PILIHAN REDAKSI

Minimalisir Tindakan Kejahatan, Polres Payakumbuh Sasar Daerah Rawan Termasuk SPBU

INFO|Payakumbuh - Demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukumnya, Polres Payakumbuh gencar lakukan patroli di daerah-...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Kejuaraan Jetski Dunia 2019 Menjadi Ajang Promosi Laut Indonesia
Sunday, March 24, 2019

On Sunday, March 24, 2019


Infonusantara.net, Jakarta - Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia jetski 2019 di Ancol, Jakarta. Jetracer World Championship 2019 akan diadakan tanggal 27-31 Maret 2019 di Jetski Indonesia Academy, Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara.

Kejuaraan ini akan mempertandingkan tiga kelas endurance, yaitu Pro F1 OPEC, Pro F1 Open (Normally Aspirated) dan Amateur F1 Open (Grand Tourisme). Track yang digunakan kurang lebih sama dengan track class endurance saat Asian Games 2018 yaitu lingkar track 6 km dan jarak terjauh ke laut 3 km.

Kejuaraan ini akan diikuti 14 negara dengan 22 tim dan masih akan bertambah sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 dan tiket dapat dibeli online mulai hari ini di www.padiciti.com dengan pilihan harga yang kompetitif dan kelas yang berbeda.

Ada delapan atlet pada kejuaraan JETSKI tahun ini,salah satunya Atlet JETSKI Kakak beradik Aero Sutan Aswar dan Aqsa Sutan Aswa yang menjadi harapan tim Indonesia untuk kejuaraan dunia jetski ini.

Ketua Umum ITJBA Saiful Sutan Aswar dalam konferensi pers di Jetski Indonesia Academy Jakarta hari ini 23 Maret 2019 mengatakan, "Pada prinsipnya kita ikut semua nomor karena diharapkan ada pengembangan untuk atlet baru".

"Ini langkah awal untuk membangun opini dunia bahwa di Indonesia ada tempat jetski yang bagus dan untuk membuktikan bahwa anak anak kita bisa juara," kata Syafrudin. (JNI/Red)

Wagub Nasrul Abit: Masyarakat Sumbar Sangat Cerdas Menentukan Pilihan
Saturday, March 23, 2019

On Saturday, March 23, 2019

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (ist)
Infonusantara.net - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, masyarakat Sumatera Barat sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihan. Baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif.

"Masyarakat Sumbar cerdas dalam menentukan pilihan yang selalu menjadi patokan Takah, Tokoh dan Tageh," ujarnya, Sabtu, 23 Maret 2019.

Wagub menyampaikan, dari dulu pilihan masyarakat Sumbar tidak berubah. Namun Ketua DPD Gerindra Sumbar itu tidur merinci pilihan tersebut untuk siapa, apakah calon presiden 01 atau 02.

Menurutnya, warga Sumbar juga tidak mudah diarahkan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan pilihan mereka. Karakter seperti itu termasuk pemilih cerdas dan selektif dalam menentukan pilihan.

"Orang Minang mana mau masuk luka (perangkap ikan), ndak bisa mereka diarahkan. Mereka bisa angguk dalam geleng (tidak setuju tapi mengiyakan, dibelakang sebenarnya tidak suka atau setuju)," katanya.

Mantan Bupati Pesisir Selatan itu menghimbau masyarakat Sumbar untuk terlibat memeriahkan pemilu 2019 yang tinggal hitungan hari. Kemudian masyarakat tetap damai walaupun berbeda pilihan.

"Mari kita ramaikan tempat pemungutan suara (TPS), sebab pilihan kita menemukan Indonesia lima tahun mendatang," tukasnya. (*)

Gerakan Tanam Sejuta Pohon Dimulai  Mahyeldi: Hutan Pantai Perkuat Mitigasi Bencana
Friday, March 22, 2019

On Friday, March 22, 2019


Infonusantara.net, PADANG- Wali Kota Padang Mahyeldi mendukung gerakan Tanam Sejuta Pohon yang digagas Badan Nasional Penangulangan Bencana bersama TNI, Polri, aparatur pemerintah dan komponen masyararakat Kota Padang yang dilaksanakan di kawasan pantai Simpang Gia, Kelurahan Parupuak Tabiang, kec. Koto Tangah, Jum’at (22/03/2019).

Di kesempatan itu, Wali Kota Mahyedli mengatakan, Kota Padang terletak di garis pantai dengan panjang lebih kurang  68,126 km. Kondisi itu membuat wilayah di sekitar pantai berpotensi terkena abrasi dan gelombang air laut. 
“Kita berharap, melalui penanaman pohon dan menciptakan hutan pantai bisa menyerap tekanan air sampai 80%. Sehingga memberi daya tahan terhadap daya rusak daerah pantai, dan yang terpenting untuk mitigasi bencana tsunami”, ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga mengatakan, proses penanaman pohon  didesain sebaik mungkin agar akses nelayan ke laut juga tersedia. Dan mengimbau masyarakat agar bersama-sama bertanggung jawab merawat dan menjaga pohon-pohon tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan, potensi gempa megathrus mentawai dengan skala 8.9 SR akan mendatangkan gelombang air laut dengan jangkauan hingga 12 Km dengan kecepatan 827 Km/jam.

