PILIHAN REDAKSI

Minimalisir Tindakan Kejahatan, Polres Payakumbuh Sasar Daerah Rawan Termasuk SPBU

INFO|Payakumbuh - Demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukumnya, Polres Payakumbuh gencar lakukan patroli di daerah-...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Gatot Nurmantyo Kritik Cara Pemerintah Tangani Pandemi dan UU Omnibus Law Cipta Kerja
Sunday, October 18, 2020

On Sunday, October 18, 2020

Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo. (Istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo, mengkritik penanganan pandemi Covid-19. Ia meminta pemerintah dan DPR lebih serius menangani pandemi.

Alasannya, ia menilai masyarakat kebingungan dengan kebijakan pemerintah menangani pandemi. Ketika awal pandemi, lanjutnya, pemerintah justru menarik wisatawan ke Indonesia, padahal penangan Covid-19 pada masa awal ini menurutnya sangat menentukan.

Selain itu, pemerintah tidak membekali satgas Covid-19 yang ketika itu dipimpin oleh Doni Monardo 'persenjataan' kuat. Seperti, kewenangan untuk menghentikan transportasi, bidang keimigrasian, dan sebagainya.

Kemudian, Presiden Joko Widodo sempat menekankan mengedepankan kesehatan dibandingkan ekonomi. Namun, ketika DKI Jakarta memutuskan kembali memberlakukan PSBB, hal tersebut justru diprotes oleh sejumlah menteri.

"Dengan kebingungan inilah, kami sarankan kepada pemerintah, presiden dan DPR untuk lebih serius lagi. Ya kalau itu ditanggapi oposisi silahkan saja, tapi maksud kami untuk lebih baik," ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan saat wawancara bersama Karni Ilyas yang diunggah melalui Youtube, Karni Ilyas Club-'Manuver' Jenderal Gatot, seperti dikutip pada Sabtu (17/10).

Menurutnya, penanganan Covid-19 tidak dalam satu komando juga berbahaya. Ia mengungkapkan sejumlah daerah menjalankan PSBB masing-masing yang mencerminkan tidak adanya satu komando.

"Dari ini tentunya ini sangat bahaya, maka indikasinya negara lain sudah mulai turun trennya kita baru naik terus," tuturnya.

Singgung Omnibus Law

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut dia aturan itu menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja.

Sebab, UU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan yang menyangkut hak-hak buruh seperti pesangon dan cuti.

Dalam sesi wawancara itu, Karni Ilyas bertanya kepada Mantan Panglima TNI itu mengenai UU Cipta Kerja yang mendapatkan penolakan dari pekerja.

"Saya belum begitu siap bicara tentang UU (Cipta Kerja), tapi saya memikirkan bahwa pasti buruh merasa hidupnya tidak tenang, khawatir," ujarnya.

Selain pesangon dan cuti, ia menilai UU Cipta Kerja melonggarkan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia. Menurutnya, kondisi ini mengkhawatirkan lantaran pekerja Indonesia belum siap bersaing.

Di sisi lain, Indonesia memiliki bonus demografi dimana masyarakat usia produktif yakni 16-35 mendominasi sekitar 60 persen. Sayangnya, Indonesia belum mempersiapkan bonus demografi tersebut sehingga dari sisi pendidikan kurang maksimal.

"Dengan kondisi tenaga kerja seperti ini, yang belum bisa terpenuhi, masih ada pengangguran. Kalau ada masuk tenaga kerja dari luar, ini kan sulit bersaing," ucapnya.

Source:CNN Indonesia

Eks Napi Kasus Munir Pollycarpus Meninggal Dunia karena Covid
Saturday, October 17, 2020

On Saturday, October 17, 2020

 

Pollycarpus Budihari Prijanto, mantan terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, meninggal dunia setelah terpapar virus corona. (Dony Indra Ramadhan/ detikcom)

INFONUSANTARA.NET - Pollycarpus Budihari Prijanto, mantan terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, meninggal dunia diduga setelah terpapar virus corona. Kabar itu disampaikan mantan pengacara Pollycarpus, Wirawan Adnan.

"Iya betul jam 14.52 di RSPP Pertamina setelah 16 hari berjuang melawan Covid-19," kata Wirawan dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu (17/10).

Saat ditanya soal rencana lokasi pemakaman mendiang, Wirawan belum mengetahui kabar tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr, Badaruddin Andi Picunang juga membenarkan kabar meninggalnya Pollycarpus.

"Iya (meninggal dunia) tadi jam 3 sore, di RS Pertamina Pusat," ujar Badaruddin Andi Picunang kepada CNNIndonesia.com.

