PILIHAN REDAKSI

Tekan Inflasi, PJ Bupati Mentawai Bersama Forkopimda Galakkan Penanaman Cabe

INFO|MENTAWAI - Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian galakkan gerakan penanaman cabe sere...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Hj.Rahayu Purwanti:  Masyarakat Pinggiran Cerdas, Saya Cenderung Menyampaikan Program ke Masyarakat Ketimbang Janji.
Sunday, March 24, 2019

On Sunday, March 24, 2019


Infonusantara.net,Sumbar - Perhelatan besar pesta demokrasi Pemilu dan Pilpres 2019 sudah diambang pintu. Pada 17 April mendatang satu hak suara akan menentukan nasib pembangunan Indonesia lima tahun kedepan. 

Calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hj. Rahayu Purwanti, SP atau lebih dikenal dengan sapaan Yayuk ini  dirinya mengaku kerap turun bersosialisasi ketengah masyarakat, terutama masyarakat pinggiran di kota Padang.

Dari sana dirinya mengetahui, ternyata masyarakat pinggiran cerdas dalam menentukan pilihan di pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres). Jangan coba-coba caleg berjanji dengan mereka. Ini pengalaman saya ketika turun ke lapangan, Kalau janji itu tidak ditepati, mereka tak bakal percaya lagi selanjutnya. 

"Tak mudah menyakinkan mereka. Lebih baik kita terus terang saja apa adanya, jangan bikin janji yang susah ditepati," ungkap Yayuk yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar periode 2014–2019 dan sebelumnya, ia adalah anggota DPRD Padang dua periode sejak 2004.

Ia pun membantah gambaran umum, kalau masyarakat pinggiran selalu mengharapkan uang ketika menghadiri sosialisasi caleg. "Tidak juga, yang penting kita terus terang saja, bahwa memberikan uang itu merupakan pelanggaran. Mereka pun akan paham. Saya cenderung menyampaikan program ke masyarakat, ketimbang janji "Yang penting, kita sampaikan program. Kita jelaskan agenda dakwah parlemen kita," ujarnya beberapa waktu lalu pada sejumlah wartawan 

Sebagai caleg PKS, Rahayu selalu menyampaikan agenda dakwah parlemen untuk Sumbar yang lebih baik kepada masyarakat. Diantaranya, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, pembangunan kepemudaan, kualitas lingkungan hidup, pertahanan keluarga, perlindungan anak dan pemberdayaan wanita, peningkatan kerukunan beragama, kesehatan dan olahraga, pengembangan sosial budaya dan pariwisata, serta pembangunan penyandang disabilitas. 

Rahayu Purwanti juga menyampaikan agar seluruh masyarakat Sumbar yang sudah wajib memilih untuk terlibat dalam memeriahkan Pemilu dan Pilpres 2019 ini. 

"Tetap menjaga kedamaian walaupun berbeda pilihan. Mari kita ramaikan tempat pemungutan suara (TPS). Walau hanya satu suara hak pilih yang kita berikan akan menentukan Indonesia lima tahun mendatang," pungkasnya. (Inf) 

Maju ke DPR RI, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH, Sudah Teruji Dalam Mengurus Masyarakat
Sunday, March 24, 2019

On Sunday, March 24, 2019


Ir.M.Shadiq Pasadigoe Calon Anggota DPR RI 
Sebahagian besar masyarakat serta pejabat pemerintahan di provinsi Sumbar maupun pusat pastilah kenal dengan sosok seorang M.Shadiq Pasadigoe, anak dari seorang ulama dan pejuang kemerdekaan Pakiah Saliah Digoel (Pasadigoe) yang juga
merupakan Birokrat, Politisi, Teknokrat dan sudah teruji dalam mengurus masyarakat serta pernah menduduki jabatan di pemerintahan baik daerah dan pusat.

