PILIHAN REDAKSI

Komplotan Oknum Koruptor di PWI Segera Dilaporkan ke APH, Wilson Lalengke Minta Hendry dan Sayid Dicekal

  INFONUSANTARA.NET , Jakarta – Sejumlah pihak yang konsen dengan pemberantasan tindak pidana korupsi berencana segera melaporkan para oknum...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Mengandung Unsur LGBT,  Pemko Padang Tegaskan Boikot Film Kucumbu Tubuh Indahku
Thursday, May 09, 2019

On Thursday, May 09, 2019


Infonusantara.net, PADANG – Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyurati Lembaga Sensor Film (LSF), Komisi Penyiaran Islam (KPI) dan pihak berwenang lainnya sekaitan penolakan terhadap penayangan sebuah film yang berjudul “Kucumbu Tubuh Indahku”. 

Dalam surat dengan nomor : 484/02.23/Kominfo-2019 ter tanggal 29 April 2019 itu, wali kota menyampaikan secara tegas menolak dan menyatakan keberatan atas penayangan film garapan sutradara Garin Nugroho di kota yang ia pimpin.

“Banyak  hal yang membuat kita di Kota Padang memboikot penayangan film ini. Kita berharap melalui surat yang kita layangkan, dapat disikapi secara nasional dan yang jelas Kota Padang melarang film ini untuk tidak ditayangkan di bioskop-bioskop dan tempat lainnya," tegas wako di hadapan wartawan di Media Centre Pemko Padang, Rabu (8/5).

"Kemudian kepada Kementerian Kominfo kita juga menyampaikan agar dapat  mencekal film tersebut untuk tidak dapat ditayangkan di media sosial atau konten internet lainnya. Sebab lewat 'gadget' orang juga dapat mengakses apa saja,” tambahnya.

Mahyeldi menjelaskan, penolakan ini didasari dari berbagai pertimbangan, karena memang tak hanya Kota Padang film ini juga telah ditentang berbagai pemerintah daerah sebut saja Kota Depok, Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. 

Menurut wali kota yang juga seorang da’i itu, konten film tersebut jelas bertentangan dengan norma agama, sosial dan nilai budaya yang dianut masyarakat di Kota Padang yang berlandaskan Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Selain itu juga dapat mempengaruhi cara pandang dan membangun opini masyarakat terhadap perilaku penyimpangan seksual sebagai perbuatan yang biasa dan dapat diterima. 

"Alhamdulillah Kota Padang telah mendeklarasikan diri sebagai kota yang bebas dari maksiat dan menolak komunitas LGBT dan sejenisnya dengan komitmen bersama yang dilakukan para tokoh masyarakat, agama, dan stakeholder terkait lainnya. 

"Jadi penayangan film ini menurut kita dapat menimbulkan keresahan dan konflik sosial di tengah masyarakat sehingga bermuara kepada terganggunya ketertiban dan ketenteraman di Kota Padang. Kita berharap, semua masyarakat dapat memahami apa yang menjadi perhatian kita bersama. Dan sebenarnya ini yang jadi pertanyaan kita, karena LSF seharusnya lebih peka terhadap film yang akan ditayangkan dengan memprotectnya terlebih dahulu" tukas Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kominfo Suardi pada kesempatan itu.

Lebih lanjut tambah wako lagi, Pemerintah Kota Padang akan  komit dalam rangka mewujudkan visi Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya. Di samping itu sekaligus mewujudkan Padang bersih dari sampah, penyakit masyarakat dan maksiat. 

"Maka itu, kita perlu menjaga dan melindungi masyarakat dari perilaku penyimpangan seksual dan hal-hal lain yang dapat memicu terjadi atau berkembangnya perilaku penyimpangan tersebut,” tandasnya menegaskan. 

Seperti dari informasi yang beredar, dalam Film Kucumbu Tubuh Indahku tersebut memiliki unsur mendukung LGBT. DImana menceritakan tentang penari Lengger bernama Juno. Juno kecil diperankan oleh Raditya Evandra, sedangkan Juno remaja diperankan oleh Muhammad Khan. 

Juno yang sejak kecil ditinggal ayahnya tersebut bergabung dengan sanggar tari Lengger Lanang. Tanpa diduga, tarian itu membuatnya menapaki perjalanan hidup yang berliku. Sampai pada akhirnya, Juno bisa memahami dan menerima keindahan hidup sebagai seorang penari Lengger. Tari Lengger Lanang sendiri merupakan budaya asli Indonesia yang berasal dari Banyumas. 

