Bapenda Padang Optimalkan Potensi Pajak

Bapenda Padang Optimalkan Potensi Pajak

Info Positif On Wednesday, February 20, 2019

PADANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang terus berupaya memaksimalkan segala potensi pajak daerah yang ada. Hal itu karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan tahun ini meningkat signifikan. 

Kepala Bapenda Kota Padang Alfiadi mengungkapkan, tahun ini target PAD Padang mencapai Rp 824.377.700.000. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 200 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 603 miliar lebih. Target tersebut merupakan gabungan target PAD dari 16 OPD lainnya di Kota Padang. Untuk Bapenda sendiri targetnya Rp 580.835.239.045. 

"Banyak potensi-potensi pendapatan dari pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal. Target itu tidak mustahil dicapai bila seluruh jajarannya efektif bergerak menyasar semua potensi pajak dan retribusi," ungkapnya di Media Center Pemko Padang, Rabu (20/2).

Ia mengatakan, pajak restoran/rumah makan misalnya, masih banyak restoran yang masih enggan menyetorkan pajaknya. Padahal pajak yang mereka setor bukan dari uang mereka, namun dari uang konsumen yang membayar. Begitu pun PBB-P2, juga belum tergarap maksimal. Menurutnya, saat ini nilai PBB di beberapa daerah masih sama di setiap rumah. Padahal jika dihitung, nilainya lebih dari itu.

"Masa iya rumah satu lantai, sama PBB-nya dengan rumah tiga lantai. Jadi ini yang akan kita validkan datanya. Sehingga PBB yang mereka bayar sesuai dengan kondisi riil," jelasnya menegaskan.

Selanjutnya Alfiadi mengulas, lalu ada beberapa potensi lain yang selama ini dilupakan. 

"Seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) belum kita sentuh. Rumah kos-kosan, air tanah, transaksi berbasis online dan lain sebagainya."

"Selain itu Bapenda Padang akan membangun sinergi dengan OPD-OPD di lingkungan Pemko Padang serta penguatan relasi kerja dan perusahaan-perusahaan penyetor pajak, guna mewujudkan kepatuhan dalam menunaikan kewajibannya," tutupnya. (rel)

Kendalikan Gratifikasi, Inspektorat Kota Padang Gelar Sosialisasi

Kendalikan Gratifikasi, Inspektorat Kota Padang Gelar Sosialisasi

Info Positif On Monday, February 18, 2019

INFO(PADANG) - Dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan  Pemerintah Kota Padang, Inspektorat Kota Padang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema Bersama Kendalikan Gratifikasi di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah, Senin (18/2/2019). 

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang tersebut diikuti oleh 350 orang peserta yang berasal dari Kepala SKPD di lingkungan Pemko Padang, Kepala BPN Kota Padang, Kepala BPS Kota Padang, Direktur PDAM Kota Padang, Direktur PSM, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD SD/SMP di Kota Padang. 

Bertindak sebagai narasumber, Direktur Gratifikasi KPK Syarif Hidayat beserta tim dan moderator Inspektur Kota Padang Corri Saidan. 

Corri mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh jajaran Pemko Padang khususnya peserta sosialisasi tentang program pengendalian gratifikasi dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan gratifikasi, dalam rangka membangun sinergitas upaya pencegahan tindakan/perilaku korupsi. 

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengharapkan, agar seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Padang memiliki semangat yang sama dalam pengendalian gratifikasi. 

"Karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri, maka melalui sosialisasi ini diharapkan Kota Padang dapat bersih lingkungan, bersih diri,  bersih dari maksiat dan bersih dari perilaku korupsi", ujar Mahyeldi. 

Selaku narasumber Syarif Hidayat menjelaskan, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian tersebut diberikan oleh suatu pihak kepada pejabat negara atau penyelenggara negara. 

"Selaku pejabat negara dan penyelenggara negara hendaknya selalu berhati-hati dan sama-sama menjaga diri agar jangan sampai orang lain menanam budi kepada kita", ingatnya. 

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi anti gratifikasi oleh Wali Kota Padang dan Kepala-Kepala SKPD di Lingkungan Pemko Padang.  (BT/Ady)

Wali Kota Apresiasi PPDB Online SMAK Padang Menggunakan QR Code

Wali Kota Apresiasi PPDB Online SMAK Padang Menggunakan QR Code

Info Positif On Monday, February 18, 2019

INFO (PADANG) - Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang selalu mengikuti kemajuan yang berorientasi pada revolusi industri 4.0. Salah satunya dibuktikan dengan sistem aplikasi online untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan akses mudah, semudah mengakses media sosial.

Bersamaan dengan memulai PPDB tahun ajaran 2019/2020, SMAK Padang juga meluncurkan QR Code sebagai inovasi mempermudah akses aplikasi penerimaan siswa baru. Peluncuran QR Code tersebut dilakukan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi didampingi Kepala SMAK Padang Nasir di pelataran kampus setempat, Senin (18/2/2019).