Berikut sekilas tentang  M.SHADIQ PASADIGOE:

Foto Keluarga Ir.M.Shadiq Pasadigoe, SH
Nama :Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, SH
lstri :BETTI SHADIQ PASADIGOE, SE,  AK,MM. (Anggota DPR RI Penode 2014 2019 Untuk Periode 2019 2024 tidak mencalonkan lagi)

Anak   :
- Pioer Nikander Muhamad, SM. (Lulusan ITB)
- Nabila Mira Mannda, SM(Lulusan ITB) 
- Nadiah Firzana Muti (Mhs/i.FKG UNAND)
-Naura Ghassani Muti (Mhs/i.Telkom Unversity)
-Nausilla Hasanah Muti (Kls. 4 SDIT Al-Ittihaad)

Pendidikan :
1. S1 Fakultas Petemakan UNAND (Ir)
2. S1 Hukum UNES (SH)
3. S2 UNP (MM)

Pengalaman Kerja:
1. PEMDA Prov. Sumbar, Dinas Perhubungan,Dinas Peternakan sbg Wakil Kepala Dinas 2005
2. Bupati Tanah Datar 2005- 2015 ( 2 Periode) Sekjen Asosiasi Bupati Seluruh Indonesia (APKASI) 2013-2015)
3. Sekretaris Dewan Pembina (APKASI) 2015-2020
4. lnspektur III Irjen Kemendagri 2016- 2017
5. Staf Ahli Menteri PAN-RB 2017 -2018

Alamat :
-Jl. Parak Juar No.29. Kec. Limo Kaum, Batusangkar
-Jl. Palupuh No.10 Kel. Jati Baru. Kota Padang.
HP : 08116656789.
WA: 0811666699.

Foto Kunjungan Bung Hatta (kiri) dan Buya Hamka (kanan) ke Kediaman Pasadiqoe (yang ditenqah ayah M. Shadiq Pasadigoe) di Parak Jua Batusangkar 1971. 
Huhungan dengan Bung Hatta sama - sama dibuang ke Boven Digoel dengan Buya Hamka sama -sama mangaji di Jembatan Besi Padang Panjang dengan Ayah Buya Hamka

Kenapa kita memilih M.SHADIQ PASADIGOE untuk menjadi Anggota DPR RI: 
1. Anak dari seorang ulama dan pejuang kemerdekaan Pakiah Saliah Digoel (Pasadigoe)
2. Merupakan Birokrat, Politisi, Teknokrat dan sudah teruji dalam mengurus masyarakat. Pernah menduduki jabatan di pemerintahan Daerah dan Pusat sebagai Ess IV, III, II dan I serta Bupati 2 Periode. 
3. Dikenal sebagai pejabat yang Bersih dan Tegas.
4. Sangat dekat dengan masyarakat karena selalu merespon keluhan masyarakat dan mudah dihubungi sehingga tidak ada keluhan permasalahan masyarakat yang tidak tertangani.
5. Sudah berpengalaman mengurus
kepentingan masyarakat di tingkat Nasional sebagai Sekjen Asosiasi Bupati se Indonesia. lnspektur Ill Kemendagri dan Staf Ahli Menteri PAN-RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. (*)


Presiden Jokowi: Ini Peradaban Baru Indonesia, Hari Ini MRT Jakarta Resmi Beroperasi
Sunday, March 24, 2019

On Sunday, March 24, 2019


Peresmian MRT ditandai dengan pemencetan bel oleh Presiden Jokowi dan para pejabat negara secara bersamaan tanda MRT resmi beroperasi secara umum.(Foto Ist) 

Infonusantara.net, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Mass Rapid Transit atau Fase I dengan rute Bundaran HI - Lebak Bulus pada hari ini, Minggu (24/3/2019).

Hal itu ditandai dengan penekanan bel tanda MRT resmi beroperasi secara umum.
Peresmian itu ditandai dengan pemencetan bel oleh Jokowi dan para pejabat negara secara bersamaan tanda MRT resmi beroperasi secara umum.

Peresmian ini juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Selain itu hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan tentunya Direktur Utama MRT William Sabandar.

Adapun peresmian berlangsung di kawasan Bunderan Hotel Indonesia (HI), bertepatan dengan adanya Car Free Day (CFD). Dalam kesempatan itu Jokowi nampak mengenakan pakaian abu-abu berlengan panjang, dengan dipadukan celana jeans dan sepatu running.

"Dengan mengucapkan Bismillah, MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan dan sekaligus MRT fase dua, hari ini juga kita mulai lagi," ujar Jokowi saat meresmikan MRT di Bundaran HI, Jakarta.

"Seluruh warga Indonesia khususnya warga DKI Jakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini peradaban baru akan kita mulai dengan dioperasikannya MRT fase pertama," kata Jokowi.

Peresmian ini pun nampak disambut hangat oleh masyarakat. Dengan hadirnya ratusan masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam seremoni peresmian MRT fase pertama.

