April 2017



Wisata Pantai Air Manis Padang.

Infonusantara.PADANG- Liburan panjang akhir pekan di Pantai Air Manis Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat tak lengkap rasanya jika para pengunjung tidak merasakan sensasi tersendiri untuk mengendarai motor roda empat All Terrain Vehicle (ATV) yang menjadi jasa permainan yang paling diminati wisatawan di Pantai Air Manis Padang saat ini.

All Terrain Vehicle, kendaraan segala medan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di Pantai Air Manis Padang tiap harinya, aoalagi di hari liburan panjang akhir pekan kali ini. Tidak hanya pengunjung dari dalam kota saja, pengunjung dari luar daerah pun banyak terlihat mengunjungi pantai air manis di liburan panjang akhir pekan ini.

Memang menarik dan punya gengsi tersendiri terlihat ketika melihat para pengunjung menikmati sensasi mengendarai motor roda empat tersebut. Banyak orang yang ingin mencoba mengendarai ATV ini,  termasuk Ervin salah seorang Koordinator liputan disalah satu koran harian di Kota Padang.

"Liburan panjang akhir pekan ini sebut Ervin, saya bersama keluarga yang datang dari luar kota sengaja memilih pantai air manis ini. Disamping keluarga yang datang dari luarkota ingin sekali melihat patung si Malin Kundang yang ceritanya sudah tersohor tersebut, kami juga di manjakan dengan pemandangan pantai yang indah dan luas, serta di objek wisata Pantai Air Manis ini juga terlihat pemain gantole, juga banyak sekali penyewa jasa motor ATV disini, " katanya Minggu ( 23/4) dari Pantai Air Manis Padang.

Lebihlanjut sebutnya, saking ramainya, saya juga ingin menyewa jasa motor roda empat tersebut dan itu juga harus mengantri karena banyak peminatnya. Harga yang ditawarkan untuk menyewa satu motor ATV sebesar Rp 100 ribu per  jam dan bisa dinaiki maksimal dua orang dewasa. Ya, kami cukup senanglah menghabiskan waktu liburan di sini, " ungkapnya.

Sementara itu Gus (23) salah seorang penyedia jasa ATV di Pantai Air Manis Padang mengakui setiap hari libur memang banyak pengunjung ke sini, apalagi saat ini sudah banyak penyedia jasa untuk motor ATV ini. Pengunjung pastinya akan tertarik untuk mencoba mengendarai motor ATV ini, karena sangat mudah mengendarainya dengan sistem matic dan juga manual. Bahkan anak - anakpun bisa mengendarai motor ATV ini. Saat ini bahkan saya berusaha menambah stok ATV agar kebutuhan pengunjung tercukupi hari diliburan.

"Untuk satu unit motor ATV ini, minimal bisa mengantongi omzet Rp 500 - 800 ribu per harinya hingga sore. Namun jika hari libur rata -rata omset bisa sekitar Rp 1 juta perunitnya,jika memiliki 10 motor ATV disaat hari libur berarti dapat meraup omset hingga Rp 10 juta khusus untuk hari libur saja, apalagi saat ini lagi libur panjang hingga hari Senin masih libur, " ungkapnya.(*)

Add captionWalikota Padang Mahyeldi Ansharullah Lepas Peserta Bikers "Jelajah Gunung Padang"
                                 "  Wisata dan Olahraga Jelajah Gunung Padang 2017"

Infonusantara.PADANG - Bersepeda merupakan olahraga kegemaran Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo. Walikota sering 'gowes' (bersepeda) hampir di setiap waktu senggang. Sejumlah rute pernah dilewatinya.
Seperti yang dilakukan walikota saat mengikuti kegiatan bersepeda bertajuk "Jelajah Gunung Padang" yang digagas Koto Kaciak Track Specialist (KTS), bekerjasama dengan ISSI Kota Padang dan ISSI Sumbar, Minggu (16/4). Rute sepanjang 21 Km berhasil dilahap walikota dan Peserta lainnya.
Mengambil start di Muaro, ribuan bikers langsung gowes menuju Jembatan Siti Nurbaya. Setelah itu walikota bersama peserta lainnya disuguhi medan cukup menantang, menaiki Gunung Padang. Dilanjutkan dengan menyusuri Bukit Gado-gado.
Selepas itu, peserta menuju Pantai Air Manis, Teluk Bayur, terus ke Rawang, dan beristirahat sejenak di tanjakan Koto Kaciak sambil menikmati teh jahe yang merupakan minuman khas tradisional di lokasi tersebut. Tanjakan Koto Kaciak selama ini memang dikenal sebagai "pit stop" para bikers.
Usai itu, para bikers melewati jalur yang terbilang relatif mudah, yakni turun ke Seberang Padang. Selanjutnya menuju Mata Air, masuk ke Pasar Gadang, Pondok, melewati bangunan "Kota Tua", dan finish di Muaro.
Tak nampak raut lelah di wajah walikota dan peserta lain. Namun justru menikmati rute menantang bersama sepeda kesayangannya.
"Dengan bersepeda akan memperkuat NKRI," ucap Walikota.
Walikota mengaku salut dengan event yang digagas KTS. Di samping berolahraga, event tersebut dapat menyatukan komunitas sepeda yang ada.
"Mudah-mudahan lewat event ini muncul atlet sepeda yang mampu bersaing di gelaran Tour de Singkarak (TdS). Sebab selama ini peserta TdS banyak dari luar, tidak ada dari Sumbar," tukas Walikota didampingi ajudan Jelli Chaniago dan Asral Yuwandi.
Sementara Camat Padang Selatan Fuji Astomi yang ikut hadir, menyambut baik kegiatan positif tersebut. Menurutnya, lewat bersepeda dapat mengenalkan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang kepada peserta serta menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
"Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan bahwa Padang Selatan punya potensi dan keindahan pariwisata. Kita berharap kegiatan ini terus berlanjut dan masuk agenda pariwisata dan olahraga, hendaknya," tutur Fuji.
Rencananya, ke depan Pemerintah Kota Padang akan terus menggelar event serupa. Jika tak ada halangan, kegiatan serupa digeber pada September mendatang atau bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional (Haornas).
Seorang penggiat olahraga sepeda, Dedi Oscar Adam mengaku senang dengan digelarnya Jelajah Gunung Padang KTS. Menurutnya olahraga sepeda memang harus digalakkan di tengah semakin banyaknya kendaraan bermotor yang menyumbang polusi udara.
"Pemko Padang harus terus menggalakkan kegiatan ini. Salut juga buat walikota yang bisa menyelesaikan 21 Km pada pagi ini, kalah saya," ucap ASN Kota Pariaman ini sambil tersenyum.(im7/Charlie)


Walikota Mahyeldi bersama Wawako Emzalmi Menerima Langsung Piagam Penghargaan dari Ketua Umum MURI, Jaya Suprana melalui perwakilannya di Festival Siti Nurbaya (FSN) 2017 Pantai Padang

Infonusantara.PADANG - Iven yang melombakan kebudayaan Ranah Minang yang dinamai Festival Siti Nurbaya (FSN) resmi ditabuh Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo bersama Wakil Walikota (Wawako) H. Emzalmi serta pejabat terkait, Sabtu (15/4/2017) sore di Pantai Padang.