Penarinya diharuskan menampilkan sisi maskulin dan feminin dalam satu tubuh. Biasanya tarian itu dipentaskan lelaki yang pada keseharian mengubah diri jadi perempuan.(hms)

Padang Tuan Rumah HKG-PKK Tingkat Nasional Ke-47,  Wako Mahyeldi Minta Pelayanan Informasi Harus Maksimal
Wednesday, May 08, 2019

On Wednesday, May 08, 2019

Infonusantara.net,PADANG – Sebelum acara puncak pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) yang dipusatkan di Kota Padang pada 24-27 Juli 2019 mendatang, Wali Kota Padang Mahyeldi meminta pihak panitia dan unsur SKPD terkait untuk menyiapkan seluruh informasi tentang Kota Padang, terutama program unggulan Pemko Padang yang berhubungan dengan PKK. 

“Kita akan didatangi sekitar 5.000 orang tamu dari TP-PKK 34 provinsi dan kabupaten/ kota se-Indonesia. Sebelum mereka datang, terlebih dahulu kita akan berikan mereka informasi tentang Kota Padang. Agar para tamu nantinya memiliki tujuan dan mendapati gambaran dari apa yang ingin mereka dapatkan di Kota Padang”, ungkap Mahyeldi pada rapat persiapan pelaksanaan peringatan HKG-PKK Tingkat Nasional di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jalan A. Yani, Rabu (8/5/2019) pagi.

Lebih lanjut dijelaskan, pentingnya pelayanan informasi kepada TP-PKK dari provinsi dan kabupaten / kota se-Indonesia pada acara HKG-PKK Ke-47 Tingkat Nasional sebagai bentuk pelayanan 'excellent' tuan rumah. Mulai dari informasi tentang penginapan (hotel), transportasi, wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam, UKM, pendidikan, perdagangan, dan informasi penting lain tentang Kota Padang.

“Begitu juga dengan informasi tentang program unggulan dan inovasi Pemko Padang. Seperti Program Kampung KB, Kelas IMUD (Ibu Muda), Pembinaan Anak Jalanan Pola Terpadu bekerjasama dengan Yonif 133/ Yudha Sakti, Pesantren Ramadhan, Program 18-21, dan masih banyak program lainnya yang harus kita informasikan. Kesemua program tersebut bisa menjadi studi tiru bagi daerah lain”, imbuh Mahyeldi.

Ia menambahkan, panitia pelaksana HKG - PKK tingkat nasional agar melibatkan unsur Forkopimda di setiap tahapan persiapan acara untuk kesuksesan acara di setiap rangkaiannya. Apalagi, HKG - PKK Tingkat Nasional Ke-47 akan dibuka langsung Presiden RI. 

Rapat persiapan pelaksanaan peringatan HKG-PKK Tingkat Nasional tersebut diikuti Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat Wartawati Nasrul Abit, Ketua TPP PKK Kota Padang Harneli, Kepala Dinas DP3AP2KB Heryanto Rustam, Kepala Dinas Kominfo Suardi, Kepala Dinas Pendidikan Barilus, Kepala Disnakerin Yunisman, Kabag Humas Imral Fauzi, serta yang mewakili pimpinan OPD lainnya dan pengurus TP-PKK tingkat provinsi, kota dan kecamatan se-Kota Padang.(hms)


Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara, KPU Padang :Gerindra Dipastikan Kembali Mendominasi Kursi DPRD Padang
Wednesday, May 08, 2019

On Wednesday, May 08, 2019

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kota Padang (ist)
Infonusantara.net, PADANG  - Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Padang. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara direkapitulasi KPU Kota Padang yang berakhir kemarin malam, partai Gerindra kembali dipastikan akan menduduki kursi DPRD Kota Padang.

Hal itu dibenarkan oleh Komisioner KPU Padang, Yusrin Trinanda. "Ya rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Padang sudah selesai, Selasa (8/5/2019)kemarin,” katanya.

Dari rekapitulasi itu, diperoleh data, Partai Gerindra meraih 11 kursi, disusul, PKS dengan 9 kursi, PAN merebut 7 kursi dan Demokrat menyegel 6 kursi. Diyakini keempat partai itu akan menduduki posisi pimpinan DPRD Padang, dengan Gerindra sebagai ketua.