Kejuaraan Jetski Dunia 2019 Menjadi Ajang Promosi Laut Indonesia
Sunday, March 24, 2019

On Sunday, March 24, 2019


Infonusantara.net, Jakarta - Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia jetski 2019 di Ancol, Jakarta. Jetracer World Championship 2019 akan diadakan tanggal 27-31 Maret 2019 di Jetski Indonesia Academy, Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara.

Kejuaraan ini akan mempertandingkan tiga kelas endurance, yaitu Pro F1 OPEC, Pro F1 Open (Normally Aspirated) dan Amateur F1 Open (Grand Tourisme). Track yang digunakan kurang lebih sama dengan track class endurance saat Asian Games 2018 yaitu lingkar track 6 km dan jarak terjauh ke laut 3 km.

Kejuaraan ini akan diikuti 14 negara dengan 22 tim dan masih akan bertambah sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 dan tiket dapat dibeli online mulai hari ini di www.padiciti.com dengan pilihan harga yang kompetitif dan kelas yang berbeda.

Ada delapan atlet pada kejuaraan JETSKI tahun ini,salah satunya Atlet JETSKI Kakak beradik Aero Sutan Aswar dan Aqsa Sutan Aswa yang menjadi harapan tim Indonesia untuk kejuaraan dunia jetski ini.

Ketua Umum ITJBA Saiful Sutan Aswar dalam konferensi pers di Jetski Indonesia Academy Jakarta hari ini 23 Maret 2019 mengatakan, "Pada prinsipnya kita ikut semua nomor karena diharapkan ada pengembangan untuk atlet baru".

"Ini langkah awal untuk membangun opini dunia bahwa di Indonesia ada tempat jetski yang bagus dan untuk membuktikan bahwa anak anak kita bisa juara," kata Syafrudin. (JNI/Red)

Wagub Nasrul Abit: Masyarakat Sumbar Sangat Cerdas Menentukan Pilihan
Saturday, March 23, 2019

On Saturday, March 23, 2019

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (ist)
Infonusantara.net - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, masyarakat Sumatera Barat sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihan. Baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif.

"Masyarakat Sumbar cerdas dalam menentukan pilihan yang selalu menjadi patokan Takah, Tokoh dan Tageh," ujarnya, Sabtu, 23 Maret 2019.

Wagub menyampaikan, dari dulu pilihan masyarakat Sumbar tidak berubah. Namun Ketua DPD Gerindra Sumbar itu tidur merinci pilihan tersebut untuk siapa, apakah calon presiden 01 atau 02.

Menurutnya, warga Sumbar juga tidak mudah diarahkan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan pilihan mereka. Karakter seperti itu termasuk pemilih cerdas dan selektif dalam menentukan pilihan.

"Orang Minang mana mau masuk luka (perangkap ikan), ndak bisa mereka diarahkan. Mereka bisa angguk dalam geleng (tidak setuju tapi mengiyakan, dibelakang sebenarnya tidak suka atau setuju)," katanya.

Mantan Bupati Pesisir Selatan itu menghimbau masyarakat Sumbar untuk terlibat memeriahkan pemilu 2019 yang tinggal hitungan hari. Kemudian masyarakat tetap damai walaupun berbeda pilihan.

"Mari kita ramaikan tempat pemungutan suara (TPS), sebab pilihan kita menemukan Indonesia lima tahun mendatang," tukasnya. (*)

Gerakan Tanam Sejuta Pohon Dimulai  Mahyeldi: Hutan Pantai Perkuat Mitigasi Bencana
Friday, March 22, 2019

On Friday, March 22, 2019


Infonusantara.net, PADANG- Wali Kota Padang Mahyeldi mendukung gerakan Tanam Sejuta Pohon yang digagas Badan Nasional Penangulangan Bencana bersama TNI, Polri, aparatur pemerintah dan komponen masyararakat Kota Padang yang dilaksanakan di kawasan pantai Simpang Gia, Kelurahan Parupuak Tabiang, kec. Koto Tangah, Jum’at (22/03/2019).

