PILIHAN REDAKSI

Tekan Inflasi, PJ Bupati Mentawai Bersama Forkopimda Galakkan Penanaman Cabe

INFO|MENTAWAI - Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian galakkan gerakan penanaman cabe sere...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Elly Thrisyanti: HUT Kota Padang ke 349 Momen Evaluasi Pembangunan Lebih Baik Lagi
Monday, August 06, 2018

On Monday, August 06, 2018

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti 
INFO PADANG,  Ketua DPRD Kota Padang Sumatera Barat, Elly Thrisyanti mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Padang ke-349 merupakan sebuah momentum untuk melakukan evaluasi atas kinerja beberapa tahun terakhir.

“Peringatan HUT Kota Padang ke -439 ini hendaknya menjadi momen bagi para pejabat pemerintahan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja selama ini,” katanya, Senin (6/8).

Ia meyebutkan pada kesempatan ini sebagai pejabat pemerintah semua harus melihat sejauh mana telah berbuat untuk rakyat. "Evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan untuk kinerja yang akan dilakukan ke depannya, agar dapat memberikan yang terbaik bagi Kota Padang serta masyarakatnya,"  ujar Srikandi DPRD Padang dari partai Gerindra ini.

Lebih lanjut Elly mengatakan , sejauh ini kinerja pemerintah kota telah memperlihatkan kemajuan yang cukup  signifikan, hal tersebut terlihat dari berbagai pembangunan yang dilakukan, baik berupa infrastruktur atau non-infrastruktur. 

Hal itu dapat kita lihat dari infrastruktur saat ini seperti jalur dua di sepanjang jalan Bypass, pembangunan kawasan Muaro Lasak hingga penataan Pasar raya serta beberapa pasar lainnya.

Sementara untuk perkembangan lain yakni pasca gempa 2009 lalu, Padang kembali meraih Piala Adipura, selain itu  juga memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dalam pengelolaan keuangan serta penghargaan lainnya.

"Semua pencapaian ini merupakan buah dari kerja sama dari seluruh elemen  mulai dari masyarakat hingga unsur pemerintahan dan kemajuan pembangunan saat ini patut kita syukuri, " katanya. 

Dia juga mengatakan pembangunan yang ada saat ini perlu dilakukan peningkatan lagi karena kawasan Kota Padang ini cukup luas. Seperti sektor pariwisata tidak hanya kawasan Muaro Lasak dan pantai air manis saja, masih banyak daerah kita yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan,  seperti di Koto Tangah ada pantai Pasie Jambak nya, di Bungus Teluk Kabung pantai Nirwana, Pauh Kuranji dengan perbukitan nya dan masih banyak daerah pinggiran kita yang patut dibenahi. 

Begitu juga untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang mesti jadi perhatian pemerintah. Untuk dunia pendidikan saat ini ujian nya menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer (UNBK) sementara kita baru bisa melaksanakannya dibeberapa sekolah saja. Untuk kesehatan masih banyak masyarakat kita dipinggiran yang belum tersentuh. 

“Kami dari DPRD akan selalu mendukung dan mendorong segala kebijakan pemerintah, serta harus bisa melakukan percepatan pembangunan kearah lebih baik lagi dan selama itu tetap berpihak kepada rakyat, program pro rakyat, kenapa tidak," pungkasnya. (inf)




Presiden dan Ibu Iriana Turut Pecahkan Rekor Dunia Poco-Poco
Sunday, August 05, 2018

On Sunday, August 05, 2018


INFO NASIONAL, -Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla pagi ini, Minggu, 5 Agustus 2018, menghadiri kegiatan pemecahan rekor dunia Guinness World Records tari Poco-Poco di Lapangan Silang Monas, Jakarta.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo sebagai Pembina OASE Kabinet Kerja tersebut digelar bersama 65 ribu peserta, yang terdiri dari anggota TNI, Polri, kementerian dan lembaga, pelajar, perwakilan lintas agama, hingga masyarakat.

Presiden dan Ibu Iriana juga turut tergabung dalam regu penari dan ikut menari Poco-Poco bersama para peserta yang tersebar dari Lapangan Silang Monas hingga Semanggi.

Tak lupa, Kepala Negara juga memberikan semangat kepada para peserta sebelum kegiatan dimulai. "Selamat berpoco-poco, semoga kita semuanya sehat, rakyat kita sehat, negara kita kuat," ujar Presiden.

Sebelum pemecahan rekor dilakukan, Presiden dan Ibu Iriana bersama para peserta terlebih dahulu melakukan prosesi gladi bersih sebagai salah satu syarat yang diajukan oleh Guinness World Records.

