February 2017



Infonusantara.PADANG -- Makin tambah heboh saja, kali ini giliran Yanthy Hasadis (50) asal Karawaci Kota Tanggerang datang ke Kota Padang balik melaporkan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra dan Yetti Herawati ke Polresta Padang, Minggu (26/2) sore.

Sehari sebelumnya ,Sabtu(25/2) sore, Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra juga mendatangi Polresta Padang guna melaporkan Ketua DPRD Padang Erisman terkait dugaan pencemaran nama baik, laporan palsu dan fitnah.

Kedatangan Yanthy Hasadis untuk melapor ke Polresta Padang didampingi oleh tiga orang pengacaranya, Risman Siranggi.SH, Hendi Yanto.SH, Amir.SH. sekitar pukul 14.30 WIB.

Yanthi Hasadis didampingi pengacaranya langsung memasuki ruang SPKT. Laporannya tercatat dalam LP/ 336/K/ II/2017/spkt, tanggal 26 Februari 2017, terlapor Wahyu Iramana Putra (50), peristiwa yang dilaporkan tentang Pemerasan.

Kemudian LP/ 340/ K/II/ 2017/spkt, tanggal 26 Februari 2017, terlapor N. Yetti Herawati(40), peristiwa yang dilapor tentang Pencemaran Nama Baik, diperiksa di ruang Unit Reserse Umum Satuan Reskrim.

Pengakuan Yanthy Hasadis , kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017. Wahyu menghubungi Yanthy dalam perjalanannya menuju rumahnya di Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun. Saat itu di atas mobilnya Wahyu menghubungi lewat hp 081266390752 ke nomor hp Yanthy 081213177535, isi pembicaraannya agar Yanthy menyiapkan uang sebesar Rp. 600 juta untuk 20 orang anggota dewan.

Masing - masing anggota dewan mendapatkan uang sebesar Rp. 30 juta. Seandainya Yanthy tidak menyiapkan uang sebesar itu, maka Wahyu akan mengagendakan rapat paripurna sebagai akibatnya untuk Erisman yang notabene Ketua DPRD Kota Padang.

Kemudian Yanthi juga melaporkan Yetti Herawati usia 40 tahun sesuai LP/340/K/II/2017/SPKT/ UNIT II di Polresta Padang dugaan pencemaran nama baik, dengan waktu kejadian sekitar bulan Desember 2016 di Hotel Ibis Jalan Taman Siswa Kecamatan Padang Utara.

Yetti meminta Yanthi untuk mengirimkan foto - foto Yanthi bersama Erisman dan berjanji  menjamin untuk tidak memberikan pada siapapun. Namun Yetti meminta foto yang lebih vulgar dan foto - foto tersebut muncul di akun facebook milik Reza Sumbar. Laporan tersebut dilanjutkan pada Sat Reskrim Polresta Padang.(im7)




Infonusantara.PADANG - Untuk meningkatkan silatuhrahmi dengan media, Wakil Walikota Padang Emzalmi mengadakan pertemuan atau hearing bersama rekan- rekan media yang tergabung dalam Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang dan Forum Media Balaikota Padang, Rabu(22/2) di Resto Taman Sari Jalan A.Yani.

"Pada kesempatan itu Emzalmi menjelaskan tentang kritikan yang membangun dari media terkait masih adanya Kegiatan kegiatan di Kota Padang yang katanya  masih belum ada kemajuan jika dibandingkan dari tahun - tahun sebelumnya. Namun alhamdullilah saat ini masyarakat sudah cerdas bagaimana pembangunan Kota Padang saat ini. Dan itupun tak terlepas dari peranan media yang ada, baik elektronik, cetak maupun online, " jelas Emzalmi.

Namun kami menyadari (Walikota dan Wawako) sudah tentu dalam rentang waktu yang terlalu lama memimpin Kota Padang belum sepenuhnya pembangunan itu terakomodir dengan baik.

Tetapi sebaliknya Pemerintah telah melakukan upaya yang maksimal untuk mewujudkan pembangunan, meski masih ada berbagai program yang belum terlaksana.

"Dengan demikian, kedepannya tentu ini menjadi catatan dan intropeksi bagi kami, supaya dapat mewujudkan harapan dari masyarakat yang ingin melihat kemajuan- kemajuan pembangunan Kota Padang, " katanya.

Lebihlanjut kata Wawako, kedepannya perlu ditingkatkan lagi peran media dan pemerintah supaya solid bersinergi, baik dalam kontrol sosial maupun terhadap kinerja pemerintah yang dapat terekspos dengan baik dan berimbang.

Tentunya disini saya juga meminta kepada Humas agar lebih berperan  intensif lagi dalam menjalin hubungan yang harmonis kepada seluruh media, baik itu media online, cetak dan elektronik.

Untuk itu Wawako berharap kedepannya keharmonisan ini selalu dapat terjaga dan sehingga bisa memberikan efek yang baik bagi pembanguna Kota Padang kedepannya.

"Dan tak lupa diminta kepada rekan rekan media agar mampu memberikan pencerahan dan mencerdaskan pemberiyaan yang berimbang ketengah masyarakat, didalam menyampaikan program program pemerintah, " harap Emzalmi beberapa menit lalu.(im7)

Infonusantar.PADANG -- Warga Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur cukup berbangga dengan kegiatan senam pagi tiap minggunya yang sudah berjalan selama tiga tahun. Disamping untuk kesahatan kegiatan itu juga sebagai ajang menjalin silahturahmi sesama warga serta wadah untuk penyampaian asprisi warga.

Dari pantauan padangmedia.com, terlihat semangat serta antusias warga Kelurahan Parak Gadang Timur mengikuti kegiatan senam pagi. Tidak itu saja, pada senam pagi tersebut juga dihadiri oleh Afrizal Aminuddin Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dapil Padang, anggota DPRD Padang Helmi Moesim, Zulbahri Sekretaris Camat Padang Timur, Azmi Ketua RW setempat serta  petugas kesehatan dari Puskesmas Andalas, Minggu (19/2) pagi.

Saya apresiasi dengan kegiatan senam rutin setiap minggu yang di adakan di Kelurahan Parak Gadang Timur ini. Ini merupakan suatu kegiatan yang sangat positif sekali, kegiatan ini harus bisa dipertahankan serta ditingkatkan lagi. Hal itu disampaikan Afrizal Aminuddin anggota DPRD Sumbar usai mengikuti senam pagi di Aia Mati, Aurduri I Kelurahan Parak Gadang Timur.

"Lebih lanjut disampaikan, kegiatan ini tidak saja bermanfaat untuk kesehatan warga itu sendiri, namun juga untuk lebih mengeratkan hubungan silahturahmi warga. Secara tidak langsung dengan adanya kegiatan senam pagi ini, warga juga bisa menyampaikan aspirasinya, karena kegiatan senam pagi ini juga merupakan binaan salah seorang anggota DPRD Padang Helmi Moesim yang saya nilai sangat aktif ditengah masyarakat, " pungkas Anggota DPRD Sumbar dari Partai Golkar tersebut.

Sementara Helmi anggota DPRD Kota Padang mengatakan, Aktifitas rutin senam pagi oleh warga Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur menjadi ajang berkumpulnya warga, disamping menjadikan tubuh sehat sekaligus menjadi wadah tempat bertukar pendapat.

Helmi juga menyampaikan, melalui kegiatan senam pagi rutin tiap minggu pagi ini, saya juga bisa menerima aspirasi warga. Dalam kegiatan juga terlibat kader - kader Posyandu, kader UMKM, PAUD, RW, RT.  Ya bisa dikatakan tidak hanya melalui agenda reses kedewanan saja, tapi  dengan kegiatan ini bisa juga dikatakan reses setiap minggu bertemu dengan warga.

"Saya beserta warga juga mengucapkan terimakasih atas kepedulian Puskesmas Andalas dam jajarannya dalam melayani serta sosialisasinya terhadap warga Kelurahan Parak Gadang Timur ini, " kata Helmi.

Sementara Azizah ketua senam mengatakan, kegiatan senam pagi ini sudah berjalan selama tiga ditahun dibawah binaan Bapak Helmi Moesim serta Ketua RW Bapak Azmi. Rencananya Maret depan kita akan adakan peringatan perayaan ke tiga tahunnya senam pagi di Kelurahan Parak Gadang Timur ini.

"Ia juga menyampaikan dengan adanya senam ini kita tidak repot mengumpulkan warga untuk cek kesehatan. Kegiatan cek kesehatan ini dilaksanakan pada minggu ketiga setiap bulannya yang diberi nama Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Parak Gadang Timur (Pagati) Sehat yang dibantu oleh Puskemas Andalas , " ujarnya.

Usai senam pagi terlihat warga melakukan pengecekkan kesehatan, yakni cek tensi darah, cek gula darah, cek kolestrol. Setiap warga yang ikut pengecekkan ada ripotnya ( catatan rutin) by name by adres. Serta juga terlihat adanya pemeriksaan karbon dioksida dalam darah bagi perokok oleh petugas kesehatan Puskesmas Andalas.(BI).



Infonusantara.PADANG - Walikota Kota Padang Mahyeldi Ansharullah melantik tiga Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang sebelumnya kosong.

Tiga posisi Kepala Dinas tersebut yakni Kepala Dinas Pendidikan resmi ditempati Barlius yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan. Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) ditempati Azwin yang sebelumnya Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disusul Syaiful Bahri yang promosi menjabat Kepala Dinas Pertanian. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pangan.

Pelantikan tersebut dilakukan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Jumat (17/2) siang. Di samping itu juga bersamaan dengan dilantiknya 20 orang pejabat eselon III dan 27 pejabat eselon IV.

Walikota berharap, pelantikan ini semakin memotivasi dan penyegaran sebagai kekuatan baru menuju peningkatan kinerja pemerintahan yang lebih terukur, akuntabel dan transparan. Sebagaimana bagi pejabat yang dilantik diwajibkan membuat Pakta Integritas dan akan dievaluasi dalam rentang waktu tiga bulan ke depan.

 “Kita menyampaikan banyak terima kasih kepada Panitia Seleksi (Pansel) yang telah bekerja lebih kurang dalam 1 bulan ini. Sehingga seleksi tersebut akhirnya telah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” sebut Mahyeldi dalam sambutannya.

Kemudian terkait pelantikan 3 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.B) tersebut,  jelas Mahyeldi, yaitu melalui proses seleksi terbuka dengan beberapa tahapan. Diantaranya mengikuti Tes Kompetensi Dasar menggunakan Computer Assisted Test (CAT), kemudian sesi wawancara dan Focus Group Discussion (FGD).

“Pengisian jabatan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengisi struktur pada OPD di lingkungan Pemko Padang. Untuk itu, kepada semua pejabat yang dilantik di masing-masing OPD, mari kita bekerja semaksimal mungkin, demi lebih terciptanya pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Turut hadir dalam pelantikan itu Wakil Walikota Padang H. Emzalmi, Unsur Forkopimda Kota Padang, Ketua GOW Kota Padang Ny H. Rosnawati Emzalmi serta beberapa Kepala OPD di lingkup Pemko Padang. (im7/ Bstm)



Infonusantara.PADANG – Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan wajib pajak terbaik tahun 2016 kepada wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Hal tersebut dalam rangka memotivasi masyarakat pengusaha agar taat wajib pajak guna peningkatan PAD Kota Padang, disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi pada pelaksanaan upacara bendera bulanan Pemko Padang di GOR H. Agus Salim, Jumat (17/2).