“Kita bukan menakut-nakuti. Tapi ini memang ril dan sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Manando beberapa waktu lalu. Untuk itu, Gerakan Tanam Sejuta Pohon merupakan salah satu cara dalam mitigasi bencana", terang Nasrul.

Nasrul Abit  berharap, gerakan seperti ini dapat memberika edukasi kepada masyarakat agar lebih mencintai kawasan pantai. “Mari Kita sama-sama membangun dan menjaga daerah kita dan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah menyukseskan pelaksanaan kegiatan ini,” tutup Wagub.

Gerakan Tanam Sejuta Pohon di kawasan pantai Simpang Gia, Kelurahan Parupuak Tabiang juga diikuti Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Drs. Fakhrizal M.Hum, Danlantamal II Padang Laksamana Pertama TNI Agus Sulaeman, Dandim 0312 Padang Letkol CZI R.N Yudha Tri Ananda, Kepala BPBD Sumatera Barat  Erman Rahman, Kepala Kemenkumham Sumatera Barat Ajub Suratman dan SKPD Pemko Padang. (hms)

Peduli Kebersihan, Padang Anggarkan 40 Miliar Setiap Tahun
Friday, March 22, 2019

On Friday, March 22, 2019


Infonusantara.net, PADANG - Pemko Padang menganggarkan sekitar Rp 40 miliar setiap tahunnya untuk pengelolaan kebersihan di setiap sudut Kota Padang. Andaikan saja, warga Kota Padang betul-betul peduli terhadap kebersihan lingkungan, anggaran tersebut bisa digunakan untuk yang lain.

Hal itu dikatakan Wali Kota Padang Mahyeldi pada acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019 yang diadakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di pelataran parkir Danau Cimpago Pantai Padang, Jumat (22/3/2019)   

Lebih lanjut dijelaskan, kepedulian terhadap lingkungan, hidup bersih dan hidup sehat harus dimulai dari rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Serta, mengedepan semangat gotong royong antar sesama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

"Mari kita mulai dari diri sendiri. Gerakan hidup bersih dan hidup sehat harus menjadi komitmen bersama", ujar Mahyeldi.

Dikesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Priyanto mengatakan, gerakan hidup bersih dalam momen HPSN 2019 juga digaungkan di jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar dan mengajak semua pihak untuk bekerja keras menciptakan kebersihan lingkungan.

"Gerakan hidup bersih merupakan gerakan yang masih. Agar, tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan", ujar Pritanyo.

Ditambahkannya, disamping merusak lingkungan dan kesehatan, sampah juga merusak pariwisata dan keindahan kota.

Pada acara HPSN 2019 tersebut juga digelar senam bersama yang diikuti keluarga besar Adhyaksa Aharmakarini dan Pemko Padang. (Inf/Z)

Pelatihan Dan Pembekalan Koordinator Saksi Paslon 01 JKW-KMA, Hendra: Kita Optimistis Perolehan 40 Persen Suara di Sumbar
Thursday, March 21, 2019

On Thursday, March 21, 2019

Ketua TKD Paslon 01 JKW-KMA Sumbar, Hendra Irwan Rahim memberikan arahan pada peserta ToT yang berasal dari utusan TKD Kabupaten/Kota serta relawan lainnya, di Padang, Kamis (21/3/2019).
Infonusantara.net - Tim Kampanye Daerah (TKD) Paslon 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (JKW-KMA) Provinsi Sumbar, menggelar pelatihan dan pembekalan koordinator saksi, di Padang, Kamis (21/3/2019).

Pelatihan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari 5 orang utusan TKD 19 kabupaten/kota di Sumbar, sisanya perwakilan relawan.

"TKD JKW-KMA akan mengisi saksi di 16.000 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Sumbar. Masing-masing TPS akan ditempatkan dua orang saksi," jelas Ketua TKD 01 JKW-KMA Sumbar, Hendra Irwan Rahim saat membuka kegiatan pelatihan dan pembekalan saksi Paslon 01 itu.

Selain itu, terang Hendra, masing-masing saksi ini akan diberi tanggung jawab untuk menyisir minimal 20 rumah penduduk di lokasi dia ditempatkan sebagai saksi.

ToT (Training of Trainer) ini juga memberikan materi tentang bahan yang akan dikomunikasikan ke warga oleh setiap saksi ini nantinya. Jika ini konsisten dijalankan, Insyaa Allah, paslon 01 ini akan raih suara signifikan di Sumbar," terang Hendra.

