"Semakin banyak partai yang mendukung tentu akan semakin kuat dalam memenangkan pemilu," kata Emzalmi.(Im7)


Rapat Pleno Partai Golkar Padang

Kejutan dari Golkar Padang. Setelah sebelumnya sempat memberikan dukungan akan mengusung Weno Aulia Durin. Ternyata partai beringin itu mengalihkan pandangan ke pasangan lain. 


INFONUSANTARA.PADANG--Partai Golkar Kota Padang, Sumatera Barat memutuskan akan berkoalisi dengan beberapa partai untuk mengusung pasangan Emzalmi dan Desri Ayunda dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang tahun 2018.

"Kami telah bersepakat untuk mendukung Emzalmi dan Desri Ayunda dalam Pilkada nanti, sejauh ini sudah ada sejauh empat partai yang akan mendukung pasangan ini," kata Ketua DPD Golkar Padang Wahyu Iramana Putra setelah rapat pleno partai di Padang, Sabtu (23/9)

Wahyu mengatakan dalam waktu dekat pihaknya dan partai lainnya akan melakukan deklarasi mengusung Emzalmi dan Desri Ayunda dalam Pilkada 2018.

"Kita akan mendeklarasikan pasangan ini pada awal Oktober 2017 agar tim pemenangan segera bekerja dalam menghadapi tahapan pemilu," kata dia. 

Wahyu menerangkan pemilihan Emzalmi-Desri Ayunda ini merupakan hasil rapat pleno pada Sabtu (23/9) yang diikuti oleh pimpinan kecamatan dan kader partai Golkar Kota Padang.

"Selanjutnya hasil ini akan dilaporkan kepada DPD Provinsi dan DPP Golkar," kata Wahyu.

Ia mengatakan dari survei yang dilakukan oleh partai hanya Emzalmi yang memiliki kemampuan bersaing dengan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam pilkada nanti.

Selain itu Emzalmi merupakan seorang birokrat senior yang sangat paham dengan kota ini. Sedangkan Desri merupakan sosok pemimpin perusahaan yang handal dan professional, beberapa kalangan meyakini Desri Ayunda mampu dan tepat untuk mendampingi Emzalmi 

"Kami menilai duet pasangan Emzalmi bersama Desri Ayunda memiliki kemampuan untuk mengalahkan calon lainnya.Usai keputusan ini, Golkar tinggal menunggu deklarasi dengan partai pengusung lainnya. "Dalam waktu dekat akan kita deklarasikan bersama partai pengusung lainnya. Kemungkinan ada empat partai, diluar Golkar," katanya.

Menurut  Wahyu, dengan adanya keputusan ini, Golkar menjawab keinginan warga Kota Padang. "Keduanya adalah putra asli Kota Padang. Mereka berasal dari kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak," katanya.

Terkait Weno Aulia durin yang sebelumnya akan didukung Golkar dalam Pilkada Padang. Ia menjelaskan Weno Aulia Durin mengundurkan diri dalam pencalonan karena alasan keluarga.

"Kita sudah berkomunikasi dengan Weno, ia mengatakan tidak  ingin maju karena beberapa alasan. Lalu kami lakukan rapat pleno untuk menentukan siapa calon yang akan kami dukung dalam Pilkada ini" kata dia.

Ia mengatakan sejak awal Partai Golkar telah melakukan penjaringan dalam mengahadapi Pilkada baik dari kader partai maupun fungsionaris partai.

Beberapa nama yang masuk penjaringan seperti Weno Aulia Duri, Zulhardi Z Latif, Irwan Basir, Syafril Basir dan Afrizal. Hasilnya Golkar mendukung Weno Aulia dan memberikan batas waktu untuk menjalin komunikasi dengan partai lain.

Selang beberapa bulan, Weno mengatakan dirinya mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada Padang dari Partai Golkar. 