Tepat pukul 06.46 WIB, pemecahan rekor dunia tari Poco-Poco dimulai dan ditandai dengan penekan tombol sirine yang dilakukan bersama-sama di antaranya oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Pemecahan rekor yang dipelopori Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia (FOKBI) tersebut juga digelar dalam rangka mempromosikan Asian Games dan Asian Paragames 2018.

Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam sambutannya juga menyatakan bahwa pemecahan rekor tersebut diharapkan mampu menjadikan Poco-Poco sebagai warisan budaya milik Indonesia yang telah mendunia.

"Pemecahan rekor dunia Poco-Poco ini diharapkan menggerakkan tradisi dan budaya Indonesia untuk dinikmati dan dipelajari oleh seluruh masyarakat dunia. Juga mengajak seluruh anak bangsa untuk terus mencintai dan melestarikan nilai luhur, tradisi, dan keagungan yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa ini," ujar Imam Nahrawi.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Jakarta, 5 Agustus 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Ingin Indonesia Masuk Delapan Besar Prestasi di Asian Games 2018
Sunday, August 05, 2018

On Sunday, August 05, 2018


INFO NASIONAL , - Presiden Joko Widodo siang ini, Sabtu, 4 Agustus 2018, berbicara di depan para pegiat olahraga dan pegiat media sosial di halaman belakang Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor. Acara ini dihelat dalam rangka mempromosikan Asian Games 2018.

"Kita juga ingin prestasi kita masuk 10 besar, karena sebelumnya kita di ranking 17 di Asian Games sebelumnya. Saya minta 10 besar. Terakhir saya bisik-bisik lagi, sebetulnya saya minta 8, bukan 10. Kita ini bangsa besar, jangan sampai 10 besar saja tidak masuk," kata Presiden.

Dua pekan menjelang perhelatan akbar olahraga se-Asia tersebut, Presiden menilai persiapan Indonesia sebagai tuan rumah sudah sangat baik. Sebanyak 16 ribu atlet dan official dari 45 negara akan hadir dalam ajang multicabang olahraga ini.

"Semoga nanti penyelenggaraan pelaksanaannya berjalan dengan baik," lanjutnya.

Selain dari sisi persiapan dan prestasi, Presiden juga berpesan kepada semua pihak agar terus mempromosikan Asian Games 2018 ini, mengingat waktu pelaksanaan yang semakin dekat. Presiden ingin perhelatan akbar ini sukses dan tidak kalah dengan perhelatan Asian Games sebelumnya.

"Ini bukan perhelatan kecil-kecilan, tapi perhelatan olahraga 45 negara yang harus kita angkat terus agar perhelatan ini tidak kalah dengan perhelatan Asian Games sebelum-sebelumnya. Sehingga sekali lagi saya minta, negara minta, pemerintah minta, kita semuanya mengangkat, mempromosikan Asian Games 2018 ini," tuturnya.

*Soroti Kesehatan Masyarakat*

Pada kesempatan ini, Presiden juga menyoroti masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Presiden menginginkan masyarakat lebih rajin berolahraga dan melakukan aktivitas berjalan kaki.

"Saya membaca sebuah berita bahwa masyarakat kita ini malas kalau berjalan agak jauh, agak dekat saja malas, apalagi agak jauh. Mau ke mall, parkir yang paling dekat dengan pintu biar jalannya dekat, iya kan? Iya ini fakta," ujarnya.

Presiden pun bercerita bahwa dirinya selalu menyempatkan untuk _jogging_, baik di pagi hari maupun siang hari. Ia pun berusaha untuk selalu berjalan kaki, terutama jika sedang melakukan kunjungan ke daerah.

"Saya kalau ke daerah ya isinya jalan saja, banyak jalan kakinya. Entah kalau itu masuk ke desa, entah kalau itu masuk ke sawah, entah di tepi pantai. Jalan itu menyehatkan, jalan itu enak," imbuhnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden yang pada kesempatan ini didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, juga mengingatkan perihal satu event besar setelah Asian Games, yaitu Asian Paragames.

"Kita harap kita berkumpul lagi. Tapi setelah itu kita harus kumandangkan terus jalan sehat untuk masyarakat kita semuanya," tandasnya.

Bogor, 4 Agustus 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Luncurkan Kendaraan Pedesaan Karya Anak Bangsa
Thursday, August 02, 2018

On Thursday, August 02, 2018



INFO, - Saat membuka pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018 di ICE BSD City hari ini, Kamis, 2 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menyambut baik kehadiran kendaraan pedesaan yang bernama Angkutan Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes). Kendaraan multiguna karya anak bangsa tersebut dirancang untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat di pedesaan.

"Saya menyambut baik AMMDes, Angkutan Mekanis Multiguna Pedesaan, yang hari ini akan kita luncurkan," ujar Presiden.

Kehadiran kendaraan pedesaan ini juga akan memberikan efek berganda pada industri lain. Setidaknya, terdapat 70 industri komponen dari dalam negeri yang terlibat dalam produksi kendaraan pedesaan ini.