Sampai saat ini, pajak daerah masih sebagai penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang sebesar 69% dari total APBD. Namun, kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat kecil, yaitu sebesar 18%.

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang dibiayai dengan dana perimbangan sebesar 67%, artinya Kota Padang masih sangat bergantung pada dana pemerintah pusat. Sedangkan, pembangunan tidak pernah berhenti dan dana dari pemerintah pusat sangat terbatas. Oleh sebab itu, PAD Kota Padang perlu ditingkat.


Untuk peningkatan PAD, kita perlu berinovasi, baik untuk pajak, retribusi, maupun PAD lainnya yang sah menurut undang-undang. Saat ini dinilai ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi masih rendah, maka perlu sosialisasi dan penyuluhan yang berkesinambungan, baik melalui media massa, ataupun tatap muka.

“Membayar pajak itu butuh kesadaran. Untuk itu perlu diberikan sangsi dan reward, agar wajib pajak jujur dan tepat waktu dalam menjalankan kewajibannya,” ujar Mahyeldi.
   
Ditambahkannya, sebagai warga Kota Padang dan pelayan masyarakat, ASN Pemko Padang harus memberikan contoh kepada masyarakat sebagai warga yang taat pajak, terutama dalam pembayaran PBB.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Adib Alfikri menjelaskan, PAD Kota Padang naik sekitar 80 Miliar dibandingkan tahun lalu. Artinya, Bapenda selalu dituntut untuk menaikkan PAD Kota Padang.

“Kita terus melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan PAD, dengan meningkatkan kajian dan pemetaan potensi-potensi PAD, termasuk PAD dari sektor pajak, terang Adib. Kita berharap, di tahun mendatang, PAD kita bisa mencapai angka 800 Miliar,” terang Adib.

Untuk meningkatkan dan memotivasi kepatuhan wajib dalam membayar pajak daerah, dikesempatan itu, Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahkan piagam penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik masa pajak tahun 2016.

Penghargaan wajib pajak terbaik diterima oleh wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Penghargaan pajak hotel terbaik diterima oleh Hotel Mercure, Pangeran Beach Hotel, dan Ibis Hotel Padang.

Pajak restoran terbaik diterima oleh Lamun Ombak, Ikan Bakar Pak Tris, dan Waroeng Halin. Pajak Hiburan terbaik, Tee Box (karaoke), Happy Puppy, dan Cinema XXI. Pajak reklame terbaik, Kade Advertising, CV. Multi Media Tama dan PT. Buana Lestari. Pajak penerangan jalan oleh PLN, dan Pajak mineral bukan logam dan batuan terbaik oleh PT. Semen Padang Persero. (im7/Nnd).


Infonusantara.PADANG - Dengan luas daerah 232,2 km2 Kecamatan Koto Tangah merupakan daerah terluas di Kota Padang. Mengingat luasnya kecamatan tersebut, Pemerintah Kota Padang berwacana untuk memekarkan daerah itu.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, "Insya Allah, karena kebutuhan kita akan mekarkan Koto Tangah. Hal itu dilihat dengan luas daerah Koto Tangah 232,2 km2 yang luas ini tiga kali lipat dari Kota Padangpanjang. Hal itu disampaikan Walikota ketika membuka Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) 2019 di Kecamatan Koto Tangah, digelar di Aula Kantor Camat setempat, Kamis (16/2).

Pemko Padang berencana akan memekarkan daerah Koto Tangah menjadi dua atau tiga kecamatan. Namun demikian, keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak akan diganggu gugat. KAN tidak ikut dimekarkan, karena menyangkut masalah adat yang harus tetap dijaga kelestariannya.

"Kita akan bicara dengan tokoh masyarakat dan niniak mamak, sehingga tidak ada hambatan.
Terkiat wacana pemekaran ini kita akan mengkomunikasikannya terlebih dahulu. Nanti Camat akan mengkomunikasikannya mulai dari tingkat bawah," jelas Mahyeldi.

"Camat Koto Tangah Syahrul menyebut bahwa daerahnya memang terbilang luas. Penduduknya pun cukup padat. Jumlah penduduk di Koto Tangah sebanyak 165.785 jiwa," ungkap Syahrul.

Musrenbang Koto Tangah 2018 ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, lurah, RT, RW serta Forkopimka di daerah itu. Juga tampak hadir anggota DPRD Kota Padang dan DPRD Sumbar. Kegiatan ini dibuka langsung Walikota Padang.

Pada Musrenbang itu Kecamatan Koto Tangah mengusulkan sejumlah item pembangunan seperti fisik, sosial budaya, serta ekonomi. Total usulan untuk tahun 2018 yakni Rp 3,4 triliun.

"Usulan ini setelah melalui rembuk warga dan musrenbang kelurahan," terang Camat Syahrul.(im7/Tf/Ch)




Proses Penyelidikan Masih Berlangsung, Saksi Pencemaran Nama Baik PDIP Harus Izin Gubernur

Infonusantara.PADANG -- Kepolisian Resor Kota Padang belum memeriksa saksi terkait pelaporan salah seorang kader Gerindra Padang atas dugaan pencemaran nama baik PDI Perjuangan yang memposting foto HUT PDI Perjuangan dengan menambahkan gambar palu dan arit dimedia sosial Whatsapp Group DPRD Padang, Kepolisian Resor Kota Padang belum memeriksa saksi.

Guna membuktikan dugaan tindakan pencemaran nama baik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh salah satu anggota DPRD Padang, pemeriksaan saksi bisa dilakukan jika sudah izin dari Gubernur Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Abdusyukur,Kamis (16/2)

Kami akan lanjutkan prosesnya jika sudah ada izinnya dari Gubernur dan tanda tangan persetujuan dari pihak pelapor atas nama Iswanto Kwara.

Salah satu anggota DPRD Padang yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik itu yakni Emnu Azamri, kader Partai Gerindra, terlapor merupakan seorang pejabat negara dan  protapnya sudah demikian.

"Saat ini proses penyelidikan masih berlangsung, kami baru menerapkan satu pasal," sebutnya.

Abdusyukur kemudian menilai, tindakan yang dilakukan oleh Emnu tersebut sudah melanggar pasal 27 ayat 3 undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.(im7/Halbert )



Infonusantara.PADANG - Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang) di Kecamatan Pauh,selain pengembangan jalan, masyarakat Pauh membutuhkan penambahan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)  dan bangunan Sekolah Dasar (SD).

Walikota  Padang Mahyeldi Ansharullah dalam kesempatan. Itu menyampaikan, "mestinya penambahan Puskesmas dan bangunan SD harus ada dalam perencanaan di Kecamatan Pauh karena masih ada SD yang beroperasi dua shift, "ujar Walikota  pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  Kecamatan Pauh di Gedung Perpustakaan Univeversitas Andalas, Kamis (16/2).

Dikatakan Pemerintah Kota Padang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengakomodir pembangunan tersebut, terlebih bila diusulkan warga.

"Memang tidak langsung bisa direalisasikan, paling tidak usulannya sudah masuk dan dibuat perencanaannya sehingga tahun depan sudah bisa dianggarkan, " jelasnya.

Selain itu, Walikota juga menekankan agar camat melihat peluang kerjasama dengan perguruan tinggi (Unand) dalam berbagai hal,  misalnya pertanian dan kesehatan. Kerjasama juga berupa pembinaan Usaha Kecil Menengah dan kebudayaan.

"Banyak yang bisa dikerjasamakan karena dekat dengan lingkungan perguruan tinggi. Misalnya kerjasama pembinana usaha, kebudayaan,  kesehatan dan pertanian, " ungkap Mahyeldi.

Sementara itu,  Camat Pauh Yefri menyebut,  pada Musrenbang untuk 2018, warga mengusulkan pembangunan fisik berupa pengembangan jalan dan drainase. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pembinaan pengembangan usaha guna meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Usulan untuk pembangunan fisik berupa jalan sangat diperlukan untuk akses warga yang lebih baik, " sebut Camat Pauh tersebut.

Ia menambahkan,  potensi yang bisa dikembangkan di Kecamatan Pauh, diantaranya pariwisata dan kebudayaan. Untuk pariwisata,  Pauh memiliki beberapa lokasi yang Indah seperti Sikayan Balumuik, Lambung Bukik dan kawasan kampus Unand sendiri.

"Ia juga mengatakan potensi wisata di beberapa lokasi bisa dikembangkan begitu juga kebudayaan yang unik di Kecamatan Pauh, "ungkapnya. (im7/Tf).


Infonusantara.PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahkan secara simbolis klaim asuransi bagi nelayan yang meninggal dunia di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Selasa sore (14/2). Turut dihadiri Camat Padang Utara dan Camat Padang Barat.

Asuransi sebesar 160 juta tersebut, masing-masing diterima ahli waris dari Yulmatias nelayan Ulak Karang dan Auzar nelayan Purus.

Dikesempatan itu, dijelaskan Mahyeldi, premi asuransi yang dibayarkan Pemko Padang ke Asuransi Jasindo sebagai bentuk perhatian untuk melindungi nelayan dari resiko pekerjaannya.

"Disamping asuransi, Pemko Padang juga membantu nelayan dengan sarana dan prasarana lainnya, seperti bantuan mesin, jaring, dan bantuan lainnya", ujar Mahyeldi.

Namun, Mahyeldi sangat menyayangkan atas perilaku sebagian nelayan yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut, malahan ada yang menjual bantuan yang diberikan pemerintah.

"Berarti nelayan tidak mau mengubah nasibnya, sehingga nelayan selalu identik dengan kemiskinan", kata Mahyeldi.

Mahyeldi mengajak ahli waris untuk memanfaatkan klaim ansuransi yang cukup besar itu untuk keberlanjutan usaha dan pendidikan, sehingga mampu mengubah nasib menjadi lebih baik dan sejahtera.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Zalbadri menjelaskan, asuransi nelayan diberikan kepada nelayan kecil yang memiliki kapal dibawah 10 GT, memiliki kartu nelayan dan umur maksimal 65 tahun.

"Untuk nasional, asuransi nelayan ditargetkan 100 juta nelayan, sedangkan untuk Kota Padang ditargetkan 2000 nelayan, namun baru terealisasi 823 nelayan", tambah Zalbadri. (im7/LL)

Kawasan Kota Tua di Kota Padang
Oleh: Mulyadi Baim

Infonusantara.PADANG - Kawasan “heritage” Kota Tua Muaro Padang adalah bagian dari Pengembangan kawasan wisata Kota Tua yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, karena Kota Padang adalah gerbang Indonesia kawasan barat. Dimana pada zaman dahulu, Muaro Padang banyak dikunjungi oleh bangsa asing untuk berniaga. Saat ini untuk kawasan tersebut harus  dicarikan konsep pelestarian yang ideal oleh pemerintah daerah, karena Kota Tua juga sebagai destinasi wisata budaya peninggalan bersejarah masa lalu.

Pelestarian kawasan Kota Tua akan menunjukkan kepada generasi sekarang bahwa Kota Padang memiliki peninggalan etnik budaya masa lampau. Melestarikannya tidak kalah penting dibanding pengelolaan objek wisata lainnya.

Berjalan-jalan ke kawasan Kota Tua Pondok yang juga merupakan kawasan wisata budaya yang berada di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat seakan tidak pernah bosannya. Bangunannya yang unik berjejer di sepanjang jalan membuat takjub dengan kekhasan bangunan tua dari zaman Belanda yang masih dipertahankan penduduk lokal di kawasan ini yang kebanyakan adalah keturunan Tionghoa. Bangunan tinggi menjulang, dengan banyak ruang terlihat bak sebuah kerajaan yang akan memanjakan mata anda.