"Kami langsung melakukan rapat untuk menentukan arah dukungan. Hasilnya kami sepakat untuk mendukung pasangan Emzalmi dan Desri Ayunda yang merupakan putra asli daerah," ungkapnya.(Im7)


Driver GoJek Layani Orderan Pesanan Makanan  
INFONUSANTARA.PADANG - Terkait penutupan kantor GoJek yang berlokasi di kawasan Imam Bonjol, Kota Padang yang langsung dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang, Rabu (20/9/2017) lalu, masih banyak informasi yang kurang dimengerti oleh sejumlah masyarakat.

Bisa dikatakan penutupan kantor sendiri tidak mempengaruhi pengoperasian dari transportasi online dengan paling banyak pengguna di Indonesia tersebut. 
Pasalnya yang ditutup adalah kantor GoJek nya bukan aplikasi pelayanan dari GoJek itu sendiri.

Seperti pantauan media ini aktifitas pelayanan GoJek masih dapat di manfaat masyarakat kota Padang. Setiap harinya terlihat driver GoJek silih berganti mendapat orderan pesanan makanan disalah satu kedai makanan mie tiau/ shanghai di kawasan Pondok kota Padang.

Penutupan kantor GoJek ini adalah buntut dari aksi unjuk rasa ratusan sopir Angkutan Kota (Angkot) di Padang terkait pengoperasian transportasi online, lantaran merasa omset mereka terus turun dengan hadirnya berbagai layanan transportasi online ini.

Kabid Operasional dan Keselamatan Dishub Padang, Eri Surya Jaya menyebutkan, pihaknya menutup operasional kantor GoJek hanya terkait permasalahan izin saja. Nah kalau  sanksi penutupan sudah ada, saat ini bagaimana kita cari solusi.

Sementara untuk operasional aplikasi GoJek di Kota Padang, pihaknya tidak bisa menutup hal tersebut. Pasalnya, belum ada aturan resmi yang mengatur terkait transportasi online tersebut. Yang bermasalah kantornya, kalau untuk aplikasi bagaimana caranya kita menghentikan, karena GoJek bukan angkutan resmi, belum ada undang-undang mengaturnya. Pihak pemerintah tidak bisa menutup aplikasi serta melarang driver untuk berhenti, karna belum ada aturan atau undang-undang untuk melarang itu.

"Jadi, sekarang kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Penutupan kantor adalah soal izin, sekarang ini sanksinya, dan sudah ada surat pernyataan untuk menghentikan sementara operasional kantornya hingga ada izin dari Pemerintah dan terkait pembukaan kembali operasional kantor Go Jek, Eri sendiri belum dapat memastikan. “Itu tergantung izinya, terpenting sekarang kita cari solusinya dulu,” pungkasnya.

Dari pernyataan Kabid Operasional dan Keselamatan Dishub Padang, Eri Surya Jaya jelas bahwa langkah ini merupakan izin yang belum rampung diurus.Yang bermasalah kantornya, untuk aplikasi bagaimana caranya  menghentikan, karena Go Jek bukan angkutan resmi, belum ada undang-undang mengaturnya.

Jadi, bisa saja, operasional Kantor Gojek Perwakilan Padang akan kembali dibuka dengan syarat pihak GoJek sudah menyelesaikan persoalan administrasi dan izinya dengan Pemerintah Kota Padang.

"Dengan demikian, dapat dipahami, jika penutupan kantor GoJek mengarah kepada soal izin keberadaan perusahaan, sementara operasional dan pemesanan melalui aplikasi GoJek dengan berbagai layanannya masih tetap berjalan hingga saat ini, "kata salah seorang tokoh masyarakat yang tak mau namanya disebutkan, Kamis( 21/9)

Transportasi online GoJek sendiri sudah mulai beroperasi sejak Maret tahun 2017.  Ada beberapa pendahulunya, baik dari nasional maupun lokal, seperti GrabTaxi, Pro-Jek, FastJek, OuwJek dan GreenJek. Namun transportasi online GoJek ini dapat bertahan ditengah masyarakat Padang dengan kemudahan pelayanannya.