Agenda tahunan yang ke-7 kali dihelat Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) kali ini terlihat meriah. Itu pun salah satunya dengan ditampilkannya 1000 orang perempuan berbaju kurung "Baju Kuruang Basiba" di dalam pawai karnaval pembukaannya. Tak ayal, aksi tersebut berhasil menorehkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Sehingga, Walikota Mahyeldi bersama Wawako Emzalmi menerima langsung piagam penghargaan dari Ketua Umum MURI, Jaya Suprana melalui perwakilannya pada kesempatan itu.

Walikota menyampaikan, selaku warisan budaya Minangkabau, Baju Kuruang Basiba merupakan pakaian yang mesti dilestarikan karena cocok dan baik sesuai budaya kaum perempuan di Ranah Minang.

“Semoga, dengan penampilan 1000 Baju Kuruang Basiba kali ini, dapat menginspirasi kaum perempuan Minang untuk senantiasa membudayakan pakaian khas bagi "gadih Minang" ini ke depan,” imbuh Wako kepada wartawan usai kegiatan tersebut.

Mahyeldi juga mengatakan, ia pun bersyukur Baju Kuruang Basiba sejauh ini masih cukup terlestarikan secara baik khususnya di Padang.“Alhamdulillah, di sekolah-sekolah di kota ini serta pegawai perempuan di Pemko Padang sudah mengagendakan untuk hari pemakaiannya. Kita tentu berharap, Baju Kuruang Basiba ini akan menjadi pakaian favorit di kalangan kaum wanita di Ranah Minang,” harapnya.

Selanjutnya salah seorang Perwakilan MURI pada kesempatan itu mengatakan, penampilan 1000 lebih perempuan memakai Baju Kuruang Basiba tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa. Terlebih, aksi itu tidak hanya diikuti kaum ibu, namun juga diikuti dipara siswi SD/SLTP/SLTA bahkan anak-anak yang masih belajar di TK dan PAUD.

“Kegiatan ini luar biasa, karena telah memamerkan nilai-nilai budaya lokal yang sepertinya mulai tergerus perkembangan zaman yang semakin modern. Maka dengan itu, hal ini patut diberikan penghargaan sebagai rekor sejarah baru dalam catatan MURI,” sebutnya.

Dalam FSN ke-7 tahun 2017 tersebut, seluruh kesenian, permainan dan kuliner khas daerah Minangkabau turut dilombakan. Diantaranya ada lomba lagu Minang, lomba tari Minang kreasi, lomba randai, lomba sepak rago, lomba petatah-petitih, lomba sendal tampuruang, lomba menulis puisi, lomba foto, serta lomba kuliner seperti malamang, manggiliang lado dan membuat palai bada. Untuk semua jenis lomba, setiap kecamatan serta kelurahan yang ada di Kota Padang berhak mengikutinya. (im7/ hms)



Sidak Sembako ke Pasar Raya Padang.
Infonusantara.PADANG - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan stok kebutuhan pokok di Sumatera Barat (Sumbar) cukup dan berharap menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1438 Hijriah harga tetap terkendali.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Perdagagan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antarlembaga, Susanto, setelah melakukan tinjauan ke Pasar Raya Padang dan sejumlah distributor, Kamis (13/4).

Susanto menjelaskan, usai melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Raya Padang guna mengecek stok dan harga bahan kebutuhan pokok bersama Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah dan Kepala Bulog Sumbar Benhur Nkaimi serta pemangku kepentingan terkait.

Menurut Susanto, pihaknya berupaya melakukan antisipasi sejak dini potensi kenaikan harga bahan pangan dengan mengindentifikasi ketersediaan kebutuhan pokok tersebut. "Kami juga sudah meminta instansi terkait di Sumbar seperti Dinas Perdagangan meningkatkan fungsi pengawasan atas barang yang beredar di masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah pedagang di Pasar Raya, untuk tingkat konsumen terungkap harga beras Rp10.500 per kilogram, gula Rp13.000 per kilogram, daging sapi Rp120.000 per kilogram, daging ayam Rp35.000 per kilogram, cabai merah Rp22.000 per kilogram, bawang merah Rp16.000 per kilogram.

"Setelah ditanya ke beberapa pedagang, harga relatif stabil dan saya berharap pedagang tidak menaikkan harga," katanya.

Juga dikatakan untuk harga cabai merah turun cukup drastis dibandingkan satu bulan lalu yang mencapai Rp40.000 per kilogram menjadi hanya Rp22.000 per kilogram.

Usai mengunjungi Pasar Raya Padang, rombongan juga meninjau stok beras di distributor yang berlokasi di kawasan Belakang Olo serta ritel modern di Plaza Andalas dan Gudang Bulog di Padang.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan juga menetapkan harga eceran tertinggi untuk tiga komoditas pangan bagi distributor dan ritel modern yaitu gula pasir, minyak goreng, dan daging beku dalam rangka pengendalian harga.

"Berdasarkan hasil kesepakatan dengan distributor dan ritel modern untuk harga gula pasir dijual tertinggi Rp12.500 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp11.000 per liter, dan daging beku Rp80 ribu per kilogram," sebutnya.

Menurutnya harga eceran tertinggi itu mulai berlaku sejak 10 April 2017 hingga 10 September 2017 dan merupakan kesepakatan bersama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Distributor Gula, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia dan Asosiasi Distributor Daging Indonesia serta Bulog.

"Harga eceran tertinggi tersebut berlaku pada tingkat distributor dan ritel modern, jika ada yang menjual di atas ketentuan akan diberikan sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Kebijakan harga eceran tertinggi tersebut dibuat dalam rangka mengendalikan harga terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Ada kecenderungan harga naik menjelang puasa karena permintaan meningkat, karena itu dilakukan antisipasi sejak awal.Selain itu ia meminta pemangku kepentingan terkait seperti Dinas Pedagangan ikut melakukan pengawasan.

Kementerian Perdagangan juga menetapkan harga eceran tertinggi untuk tiga komoditas pangan bagi distributor dan ritel modern yaitu gula pasir, minyak goreng, dan daging beku dalam rangka pengendalian harga.

"Berdasarkan hasil kesepakatan dengan distributor dan ritel modern untuk harga gula pasir dijual tertinggi Rp12.500 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp11.000 per liter, dan daging beku Rp80 ribu per kilogram," pungkasnya.(im7/Ch)



Walikota Padang Terima Penghargaan Terbaik RKPD 2016 se- Sumbar Diserahkan Oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
Infonusantara.PADANG - Prestasi kembali ditorehkan Kota Padang. Kali ini, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 Kota Padang dinilai sebagai terbaik pertama untuk kategori kota di Sumatera Barat.