Bagi anda yang ingin berkunjung ke kawasan pecinan Pondok, kawasan ini adalah kawasan kota tua yang menjadi salah satu tujuan wisata di akhir pekan yang eksotis. Dengan nuansa kental etnis Tionghoa, juga terdapat bangunan Klentang See Hin Kiong yang merupakan tempat peribadatan etnis Tionghoa.

Pada klenteng ini anda dapat melihat seni ukiran yang luar biasa. Semua ornamen yang ada disana akan merasakan keberadaan seperti di negeri asalnya di Cina. Karena memang semua ornamen di klenteng See Hin Kiong, baik interior maupun eksteriornya serta semua ukiran-ukiran bangunan serta patung langsung didatangkan dari negeri Cina dan dikerjakan langsung oleh tenaga kerja asal negara Tirai Bambu tersebut.

Belum lagi bangunan Gapura pada rumah duka perkumpulan Organisasi Sosial Pemakamam dan Kebudayaan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman (HTT) yang berdampingan, terlihat megah dengan ornamen-ornamen khas negeri Cina. Kawasan ini akan terlihat sangat eksotis apalagi saat malam hari. Hiasan lampu menerangi Gapura, ditambah lagi dengan cahaya merah dari lampu-lampu lampion yang bergantungan sepanjang jalan dan sisi-sisi bangunan.

Kemudian di kawasan ini juga terdapat sebuah pasar yang bernama Pasar Tanah Kongsi. Memiliki sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan Kota Padang. Pasar ini sudah ada sejak abad XIV, seiring kongsi dagang Hindia Belanda VOC mulai beroperasi di Indonesia dan masuk ke Padang melalui Pulau Cingkuak, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 1799, Muara Pantai Padang menjadi pelabuhan terpenting di Sumatera dan semenjak saat itu banyak pedagang Cina, India, dan Arab memasuki Muara Padang untuk melakukan perdagangan.

Kawasan Kota Tua ini hampir setiap harinya ramai dikunjungi muda-mudi, apalagi pada saat malam Minggu dan hari Minggu. Banyak pengunjung yang datang untuk berfoto-foto dengan latar bangunan Klenteng, patung-patung dan bangunan tua yang terdapat di kawasan kampung Pondok ini.

Di kawasan kota tua ini juga terkenal dengan wisata kulinernya. Salah satunya Mie Tiaw dan minuman dingin khas yang ada di kawasan Pondok Tanah Kongsi yakni minuman Es Kopmil serta aneka minuman Jus. Duduk mejeng sambil menikmati makanan dan minuman merupakan keasyikan tersendiri bagi para pengunjung di kawasan Pondok kota tua ini.

Tak kalah menariknya lagi di kawasan Pecinan Pondok ini, anda juga dimanjakan dengan pertunjukkan kesenian musik tradisioanl sambil menikmati makanan dan minuman. Tepatnya di gedung Perkumpulan Sosial Pemakaman dan Kebudayaan HBT, setiap Minggu mulai pukul 20.00 hingga 22.00 WIB, menyuguhkan kesenian musik tradisional yang bernama musik Gambang. Dalam penampilannya, Gambang HBT diiringi para penyanyi membawakan lagu-lagu bernuansa Mandarin, lagu-lagu lawas serta juga lagu-lagu Minang.

Memang tak salah kalau kita ingin menikmati suasana dengan nuansa kebudayaan Tionghoa, tinggal datang ke Kawasan wisata budaya di Pondok Kota Padang, Kecamatan Padang Barat. Suasana keakraban dan saling menghargai satu sama lain akan terlihat. Di kawasan ini tidak membedakan suku, etnis, ras maupun agama. Hidup rukun dengan keberagaman sudah terbina dari dahulunya. Masuknya para pedagang Cina, India dan Arab di Muara Padang pada zaman dahulu sudah memupuk rasa kebersamaan tersebut.

Namun sangat disayangkan akhir - akhir ini banyak bangunan tua yang sudah berubah dari bentuk aslinya. Mungkin karena tuntutan zaman maka para pemilik merubah bentuk bangunan tua menjadi bangunan moderen.

Tapi ada juga beberapa pemilik yang mempunyai kesadaran dan rasa melestarikan aset budaya bersejarah, maka bangunan tua disulap menjadi tempat kuliner dan hal ini memang luar biasa untuk bisa terus dikembangkan tanpa merubah arsitektur aslinya.

Kondisi ini memang disayangkan, seakan pemerintah hanya melihat sebelah mata. Jika dibiarkan, sudah pastinya secara perlahan kawasan kota tua hanya tinggal nama saja. Puluhan Bangunan Tua Cagar Budaya di Kota Padang akan berubah menjadi bangunan modern ketika izin untuk renovasi/ membangun kembali bangunan tua itu dikeluarkan pemerintah yang tidak sesuai aturannya serta tidak adanya pengawasan dari instansi terkait.(**)



Infonusantara.PADANG - Untuk mewujudkan swasembada pangan nasional,  Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah bersama TNI di jajajaran Kodim 0312/Wirabraja menggalakkan penanaman padi serentak. Kegiatan yang sejalan dengan Upsus Swasembada Pangan Nasional ini dipusatkan di Kelompok Tani Surau Gadang Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah,  Senin (13/2).

Walikota Mahyeldi mengatakan, gerangan menanam serentak adalah upaya meningkatkan produksi padi. Dengan menanam serentak kemungkinan serangan hama terhadap tanaman padi akan berkurang sehingga hasil panen berlimpah.


"Kelompok tani yang ada harus kompak dan menanam secara serentak untuk melawan hama tanaman padi, "ujar Walikota.

Menurut Walikota Mahyeldi yang juga Sarjana Pertanian ini menyebut kebutuhan pangan khususnya untuk Kota Padang sendiri masih belum swasembada. Sekitar 30 persen masih dipasok dari daerah kabupaten/kota sekitarnya.

Dengan program gerakan tanam serentak ini akan meningkatkan target ketahanan pangan di Kota Padang.

Sementara itu, Dandim Letkol. Inf. Efran Heriyanto mengungkapkan kemirisan semakin berkurangnya lahan pertanian,  terutama sawah. Semakin banyak terjadinya alih fungsi lahan ini mengancam target pencapaian swasembada pangan khususnya beras.

"Kita tidak dipungkiri alih fungsi lahan jadi hambatan pencapaian swasembada pangan, " sebutnya.

Kendala lain yang ditemui, menurut Efran, belum meratanya bantuan alat pertanian ke kelompok tani. Perlu langkah untuk mengatasi keterbatasan mobilisasi pengangkutan alat tersebut agar dapat dipakai bergantian oleh kelompok tani di kecamatan berbeda di Kota Padang.

"Kami (pihak Dandim)  memiliki alat pertanian yang bisa digunakan petani secara bergantian. Kendalanya adalah pengangkutan alat tersebut. Kami mohon bantuan Pemko Padang untuk alat tersebut, "katanya.

Ir. Oktaviadelri selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang mengatakan,  untuk percepatan peningkatan swasembada pangan pihaknya selalu bersinergi dengan TNI dan pihak lainnya.

"Kita bersinergi dengan TNI dan kelompok tani sendiri agar perceptan swasembada beras bisa dicapai, "katanya.

Penanaman serentak ditandai dengan penanaman yang dilakukan Walikota Padang, Kepala Balai Pusat Latihan Pertanian, Danlanud Sutan Syahrir, perwakilan Danlantamal Teluk Bayur dan Kapolsek setempat. (im7/Taf/DU)


Infonusantara.PADANG-Walikota Padang H. Mahyekdi Ansharullah memotivasi Petugas Kebersihan Kelurahan Kecamatan (PK3) untuk menjadi pelopor mewujudkan "Padang Bersih". Motivasi yang disertai pembekalan untuk pelaksanaan tugas ini diikuti sebanyak 500 orang PK3 di Gedung Serbaguna BKKKS Sumbar, Rabu (15/2).

"Petugas Kebersihan mesti menjadi pelopor terwujudnya Kota Padang yang bersih. Dan memberikan gerakan edukasi yang lebih masiv kepada masyarakat, " ujar Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, dibentuknya PK3 merupakan kebutuhan untuk percepatan dalam penanganan permasalahan kebersihan lingkungan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Terlebih saat ini adanya beberapa titik pantau penilaian untuk Adipura, sehingga petugas kebersihan akan difokuskan pada titik-titik tersebut.

"Petugas kebersihan selain untuk mengedukasi masyarakat juga difokuskan pada titik pantau Adipura, "kata Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup H. Al Amin mengatakan, PK3 sebanyak 500 orang ditugaskan di kelurahan-kelurahan. "Untuk PK3 ini dianggarkan Rp. 9 milyar di tahun 2017 ini, "sebutnya.

Untuk memaksimalkan tugas mereka di lapangan, menurut Al Amin, petugas ini dibekali pengetahuan tentang ruang lingkup tugas.

"Selain Bapak Walikota,  kita hadirkan narasumber yang sesuai kapasitasnya. Termasuk motivator yang akan memberikan motivasi," tutupnya. (im7/Tf)



Infonusantara.PADANG - Di Kota Padang setelah Kecamatan Padang Timur, Lubuak Begalung (Lubeg) adalah kecamatan ketiga dikunjungi Wakil Walikota Padang Ir.H.Emzalmi, MS.i memberikan arahan dalam rangka pelayanan publik serta memotivasi dan peningkatan kinerja ASN. Kegiatan arahan dari pemimpin kota tercinta ini dilaksanakan di aula Kecamatan Lubeg, diikuti 15 Lurah, para staf, kepala UPTD Pendidikan dan Kepala Sekolah, Selasa (14/2).

Wakil Walikota Padang Ir.H. Emzalmi memberikan motivasi, pencerahan dalam rangka peningkatan kinerja ASN, sebagai pelayan dari kepentingan publik. Kenapa hal ini penting, karena tuntutan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan semakin tinggi. Pemko Padang telah berupaya mengakomodir dari berbagai kebutuhan masyarakat, paling tidak program lima tahun ini yang telah dimulai semenjak tahun 2014 lalu hingga 2019 mendatang, kesemua itu tertuang dalam RPJMD yang dikenal dengan 10 Program Unggulan (Progul).

Selain itu sambungnya, juga yang  berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan dibidang ekonomi kerakyatan, Sosial kemasyarakatan dan budaya. Dan yang tak kalah penting adalah pelayanan dibidang publik.

Wawako H. Emzalmi juga menjelaskan bahwa dalam 10 Progul itu hanya empat kelompoknya, pertama infrastruktur fisik dan lingkungan, kedua budaya dan sosial kemasyarakatan,ketiga ekonomi kerakyatan, termasuk investasinya. Ke empat adalah pelayanan publik. Kemudian juga telah direalisasikan program dan kegiatan betonisasi jalan lingkungan, keagamaan, dibidang sosial budaya dan kemasyarakatan, termasuk penggulangan kemiskinan, pengangguran, mendorong swadaya masyarakat, peran serta dunia usaha, pengembangan dunia pariwisata, pendidikan dan kesehatan.

Kemudian ada inovasi terhadap upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dan prilaku serta sikap mental, apakah "lamak dek awak katuju dek urang, tau raso jo pareso, tagang bajelo kandua badantiang, manuruik alua patuik jo mungkin, indak patuik dialua. Alua itu garis (aturan/perda) patuik jo mungkin itu adalah pertimbangan". Sepanjang semua itu telah menurut aturan, kemudian dipertimbangan kebijakan yang didasari aturan yang jelas, maka tanyalah pada hati nurani. Apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan kata hati nurani. Kalau kata hati sudah benar, itulah yang benar, sebut Emzalmi.