Walaupun demikian, hingga saat ini, banyak masyarakat, terutama para netizen (pengguna sosial media) menyayangkan penutupan dari Kantor GoJek tersebut. Menurut banyak kalangan, hadirnya layanan transportasi online sangat membantu mereka.(Im7)


Zainal Koto Pimpinan Media Nusantaranews.net 
INFONUSANTARA.PADANG 
Ternyata pengurusan izin di Kota Padang begitu mudah dan cepat. Asalkan berkas lengkap, hanya hitungan jam saja, masyarakat yang mengurus perizinan SITU/SIUP dan TDP dapat langsung mengambilnya.

Mudah dan cepatnya dalam mengurus perizinan ini disampaikan Zainal Koto salah seorang masyarakat yang siang ini sedang mengurus SITU/SIUP dan TDP milik perusahannya yakni perusahaan media online www.nusantaranews.net di Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal seperti ini patut dijadikan contoh oleh daerah lain. Karena dengan diberikannya kemudahan dengan pelayanan yang prima kepada masyarakat, otomatis dampaknya sangat besar terhadap meningkatnya investasi di Kota Padang.

Diakuinya, saat dia memasukan bahan kelengkapan untuk pengurusan izin, baru pada pukul 11.30 wib, dan sekitar pukul 14.00 Wib petugas telah memberi tahu, bahwa berkas perizinannya sudah bisa diambil. Dengan catatan, izin yang keluar baru SIUP, sedangkan untuk SITU dan TDP baru bisa diambil setelah 15 hari, setelah pengajuan bahan.

"Hal ini disebabkan, khusus untuk SITU dan TDP, pihak BPMPTSP harus melakukan tinjauan lapangan guna memverifikasi kebenaran dari tempat peeusahaan dimaksud berada,"ujarnya.

‘Terlepas dari itu, peningkatan pelayanan ini merupakan terobosan dari Pemerintah Kota Padang yang patut dicontoh oleh daerah lain.” kata Zainal Koto pada Infonusantara.net yang akrab dipanggil Nalkoto ini, Kamis(21/9)

Lebih lanjut disampaikan, pelayanan pun bisa dibilang baik dan ramah. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat, terbilang sangat ramah. 

Dimulai dari pengambilan nomor antrian, pengajuan proses sampai dengan pengambilan berkas, mereka melayani dengan motto 3 S, Senyum, Sapa dan Salam.

Nalkoto berharap, mudah mudahan program peningkatan pelayanan Pemko Padang ini dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi serta menjiwai bagi setiap PNS terutama dibidang pelayanan masyarakat yang berada di Kota Padang, harapnya. (Im7/)

Alkudri Wasekjen Peremajaan Kota DPP REI Pada Penutupan Open Tournament Volly Alkudri Cup 2017 di Timbalun Bungus Timur

Infonusantara.PADANG - Acara penutupan Open Tournament Volly Alkudri Cup 2017 dalam rangka memeriahkan HUT RI Ke- 72, di kampung Timbalun Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung berlangsung sukses dan meriah dihadiri ribuan penonton dari warga setempat maupun pengunjung dari kelurahan lain di Bungus Teluk Kabung , Rabu(20/9) malam.

Penggagas Padang Hebat, Alkudri Wasekjen Peremajaan Kota DPP REI yang juga bakal calon walikota Padang menyampaikan, bahwa sangat pentingnya peranan para pemuda dalam kemerdekaan Indonesia. Di Minangkabau, Pemuda adalah "Paga Nagari" yang selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga kampungnya.

Jadi, kita harus mendukung setiap kegiatan positif yang telah dilakukan oleh pemuda. Seperti kegiatan olahraga ini, harus kita dukung karena inilah wujud dari terbentuknya pemuda yang berkharakter baik.

"Pemuda harus mempunyai peranan penuh dalam membentuk kharakter generasi penerusnya. Karena pemuda adalah pemimpin dimasa yang akan datang," kata Alkudri dalam sambutannya pada penutupan Open Tournament Volly Alkudri Cup 2017 di Timbalun Kelurahan Bungus Timur.