Di kesempatan itu, Wali Kota Mahyedli mengatakan, Kota Padang terletak di garis pantai dengan panjang lebih kurang  68,126 km. Kondisi itu membuat wilayah di sekitar pantai berpotensi terkena abrasi dan gelombang air laut. 
“Kita berharap, melalui penanaman pohon dan menciptakan hutan pantai bisa menyerap tekanan air sampai 80%. Sehingga memberi daya tahan terhadap daya rusak daerah pantai, dan yang terpenting untuk mitigasi bencana tsunami”, ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga mengatakan, proses penanaman pohon  didesain sebaik mungkin agar akses nelayan ke laut juga tersedia. Dan mengimbau masyarakat agar bersama-sama bertanggung jawab merawat dan menjaga pohon-pohon tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan, potensi gempa megathrus mentawai dengan skala 8.9 SR akan mendatangkan gelombang air laut dengan jangkauan hingga 12 Km dengan kecepatan 827 Km/jam.

“Kita bukan menakut-nakuti. Tapi ini memang ril dan sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Manando beberapa waktu lalu. Untuk itu, Gerakan Tanam Sejuta Pohon merupakan salah satu cara dalam mitigasi bencana", terang Nasrul.

Nasrul Abit  berharap, gerakan seperti ini dapat memberika edukasi kepada masyarakat agar lebih mencintai kawasan pantai. “Mari Kita sama-sama membangun dan menjaga daerah kita dan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah menyukseskan pelaksanaan kegiatan ini,” tutup Wagub.

Gerakan Tanam Sejuta Pohon di kawasan pantai Simpang Gia, Kelurahan Parupuak Tabiang juga diikuti Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Drs. Fakhrizal M.Hum, Danlantamal II Padang Laksamana Pertama TNI Agus Sulaeman, Dandim 0312 Padang Letkol CZI R.N Yudha Tri Ananda, Kepala BPBD Sumatera Barat  Erman Rahman, Kepala Kemenkumham Sumatera Barat Ajub Suratman dan SKPD Pemko Padang. (hms)

Peduli Kebersihan, Padang Anggarkan 40 Miliar Setiap Tahun
Friday, March 22, 2019

On Friday, March 22, 2019


Infonusantara.net, PADANG - Pemko Padang menganggarkan sekitar Rp 40 miliar setiap tahunnya untuk pengelolaan kebersihan di setiap sudut Kota Padang. Andaikan saja, warga Kota Padang betul-betul peduli terhadap kebersihan lingkungan, anggaran tersebut bisa digunakan untuk yang lain.

Hal itu dikatakan Wali Kota Padang Mahyeldi pada acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019 yang diadakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di pelataran parkir Danau Cimpago Pantai Padang, Jumat (22/3/2019)   

Lebih lanjut dijelaskan, kepedulian terhadap lingkungan, hidup bersih dan hidup sehat harus dimulai dari rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Serta, mengedepan semangat gotong royong antar sesama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

"Mari kita mulai dari diri sendiri. Gerakan hidup bersih dan hidup sehat harus menjadi komitmen bersama", ujar Mahyeldi.

Dikesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Priyanto mengatakan, gerakan hidup bersih dalam momen HPSN 2019 juga digaungkan di jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar dan mengajak semua pihak untuk bekerja keras menciptakan kebersihan lingkungan.

"Gerakan hidup bersih merupakan gerakan yang masih. Agar, tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan", ujar Pritanyo.

Ditambahkannya, disamping merusak lingkungan dan kesehatan, sampah juga merusak pariwisata dan keindahan kota.

Pada acara HPSN 2019 tersebut juga digelar senam bersama yang diikuti keluarga besar Adhyaksa Aharmakarini dan Pemko Padang. (Inf/Z)

Pelatihan Dan Pembekalan Koordinator Saksi Paslon 01 JKW-KMA, Hendra: Kita Optimistis Perolehan 40 Persen Suara di Sumbar
Thursday, March 21, 2019

On Thursday, March 21, 2019

Ketua TKD Paslon 01 JKW-KMA Sumbar, Hendra Irwan Rahim memberikan arahan pada peserta ToT yang berasal dari utusan TKD Kabupaten/Kota serta relawan lainnya, di Padang, Kamis (21/3/2019).
Infonusantara.net - Tim Kampanye Daerah (TKD) Paslon 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (JKW-KMA) Provinsi Sumbar, menggelar pelatihan dan pembekalan koordinator saksi, di Padang, Kamis (21/3/2019).

Pelatihan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari 5 orang utusan TKD 19 kabupaten/kota di Sumbar, sisanya perwakilan relawan.

"TKD JKW-KMA akan mengisi saksi di 16.000 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Sumbar. Masing-masing TPS akan ditempatkan dua orang saksi," jelas Ketua TKD 01 JKW-KMA Sumbar, Hendra Irwan Rahim saat membuka kegiatan pelatihan dan pembekalan saksi Paslon 01 itu.