Hendra memperkirakan, target perolehan suara sebesar 40 persen, sangat mungkin untuk direalisasikan. Alasannya, ada dua saksi paslon 01 per TPS, relawan dan saksi partai pendukung yang akan ditempatkan di setiap TPS nantinya.

"Survei bulan lalu, pemilih paslon 01 sudah mencapai 27 persen lebih dari sebelumnya yang hanya 17 persenan. Waktu masih ada 1 bulan lagi. Kita optimistis lah, angka 40 persen ini bisa kita wujudkan," tegasnya.

Ketua Pelaksana pelatihan, Zulfadli Muckhtar melaporkan, pelatihan serupa akan digelar di tingkat kabupaten/kota dengan peserta calon saksi yang akan ditempatkan di TPS.

"Peserta diharapkan menyimak dengan serius materi yang akan diberikan empat orang instruktur TKN JKW-KMA sehingga pengawalan perolehan suara jadi maksimal," pungkasnya. (kyo)

Nurdin Halid: Ini Strategi Produktif Menangkan Pileg dan Pilpres, Golkar Targetkan 4 Kursi DPR RI di Sumbar
Wednesday, March 20, 2019

On Wednesday, March 20, 2019

Foto: Ketua Bapilu DPP Partai Golkar, Nurdin Halid(ist)
Infonusantara.net Partai Golongan Karya (Golkar) menargetkan 4 kursi DPR RI di Sumatera Barat. Demikian disampaiakan Ketua Bapilu DPP Partai Golkar, Nurdin Halid usai membuka kegiatan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2019, di Pangeran Beach Hotel, Rabu (20/3/2019)

Kegiatan Evaluasi dan Monitoring dalam rangka Pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2019
"Target kita 4 kursi di Sumbar. 2 di dapil Sumbar I dan 2 di dapil Sumbar II. Secara manual, ada korelasi dengan hasil survei. Jadi InsyaAllah dengan kekompakan teman-teman kader dan seluruh caleg, baik pusat, provinsi serta kabupaten/kota, adanya sinergi yang harmonis, sehingga target itu tercapai," ujarnya.

Dikatakan Nurdin, tak hanya di pileg, target Golkar di Pilpres juga mengalami peningkatan. Ia yakin pasangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin yang diusung Partai Golkar akan memperoleh 44,8 persen suara di Sumbar.

"InsyaAllah ada peningkatan yang signifikan, kalau saat ini di Sumbar berdasarkan survei hanya 29 persen, maka kita optimis akan mencapai 44,8 persen. Kita juga meminta caleg kita mengarahkan suaranya untuk pilpres ke Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," ujarnya.

Nurdin membatah elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin turun secara nasional. Menurutnya, berdasarkan survei lembaga survei kredibel, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Sebanarnya tidak turun, Itu kan margin of error. Margin of error itu bisa turun bisa naik. Suara dari Pak Jokowi-Ma'ruf Amin sekarang naik, bukan turun. Lembaga survei kan banyak, lembaga survei mana dulu yang mengatakan turun. Kalau lembaga survei yang kredibel, yang selalu kita pakai, itu survei Pak Jokowi-Ma'ruf seseuai dengan target yang ditetapkan TKN," pungkasnya.

Dikatakan Nurdin, strategi Partai Golkar memenangkan Jokowi-Ma'ruf adalah dengan memerintahkan caleg mensosialisasikan secara door to door. "Dalam door to door itu, ada tiga hal yang disampaikan," katanya.

Pertama, jelas Nurdin, program Partai Golkar yang sama dengan Jokowi-Ma'ruf. Jika Jokowi menang, Golkar akan memperjuangan infrastruktur yang sama dengan Jokowi. "Lapangan kerja, sembako murah terjangkau, rumah murah terjangkau dan industri 4.0," urainya.

Kedua, kata Nurdin, mengkampanyekan keberhasilan Jokowi dalam empat tahun memimpin Indonesia dari segala aspek pembangunan, khususnya infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu adalah membangun peradaban. "Apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah tepat dengan geografis kita, budaya kita, dan suku bangsa kita. Dengan infrastruktur yang baik akan mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia," ungkapnya.

Ketiga, gerakan door to door itu juga bertujuan meng-counter isu-isu negatif yang dialamatkan kepada Jokowi. "Isu apa itu? Beliau diisukan PKI, itu fitnah yang luar biasa. Dikatakan bukan Islam, padahal Pak Jokowi itu salat lima waktunya, salat tahajudnya, salat dhuhanya lebih dari kita. Ini yang perlu disampaikan ke rakyat, bahwa semua itu adalah fitnah," jelasnya.

Soal enggannya caleg yang memasang foto Jokowi-Ma'ruf di Alat Paraga Kampanye (APK) mereka, Nurdin menyebut itu hanya sekedar taktik atau siasat belaka. "Itu hanya soal taktik saja, itu siasat saja dalam melihat karakter pemilih. Kalau itu tidak produktif jangan lakukan," ungkapnya.