Pollycarpus merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Dia bebas murni dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, pada Rabu, 29 Agustus 2018.

Keterlibatan Pollycarpus dengan kasus pembunuhan Munir dimulai pada hari kematian aktivis HAM tersebut, 7 September 2004. Kala itu, Pollycarpus yang merupakan pilot Garuda menumpang pesawat Garuda Indonesia kelas bisnis yang sama dengan Munir. Dia sempat bertukar kursi dengan Munir sebelum kematiannya.

Keduanya juga terlihat berinteraksi saat transit di Bandara Changi, Singapura. Saat itu, Munir transit untuk penerbangan ke Amsterdam, Belanda. Pollycarpus mengaku sebagai kru tambahan yang menumpang penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta-Singapura.

Munir meninggal dalam penerbangan menuju Amsterdam, diyakini karena keracunan arsenik. Pembunuhnya diduga memasukkan racun tersebut melalui jus jeruk yang diminum Munir sebelum pesawat lepas landas.

Setelah mengirup udara bebas, Pollycarpus sempat mengatakan bahwa dirinya hanya kambing hitam dalam kasus pembunuhan Munir.

"Saya ingin minta pembuktian sampai sekarang juga enggak bisa. Jadi kalau mau dilihat dari hasil autopsi dan lain-lain itu enggak masuk semua," ujar Pollycarpus di Badan Pemasyarakatan Bandung pada hari pembebasannya.

Ia mengungkapkan sejumlah kejanggalan atas tuduhan pembunuhan kepada dirinya. Pollycarpus berkata, tuduhan yang diberikan kepadanya adalah meracuni Munir dengan arsenik yang dibubuhkan pada jus jeruk.

"Waktu itu tuduhannya dengan orange jus tapi vonisnya dengan mi goreng sedangkan mi goreng tidak ada dalam surat dakwaan," katanya.

Pollycarpus juga menyebut kejanggalan kasus pada persidangan kedua setelah disidang ulang. Locus delicti-nya, menurutnya, berbeda-beda.

Di bidang politik, Pollycarpus sempat diklaim menjadi kader Partai Berkarya bentukan Tommy Soeharto. Namun dia membantahnya.

Buron Kabur Terpidana Mati Asal China Tewas Gantung Diri di Pabrik Ban Bogor
Saturday, October 17, 2020

On Saturday, October 17, 2020

 

Ilustrasi (ist)
Infonusantara.net -- Terpidana mati kasus narkoba asal China, Cai Chang Pan alias Cai Ji Fan ditemukan tewas gantung diri di sekitar pabrik pembakaran ban di dalam Hutan Jasinga Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (17/10).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa dia ditemukan tewas pagi tadi sekitar pukul 10.30 WIB saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi.

"Kami temukan meninggal dunia gantung diri," kata Yusri kepada wartawan, Sabtu (17/10).

Dia menuturkan bahwa pabrik tersebut memang acap kali dijadikan oleh buronan itu sebagai tempat untuk bermalam. Namun demikian, Yusri mengatakan bahwa dia tidak menempati tempat tersebut setiap harinya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Yusri menuturkan bahwa terpidana itu sempat mengancam satpam di lokasi tersebut untuk tidak melaporkan dirinya.

"Dia (satpam) juga sempat diancam, enggak boleh lapor ke siapa-siapa," ujar Yusri lagi.

Namun, setelah mendapat laporan, aparat kepolisian langsung bergerak ke lokasi pabrik yang dimaksud dan melakukan penggerebekan. Saat itulah, pihaknya menemukan Cai yang sudah tak bernyawa.

Saat ini, jenazah buronan tiu sedang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk dilakukan autopsi.

"Kami autopsi, kami masih memeriksa saksi pada saat penggerebekan," ujar Yusri.

Yusri mengatakan bahwa dirinya belum dapat menyimpulkan bahwa kematian warga negara China itu diakibatkan bunuh diri.

Saat ini, kepolisian masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan bukti-bukti terkait sebeulm nantinya dapat dirilis secara resmi kepada publik.

Diketahui, Cai Chang Pan berhasil kabur dari Lapas Klas I Tangerang, Banten dengan cara menggali tanah kamar tahanannya pada 14 September lalu.

Berdasarkan hasil gelar perkara awal, dua sipir diduga terindikasi membantu pelarian Cai. Keduanya, disebut membantu Cai membelikan pompa air untuk menggali lubang dan mendapat imbalan Rp100 ribu.