Maka kita harus mentaati peraturan yang ada, jangan lagi lakukan pungli, korupsi, penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Jauhi peraturan yang melanggar aturan . Dan jadikan hal ini persepsi yang sama di Kecamatan Lubeg hingga pada 15 kelurahannya.

Masalah pelayanan publik, tak perlu lagi dibahas, karena telah dilakukan ASN di lingkungan Kecamatan Lubeg, jika masih terasa kurang baik diperbaiki sehingga dirasakan masyarakat kesenangan pelayanan yang disuguhkan kepada mereka. Kini yang perlu disampaikan dan diulangi kembali tentang strategi pimpinan dalam perbaikan kinerja pelayanan publik. Sebenarnya semua ASN, paling tidak memiliki potensi pimpinan, hanya tidak dikembangkan.

Sebenarnya, kata Wawako H. Emzalmi kepemimpinan adalah faktor penentu utama untuk mempertahankan hasil kinerja organisasi yang unggul.Memfokuskan organisasi ke arah pemberian kepuasan publik/pelanggan. Dan menerapkan konsep kepemimpinan strategis untuk memperkuat kinerja, serta bisa melahirkan peyanan yang baik dirtasakan masyarakat.

Sedangkan kunci peningkatan kualitas pelayanan (hospitality) itu memiliki pengetahuan, kebanggaan, kemampuan, penampilan, komitmen dan usaha keras. Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi standarisasi kualitasnya. Pelayanan publik harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan, dan menemui sasarannya. Dan pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat.

Sedangkan Camat Lubeg Rosail Akhyar menyampaikan, bahwa kecamatan yang dipimpinnya, memiliki luas wilayahsekitar 30,91 km 2 terdiri dari 15 kelurahan, Gurun Laweh/lawas, Lubuk Begalung, Banuaran, Tanjung Aur/tanjuang Aua, Batang Taba Nan Xx, Parak Laweh Pulau Air Nan Xx, Pitameh Tanjung Saba Nan Xx, Tanah Sirah Piai Nan Xx, Cengkeh/cangkeh Nan Xx, Kampung Baru Nan Xx, Kampung Jua Nan Xx, Pagambiran Ampulu (pangambiran Ampalu) Nan Xx, Gates Nan Xx, Koto Baru, Pampangan Nan Xx. Untuk diharapkan kepada seluruh ASN dapat mengikuti dengan abaik arahan dari Wakil Walikota Padang H. Emzalmi. Jika kurang faham dan belum mengerti bisa ditanyakan dalam pertemuan ini.(im7/Bustam).



Infonusantara.PADANG – Bendungan irigasi Koto Tuo di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto (KPIK), Kecamatan Koto Tangah yang sempat jebol beberapa bulan lalu rencananya segera diperbaiki. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah terlihat bersama pihak Dinas PU Sumbar, tim Balai Wilayah Sungai Sumatera V tengah meninjau bendungan setinggi 3,5 meter itu, Selasa (14/2) siang.

Walikota mengatakan, pemko sangat menyambut adanya rencana pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Dinas PU Sumbar yang akan merehabilitasi bendungan Koto Tuo dalam waktu dekat. Apalagi baru-baru ini sudah dimulainya penanaman padi serentak dalam rangka untuk ketahanan pangan, maka itu untuk sementara waktu perlu upaya-upaya alternatif agar tidak terancamnya masa tanam yang telah dimulai.

“Untuk pengatasan sementara, kita akan melakukan upaya alternatif seperti mengoptimalkan sumber aliran air dari atas sungai Aia Dingin, Kelurahan Balai Gadang. Di samping itu Dinas Pertanian juga akan menyediakan mesin pompa air untuk menambah ketersediaan debit airnya nanti,” terang Mahyeldi di sela peninjauan.

Disebutkannya, untuk pengerjaan rehabilitasi bendungan tersebut, diketahui akan dimulai oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V pada Maret ini yang sekarang sedang proses tender.

"Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Karena ketersediaan air sangat diperlukan bagi beberapa hektare persawahan dan peternakan warga di sini," imbuhnya.

Sementara itu Ketua LPM KPIK Hafardi yang juga mewakili Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Koto Tuo jalur kiri menyebutkan, mewakili masyarakat setempat sangat menyambut rencana perbaikan Bendungan Irigasi Koto Tuo dalam waktu dekat.

“Bendungan ini terakhir jebol pada pertengahan 2016 lalu. Setelah itu setidaknya seluruh daerah yang memanfaatkan irigasi bendungan tersebut kekurangan air untuk keperluan sehari-hari. Terutama sekali berdampak terhadap 1.034 hektare lahan persawahan dan peternakan warga," tuturnya. (im7/David)


Emnu Azamri Anggota DPRD Padang Fraksi Gerindra
Infonusantara.PADANG -Terkait postingan gambar yang diunggah politisi Partai Gerindra DPRD Padang ke WA Group DPRD Padang, Senin(13/2) pagi, yang telah dilaporkan ke Mapolresta Padang. Berikut tanggapan Ketua DP PDI Perjuangan

Anggota DPRD Padang, Emnu Azamri ketika dikonfirmasi dari Padang mengatakan dirinya mengaku tidak tahu siapa yang mengirim foto tersebut untuk pertama kali. Mendapat foto tersebut dirinya langsung mengirimkan ke grup whatsapp DPRD Padang

"Dikatakan, dirinya kaget mendapatkan gambar tersebut lalu mengirimkan hal tersebut ke grup dengan harapan agar tindakan ini tidak terjadi," kata Emnu.

Ia menyebutkan dirinya tidak memiliki niat buruk ketika mengirim gambar tersebut, mungkin mereka salah paham dengan gambar yang dirinya kirim.

"Kalau saya berniat menjelekkan partai tersebut tentu bukan ke grup whatsapp saya kirimkan tapi ke facebook yang lebih luas jangkauannya," jelasnya.

Dia mengatakan menyayangkan pelaporan tersebut, kalau memang hal ini merupakan sebuah tindakan pencemaran, sebaiknya di proses secara internal dulu melalui badan kehormatan.

"Namun kalau sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, saya hanya bisa menunggu panggilan dan memberikan keterangan nantinya," ujar anggota fraksi Gerindra DPRD Padang.

Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz membenarkan adanya pelaporan dari PDI Perjuangan melalui Iswanto Kwara. Laporan tersebut berupa adanya dugaan pencemaran nama baik partai yang menggunakan logo dari organisasi terlarang.

"Hal ini merupakan hak pelapor dalam melaporkan ini, kami akan lakukan penyelidikan apakah hal ini masuk ke dalam ranah pidana atau tidak," kata dia.

Saat ini pihaknya langsung meminta laporan dari pelapor, kemudian para saksi yang meliat langsung postingan tersebut nantinya juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Selain  itu kami juga akan memanggil ahli dalam menyelidiki gambar ini dan perbuatan terlapor," kata dia.

Apabila memang benar terjadi pencemaran nama baik maka pelaku akan diancam dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman kurungan penjara diatas lima tahun.(im7/MRnst)


Albert Hendra Lukman Ketua DPC PDIP Padang
Infonusantara.PADANG - Terkait postingan gambar yang diunggah politisi Partai Gerindra DPRD Padang ke WA Group DPRD Padang, Senin(13/2) pagi, Alber Hendra Lukman Ketua DPC PDI-P Padang ini pun memerintahkan pengurus serta anggota DPRD tingkat kota untuk membuat laporan ke Mapolresta Padang, Jalan M. Yamin, Senin 13 Februari 2017.

Albert mengatakan, pelaporan tersebut untuk mengatahui secara pasti apa motif dibalik terlapor Emnu Azamri menyebarkan foto tersebut. Hal ini juga sebagai tindakan partai dalam mengawal dan menjaga kondisi situasi politik serta menghargai sesama partai politik (parpol).

"Kami melaporkan pada pihak yang berwewenang untuk mencek dan mengklarifikasi motif saudara Emnu ini. Karena, kami ingin menjaga suasana kondusif di Padang, dan saling harga menghargai sesama partai politik," ungkap Albert, Senin(13/2) siang melalui selulernya.

Albert menambahkan, apabila terlapor hendak mengklarifikasi hal ini. PDIP mengharapkan dan mempersilahkan klasrifikasi tersebut ke pihak berwajib. Permintaan tersebut bukan klarifikasi atas partai.

"Dia juga menyampaikan, pihaknya akan melaporkan kader Partai Gerindra Padang itu ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang. Sebab, terlapor merupakan seorang legislator di gedung bundar, Sawahan, Padang Timur, " ujarnya.

Secara prinsip, Albert sangat menyayangkan sikap Emnu Azamri. Seakan tidak mengetahui bahwa tiap partai itu berazaskan pada Pancasila. Demikian halnya dengan partai PDI-P berazaskan Pancasila 1 Juni 1945. Tindakan Emnu tersebut seakan merendahkan parpol.

"Apa yang dia unggah Emnu Azamri itu sama halnya mendiskreditkan partai kami (PDI-P). Sedangkan kami telah bertegas-tegas dan bahkan berulang kali menyampaikan bahwa PDI-P bukan partai PKI. Kenapa saudara Emnu Azamri tidak menyadarinya. Untuk itu kami perintahkan untuk dilaporkan kepenegak hukum untuk diusut apa motif dibalik semua itu, " tegas Albert.(im7)

Iswanto Kwara Anggota DPRD Fraksi PDIP
Infonusantara.PADANG - Menindak Lanjuti postingan gambar yang diunggah politisi Partai Gerindra DPRD Padang ke WA Group DPRD Padang, Senin(13/2) pagi, salah seorang anggota DPRD Padang Iswanto Kwara dari PDI Perjuangan langsung melaporkan hal itu ke Mapolresta Padang.

Benar, kami sudah mengambil tindakkan dengan melaporkan hal tersebut karena ini sudah mencemarkan nama baik PDIP. Untuk diketahui pelaporan ini atas instruksi pimpinan PDIP Pusat maupun Provinsi. Saya atas perintah ketua fraksi PDIP DPRD Padang yang saat ini lagi ada perjalanan dinas, menunjuk saya segera melaporkan hal ini, " ujar Iswanto dari Polresta Padang kepada wartawan,Senin(13/2) siang.

Kami tak terima karena telah dianggap melakukan pencemaran nama partai dengan menyebar foto acara ulang tahun PDIP 2017 yang ditambahi dengan bendera palu arit berwarna merah di grup whatsapp anggota DPRD Padang. Padahal dalam gambar tersebut adalah acara ulang tahun PDIP tiga tahun lalu(2014), ini sudah merupakan pencemaran nama baik partai kami.

Laporan polisi untuk pelaporan tersebut,Nomor : LP/ 256/K/II/2017-SPKD Unit III tanggal 13 Februari 2017 pelapor an: Iswanto,
waktu kejadian, Senin pagi 07.34.
Terlapor an: Emnu Azamri (50) suku minang, anggota DPRD Padang Partai Gerindra.

Pelapor dan Partai PDIP .Telah melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan UU IT.
Penerima laporan Aipda Adi Chandra, Kanit I SPKT Bamin OPS Polresta Padang.

Sementara Emnu Azamri ketika dihubungi via telpon, ia mengaku tidak tahu siapa yang mengirim pertama foto tersebut, tapi saya hanya memberitahukan dan mengirimkan lagi ke WA Group DPRD Padang.