Sementara partai lain yang berhasil mendudukkan kader terbaiknya di DPRD Padang adalah Golkar (3 kursi), PDIP (3 kursi), PPP (3 kursi), Berkarya (2 kursi) dan Nasdem (1 kursi)

Dari data tersebut, Partai Berkarya merupakan satu-satunya partai baru yang berhasil “mencuri” dua kursi di DPRD Padang periode 2019- 2014.

Untuk suara pribadi, Muharlion dari PKS Dapil Koto Tangah tercatat meraih suara terbanyak dengan 8.958 suara, disusul Syahrial Kani (Gerindra) Dapil Kuranji, Pauh dengan 7.091 suara.

Sumber data yang jadi rujukan  adalah hasil pleno rekapitulasi perolehan suara 16 partai peserta pemilu 2019 yang dilakukan KPU Padang.

Namun untuk memastikan perolehan kursi ini, semua pihak diharapkan menunggu keputusan KPU Padang dengan agenda penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Paling ini dijadwalkan paling lama tiga hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan makamah konstitusi yang jadwal dalam rentang waktu 18 April 2019 – 22 Mei 2019.

Pada pemilu 2019 ini, Kota Padang terdiri dari lima Dapil yakni Dapil Padang I yang meliputi Kecamatan Koto Tangah (10 kursi), Dapil Padang II yang berlokasikan kecamatan Kuranji-Pauh (10 kursi), Dapil Padang III yang berada di kecamatan Luki-Lubeg-Bungtekab (10 kursi), Dapil Padang IV yang ada di kecamatan Padang Selatan-Padang Timur (7 kursi) serta Dapil Padang V yang melingkupi Padang Barat-Padang Utara-Nanggalo (8 kursi).

Berikut perkiraan caleg terpilih DPRD Kota Padang dari Dapil IV yang meliputi Padang Selatan dan Padang Timur (No. urut perolehan kursi, caleg terpilih, peroleh suara pribadi dan total suara partai):

Dapil 1 (Koto Tangah)
1. Muharlion / PKS (8.598) / 21.553
2. Delma Putra / Gerindra (4.186) / 20.397
3. Mukhlis / Demokrat (2.990) / 11.230
4. Rustam Efendi / PAN (1.946) / 8.063
5. Pun Ardi / PKS (3.110)
6. Manufer Putra Firdaus / Gerindra (1.786)
7. Jumadi / Golkar (1.280) / 4.877
8. Yuhilda Darwis / PPP (1.945) / 4.615
9. Andi Wijaya Kusuma / PKS (1.636)
10. Wismar Panjaitan / PDIP (1.654) / 4.303

Dapil 2 (Kuranji, Pauh)
1. Syafrial Kani / Gerindra (7.091) / 24.211
2. Jafar / PKS (2.283) / 17.885
3. Yandri / PAN (3.046) / 11.250
4. Salisma / Demokrat (1.492) / 9.418
5. Donal Ardi / Gerindra (4.218)
6. Dasman / PPP (1.755) / 7.995)
7. Rafdi / PKS (2.215)
8. Zulhardi Z. Latif / Golkar (1.909) / 5.152
9. Muzni Zen / Gerindra (2.338)
10. Zalmadi / Berkarya (1.681) / 4.250

Dapil 3 (Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung)
1. Elly Thrisyanti / Gerindra (4.162) / 24.982
2. Jufri / PAN (2.960) / 16.625
3. Surya Jufri / Demokrat (2.955) / 12.623
4. Edmon / PKS (2.376) / 10.722
5. Dewi Susanti / Gerindra (3.602)
6. Miswar Jambak / Golkar (1.553) / 6.931
7. Asrizal / PAN (2.689)
8. Amran Tono / Gerindra (3.564)
9. Muhkriwan / PPP (1.136) / 4.513
10. Nila Kartika /Demokrat (2.045)

Dapil 4 (Padang Selatan, Padang Timur)
1. Amril Amin / PAN (5.825) / 12.417
2. Muhidi / PKS (4.589) / 11.626
3. Boby Rustam / Gerindra (2.057) / 11.312
4. Ilham Mulana / Demokrat (3.634) / 6.880
5. Meilisa Waruwu / PDIP (1.318) / 5.941
6. Helmi Moesim / Berkarya (2.934) / 4.824
7. Irawati Meuraksa / PAN (3.664)