"Ada indikasi sementara ini dua pegawai sipir ini melakukan kelalaian yang bisa dikenakan Pasal 426 KUHP," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat (2/10).

Masalah depresi jangan dianggap enteng. Jika Anda pernah memikirkan atau merasakan tendensi bunuh diri, mengalami krisis emosional, atau mengenal orang-orang dalam kondisi itu, Anda disarankan menghubungi pihak yang bisa membantu.

Misalnya saja, Komunitas Save Yourselves melalui Instagram @saveyourselves.id, Yayasan Sehat Mental Indonesia melalui akun Line @konseling.online, atau Tim Pijar Psikologi https://pijarpsikologi.org/konsulgratis.

Surce:CNN Indonesia

Permenhub:Pesepeda Kini Wajib Pakai Baju Reflector di Malam Hari
Saturday, October 17, 2020

On Saturday, October 17, 2020

 

Ilustrasi (istimewa)

Infonusantara.net - Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Dilansir dari CNNIndonesia.com,Direktur Jenderal Hubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menerangkan di dalam peraturan itu diamanatkan para pesepeda harus menggunakan alat pelindung dalam bersepeda.

"Pengguna sepeda harus menggunakan baju reflector pada malam hari, ada lampunya saat malam hari, pakai helm dan jalan di jalur yang disiapkan pemerintah," kata Budi dalam keterangan virtual di Youtube Kemenhub, Sabtu (17/10).

Budi menyatakan peraturan ini dikeluarkan untuk mendukung keselamatan pesepeda di jalanan. Namun, tak semua pesepeda harus menerapkan aturan itu.

Ia menuturkan peseda ringan atau hanya digunakan di kawasan kecil tak harus mengikuti Permenhub nomor 59 tahun 2020.

"Menyangkut masalah persyaratan bagi pesepeda kalau ke sekolah atau ke pasar ya enggak usah dikenakan karena dekat," terang dia.

Fasilitas Pesepeda

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi sejumlah daerah yang melakukan perbaikan pada fasilitas sepeda. Menurutnya peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengajak masyarakat bersepeda.

"Oleh karenanya tidak mungkin kegiatan nasional berjalan baik tanpa dukungan gubernur wali kota dan bupati bahkan camat. Banyak gubernur yang rajin bersepeda," terang dia.

Sementara pemerintah pusat, kata Budi, juga turut menyediakan tempat sepeda di fasilitas umum. Ia optimistis masyarakat akan tergerak untuk bersepeda jika memiliki fasilitas yang memadai.

"Kita sediakan dari alun-alun itu yang utama. Terus kalau di stasiun atau di tempat tempat umum itu kita sediakan parkiran sepeda. Supaya dikatakan sudah ada tempatnya sepeda kok kosong, jadi digunakan sepeda," tutup dia.


Bawaslu Padangpariaman Telusuri Dugaan Paslon Cagub/Cawagub Deklarasi di Ponpes
Saturday, October 17, 2020

On Saturday, October 17, 2020

 

Foto : Ketua Bawaslu Padangpariaman Anton Ishaq. (Dok : Istimewa)

Infonusantara.net -- Salah satu pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar menjadi viral di berbagai media online di Sumbar saat ini.

Soalnya paslon ini diduga lakukan deklarasi mereka di salah satu Pondok Pesantren di di kawasan Lubuk Alung, Kabupaten Padangpariaman, Jumat (16/10).

Perihal adanya informasi dugaan deklarasi paslon gubernur dan wakil gubernur itu dibenarkan Ketua Bawaslu Padangpariaman Anton Ishaq.

Dia menyatakan Bawaslu memang mendapat laporan dan informasi dari masyarakat ada acara deklarasi Cagub dan Cawagub Sumbar dilakukan pimpinan ponpes.

"Masyarakat melaporkan ke Bawaslu pada Jumat (16/10) disertai foto-foto. Laporan tersebut tentunya ditelusuri terlebih dulu," kata Anton dilansir dari Arunala.com , Sabtu siang (17/10).

Menurut Anton, dari foto-foto tersebut ada tulisan deklarasi salah satu pasangan calon kepala daerah.

"Dari informasi tersebut, Bawaslu Padangpariaman akan lakukan rapat pleno terkait kejadian itu hari ini (Sabtu, red),"ucap dia.

Anton menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan acara yang dilakukan tersebut deklarasi atau bukan. Bawaslu lebih dulu harus memastikan dimana acara deklarasi, apakah di pondok pesantern atau di tempat lain.