Penghargaan penilaian RKPD 2017 terbaik itu diserahkan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kepada Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Barat di Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis (13/4). Dengan diraihnya penghargaan prestasi ini Kota Padang melenggang ke tingkat nasional dalam penilaian RKPD 2017.

Walikota Padang usai menerima penghargaan terlihat senang. Menurutnya, prestasi ini berkat usaha keras seluruh jajaran kerjanya serta masyarakat Kota Padang.

"Alhamdulillah, kita meraih prestasi untuk penilaian RKPD 2017," ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi membocorkan, RKPD 2017 Kota Padang dinilai terbaik karena Kota Padang telah memiliki aplikasi e-planning. Aplikasi perencanaan kerja ini merupakan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang, sehingga gubernur menetapkan  Padang sebagai terbaik di antara kota lain di Sumbar.

Ada inovasi yang kita lakukan. Aplikasi e-planning ini memudahkan kita dalam memutuskan dan menetapkan anggaran. Selain memiliki inovasi, Padang juga diapresiasi berkat belanja daerah yang sudah berimbang. Bahkan jika dihitung-hitung, Belanja Langsung justru lebih besar dibandingkan Belanja Tidak Langsung.

"Dengan begitu kita sudah bisa menerima tambahan pegawai. Kita sudah usulkan kepada Menpan-RB, mudah-mudahan memberi ruang kepada kita untuk menambah pegawai," ujarnya.

Seperti diketahui, Kota Padang sudah tujuh tahun tidak menerima penambahan pegawai. Menurut walikota hal ini tidak bagus bagi jalannya roda pemerintahan. Gap atau jarak antara pegawai senior dengan junior cukup jauh, kita harap Menpan-RB mengabulkan permintaan kita sebanyak 3000 orang pegawai," sebutnya.

Walikota berharap untuk ke depannya, pembangunan Kota Padang semakin lebih baik. Perencanaan melalui Musrenbang untuk 2018 lebih matang lagi. Inovasi e-planning yang sudah dimiliki Kota Padang memudahkan dalam perencanaan.

Saat ini bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang sudah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap APBD 2016 lalu. Sehingga diharapkan pada Mei depan Kota Padang sudah mendapatkan opini dalam laporan keuangan oleh BPK RI.

Kita harapkan Silpa 2017 berkurang. Setelah meraih penghargaan terbaik tingkat Sumbar, Padang melenggang ke penilaian RKPD 2017 tingkat nasional. Padang masuk nominasi bersama 15 daerah lain di Indonesia. "RKPD sudah kita presentasikan di Bappenas, mudah-mudahan kita meraih penilaian terbaik," ungkapnyaa.(im7/Ch)


Infonusantara.PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo menyebut sistem pendidikan sudah seharusnya dievaluasi. Karena selama ini Mahyeldi melihat terjadi perlambatan pencerdasan.

"Pendidikan kita perlu evaluasi mendalam," ungkap Walikota Padang pada malam penutupan Internasional Conference On Global Education (ICGE) V di Palanta Kediaman Walikota Padang, Selasa (11/4).

Walikota melihat, melalui pendidikan seharusnya seseorang meraih sukses dalam menjalani kehidupan. Namun dalam kenyataannya justru belum sesuai dengan apa yang diharapkan."Harus ada percepatan pencerdasan," sebut Mahyeldi.

Walikota mencoba membandingkan antara Indonesia dengan negara lain. Di mana di negara lain, seseorang mendapatkan gelar S3 pada usia di bawah 30 tahun. Sedangkan di Indonesia, justru di atas 30 tahun.

Begitu juga halnya dengan masa belajar di tingkat sekolah dasar (SD). Dulu, ketika seorang anak masuk SD belum mengetahui apapun. Baru mulai belajar menulis, membaca dan menghitung saat di bangku SD. Sedangkan kini, ketika masuk SD, seorang anak sudah banyak tahu. Tapi kenapa hingga saat ini SD masih enam tahun?. Ini harus dievaluasi.

"Tidak itu saja, penanaman karakter sejak dini juga belum melekat di masing-masing anak. Sedangkan di negara lain, penanaman karakter sejak dini sudah dilakukan.Penanaman karakter belum tampak, sedang di negara lain, karakter sudah melekat di dalam diri seseorang," ujarnya.

Kemudian, saat ini terjadi perbedaan dalam SDM pengajar. Dulu, seseorang yang menyelesaikan studi pada Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dapat langsung mengajar di depan kelas. Namun kini, seorang jebolan Perguruan Tinggi (PT) belum maksimal dalam mendidik."Karena itu kita berharap perlu evaluasi pendidikan," ungkapnya.

Dalam ICGE V yang digelar di Padang itu dihasilkan tujuh poin resolusi bagi pendudidikan. Resolusi itu disebut dengan "Resolusi Padang untuk Revolusi Dunia Pendidikan Dalam Rangka Kesejahteraan Umum dan Penghargaan Terhadap Budaya yang Berbeda". Resolusi ini ditandatangani perwakilan Universitas Kebangsaan Malaysia Prof. Madya Dr. Dato' Muhammad Husain dan perwakilan Universitas Eka Sakti Prof. Dr. Sufyarma Marsidi, M. Pd.

"Ada tujuh resolusi yang dihadirkan di sini, lewat resolusi ini perlu revolusi pendidikan, terutama masukan bagi Kota Padang,"katanya.

Ketujuh resolusi itu diantaranya yakni ICGE V mendorong pemerintah meningkatkan akses kesadaran warga negara agar memperoleh pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang fleksibel, relevan, berkualitas dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Serta, ICGE V mendorong keterlibatan publik dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam melaksanakan inovasi pendidikan bersama-sama sekolah dan perguruan tinggi.

Sementara, perwakilan Universitas Kebangsaan Malaysia Prof. Madya Dr. Dato' Muhammad Husain mengaku bangga bisa hadir di Padang. Dirinya juga mengapresiasi langkah Walikota Padang yang berkontribusi menegakkan syariat Islam di Padang."Kita bangga punya pemimpin seperti ini," ungkapnya.

Muhammad Hussain mengatakan bahwa pendidikan terus berubah setiap waktu. Seiring dengan perkembangan zaman. "Kita harus mengikuti tekhnologi, bukan sebaliknya," ungkapnya.

Dalam malam penutupan Internasional Conference On Global Education (ICGE) V di Palanta Kediaman Walikota Padang itu tampak hadir diantaranya perwakilan lima negara peserta. Juga tampak Rektor Universitas Eka Sakti Prof. Andi Mustari Pide, dan lainnya.(im7/Ch)



Infonusantara.PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo memenuhi undangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara di Jakarta, Senin (10/4). Undangan tersebut dalam rangka membahas sengkarut permasalahan tanah di Kota Padang.

"Kita diundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, terkait surat yang pernah kita kirimkan ke Kejaksaan Agung. Surat tersebut akhirnya direspon Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN," ungkap Walikota Padang saat ditemui, Selasa (11/4).

Dalam pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN itu dibahas tentang penyelesaian gugatan yang meliputi tiga kecamatan dan enam kelurahan atas nama Lehar.