Dapil 5 (Padang Barat, padang Utara, Nanggalo)
1. Arnedi Yarmen / PKS (3.523) / 15.851
2. Mastilizal Aye / Gerindra (4.964) / 15.846
3. Faisal Nasir / PAN (5.096) / 11.764
4. Iswanto Kwara / PDIP (2.724) / 5.394
5. Azwar Siry / Demokrat (1.319) / 5.323
6. Djunaidy Hendry / PKS (3.162)
7. Budi S. / Gerindra (1.811)
8. Osman Ayub / Nasdem (1.501) / 4.419.(Inf/mbb)

Tinjau Pasa Pabukoan,  Wali Kota Mahyeldi Pastikan Keamanan Makanan dari Zat Berbahaya
Wednesday, May 08, 2019

On Wednesday, May 08, 2019

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah didampingi Kadisperindag dan Kepala BPOM  Padang Tinjauan Pasa Pabukoan di Pasar Raya Padang 
Infonusantara.net,PADANG - Hampir setiap tahunnya di bulan Ramadan, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan serta bekerjasama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang memantau 'Pasar Pabukoan'. Hal ini demi memastikan seluruh menu kuliner yang disajikan aman dan terhindar dari zat berbahaya. Sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat yang hendak membelinya.

Demikian disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi, Rabu (8/5), usai melakukan pemeriksaan sebanyak 40 sampel lebih menu kuliner pabukoan yang dijual para pedagang di Pasa Pabukoan Pasar Raya Padang depan Blok III. Di pasar ini, berbagai menu pabukoan diperjualbelikan.

Mahyeldi menyampaikan, setelah pemeriksaan mendapati bahwa seluruh pedagang yang berjualan di pasa pabukoan tersebut merupakan pedagang lama, hanya sebagian pedagang baru.

“Jadi pedagang yang berjualan di sini, kita lakukan pembinaan dan juga memperingati mereka agar tidak menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan,” kata Mahyeldi.

Dikatakannya, dengan dilakukannya pembinaan oleh dinas perdagangan, dipastikan seluruh pedagang di sini, tidak akan menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan.

“Untuk membuktikan itu, makanya kita menggandeng BBPOM Padang di sini, guna menguji seluruh kuliner yang diperjual belikan pedagang,” tambahnya.

Kepala BPOM Padang Martin Suhendri dalam kesempatan itu mengatakan, dalam giat tersebut pihaknya tidak menemukan zat berbahaya yang digunakan pedagang setelah dilakukan uji sampel terhadap beberapa makanan yang dicurigai mengandung zat berbahaya.

“Alhamdulilah, untuk hari ini dari uji sampel tidak ditemukan zat berbahaya atau bebas dari formalin dan rhodamin. Namun pengawasan akan terus dilakukan kepada jajanan di pasa pabukoan ini,” ungkapnya.

Martin menambahkan, nantinya jika ditemukan zat berbahaya yang terkandung pada jajanan tersebut, akan dilakukan penindakan bersama OPD terkait. Sebagaimana selain memeriksa di Pasa Pabukoan Pasar Raya Padang, pihaknya juga membagi tim untuk memeriksa kuliner pabukoan di pasar pabukoan yang ada di Padang.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Padang Endrizal mengatakan, sebelum didirikannya pasa pabukoan tersebut pihaknya telah melakukan pembinaan pada seluruh pedagang.

“Kita sudah lakukan pembinaan dan pemberitahuan kepada seluruh pedagang yang berjualan di pasa pabukoan. Apabila bagi mereka ketahuan menggunakan bahan berbahaya, kita akan tindak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Maka itu insya Allah, kita selektif menerima pedagang yang berjualan di pasa pabukoan ini. Jangan sampai dagangan mereka merugikan masyarakat,” ujar Endrizal.

Endrizal menambahkan, dengan diambilnya seluruh sampel makanan yang ada di Pasa Pabukoan Pasar Raya Padang, berarti telah dipastikan kuliner yang dijual di sini tidak ada yang mengandung bahan berbahaya.

“Kita sudah pastikan, dan tidak ada bahan berbahaya. Jadi, masyarakat jangan ragu silahkan berbelanja pabukoan di Pasa Pabukoan Pasar Raya Padang ini,” tutupnya. Dalam pemantauan tersebut juga diikuti Kepada Dinas Pangan Syahrial, Kabag Perekonomian Edi Dharma serta unsur terkait lainnya. (hms)

Silaturrahim Ulama se-Kota Padang Jelang Ramadhan
Tuesday, April 30, 2019

On Tuesday, April 30, 2019


Infonusantara.net, PADANG – Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar menegaskan, Ramadhan merupakan bulan untuk menempa diri dalam mengendalikan syahwat. Termasuk syahwat dalam mengkonsumsi segala sesuatu. 