Saat ditanyakan keberadaannya, Emnu menyampaikan bahwa sedang berada di Jakarta dalam rangka kunjungan kerja Bapemperda DPRD Padang, berakhir pada Kamis 16 Februari. Kalau masalah dirinya dilaporkan, saya belum tahu dan baru tahu ketika awak media dari Padang  menelpon saat ini, " katanya.(im7)


Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim periode 2010-2015
Infonusantara.PADANG - Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim periode 2010-2015 meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta, Sabtu (11/2) sekitar pukul 21.45 WIB.

Pria kelahiran Pakandangan, Enam Lingkung, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada 28 Mei 1942 Padang Pariaman atau dikenal sebagai rang piaman ini dikenal sebagai tokoh di Sumatera Barat.

Almarhum merintis karier sebagai birokrat sejak 1976 dan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 15 Agustus 2010 sampai 15 Agustus 2015.

Sejumlah penghargaan dan tanda jasa pernah diterima selama karirnya, diantaranya : Satyalancana Karya Satya 20 Tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI (2 Mei 2000). Piagam Widyakrama dari Presiden RI (2 Mei 2004). Penghargaan Manggala Karya Kencana (29 Juni 2006). Penghargaan Tokoh Peduli Kemiskinan dari Tim Independen Universitas Andalas (2006).

Almarhum menjejaki bangku pendidikan, SD Negeri tahun 1955 Pakandangan SMP Tahun 1962 di Padang Panjang SMA/ C Tahun 1963, di Padang Sarjana Akuntansi tahun 1976 Fakultas Ekonomi, UNPAD Bandung Pasca Sarjana, Magister Manajemen Universitas Negeri Padang Tahun 2004 di Padang

Sebelumnya, Almarhum banyak mengabdikan dirinya pada lembaga negara Bulog dan pernah menjadi Bupati Padangpariaman dua periode pada 2000-2010.

Pada tahun 2010, Muslim memenangkan pemilihan kepala daerah sebagai Wakil Gubernur, dengan pasangannya Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumatera Barat. Muslim Kasim adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat tertua saat menjabat.

Kemudian pada Pilkada Gubernur 2015 Muslim memutuskan maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Fauzi Bahar yang mendaftar ke KPU setempat pada 28 Juli 2015. Beliau berpasangan dengan Fauzi Bahar yang juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjabat sebagai kepala daerah selama dua periode.

Ditutup usianya, Almarhum Muslim Kasim meninggalkan satu orang istri Nasrida Muslim, dan lima orang anak yakni Harry Husnan Kurniawan, Ricky M. Barkah, Kemal Bahren Pasha, Kamil Bahren Pasha dan A. H. Zuchri.(im7)


Muslim Kasim, Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015
Infonusantara.PADANG -  Masyarakat Sumatera Barat berduka salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) Muslim Kasim, Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015, meninggal dunia pada Sabtu pukul 21.45 WIB, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Mantan Bupati Padangpariaman dua periode tersebut mengembuskan napas terakhir, setelah mengalami kritis dan koma selama 15 hari di RS tersebut. Muslim Kasim menutup mata terakhirnya di usia 75 tahun.

Berdasarkan Informasi dari salah seorang anggota keluarga bahwasanya ia membenarkan hal tersebut.

 "Ya benar, bapak sudah meninggal dunia di Jakarta," kata Ilham (25) keponakan Muslim Kasim , saat dihubungi dari Padangpariaman, Sabtu malam.

Katanya lagi, pihak keluarga di Padangpariaman bakal berangkat ke Jakarta. Saat ini tengah menunggu informasi dari keluarga yang berada di Jakarta. Sebab, jenazah bakal dibawa ke kampung halaman, untuk disemayamkan dan dimakamkan di tanah kelahiran almarhum. Saat ini memang tengah menunggu informasi tersebut.

"Belum pasti, kemungkinan besar besok pagi. Kami tunggu dulu informasi dari Jakarta," pungkasnya.(im7)



Infonusantara.PADANG - Dalam waktu dekat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Padang rencanakan perbaikan saluran drainase di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat, khususnya saluran drainase yang berada di dalam rumah warga pasar tanah kongsi

Hal itu terungkap ketika Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air (PSDA) PU Padang Fadel melakukan tinjauan ke Pasar Tanah Kongsi yang langsung didampingi anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara beserta Hingky Victor Ketua RT01/RW04 Tanah Kongsi Kelurahan Kampung  Pondok.

"Kabid PSDA PU Padang Fadel, mengatakan, kita dari Dinas Pekerjaan Umum(PU) Padang memang salah satu program yang menjadi prioritas adalah penanganan drainase. Saat ini kita prioritaskan untuk kawasan Padang Barat, Padang Utara, "ujarnya, Jum'at( 10/2) siang disela peninjuan dikawasan pasar tanah kongsi Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat.

Fadel menyampaikan, dalam waktu dekat aliran drainase dibawah rumah warga dan saluran tersier di belakang pasar tanah kongsi Kelurahan Kampung Pondok akan segera kita benahi. Kita sudah melihat kelokasi langsung, memang untuk saluran drainase di Tanah Kongsi ini agak unik karena termasuk kawasan kota tua. Ada aliran drainase yang berada dalam rumah masyarakat dan itu sudah ada sejak zaman Belanda. Hal ini mungkin berbeda dari tempat  lainnya, namun secara teknis pengerjaannya tetap sama nantinya.

Kita akan lakukan secepatnya pada bulan depan (Maret,red) akan dilakukan perbaikan saluran drainase yang berada di dalam rumah warga tersebut. Perbaikan nantinya ada sekitar 140 meter yang anggarannya diambil dari dana aspirasi salah seorang anggota DPRD Padang Bapak Iswanto Kwara, " ungkap Fadel.

Iswanto Kwara anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PDIP mengatakan, masalah banjir di kota Padang memang masalah klasik sudah terjadi sejak sekian lama. Saat ini Pemko Padang prioritaskan untuk untuk drainase, untuk itu kita harapkan normalisasi drainase menjadi sesuatu yang harus secepatnya dilakukan.

Lebihlanjut disampaikan, mengenai masalah banjir ini, semenjak awal menjadi anggota DPRD Padang 2014 lalu saya sudah memperjuangkannya untuk perbaikan drainase kawasan Pondok ini. Melalui dana aspirasi dewan, saya fokuskan di tiga kelurahan yakni Kelurahan Kampung Pondok, Kelurahan Berok Nipah dan Kelurahan Belakang Tangsi. Untuk anggarannya karena tahun lalu program drainase tidak tekerjakan, maka untuk tahun ini melalui anggaran aspirasi dihibahkan sebesar 1 miliar, " sebut Iswanto.

Untuk kegiatan yang lainnya juga ada kita lakukan seperti betonisasi jalan, namun saat ini lebih fokus dulu untuk drainase disini dan di 2018 kita akan lakukan normalisasi drainase. Saya berharap dengan cepat tanggapnya melalui Kabid PSDA PU Padang yang baru sekarang ini, semoga permasalahan di tanah kongsi Kelurahan Kampung Pondok ini bisa segera direalisasikan, "ungkapnya.

Sementara Ketua RT 01/RW 04 Tanah kongsi Kelurahan Pondok, Hongky Victor mengatakan, permasalahan banjir didaerah ini memang sudah cukup lama.”Sebelumnya kita sudah menyampaikan permasalahan ini melalui Musrembang tingkat Kelurahan dan Kecamatan, namun tidak ada realisasi dari sana.  Kemudian kita melanjutkannya ke Musrembang tingkat Kota dan disana ada titik terangnya, namun kita sayangkan hasilnya belum juga terealisasikan hingga kini,”katanya.

Ada sekitar 60KK di kawasan ini, semuanya  betul-betul sudah sepakat agar pengerjaan perbaikan drainase segera dilaksanakan. “Tidak ada warga saya yang menolak, kami sudah terlalu lama dan jenuh dengan keadaan banjir yang sudah jadi langganan setiap kali hujan menguyur kota Padang. Semoga dengan dilakukannya peninjauan oleh anggota DPRD Padang serta Kabid PSDA PU Padang kali ini, harapan kami dari warga tanah kongsi Kelurahan Pondok dapat segera terwujud, " ungkapnya(im7)



Infonusantara.PADANG - Menipisnya pasokan garam makan yang terjadi di Kota Padang Sumatera Barat (Sumbar) penyebab utamanya pasokan garam tidak merata, cuaca ekstrim disertai kabut. Komisi II menekankan kepada Dinas Perdagangan untuk segera melakukan sidak ke sejumlah pasar untuk menetapkan standar harga. Hal ini untuk mengantisipasi permainan Distributor, agen dan peredaran garam tidak beryodium.

Diketahui Awal Maret mendatang komoditi strategis untuk garam bakal menipis. Persoalan itu diketahui ketika Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Padang melasanakan investigasi mendadak (sidak,red) ke gudang CV. Garam Tani Makmur Sejahtera Bersama, Kuranji, Kamis (9/2) siang.

Sekretaris Komisi II Rafli, mengatakan bila keadaan ini tidak disegera diantisipasi. Besar kemungkinan garam meja beryodium sulit didapatkan. Mencegah pasokan garam yang bakal menipis itu ia meminta Pemko melalui Dinas Perdagangan untuk mengambil langkah konkrit sehingga tidak terjadi peredaran garam tak beryodium di Sumbar, khususnya di Kota Padang.

Langkah seperti ini patut dilaksanakan sesegera mungkin, jangan menunggu pasokan menipis baru diantisipasi. "Kami berharap pihak Distributor agar bisa membatasi permintaan ke agen agar tidak terjadi kecurangan dalam pendistribusian yang akan berdampak pada kenaikan harga yang seenaknya saja nantinya, harus diutamakan terlebih dahulu untuk kepentingan pasar agar masyarakat kita tidak bertambah susah apalagi dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, " tegas Rafli, saat berada CV. Garam Tani Makmur Sejahtera Bersama, Kuranji.

Hal senadapun disampaikan Azirwan, anggota Komisi II DPRD Padang, ia mengingatkan tentang harga standar penjualan garam rumah tangga dipasaran.Memang setelah kita melihat gudang secara langsung, tidak ada penimbunan. Bahkan, sejumlah data pendistribusian juga telah dikantongi sebagai bahan pembahasan di DPRD. Namun untuk kebutuhan garam itu perlu dari awal untuk diantisipasi.

"Menurutnya, menipisnya pasokan garam dikarenakan permintaan tinggi di pasar-pasar. Ia juga meminta kepada pengusaha distributor garam di kawasan  Kuranji itu untuk membatasi permintaan agen-agen yang berlebihan. Sebab, akan muncul kekhawatiran penimbunan stok garam di gudang agen yang akan menimbulkan spekulan/ kenaikan harga yang tak menentu. Dan hal ini sudah kami sampaikan secara langsung ke Distributor agar tidak melepas secara bebas garam pada agen dalam jumlah banyak," ujar Azirwan usai sidak tersebut.

Sementara Lukmanulhakim, pemilik sekaligus distributor Garam Tani Makmur Sejahtera Bersama di Sumbar mengatakan, garam yang mereka edarkan itu merupakan garam berkualitas, garam makan kualitas nomor satu. Bahkan, mengatisipasi hal ini pun, pihak telah menghubungi sejumlah perusahaan atau produksi garam di sejumlah daerah. Baik Medan, Bengkulu dan Sibolga. Hanya saja, kebutuhan itu tidak mencukupi. Oleh karenanya, pendistribusian ini akan dilakukan secara bertahap. Permintaan agen akan dibatasi.