Menurutnya, strategi yang paling produktif yang dia juga sampaikan pada para caleg adalah dengan cara kampanye dari pintu ke pintu terkait keberhasilan calon petahana. Yang mana akan dilakukan oleh para caleg dan relawan.

"Tapi ada yang produktif, apa itu? door to door. Kalau caleg dan relawan dari rumah ke rumah relawan dan caleg menjelaskan keberhasilan pembangunan dan mengcunter isu negatif pak Jokowi saya, yakin Sumbar akan berterimakasih kepada pak Jokowi," ungkapnya.(by/im)



PDAM Akan Ganti Nama Jadi Perumda Air Minum Kota Padang.
Wednesday, March 20, 2019

On Wednesday, March 20, 2019

Koordinator Pansus III Elly Thrisyanti didampingi Ketua Pansus III Gustin Pramona beserta rombongan menyerahkan cindera mata kepada Kepala Pusat Air Baku dan Air Tanah Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PU-PR RI 
INFO PADANG, - Menindak lanjuti pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang, Pansus III DPRD Kota Padang melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Kementerian PUPR RI di Jakarta dan
PDAM Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kunjungan kerja yang dilaksankan sejak tanggal 29 Januari -2 Februari tersebut selain untuk konsultasi dan study  banding juga untuk mendapatkan referensi maupun bahan perbandingan atau pengalaman yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dilakukan oleh Pansus PDAM Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti sekaligus selaku koordinator Pansus III DPRD Kota Padang mengatakan perusahaan daerah yang mengelola penyediaan air minum di Kota Padang awalnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang sebagai mana tertuang dalam peraturan daerah Kota Padang nomor : 05/30/1974. Seiring lahirya beberapa peraturan daerah perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak terhadap materi yang diatur dalam perda tersebut .

Hal ini tentu perlu dilakukan penyesuaian kembali karena ditahun 2013 lahirlah dua Perda yang mengatur Perusahaan Daerah Air Minum, yakni Perda no 8 tahun 2013 tentang Perusa haan Daerah Air Minum dan Perda No. 9 tahun 2013. Setelah itu lahirnya UU No. 23 tahun 2014, diiringi lahirya PP No. 54 tahun 2017 serta peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2018.

Menyikapi lahirya peraturan perundang-undangan tersebut maka pemerintah daerah memandang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap materi-materi yang tergantung dalam perda nomor 8 tahun 2013 tentang Perusa haan Daerah Air Minum dan Perda no 9 tahun 2013. Penyesuaian tersebut telah ditampung dalam Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.

Ada pun materi dan muatan yang diatur dalam Ranperda yang sedang dibahas saat ini diantaranya, Modal, Organ dan Pegawai Perumda, Perencanaan,Tata Kelola Perusahaan yang Baik,Kerjasama, pinjaman penugasan, evaluasi dan restrukturisasi serta pembinaan dan pengawasan.

Ketua Pansus III Gustin Pramona Pramona menambahkan, dengan adanya perubahan -perubahan atau penyesuaian terhadap materi materi yang ditampung dalam Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sangat diharapkan tata kelola perusahaan yang baik.

"DPRD Padang sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menilai perlu diperhatikan perumusan kebijakan tersebut. Diperlukan keahlian, tidak hanya sekedar politikus akan tetapi juga profesionalitas berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan "ungkapnya.

Direktur Utama PDAM Kota Padang, Hendra Febrizal mengatakan rencana pengantin nama PDAM jadi Perumda Air Minum Kota Padang ini sehubungan dengan telah keluarnya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aturan ini adalah turunan dari UU 23 Tahun 2014.

”Ini menjadi dasar hukum baru bagi BUMD termasuk di dalamnya PDAM. Berdasarkan aturan ini, bentuk dari BUMD ada dua, yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah,” ujar Hendra.

Ia menjelaskan, perusahaaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara untuk, perseroda, berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling Sedikit 51 persen dimiliki oleh satu daerah.

“Dengan adanya aturan ini, maka PDAM lebih pas bermetamorfosis menjadi Perumda. Sebenarya berganti nama saja dari PDAM menjadi Perumda Air Minum Kota Padang. Esensi tetap sama,"sebut Hendra.

Dengan Perumda ini, terang Hendra, maka pihaknya berkewajiban memberikan kontribusi kepada pemilik modal dalam hal ini Pemko Padang setiap tahunnya. Itu dilakukan jika pelayanan sudah mencapai 80 persen. Di sisi lain sebagai pemilik modal, Pemko juga berkewajiban menyerahkan pernyataan modal kepada perusahaan. Pada 2019, PDAM mendapat  pernyataan modal sebesar Rp 21 miliar dari Pemko Padang. Sedangkan keuntungan yang diperoleh pada 2018 senilai Rp16,6 miliar.