"Alhamdulillah ada keputusan dan kesepakatan antara kita. Dari data yang kita pahami, keputusan Pengadilan Negeri tak rasional," ungkap Walikota.

Menurut Mahyeldi, keputusan Pengadilan Negeri tak memiliki dasar yang kuat. Kemudian tanah yang diklaim Lehar bukan sebanyak dan seluas yang diberitakan sebelumnya. "Tanahnya bukan 750 hektare, hanya lebih kurang 2,5 hektare, dan itu sudah dengan tunjuk batas yang jelas," tegas walikota.

Walikota menyampaikan, terkait tuntutan masyarakat tentang kejelasan tanah yang sudah memiliki 4.000 sertifikat, Walikota menyebut tidak ada gangguan untuk aktifitas transaksi dan lainnya pada sertifikat tersebut.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama lagi kita mendapatkan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN, dan untuk pastinya kita tunggu keputusan tersebut," ucapnya.

Sementara dalam waktu bersamaan, Asisten I Setdako Padang dan jajaran kerjanya juga melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Agung terkait surat yang pernah dikirimkan. Walikota mengatakan dalam waktu dekat semua permasalahan akan menjadi jelas.

"Mudah-mudahan setelah ini semuanya jelas dan siapa yang bermain di belakang ini akan kita ketahui," ujarnya.

"Walikota mengimbau dan mengajak warga yang ada di tiga kecamatan untuk sama-sama menunggu keputusan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN. Seluruh masyarakat di Kota Padang diharapkan untuk tidak terpengaruh ketika ada pihak yang mencoba bernegosiasi di lapangan. Jika ada yang mencoba melakukan itu, warga diharapkan segera melaporkannya ke Pemko Padang. Kalau ada, laporkan dan beritahu kami," sebutnya.

"Ketika ada permasalahan tanah, mari kita bermusyawarah di tingkat suku, keluarga, sehingga mendapatkan penyelesaian sebaik-baiknya. Sebab Minangkabau punya budaya bermusyawarah," ujarnya.

Niniak mamak, pangulu, maupun kepala kaum juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di internal kaum dengan baik. Sebab permasalahan akan selesai kalau ada niat yang baik.

Sisi lain, Walikota Padang juga menekankan agar masyarakat mewaspadai mafia tanah yang tengah turun ke lapangan. Mafia tanah ini menurut Mahyeldi tengah mencoba mempengaruhi masyarakat, mencari-cari masalah untuk mengambil kesempatan dan manfaat di tengah permasalahan tanah. Walikota menyebut, jajaran kepolisian cukup bersemangat menghadapi mafia-mafia tanah tersebut.

"Diharapkan kepada jajaran Pemko Padang untuk berkoordinasi dengan jajaran terkait membantu permasalahan di tengah masyarakat kita," perintah Walikota.(im7/Ch / Yurizal)

Foto:Kompol.Daeng Rahman dan Pelaku Penodongan Diamankan di Polresta Padang (Heru)
Infonusantara.PADANG - Penodongan bersenjata tajam diatas angkot tak hanya terjadi di Jakarta, di Kota Padang, Selasa malam (12/4) sekitar pukul 18.30 WIB, pelaku penodongan kritis dihajar massa setelah melakukan aksinya menodongkan pisaunya keleher pada seorang sopir jurusan Indarung Psr Raya Padang

Aksi penodongan tersebut berawal ketika Hand Phone milik Meldia Adek Syaputri (17) dirampas oleh pelaku diketahui bernama Radit (19) diatas angkot jurusan tabing saat berada dikawasan Pasar Raya Padang. Usai merampas, pelaku langsung melarikan diri ke angkot jurusan Indarung.

Tak ingin telfon selularnya dibawa kabur pelaku, wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pelayan toko dikawasan Pasar Raya Padang tersebut langsung mengejar pelaku dan menghadang mobil angkot berwarna merah jurusan Indarung tersebut. Karna ditodong pelaku, sopir angkot bernama Heru (20) tersebut menabrak korban.

”Pengakuan Meldia, kejadian saat ia diatas angkot mau pulang, saya lagi megang Hand Phone dan direbut sama pelaku. Saya tak terima lantas mengejar pelaku, jadi dia naik keatas angkot jurusan Indarung terus saya hadang, tapi angkot yang dinaiki pelaku seperti sengaja menabrak saya,” sebut korban.

Melihat kejadian tersebut, ratusan warga langsung mengejar pelaku dan menjadi bulan-bulanan masa hingga babak belur berlumuran darah dibagian kepala serta mengalami kritis, petugas kepolisian Resort Kota padang yang mengetahui kejadian tersebut berhasil mengamankan pelaku ke Mapolresta dari tangan massa yang telah geram akibat perbuatannya.

Kompol.Daeng Rahman selaku Kasat Reskrim Polresta Padang mengatakan, tersangka sudah kita amankan ke RS Bhayangkara, dan korban sendiri sudah dirawat di RST Reksodhiwiryo untuk perawatan, dan sang sopir serta saksi-saksi sudah kita minta keterangannya, " pungkasnya.

Sementara itu, korban hingga saat ini masih dalam penanganan medis di RST mengalami lecet dibagian badan, tangan dan kaki akibat dilindas mobil angkot.( dilansir dari redaksisumbar.com)

Walikota Padang Bersama BBPOM Padang
Infonusantara.PADANG – Demi memberikan jaminan mutu dan keamanan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), perlu upaya maksimal berupa penyediaan 'kantin sehat' di setiap sekolah di Kota Padang. Menyikapi itu, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengharapkan adanya upaya OPD terkait plus kerja sama dengan beberapa pihak, seperti yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang selama beberapa hari di aula kantor setempat.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita menyampaikan terima kasih kepada BBPOM Padang yang telah menggelar Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka "Gerakan Masyarakat Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat". Semoga, melalui kegiatan ini akan semakin menguatkan masing-masing sekolah untuk mampu menyediakan kantin yang sehat serta pangan yang aman dikonsumsi bagi para murid di sekolah,” ujar Walikota sewaktu membuka kegiatan yang diikuti perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan provinsi/kota serta kepala sekolah SD, SMP dan SMA se-Kota Padang itu, Selasa (11/4).

Dikatakan Mahyeldi, pendirian kantin sehat di seluruh sekolah di Padang merupakan upaya yang sangat strategis dan mesti diseriuskan. Sebab, asupan gizi dari setiap makanan yang dikonsumsi anak-anak harus terjaga dengan baik karena berpengaruh terhadap kesehatan dan pertumbuhannya.

"Jika pangan yang dimakan anak-anak kita itu baik, maka hadirlah generasi yang sehat dan berkualitas di masa datang. Namun apabila sebaliknya, tentu berbagai resiko akan dirasakan. Untuk itu, setiap sekolah harus memiliki kantin yang bersih, lalu sumber air dan toilet yang bersih serta konsumi pangan yang aman dengan terhindar dari zat-zat yang merusak dan membahayakan," imbuh Wako.