Selain itu, terang Hendra, masing-masing saksi ini akan diberi tanggung jawab untuk menyisir minimal 20 rumah penduduk di lokasi dia ditempatkan sebagai saksi.

ToT (Training of Trainer) ini juga memberikan materi tentang bahan yang akan dikomunikasikan ke warga oleh setiap saksi ini nantinya. Jika ini konsisten dijalankan, Insyaa Allah, paslon 01 ini akan raih suara signifikan di Sumbar," terang Hendra.

Hendra memperkirakan, target perolehan suara sebesar 40 persen, sangat mungkin untuk direalisasikan. Alasannya, ada dua saksi paslon 01 per TPS, relawan dan saksi partai pendukung yang akan ditempatkan di setiap TPS nantinya.

"Survei bulan lalu, pemilih paslon 01 sudah mencapai 27 persen lebih dari sebelumnya yang hanya 17 persenan. Waktu masih ada 1 bulan lagi. Kita optimistis lah, angka 40 persen ini bisa kita wujudkan," tegasnya.

Ketua Pelaksana pelatihan, Zulfadli Muckhtar melaporkan, pelatihan serupa akan digelar di tingkat kabupaten/kota dengan peserta calon saksi yang akan ditempatkan di TPS.

"Peserta diharapkan menyimak dengan serius materi yang akan diberikan empat orang instruktur TKN JKW-KMA sehingga pengawalan perolehan suara jadi maksimal," pungkasnya. (kyo)

Nurdin Halid: Ini Strategi Produktif Menangkan Pileg dan Pilpres, Golkar Targetkan 4 Kursi DPR RI di Sumbar
Wednesday, March 20, 2019

On Wednesday, March 20, 2019

Foto: Ketua Bapilu DPP Partai Golkar, Nurdin Halid(ist)
Infonusantara.net Partai Golongan Karya (Golkar) menargetkan 4 kursi DPR RI di Sumatera Barat. Demikian disampaiakan Ketua Bapilu DPP Partai Golkar, Nurdin Halid usai membuka kegiatan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2019, di Pangeran Beach Hotel, Rabu (20/3/2019)

Kegiatan Evaluasi dan Monitoring dalam rangka Pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2019
"Target kita 4 kursi di Sumbar. 2 di dapil Sumbar I dan 2 di dapil Sumbar II. Secara manual, ada korelasi dengan hasil survei. Jadi InsyaAllah dengan kekompakan teman-teman kader dan seluruh caleg, baik pusat, provinsi serta kabupaten/kota, adanya sinergi yang harmonis, sehingga target itu tercapai," ujarnya.

Dikatakan Nurdin, tak hanya di pileg, target Golkar di Pilpres juga mengalami peningkatan. Ia yakin pasangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin yang diusung Partai Golkar akan memperoleh 44,8 persen suara di Sumbar.

"InsyaAllah ada peningkatan yang signifikan, kalau saat ini di Sumbar berdasarkan survei hanya 29 persen, maka kita optimis akan mencapai 44,8 persen. Kita juga meminta caleg kita mengarahkan suaranya untuk pilpres ke Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," ujarnya.

Nurdin membatah elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin turun secara nasional. Menurutnya, berdasarkan survei lembaga survei kredibel, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Sebanarnya tidak turun, Itu kan margin of error. Margin of error itu bisa turun bisa naik. Suara dari Pak Jokowi-Ma'ruf Amin sekarang naik, bukan turun. Lembaga survei kan banyak, lembaga survei mana dulu yang mengatakan turun. Kalau lembaga survei yang kredibel, yang selalu kita pakai, itu survei Pak Jokowi-Ma'ruf seseuai dengan target yang ditetapkan TKN," pungkasnya.

Dikatakan Nurdin, strategi Partai Golkar memenangkan Jokowi-Ma'ruf adalah dengan memerintahkan caleg mensosialisasikan secara door to door. "Dalam door to door itu, ada tiga hal yang disampaikan," katanya.

Pertama, jelas Nurdin, program Partai Golkar yang sama dengan Jokowi-Ma'ruf. Jika Jokowi menang, Golkar akan memperjuangan infrastruktur yang sama dengan Jokowi. "Lapangan kerja, sembako murah terjangkau, rumah murah terjangkau dan industri 4.0," urainya.