“Ramadhan disyariatkan bukan hanya sebatas untuk menahan haus dan lapar. Jadi, mari menjalankan Ramadhan dan Hari Raya dengan kesederhanaan”, ujar Buya Gusrizal pada Silaturrahim Temu Ulama se-Kota Padang di ruang rapat Exellence Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat, Selasa (30/4/2019).

Lebih lanjut dikatakan, keterlibatan ulama dalam urusan pengendalian inflasi saat Ramadhan menjadi langkah maju dalam menyelesaikan persoalan keumatan. Ulama yang notabene-nya dekat dengan umat juga bertanggungjawab dengan kemaslahatan umat.

“Saya ucapkan terimakasih kepada BI Perwakilan Sumatera Barat atas diselenggarakannya acara ini. Disini kita bisa saling sharing informasi dan berdiskusi tentang persoalan umat, terutama dalam mengendalikan syahwat belanja pada Ramadhan. Tentunya, dengan tujuan untuk kemashlahatan umat”, ungkap Buya Gusrizal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Wahyu Purnama mengatakan, konsumsi bijak saat Ramadhan sangat perlu dilakukan untuk menekan angka inflasi. Karena, ketika inflasi terjadi akan membebani masyarakat dan daya beli akan menurun. 

“Disamping peran strategis ulama dalam mengimbau masyarakat untuk mengatur konsumsi, belanja bijak dan hidup sederhana sesuai syariat, kita juga melakukan operasi pasar bersama stakeholder lainnya untuk menekan angka inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat”, ujar Wahyu.

Dikesempatan yang sama, Wali Kota Padang Mahyeldi mengapresiasi keterlibatan seluruh stakeholder dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Padang. Apalagi, dengan adanya peran ulama dalam perkara keumatan ini.

“Daya beli masyarakat harus kuat. Pemko Padang bersama stakeholder lainnya termasuk BI Perwakilan Sumbar telah melakukan pertemuan untuk membahas ketersedian kebutuhan pokok selama Ramadhan”, tutur Mahyeldi.

Ia menambahkan, berbagai upaya dan rencana untuk mengendalikan inflasi juga telah disiapkan sebaik mungkin oleh seluruh stakeholder. (hms)


Wali Kota: Tugas Kepala OPD Melakukan Pengkaderan
Monday, April 29, 2019

On Monday, April 29, 2019

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Dalam Pelepasan Purnabakti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Dr. Ir. H. Eyviet Nazmar, M.S
Infonusantara.net ,PADANG – Pemerintah Kota Padang menggelar Apel Gabungan Pelepasan Purnabakti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Dr. Ir. H. Eyviet Nazmar, M.S di Halaman Parkir Balaikota Padang Aie Pacah, Senin (29/4/2019).

Apel tersebut dipimpin oleh Wali Kota Padang dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli, Camat di lingkup Pemko Padang beserta ASN yang bertugas di Balaikota Padang.

Eyviet yang akan memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama 13 tahun bertugas di Pemko Padang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Pemko Padang yang telah bekerjasama mewujudkan visi misi Kota Padang dan mohon maaf jika selama kita bergaul ada hal-hal yang kurang berkenan yang pernah saya perbuat”, tuturnya.

Eyviet bersyukur telah dapat melewati masa tugasnya dengan baik tanpa pernah bermasalah dengan hukum. “Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Inspektorat Kota Padang yang selalu mengingatkan dan mengarahkan dalam penggunaan anggaran agar sesuai dengan aturan yang berlaku”, tuturnya lagi.

“Saya juga tidak pernah tahu nasib dan takdir menggariskan saya menjadi seorang Kadis, karena dulu saya hanya bercita-cita menjadi penyuluh pertanian lapangan supaya punya motor trail”, seloroh lulusan SPMA itu yang mengundang senyum para peserta apel.

“Saya juga tidak pernah menduga akan diberikan penghargaan oleh Pemko Padang sebagai Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) yang membuat saya dapat menunaikan ibadah haji”, ungkap pria yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Padang tersebut.

Eyviet pensiun dengan menyandang pangkat terakhir Pembina Utama Muda/ IV/c dan diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat pengabdian Pembina Utama Madya/ IV/d. Eyviet juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Padang (2014), Asisten Ekbangkesra Setdako Padang (2014) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang (2017).