Dikatakan, kami fokus peredaran ke pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk agen kami akan sedikit beri batasan, guna menghindari hal tidak diinginkan. Ia juga sempat memikirkan untuk melakukan impor dari luar negeri, namun kelangkaan bahan baku garam industri merupakan dampak dari keputusan pemerintah menunda penerbitan aturan impor garam.

"Ia menjelaskan, saat ini lagi urus izin impor, jika memang tidak ada lagi pasokan dari Indonesia. Tapi, belum ada respon dari kementerian untuk melakukan impor," ungkapnya.

Sisa pasokan garam untuk Sumbar tinggal 1287 ton ditambah pasokan dari PT Garam 200 ton. Kebutuhan komoditi itu memang sudah sangat tipis. Maka, perlu antisipasi sejak dini. Pasalnya, secara keseluruhan komoditi strategis ini buat daerah sebesar 2500 ton/bulan. Dari total sisa jumlah itu, dibutuhkan pasokan garam 1013 ton lagi untuk memenuhi pangsa pasar. Walau di Kota Padang rata-rata perbulan peredaran di pasar sebanyak 1900 ton/bulan.

Sekretaris Dinas Perdagangan Jasman mengaku, memang terjadi sedikit pergeseran harga. Dulunya penjualan garam itu Rp1200/kg, hanya saja saat ini tidak merata penjualannya. Penjualan itu beragam, mulai dari Rp2000-3000/kg. Dengan menipisnya stok serta pasokan garam di daerah. Dinas Perdangan Kota Padang akan mengonsultasikan hal ini ke Disperindagtamben Sumbar. Salah satunya untuk menekan harga serta mengantisipasi peredaran garam tak beryodium.

Pekan depan Dinas Perdagangan akan merapatkan persoalan ini bersama perusahaan garam, distrubutor, agen serta legislator. Diharap komoditi itu dapat terkontrol dengan baik, masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan penting itu.

Mulai awal Maret ini kami akan mengendalikan pendisitribusian, pengontrolan, mulai dari distributor, penyalur, pengecer. Ini akan menjadi tugas berat dan tanggung jawab dinas dalam memperkecil peluang bagi agen-agen bermain curang pada mekanisme pasar . Bentuk kontrol itu akan dilakukan secara berkala dan akan menjamah pasar-pasar dan dimulai dari gudang sampai akhir pendistribusian yakni pasar. Pantauan itu sampai lancar kita lakukan untuk pendistribusian  garam di Kota Padang agar tidak terputus, " sebut Jasman.(im7).


Infonusantara.PADANG -- Makin bertambah pesatnya kendaraan bermotor roda dua yang beroperasional saat ini, berakibat makin banyak pula terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Apalagi yang membawa kendaraan masih dibawah umur tingkat pelajar SMP Sederajat yang masih ugal - ugalan.

Anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir, Fraksi PAN mengharapkan agar Pemko Padang melalui dinas pendidikan membuat surat edaran terkait larangan membawa sepeda motor bagi pelajar SMP sederajat, demi mengurangi foktor kecelakaan berlalu lintas khususnya di Kota Padang.

"Jika edaran sudah ada pihak sekolah di minta menginformasikan kepada para  wali murid, agar mereka paham dan tahu dengan aturan yang telah terbit, " sebut Faisal, Rabu(8/2)

Seperti yang kita ketahui, bahwa diusia seperti ditingkat pelajar SMP pastinya mereka banyak yang ugal - ugalan serta dalam hal ini memangnya mereka sudah miliki SIM ?, umurnya kan belum cukup, ini harus menjadi acuan bagi dinas serta pihak sekolah, agar melarang siswa membawa kendaraan.

"Selain itu juga dinas pendidikan melalui sekolah di minta pro aktif melakukan pengawasan terkait hal ini, agar edaran berjalan dan tidak kaku dalam penerapannya. Disamping itu juga kepada para wali murid juga diharapkan konsisten dengan aturan dari dinas dan sekolah yang ada, agar keselamatan pada anak dapat terwujud," ungkap Sekretaris Komisi IV ini.

Kepala Sekolah SMPN 1 Padang, Drs. Hakim , membenarkan bahwa peraturan tidak dibolehkan pelajar membawa kendaraan ini dalam rangka keselamatan untuk diri para siswa tersebut dari kecelakaan yang tidak dapat diduga terjadi serta demi mengurangi keresahan para guru dan wali murid dari hal yang negatif terjadi di jalan raya.

Demi menciptakan kondisi yang aman dan nyaman serta menjaga nama baik sekolah dari tingkah laku kriminalitas dan lain sebagainya yang diperbuat oleh siswa atau pun terkena imbas, para pelajar yang bersekolah di SMP N 1 Padang tidak dibenarkan membawa sepeda motor ke sekolah.

"Pihaknya selaku penanggung jawab dalam persoalan apapun yang terjadi di jam sekolah, telah memberitahukan larangan membawa kendaraan ini kepada para orang tua, alhamdulillah orang tua merasa bangga serta merespon aturan yang telah ditetapkan itu. Para pelajar yang ada bisa diantarkan oleh orang tua serta bisa naik angkot ke sekolah, agar keselamatan para siswa terjamin" ujarnya beberapa waktu lalu.(im7)


Infonusantara.PADANG - Setelah melantik seluruh pejabat di jajaran kerjanya pada akhir tahun kemarin, Walikota Padang terus memantau kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang. Pejabat yang dianggap kurang mampu bekerja baik akan diganti.

"Kita terus menilai selama tiga bulan ini, jika tak mampu laksanakan pekerjaan dengan baik, kita cari yang mampu," terang Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, Selasa (7/2).

Mahyeldi menyebut, pihaknya akan melakukan pergantian pejabat pada Maret depan. Karena itu walikota mengimbau kepada seluruh pejabat untuk bekerja dengan baik. Menunjukkan integritas dan loyalitas."Semuanya kita nilai hingga Maret nanti," sebutnya.

Cukup banyak yang menjadi acuan peniliaian kinerja masing-masing OPD. Diantaranya melalui kedisiplinan, laporan keuangan, dan lainnya.

"Jika saya memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak mampu berarti saya sudah menzalimi, karena itu berikan kepada yang mampu," tegas Mahyeldi.

Sisi lain Walikota Padang terus mengingatkan seluruh pegawainya untuk bekerja dengan baik dan didukung suasana kondusif. Karena itu sebelum berangkat ke kantor, pegawai membiasakan menjalin komunikasi yang baik dengan pasangannya.

"Bersalaman lah dengan suami atau istri di saat akan bertugas, supaya berangkat kerja terasa tenang. Minta doa kepada istri maupun suami agar bisa melaksanakan kerja sebaik-baiknya," ajak Mahyeldi.(im7/Ch)


Infonusantara.PADANG - PADANG - Hingga kini, Pemerintah Arab Saudi belum juga memberikan santunan bagi korban musibah jatuhnya crane di Mekkah, Arab Saudi, pada 11 September 2015 lalu. Hal tersebut juga dialami salah satu jama'ah haji asal Kabupaten Solok, (Sumbar) Sumatera Barat.


LBH Padang menerima Pengaduan dari Zulfitri Zaini (58) yang merupakan korban kecelakaan Crane yang terjadi saat melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi tanggal 11 September 2015. Zulfitri Zaini adalah seorang Guru SMA di SMA N 1 Talang Kabupaten Solok. Ia kehilangan kaki kanannya dan saat ini menunggu pertanggungjawaban dari Pauh pemerintahan Arab Saudi.

Atas pengaduan tersebut LBH Padang sudah menyurati Kementrian Agama, Kementrian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia tertanggal 13 Januari 2017, akan tetapi sampai saat ini pihak-pihak tersebut tidak memberikan respon.

LBH Padang menuntut pemerintah Indonesia untuk pro aktif mendesak Pemerintahan Arab Saudi memberikan santunan, asuransi dan ganti kerugian terhadap korban sesegera mungkin demi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban. Ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya, apalagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan ibadah haji berkewajiban melayani, melindungi dan memastikan keamanan jemaah haji. Ini sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji.

Dalam hal ini sudah seharusnya pemerintah Indonesia mendesak pemerintahan Arab Saudi untuk memenuhi janji dan tanggungjawab pemerintah Arab Saudi. Dan harus diingat salah satu jama'ah haji terbesar berasal dari Indonesia, ini harusnya menjadi suatu tanggungjawab besar bagi Kementrian Agama, Kementrian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

Kronologi yang dialami korban, berawal korban berangkat menunaikan ibadah haji ada 20 Agustus 2015 dari Padang. Korban menuturkan bahwa peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 sore setelah korban menyelesaikan Shalat Ashar. Tiba-tiba jatuh Crane di Masjidil Haram, pecahan besi terbang ke segala arah dan mengenai tangan serta  kaki korban. Besi-besi tersebut melukai  pergelangan tangan sebelah kiri, pangkal lengan sebelah kiri mengalami luka sobek cukup dalam dan  kaki sebelah kanan korban. Korban dilarikan ke Rumah Sakit dan langsung dilakukan operasi pemasangan pen di pergelangan tangan sebelah kiri. Pangkal lengan sebelah kiri di jahit dan korban terpaksa kehilangan kaki kanan sebatas lutut karna harus diamputasi.

Ketika dirawat di Rumah Sakit korban didata oleh anggota Kedubes Indonesia. Orang kedubes Indonesia menyampaikan, korban akan mendapatkan asuransi dan santunan dari Pemerintah Arab Saudi  sebesar 1 juta Riyal sekitar 3,8 Miliar rupiah. Namun setelah korban kembali ketanah air tanggal 2 Oktober 2015 hingga saat ini korban tidak menerima bantuan, santunan ataupun asuransi apapun dari Pemerintahan Arab Saudi.

Setidaknya ditahun 2016, korban telah melakukan dua kali operasi. Pertama, operasi  pengeluaran pen yang di pasang pada pergelangan tangan sebelah kiri korban dan operasi akibat tumbuhnya benjolan di pada bekas luka pada bagian lengan korban. Selain itu, korban  melakukan pemeriksaan rutin terhadap kaki dan membuat kaki palsu sebesar Rp. 28.500.000,-

Sudah seharusnya pemerintah Indonesia mendesak pemerintahan Arab Saudi untuk memenuhi janji dan tanggungjawab pemerintah Arab Saudi.

Sekali lagi ditegaskan, LBH Padang menuntut pemerintah Indonesia untuk pro aktif mendesak Pemerintahan Arab Saudi memberikan santunan, asuransi dan ganti kerugian terhadap korban sesegera mungkin demi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban. Ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya.(im7/SIARAN PERS
Nomor : 02/S.Pers/LBH-PDG/II/2017)



Infonusantara.PADANG - PADANG - Hingga kini, Pemerintah Arab Saudi belum juga memberikan santunan bagi korban musibah jatuhnya crane di Mekkah, Arab Saudi, pada 11 September 2015 lalu. Hal tersebut juga dialami salah satu jama'ah haji asal Kabupaten Solok, (Sumbar) Sumatera Barat.

LBH Padang menerima Pengaduan dari Zulfitri Zaini (58) yang merupakan korban kecelakaan Crane yang terjadi saat melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi tanggal 11 September 2015. Zulfitri Zaini adalah seorang Guru SMA di SMA N 1 Talang Kabupaten Solok. Ia kehilangan kaki kanannya dan saat ini menunggu pertanggungjawaban dari Pauh pemerintahan Arab Saudi.