Kedua, kata Nurdin, mengkampanyekan keberhasilan Jokowi dalam empat tahun memimpin Indonesia dari segala aspek pembangunan, khususnya infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu adalah membangun peradaban. "Apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah tepat dengan geografis kita, budaya kita, dan suku bangsa kita. Dengan infrastruktur yang baik akan mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia," ungkapnya.

Ketiga, gerakan door to door itu juga bertujuan meng-counter isu-isu negatif yang dialamatkan kepada Jokowi. "Isu apa itu? Beliau diisukan PKI, itu fitnah yang luar biasa. Dikatakan bukan Islam, padahal Pak Jokowi itu salat lima waktunya, salat tahajudnya, salat dhuhanya lebih dari kita. Ini yang perlu disampaikan ke rakyat, bahwa semua itu adalah fitnah," jelasnya.

Soal enggannya caleg yang memasang foto Jokowi-Ma'ruf di Alat Paraga Kampanye (APK) mereka, Nurdin menyebut itu hanya sekedar taktik atau siasat belaka. "Itu hanya soal taktik saja, itu siasat saja dalam melihat karakter pemilih. Kalau itu tidak produktif jangan lakukan," ungkapnya.

Menurutnya, strategi yang paling produktif yang dia juga sampaikan pada para caleg adalah dengan cara kampanye dari pintu ke pintu terkait keberhasilan calon petahana. Yang mana akan dilakukan oleh para caleg dan relawan.

"Tapi ada yang produktif, apa itu? door to door. Kalau caleg dan relawan dari rumah ke rumah relawan dan caleg menjelaskan keberhasilan pembangunan dan mengcunter isu negatif pak Jokowi saya, yakin Sumbar akan berterimakasih kepada pak Jokowi," ungkapnya.(by/im)



PDAM Akan Ganti Nama Jadi Perumda Air Minum Kota Padang.
Wednesday, March 20, 2019

On Wednesday, March 20, 2019

Koordinator Pansus III Elly Thrisyanti didampingi Ketua Pansus III Gustin Pramona beserta rombongan menyerahkan cindera mata kepada Kepala Pusat Air Baku dan Air Tanah Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PU-PR RI 
INFO PADANG, - Menindak lanjuti pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang, Pansus III DPRD Kota Padang melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Kementerian PUPR RI di Jakarta dan
PDAM Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kunjungan kerja yang dilaksankan sejak tanggal 29 Januari -2 Februari tersebut selain untuk konsultasi dan study  banding juga untuk mendapatkan referensi maupun bahan perbandingan atau pengalaman yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dilakukan oleh Pansus PDAM Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti sekaligus selaku koordinator Pansus III DPRD Kota Padang mengatakan perusahaan daerah yang mengelola penyediaan air minum di Kota Padang awalnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang sebagai mana tertuang dalam peraturan daerah Kota Padang nomor : 05/30/1974. Seiring lahirya beberapa peraturan daerah perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak terhadap materi yang diatur dalam perda tersebut .

Hal ini tentu perlu dilakukan penyesuaian kembali karena ditahun 2013 lahirlah dua Perda yang mengatur Perusahaan Daerah Air Minum, yakni Perda no 8 tahun 2013 tentang Perusa haan Daerah Air Minum dan Perda No. 9 tahun 2013. Setelah itu lahirnya UU No. 23 tahun 2014, diiringi lahirya PP No. 54 tahun 2017 serta peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2018.

Menyikapi lahirya peraturan perundang-undangan tersebut maka pemerintah daerah memandang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap materi-materi yang tergantung dalam perda nomor 8 tahun 2013 tentang Perusa haan Daerah Air Minum dan Perda no 9 tahun 2013. Penyesuaian tersebut telah ditampung dalam Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.

Ada pun materi dan muatan yang diatur dalam Ranperda yang sedang dibahas saat ini diantaranya, Modal, Organ dan Pegawai Perumda, Perencanaan,Tata Kelola Perusahaan yang Baik,Kerjasama, pinjaman penugasan, evaluasi dan restrukturisasi serta pembinaan dan pengawasan.

Ketua Pansus III Gustin Pramona Pramona menambahkan, dengan adanya perubahan -perubahan atau penyesuaian terhadap materi materi yang ditampung dalam Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sangat diharapkan tata kelola perusahaan yang baik.

"DPRD Padang sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menilai perlu diperhatikan perumusan kebijakan tersebut. Diperlukan keahlian, tidak hanya sekedar politikus akan tetapi juga profesionalitas berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan "ungkapnya.