Wali Kota Padang Mahyeldi selaku Pembina Apel pada kesempatan itu turut mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pengabdian yang telah diberikan oleh Eyviet.

"Kita perlu meneladani apa yang telah disampaikan oleh Bapak Eyviet, yang mana selama bertugas beliau selalu berpedoman kepada aturan yang ada. Saya juga mengapresiasi selama beliau bertugas telah dapat membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan”, tutur Mahyeldi.

Keberhasilan Eyviet dalam menjalankan tugasnya dengan baik menimbulkan harapan pada Wali Kota Padang agar para Kepala OPD juga dapat melakukan pengkaderan sebelum masa tugas berakhir, sehingga pelaksanaan tugas dan SDM yang ada di setiap OPD dapat meneladani setiap hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pendahulunya.

“Perjalanan hidup dan karir beliau juga mengandung banyak hikmah yang dapat dipetik, salah satunya senantiasa berprasangka baik (husnudzon) kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Kita harus menyadari bahwa kesuksesan tidak dapat kita wujudkan sendiri, melainkan juga memerlukan bantuan orang lain”, ujarnya lagi.

“Atas nama pribadi, keluarga dan Pemko Padang saya mengucapkan selamat memasuki masa pensiun kepada Bapak Eyviet, terima kasih atas pengabdiannya dan semoga dapat terus membina masyarakat serta keluarga”, pungkas Mahyeldi yang juga menyampaikan ucapan maaf lahir batin kepada seluruh ASN Pemko Padang dan seluruh warga Kota Padang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.(hms)


Jokowi Setuju Ibu Kota Dipindahkan ke Luar Pulau Jawa
Monday, April 29, 2019

On Monday, April 29, 2019

                   Tugu Monumen Nasional Jakarta                        Foto: Nusantaratv.com
Infonusantara.net, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. lni disampaikan Jokowi saat menanggapi Iaporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengenai tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia. 

Bambang dalam laporannya menyebut tiga lokasi alternatif tersebut yakni pertama tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ketiga di luar Pulau Jawa. 

"Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). 

Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri sehingga menolak ibu kota tetap di Jakarta atau dipindahkan di sekitar Pulau Jawa. Jakarta atau Pulau Jawa disebut sebagai kawasan rawan macet dan banjir. 

"Ada pencemaran yang berat juga. lni di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," ujarnya. 

Selain itu, degradasi sosial di Jakarta atau Pulau Jawa semakin tajam. Sementara lahan di Pulau Jawa semakin sempit akibat peralihan fungsi. 

"Dan informasi yang saya terima, sebanyak 40 ribu hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa, setiap tahunnya. Dari sawah ke properti," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. 

Optimistis Terwujud 

Jokowi memimpin rapat terbatas Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota siang ini. Jokowi optimistis pemindahan ibu kota negara akan terwujud bila dipersiapkan dengan matang. 

Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, ini menyadari memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang panjang. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menentukan lokasi yang tepat. Sehingga pemindahan ibu kota memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur. 

"Pemilihan lokasi yang tepat harus memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujarnya. 

Pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengelolaan bisnis. 

Sumber: liputan6.com


Kota Padang Tuan Rumah Livestock Expo dan Kontes Ternak
Monday, April 29, 2019

On Monday, April 29, 2019


Infonusantara.net, PADANG – Kota Padang akan menjadi tuan rumah Livestock Expo dan Kontes Ternak Propinsi Sumatera tahun 2019 dan 2020. Tahun ini, acara tersebut direncanakan digelar pada 26-28 Juni di Kelurahan Air Pacah. Sedangkan di tahun 2020, Livestock Expo dan Kontes Ternak akan masuk dalam rangkaian acara Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan  (PENAS KTNA) XVI, dimana Kota Padang juga menjadi tuan rumah. 

Sekda Kota Padang, Amasrul saat memimpin rapat Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019 di ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Air Pacah, Senin (29/4/2019), mengatakan, sebagai ajang peningkatan pemberdayaan peternak sebagai mitra dalam menunjang pembangunan peternakan, Kota Padang harus sukses menjadi tuan rumah Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019, 

“Iven yang digelar Propinsi Sumatera Barat ini harus kita sukseskan bersama”, ujar Amasrul.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Produksi Peternakan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Afrizal Arman, mengatakan, Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019 merupakan iven promosi dan pameran produk peternakan yang menjadi agenda tahunan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan secara bergulir di Kab/Kota di Sumatera Barat.