"Ini satu jenis kendaraan tetapi kaitan dengan industri hulunya sangat banyak. Dilaporkan lebih dari 70 industri komponen dalam negeri siap jadi pemasok komponen AMMDes ini," ucapnya.

Pada dasarnya AMMDes ini berfungsi sebagai alat transportasi dan pengangkut yang dapat dipadukan dengan berbagai alat pengolahan pascapanen. Selain itu, kendaraan ini juga dapat dipadukan dengan beberapa alat penunjang keperluan seperti genset untuk penerangan, alat penggiling padi, dan pompa air untuk irigasi sawah pedesaan dengan menempatkan komponen-komponen itu di bak belakang kendaraan.

Usai secara resmi membuka pameran itu, Kepala Negara langsung menuju stan di mana kendaraan multiguna itu dipamerkan dan sempat menaiki salah satu AMMDes yang dipamerkan.

"Selain untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang ada di desa-desa, ini juga bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada di desa baik yang berupa air, mobilitas, _dryer_, dan penggilingan padi dalam bentuk yang kecil sehingga mobilitas di sawah dan desa bisa lebih baik lagi," kata Presiden mengomentari kendaraan pedesaan itu.

Pengembangan AMMDes ini sebelumnya telah dipantau sejak jauh hari oleh Presiden Joko Widodo. Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada September 2017, Presiden sempat menyambangi pabrik Kiat Motor yang telah dikenal melalui produk Esemka. Di sana, Presiden menyaksikan langsung pengembangan kendaraan pedesaan yang kala itu masih bernama Mahesa.

"Tugas pemerintah memberikan dorongan agar gagasan seperti ini bisa masuk ke pasar," ujar Presiden saat itu.


Jakarta, 2 Agustus 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Dorong Industri Otomotif Nasional untuk Berinovasi
Thursday, August 02, 2018

On Thursday, August 02, 2018


INFO, Presiden Joko Widodo mendorong industri otomotif dalam negeri untuk terus bekerja keras dan menelurkan inovasi. Ia berharap pasar otomotif Indonesia dapat dikuasai oleh industri otomotif dalam negeri.

"Jangan sampai pasar negara kita yang besar ini dikuasai oleh mobil-mobil impor. Harus dikuasai oleh mobil-mobil yang diproduksi di dalam negeri kita sendiri," ujar Presiden selepas meninjau pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018 di ICE BSD City, Kamis, 2 Agustus 2018.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah berkomitmen akan terus mendukung dan membantu industri otomotif nasional. Salah satunya adalah saat Presiden bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc untuk menyelesaikan masalah ekspor produksi otomotif Indonesia ke Vietnam.

"Kemarin bertemu Perdana Menteri Vietnam saya sampaikan _blak-blakan_ mengenai adanya hambatan terhadap ekspor otomotif kita. Ternyata itu bisa diselesaikan. Jika ada masalah lagi, saya akan bahas lagi dengan PM Vietnam," ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan berbagai insentif kepada industri otomotif nasional. Sejumlah keringanan pajak sedang dipertimbangkan bagi industri otomotif yang berinvestasi pada kegiatan seperti pelatihan vokasi bagi para pekerja dan lain-lainnya.

"Termasuk _tax holiday_ yang jauh lebih agresif, _tax allowance,_ dan yang sedang dalam kajian, _super deduction,_ untuk pajak di mana biaya perusahaan untuk kegiatan-kegiatan seperti pelatihan vokasi bisa dipotong 200 persen dari penghasilan yang kena pajak. Ini akan besar sekali tapi masih dalam kajian di Menteri Keuangan," tuturnya.

Terkait dengan inovasi, Presiden mengatakan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan satu inovasi berupa implementasi biodiesel 20 persen atau B20 dengan menghadirkan lebih banyak kendaraan yang ramah lingkungan. Beberapa negara disebutnya telah berhasil mengimplementasikan kebijakan serupa itu.

"Brasil tahun 1970 sudah bisa implementasi kendaraan 100 persen bioethanol yang dibuat dari produk lokal gula tebu. Masa kita yang punya produksi sawit jutaan ton tidak bisa menyelesaikan ini?" kata Presiden.

Dengan implementasi B20 ini, pemerintah telah mengalkulasi penghematan devisa sebanyak hampir USD6 miliar. Selain itu, harga minyak sawit Indonesia juga akan terangkat hingga USD100 per ton.

"Harga minyak mentah itu USD70 per barel dan dengan asumsi peningkatan penyerapan biodiesel akan mengangkat harga minyak sawit USD100 per ton. Ini lompatannya besar sekali. Kalau kita bisa mengimplementasikan itu, maka negara akan menghemat devisa sebesar USD5,98 miliar sehingga kita akan konsentrasi ke situ sehingga proses ini akan saya ikuti terus," ucapnya.