Rencananya dalam waktu dekat Pansus III DPRD dan Pemko juga akan melakukan konsultasi ke Mendagri teekait perda perubahan nama PDAM menjadi Perumda Air Minum Kota Padang ini.(inf)




Komisi III DPRD Padang Usulkan Ranperda Inisiatif Pengelolaan Perparkiran
Wednesday, March 20, 2019

On Wednesday, March 20, 2019

Study banding Komisi III DPRD Kota Padang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok 

INFOPADANG,-Perkembanganperekonanian di perkotaan memiliki hubungan yang dekat dengan tingkat pertumbuhan kendaraan baik roda empat dan roda dua sebagai alat transportasi sehari - sehari. Peningkatan tersebut berdampak pada kepadatan penempatan kendaraan hingga mengambil badan jalan, trotoar bahkan gang sempit. 

Dengan kondisi pertumbuhan kendaraan yang makin pesat namun tidak tertata dengan rapi sangat berdampak langsung pada akses jalan untuk menuju dan atau melaksanakan kegiatan ekonomi di tengah kota.  Kondisi itu juga dimanfaatkan beberapa pihak untuk mengambil keuntungan pribadi dengan membuka area parkir liar atau tidak resmi (illegal parking). Banyak parkir liar yang berada di Kota Padang.

Foto Bersama Kunjungan Komisi III DPRD Kota Padang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok 
Seharusnya menurut Sekretaris Komisi III DPRD Padang, Mailinda Rose, area perparkiran bisa menjadi suatu sumber pendapatan besar bagi daerah (PAD) jika dikelola dengan baik. Namun jika tidak maka akan menjadi sumber masalah dan sumber biaya atau menambah beban suatu daerah.

"Belum adanya peraturan yang mencakup secara mendalam tentang tata kelola dan pemberdayaan parkir inilah yang mengharuskan adanya kajian lebih lanjut yang tidak dicakup dalam peraturan daerah di Kota Padang.  Pemerintah Kota Padang dirasa perlu merumuskan Perda tentang penataan dan pengelolaan parkir, " ujarnya. 

Dasar hukum untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan terkait Ranperda Penataan dan Pengelolaan Perparkiran adalah pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No.23 tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 tahun 2015 dan UU No.9 tahun 2015. Selanjutnya UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan serta Permendagri No.80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. 

Sementara substansi yang harus dimuat dalam Perda ini antara lain pengelolaan, perizinan, jenis gedung parkir dan bentuk parkir, pelataran parkir, parkir tepi jalan dan lingkungan parkir, kawasan pengendalian parkir, marka dan sarana parkir, retribusi dan biaya parkir, petugas parkir dan juru parkir, ganti rugi, larangan, pengecualian, sanksi administrasi, pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana. 

"Kita berharap dengan adanya Ranperda Inisiatif Pengelolaan Perparkiran ini 
nantinya akan mewujudkan pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan atau angkutan jalan. Kemudian mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran, tertib lalu lintas dan angkutan jalan serta terwujudnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang perparkiran," pungkasnya. 

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan atas nama Pemko Padang sangat menyambut baik usulan  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Padang tentang Pengelolaan Perparkiran. Ranperda inisiatif merupakan Ranperda yang sangat strategis dan merupakan dukungan DPRD Padang kepada Pemko Padang.

Sebagaimana hal ini merupakan bahagian pelaksanaan fungsi kedewanan dalam pembentukan Perda sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Ranperda ini sangat penting mengingat saat ini kita butuh pengaturan perparkiran yang belum terkelola secara baik dan pembangunan gedung parkir representatif di beberapa tempat strategis atau keramaian. Dan hal ini sesuai fenomena kebutuhan guna meningkatkan kemajuan Kota Padang.

Berpijak dari hal tersebut, agar Ranperda ini lebih aplikatif dan dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. "Tentunya dengan harapan, Ranperda yang akan kita sepakati nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ungkap  Mahyeldi. (Inf)

Walikota Padang Sampai LKPJ TA 2018 dan LKPJ Masa Akhir Jabatan 2014-2019
Monday, March 04, 2019

On Monday, March 04, 2019

Foto :Walikota Padang Mahyeldi menyerahkan LKPJ Akhir Masa Jabatan kepada Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, Senin (4/3).

INFO PADANG- Walikota Padang Mahyeldi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Tahun Anggaran 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota Padang periode jabatan 2014-2019 dalam rapat paripurna DPRD Padang, dipimpin Ketua DPRD Elly Thrisyanti, Senin (4/3). 

Menurut Mahyeldi, penyampaian dua LKPJ ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah sekaitan tentang pelaksanaan pemerintahan di Kota Padang. Tentu banyak hal yang perlu dievaluasi dan disinkronkan dengan harapan-harapan masyarakat Kota Padang ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sudah disusun untuk 2019-2024. 