Lebih lanjut kata Mahyeldi, adapun permasalahan lainnya yang sering timbul yakni seperti adanya pedagang yang menjual makanan dengan tidak terjamin keamanannya. Untuk itu katanya, melalui UKS serta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diharapkan bisa bersinergi dengan BBPOM. Sehingga diharapkan bisa mengadvokasi, membina dan memberikan arahan bagi pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar sekolah.

“Kita harus memeriksa setiap makanan yang dijual pedagang di luar sekolah. Sebab, kalau ada makanan yang dijual pedagang itu membahayakan, maka mereka harus kita tolak bahkan barangkali ia bisa dikenakan sanksi. Jadi, kepada pihak sekolah kita juga harus mengawasi pangan yang dijual para pedagang di sekitar sekolah, demi menyelamatkan generasi muda kita ke depan,” pungkas Wako didampingi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Afrizal Khaidir. (im7/David/Ady)

Aksi Bela Islam Ranah Minang 
Infonusantara.PADANG - Ratusan orang dari Ormas Islam dari beberapa daerah Sumatera Barat menggelar Aksi Bela Islam Ranah Minang, pada hari Senin (10/4). Aksi Bela Islam Ranah Minang tersebut dilakukan dengan cara longmarch yang dimulai dari Masjid Nurul Iman, jalan Imam Bonjol hingga Masjid Muhammadan jalan Pasar Batipuh, kecamatan Padang Selatan.

Dari pantauan dilapangan, aksi longmarch Ormas Islam Sumbar tersebut mendapatkan perhatian dari masyarakat Kota Padang khususnya etnis Tionghua. Sebab, Masjid Muhammadan yang sebagai titik tujuan aksi Ormas Islam tersebut berada di kawasan Pondok Pecinan dan salah satu tuntutannya adalah penolakan operasional Krematorium HBT.

Sekjen GNPF MUI Sumbar, Ustad Muhamad Sidiq dalam kesempatan tersebut mengatakan, aksi damai yang dilakukan oleh umat muslim saat ini adalah untuk menegakan ajaran dan larangan Allah. Sebab,  tempat-tempat hiburan malam yang ada di Kota Padang saat ini telah banyak melakukan praktek prostitusi.

Selain itu juga, untuk menuntut agar tempat Krematorium HBT di pindahkan, karena lokasinya berada di dekat pemukiman masyarakat. Kemudian, menolak segala bentuk pembangunan RS. Siloam yang saat ini telah berganti nama menjadi Padang Landmark, karena pemilik pembangunan tersebut James T. Riadi yang merupakan misioner kristianisasi, "ujar Sidiq.

Lanjutnya, Ormas Islam yang tergabung dalam GNPF MUI Sumbar juga menuntut agar tempat karaoke Inul Vizta ditutup operasionalnya. Sebab, pemilik karaoke yakni Inul Daratista telah melecehkan atau menghina ulama.

"Ormas Islam Sumbar akan melakukan Aksi Bela Islam Ranah Minang jilid II, apabila tuntutan aksi tidak ditanggapi. Namun demikian, pihaknya menyakini bahwa Walikota Padang Mahyeldi Ansahrullah akan dapat merespon tuntutan aksi, contohnya pemindahan lokasi krematorium HBT," tutupnya.(*)


Walikota Tinjau Pembangunan Jalan di Batipuh Panjang Koto Tanggah.
Infonusantara.PADANG-Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah diprediksi ke depan akan menjadi penggerak pertumbhan ekonomi Kota Padang. Menyusul mulai dibangunnya sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta revitalisasi irigasi di kelurahan yabg berbatas langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman tersebut. 

"Adanya akses jalan, mempermudah akses masyarakat dalam aktifitas ekonomi. Batipuh Panjang akan jadi pemicu pertumbuhan ekonomi Kota Padang ke depan, " kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat meninjau pembangunan jalan di Batipuh Panjang, Minggu (9/4).

Menurut Mahyeldi, pembangunan jalan menjadi prioritas Pemerintah Kota Padang pada 2017 ini. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar mendapatkan akses yang mudah."Pemko Padang memenuhi harapan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sarana jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya, " sebut Wako Padang. 

Jalan yang dibangun di Batipuh Panjang merupakan pembukaan jalan baru sepanjang 8 KM . Lebar jalan mencapai 12 meter. Jalan itu menghubungkan kelurahan Batipuh Panjang ke Jalan Padang By Pass. Sedangkan lokasi sepanjang jalan adalah lahan pertanian potensial yang dapat digarap warga dengan tersedianya irigasi yang memadai. 

Mahyeldi  berharap kepada masyarakat  disekitar kelurahan Batipuh Panjang untuk merawat jalan yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya agar 
jangan sampai cepat rusak.

"Makanya dengan kebersamaan tidak ada yang berat rasanya. Mari kita jaga bersama kebersamaan serta menjaga pula sarana dan prasarana yang telah dibangun di daerah ini, " ungkapnya. 

Sementara itu, Hendri Viton Kabid Prasarana Jalan dan Jembatan Dinas PU Kota Padang menjelaskan,  jalan di Batipuh Panjang sepanjang 8Km tengah dilakukan pengerasan sepnajang kurang lenih 4,2 KM. "Dalam pekan ini pengerjaan pengeraaan akan diselesaikan, "ujarnya. 

Pada kesempatan ini juga terlihat, Sekda Ir.Asnel, Anggota DPRD daerah pemilihan Koto Tangah Muharlion, Camat Koto Tangah Syahrul, dari Baznas kota Padang  Syafriadi Autid serta para lurah. (im7/DU/YZ)



FPI Kota Padang Gelar Bakti Sosial Sunatan Massa di Kelok Ampek Kelurahan Mata Air Padang Selatan

Infonusantara
.PADANG
- Pemuda pemudi serta masyarakat kelok ampek Mata Air bersama Fornt Pembela Islam (FPI) Kota Padang, gelar kegiatan bakti sosial sunatan massa bagi keluarga kurang mampu bertempat di mushala Dinul Hidayah, Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Minggu (9/4) pagi.

Kegiatan bakti sosial sunatan  massa ini digagas oleh Fornt Pembela Islam (FPI) Kota Padang dan kegiatan tersebut diikuti sebanyak delapan orang anak. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dr.Etriyel MYH SpU ( Spesialis Bedah Ginjal dan Saluran) selaku penanggung jawab kegiatan.

Ketua DPD FPI Sumbar Buya Muhammad Busyra mengatakan ia suport sekali dengan kegiatan sunat massal yang dilakukan FPI Kota Padang di Kelurahan Mata Air. Walaupun baru kali ini di laksanakan di Kota Padang, kegiatan sosial tersebut membantu masyarakat kurang mampu yang dalam artian kegiatan tersebut secara tidak langsung juga membantu pemerintah.

Sebenarnya Fort Pembala Islam (FPI) tidak lain adalah bertujuan untuk mengajak umat islam kembali ke ajaran islam yang sebenarnya. Ajaran islam itu yakni iman, islam dan ihksan. FPI yang selama ini ada imej jelek dari masyarakat, hal itu sama sekali tidak benar.