Tangerang, 2 Agustus 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Bank Nagari, Dua Bulan Ini Sudah Menyalurkan KUR Rp550 Miliar
Thursday, August 02, 2018

On Thursday, August 02, 2018


INFO PADANG, - Punya kinerja bagus, Bank Nagari mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan. Bank milik Pemerintah Daerah Sumatera Barat ini dipercaya menyalurkan kredit usaha rakyat Rp1,1 triliun.
Kepercayaan itu dijawab bank tersebut dengan sangat baik. Sejak Juni 2018, sudah tersalur Rp550 miliar. Artinya dana, dalam dua bulan, usaha kecil menengah daerah ini sudah menikmati perkuatan permodalan dari Bank Nagari.
“Kinerja bagus ini membuktikan Bank Nagari layak mendapat kepercayaan pemerintah buat menyalurkan KUR. Kita pun dukung bank ini untuk menyalurkan lebih banyak tahun berikutnya,” ujar Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy  usai bertemu ramah dengan Direktur Utama Bank Nagari, Deddy Ichsan dan jajarannya, Kamis (2/8/2018).
Leonardy menyebutkan, jika pada 2017 hanya Rp300 miliar dan naik pada 2018 menjadi Rp1,1 triliun. Dia bakal mendorong agar pada 2019 naik minimal jadi Rp2 triliun bahkan Rp3 triliun.
Leonardy menyatakan hal itu berdasarkan cepatnya bank itu menyalurkan KUR. Alokasi KUR mereka akan habis jauh sebelum tutup tahun buku karena ditunjang keberadaan penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Sumbar.
Alokasi itu belum banyak menyentuh sektor perikanan dan kelautan. Sektor ini butuh peralatan tangkap dan perlengkapan penunjang yang bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Belum lagi.untuk cold storage dan pabrik pengolahannya.
“Kita berharap Bank Nagari memberi perhatian lebih kepada para nelayan kita. Sinergi dengan pihak terkait sangat perlu ditingkatkan lagi,” ujarnya.
KUR Mikro ini, kata Direktur Utama Bank Nagari Deddy Ichsan sangat membantu. Terutama pedagang kali lima.
“Bagi kami, pedagang kecil yang bagus perkembangan usahanya dan sudah bertahan di lokasi yang sama selama enam bulan, Bank Nagari sudah layak memberikan perkuatan modal kepada mereka,” ujar Deddy.
Bank Nagari mengusulkan agar pemerintah sebagusnya mengarah pada seberapa banyak pengusaha mikro, kecil dan menengah yang memanfaatkan KUR. Misalnya 20.000 pengusaha.
Ini lebih bagus dibanding mengacu pada nilai rupiah yang berhasil disalurkan. Deddy mengungkapkan hal tersebut agar tak terjadi bias di lapangan.
Dia pun setuju untuk menyasar sektor perikanan dan kelautan. Dia pun mengakui KUR di bank yang dia pimpin banyak menyasar sektor perdagangan dan pertanian, karena ini yang paling besar potensinya. Cabang Simpang Empat sangat cepat penyerapannya di sektor ini. ()

Langkah Pemenangan Jokowi, Pengurus FKRPJ Sumbar Dikukuhkan
Thursday, August 02, 2018

On Thursday, August 02, 2018

Ketua Dewan Pembina FKRPJ 2019, Sidarto Danusubroto Diwawancarai Awak Media Sumbar 
INFO PADANG- Sejumlah tokoh Sumatera Barat dikukuhkan dalam Forum Komunikasi Relawan Pemenangan Jokowi (FKRPJ) 2019 Sumatera Barat oleh Ketua Dewan Pembina Relawan Jokowi (Rejo) Sidarto Danusubroto di Kryard Hotel Bumi Minang, Kamis (2/8).

Pengurus FKRPJ yang dikukuhkan berasal dari berbagai kalangan, yaitu tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda dan sejumlah kepala daerah.

Sidarto mengatakan pengukuhan FKRPJ ini merupakan upaya untuk menyatukan dan membangun kekuatan pendukung Joko Widodo karena sudah mendekati masa kontelasi politik pemilihan presiden.

Kita tentu ingin seluruh potensi kekuatan pendukung Jokowi akan kami satukan. Pengukuhan ini akan dilakukan di seluruh Indonesia. “Forum ini dibentuk sebagai wadah bagi seluruh relawan dalam menyatukan langkah untuk pemenangan Joko Widodo sebagai Presiden RI periode 2019-2024,” katanya.

Dia mengatakan, pembentukan FKRPJ adalah upaya untuk menaikkan elektabilitas Jokowi di Pilpres mendatang. Keinginan untuk kembali memenangkan Jokowi sebagai presiden RI untuk periode kedua setelah melihat kinerja Jokowi pada saat ini.