“Nanti mana yang mesti dilengkapi dan disempurnakan akan kita lakukan ke depan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan apa yang mesti kita sempurnakan begitu juga di DPRD Kota Padang, sehingga ke depan, pemerintahan di Kota Padang tentunya betul-betul bisa mengakomodasi harapan-harapan masyarakat, yaitunya sesuai dengan unsur-unsur keadilan dan pemerataan,” ujarnya.

Kemudian, terkait capaian-capaian yang dilakukan terhadap RPJM yang sudah dituangkan, penting disikapi untuk penyempurnaan ke depan. Selanjutnya evaluasi dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang melakukan evaluasi untuk Kota Padang diantaranya oleh KPK, BPK, Inspektorat Kota, Provinsi dan Pusat serta BPKP dan stakeholder lainnya. 

"Termasuk juga hubungan sinergi kita dengan lembaga vertikal yang ada di Kota Padang. Sehingga dari capaian itu semuanya inilah yang menjadi masukan bagi kita untuk penyempurnaan ke depan. Insya Allah, kita di Kota Padang ke depan akan melakukan penyempurnaan anggaran dengan sebaik-baiknya serta meningkatkan respon dari persoalan masyarakat secara lebih dekat lagi,” ucapnya

Ia mengharapkan masing-masing OPD di lingkup Pemko Padang untuk dapat menyiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, SDM serta variabel-variabel kelembagaan-kelembagaan. Sehingga kita akan lebih bisa melakukan 'quick respons' terhadap permasalahan masyarakat dan keberadaan Pemko Padang ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada terselesaikan secara baik. " Kita tidak mau adanya pemerintah ini sama dengan tidak adanya pemerintah bagi masyarakat,” sebut Wako.

Sementara itu. Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti menyampaikan, penyerahan dua LKPJ kepada DPRD Padang kali ini, pertama berkaitan tentang LKPJ Walikota Padang Tahun Anggaran 2018 dan kedua penyampaian LKPJ menyusul dengan akan berakhirnya jabatan Wali Kota Padang periode 2014-2019. 

Elly menjelaskan, sekaitan penyusunan dan penyampaian LKPJ AMJ Walikota Padang periode jabatan 2014-2019 berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah disertai LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

"Berdasarkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang pada 25 Februari 2019, maka salah satu agenda rapatnya adalah menjadwalkan Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini. Insya Allah setelah rapat ini kita akan membentuk Pansus LKPJ,” sebutnya.(Inf)




Peringati HPSN 2019,   Wali Kota Padang :Mari Kelola Sampah Untuk Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai
Wednesday, February 27, 2019

On Wednesday, February 27, 2019

Sambutan Walikota Padang Dalam Kegiatan Apel Bersama Dalam Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2019 di Pinggir Danau Cimpago Padang .
Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tingkat Kota Padang tahun 2019, dijadikan Pemko Padang sebagai momentum untuk menargetkan pengurangan sampah di 2019 sebesar 20 persen dan juga penanganan sampah mencapai 80 persen. Sebagaimana hal ini sudah menjadi kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) Kota Padang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang sudah ditetapkan oleh Perwako No.44 Tahun 2018. Sedangkan untuk pengendalian penggunaan kantong belanja plastik pun diatur melalui Perwako No.36 Tahun 2018.

Demikian disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi sewaktu memimpin Apel Bersama dalam peringatan (HPSN) tingkat Kota Padang tahun 2019 di pinggir Danau Cimpago, Selasa (26/2). Kegiatan ini dihadiri Unsur Forkopimda Kota Padang, beberapa pimpinan BUMN dan stakeholder terkait.

Penandatanganan Komitmen Bersama 
"Maka itu, untuk terwujudnya pengurangan sampah plastik di Kota Padang, memerlukan inovasi-inovasi di samping mengurangi produksi sampah membudayakan masyarakat untuk menggunakan botol minuman dan kantong atau tas belanja yang bisa digunakan berulang kali. Terutama sekali menjaga kebersihan dimana saja kita berada, khususnya kepada relawan kebersihan yang bekerja dengan ikhlas dan tuntas untuk kebersihan lingkungan hidup di Kota Padang. Sehingga, apabila kalau orang mendengar Kota Padang dimana saja berada yang diingat adalah kotanya yang bersih, rindang dan indah," tukas Mahyeldi.

Di samping itu Wali Kota itu pun juga mengimbau seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang serta institusi pendidikan dan organisasi sosial kemasyarakatan hendaknya dapat menjadi motor penggerak untuk terwujudnya budaya bersih di lingkungan masing-masing.

Penandatanganan Komitmen Bersama Bersih Sampah 
"Sehingga apabila hal itu senantiasa kita lakukan dan kita jaga dengan baik, maka akan menjadikan kota ini selalu dicintai dan dirindukan oleh warga masyarakatnya maupun tamu yang datang. Di samping itu semuanya juga bernilai ibadah di sisi tuhan yang maha kuasa," imbuhnya menambahkan. 