Untuk itu, lanjut Anton, Bawaslu akan turun ke lapangan untuk menelusuri informasi masyarakat itu. "Terima kasih atas informasi masyarakat peduli Pilkada bersih dan damai di Kabupaten Padangpariaman," jelas Anton.

Dia juga menambahkan, dari informasi Panwascam setempat, acara paslon ini di ponpes tersebut tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

"Kami belum terima STTP yang juga tembusan dari Polres setempat. Maka dari itu, kami lakukan investigasi pengumpulan data terkait hal itu. Kalau sesuai aturan kampanye perlu STTP," pungkas dia.

Seperti diketahui STTP merupakan bukti bahwa dalam kegiatan mereka telah mengurus surat pemberitahuan kegiatan (SPK) kepada KPU, Bawaslu, dan Polres.

Untuk mekanisme kampanye sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018, PKPU Nomor 28 Tahun 2018, PKPU Nomor 33 Tahun 2018, dan peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018.

Dihubungi terpisah, Anggota Bawaslu Sumbar Elly Yanti, menyebutkan Bawaslu Sumbar akan meneruskan ke Bawaslu Padangpariaman.

"Lokasi dan kejadian di Padangpariaman, makanya diteruskan ke bawaslu Padangpariaman untuk dilakukan tindakan terhadap pimpinan ponpes dsn Cagub/cawagub menghadiri deklarasi tersebut,"ucap Elly Yanti.


Konflik Lahan Besipae NTT Berujung Emak-emak Ditendang
Saturday, October 17, 2020

On Saturday, October 17, 2020

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Infonusantara.net - Puluhan aparat dari Polres Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bersiaga setelah konflik perebutan lahan antara masyarakat adat Besipae dan pemerintah setempat kembali memanas dua hari berturut-turut, 14 dan 15 Oktober lalu, di area Hutan Desa Pubabu.

Kapolres Timor Tengah Selatan, AKBP Aria Sandy menyebut, pihaknya telah menyiagakan setidaknya 20 personel dari polsek dan polres mencegah bentrok susulan tak kembali terjadi.

"Sejak kemarin ada sekitar 20-an personel dari polres dan polsek untuk mengantisipasi jangan sampai ada bentrok susulan," kata Aria seperti dikutip Antara, Jumat (16/10).

Konflik perebutan Hutan Adat Pubabu antara masyarakat adat Besipae dan Provinsi NTT kembali memanas sejak bentrok terakhir pecah pada 18 Agustus lalu.

Sebuah video yang ramai beredar di media sosial Twitter beberapa hari lalu menayangkan cuplikan konflik tersebut melibatkan beberapa perempuan.

Dalam rekaman video itu seorang perempuan ditendang dan bahkan dicekik oleh seorang laki-laki berbadan tegap, ada pula ibu-ibu yang dipukul hingga pingsan.

Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Muhammad Arman menuturkan, video itu diambil pada Rabu (14/10) lalu. Kata dia, peristiwa itu terjadi saat Satpol PP bersama preman kembali membongkar rumah warga.

Pembongkaran itu merupakan lanjutan proses pembongkaran yang sebelumnya sempat terjadi pada 18 Agustus. Kala itu, aparat gabungan dari polisi dan Satpol PP membongkar paksa tenda dan rumah warga yang tersisa di lokasi sengketa.

Bentrok kembali terjadi sehari setelahnya, pada Kamis (15/10) lalu. Masyarakat Adat Besipae, kata Arman, diserang oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal dari luar wilayah adat Pubabu-Besipae.

"Jadi menurut kawan-kawan di lapangan, situasi ini sengaja diciptakan oleh pemerintah 'dipetakonflikkan' antar masyarakat," kata Arman kepada CNNIndoenesia.com, Jumat (16/10).

Konflik Sejak 1982

Arman menuturkan, konflik perebutan lahan adat Pubabu antara masyarakat adat Besipae dan Pemprov NTT telah dimulai sejak 1982, seiring proyek percontohan intensifikasi Peternakan Besipae (penggemukan sapi) kali pertama dicanangkan Gubernur NTT kala itu.

Proyek itu bekerja sama dengan pemerintah Australia. Untuk merealisasikan proyek, kata dia, Bupati Timor Tengah Selatan kemudian meminta masyarakat di tiga desa, Oe Kam, Mio, Polo, dan Linamnutu untuk menyediakan lahan. Permintaan itu disetujui para tetua adat setempat.

Namun, sebagai syarat, para tetua adat meminta agar rumah-rumah, kebun, dan tanaman milik masyarakat yang berada di sekitar area proyek tetap dikelola masyarakat. Kontrak, ujar Arman, kemudian disetujui dan berjalan selama lima tahun sejak 1982-1987.