"Hal tersebut dikarena masyarakat belum sepenuhnya mengenal dan paham akan FPI itu sendiri. FPI menghargai dan tidak pernah membedakan ras, agama serta suku manapun, karena islam itu agama cinta damai, rahmatan lil'alamin," tegasnya.

Kita berharap kedepannya kegiatan sosial yang dilakukan FPI Kota Padang bisa lebih meningkat lagi kelini - lini masyarakat kita yang memang perlu untuk dibantu. FPI akan turun ketengah masyarakat secepatnya dalam hal kemanusiaan, seperti baru -baru ini kejadian Banjir di Pangkalan,  FPI langsung turun tangan membantu saudara kita yang ditimpa musibah disana, " ungkap Ketua DPD FPI Sumbar tersebut melalui selulernya, Minggu (9/4).

Semententara pemegang mandat FPI untuk DPW Kota Padang Yopi Nursal melalui Yan Kasim(57) menyampaikan, FPI di Sumbar DPD di Bukittinggi terdiri dari beberapa DPW yakni Kota Bukittinggi, Agam, Padang Panjang, Kota Padang. Untuk Kota Padang mandat pembentukan DPW pada tanggal 19 Januari 2017 lalu.

Lebihlanjut dikatakan, kegiatan - kegiatan FPI sebenarnya mencegah ketimpangan ketimpangan ditengah masyarakat, seperti ketika terjadi hal yang telah merusak aqidah, bertentangan dengan islam, maka FPI akan lakukan pendekatan persuasif, melakukan daqwah mengajak kejalan Islam, lakukan indentifikasi secara autentik, membuat loparan kepada pihak berwenang, mencari dukungan atau menerima laporan masyarakat bagaimana kondisi ditengah masyarakat yang berpotensi merusak dan bertentangan dengan islam.

Selanjutnya kami akan terus mengontrol sampai sejauh mana tanggapan dan tindakkan aparat pemerintahan dalam menyikapi laporan yang telah disampaikan, jika tidak ada respon kita akan terus kembali menyampaikannya ke pihak berwenang yang pada akhir jika tidak ada tindakan dari pemerintah, maka FPI akan turun untuk tindakkan pencegahan setelah semua proses pendekatan persuasif, dan laporan ke pihak berwenang.

"Bukan berarti dalam tindakan pencegahan FPI melangkahi wewenang pemerintah atau aparat. Hal itu intinya jangan ada kesan FPI melangkahi wewenang pemerintah.Namun yang harus di ingat FPI itu tidak anarkis dalam melakukan pencegahan," ujarnya.

Kami berharap dan mempunyai suatu tujuan bagaimana disetiap kelurahan di Kota Padang ini dapat mengajak generasi muda untuk kembali ke surau. Salah satunya dengan melakukan Taklim rutin mingguan ( tausiah mingguan) yang diajarkan mengenai fiqih, ekonomi islam, tafsir, dan lain sebagainya.

Generasi muda yang mengikuti Taklim akan dibenahi aqidah serta qalbunya dengan harapan mereka bisa melakukan sesuatu yang baik dan berguna ditengah masyarakat, sekaligus generasi muda tersebut dapat menjadi paga dalam kampuang ( pagar dalam kampung,red), " ungkapnya.(im7)

Rapat Koordasi Polresta Padang Bersama MUI Padang, Pemilik Tempat Hiburan Antisipasi Aksu Bela Islam Ranah Minang 
Infonusantara.PADANG - Puluhan pemilik dan pengelola tempat  hiburan di Kota Padang, Sumatera Barat hadiri rapat koordinasi dengan Polresta setempat. Rapat koordinasi tersebut untuk menyikapi terkait adanya rencana aksi bela Islam Ranah Minang yang akan dilakukan oleh Ormas Islam Sumatera Barat pada hari Senin 10 April 2017.

Kapolresta Padang Kombespol Chairul Aziz, yang didampingi Wakopolresta Padang AKBP. Tommy Bambang Kurniawan, beserta pejabat Polresta Padang dalam rapat tersebut mengatakan, situasi politik Pilkada DKI Jakarta saat ini terlihat mulai memanas, karena salah satu calon gubernur yakni Basuki Thaja Purnama (Ahok) di duga telah melakukan penistaan agama. Sehingga, hal itu telah menjadi isu Nasional dan berdampak luas hingga sampai ke daerah-daerah di Indonesia terutama Kota Padang, Sumatera Barat.

Lanjutnya, berdasarkan informasi yang ada saat ini, Ormas Islam di Sumbar berencana akan melakukan aksi bela Islam Ranah Minang pada hari Senin (10/4/2017) dengan tuntutan diantaranya menutup krematorium HBT, menolak pembangunan padang landmark, penutupan tempat hiburan malam dan tempat karaoke inul vista.

Menyikapi hal tersebut, Polresta Padang saat ini telah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama dan MUI Kota Padang, serta melakukan upaya antisipasi seperti razia terhadap tempat hiburan dan pengembosan terhadap massa aksi dengan tujuannya agar jumlah massa aksi dapat diminimalisir, serta mengantisipasi aksi yang bermuara pada tindakan anarkisme atau pengerusakan terhadap tempat hiburan di Kota Padang, kata Kombespol Chairul Aziz saat memberikan arahan di Ruang Rupatama Mapolresta Padang, Sabtu (8/4/2017).

Untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan dalam aksi tersebut, Kapolresta Padang menghimbau kepada para pemilik (owner) tempat hiburan yang ada di Kota Padang untuk dapat mentaati peraturan-peraturan yang ada.

" Himbauan tersebut, bertujuan agar situasi kamtibmas di Kota Padang tetap terjaga dan mengantisipasi tindakan aksi yang diinginkan seperti pengerusakan yang dilakukan oleh massa saat Aksi Bela Islam Ranah Minang," ungkap Kapolresta.

Pasalnya, selama ini masyarakat menilai tempat-tempat hiburan di Kota Padang telah banyak menyalahi aturan seperti, jam operasional yang melebihi batas waktu dan adanya pratik prostitusi serta peredaran narkoba ditempat hinuran. Sehingga, situasi tersebut dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh Ormas Islam atau massa aksi untuk melakukan aksi penutupan atau pengerusakan terhadap tempat hiburan tersebut, jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan dari MUI Kota Padang, Yulriadi  dalam kesempatan tersebut mengatakan
MUI Kota Padang saat ini telah menghimbau kepada Ormas Islam yang terdaftar di MUI setempat seperti NU, Tarbiyah, Perti, Muhamadiyah untuk tidak melakukan aksi bela Islam Ranah Minang dan menyerahkan tuntutan aksinya kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, MUI Kota Padang berharap kepada para pemilik tempat hiburan agar dapat mentaati peraturan yang ada dan bagi pengelola hotel diharapkan dapat menciptakan suasana bernuansa islami pada saat bulan ramadhan.