Dia yakin dengan apa yang sudah dilakukan Jokowi selama 3,5 tahun ini, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris, artinya pembangunan merata hampir diseluruh Indonesia.

“Lihat bagaimana jalan dibangun, jalan tol, bandara di berbagai daerah, khusus di Sumbar ada rel kereta dari Bim ke kota Padang, ada tol Padangpariapan ke Pekanbaru. Itu kami yakini akan menaikkan kepopuleran Jokowi,” katanya.

Sementara, mengenai target perolehan suara di Sumatera Barat, Sidarto menyebut tidak ada target. Pada dasarnya, relawan bertujuan untuk mendongkrak suara untuk mencapai tujuan pemenangan Jokowi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Dijajaran Dewan Pengurus ada nama Mayjen TNI (Purn) Hartind Asrin sebagai Ketua dengan Wakil Ketua Muhammad Husni Nahar, Fauzi Bahar, Dicky Syambara, Dian Ikhwan, Bernando Sinaga, Abdul Aziz Malin Sampono, dan Edi Erman. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Mirwan Pulungan dengan Wakil Baharuddin Jamil. Bendahara diamanahkan Kepada Yulviadi dan Wakil Bendahara Teguh.

Untuk Koordinator Wilayah masing-masing dipercayakan kepada Yusman Kasim (Kota Padang), Rudi Chandra (Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai), Khairunnas (Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan), Mahyudin (Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman), Atos Pratama (Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat), Jon Rifki (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota), Irza Raferdi (Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam), dan Novi Hendra (Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya).

Sedangkan dijajaran Dewan Penasehat ada nama Buya Masoed Abidin, Tuanku Bagindo H. M. Letter, Syofwan Karim Elha, Hendra Irwan Rahim, Buya Gusrizal Gazahar, Ganefri, Tafdil Husni, Musliar Kasim, Eka Putra Wirman, KH. Zainal, Duski Samad, Tuanku Mudo Ismet, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Boy Lestari Datuk Palindih, Insanul, Ramal Saleh, Manaon Lubis, Rizaldi Algamar, Benny Muchtar, Yurdin, dan Haynes Ade.

Sementara Hartind Asrin mengatakan dengan dikukuhkannya FKRPJ di Sumbar maka mereka akan segera bergerak dan berupaya untuk memenangkan Jokowi di Pilpres mendatang. “Kami akan melakukan upaya-upaya untuk menaikkan tingkat elektabilitas Jokowi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat prestasi Jokowi selama menjadi presiden dan menangkal isu-isu negatif yang dilemparkan pihak lain,” katanya.(Inf)

Elvi Amri Realisasikan Satu Unit Ambulance Gratis di Masjid Raya Ikua Koto
Wednesday, August 01, 2018

On Wednesday, August 01, 2018

Anggota DPRD Padang Elvi Amri Foto Bersama Pengurus dan Jama'ah Masjid Raya Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah 
INFO PADANG - Anggota DPRD Padang, Elvi Amri dari Fraksi Hanura menyerahkan  satu unit ambulance kepada Ketua Masjid Raya Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah pada, Rabu (1/8).

Satu unit ambulance langsung diterima Pengurus dan disaksikan langsung jama'ah Masjid Raya Ikua Koto.

Menurut Elvi Amri dalam sambutannya menyampaikan anggaran pembelian satu unit ambulance Rp195 juta dan berasal dari dana pokok-pokok pikirannya (pokir) di DPRD Kota Padang.
" Ya, ini melalui dana pokir saya di dewan, ujarnya.

Lalu, ia meminta kepada pengurus dan jama'ah untuk merawat ambulance dengan baik, agar tahan lama dan bisa dipinjam oleh warga yang mendapat musibah tanpa bayaran se persen pun.

" Ambulance ini gratis bagi warga daerah ini dan Padang khususnya, ujar Ketua Komisi IIi DPRD Padang ini.

Kemudian, untuk operasional dan perawatannya kita serahkan pada pengurus Masjid. Namun itu tidak sepenuhnya dibebankan, sebagian waktu saya siap membantunya.

Ia menyampaikan, tujuan diberikan ambulance supaya warga yang mendapat musibah tidak susah mencari kendaraan kesana kemari serta dalam rangka meringankan beban warga yang membutuhkannya.

Selain itu, sebagai wakil rakyat dirinya akan selalu berkontribusi kepada warganya, ini demi perubahan daerah ke arah yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Masjid Raya Ikua Koto, Muasri mengucapkan terima kasih banyak kepada Anggota DPRD Padang, Elvi Amri yang telah memberikan satu unit ambulance untuk masjid ini, semoga apa yang diberikan dibalas oleh Allah SWT nantinya.