Direktur Utama PDAM Kota Padang, Hendra Febrizal mengatakan rencana pengantin nama PDAM jadi Perumda Air Minum Kota Padang ini sehubungan dengan telah keluarnya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aturan ini adalah turunan dari UU 23 Tahun 2014.

”Ini menjadi dasar hukum baru bagi BUMD termasuk di dalamnya PDAM. Berdasarkan aturan ini, bentuk dari BUMD ada dua, yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah,” ujar Hendra.

Ia menjelaskan, perusahaaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara untuk, perseroda, berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling Sedikit 51 persen dimiliki oleh satu daerah.

“Dengan adanya aturan ini, maka PDAM lebih pas bermetamorfosis menjadi Perumda. Sebenarya berganti nama saja dari PDAM menjadi Perumda Air Minum Kota Padang. Esensi tetap sama,"sebut Hendra.

Dengan Perumda ini, terang Hendra, maka pihaknya berkewajiban memberikan kontribusi kepada pemilik modal dalam hal ini Pemko Padang setiap tahunnya. Itu dilakukan jika pelayanan sudah mencapai 80 persen. Di sisi lain sebagai pemilik modal, Pemko juga berkewajiban menyerahkan pernyataan modal kepada perusahaan. Pada 2019, PDAM mendapat  pernyataan modal sebesar Rp 21 miliar dari Pemko Padang. Sedangkan keuntungan yang diperoleh pada 2018 senilai Rp16,6 miliar.

Rencananya dalam waktu dekat Pansus III DPRD dan Pemko juga akan melakukan konsultasi ke Mendagri teekait perda perubahan nama PDAM menjadi Perumda Air Minum Kota Padang ini.(inf)




Komisi III DPRD Padang Usulkan Ranperda Inisiatif Pengelolaan Perparkiran
Wednesday, March 20, 2019

On Wednesday, March 20, 2019

Study banding Komisi III DPRD Kota Padang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok 

INFOPADANG,-Perkembanganperekonanian di perkotaan memiliki hubungan yang dekat dengan tingkat pertumbuhan kendaraan baik roda empat dan roda dua sebagai alat transportasi sehari - sehari. Peningkatan tersebut berdampak pada kepadatan penempatan kendaraan hingga mengambil badan jalan, trotoar bahkan gang sempit. 

Dengan kondisi pertumbuhan kendaraan yang makin pesat namun tidak tertata dengan rapi sangat berdampak langsung pada akses jalan untuk menuju dan atau melaksanakan kegiatan ekonomi di tengah kota.  Kondisi itu juga dimanfaatkan beberapa pihak untuk mengambil keuntungan pribadi dengan membuka area parkir liar atau tidak resmi (illegal parking). Banyak parkir liar yang berada di Kota Padang.

Foto Bersama Kunjungan Komisi III DPRD Kota Padang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok 
Seharusnya menurut Sekretaris Komisi III DPRD Padang, Mailinda Rose, area perparkiran bisa menjadi suatu sumber pendapatan besar bagi daerah (PAD) jika dikelola dengan baik. Namun jika tidak maka akan menjadi sumber masalah dan sumber biaya atau menambah beban suatu daerah.

"Belum adanya peraturan yang mencakup secara mendalam tentang tata kelola dan pemberdayaan parkir inilah yang mengharuskan adanya kajian lebih lanjut yang tidak dicakup dalam peraturan daerah di Kota Padang.  Pemerintah Kota Padang dirasa perlu merumuskan Perda tentang penataan dan pengelolaan parkir, " ujarnya. 

Dasar hukum untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan terkait Ranperda Penataan dan Pengelolaan Perparkiran adalah pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No.23 tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 tahun 2015 dan UU No.9 tahun 2015. Selanjutnya UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan serta Permendagri No.80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. 

Sementara substansi yang harus dimuat dalam Perda ini antara lain pengelolaan, perizinan, jenis gedung parkir dan bentuk parkir, pelataran parkir, parkir tepi jalan dan lingkungan parkir, kawasan pengendalian parkir, marka dan sarana parkir, retribusi dan biaya parkir, petugas parkir dan juru parkir, ganti rugi, larangan, pengecualian, sanksi administrasi, pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana. 