“Acara ini juga merupakan ajang pertemuan antara produsen dan buyer dalam jaringan kerjasama agribisnis pertenakan”, ujar Afrizal.

Ditambahkannya, Livestock Expo dan Kontes Ternak 2019  juga menjadi kesempatan bagi pengusaha pengolahan pakan dan agroindustri untuk melihat dan menyaksikan perkembangan teknologi industri dan berbagai isu terbaru.

“Di kesempatan itu, peluang pengembangan jaringan bisnis dan kemitraan juga terbuka”, tambahnya lagi.(hms)

Wali Kota Padang Ingatkan Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan Bagi Anak
Sunday, April 28, 2019

On Sunday, April 28, 2019

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah 
Infonusantara.net, PADANG - Pemerintah Kota Padang menyambut baik dan memberikan apresiasi atas digelarnya kegiatan seminar yang bertajuk "The First 1000 Days Summit" tahun ini di Kota Padang.

Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) cabang Sumatera Barat (Sumbar) bekerjasama dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Sumbar dan lainnya yang telah memilih Padang sebagai kota penyelenggara seminar 1000 hari pertama kehidupan bagi anak tersebut.

Demikian disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi sewaktu membuka secara resmi seminar yang dilangsungkan di salah satu hotel di Padang, Minggu (28/4) itu.

"Kita tentu meyakini, dengan adanya seminar ini tentu diharapkan menjadi bahagian yang akan memberikan peningkatan pencerahan kepada Indonesia ke depan. Khususnya terkait memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan bagi anak di Indonesia," tambah dia.

Seperti diketahui, kegiatan seminar ini merupakan yang kelima kalinya digelar dengan mempertemukan para dokter spesialis anak yang tergabung dalam IDAI berbagai daerah se-Indonesia dan juga dari POGI. Hadir dikesempatan itu Ketua POGI cabang Sumbar Dr.dr Dovy Djanas SpOG KFM dan Ketua IDAI cabang Sumbar serta lainnya.

Mahyeldi menyebut, sebagaimana diketahui, upaya mencetak generasi bangsa yang sehat dan cerdas adalah dengan pemenuhan gizi pada anak usia dini bahkan sejak dalam kandungan. Program tersebut lebih dikenal dengan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 1000 HPK dimulai sejak dari fase kehamilan yakni selama 270 hari hingga anak berusia 2 tahun atau 730 hari.

"Kita tentu sama-sama mengetahui, seribu hari pertama kehidupan adalah saat yang terpenting dalam hidup seseorang, karena itu hal ini harus diperhatikan benar-benar," tukasnya yang didampingi Kepala DKK Feri Mulyani dikesempatan itu.

Berdasarkan para ahli kata wako lagi, pada masa tersebut fungsi makanan selama masa kehamilan dapat mempengaruhi fungsi memori, konsentrasi, pengambilan keputusan, intelektual, mood, dan emosi seorang anak di kemudian hari.

"Setelah bayi lahir pun juga tetap harus diperhatikan kebutuhan gizinya, karena sebagian organ masih terus berkembang hingga usia 2 tahun. Karenanya, upaya pemenuhan gizi pada anak di 1000 hari pertama kehidupan menjadi sangat penting. Sebab, jika tidak terpenuhi asupan nutrisinya, dampak perkembangan pada anak akan permanen."

"Inilah yang menimbulkan masalah jangka panjang. Mereka yang mengalami kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, mempunyai beberapa risiko," tukasnya.

Sedikitnya ada beberapa risiko jika anak mengalami kekurangan gizi, antara lain risiko penyakit menular, mengalami hambatan pertumbuhan kognitif, hingga gangguan pertumbuhan tinggi badan. Dimana keadaan ini tidak hanya bersifat antar-generasi tetapi bersifat trans generasi.

"Pada konteks itulah, pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi hal yang sangat fundamental bagi terciptanya keluarga dan masyarakat yang sehat," paparnya.

Mahyeldi pun juga berharap melalui kegiatan The First 1000 Days Summit tentunya diharapkan para peserta memperoleh pengetahuan pentingnya pemberian asupan gizi di 1000 hari pertama kehidupan, yang nantinya dapat diaplikasikan dalam hidup sehari-hari.