Belakangan, saat Pemprov NTT melalui Dinas Peternakan ingin kontrak kembali dilanjutkan, masyarakat adat tegas menolak kontrak peminjaman hutan adat Pubabu itu.

Menurut Arman, mereka yang tergabung dalam Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITAPKK), membuat surat pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Provinsi NTT di instalasi Besipae.

Pada 2013, lanjutnya, penolakan itu berujung pada ambil alih hutan Adat Pubabu oleh pemerintah melalui sertifikat Hak Pakai No.00001 yang terbit tertanggal 19 Maret 2013 untuk memanfaatkan lahan seluas 37,8 meter persegi.

Konflik mulai memanas memasuki penghujung Oktober 2017. Dinas Peternakan didampingi Satpol PP dan polisi membawa surat perintah pengosongan lahan untuk masyarakat Adat Besipae. Hutan Adat Pubabu diklaim sebagai tanah milik pemerintah provinsi.

"David Manisa dan Fans Sae, dua tokoh masyarakat adat Pubabu dipaksa menandatangani surat pernyataan pengosongan lahan. Di bawah ancaman, keduanya tetap menolak," kata Arman.

Sempat mereda, konflik kembali memanas tiga tahun kemudian atau Mei 2020 lalu. Kedatangan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ke Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan disambut aksi protes oleh warga.

Usai kedatangan Laiskodat, yang didampingi Bupati Timor Tengah Selatan, Epy Tahun, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mulai berkantor di Pubabu. Sejumlah OPD itu antara lain, Badan Aset daerah, Dinas Pertanian, Peternakan, BPBD, hingga aparat Satpol PP dan kepolisian.

Tak lama, pemerintah mulai menghancurkan dan membongkar rumah warga. Kata Arman, setidaknya 30 rumah warga adat Besipae dibongkar selama proses itu. Mereka yang kehilangan rumah, tetap bertahan di lokasi dengan mendirikan tenda di bawah pohon dan mengandalkan sumbangan warga sekitar untuk makan.

"Terjadi intimidasi terhadap warga Masyarakat Adat Besipae yang menolak rumah dibongkar secara paksa. Intimidasi dilakukan oleh oknum polisi pamong praja," kata Arman.

Dalam insiden itu, polisi juga menangkan dua warga adat Besipae. Mereka yakni, Anton Tanu (18) dan Kornelius Numley (64).

Klarifikasi Pemprov NTT

Pemerintah Provinsi NTT membantah pihaknya telah melakukan tindakan represif terhadap masyarakat adat Besipae dalam penggusuran rumah itu.

Kepala Biro dan Protokol Pemprov NTT, Marius Ardu Jelamu menyebut bahwa sejumlah warga yang menyampaikan penolakan adalah masyarakat pendatang di area hutan adat Pubabu.

Sementara, katanya, warga adat asli Besipae telah mendukung upaya pemerintah yang saat ini tengah mengalihfungsikan sekitar 37 ribu persegi lahan di Hutan Adat Pubabu untuk sektor pertanian.

"Jadi pemilik tanah itu sangat senang karena pemerintah mau mengembangkan potensi di sana. Namun sejumlah orang yang dari dulu tinggal di situ tapi bukan pemilik mereka tidak rela kalau Pemprov mengembangkan lahan itu," ujar Marius kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/10).

Dia juga turut mengklarifikasi bentrok yang terjadi dua hari lalu. Menurut dia, bentrok itu dipicu karena raja atau tetua adat masyarakat Adat Besipae dipukul oleh warga pendatang yang tinggal di wilayah itu. Masyarakat adat tak terima sehingga terjadi bentrok.

"Masyarakat adat marah karena mereka punya raja dipukul oleh okupan. Makanya warga dari lima desa marah. Makanya mereka mengejar orang-orang ini mereka lari ke hutan," kata dia.

Source: CNN Indonesia

Mulyadi-Ali Mukhni Bertekad Bakal Sikat LGBT di Sumbar
Saturday, October 17, 2020

On Saturday, October 17, 2020

 

Mulyadi - ALi Mukhni (istimewa)
Infonusantara.net -- Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mulyadi-Ali Mukhni, bertekad memberantas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di provinsi itu.

Hal itu terdapat dalam salah satu program unggulan pasangan kandidat yang diusung oleh Demokrat dan PAN tersebut.