Dalam rapat koordinasi tersebut dibuka sesi tanya jawab, adapun beberapa pemilik tempat hiburan seperti Teebox dan Inul Vizta meminta kepada Polresta Padang untuk dapat memberikan pengamanan khususnya saat aksi bela islam ranah minang yang akan dilakukan pada 10 April 2017 guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menanggapi hal itu, Kombespol Chairul Aziz, Kapolresta Padang mengatakan bahwa pihak Polresta Padang akan menempatkan sejumlah personil kepolisian di tempat-tempat hiburan yang menjadi tujuan aksi.

"Kemudian, saat aksi tanggal 10 April 2017, Polresta Padang akan menurunkan sekitar 440 personil yang terdiri dari 220 personil Sabara dan 220 personil dari Brimob Polda Sumbar, "kata Kapolresta Padang.

Selain itu, Polresta Padang juga menghimbau kepada para pemilik tempat hiburan untuk dapat memberikan konstribusinya berupa laporan terkait hal-hal yang dinilai dapat menganggu kamtibmas.

" Pemilik tempat hiburan diharapkan dapat memberikan laporan baik itu peristiwa maupun hal lainnya melalui aplikasi Integrated Quick Respon (IQR) Polresta Padang. Aplikasi tersebut dapat di download di Google Play Store," tutup Kapolresta Padang. (im7)

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah selaku narasumber dalam Seminar Internasional di kampus I Universitas Bung Hatta (UBH), Jumat (7/4). Tema "Peluang Peran dan Kedudukan Quantity Surveyor dalam Industri Konstruksi". 




Infonusantara.PADANG - Seiring menggeliatnya pembangunan infrastruktur di Kota Padang, praktis membutuhkan tenaga Quantity Surveyor (QS) yang mumpuni. Kehadiran tenaga yang memiliki keahlian menghitung volume dan menilai konstruksi ini setidaknya akan mengurangi masalah proyek gagal.

Hal ini dikatakan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah selaku narasumber dalam seminar internasional di kampus I Universitas Bung Hatta (UBH), Jumat (7/4). Seminar ini mengambil tema "Peluang Peran dan Kedudukan Quantity Surveyor dalam Industri Konstruksi".

Menurut Mahyeldi, langkah UBH membuka jurusan QS sangat tepat karena peluang profesi QS di Indonesia khususnya Kota Padang cukup bagus.

Sementara itu Ketua Jurusan QS UBH Dr. Martalius Peli ST, M. Sc menyebut, UBH satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang membuka jurusan QS. Lulusan yang dihasilkan sekitar 300 orang. "Tenaga QS yang ada di Sumbar sebanyak 278 orang. Semuanya lulusan UBH," sebutnya.

Tampil sebagai pembicara dalam seminar ini yaitu, H. Mahyeldi Ansharullah, SP (Walikota Padang),
PM Dr. Zakaria Mohd. Yusuf (Dosen UTM - University Teknologi Malaysia),
Ir. Rizaldi (Pengurus IQSI)  Dr.Martalius Peli S. T, M. Sc (Dosen UBH) .(im7/DU)




WaliKota Padang  Terima Penghargaan Bergengsi, SINDO Weekly Government Award 2017 Terbaik di Bidang Kemaritiman.

Infonusantara.PADANG – Satu lagi, penghargaan bergengsi berhasil diraih Kota Padang. Ibukota Provinsi Sumatera Barat itu dinyatakan sebagai kota terbaik kategori maritim versi majalah SINDO Weekly. Dimana penghargaan yang bertajuk SINDO Weekly Government Award 2017 tersebut diserahkan Mendagri  RI Tjahjo Kumolo diwakili Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono kepada Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (3/4/2017) malam.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan rasa syukur atas terpilihnya Kota Padang sebagai kota terbaik kategori Maritim di Indonesia versi Majalah SINDO Weekly.

Pencapaian itu menurutnya, merupakan berkat keseriusan Pemerintah Kota Padang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait disertai dukungan semua pihak dan masyarakat. Sehingga alhasil, potensi kemaritiman yang cukup besar di Kota Padang dapat termanfaatkan secara baik sejauh ini.

“Semoga, penghargaan ini akan terus memotivasi Pemko Padang untuk lebih baik lagi di berbagai bidang ke depan. Sebagaimana pemerintah provinsi dan pusat sejauh ini juga turut mempengaruhi perkembangan Padang beberapa tahun belakangan,” sebut Mahyeldi.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono menyampaikan selamat bagi daerah dan kepala daerah yang menerima penghargaan dalam SINDO Weekly Government Award 2017. 

“Semoga, penghargaan ini semakin memotivasi bagi pemerintah daerah melalui kepala daerah masing-masing. Sehingga terus mampu meningkatkan kemajuan daerah dan masyarakatnya ke depan,” sebut Soni dalam sambutannya menyampaikan pesan Mendagri.

Selain itu, kata Soni, Mendagri juga berpesan agar penghargaan tersebut dijadikan kekuatan baru bagi kepala daerah untuk terus berkarya, berkreasi dan berinovasi. Sebab, penghargaan yang diperoleh ini merupakan modal penting yang menandakan kesuksesan bagi kepala daerah sejauh ini.

“Maka itu, kita sangat mengapresiasi digelarnya SINDO Weekly Government Award 2017 ini. Semoga nantinya akan bertambah lagi kepala-kepala daerah inspiratif yang mampu memajukan dan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu.

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang hadir dalam acara itu juga mengimbau kepada semua kepala daerah agar saling kejar mengejar untuk menjadi pemimpin yang di idolakan oleh masyarakatnya.

“Baik dalam hal inovasi, keberanian, keuletan dan kerja keras dalam membangun daerah yang dipimpinnya. Terlebih, saat ini Pemerintah pusat tengah meningkatkan jumlah transfer ke daerah ketimbang anggaran di kementerian itu sendiri,” katanya.

Sementara Pemimpin Redaksi SINDO Weekly, Nevy A Hetharia menyebutkan
terkait SINDO Weekly Government Award 2017, ajang ini merupakan agenda tahunan yang telah keempat kalinya dilakukan Majalah SINDO Weekly. Sebagaimana kata Nevy, SINDO Weekly memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi mulai tingkat kota, kabupaten, dan provinsi untuk sejumlah kategori. Di samping itu juga ada penghargaan khusus untuk sejumlah kepala daerah inspiratif.

“Pada SINDO Weekly Government Award 2017 ini, penghargaan diterima bagi 4 provinsi terbaik, 13 kota terbaik, 22 kabupaten terbaik dan 14 kepala daerah inspiratif di negeri ini,” terangnya.

Kemudian kata dia lagi, untuk daerah terbaik berdasarkan kategori yang ditentukan diantaranya mulai bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kreatif, maritim, peduli lingkungan, investasi, layanan publik, pariwisata, e-goverment, dan masih banyak lainnya.