Sekretaris DLH Kota Padang Tri Hadyanto selaku panitia penyelenggara menyebutkan, adapun tema yang diangkat pada peringatan HPSN tingkat Kota Padang tahun 2019 tersebut yakni "Melalui Peringatan HPSN Kelola Sampah Untuk Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai".

Walikota Menyerahkan Tempat Sampah Terpisah RW Percontohan 
"Di samping menggelar Apel Bersama pada kesempatan ini juga dilakukan Launching Penyerahan Tempat sampah terpilah kepada masyarakat (RW Percontohan) oleh Bapak Wali Kota Padang. Tempat sampah terpilah merupakan CSR dari dunia usaha di Kota Padang Semen Padang, BNI dan IPC Pelindo,” sebutnya 

Agenda selanjutnya kata Tri, yaitu komitmen bersama pengurangan sampah plastik dan penanda tanganan Naskah Kerjasama bersama 3 Dinas (Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan DLH untuk Program Inovasi Pengurangan Sampah Plastik di Kota Padang. Bagi siswa bayar tiket Trans Padang sudah bisa dengan sampah plastik.

Walikota Turut Serta Melakukan Pemungutan Sampah di Pinggir Pantai Chimpago Padang
Dia menambahkan, tak hanya itu dalam peringatan HPSN 2019 ini juga diisi dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Padang tentang HPSN 2019. Isinya antara lain tentang aksi bersih serentak pada 21 Februari 2019 lalu, partisipasi masyarakat dalam bentuk aksi pembatasan plastik dan inovasi pengurangan sampah plastik. Lalu gerakan 10 menit bersih setiap hari Rabu, implementasi pengurangan sampah plastik melalui gerakan bawa botol minuman dan tas belanja guna ulang serta mempublikasikan semua aksi dan kegiatan dalam bentuk foto dan video singkat pada media cetak, elektronik dan media sosial lainnya.

“Jadi maksud dan tujuan peringatan HPSN kali ini yaitu, bagaimana membangun kesadaran bersama untuk pelembagaan hidup bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah sekaligus mendorong budaya bersih dan produktif di tengah masyarakat. Kemudian meningkatkan peran aktif dan langkah-langkah pemerintah daerah dan masyarakat luas dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya sebagai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan dan solusi mengatasi mulai dari sumber sampah. Lalu membangun sinergi upaya Pemda, masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah,” jelasnya menambahkan. (*)

Sukseskan HPSN 2019,Komunitas Sosial Mau Bersama Laksanakan Giat Bersih Sampah di Ganting Parak Gadang
Sunday, February 24, 2019

On Sunday, February 24, 2019

Giat Bersih Sampah di Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur oleh Komunitas Sosial Mau Bersama, Minggu (24/2/2019)
INFO (PADANG) - Dalam rangka mendukung Program Padang Bersih serta mensukseskan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019, warga kader PDI Perjuangan yang tergabung dalam Komunitas Sosial Mau Bersama laksanakan giat bersih sampah di RT 01 RW 10 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur, Minggu (24/2).

Hendra Wijaya Kusuma, Ketua Komunitas Sosial Mau Bersama mengatakan kegiatan bersih lingkungan ini kita lakukan dalam rangka  mendukung program pemerintah yakni program Padang Bersih serta guna meningkatkan rasa sadar lingkungan bersih kepada masyarakat khususnya pada kader PDI Perjuangan Kota Padang. 

"Komunitas Sosial MAU BERSAMA ini baru saja bentuk dengan harapan kedepannya komunitas ini bisa berbuat ditengah masyarakat dalam kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan," ujarnya.


Lebihlanjut disampaikan dalam kegiatan bersih lingkungan kali ini kami dari Komunitas Sosial MAU BERSAMA turut mengundang salah seorang tokoh masyarakat yakni Christian Rudy Kurniawan Sutiono. Dimana kami juga sepakat akan mengangkat Pak Rudy  sebagai pembina di komunitas ini. 

Selain itu di tahun politik ini untuk warga kader PDI Perjuangan, kami sudah sepakat untuk mengantarkan sosok seorang Christian Rudy Kurniawan Sutiono untuk duduk di Gedung Bundar DPRD Kota Padang. 

"Ya, tentunya kami dari kader PDI Perjuangan disini sudah menilai bagaimana dengan sosok seorang Rudy yang juga merupakan Wakil Ketua DPC PDI-P Kota Padang untuk maju ke legislatif untuk DPRD Kota Padang Dapil IV ( Padang Selatan dan Padang Timur) nomor urut 2 dari PDI Perjuangan, "katanya. 

"Harapan kami tentunya calon wakil rakyat yang sama - sama kita dukung ini mendapatkan suara terbanyak agar dapat menghantarkan Pak Rudy bisa duduk di lembaga kedewanan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya di DPRD Kota Padang periode 2019-2024 nanti," pungkasnya. 