"Pengetahuan yang diperoleh hari ini nantinya untuk dapat disebarkan kepada anggota keluarga dan masyarakat di wilayah kerja masing-masing," pungkas Mahyeldi mengakhiri.(hms)

KPK Tetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria Sebagai Tersangka
Saturday, April 27, 2019

On Saturday, April 27, 2019

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria 
Infonusantara.net- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Solok Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka menyusul digeledahnya kediaman Muzni Zakaria oleh tim KPK, Kamis 25 April 2019 lalu.

Penetapan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria sebagai tersangka ini dibenarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan.

"Iya benar (sudah tersangka), Muzni Zakaria sudah menjadi tersangka dilembaga antirasuah " ujar Basaria, Sabtu (27/4), dikutip dari merdeka.com.

Namun sayang Basaria belum bersedia menjelaskan lebih jauh kasus apa yang menjerat orang satu di Kabupaten Solok Selatan, Padang, Sumatera Barat itu.

Sebelumnya penggeledahan yang dilakukan tim KPK di rumah pribadi Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria, karena kasusnya sudah di tahap penyidikan. KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus itu namun belum diumumkan kepada publik.

Benar ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK. Prosesnya tentu sudah di tingkat penyidikan. Ini penyidikan baru yang dilakukan KPK, tapi kami belum bisa menyampaikan perkaranya apa dan tersangkanya siapa," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media Kamis (25/4/2019).

Febri beralasan belum menyampaikan ke publik karena tim masih bergerak di lapangan untuk mengumpulkan bukti. Bila informasi telah lengkap, KPK akan mengumumkan kasus ini.

"Akan disampaikan informasi ke publik terkait status hukum orang tertentu dan pokok perkaranya seperti apa,” kata dia.

KPK menggeledah rumah Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria pada Kamis siang. Dari penggeledahan itu KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek di Kabupaten Solok Selatan.

KPK Geledah Rumah Dan Kantor Wali Kota Dumai Zulkifli AS Dugaan Kasus Suap Usulan RAPBN-P 2018 .
Saturday, April 27, 2019

On Saturday, April 27, 2019

Foto :Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (ist)
KPK pernah memanggil Wali Kota Dumai Zulkifli AS pada Agustus 2018 untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-P tahun anggaran 2018.

Infonusantara.net,Dumai-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan kantor Wali Kota Dumai Zulkifli AS, Jum'at 26 April 2019 . Hal itu dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi.

Penggeledahan berlangsung cukup lama sejak pukul 10.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Dikesempatan itu sejumlah dokumen disita KPK dari kedua lokasi tersebut terkait proyek dan anggaran.Bahkan mobil dinas Wali Kota Dumai turut diperiksa.

"Untuk informasi perkara dan tersangkanya, akan disampaikan pada saat konferensi pers secara resmi setelah beberapa kegiatan awal dari tim dilakukan," " ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (26/4/2019)

Sebelumnya pada Agustus 2018 lalu, KPK pernah memanggil Wali Kota Dumai Zulkifli AS untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-P tahun anggaran 2018.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), Yaya Purnomo (mantan pejabat Kemenkeu yang terkena OTT), serta seorang kontraktor Ahmad Ghiast.

Teranyar, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman setelah penggeledahan dilakukan di rumahnya. KPK menemukan bukti cukup bahwa Budi diduga memberikan suap kepada Yaya Purnomo (mantan pejabat Kemenkeu yang terkena OTT).

(Sumber : merdeka.com)

Muzni Zakaria Akui Sudah Dua Kali Dipanggil KPK
Friday, April 26, 2019

On Friday, April 26, 2019

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria 
Infonusantara.net, PADANG - Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria mengaku belum mengetahui detil masalah yang berujung pada penggeledahan rumahnya oleh Satgas KPK tadi pagi.

“Benar ada penggeledahan tadi pagi. Kebetulan saya sedang dinas di Jakarta. Apa permasalahan sebenarnya saya juga belum tahu,” ujarnya, dilansir dari Singgalang, Kamis (25/4/2019 )

Meskipun demikian, ia mengaku sudah dua kali dipanggil KPK yakni pada 27 Januari dan 11 Februari terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Dinas PU Solok Selatan.

“Dalam ini menerima hadiah atau janji. Habis itu diam belum ada panggilan. Ya tiba-tiba saja tadi pagi ada kejadian penggeladahan,” katanya.

Sebelumnya tim KPK mendatangi rumah Muzni di perumahan Asratek, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada pukul 08.00 WIB. KPK menggeledah rumah Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan dari  penggeledahan itu KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek di Kabupaten Solok Selatan. (Inf/kj)