Atas pengaduan tersebut LBH Padang sudah menyurati Kementrian Agama, Kementrian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia tertanggal 13 Januari 2017, akan tetapi sampai saat ini pihak-pihak tersebut tidak memberikan respon.

LBH Padang menuntut pemerintah Indonesia untuk pro aktif mendesak Pemerintahan Arab Saudi memberikan santunan, asuransi dan ganti kerugian terhadap korban sesegera mungkin demi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban. Ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya, apalagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan ibadah haji berkewajiban melayani, melindungi dan memastikan keamanan jemaah haji. Ini sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji.

Dalam hal ini sudah seharusnya pemerintah Indonesia mendesak pemerintahan Arab Saudi untuk memenuhi janji dan tanggungjawab pemerintah Arab Saudi. Dan harus diingat salah satu jama'ah haji terbesar berasal dari Indonesia, ini harusnya menjadi suatu tanggungjawab besar bagi Kementrian Agama, Kementrian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

Kronologi yang dialami korban, berawal korban berangkat menunaikan ibadah haji ada 20 Agustus 2015 dari Padang. Korban menuturkan bahwa peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 sore setelah korban menyelesaikan Shalat Ashar. Tiba-tiba jatuh Crane di Masjidil Haram, pecahan besi terbang ke segala arah dan mengenai tangan serta  kaki korban. Besi-besi tersebut melukai  pergelangan tangan sebelah kiri, pangkal lengan sebelah kiri mengalami luka sobek cukup dalam dan  kaki sebelah kanan korban. Korban dilarikan ke Rumah Sakit dan langsung dilakukan operasi pemasangan pen di pergelangan tangan sebelah kiri. Pangkal lengan sebelah kiri di jahit dan korban terpaksa kehilangan kaki kanan sebatas lutut karna harus diamputasi.

Ketika dirawat di Rumah Sakit korban didata oleh anggota Kedubes Indonesia. Orang kedubes Indonesia menyampaikan, korban akan mendapatkan asuransi dan santunan dari Pemerintah Arab Saudi  sebesar 1 juta Riyal sekitar 3,8 Miliar rupiah. Namun setelah korban kembali ketanah air tanggal 2 Oktober 2015 hingga saat ini korban tidak menerima bantuan, santunan ataupun asuransi apapun dari Pemerintahan Arab Saudi.

Setidaknya ditahun 2016, korban telah melakukan dua kali operasi. Pertama, operasi  pengeluaran pen yang di pasang pada pergelangan tangan sebelah kiri korban dan operasi akibat tumbuhnya benjolan di pada bekas luka pada bagian lengan korban. Selain itu, korban  melakukan pemeriksaan rutin terhadap kaki dan membuat kaki palsu sebesar Rp. 28.500.000,-

Sudah seharusnya pemerintah Indonesia mendesak pemerintahan Arab Saudi untuk memenuhi janji dan tanggungjawab pemerintah Arab Saudi.

Sekali lagi ditegaskan, LBH Padang menuntut pemerintah Indonesia untuk pro aktif mendesak Pemerintahan Arab Saudi memberikan santunan, asuransi dan ganti kerugian terhadap korban sesegera mungkin demi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban. Ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya.(baim/SIARAN PERS
Nomor : 02/S.Pers/LBH-PDG/II/2017)



Azirwan Anggota DPRD Kota Padang
Infonusantara.PADANG -- Penertiban pedagang di Lapau Panjang Cimpago (LPC) Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat yang berujung ricuh, Senin( 6/2) kemarin, dipicu karena pedagang merasa adanya tindakkan perlakuan tidak adil dari petugas Satpol PP Padang yang berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Padang dalam penertiban tersebut.

Terkait hal itu, Azirwan anggota DPRD Kota Padang, Dapil V Kecamatan Padang Barat, ia merasa kecewa atas perlakuan petugas Satpol PP Padang dalam melakukan penertiban pedagang di LPC Pantai Purus Padang yang telah membongkar taman secara paksa, yang dibuat secara pribadi oleh para pedangang.

"Saya kecewa dalam hal ini, kenapa aparatur penegak Perda dalam menjalankan tugasnya seakan - akan main menangnya saja. Padahal pedagang hanya baru menerima surat peringatan untuk pertama kalinya. Harusnya sebelum melakukan pembongkaran, Satpol PP terlebih dahulu lakukan sosialisasi dengan pedagang. Sosialisasi itu sangat perlu sekali agar tidak merugikan kedua belah pihak," ujar Azirwan, Selasa(7/2) dari ruang kerjanya.

Lebihlanjut diungkap, saat kejadian pembongkaran itu, melalui laporan dari salah seorang pemuda setempat dirinya langsung menelepon Kasad Pol PP Padang untuk meminta penjelasan. Saya menanyakan kenapa ada penertiban pedagang di LPC Pantai Purus, apa permasalahannya, apakah sudah sesuai SOP nya?. Dan jawaban Kasad Pol PP pada saat itu, ini adalah perintah walikota melalui Dinas Pariwisata sebut Kasad Pol PP, " sebutnya.

Kemudian saya tanyakan lagi, kenapa terjadi ribut ribut. Kalau sudah sesuai SOP harusnya tidak terjadi keributan, tolong tunggu saya dilokasi sebut Azirwan. Namun ketika saya sampai dilokasi dalam waktu yang singkat semua petugas Pol PP sudah tidak ada lagi dilokasi, yang ada terlihat taman yang ada didepan kios LPC sudah porak poranda, bahkan dari pengakuan pedagang ada gerobaknya yang diangkat dan dibawa oleh Satpol PP. Kita juga harus tahu bahwa apapun namanya kedai/kios di LPC Pantai Purus Padang, itu sudah hak pakai bagi pedagang.

Inikan tidak sewajarnya harus terjadi, jangan dengan alasan atas perintah walikota melalui Dinas Pariwisata, lalu main hajar saja, langsung sikat. Apakah tindakan penertiban itu sudah sesuai SOP nya, jika belum kenapa dilakukan?. Aturannya kan jelas setelah diberikan peringatan pertama harus ada sosialisasi baik dari pihak dinas terkait maupun pihak penegak Perda.

Kemudian dilanjutkan surat peringatan dua dan tiga yang juga harus disosialisasikan lagi pada pedagang. Ketika sudah dilakukan hal itu, barulah penegak Perda bisa mengambil sikap. Ketika tidak di hiraukan, tidak bisa dibina, serta jika ada perlawanan atau tindakan dari pedagang maka dengan aturan bisa diberlakukan sanksi, baik itu berupa denda ataupun bisa diberlakukan keranah hukum dengan sanksi kurungan," jelasnya anggota fraksi Nasdem DPRD Padang itu.

Atas peristiwa yang terjadi pada pedagang di LPC Pantai Purus, ia menilai tidak sinergitasnya antara pihak Dinas Pariwisata dengan Satpil PP Padang, tidak ada presepsi yang sama, akibatnya pasti merugikan salah satu pihak seperti yang telah terjadi kemarin.

Azirwan juga mengatakan, jika pemko akan membut tempat parkir atau trotoar disana, itu sah - sah saja bahkan itu bagus. Para pedagangpun tak masalah jika taman yang mereka buat tersebut ditertibkan yang diperbolehkan hanya 3 meter dari batas atap kios kearah jalan.

"Namun mereka meminta agar dibuatkan garis (les)/merahnya agar semua taman didepan kios LPC terlihat sejajar tertata rapi. Para pedagang mendukung program pemerintah dan selama ini tidak ada masyarakat yang komplen dengan keberadaan taman - taman di depan kios LPC Pantai Purus, " pungkasnya.(im7)








Drs.H.Muhidi.MM, Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Infonusantara.Padang -Diterapkannya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara(ASN) Pemerintah Kota Padang Januari 2017 ini, merupakan langkah positif untuk memicu kinerja serta kedisiplinan pegawai di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang.

"Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Padang H.Muhidi.MM menyampaikan apresiasi dan sangat mendukung dengan diterapkannya TTP dengan sistem Absensi dan SKP ( sasaran kerja pegawai) secara online langsung masuk ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padang, " sebut Muhidi, Selasa (7/2) ketika dihubungi via seluler.

Muhidi menjelaskan, dalam Tunjangan Penghasilan Pegawai(TPP) tersebut harus ada indikator kinerja yang ditetapkan Kepala OPD masing - masing sesuai dengan tupoksi. Harus ada perencanaan kerja, standar kerja, kreatifitas kerja. "Tambahan penghasilan tersebut bertolak ukur nantinya dari beban kerja yang dilaksanakan, bagaimana kreatifitas pegawai dalam melakukan pekerjaan, efisiensi dengan pekerjaan yang maksimal, " terangnya.

Lebihlanjut disebutkan, bagi pegawai yang kreatif, mencapai target kerja maksimal sesuai indikator yang ditetapkan OPD serta sesuai dengan sistem yang dibangun, maka pegawai tersebut layak menerima tambahan penghasilan, disamping juga gaji bulanan yang diterimanya. Hal tersebut tentu juga sesuai Golongan pegawainya. Pasalnya beban kerja masing - masing pegawai itu beda, makin tinggi bebam kerja tentu berbeda pula cara hitungan penambahan pendapatan yang diperoleh.

Seperti absensi( kehadiran,red) pada ASN yang berlaku lima hari kerja wajib dilakukan. Jika hanya sekedar hadir dengan jam kerja saja, tanpa ada kinerja yang dilakukan dengan maksimal(malas,red), tentu hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam pemberian penambahan pendapatan bagi pegawai tersebut.

"Beda halnya dengan ASN yang rutinitas kinerjanya sesuai jam kerja dalam lima hari tapi ditambahkan dengan kreatifitas kerja, tentu mereka layak menerima pendapatan sesuai kriteria penilaian dari masing masing OPD. Bisa saja mendapat tambahan penghasilan 40 persen hingga bisa 100 persen penambahan diluar gaji rutin kepegawaian sesuai golongan mereka, " tutur Muhidi.

Tentu kedepannya semua ASN di lingkup Pemko Padang dapat lebih disiplin serta berpacu melakukan kinerja yang maksimal agar program kerja di masing - masing OPD dapat terlaksana dengan baik,” tutup Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Setda) Kota Padang, Asnel, menyampaikan,untuk tahun pertama pelaksanaan absensi dan SKP online, maksimal pemotongan tunjangan bagi ASN sebesar 40 hingga 60 persen. Sedangkan di tahun selanjutnya, tunjangan ASN yang malas dipotong hingga 100 persen. "Dengan penerapan ini setiap ASN mendapat tunjangan yang nilainya berbeda,''ungkapnya.

Semua sudah terintegrasi secara online diharapkan disiplin dan kinerja ASN akan lebih meningkat. Di samping itu, pada 2018 juga diinformasikan tidak ada uang lembur lagi, karena dijadikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) semua. Sehingga itu hanya ada 3 komponen yang diterima pegawai lagi, yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan sesuai Undang-Undang (UU) ASN No.5 tahun 2014.(im7)





Infonusantara.PADANG – Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2018, Senin (6/2), di Aula Balai Benih Ikan (BBI) Bungus. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo.

Walikota mengharapkan, Musrenbang kali ini mampu mengakomodasi semua usulan sebelumnya dari hasil Musrenbang tingkat kelurahan. Dimana hasil Musrenbang kecamatan akan dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang tingkat kota nantinya.