Walikota Padang mengapresiasi sistem yang diterapkan SMAK Padang dalam PPDB merupakan suatu kemajuan sekaligus memberikan kemudahan. Dengan sistem tersebut, calon siswa yang  berminat cukup terhubung dengan internet dan menggunakan QR Code untuk mengakses website SMAK Padang.

"Ini suatu bentuk kemajuan sekaligus memberikan kemudahan. Calon siswa tidak perlu capek - capek datang dari jauh tapi cukup mengakses internet," kata Mahyeldi.

Pada kesempatan ini, Mahyeldi juga memotivasi siswa untuk terus bersemangat mengejar cita - cita. Menurutnya, siswa SMAK merupakan calon analis kimia yang akan mengisi dunia industri sehingga mereka memegang kunci kemajuan bangsa ke depannya.

"Kalian adalah orang-orang hebat yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Kalian calon pemimpin, calon teknokrat dan penerus cita - cita bangsa ini", ujar Mahyeldi disambut antusiasme ratusan siswa SMK di bawah Kementerian Perindustrian tersebut.

Sementara itu, Kepala SMAK Padang, Nasir menyebut, dari tiga sekolah serupa (SMAK) di Indonesia, SMAK Padang merupakan sekolah yang sudah banyak mengukir prestasi dan melahirkan inovasi-inovasi. 

"Prestasi yang dicapai akan terus dipertahankan sembari terus melahirkan inovasi-inovasi guna memasuki era revolusi industri 4.0 yang sudah di depan mata", kata Nasir.

Dalam kesempatan yang sama, SMAK Padang juga menggelar kegiatan Art, Sport and Science Competition (Artoscope). Kegiatan ini merupakan yang ketiga  setelah yang pertama dan kedua dilaksanakan pada 2017/2018 lalu.

Nasir menjelaskan, pada Artoscope III  ini bersamaan dengan penerimaam siswa baru SMAK Padang. 

"Tujuannya adalah untuk meningkatkan kreatifitas siswa, baik terkait di bidang seni, olah raga dan ilmu pengetahuan", ujarnya. (Z)

Gelar Bimtek, Pemko Padang Tingkatkan Manajemen Pelaksanaan Pembangunan

Gelar Bimtek, Pemko Padang Tingkatkan Manajemen Pelaksanaan Pembangunan

Info Positif On Wednesday, January 30, 2019

Walikota Padang Buka Bimtek Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan TA 2019

INFO (PADANG) - Pemerintah Kota Padang melalui Bagian Pembangunan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2019.

Bimtek tersebut diikuti bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di setiap OPD di lingkup pemko setempat serta utusan anggota kelompok kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kota Padang di Hotel Pangeran Beach, Rabu (30/1) itu. 

Sementara kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Pemko Padang untuk melakukan akselerasi percepatan pembangunan baik fisik maupun penerapan anggaran di TA 2019 dengan berpedoman kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Terlebih, hal ini tentunya untuk mensukseskan program kegiatan pemerintah, mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta upaya meminimalkan permasalahan yang bisa muncul di kemudian hari. 

Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa program kegiatan yang telah disusun di masing-masing SKPD TA 2019 harus segera dilaksanakan secara tepat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sebagaimana pelaksanaannya dimulai dengan persiapan penganggaran sebagai bentuk wujud nyata untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur maupun peningkatan kapasitas masyarakat. Dimana kegiatan ini secara rutin dilakukan setiap tahunnya, baik yang bersumber dari dana APBD, APBN ataupun hibah lainnya. 

“PPK dan PPTK memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan. Karena menjadi ujung tombak berhasil atau tidaknya sudah kegiatan yang telah ditetapkan,” sebut wako sewaktu membuka Bimtek.

Seperti diketahui, juga tak dipungkiri masih banyak pejabat yang kurang paham dan mengerti dengan aturan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa. Sehingga itu menjadi takut atau ragu-ragu dalam melaksanakan kegiatan dan masih terdapat keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan.  

Sebagaimana, untuk menjawab keragu-raguan dan kegamangan dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan pemerintah telah menetapkan regulasi. Antara lain berdasarkan Undang-undang, Kepres, Inpres, Instruksi Presiden dan Peraturan Pemerintah. 

“Selanjutnya saya harapkan lagi, melalui Bimtek ini masing-masing PPK atau PPTK dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, menguasai regulasi yang ada, memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi kegiatan kegiatan yang putus kontrak dan berakibat tertundanya masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan serta juga menghindari indikasi tindak pidana korupsi,” cetus Mahyeldi. 

penyamaan persepsi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan penegak hukum. Itu makanya kita hadirkan pihak kepolisian dan unsur terkait lainnya apalagi sudah ada MoU antara Kejaksaan Agung, Kapolri dan mendagri dalam hal ini. Sehingga,  mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana ada PPK, PPTK dan KPA yang diharapkan melakukannya dengan baik.

yaitunya memiliki kejelasan, kepastian sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada keragu-raguan termasuk proses tender. Apalagi sekarang ini sudah ada BPBJ. 

Di samping itu kata wako, sesuai pengalaman sebelumnya, selama ini kita selalu mempersalahkan iklim atau cuaca atau curah hujan yang mengganggu tidak maksimalnya pengerjaan. Itulah makanya, dengan kita tetapkan APBD 2019 pada bulan November lalu berarti tender itu sudah bisa mulai. Sehingga pada Februari 2019 sudah bisa dilaksanakan pengerjaan.

Kabag Pembangunan Hermansyah selaku Ketua Pelaksana kegiatan menyebutkan, tujuan Bimtek ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi antar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan utusan anggota kelompok kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kota Padang dalam manajemen pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa yang cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. 

"Diharapkan melalui Bimtek ini akan menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman dari PPK atau utusan dari anggota Pokja Pemilihan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan," tukasnya.

Diterangkannya lagi, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari (30-31/1) dengan menghadirkan narasumber antara lain dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sumatera Barat (Sumbar), Kejari Padang dan Polresta Padang. (David)

Heboh, Sate Daging Babi Ditemukan di Padang

Heboh, Sate Daging Babi Ditemukan di Padang

Info Positif On Wednesday, January 30, 2019

INFO PADANG - Sate daging babi ditemukan di Padang, Selasa (29/1/2019) sore. Sate tersebut dijual seorang pedagang di kawasan Simpang Haru. Seluruh daging sate diamankan di Makko Satpol PP Kota Padang.  

Kepala Dinas Perdagangan, Endrizal mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya mendapat laporan dari warga bahwa ada pedagang sate yang diduga menjual daging babi. Begitu mendapat laporan, kemudian petugas secara diam-diam melakukan pengecekan ke pedagang sate dengan merek gerobak "KMS B" di bundaran Simpang Haru. Daging sate diambil untuk dijadikan sampel uji labor.  Setelah dinyatakan positif mengandung babi oleh Balai Veteriner Regional 2 Bukittinggi, Dinas Perdagangan kemudian mengamankan daging tersebut.  

Saat mengamankan barang bukti, pedagang sate mengakui bahwa dirinya tidak menjual sate dengan menggunakan daging babi. Tak percaya dengan pengakuan si pedagang, tim Pemko Padang kemudian menelusuri tempat memasak sate di kawasan Asrama Tentara AD yang letaknya tak jauh dari tempat berdagang.  

"Kita langsung menelusuri ke tempat memasaknya," ujar Endrizal.  

Di tempat memasak,  tim Pemko Padang menyusuri tiap sudut rumah. Hingga akhirnya puluhan tusuk sate ditemukan di dalam got yang sengaja dibenamkan oleh pedagang.  

"Kita menemukan puluhan tusuk sate dibenamkan di got di belakang rumah, " kata Endrizal.  

Kepala Dinas Pangan, Syahrial mengatakan menjual daging babi secara terang-terangan telah melanggar Undang-undang Pangan. Pedagang dapat dikenakan sanksi berupa kurungan dua sampai lima tahun atau denda sebesar Rp6miliar.(*)

Wali Kota Padang Apresiasi Bantuan Bedah Rumah Bagi Purnawirawan TNI AL

Wali Kota Padang Apresiasi Bantuan Bedah Rumah Bagi Purnawirawan TNI AL

Info Positif On Tuesday, January 29, 2019

INFO (PADANG) – Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyambut baik dan mengapresiasi dilakukannya kegiatan peresmian bedah rumah tidak layak huni bagi 4 keluarga Purnawirawan TNI AL oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Lantamal II Padang dan Yayasan Sosial Bhumyamca (Yasbhum). 

Bantuan rehab rumah tidak layak huni itu diresmikan oleh Ketua PPAL Lantamal II Padang Kolonel Mar (Purn) Tasnimi Raza yang dipusatkan di salah satu rumah yang dibedah jl. Air Camar No.51 Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Selasa (29/1). 

Dikesempatan itu juga hadir Wadanlantamal II Padang Kolonel Marinir Lasmono, Pengurus Bidang Kesejahteraan Sosial Yasbhum serta pengurus PPAL dan keluarga penerima bedah rumah.

“Atas nama Pemko Padang, kita tentu berterima kasih dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi para keluarga purnawirawan TNI AL ini. Program ini juga sejalan dengan program kita di Pemko Padang yang menargetkan rehab 1000 rumah tidak layak huni bagi warga Kota Padang per tahunnya,” ucap Mahyeldi. 

Ia melanjutkan, menurutnya program dari PPAL Lantamal II Padang yang didukung Yasbhum memang tepat dilakukan dan diselaraskan dengan program Pemko Padang. Diharapkan tidak saja menyasar bagi warga keluarga purnawirawan TNI, namun juga bagi siapa saja warga masyarakat Kota Padang yang membutuhkan. 

“Semoga program ini terus berlanjut dan berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga terus membantu rehab rumah-rumah warga yang tak layak huni di kota ini,” harap wako didampingi Kepala DPRKPP Yenni Yuliza.

Ketua PPAL Lantamal II Padang Kolonel Mar Purnawirawan Tasnimi Raza menyampaikan, program bedah rumah untuk purnawirawan ini merupakan bantuan Yasbhum. Sebagaimana Yasbhum bertugas membantu pemimpin Angkatan Laut khususnya di bidang sosial dan kemanusiaan guna meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil  maupun keluarga baik yang masih aktif maupun yang sudah memasuki masa pensiun.

”Oleh karena itu Yasbhum di awal 2019 ini melaksanakan bedah rumah sebanyak 4 unit bagi keluarga purnawirawan di Padang. Sebagaimana kita pusatkan di jalan Air Camar ini,” ucapnya

Sementara itu Wadanlantamal II Padang Kolonel Marinir Lasmono mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada Yayasan Bhumyamca yang telah membantu dan hal ini sejalan dengan program Lantamal II.

“Kegiatan ini,  merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara berkala dan suatu bukti kepedulian terhadap purnawiraan TNI AL.Kita tentu berharap, rumah ini dirawat dan dijaga kebersihannya, sehingga merasa nyaman untuk di tempati," imbaunya. (David)

Rakorbang Kelurahan Kampung Pondok Mencuat Usulan Drainase dan Keamanan Lingkungan

Rakorbang Kelurahan Kampung Pondok Mencuat Usulan Drainase dan Keamanan Lingkungan

Info Positif On Tuesday, January 29, 2019

Anggota DPRD Padang Iswanto Kwara Menyampaikan Sambutan Dalam Musyawarah Rakorbang Tingkat Kelurahan di Kampung Pondok 

INFO PADANG- Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat laksanakan kegiatan Rakorbang ( rencana koordinasi pembangunan) tahun 2019 untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2020, Senin (28/1) 

Lurah Kampung Pondok Chandra Eka Putra mengatakan selaku aparat pemerintah di tingkat kelurahan kita ini selaku fasilitator dan mediator terhadap semua persoalan maupun usulan yang ada dari warga.  

Lurah Kampung Pondok Chandra Eka Putra 

"Perlu komunikasi yang sinergitas dari seluruh elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan. Sebelumnya, apa yang telah diusulkan warga maupun keluhan warga sudah kami sampaikan kepada dinas terkait, semua sudah dilakukan sesuai jalurnya. Dan kami menghimbau agar warga janga bosan menyampaikan persoalan yang ada di lingkungan masing-masing, " katanya. 

Usulan yang disampaikan tentunya adalah usulan skala prioritas yang ada di kelurahan selanjutnya diteruskan ke tingkat Kecamatan dan Kota. Kegiatan yang diusulkan pada Rakorbang saat ini tentunya ditampung dan dalam pelaksanaanya untuk tahun depan. 

Disamping kegiatan - kegiatan fisik yakni masalah drainase yang masih urgent, ada persoalan lainnya yang sama - sama perlu untuk disikapi seperti persoalan kepemudaan, marak tindak kriminal, maraknya narkoba yang sudah merajalela juga masalah parkir kendaraan yang masih sembarangan. 

"Persoalan ini yang perlu sama sama kita waspadai dan perlu evaluasi mental untuk membenahi masalah pekat ini.Jika warga tak peduli maka di lingkungan masing-masing tak akan tercapai kebaikan untuk bersama. Kedepan berharap agar lebih baik lagi," ujarnya. 

Camat Padang Barat Eri Sendjaya mengatakan warga bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai wadah untuk peningkatan pembangunan. Identifikasi permasalahan - permasalahan ditingkat RT dan RW setempat, perlu inovasi,sehingga tidak terjadi tarik ulur usulan dari kelurahan ke Kecamatan. 

Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara dalam kesempatan itu menyampaikan kita ketahui bahwa Kampung Pondok ini lebih banyak aktifitas pembangunan dan ekonomi, dimana banyaknya pelaku pelaku usaha serta tak kalah pentingnya juga merupakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Kota Tua , juga wisata Kuliner.

"Ya, tidak bisa dipungkiri untuk kawasan Kampung Pondok ini masalah banjir masih sangat urgent. Masalah banjir  masih menjadi perhatian serius bagi kita bersama. Walau kita sudah berusaha melalukan pengerukan dan perbaikan saluran drainase tetapi ketika kurangnya tingkat kesadaran warga yang seenaknya membuang limbah tentu ini sangat kita sayangkan sekali, "kata kader PDI Perjuangan ini.

Iswanto Kwara berharap permasalahan yang ada di Kampung Pondok ini dapat kita kawal secara bersama sama. Tampa kerjasama yang baik dari semua unsur masyarakat dikawasan Kampung Pondok,saya selaku anggota dewan bukanlah siapa - siapa. 

"Kepercayaan yang diberikan adalah  amanah bagi saya dan jika amanah selaku wakil rakyat kembali dipercaya kan masyarakat, target di 2021 seluruh drainase harus bisa kita selesaikan. Juga untuk masalah keamanan, saya ingin kan dikampung Pondok ini kita gunakan teknologi Cctv, dimana hal ini tentunya akan lebih memudahkan dalam mengidentifikasi kejadian di tengah warga jika terjadi tindak kriminal atau apapun juga aktifitas yang mencurigakan,"  ujarnya. 

"Semoga kampung etnis yang direncanakan pemerintah bisa berjalan ditata secara bertahap sehingga kota  Padang yang sudah dikenal sebagai masyarakat yang multi kultur, multi etnis dan budaya dapat kita buktikan lebih baik lagi kedepannya, " pungkas Iswanto Kwara. 

Hadir dalam musyawarah Rakorbang Tingkat Kelurahan Kampung Pondok tersebut, seluruh Ketua RT dan RW sekampung Pondok, Ketua LPM Erry Gusman, Bapenda, Bhabintakantibmas, Bhabinsa, Kepala Puskesmas, serta turut memberikan semangat dan motivasi dalam kesempatan itu anggota DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman dari Partai PDI Perjuangan. (Inf)

Akuntabilitas Kinerja Dinilai Baik, Kota Padang Kembali Raih Predikat Kategori BB

Akuntabilitas Kinerja Dinilai Baik, Kota Padang Kembali Raih Predikat Kategori BB

Info Positif On Monday, January 28, 2019

INFO (BANDUNG) - Kota Padang kembali berhasil meraih predikat dengan kategori BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia sebagai hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Padang Tahun 2018.

Buah dari kerja keras Pemerintah Kota Padang tersebut diumumkan pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I yang meliputi seluruh provinsi/kabupaten/kota di Pulau Sumatra, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten dan Jawa Barat.

Apresiasi dan LHE AKIP tersebut diterima Wali Kota Padang, Mahyeldi yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Syafruddin kepada  di Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (28/01/2019).

Menteri PAN RB, Syafruddin mengatakan perubahan jaman telah mengubah paradigma harapan publik yang sangat menginginkan pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi hadir semakin dinamis, bahkan memfasilitasi setiap aktivitas di ruang publik melalui aksesibilitas yang mudah, tidak berbelit, bebas praktek suap dan pungli, efekif dan efisien, memberikan manfaat yang dirasakan langsung, bahkan mengadopsi pola-pola digitalisasi yang sudah merambah ke setiap sendi/landscape peradaban.

“Kunci pentingnya, birokrasi harus didorong melalui transformasi yang fundamental, yang mana salah satu pilar transformasi itu terletak pada bangunan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, artinya birokrasi dapat bertanggung jawab penuh terhadap aliran anggaran negara untuk sebesar-besarnya dan seluas-luasnya digunakan bagi kemakmuran rakyat," tegasnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh menambahkan, tujuan dilakukannya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk menilai kemajuan dan memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja (to asses) dan memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan manajemen kinerja (to assist) terhadap 83 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 518 Kabupaten/Kota.

“Ada 4 permasalahan utama yang ditemukan dalam evaluasi tersebut, yaitu: tujuan dan sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur, program/ kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan”, ujarnya.

“Nilai SAKIP yang terdiri dari kategori AA, A, BB, B, CC, C dan D menggambarkan kemampuan instansi dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran, menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas, dan menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan," tuturnya lagi.

Lebih lanjut Ateh memaparkan secara nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2018 menunjukkan masih terdapat 5 Kabupaten/Kota dengan predikat D, 97 Kabupaten/Kota dengan predikat C, 162 Kabupaten/Kota dengan predikat CC, 185 Kabupaten/Kota dengan predikat B, 40 Kabupaten/Kota dengan predikat BB dan 9 Pemerintah Kota yang berperedikat A.

Khusus wilayah I, pada tahun 2018 masih terdapat 36 Kabupaten/Kota dengan predikat C, 53 Kabupaten/Kota dengan predikat CC, 73 Kabupaten/Kota dengan predikat B, 11 Kabupaten/Kota berpredikat BB dan 1 Pemerintah Kota berpredikat A.

Ateh juga memberikan saran sebagai upaya langkah perbaikan di masa mendatang, yaitu  memperbaiki rumusan tujuan/sasaran program dan kegiatan (jelas dan result oriented), memastikan cascading kinerja sampai level terkecil, logic model fokus pencapaian tujuan/sasaran, refocusing program & kegiatan yang mendukung tujuan/sasaran secara efektif dan efisien, serta monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP secara berkala. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut hadir selaku tuan rumah menyambut hangat seluruh kepala daerah dan rombongan yang hadir pada acara tersebut.

“SAKIP adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, untuk memastikan uang rakyat kembali ke rakyat. Selamat kepada yang sudah berikhtiar, pelan tapi pasti mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja yang baik," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Usia menerima penghargaan, Wali Kota Padang, Mahyeldi terlihat tidak dapat menyembunyikan senyum kebahagiaannya atas prestasi yang diraih tersebut.

“Alhamdulilah kita ucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah memberikan prestasi untuk Kota Padang, sehingga kita mendapatkan peringkat BB ini dari MENPAN-RB. Insyaallah di tahun 2019 prestasi ini dapat kita tingkatkan lagi," ujarnya.

“Kita juga dapat masukan dari video testimoni beberapa kepala daerah dengan nilai SAKIP yang sangat baik, dikatakan perlu adanya perampingan SOTK, memberi tahu publik mengenai prestasi yang diraih oleh SKPD, menyamakan pemahaman antara kepala SKPD dan eselon di bawahnya terkait SAKIP, sehingga Kegiatan yang dilakukan di setiap SKPD tepat sasaran dan memberikan outcome. Bukan hanya sekedar selesai, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat," tuntasnya.

Selain Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh juga mendapatkan predikat yang sama, sehingga dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatra Barat, 3 (tiga) Kota berhasil menyandang predikat BB.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Padang pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Padang Asnel, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Padang Didi Aryadi, Inspektur Kota Padang Corri Saidan, Plt. Kepala Bappeda Kota Padang Hermen Peri, dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Sandra Imelda. (BT).

Berdampak Sarang Penyakit, Warga RW 03 Palinggam Pasa Gadang Keluhkan Drainase Tersumbat

Berdampak Sarang Penyakit, Warga RW 03 Palinggam Pasa Gadang Keluhkan Drainase Tersumbat

Info Positif On Sunday, January 27, 2019

Warga RT 02 RW 03 Jl.Palinggam Kelurahan Pasa Gadang Gotong royong bersama, Minggu (27/1)

INFO PADANG - Warga RT 02 RW 03 Jalan Palinggam, Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan laksanakan gotong royong bersama membersihkan  lingkungan dan saluran drainase serta melakukan pengecoran beberapa meter bahu jalan di depan pos pemuda melalui swadaya warga setempat, Minggu ( 27/1)

Dalam Kegiatan tersebut  terlihat kebersamaan peran serta dari pemuda, Ketua RT dan RW, serta turut hadir dalam gotong royong itu tokoh masyarakat Helmi Moesim, Caleg dari Partai Berkarya Dapil IV Padang Selatan dan Padang Timur.

Helmi Moesim 

Ketua RW 03, Menyus dalam kesempatan itu menyampaikan gotong royong ini memang inisiatif warga, dan  sengaja kita melakukan pembersihan pada aliran drainase yang sudah banyak menumpuk endapan sedimen bahkan ada yang sudah ditutupi tumbuhan liar.

"Ya, memang ada sedikit bahu jalan yang kita lakukan pengecoran dimana material atau dana nya merupakan swadaya masyarakat setempat, " sebutnya. 

Selain itu ia juga mengatakan ada salah satu aliran drainase yang sudah sejak 2017 lalu hingga saat ini menjadi persoalan bagi kami di RW 03 ini. Bukan hanya sekedar masalah tersumbatnya saja, namun yang sangat di resahkan akan berdampak pada warga adalah bisa mengakibatkan terjadinya sarang penyakit seperti demam berdarah, muntaber, akibat adanya pembuangan limbah dari salah satu rumah makan di Palinggam ini.

Untuk itu kami dari warga setempat meminta kepada dinas terkait agar bisa membantu melalukan pembersihan dan pengerukan drainase tersebut, karena persoalan ini sudah lama sekali. Bahkan persoalan ini juga sudah disampaikan ke lurah Pasa Gadang juga pada pemilik rumah makan, namun belum ada titik terangnya, " ungkapnya. 

Helmi Moesim tokoh masyarakat setempat yang turut hadir dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi  kegiatan gontong royong yang dilaksanakan warga di RT 02 RW

03 Jalan Palinggam ini. Saya sangat salut dengan kebersamaan warga yang sangat peduli terhadap lingkungan sendiri. " Kebersamaan melahirkan sesuatu yang terbaik dan akan cepatnya tercapainya apa yang di citakan bersama, " ujarnya. 

Di akui memang tadi saya melihat langsung ada saluran drainase yang sangat miris sekali yang sudah dipenuhi limbah rumah tangga yang sudah pastinya akan berdampak pada warga setempat. Tak hanya itu, akibat tidak mengalirnya air, akan bisa menjadi sarang penyakit. Belum lagi ancaman banjir saat hujan turun.

Tapi, katanya, untuk membenahi drainase ini harus ada partisipasi masyarakat, seperti goro ini. Jadi masyarakat ikut menjaga lingkungannya. Masyarakat bisa membersihkan saluran yang tersumbat itu, khusus yang ringan-ringan saja, sedangkan yang beratnya itu baru urusan Dinas PUPR. “Mudah-mudahan minggu depan sudah mulai dikerjakan dinas terkait," harapnya

Sementara Kasmaizal, Kepala seksi (Kasi) Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR,) Kota Padang yang sempat datang ke lokasi saat itu berjanji dalam waktu dekat pada minggu ini segera melakukan pengerukan drainase yang diresahkan warga. 

"Kita akan segera menindak lanjuti hal ini, namun dari pihak RW setempat diminta segera masukkan surat ke kantor dengan tujuan surat kepada Kepala Dinas PUPR disertai lampiran foto - foto drainase atau riol yang akan diperbaiki, " pungkasnya. (Inf)

Kota Padang Siap Menjadi Tuan Rumah PENAS XVI

Kota Padang Siap Menjadi Tuan Rumah PENAS XVI

Info Positif On Friday, January 25, 2019

INFO (PADANG) – Dalam rangka menyukseskan Pekan Nasional (PENAS) Petani-Nelayan ke-XVI Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Kota Padang, terkait dengan telah ditetapkan Kota Padang sebagai tuan rumah pada perhelatan akbar tersebut. 

Demikian dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Barat, Nasrul Abit ketika menyampaikan maksud kedatangannya, yang disambut hangat oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi di saat Rapat Persiapan PENAS XVI di Ruang Wali Kota Padang, Jumat (25/01/2019).

Nasrul Abit juga mengatakan, Rp. 21 Milyar yang telah dianggarkan Pemerintah Kota Padang belum cukup untuk biaya penimbunan lahan, untuk itu Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang akan dialokasikan pada perubahan anggaran 2019. 

“Secara teknis akan dihitung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatra Barat dan Dinas PUPR Kota Padang. Masalah yang belum duduk adalah mengenai tanggung jawab pemerintah pusat di dalam PENAS tani ini, untuk itu pada tanggal 13 Februari nanti akan datang tim dari PENAS tani dan  Kementerian Pertanian ke Sumatra Barat terkait pembagian tugas”, jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengungkapkan, kesiapan lahan dan ketersediaan anggaran memang menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan dalam persiapan PENAS Petani-Nelayan XVI ini.

“Insyaallah sudah siap. Persoalan lahan juga sudah dirapatkan dengan warga dan sudah ada solusinya. Warga masyarakat di sekitar Aie Pacah dan Nanggalo yang rumahnya nanti dipakai sekitar 5000 rumah insyaallah akan kita bantu membenahi air minumnya, kamarnya, WC dan septic tank-nya", kata Mahyeldi. 

"Juga mengisi kolam ikan dengan bibit dan menanami lahan dengan tanaman. Sehingga ketika PENAS tani itu berlangsung, peserta yang tinggal di rumah-rumah penduduk yang membayar minimal Rp.125 ribu/orang perhari untuk makan dan tinggal akan memberikan penghasilan murni bagi masyarakat setempat”, tambahnya lagi.

Mahyeldi juga menegaskan, harapan jumlah kunjungan pada PENAS XVI sekitar 60.000 orang. Sehingga, perputaran uang di Kota Padang, khususnya di tiga kecamatan lokasi acara juga meningkat. Kesempatan ini dapat pula dilirik oleh UMKM yang ada di Kota Padang untuk bersiap-siap menyediakan barang-barang kebutuhan para tamu nantinya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikurtura Provinsi Sumatra Barat, Candra, menjelaskan, PENAS XVI yang digelar pada tanggal 20 – 25 Juni 2020 mendatang berlokasi di Komplek Pusat Pemerintahan Balaikota Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji. 

“Total lahan yang diperlukan dan tersebar di ketiga kecamatan tersebut seluas 55 hektar dan total biaya pelaksanaan sebesar lebih kurang Rp. 80 Milyar yang mencakup biaya jalan dan arsitektur”, jelas Candra.

Rapat Persiapan PENAS XVI tersebut juga diikuti dari Provinsi Sumatera Barat, Asisten EKonomi dan Pembangunan Benni Warlis, Kadis Pangan Effendi, Kadis PUPR Fathol Bahri, Kadis Pariwisata Oni Yulfian, kadis Peternakan Erinaldi, Kadis Perindag Asben Hendri, Dinas Perhubungan diwakili Kabid Transportasi Dedi Diantaulani, Kepala Biro Aset Syafrizal, Kepala Bappeda Hansastri, Biro Humas diwakili Kabid Pemberitaan Zardi.

Sedangkan dari Pemerintah Kota Padang diikuti Plt Asisten Pemerintahan Amasrul, Asisten Administrasi Didi Aryadi, Kadis Pertanian Syamsul Bahri, Kadis PUPR Fatriaman, Kadis PRKPP Yenni Yuliza. Serta dari KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.  (BT/VN/ADY)

Hari Republik India, Wali Kota Padang Mendapatkan Undangan Kehormatan

Hari Republik India, Wali Kota Padang Mendapatkan Undangan Kehormatan

Info Positif On Friday, January 25, 2019

INFO (JAKARTA) - Wali Kota Padang Mahyeldi mendapatkan undangan kehormatan dari Dubes India untuk Indonesia Mr. Pradeev Kumar Rawat untuk mengikuti acara Hari Republik India di Hotel Westin, Rasuna Said Jakarta, Jumat malam (25/01/2019). Pada acara yang juga dihadir para Duta Besar negara sahabat dan kalangan pengusaha itu, Wali Kota Mahyeldi bersama Menteri Desa Tertinggal Eko Putra Sandjodjo didaulat untuk ikut memotong kue peringatan Hari Republik India bersama Mr. Pradeev Kumar Rawat.

Di kesempatan itu, saat makan malam bersama Wali Kota Mahyeldi, Mr. Pradeev Kumar Rawat mengatakan dukungannya dan berjanji untuk mewujudkan kerjasama Sister City antara Kota Padang dengan Kota Chennai India. “Kerjasama Padang-Chennai sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral India dan Indonesia”, ujar Pradeev.

Wali Kota Mahyeldi juga mengatakan, Pemerintah Kota Padang sudah melayangkan surat resmi ke Pemerintah Kota Chennai dengan tembusan ke Gubernur dan Chief Minister Tamil Nadu India untuk mendapatkan jawaban positif tentang kerjasama tersebut.

“Saat mengunjungi Kota Chennai, kita sangat terkesan dan semakin termotivasi bahwa peluang kerjasama ini akan segera terwujud”, ujar Mahyeldi kepada Pradeev. 

Mahyeldi juga mengatakan, Kota Padang juga telah mengagendakan iven India Cultural Week 2019 pada rangkaian acara HUT Kota Padang yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. “Dan untuk iven Serak Gula tetap dilaksanakan pada 5 Februari ini” tutur Mahyeldi yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medi Iswandi dan Kabag Kerjasama Erwin. 

Undangan kehormatan Hari Republik India juga dihadiri Wali Kota Balikpapan. Hanya dua orang Wali Kota di Indonesia yang diundang pada acara tersebut. (LL)

Bahas Kerjasama, Utusan Khusus Palestina Temui Wali Kota Padang

Bahas Kerjasama, Utusan Khusus Palestina Temui Wali Kota Padang

Info Positif On Wednesday, January 23, 2019

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah Bersama Dr. Ashraf A. AbuMhadi, Director General International Cooperation Directorate, Ministry Of Health, State Of Palestine

INFO (PADANG)– Dr. Ashraf A. AbuMhadi, Director General International Cooperation Directorate, Ministry Of Health, State Of Palestine mengunjungi Kota Padang untuk membahas beberapa jenis kerjasama yang bisa dijalin antar Kota Padang dengan kota-kota di Palestina. 

Kedatangan utusan khusus Palestina tersebut langsung disambut Wali Kota Padang Mahyeldi di Bandara International Minangkabau, Rabu sore (23/01/2019).

Dikesempatan itu, Wali Kota Padang Mahyeldi dan Dr. Ashraf langsung membahas poin-poin kerjasama, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di VIP Room Bandara International Minangkabau. Hal itu dilakukan berhubung Dr. Ashraf harus kembali ke Jakarta pada Kamis pagi (24/01/2019) pukul 06.00 WIB.

Pada pertemuan itu, Dr. Ashraf mengatakan, kedatangannya bersama rombangan ke Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehan RI. Mengingat kondisi Palestina semakin hari semakin mengkhawatirkan. Karena itu, Palestina membutuhkan bantuan dari Indonesia yang memiliki masyarakat mayoritas muslim.

“Walaupun waktu yang saya miliki tidak banyak, tapi saya harus menemui Wali Kota Padang untuk membahas kerjasama ini. Karena, Kota Padang dan Kota Beit Lahia sudah pernah menjalin kerjasama beberapa waktu lalu. Begitulah, amanah yang saya terima dari Wali Kota Beit Lahia”, ungkap Dr. Ashraf.

“Dan kita juga menggalang kerjasama dengan NGO (Non Government Organization) yang ada di Indonesia,” tambah Dr. Ashraf. 

Menanggapi hal itu, Wali Kota Padang Mahyeldi, mengatakan akan menindaklanjuti kerjasama di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang pendidikan,  Wali Kota akan berkoordinasi dengan Unand dan UNP yang memiliki program kelas internasional. Sedangkan, untuk bidang kesehatan, akan dibahas dengan Dinas kesehatan Kota Padang terkait tenaga kesehatan yang ada di Kota Padang.

“Kerjasama dengan Kota Beit Lahia akan kita perbaharui dan ditindaklanjuti sesegera mungkin. Begitu juga menjalin koordinasi dengan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Kota Padang dan Sumatera Barat untuk menjajaki kerjasama lainnya yang dibutuhkan rakyat Palestina”, tambah Mahyeldi. (LL/VN/ML)