“Untuk penilaian dilakukan oleh tim Redaksi SINDO Weekly yang bekerja-sama dengan beberapa pihak. Sementara, metode penilaian diawali melalui riset dari berbagai referensi yang dilanjutkan observasi langsung ke masing-masing daerah. Sehingga, setelah melalui berbagai tahapan akhirnya keluar hasil penilaian dari Ketua Tim Juri yang menyatakan daerah dan kepala daerah terbaik,” ungkapnya.

Pada acara tersebut juga hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sanjoyo, dan Hary Tanoesoedibjo selaku CEO MNC Group. (Im7/Taf)


Aksi Ribuan Massa Tigo Sandiang Perjuangkan Hak Tanah ke Pengadilan Negeri Padang
Infonusantara.PADANG - Ribuan masyarakat dari Tigo Sandiang terdiri dari 6 kelurahan dan 4 kecamatan yang ada di Kota Padang Sumatera Barat yakni, kecamatan Kototangah,Kuranji,Pauh dan Naggalo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Padang, Jalan Rasuna Said, pada Selasa (4/4/2017).

Kedatangan ribuan masyarakat nagari Tigo Sandiang itu untuk menutut Pengadilan Negeri Padang untuk mengembalikan tanah kaum Mahboed 2,5 hektare, sesuai dengan hasil putusan Landraad nomor 90 tahun 1931.

Aksi ini, merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya dilakukan masyarakat tigo sandiang di kantor BPN padang untuk menuntut pembukaan blokir sertifikat tanah yang diberikan tenggat waktu 2 bulan.

Namun, tuntutan saat aksi di kantor BPN Kota Padang tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah antara masyarakat tigo sandiang dengan pihak Lehar cs yang telah mengklaim memiliki tanah seluas 750 ha.

Koordinator Aksi, Elpiandri Rajo Budiman dalam orasi mengatakan, masyarakat tigo sandiang yang terdiri dari 6 kelurahan di 4 kecamatan kota padang telah merasa resah, karena saat ini ada tuan takur (Lehar, Cs) yang mengklaim tanah seluas 750 hektare milik masyarakat yang ada di 6 kelurahan.

"Sementara, sesuai dengan hasil putusan Landraad zaman hindia belanda nomor 90 tahun 1931, tanah kaum mahboed (Lehar,Cs) hanya sekitar 2,5 hektare,'' jelasnya.

Lanjutnya, aksi unjuk rasa saat ini bukanlah aksi politik, melainkan aksi untuk memperjuangkan hak masyarakat tigo sandiang, untuk itu masyarakat tigo sandiang meminta kepada pihak Pengadilan Negeri kota Padang agar dapat mengkaji kembali hasil keputusan landraad nomor 90 tahun 1931, karena dalam putusan landrad tersebut menyatakan bahwa tanah kaum mahboed (Lehar, cs) hanya sekitar 2,5 hektare bukan 750 hektare.

Untuk itu, masyarakat Tigo Sandiang yang tediri dari 6 kelurahan dan 4 kecamatan yakni kecamatan Kototangah, Kuranji, Pauh dan Nanggalo meminta pihak-pihak terkait mengembalikan tanah kaum mahboed sesuai dengan hasil putusan Landraad tersebut. "Apabila tuntutan masyarakat tersebut tidak kabulkan, maka masyarakat tigo sandiang akan melakukan pemblokiran jalan Bypass kota Padang, "tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Tokoh Masyarakat Tigo Sandiang, Zainal mengatakan, masyarakat tigo sandiang yang melakukan aksi unjuk rasa saat ini adalah ingin mempertanyakan dasar pembuatan surat Sita Tahan 1982 pada objek perkara Landraad No.90/1931 atas nama Makboed dan Usoes atas permohonan Jinun di tunggul hitam, sementara lokasi tersebut tidak dalam berpekara (bersengketa).

Untuk itu, masyarakat tigo sandiang meminta kepada pihak pengadilan negeri Padang untuk tidak berada dibelakang dan berpihak kepada kelompok Lehar, Cs agar masyarakat tigo sandiang dapat kembali hidup tenang dan terhindar dari rasa ketakutan, keresahan dari perbuatan atau tindakan "pembohongan publik", pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang, Jhon Efredi dalam kesempatan tersebut mengatakan, fungsi pengadilan adalah menegakan keadilan dan hukum, untuk itu masyarakat diminta agar dapat membantu pihak pengadilan  dalam melakukan penegakan dan keadilan. Namun, dalam setiap proses penyelesaian kasus, pihak pengadilan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Lanjutnya, pihak pengadilan tetap komitmen dalam memberantas praktik mafia hukum maupun mafia tanah. Untuk itu, pihaknya meminta 10 orang perwakilan dari masyarakat tigo sandiang untuk dapat menyampaikan aspirasinya dalam berdialog di ruang kantor Pengadilan Negeri Padang, pintanya.

Pengurus aliansi masyarakat tigo sandiang, Sofyan, SH Datuk Bijo pasca pertemuan mengatakan, hasil pertemuan 10 orang perwakilan masyarakat tigo sandiang dengan pihak Pengadilan dan Polresta Padang yakni, pihak pengadilan kota padang saat ini masih sedang memproses kasus sengketa tanah antara Lehar, Cs dengan Universitas Bung Hatta dan Baiturahmah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu, pihak pengadilan negeri Padang juga akan mengkaji kembali surat pengadilan tentang sita tahan tahun 1982, tutupnya.(St)


Infonusantara.PADANG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian resmi menyandang gelar "Sutan Rajo Paga Alam" dari Suku Sikumbang Nagari Kamang Mudiak, Kabupaten Agam. Pengukuhan dilakukan di Mapolda Sumbar, Minggu 2 April 2017 malam sekitar pukul 20.45 WIB.

Pengukuhan gelar tersebut langsung diberikan oleh Ninik Mamak kaum suku Sikumbang, Boy Lestari Datuk Palindiah. Pengukuhan gelar tersebut tertera dalam Suat Keputusan (SK) yang diberikan Lembaga Keapatan Adat Minangkabau (LKAM) SK/PP/05/LKAAM SB/36/2017.


Dalam penyampaian gala oleh Syafri Datuak Siriah Mahadirajo, dia mengatakan Kapolri bergelar Sutan Rajo Paga Alam dan istrinya bergelar Puti Linduang Alam.

"Sutan berarti sultan atau orang baik, Rajo yang berarti raja, Paga yang berarti pagar atau benteng dan Alam yang berarti alam Indonesia. Sementara, gelar ibu Tri Suswati adalah Puti yang berarti perempuan baik-baik, linduang yang berarti melindungi dan alam yang berarti alam Indonesia," ujarnya.

Ia juga berharap Kapolri dan ibu bisa menjaga adat Minang serta anak kemanakan suku Sikumbang. Pengukuhan tersebut diserahkan langsung oleh seluruh niniak mamak suku Sikumbang bersama dengan majelis Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau.

Pengukuhan gelar tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat H Irwan Prayitno Datuk Rajo Bandaro Basa, yang juga merupakan Penghulu Suku Tanjung Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji. Selain itu juga hadir segenap pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat dan LKAAM Kota Padang.(*)


Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.