Saya sangat mendukung segala kegiatan pemuda yang bersifat positif yang dapat menghindarkan generasi muda pada hal - hal negatif, seperti narkoba, pergaulan bebas dan lainnya. Seperti kegiatan yang selenggarakan oleh pemuda Timbalun ini patut kita berikan apresiasi.

"Selain itu pemuda jangan sekali-kali melupakan sejarah, ingatlah kata Bung Karno. Jas Merah, jangan lupakan sejarah. Karena peran pemuda dalam kemerdekaan Indonesia sangatlah besar, "sambung mantan Ketua DPD REI Sumbar ini.

Juga disampaikan, dalam menggapai suatu kesuksesan, "Allah SWT tidak akan merobah nasib suatu kaum, kalau tidak kaum itu yang merobahnya sendiri," artinya manusia harus terus berusaha dalam merobah dirinya sendiri,  dan Allah SWT akan merobah nasib manusia yang berusaha, serta selalu menjalin silaturahmi yang baik antar sesama karena itu akan membuat rezeky kita menjadi lancar, " sebut Alkudri.

Sementara Lurah Bungus Timur Jamaris Yunus dalam kesempatan itu mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan penuh yang telah diberikan oleh Bapak Alkudri dalam pelaksanaan kegiatan Open Tournament Volly Alkudri Cup 2017 di Timbalun ini.

"Melalui kegiatan olahraga ini dapat mengalihkan pemuda kita dari kegiatan yang bersifat negatif, seperti narkoba, pergaulan bebas, tawuran dan lainnya. Saya apresiasi dengan sukses nya acara ini, semoga kedepannya kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di sini, " katanya.

Ketua LPM Bungus Timur M.Yunus menyampaikan, ini adalah pertama kalinya kegiatan Open Tournament Volly dilaksanakan disini, dan Alhamdulillah sukses dilaksanakan dengan baik. Hal ini tentu tidak terlepas peranan dari Bapak Alkudri yang telah mensuport dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini.

"Kita masyarakat Bungus ingin nantinya Bapak Alkudri terpilih memimpin kota ini dan berharap agar kegiatan seperti ini dapat dijadikan sebagai agenda rutin, " pungkasnya.

Dalam penutupan Open Tournament Alkudri Cup 2017 yang di ikuti sebanyak 30 Club Se Kota Padang dan Pesisir Selatan ini keluar sebagai juara I dari Club Portim( persatuan olahraga Timbalun), juara II Club Avatar dan juara III dari Club STKR. Acara juga di selingi dengan lelang opor ayam ditutup dengan penyerahan piala plus hadiah uang tunai serta diakhiri dengan hiburan musik organ tunggal. (Im7)

Alkudri Wasekjen Peremajaan Kota DPP REI

Infonusantara.PADANG - Permasalahan banjir yang saat ini terjadi di Kota Padang memang persoalan yang serius dan perlu ditanggapi serius oleh pemerintah dan jika tidak ditanggapi secara serius permasalahan ini akan terus memblunder.

"Bakal calon Walikota Padang, Alkudri yang juga merupakan Wasekjen Peremajaan Kota DPP REI ini mengatakan, terkait permasalahan banjir saat ini merupakan persoalan serius, kalau tidak ditanggapi dengan serius tentunya hal ini akan memblunder. Perlu dicarikan solusi oleh pemerintah dari permasalahan hulu hingga ke hilirnya, " kata Alkudri, Rabu (20/9) disela kunjungannya disalah satu kawasan di Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Ia menilai persoalan hulu itu yakni banyaknya terjadi ilegal logging dihutan -hutan dan dikawasan perbukitan, dimana disana adalah hulu air mengalir. Untuk itu harus ada peremajaan, penanaman pohon kembali( reboisasi). 

"Menurut dia kurangnya pengawasan pemerintah untuk pelaku ilegal logging ini, sehingga saat ini kita lihat ketika hujan dengan intensitas cukup tinggi maka dari hulu air akan mengalir air dengan besar, bahkan terjadi banjir bandang akibat berkurangnya daya tahan air dari akibat pohon yang ditebangi.