Sementara Rudy Kurniawan Sutiono mengatakan dirinya selaku kader PDI Perjuangan tentunya akan berbuat terbaik untuk partai dan masyarakat banyak. Apapun program partai yang pro rakyat, membantu masyarakat banyak tentunya kita berusaha agar  disegerakan agar diketahui dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. 

Saya tidak bisa menjanjikan yang muluk - muluk ditengah masyarakat, jika diberikan kepercayaan serta amanah kepada dirinya duduk di legislatif sebagai wakil rakyat, tentunya peran serta dari semua lapisan masyarakat dan khususnya kader PDI Perjuangan sangat penting sekali. "Mari bersama sama kita memperjuangkan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat, baik itu pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya, " pungkasnya. (Inf)


Mahyeldi Ingin Penastani Sukses dan Kota Padang jadi Etalase Pertanian
Saturday, February 23, 2019

On Saturday, February 23, 2019

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah usai penandatanganan MoU dengan Kepala Balitbang Kementerian Pertanian,  Dr. Ir. Fadjri Jufri di Taman Sains Pertanian (TSP) BPTP Sukarami, Kabupaten Solok, Sabtu (23/2/2019).
INFO (SOLOK)- Menghadapi Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) atau Penastani, Juni 2020 mendatang, Pemerintah Kota Padang semakin berpacu waktu mempersiapkan sarana dan prasarana. Terlebih, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menginginkan gelaran insan tani terakbar nasional ini menjadi yang paling sukses penyelenggaraannya.

"Kami ingin Penastani di Padang lebih sukses dari yang sudah pernah diselenggarakan di daerah lain. Lebih sukses daripada di Aceh dan  Kutaikertanegara," kata Mahyeldi usai penandatanganan MoU dengan Kepala Balitbang Kementerian Pertanian,  Dr. Ir. Fadjri Jufri di Taman Sains Pertanian (TSP) BPTP Sukarami, Kabupaten Solok, Sabtu (23/2/2019).

Untuk itu, kata Mahyeldi, Pemerintah Kota Padang memperkuat kerjasama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. Kerjasama ini terkait dukungan pelaksanaan Penastani. Seperti bantuan penyediaan bibit, penaman serta memantau prosesnya.

"Alhamdulillah, Balitbang Kementan berkomitmen membantu Kota Padang dalam penyediaan bibit serta mengadvokasi para insan pertanian Kota Padang, ucapnya.

Menurut walikota yang berlatar belakang Sarjana Pertanian itu, Kota Padang merupakan salah kota di Indonesia yang masih memiliki lahan pertanian yang luas. Dengan ketersediaan lahan tersebut, pihaknya memberanikan diri menjadi tuan rumah Penastani agar ibukota Sumatera Barat ini menjadi etalase dari hasil - hasil pertanian.

Mahyeldi juga menyebut kegiatan Penastani di Kota Padang akan menunjang gairah pariwisata karena menghadirkan ribuan orang dari seluruh provinsi di Indonesia. Peserta ini tentu juga akan berminat melihat daerah lainnya di Sumatera Barat 

 "Sedikitnya 50 ribu orang akan hadir untuk kegiatan ini. Peserta Penastani tentunya juga akan berwisata ke daerah lain, seperti ke Bukittinggi dan Solok," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Balitbang Kementan Fadjri Jufri menilai, Pemerintah Kota Padang termasuk yang serius untuk pengembangan pertanian sehingga bersedia untuk menyelenggarakan Penastani. 

Ia berharap Padang menjadi etalase pertanian di Sumatera Barat dengan terdapatnya ikon-ikon khas hasil pertanian.  Pihaknya akan memberikan support berupa penyediaan bibit, serta menjadikan percontohan dari hasil penelitian dan pengembangan pertanian.

"Melihat potensi Sumatera Barat yang besar di bidang pertanian, kami berharap Kota Padang menjadi etalase pertanian daerah ini," ujarnya.

Fadjri bahkan mengagumi hasil-hasil pertanian dari Sumatera Barat terutama tanaman uji coba di TPS BPTP Sukarami yang menakjubkan. Ia tidak menyangka tanaman jagung yang dikenal dua tongkol ternyata di sini bisa menjadi jagung tiga tongkol bahkan banyak yang sampai empat tongkol.

"Hasilnya disini saya lihat menakjubkan, seperti jagung dua tongkol, disini malah bisa jadi empat tongkol," katanya.

Saat dikonfirmasi pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syaiful Bahri, mengatakan progres kesiapan untuk Penastani saat ini sudah 30 persen. Kesiapan tersebut dalam tahap penyediaan lahan yang sebagian masih land clearing dan akomodasi peserta.

"Saat ini persiapan sudah 30 persen, diantaranya untuk penyiapan land clearing lokasi dan pendataan rumah untuk akomodasi peserta," tukasnya. (yt)