"Membangun insan sumbar yang berakhlak dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi agar tercipta generasi penerus yang handal dan mampu menghadapi tantangan zaman," demikian salah satu program unggulan ketujuh duo tersebut.

Dalam program itu terdapat penjelasan Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) adalah pegangan kuat pemerintah provinsi dalam menciptakan generasi penerus Sumbar yang berakhlak mulia dan memiliki jiwa nasionalisme tinggi.

Sehingga, paslon itu menyatakan, diperlukan generasi penerus yang handal serta mampu mengatasi permasalahan sosial, seperti LGBT, miras, narkoba, dan prostitusi di Sumbar.

"Oleh karena itu, kita harus memberi perhatian khusus kepada para imam, marbut masjid, hafiz/hafizah, dan pemuka agama sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini," demikian penjelasan program itu. "Sehingga, generasi penerus kita tidak gampang terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan adat budaya Minangkabau."

Ketua Tim Pemenangan Mulyadi-Ali Mukhni, Alirman Sori mengatakan pihaknya ingin memberantas LGBT di Sumbar karena jumlahnya relatif banyak. Berdasarkan penelitian, Perhimpunan Konselor VCT HIV Sumbar memperkirakan pada 2018 terdapat 14.469 orang pelaku hubungan lelaki seks dengan lelaki di Sumbar.

Lembaga itu juga mengungkapkan bahwa terdapat kurang lebih 2.501 orang waria di Sumbar. Dari angka tersebut, waria di Sumbar bisa menggaet 9.024 orang pelanggan laki-laki.

"Kami akan melibatkan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan MUI Sumbar untuk menangkal masalah sosial, di antaranya LGBT. Kolaborasi pemerintah dengan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang harus dilakukan," tutur Alirman dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu (17/10).

Bagi Mulyadi-Ali Mukhni, kata Alirman, LGBT di Sumbar harus diberantas habis karena tak sesuai dengan budaya Minang dan bertentangan dengan ABS-SBK. 


Presiden Jokowi Cuitkan Dukungan Bank Dunia atas Omnibus Law Ciptaker
Saturday, October 17, 2020

On Saturday, October 17, 2020

Presiden Jokowi. (Foto: Biro Setpres/Kris)

Infonusantara.net -- Presiden Joko Widodo mengutip rilis Bank Dunia dalam cuitannya terkait dukungan lembaga itu atas penerbitan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk mendongkrak pemulihan ekonomi dalam negeri.

"Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif.' Ini kata Bank Dunia," cuit Jokowi lewat akun Twitter-nya pada Jumat (16/10) pukul 21.31 WIB.

Hingga berita ini ditulis, cuit itu telah disukai lebih dari 10 ribu dan dicuitkan ulang sekitar 2 ribu warganet.

Dalam rilis itu, Bank Dunia menyebut Omnibus Law Ciptaker sebagai reformasi skala besar Indonesia di sektor ekonomi agar lebih kompetitif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Omnibus Law Ciptaker dinilai dapat mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Bank Dunia menyatakan Omnibus Law Ciptaker diperlukan untuk menghilangkan aturan-aturan yang ketat dalam kerja sama bisnis sehingga mampu menarik investasi dan dapat membuka lapangan kerja untuk memerangi kemiskinan.

"Dengan menghilangkan batas-batas yang ketat pada investasi, menandakan Indonesia terbuka dalam berbisnis, hal tersebut dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan," demikian rilis Bank Dunia yang dikutip Jokowi.

Kendati demikian, Bank Dunia turut mengingatkan agar pemerintah Indonesia perlu menerapkan aturan hukum yang konsisten untuk memastikan iklim ekonomi inklusif lewat Omnibus Law Ciptaker itu tetap berjalan.

Bank Dunia menyatakan komitmen untuk terus bekerja sama lewat Omnibus Law untuk pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam reformasi ini, menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih cerah bagi semua orang Indonesia," demikian lembaga tersebut.

Source: CNN Indonesia

Jumpa Berlian Kelurahan Pasa Gadang Padang Selatan
Saturday, October 17, 2020

On Saturday, October 17, 2020

Jumpa Berlian Kelurahan Pasa Gadang (ist)

"Kelurahan Pasa Gadang Terapkan "Jumpa berlian "Jumat Pagi Bersihkan Lingkungan Anda.

INFONUSANTARA.NET - Untuk menjaga Kebersihan di wilayah Kelurahan Pasa Gadang.Plt.Lurah Pasa Gadang Waluyo Yuwono menerapkan " Jumpa berlian " Jum'at Pagi Bersihkan Lingkungan Anda dilakukan pada Jum'at (16/10/2020 ). 