Pemerintah harus bertindak tegas pada pelaku ilegal logging yang telah merusak ekosistem alam yang berdampak besar pada masyarakat banyak ," ujar Alkudri.

Kemudian permasalahan di hilir adalah yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang saat ini sama - sama kita ketahui banyaknya saluran drainase yang masih belum bisa berfungsi secara maksimal.

Masih kurangnya saluran - saluran isolasi air di permukiman penduduk. Pemerintah harus bisa menerapkan program agar bagaimana ditiap perumahan wajib meninggalkan lahan terbuka hijau serta menanam pohon untuk serapan air. Dalam hal ini bisa saja ditanam pohon -pohon yang produktif yang juga bisa menghasilkan, seperti pohon mangga ,jambu, dan lainnya. 

Selain itu terkait dengan Developer, pihak pengembang yang sifatnya melakukan atau membangun tentunya akan menuruti pada aturan pemerintah, baik itu perizinan ataupun kebijakkan lainnya, agar bagaimana pengembangan yang dilakukan sesuai keinginan bersama. "Kalau tidak cepat di antisipasi permasalahan banjir ini tentunya akan begini terus, "katanya

Pemko langsung yang mengatur bagaimana pihak pengembang untuk membuat ruang tata hijau di kawasan perumahan, bagaimana saluran drainasenya dan lain sebagainya 

"Kebijakkan nantinya dari pemko dijadikan program untuk membuatkan kawasan hijau dilingkungan perumahan, dan yang paling penting adalah bagaimana mengatasi persoalan hulu dan hilir tadi. Kemudian kesadaran warga menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri, " ungkap Alkudri yang juga mantan Ketua DPD REI Sumatera Barat ini.(Im7)

Puluhan Hektar Sawah Digenangi Banjir di Kampung Jaruai Kelurahan Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung
Infonusantara.PADANG - Intensitas hujan yang cukup tinggi terjadi di Kota Padang, Rabu(20/9) khususnya dikawasan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, akibatkan puluhan hektar sawah menguning yang akan panen habis direndam banjir.

Dari pantauan media ini, puluhan hektar sawah diperkirakan gagal panen. Titik banjir terdampak paling parah berada di RW 03, 04,05,08 kampung Jaruai Bungus Barat. 

Fitra Yedi (42) salah seorang tokoh masyarakat setempat mengatakan, banjir yang terjadi memang banyak merendam lahan sawah warga. Saat ini puluhan hektar sawah siap panen bisa dikatakan gagal.

"Menurutnya padi yang menguning saat ini memang bisa dipanen ,namun hasilnya tentu tidak bagus lagi, bisa saja beras nya menghitam dan tentunya ini akan menjadi kerugian bagi petani, " katanya.

Lebih lanjut katanya, hujan deras diperkirakan turun sekitar pukul 13.30 Wib dan sekitar 2 jam atau pukul 14.30 Wib, air sudah memasuki rumah warga dengan ketinggian batas pinggang orang dewasa. Banjir ini tambahnya akibat luapan dari sungai Batang Timbalun. Kondisinya saat ini karena kecilnya aliran menuju arah  muara Bungus, sehingga terjadilah luapan air. 

Kita meminta ketegasan pemerintah kota agar bisa dilakukan pelabaran sungai kearah muara dan pembangunan Dam untuk sungai Batang Timbalun ini. "Jika hujan terus turun hingga malam nanti, bisa diperkirakan sebagian besar rumah warga dan sawah dikawasan Bungus Barat ini akan rata direndam banjir, ''ungkapnya.

Lurah Bungus Barat Erman, B.Rj. Nan Putih menyampaikan, kondisi banjir di Bungus Barat saat ini terdampak pada 3 RW dan 17 RT dikawasan kampung Jaruai. Sekitar 50 hektar sawah siap panen terendam banjir dan ada sekitar 800 KK terendam banjir.