"Kita berharap dengan adanya Ranperda Inisiatif Pengelolaan Perparkiran ini 
nantinya akan mewujudkan pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan atau angkutan jalan. Kemudian mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran, tertib lalu lintas dan angkutan jalan serta terwujudnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang perparkiran," pungkasnya. 

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan atas nama Pemko Padang sangat menyambut baik usulan  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Padang tentang Pengelolaan Perparkiran. Ranperda inisiatif merupakan Ranperda yang sangat strategis dan merupakan dukungan DPRD Padang kepada Pemko Padang.

Sebagaimana hal ini merupakan bahagian pelaksanaan fungsi kedewanan dalam pembentukan Perda sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Ranperda ini sangat penting mengingat saat ini kita butuh pengaturan perparkiran yang belum terkelola secara baik dan pembangunan gedung parkir representatif di beberapa tempat strategis atau keramaian. Dan hal ini sesuai fenomena kebutuhan guna meningkatkan kemajuan Kota Padang.

Berpijak dari hal tersebut, agar Ranperda ini lebih aplikatif dan dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. "Tentunya dengan harapan, Ranperda yang akan kita sepakati nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ungkap  Mahyeldi. (Inf)

Walikota Padang Sampai LKPJ TA 2018 dan LKPJ Masa Akhir Jabatan 2014-2019
Monday, March 04, 2019

On Monday, March 04, 2019

Foto :Walikota Padang Mahyeldi menyerahkan LKPJ Akhir Masa Jabatan kepada Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, Senin (4/3).

INFO PADANG- Walikota Padang Mahyeldi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Tahun Anggaran 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota Padang periode jabatan 2014-2019 dalam rapat paripurna DPRD Padang, dipimpin Ketua DPRD Elly Thrisyanti, Senin (4/3). 

Menurut Mahyeldi, penyampaian dua LKPJ ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah sekaitan tentang pelaksanaan pemerintahan di Kota Padang. Tentu banyak hal yang perlu dievaluasi dan disinkronkan dengan harapan-harapan masyarakat Kota Padang ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sudah disusun untuk 2019-2024. 

“Nanti mana yang mesti dilengkapi dan disempurnakan akan kita lakukan ke depan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan apa yang mesti kita sempurnakan begitu juga di DPRD Kota Padang, sehingga ke depan, pemerintahan di Kota Padang tentunya betul-betul bisa mengakomodasi harapan-harapan masyarakat, yaitunya sesuai dengan unsur-unsur keadilan dan pemerataan,” ujarnya.

Kemudian, terkait capaian-capaian yang dilakukan terhadap RPJM yang sudah dituangkan, penting disikapi untuk penyempurnaan ke depan. Selanjutnya evaluasi dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang melakukan evaluasi untuk Kota Padang diantaranya oleh KPK, BPK, Inspektorat Kota, Provinsi dan Pusat serta BPKP dan stakeholder lainnya. 

"Termasuk juga hubungan sinergi kita dengan lembaga vertikal yang ada di Kota Padang. Sehingga dari capaian itu semuanya inilah yang menjadi masukan bagi kita untuk penyempurnaan ke depan. Insya Allah, kita di Kota Padang ke depan akan melakukan penyempurnaan anggaran dengan sebaik-baiknya serta meningkatkan respon dari persoalan masyarakat secara lebih dekat lagi,” ucapnya

Ia mengharapkan masing-masing OPD di lingkup Pemko Padang untuk dapat menyiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, SDM serta variabel-variabel kelembagaan-kelembagaan. Sehingga kita akan lebih bisa melakukan 'quick respons' terhadap permasalahan masyarakat dan keberadaan Pemko Padang ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada terselesaikan secara baik. " Kita tidak mau adanya pemerintah ini sama dengan tidak adanya pemerintah bagi masyarakat,” sebut Wako.

Sementara itu. Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti menyampaikan, penyerahan dua LKPJ kepada DPRD Padang kali ini, pertama berkaitan tentang LKPJ Walikota Padang Tahun Anggaran 2018 dan kedua penyampaian LKPJ menyusul dengan akan berakhirnya jabatan Wali Kota Padang periode 2014-2019. 

Elly menjelaskan, sekaitan penyusunan dan penyampaian LKPJ AMJ Walikota Padang periode jabatan 2014-2019 berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah disertai LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

"Berdasarkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang pada 25 Februari 2019, maka salah satu agenda rapatnya adalah menjadwalkan Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini. Insya Allah setelah rapat ini kita akan membentuk Pansus LKPJ,” sebutnya.(Inf)