Disamping itu, mengenai operasional dan perawatannya kita akan bayarkan melalui dana sosial masjid yang dijalankan setiap Jum'atnya.

" Kita akan jalankan kotak setiap hari Jum'at, ini demi operasional sopir, minyak mobil dan lain sebagainya.

Ia berharap, ke depan kebutuhan Masjid yang diperlukan ialah AC dibagian shalat pria dan wanita. Supaya ruangan sejuk dan suhu panas dapat berkurang dirasakan masyarakat yang shalat, sebutnya.(Inf)


 Lima Anggota DPRD Padang Pindah Partai Maju Kembali di Pileg 2019
Tuesday, July 31, 2018

On Tuesday, July 31, 2018


INFO PADANG, -  Terkait surat pengunduran diri dari beberapa anggota DPRD Padang yang kembali maju mencalon sebagai anggota legislatif (Caleg) di 2019 di partai berbeda, saat ini sudah diterima oleh pimpinan DPRD Kota Padang.

Hal itu di akui Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, dan membenarkan bahwa terkait surat pengunduran diri dari anggota DPRD Padang tersebut sudah diterimanya masuk melalui sekretariat.

"Saya sudah terima ada lima surat pengunduran diri tersebut. Karena hal itu adalah salah satu syarat wajib jika kembali mencaleg pada partai berbeda dari sebelumnya, harus ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan," kata Elly.

Dia menjelaskan, DPRD dalam hal ini hanya menerima dan meneruskan surat pengunduran diri itu ke Gubernur Sumbar melalui Walikota Padang.

"Proses pemberhentian ada di Gubernur. Kami tentu menyegerakan proses surat tersebut. Karena itu merupakan syarat wajib jelang dikeluarkannya daftar caleg tetap (DCT) oleh KPU," ujarnya.

Sebab, katanya kalau saat DCT diumumkan surat itu belum diproses, tentu akan berakibat yang bersangkutan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU dan tentu otomatis pencalegannya batal.

Disisi lain dengan telah masuknya surat pengunduran diri dari dewan yang bersangkutan, maka tidak bisa ditarik lagi dan tetap akan diproses pemberhentiannya," kata Elly Thrisyanti didampingi Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra senada menyampaikan .

Lima anggota DPRD Padang mengundurkan diri sebagai anggota dewan. Pengunduran diri itu diajukan sebagai salah satu syarat mendaftar sebagai calon anggota legislatif di partai berbeda dari pemilu yang lalu.

Lima orang adalah tiga kader Hanura, Zaharman pindah ke PKS, Osman Ayub pindah ke Nasdem dan Yendril pindah ke PKB. Satu orang kader PPP Nila Kartika pindah ke Demokrat dan satu kader Golkar Helmi Moesim maju melalui Partai Berkarya. (Inf))


Paripuna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi DPRD Padang Setujui LKPD Tahun Anggaran 2017 dan KUA-PPAS 2019
Tuesday, July 31, 2018

On Tuesday, July 31, 2018




INFO PARLEMEN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) laksanakan Paripurna penyampaian pandangan akhir Fraksi - Fraksi DPRD Kota Padang terhadap Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kota Padang 2019,Senin (30/7). 

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Asrizal, Sekretaris DPRD Kota Padang Syahrul, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. 

Juga turut menghadiri pada rapat paripurna tersebut para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan para undangan lainnya.

Dalam paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi tersebut 
seluruh fraksi di DPRD Kota Padang  menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019.


Pada penyampaian pandangan akhir dari Fraksi Perjuangan Bangsa oleh Wismar Panjaitan disana ditemui dengan adanya memberikan beberapa catatan terkait Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

Dari segi pendapatan dan pembiayaan, jelas Wismar, masih ada OPD yang belum memenuhi target realisasi anggaran. Ia memberikan apresiasi kepada OPD yang telah berhasil memenuhi realisasi target yang diberikan, namun kepada OPD yang belum mencapai target, ia harapkan untuk dilakukan evaluasi.

Sedangkan mengenai belanja langsung, ungkap Wismar, catatan penting dari fraksinya adalah masalah temuan BPK RI mengenai aset-aset Pemerintah Kota Padang yang masih dikuasai segelintir orang yang tidak berhak memilikinya. 


"Untuk itu, kami harapkan agar pemko sesegera mungkin dapat mengatasi persoalan ini dengan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari BPK RI," pungkasnya.

Tak hanya itu, Fraksi Perjuangan Bangsa juga menyoroti SILPA pada belanja tidak langsung. Menurut Wismar, sesuai laporan Pansus III, realisasi belanja tidak langsung mencapai 91,49 persen dari anggaran Rp.1.059.948.371.645,30, dan SILPA sebanyak Rp90.184.757.517,30. 