Kondisi dilapangan sudah ada perahu karet dari BPBD, PMI Padang, namun untuk bantuan makanan dan lainnya belum ada. Kami saat ini minta untuk dibuatkan dapur umum, untuk kerugian diperkirakan sekitar Rp200 juta, " katanya.(Im7)

Ustad, Jel Fatullah, Presiden WHC (Word Human Care) didampingi Ketua Forum Masyarakat Minang Irfianda Abidin,
Dalam Diskusi Fakta Lapangan Pengungsi Rohingya
Infonusantara.PADANG - Dunia ramai-ramai mengecam pembantaian terhadap etnis Muslim Rohingya dan meminta Myanmar untuk segera menghentikannya. Seruan dunia ini disampaikan menyusul kekerasan terhadap Rohingya dalam sepekan terakhir, yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar ini mengungsi ke Bangladesh. 

Ustad, Jel Fatullah, presiden WHC (Word Human Care) merupakan salah satu organisasi kemanusiaan yang baru saja pulang dari perbatasan Myanmar mengatakan, kekerasaan terhadap pengungsi muslim Rohingya masih terjadi saat dunia sudah melakukan protes.

Hal ini berani saya sampaikan karena kita menyaksikam sendiri dan saat itu pada Kamis, 6 September 2017, kami membagikan bantuan disalah satu tempat pengungsian, namun sebelum selesai membagikan bantuan kami di evaluasi keluar dari lokasi oleh Tim yang membantu disana. Dan diketahui pada pukul 11 waktu setempat telah dieksekusi (ditembak,red) seorang tokoh ulama disana faizul islam yang berfungsi sebagai ahli fatwah dengan 15 orang muridnya.

Kemudian juga telah terjadi pembakaran hidup- hidup sekitar 200 orang pengungsi di dalam sebuah shelter yang dikunci dari luar, di daerah namanya Nashidong yang merupakan salah satu tempat yang ditempuh pengungsi untuk menyeberang ke Bangladesh, " katanya dalam diskusi lintas ormas,di Masjid Nurul Iman Padang,Minggu(17/9)

"Dia menjelaskan, dalam hal ini agar berita - berita yang dicoba disimpang siurkan kita coba luruskan, karena ini adalah sesuai fakta yang ada dilapangan, " tegasnya 

Lebihlanjut disampaikan, untuk kondisi disana semuanya saat ini sangat memiriskan sekali, baik itu makanan, pakaian, krisis air, bahkan tempat mereka berteduh (tenda,red) hanya ditutupi atap dan dinding dari plastik. Banyak anak - anak yang berusia dari 12 tahun kebawah tak menggenakan pakaian sama sekali. Begitu juga disana sangat kekurangan tenaga medis dan bahkan para pengungsi saat ini banyak yang sudah terjangkit penyakit.

Bahkan untuk bantuan yang kami berikan itu tidak cukup, baik itu dari Turky, Indonesia serta negara lainnya. Karena untuk satu pengungsian saja ada sekitar 3000 KK, sementara disana kita ketahui ada sekitar 11 titik pengungsian dengan total pengungsi sekitar 490.000 pengungsi, " ungkap presiden WHC(Word Human Care) untuk Indonesia ini, yang juga dikatakan sudah ada cabang WHC  di Hongkong dan Siriah.

Sementara Ketua Forum Masyarakat Minang Irfianda Abidin mengatakan, permasalahan muslim rohigya ini harus secara bersama - sama kita tanggapi secepatnya, ini adalah masalah kemanusiaan dan juga menyangkut umat muslim yang ada disana. 

"Targetnya adalah memberikan bantuan secepatnya, bagaimana disana dapat membuat tempat - tempat darurat yang layak. Untuk jangka panjangnya bagaimana mereka disan tidak diburu lagi, di bantai lagi dan ini perlu perjuangan diplomatik, " katanya.

Ia juga menghimbau, masyarakat minang baik yang ada di ranah maupun perantau harus peduli terhadap nasib sesama muslim. Mari kerahkan semua kekuatan, potensi, baik itu berupa bantuan dana atau menjadi relawan untuk membantu saudara kita disana, " harapannya.

"Demi saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, kita harus memberikan dukungan mental kepada mereka,"pungkasnya (Im7)

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.