Waluyo Yuwono menyampaikan, mengawali langkah 'Jumpa Berlian' ini dimulai dari membersihkan lingkungan di sekitar Kantor Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

Kegiatan Jumpa Berlian ini diharapkan agar nantinya warga di lingkungan Kelurahan Pasa Gadang ikut juga membersihkan lingkungannya masing - masing.

Sama - sama mari ciptakan lingkungan bersih dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Sadar kebersihan lingkungan dan budayakan hidup bersih, semoga warga Kelurahan Pasa Gadang terhindar dari wabah penyakit. 

"Semoga pandemi Covid-19 cepat berlalu melalui pola budaya hidup bersih. Bersih lingkungan,bersih rumah, bersih diri sendiri, "pungkasnya.

Selalu menerapkan protokol kesehatan, gunakan masker beraktivitas di luar rumah, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak di tempat keramaian.

Pelaksanaan Jumpa Berlian kali ini diikuti oleh Babinsa Kelurahan Pasa Gadang Dodi Chandra serta petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. 

Setahun Kerja Jokowi-Makruf,BEM SI Bakal Demo Lagi Pekan Depan
Saturday, October 17, 2020

On Saturday, October 17, 2020

Ilustrasi (ist)

"Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar aksi damai penolakan Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa, 20 Oktober 2020. 

Infonusantara.net -- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Selasa (20/10) mendatang.

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian menyatakan aksi pekan depan dilakukan lantaran pihaknya tidak berhasil menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada aksi yang digelar hari ini di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Aksi dimulai pukul 13.00-17.00. Akan tetapi, kembali yang menemui massa aksi bukan orang yang kami harapkan, melainkan Staff Khusus Milenial yang dirasa bukan representatif dari Presiden Republik Indonesia," kata Remy dalam keterangan tertulis yang diterima seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (16/10) malam.

Remy menyatakan aksi pekan depan yang bertepatan dengan setahun kerja Jokowi-Maruf itu akan dilakukan dengan damai dan lepas dari tindakan anarkis.

Adapun tuntutan aksi itu yakni mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mencabut atau membatalkan pengesahan Omnibus Law Ciptaker.

Selain tuntutan itu, mereka juga akan menyuarakan kecaman terhadap tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suararakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

"Mengecam berbagai tindakan represif Aparatur negara terhadap seluruh massa aksi," kata dia.

Diketahui, pada aksi mahasiswa hari ini, Presiden Jokowi disebut meminta staf khusus milenial Aminuddin Ma'ruf untuk menemui mahasiswa pedemo.

"Bapak Presiden [yang minta menemui demonstran]. Tadi sekitar jam 3 [menemui mahasiswa]," kata Aminuddin melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (16/10).

Dia mengaku menerima aspirasi dari mahasiswa seputar penolakan RUU Ciptaker yang kemudian akan menyampaikannya kepada Presiden Jokowi.


Tersinggung!Keluarga Ambil Paksa Jenazah Positif Covid-19 dari RS di Kab.Limapuluh Kota
Saturday, October 17, 2020

On Saturday, October 17, 2020

 

Ilustrasi keluarga ambil paksa jenazah Covid-19 dari RS (ist)
Infonusantara.net --Keluarga pasien positif Covid-19 mengambil paksa jenazah anggota keluarganya dari RSUD Achmad Darwis, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (15/10) malam. Mereka melakukan itu karena tersinggung terhadap pihak rumah sakit.

Kasat Reskrim Polres Limapuluh Kota, AKP Nofrizal Chan, mengatakan bahwa keluarga pasien tersinggung karena pihak RSUD Achmad Darwis menawarkan kepada keluarga bahwa jenazah diletakkan di mobil jenazah satu malam. Pihak rumah sakit mengatakan itu karena jenazah tak bisa diletakkan di sana lantaran tak ada kamar jenazah.

"Jenazah tak bisa dikuburkan malam itu karena hari sedang hujan. Persoalannya, di mana jenazah diletakkan sebelum dikubur pagi hari. Pihak rumah sakit mengatakan jenazah tak bisa diletakkan di rumah sakit karena di sana tak ada kamar jenazah," ujarnya seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (16/10).

Kata Nofrizal, pihak rumah sakit menyarankan jenazah diletakkan di mobil jenazah sampai pagi. "Itulah yang membuat keluarga tersinggung dan membawa jenazah ke rumah," katanya.

Nofrizal menganggap masalah tersebut sebagai kesalahpahaman antara keluarga dan pihak rumah sakit. Karena itu, pihaknya tidak akan membawa hal itu ke ranah hukum.