"Setiap usulan pembangunan di 2018 nanti, tetap mengacu pada penuntasan 10 program unggulan dan 10 program prioritas Kota Padang. Semoga pembangunan di Bungtekab pada 2018 nanti dapat menjawab permasalahan masyarakat selama ini," ujar Walikota dalam kegiatan yang diikuti unsur Forkopimka, lurah, Ketua LPM, serta berbagai unsur masyarakat se-Bungtekab itu.

Camat Bungtekab Zulkadri menyebutkan dari sekian banyaknya usulan ada hal-hal pokok yang perlu mengangkat percepatan pembangunan di Bungtekab ke depan. Diantaranya seperti peningkatan perekonomian, kemasyarakatan dan menyangkut pendidikan yang terutama.

“Jumlah sekolah seperti SMA, SMK dan MAN di Bungtekab ini masih sangat minim. Maka itu, kita berharap semoga ada penambahan lagi yang pembangunannya bisa dilakukan di 2017 atau 2018 nanti,” sebutnya.

Zulkadri melanjutkan, pembangunan yang diupayakan selanjutnya yaitu membangun dermaga di Sungai Pisang Kelurahan Teluk Kabung Selatan. Dimana di daerah itu ada 8 pulau yang harus terakomodasi dan untuk itu memerlukan sebuah dermaga.

Kemudian itu tambahnya lagi, pembangunan Jalan Teluk Kabung-Mandeh selaku lokasi wisata, normalisasi Batang Timbalun, lapangan sepak bola di Pasar Laban dan masih banyak lainnya.

"Sesuai apa yang telah kita programkan, anggaran pembangunan yang diusulkan pada 2018 nanti lebih kurang sebanyak Rp274 miliar,” terangnya.

Musrenbang tersebut juga dihadiri Arpendi Dt Tan Bagindo selaku anggota DPRD dapil setempat, Kepala Bappeda Rudi Rinaldi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Zalbadri, serta Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Azwin. (im7/David)



Infonusantara.PADANG - Mulai 2017 ini Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Kota Padang mengalami kenaikan dari sebelumnya. Namun begitu, kenaikan tunjangan ini didasari absensi dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

"Untuk pembayaran TPP berdasarkan absensi dan SKP setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk penerapannya mulai 2017 ini Pemko Padang sudah mulai lakukan absensi secara online. Setiap pagi dan sore para ASN Pemko Padang harus nyetor sidik jari di mesin absensi. Tidak itu saja, SKP ASN juga telah diterapkan online. Hal tersebut disampaikanSekretaris Daerah Kota Padang, Asnel, kemarin.

Asnel menyebut, untuk tahun pertama pelaksanaan absensi dan SKP online, maksimal pemotongan tunjangan bagi ASN sebesar 40 hingga 60 persen. Sedangkan di tahun selanjutnya, tunjangan ASN yang malas dipotong hingga 100 persen. "Dengan penerapan ini setiap ASN mendapat tunjangan yang nilainya berbeda," ungkap Asnel.

"Tahun selanjutnya nanti akan ada pegawai yang tidak menerima tunjangan," sebut Setdako.(im7/Ch)


Info,PADANG -- Sebagai mitra kerja yang bertugas melakukan pengontrolan terhadap Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kota Padang, Komisi II DPRD Padang yang membidangi Urusan Ekonomi dan Keuangan lakukan rapat kerja bersama Dinas Pendapatan Daerah(Dipenda), Sabtu(4/1).

Rapat kerja yang dilakukan di Musala DPRD Kota Padang tersebut terlihat sangat komunikatif. Dalam rapat kerja tersebut membahas program pencapaian Dipenda Kota Padang dan evaluasi kendala yang dialami Dipenda dibawah pimpinan Adib Alfikri tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Yandri Hanafi dalam rapat kerja itu menyampaikan, untuk lancarnya pengontrolan yang kami lakukan, kami perlu mendapatkan data-data terkait perkembangan kinerja dan pencapaian pendapatan Dipenda. Untuk itu, kami harap Dipenda Kota Padang mau memberikan laporan rutin untuk memudahkan pengontrolan yang kami lakukan dari Komisi II merupakan mitra kerja terkait dengan Dipenda,” kata Yandri.


Dalam rapat kerja itu terungkap Dipenda Kota padang mengalami beberapa kendala selama 2016. Hasil realisasi di tahun 2016 juga dinyatakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

KaDipenda Adib Alfikri mengakui, pihaknya sulit mendeteksi terjadi ‘kebocoran’ yang terjadi selama tahun 2016. Selain itu, pihaknya juga menemukan kendala tingkat kepatuhan masyarakat membayar PBB yang masih rendah di Kota Padang.

Untuk tahun ini, awal tahun masih belum bisa diketahui pencapaian kinerja. Ada tren yang berkembang di masyarakat, sehingga kinerja belum bisa diukur. "Misalnya saja di bulan Januari. Pendapatan dari hotel belum maksimal, karena trennya belum banyak orang minat ke hotel sebab tidak banyak iven," terangnya.

Sementara ntuk pencapaian tahun 2017, Adib mengungkapkan, Dipenda pencapaian target sebesar Rp335 miliar dari pajak daerah sepanjang 2017. “Tahapannya selama empat kali triwulan adalah sebesar 20, 42, 75, dan 100 persen. Di akhir Januari, pencapaian kita sudah mencapai 6 persenan,” jelas Adib.

Dalam kesempatan itu pihak Dipenda Kota Padang sendiri, Adib menyatakan akan memberikan laporan data rutin kepada DPRD Kota Padang demi kemudahan legislatif melakukan pengontrolan eksekutif. “Selain itu kami juga komit melakukan diskusi-diskusi rutin secara intens. Bisa jadi DPRD yang mengundang kami, atau kami yang mengundang DPRD. Kalau bisa ini kami lakukan setiap bulan,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Padang Yulisman dalam rapat kerja itu juga menekankan agar Dinas melakukan sinkronisasi rencana kerja dengan anggaran. Ini karena banyak program yang tidak terlaksana sebab minimnya anggaran.

Yulisman menegaskan, agar kedepannya, penyesuaian rencana kerja dengan anggaran harus jadi perhatian Dipenda. Selain itu, keluhan masyarakat juga harus jadi perhatian agar aspirasi masyarakat tersalurkan. Misalnya, pajak air tanah merupakan salah satu pajak yang memberatkan masyarakat. Dinas harus bijak dan Ini harus jadi perhatian,” ungkapnya.(im7)



Komisi II DPRD Kota Padang
Infosiaco,PADANG -- Komisi II DPRD Kota Padang Urusan Ekonomi dan Keuangan laksanakan rapat kerja bersama mitra kerja terkait yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Padang, Sabtu (4/2) di lantai II Gedung DPRD Padang, Jalan Sawahan No.50 Kecamatan Padang Timur.

Rapat Kerja bersama OPD terkait tersebut dalam rangka mengetahui program kerja, pendapatan, serta sejauh mana pelaksanaan program yang telah dijalankan maupun yang masih tertinggal serta permasalahan yang ada di mitra kerja komisi II DPRD Kota Padang.

Rapat kerja itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Padang Yandri Hanafi didampingi Wakil Ketua Komisi II Yulisman, anggota komisi II Mizwar Jambak, Masrul Rajo Intan, Muzni Zen serta  langsung dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Padang

"Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Padang, Zalbadri menyampaikan, saat ini di DKP Padang terkendala pada regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk pendapatan, sebelumnya DKP bisa melakukan penarikan retribusi di TPI (tempat pelelangan ikan,red) Bungus, namun saat ini tidak dibenarkan untuk menarik retribusi di TPI Bungus tersebut,"ujarnya

Lebihlanjut disampaikan, juga dengan adanya regulasi UU 23 tahun 2014 yang diserahkan ke provinsi yang mengatur tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan( pengawasan pulau -pulau kecil), Penentuan Tata ruang Laut serta Penyuluhan yang status kepegawaiannya adalah dari pusat, semuanya sudah tidak wewenang kami lagi.

Zalbadri juga menyebutkan, bahwa izin - izin yang DKP keluarkan sekarang ini sudah di pindahkan ke provinsi, seperti izin kapal 5GT, 10GT, 30GT, sedangkan untuk 30GT keatas izinnya ke pemerintah pusat ke kementerian. Namun untuk izin kapal - kapal kecil tak ada masalah sama sekali. Sekarang yang jadi permasalahan adalah izin untuk kapal - kapal 30GT keatas.

Sebelumnya sudah  pernah dikukan penandatanganan kesepakatan antara KUD MINA Gates dengan penegak hukum terkait yakni Badan Intelijen Daerah(BINDA) Sumbar, Kajari, Syahbandar, Pol Air, Lantamal, DKP Sumbar, PSDKP termasuk PPS Bungus untuk memberikan kesempatan belajar bagi nelayan kita. Namun sayangnya ada juga nelayan kita yang ditangkap ketika melaut.


"Hal tersebut dikarenakan SLO( surat layak operasional) dari Syahbandar serta SIB (surat izin berlayar) dari PSDKP tidak dikeluarkan, maka ketika ada razia nelayan tetap ditangkap pihak terkait. Permasalahan ini akan segera kita tindak lanjuti untuk menemui pihak terkait meminta secara tertulis terkait kesepakatan yang telah sama - sama ditandatangani tersebut, " ungkap Zalbadri.

Ketua Komisi II Yandri Hanafi menyikapi permasalahan tersebut meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Padang agar segera menemui pihak terkait untuk memintakan komitmen yang telah ditandatangani tersebut. Ini sudah satu tahun nelayan kita tidak berlayar, kasihan kita karena ini adalah permasalahan hajat hidup orang banyak. Bayangkan saja ada sekitar 70 nelayan yang anggota nya sekitar 25 orang masing masing kapal ditambahkan anggota keluarga mereka,itu yang akan jadi pengangguran dan bagaimana ekonomi mereka." Untuk apa kesepakatan dibuat yang telah ditandatangani kalau tidak ada realisasinya, "tegasnya.

Dalam hal ini diminta Walikota Padang harus proaktif memperjuangkan nasib nelayan kita ini. Karena sebelumnya kita dari DPRD Padang sudah pernah memperjuangkan nasib nelayan kita ke Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil yang kita dapat disana, diminta agar walikota membuat surat secara tertulis, menjelaskan secara spesifik mengenai kondisi nelayan di Sumbar khususnya Kota Padang.

Hal senada disampaikan Yulisman  Wakil Ketua Komisi II DPRD Padang. Dalam kesempatan itu ia menegaskan agar Walikota Padang membuat secara tertulis agar memperjuangkan nasib nelayan di Kota Padang. Ini bukan saja masalah untuk makan, tapi juga mengenai pendidikan anak anak mereka. "Kami dari Komisi II DPRD Kota Padang meminta melalui dinas agar pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi harus konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat nelayan kita. Kehidupan masyarakat nelayan kita harus berjalan," tegas Yulisman.

Juga ditambahkan oleh anggota Komisi II DPRD Padang, Masrul Rajo Intan beserta Muzni Zen, "kami mintakan pada dinas segera carikan langkah - langkah, konsep atau solusi bagaimana nelayan kita ini bisa melaut. Jika ditunggu juga keputusan dari pusat kapan lagi nelayan kita akan melaut.

"Kondisi ini sudah satu tahun berjalan. Dalam waktu dekat Februari 2017 ini kami Komisi II DPRD Padang akan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membicarakan hal ini, semoga nelayan nasib nelayan kita di Sumatera Barat khususnya Kota Padang mendapat titik terang, " tutupnya.(M7).






Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.