Ia mengatakan, SILPA ini terjadi disebabkan banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Selain itu, untuk anggaran insentif petugas pemungut retribusi, perlu dikaji ulang, karena banyak anggaran yang ditetapkan tidak dimanfaatkan secara efektif dan efesien.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Hanafi, S. Pd, M. Pd., mengatakan, fraksinya dapat memahami Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019 dengan beberapa catatan.

Fraksi PAN, katanya, menyarankan kepada Walikota Padang agar lebih maksimal dalam mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), supaya terealisasi program yang telah direncanakan dan jangan terjadi lagi pendapatan tidak tercapai serta penggunaan anggaran tidak maksimal.

Fraksi PAN juga menegaskan kepada seluruh OPD agar setelah KUA dan PPAS tahun 2019 disepakati, tidak ada lagi anggaran yang dimasukan di luar KUA dan PPAS tahun 2019 yang disepakati nantinya. Karena KUA dan PPAS merupakan acuan dasar dalam membahas APBD tahun 2019 sesuai dengan Permendagri nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2019. 

"Kami juga menyarankan kepada OPD agar KUA dan PPAS 2019 yang akan disepakati supaya lebih memprioritaskan kepada 10 program unggulan Walikota Padang dan program yang disepakati sudah betul-betul mengakomodir semua program kerja yang sudah tercantum di dalam RKPD tahun 2019, sehingga seluruh usulan dan rencana yang diajukan dari Musrenbang betul-betul terakomodir di dalam KUA dan PPAS tahun 2019 ini," ungkapnya.

Sementara dari Fraksi PKS melalui juru bicaranya, H. Hadison, S. Si, AP., mengatakan, fraksinya menyetujui ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang terkait KUA dan PPAS tahun 2019. 

Ia mengatakan, melihat proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2,463 triliyun, dengan proporsi terbesar dari dana perimbangan mencapai 57 persen atau 6 persen turun dari tahun 2018 dari total dana pendapatan daerah, menunjukan bahwa dari sektor pendapatan anggaran Pemerintah Kota Padang masih sangat tergantung dengan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.

Namun, kata Hadison lagi, pada sisi lain, proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2,463 triliyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp223,1 miliar. Dimana total PAD tersebut, kontribusi terbesar disumbang oleh Pajak Daerah sebesar Rp565,4 miliar. 

"Kami melihat, angka ini lebih besar dibanding tahun 2018 sebesar Rp400,9 miliar atau mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp164,5 miliar," ujarnya.

Dari total PAD, kata Hadison, dalam konteks otonomi daerah, semakin meningkatnya pendapatan daerah, khususnya dari sektor penerimaan Pajak Daerah, merupakan sinyal positif. Sebab, semakin besarnya peranan Pajak Daerah menggambarkan semakin kuatnya kemandirian keuangan daerah. Namun, jangan sampai pajak yang diberlakukan memberatkan ekonomi masyarakat.

Dikatakan Hadison, belanja daerah tahun 2019 diproyeksi sebesar Rp2,467 triliyun atau mengalami peningkatan sebesar Rp79,55 miliar atau meningkat 3,33 persen dibandingkan APBD tahun 2018. 

"Jika kita lihat pada komposisi belanja langsung KUA-PPAS 2019, mengalami peningkatan sekitar Rp76,3 miliar dari APBD 2018. Tentu kita harapkan bisa menggerakkan pembangunan, khususnya pada sektor prioritas antara lain sektor peningkatan infrastruktur dan transportasi kota, sektor peningkatan penataan birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik serta sektor peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kota Padang guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,63 persen," pungkasnya.

Dian Anggraini juru bicara dari Fraksi NasDem dalam kesempatan itu menyampaikan,  kami hanya mempertanyakan mengenai anggaran Rp2 miliar yang telah digelontorkan kepada PT Padang Sejahtera Mandiri (PSM), kemana saja uang itu dipergunakan. Kami hanya ingin kejelasan. 

"Tapi pada prinsipnya Fraksi Partai Nasdem bisa menerima Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019, "ungkapnya. 

Dengan setujunya semua fraksi di DPRD Kota Padang, maka pimpinan rapat paripurna, Elly Thrisyanti menyatakan DPRD Kota Padang menerima Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 dan menyepakati Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang terkait KUA dan PPAS tahun 2019. (**)

Presiden Jokowi Tinjau Langsung Penanganan Korban Gempa di Lombok Timur
Tuesday, July 31, 2018

On Tuesday, July 31, 2018



INFO NASIONAL ,- Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa bagi para korban bencana gempa yang mengguncang wilayah Lombok, Bali, dan Sumbawa. Gempa bumi berkekuatan 6,4 SR mengguncang tiga wilayah itu pada Minggu, 29 Juli 2018, sekira pukul 05.47 WIB.