"Pihak keluarga mau jenazah dimakamkan berdasarkan protokol kesehatan pemakaman jenazah positif Covid-19. Mereka hanya tersinggung dengan cara pihak rumah sakit memperlakukan jenazah anggota keluarganya," tuturnya.

Nofrizal mendapatkan informasi bahwa jenazah pasien itu akhirnya dimakamkan dengan protokol kesehatan oleh pihak rumah sakit pada Jumat (16/10) pagi.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Limapuluh Kota, Fery Chofa, mengatakan bahwa pasien positif Covid-19 yang meninggal itu laki-laki berinisial N (62). Pasien itu memang positif Covid-19 dan meninggal pada Kamis (15/10) sekitar 19.00 WIB.

Sehubungan dengan pengambilan paksa jenazah oleh keluarga, Fery mengatakan bahwa pihaknya akan menelusuri orang-orang yang berkontak erat dengan jezanah tersebut. Setelah itu, pihaknya mengambil spesimen orang-orang yang berkontak erat itu untuk dites swab PCR.

Kasus pengambilan paksa jenazah pasien positif Covid-19 di Limapuluh Kota kali pertama terjadi pada Senin (24/8) malam. Puluhan warga mengusir tim medis yang ingin memakamkan jenazah. Mereka bahkan membongkar peti mati dan mengambil jenazah.


Partai Golkar Targetkan Kemenangan 60 Persen Secara Nasional
Friday, October 16, 2020

On Friday, October 16, 2020

 

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung didampingi Khairunas serta Fakhrizal-Genius Umar, memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu Partai Golkar Sumbar di Padang, Jumat (16/10/2020). (istimewa)

INFONUSANTARA,NET --Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkapkan, Sumatera Barat di mata pengurus pusat adalah salah satu daerah basis partai berlambangkan pohon beringin itu. Untuk itu, terget kemenangan harus melebihi angka secara nasional. 

“Secara nasional, Partai Golkar menargetkan memenangi 60 persen. Karena Sumatera Barat ini daerah basis, maka target menang itu harus lebih di angka secara nasional itu,” ungkap Dolly saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu Partai Golkar Sumbar di Padang, Jumat (16/10/2020).

Pemilihan serentak 2020 ini diikuti 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Di Sumatera Barat sendiri, pemilihan digelar serentak antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan kepala daerah di dua kota dan 11 kabupaten. Sumatera Barat sendiri terdiri dari 19 kabupaten/kota. 

Dari 14 arena pemilihan itu, Partai Golkar ikut mengusung calon. Di tingkat provinsi, Partai Golkar mengusulkan Fakhrizal dan Genius Umar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar. Para elit Partai Golkar se-Sumbar, juga terjun ke arena pemilihan. 

Seperti, Ketua Partai Golkar Sumbar, Khairunnas maju di calon bupati di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solsel. Desra Ediwan Anantanur (sekretaris) maju sebagai calon bupati Solok. Erick Hariyono (bendahara) bertarung sebagai calon bupati Pasaman Barat. 

Fungsionaris Partai Golkar serta ketua tingkat kabupaten/kota yang ikut bertarung di antaranya, Benny Utama (calon bupati Pasaman), Zuldafri Darma (calon bupati Tanahdatar), Dedi Rahmanto Putra (calon bupati Pesisir Selatan), Safarudin Dt Bandaro Rajo (calon bupati Limapuluh Kota) serta sejumlah nama lainnya. 

Doly yang menanggungjawabi Pemenangan Pemilu Partai Golkar ini berpesan, mesin partai harus telah dihidupkan dan siap berlari kencang dalam menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di 2020 ini. 

Selain itu, para calon kepala daerah yang diusulkan Partai Golkar, bisa memanfaatkan seluruh potensi dan jaringan yang dimiliki partai besutan Airlangga Hartato itu.

“Ada 86 anggota DPRD Parta Golkar di Sumatera Barat ini hasil pemilu 2019 lalu. Mereka terpilih mewakili ribuan masyarakat. Pak gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota beserta wakilnya, seharusnya memanfaatkan potensi ini. Segera lah berkoordinasi dengan pimpinan fraksi di masing-masing daerah,” tegas Dolly yang juga Ketua Komisi II DPR RI itu. 

“Partai Golkar juga memiliki organisasi yang mendirikan dan didirikan. Ada ribuan kader beraktivitas di lembaga tersebut. Manfaatkan potensi itu untuk memenangi kontestasi,” tambah Dolly.  (relis)