"Kita ingin mengucapkan duka yang mendalam atas musibah ini, terutama bagi korban yang meninggal. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT dan diberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya," ujar Presiden pada Senin, 30 Juli 2018, di Lapangan Madayin, Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pagi ini, di lokasi tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan guna memastikan penanganan bagi para korban gempa berjalan dengan cepat dan baik. Dirinya memastikan bahwa bantuan pembangunan rumah korban gempa yang roboh maupun rusak berat akan diberikan secepatnya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah ibadah, Presiden telah memerintahkan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan perbaikan.

"Rumah-rumah yang roboh terutama yang rusak berat masih dalam proses verifikasi di kelurahan dan kecamatan. Nanti akan dikeluarkan oleh Pak Gubernur mengenai jumlah semuanya berapa dan segera paling lambat besok pagi, sesuai permintaan dari masyarakat, diberikan uang agar bisa dibangun rumah ini kembali," ucapnya.

Kepala Negara sempat bertanya langsung kepada sejumlah warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal saat peninjauan. Dari hasil pengamatan itu, mayoritas warga diketahui membutuhkan bantuan pembangunan rumah kurang lebih Rp50 juta untuk tiap kepala keluarga.

"Tadi saya sudah bertanya kalau bangun lagi habisnya berapa, rata-rata Rp50-an juta. Nanti akan dibantu per rumah kira-kira Rp50-an juta dan akan segera ditindaklanjuti oleh Kepala BNPB, disupervisi oleh Kementerian PU, dan diawasi oleh Pak Gubernur serta Pak Bupati," kata Presiden.

Saat pemulihan bencana berjalan, nantinya warga akan dibantu oleh Kodam setempat, tenaga bantuan dari Mabes TNI, dan akan disupervisi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Saya kira ini kerja sama semua," tuturnya.

Adapun Presiden Jokowi memastikan bahwa penanganan terhadap sejumlah pendaki gunung yang saat gempa terjadi sedang berada dalam pendakian Gunung Rinjani telah dilakukan. Sejumlah tim dari berbagai lembaga pemerintahan telah melakukan evakuasi terhadap para pendaki itu.

"Yang di Rinjani sudah diproses kemarin oleh Basarnas, BNPB, dan TNI semua bekerja sama semoga nanti segera bisa selesai semua," ujarnya.

Selepas melakukan peninjauan penanganan bencana di Desa Madayin, Kepala Negara beranjak ke desa lainnya dan melakukan peninjauan penanganan korban gempa di posko bencana yang berlokasi di halaman SD Negeri 1, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia. Menurut informasi yang bersumber dari Kepala Desa Obel-Obel, sebanyak 4 orang meninggal dunia karena gempa yang terjadi di wilayah itu.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peninjauan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi.

Untuk diketahui, pada Minggu, 29 Juli 2018, kemarin, Kepala Negara langsung memimpin rapat terbatas mengenai penanganan dampak bencana gempa begitu mengetahui terjadinya bencana itu. Rapat terbatas digelar di Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar.


Lombok Timur, 30 Juli 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Joko Widodo Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Sumbawa
Tuesday, July 31, 2018

On Tuesday, July 31, 2018



INFO NASIONAL,- Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan program padat karya tunai di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Senin sore, 30 Juli 2018.

Didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, Presiden melihat langsung pembangunan irigasi kecil sepanjang 319 meter dengan biaya sebesar Rp225 juta. Pekerja yang terlibat dalam padat karya tunai ini adalah sebanyak 80 orang dan waktu pengerjaan selama 60 hari.

Adapun manfaat yang diperoleh adalah irigasi akan mampu mengairi irigasi sawah seluas 80 hektare.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat berbincang-bincang dengan pekerja padat karya tunai yang sebagian besar merupakan petani.

Beberapa topik yang menjadi perbincangan Presiden dan para petani di antaranya adalah produktivitas lahan dan harga gabah.

Untuk produktivitas lahan, salah seorang petani menjelaskan bahwa dalam satu tahun lahan mereka dapat menghasilkan panen padi sebanyak dua kali dan satu kali untuk palawija.

Presiden pun memuji panen padi yang dihasilkan dari setiap hektare-nya,. “Sekarang kalau satu hektar bisa dapat berapa ton? 6 ton padi, ya tinggi dong, 6 ton padi tinggi,” ujarnya.

Hal lain yang disampaikan petani adalah mengenai harga gabah. Presiden mengatakan bahwa apabila pemerintah menaikkan harga gabah, maka harga beras akan naik. Tentunya hal seperti ini akan menyenangkan petani, namun di sisi lain masyarakat harus membeli  beras dengan harga yang lebih tinggi.

”Pemerintah itu menjaga keseimbangan harga beras, harga berasnya biar enggak mahal tapi petaninya juga mendapatkan harga gabahnya baik,“ ujar Kepala Negara.


Sumbawa, 30 Juli 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin