PILIHAN REDAKSI

Minimalisir Tindakan Kejahatan, Polres Payakumbuh Sasar Daerah Rawan Termasuk SPBU

INFO|Payakumbuh - Demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukumnya, Polres Payakumbuh gencar lakukan patroli di daerah-...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

9 PAC Mosi Tidak Percaya, Fauzi Novaldi: Fefrizal tidak Mundur, Dia Diberhentikan
Thursday, July 12, 2018

On Thursday, July 12, 2018

Sekjend DPP H Herry L Siregar (tengah) serahkan SK Reposisi Kepengurusan DPC Partai Hanura Padang dengan ketua Elvi Amri (kanan) disaksikan Sekretaris DPD Partai Hanura Sumbar Fauzi Novaldi, Kamis 12/7 di DPP Partai Hanura Jakarta. (foto: humas-hanurasumbar)
INFO Jakarta - Berita menjadi Caleg DPRD Padang dari PKB, Ketua DPC Hanura Kota Padang Fefrizal berujung kepada digantinya dia oleh DPP Partai Hanura.

Sekretaris DPD Partai Hanura Sumbar, Fauzi Novaldi geleng kepala menyimak berita yang terbit diberbagai media online kemarin dan media cetak hari ini.

“Tidak benar Fefrizal itu mundur, tapi dia diganti sebagai ketua karena Fefrizal dimosi tidak percaya oleh 9 dari 11 PAC Partai Hanura di Padang, mundur dengan diganti dua kata yang jauh maknanya,” ujar Fauzi Novaldi lewat siaran pers kepada media di Padang, Kamis 12/7.

Nah untuk semangat transparansi berpartai kata Fauzi yang saat ini berada di DPP Partai Hanura Jakarta, alasan keluarnya mosi tidak percaya 9 PAC Hanura di Kota Padang itu, sudah disampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum dan Sekjend DPP Partai Hanura.

“Adapun alasan mosi tidak percaya kepada Saudara Fefrizal sejak reposisi kepengurusan DPC Partai Hanura Padang sebelum ini, di mana Fefrizal tidak akomodatif lagi dengan DPC dan Hanura. Parahnya lagi komunikasi dengan Sekretaris DPC Hanura Padang tidak terjadi, Fefrizal dihubungi telpon oleh sekretarisnya tidak diangkat, juga soal pasword Silon untuk daftar pencalegan tidak mau dikasih, padahal waktu semakin mendesak, ini tentu mengundang kegelisahan kader untuk mendaftar jadi Caleg yang tutup pada 17 Juli besok ini,”ujar Fauzi.

Makanya, kata Fauzi terbitlah Mosi Tidak Percaya dari PAC-PAC. “Pasword Silon baru diberikan setelah Fefrizal pindah partai, dan setelah dikukuhkan Pengus DPC Hanura Kota Padang yang baru, Allhamdulillah DPC Hanura Padang kembali normal,”ujar Fauzi.

Terus kemudian Fefrizal kemarin beritanya pindah menjadi Caleg PKB dengan alasan untuk mencari kenyamanan.

“Saya tegaskan silahkan saudara Feri (Fefrizal,red) Caleg dengan partai lain, tapi jangan memberikan informasi aneh dan lain kepada masyarakat,”ujar Fauzi yang berprofesi Advokat di Sumbar ini.

Dan hari ini kata Fauzi Novaldi, DPP Partai Hanura berdasarkan rekomendasi DPD Partai Hanura Sumbar, menerbitkan SK Kepengurusan DPC Partai Hanura.

“Ketua Umum, Pak Osman Sapta dan Sekjend, H Hendry L Siregar telah mengsahkan kepengursan DPC Partai Hanura Padang yang baru dan mencabut SK Pengurus Hanura dengan Ketua Fefrizal, Pak Elvi Amri resmi dan sah menjadi Ketua DPC Partai Hanura Padang, masa bakti 2016-2021 sejak hari ini,”ujar Fauzi.

Elvi Amri sendiri saat menerima SK DPP mengatakan siap bekerja keras dan cepat untuk mendaftarkan Caleg Hanura Padang ke DPP.

“Hari ini SK DPP saya selaku ketua dan dengan Sekretaris DPC Hanura Afrizon Muslim dan Bendahara  Rafli, sudah saya terima dari Pak Sekjend DPP, kami siap bekerja kilat untuk mendaftar Caleg ke KPU Padang pada tenggat waktu tahapan yakni sampai 17 Juli 2018,”ujar Elvi Amri.

Fauzi Novaldi menegaskan keluarnya SK DPP nomor SKEP/927/DPP-Hanura /VII/ 2018 tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Padang 12 Juli ditanda tangani Osman Sapta dan H  Hendry L Siregar Ketum dan Sekjend, maka kader dan simpatisan Hanura Padang tidak perlu gusar dan ragu lagi.

“Kita satukan kembali tekad dan semangat, Hanura Bangkit, Jaya dan Menang, Insha Allah Caleg Hanura didaftarkan secepatnya ke KPU Padang,”ujar Fauzi. 
(rilis: hanura-sumbar)

Hengkang dari Hanura, Fefrizal Mencaleg ke PKB
Wednesday, July 11, 2018

On Wednesday, July 11, 2018

FOTO :Ketua Partai Hanura Kota Padang Fefrizal memasang jas PKB sebagai tanda dia resmi menjadi anggota dan mencaleg di PKB untuk DPRD Padang, Rabu(11/7) di Katagian Resto (wanteha)
INFO PADANG - Ketua Hanura Kota Padang Fefrizal mendaftar Calon Legislatif (Caleg) DPRD Padang Dapil Padang IV ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan dengan alasan bahwa PKB merupakan Parpol yang tingkat kenyamanannya di atas rata-rata Parpol lain peserta Pemilu, apalagi era 2019 menjadi ujian bagi kebangkitan partai berbasiskan Islam.

Itulah menjadi alasan Ketua Hanura Kota Padang Fefrizal mendaftar Calon Legislatif (Caleg) DPRD Padang Dapil Padang IV ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Fefrizal mengatakan dirinya ingin menjadi pejuang kebangkitan Islam di pesta demorkrasi 2019, dan saya amati PKB sebagai Parpol punya basis pemilih Islam terbesar, teduh, damai dan nyaman, saya ingin menjadi bagian itu.

Fefrizal membantah karena faktor internal di Partai Hanura selama ini jadi pemicu pengusaha minyak dan gas Sumbar ini hengkang dari Hanura.

“Tidak itu, semata-mata karena saya ingin berpartai nyaman saja dan PKB membuktikan,  bahkan kadernya di menteri Kabinet Jokowi juga menunjukan kinerja untuk masyarakat Indonesia,”ujarnya saat jumpa pers dengan wartawan di Katagian Resto Silungkang I Padang, Rabu (11/7)

Dampak Fefrizal mencaleg ke PKB, terungkap di jumpa pers tadi, langkah Ketua DPC Hanura Kota Padang akan diikuti loyalisnya.

“Saya tidak mengajak kawan-kawan lain pindah Caleg ke PKB atau Parpol lain ya, dari 45 Caleg Hanura siap daftar ke KPU, atas nama loyalitas berteman, hampir separo juga pindah Caleg ke Parpol lain,”sebutnya .

Menurut mantan Sekretaris Hanura Padang Zulhendry, Fefrizal pindah Caleg ke PKB justru akan berdampak kepada target Partai Hanura Padang.

“Dulu waktu saya dan Fefrizal jadi pimpinan Hanura Padang, kami menargetkan mempertahankan satu fraksi dengan jumlah kursi meningkat, saya lebih dulu hengkang dan mendaftar ke PDI Perjuangan, hari ini Fefrizal, pasti berdampak kepada perolehan kursi Hanura di DPRD Padang, atau jika Hanura tidak segera mengganti Ketua, saya pastikan tidak ada Caleg Hanura di Kota Padang, karena ditolak oleh KPU,”ujar Zul Togo biasa disebut kalangan pengusaha perminyakan dan gas elpiji di Sumbar.

Pada jumpa pers tadi, Fefrizal mengucapkan terima kasih kepada PKB yang menerima pencalegannya dengan tangan terbuka dan bersahabat.

“Cara PKB begini yang saya rindukan dalam berpartai, terima kasih Pak Akmal Ketua PKB Padang telah menerima saya,”ujarnya dengan menanggalkan jas Partai Hanura menggantinya dengan Jas PKB.

Sumber: (wanteha)

Melalui Imunisasi MR,  Sumbar Siap Bebaskan 1,5 Juta Anak dari Campak dan Rubella
Wednesday, July 11, 2018

On Wednesday, July 11, 2018

Sosialisasi Kampanye Imunisasi Campak dan Rubela bersama Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, dr Merry Yuliesday  ,Perwakilan Unicef ,PWI Sumbar dan Awak Media Sumbar di Kantor PWI Sumbar,Rabu 11 Juli 2018 
INFO Sumbar - Provinsi Sumatera Barat siap mensukseskan Imunisasi massal Campak dan Rubella (MR) yang akan dilaksanakan pada 1 Agustus sampai dengan 31 September 2018 secara serentak di seluruh Indonesia, di luar Pulau Jawa. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr Merry Yuliesday Menyampaikan Sosialisasi Program Nasional Kampanye Imunisasi Campak dan Rubela (MR) bagi Para Media di Sumbar 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Merry Yuliesday, pada Sosialisasi Kampanye Imunisasi Campak dan Rubela (MR) bersama United Nations Children's Fund (Unicef) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar  bagi awak Media di Sumbar, Rabu (11/7/2018) di Padang.

“Tidak ada obat untuk penyakit ini. Tapi Measles-Rubella bisa di cegah, Vaksin MR adalah upaya yang terbaik untuk melindungi anak cucu kita, ”ujar Merry. 

Merry menjelaskan, penyakit Campak dan Rubella adalah penyakit infeksi yang menular melalui nafas yang disebabkan oleh virus. Bahaya penyakit campak dapat menyebabkan anak terkena radang paru, radang otak hingga gizi buruk. Sedangkan Rubella dapat menyebabkan kebutaan, kepala kecil, katarak hingga gangguan pendengaran. 

“Jadi satu-satunya cara efektif menghindari penularan Campak-Rubella adalah dengan imunisasi. Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella di Sumbar ini merupakan bagian dari program nasional di 28 provinsi di luar pulau Jawa, yang menyasar sekitar 32 juta anak. Tahun lalu, imunisasi Campak dan Rubella telah berhasil memvaksinasi sekitar 35 juta anak di enam provinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur), ”ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebanyak 1,5 juta anak di 19 kabupaten / kota di Sumatera Barat akan menjadi sasaran vaksin Campak dan Rubella. Pemerintah telah menetapkan target capaian nasional 95 persen dengan merata, yaitu tidak ada daerah yang ada di bawah angka capaian 80 persen untuk memastikan kinerja ini. 

“Kami minta dari bapak / ibu lintas sektor, lintas profesi, para ulama, Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat, untuk menyukseskan pelaksanaan Imunisasi ini,” tegas dr. Merry.

Ia berharap, pada tahun 2020 penyakit Campak dan penyakit Rubella atau kecacatan yang disebabkan oleh infeksi Rubella saat kehamilan (Sindrom rubella kongenital) telah tereleminasi di Indonesia.

“Sasaran pelaksana kegiatan imunisasi massal MR di seluruh Indonesia adalah semua anak-anak 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun yang totalnya sekitar 67 juta anak, atau seperempat dari total jumlah penduduk Indonesia. Imunisasis gratis akan dilaksanakan di seluruh sekolah di bulan Agustus 2018 dan di pusat kesehatan masyarakat di bulan September 2018, ”pungkasnya.

Kesempatan yang sama, Perwakilan Unicef, Ari Rukmantara menambahkan, dengan adanya imunisasi sejak dini kepada anak, maka penyebaran virus akan dapat dicegah lebih cepat. Sehingga, penduduk Indonesia dapat kebal dari penyebaran virus.

"Maka, ini penting sekali untuk mensukseskan imunisasi di indonesia. Dan, merupakan kampanye terbesar. Sebab, kita punya komitmen penyakit campak dan rubella mesti dapat tereliminasi pada tahun 2020," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus menyambut baik sosialisasi imunisasi campak dan rubella ini, apalagi dikalangan awak media. Sebab, awak media yang nanti akan menginformasikan kepada masyarakat kapan dimulainnya imunisasi campak dan rubella tersebut. Sehingga, para orang tua sudah menyiapkan anaknya untuk ikut berpartisipasi pada program nasional imunisasi campak dan rubella.

"Kita akan terus mendukung kegiatan yang positif ini dan akan menginformasikan langsung kepada masyarakat. Maka itu mari kita bersama mensukseskan imunisasi campak dan rubella di Sumbar," pungkasnya. (*)


BPBD Padang Imbau Masyarakat Mewaspadai Kondisi Cuaca Saat Ini
Tuesday, July 10, 2018

On Tuesday, July 10, 2018



INFO PADANG,  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang menghimbau masyarakat mewaspadai keadaan cuaca yang terjadi beberapa hari ini di Kota Padang.

Kepala BPBD Kota Padang, Edi Hasymi mengatakan, masyarakat harus mewaspadai cuaca buruk, seperti angin kencang yang terjadi malam dan siang hari, sebab banyak pohon tumbang, dan juga membahayakan rumah warga.

"Kita menghimbau masyarakat agar waspada, karena angin bertiup kencang, disertai hujan, yang dapat menyebabkan pohon tumbang, serta rumah rusak," ujar Edi Hasymi, Selasa (10/7).

Ia menambahkan, saat hujan dan angin kencang masyarakat diharapkan tidak berada di sekitar pohon besar, demikian juga yang tinggal dilereng bukit, serta di pinggir laut, agar tetap waspada. Ini demi menciptakan keselamatan pada masyarakat serta menghindari jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi atau bangunan.

Pihaknya juga meminta kepada LPM, RW dan RT untuk berkoordinasi dengan BPBD, jika ada bencana yang terjadi didaerahnya, supaya personilnya siap membantu menyelesaikan serta korban jiwa tidak ditemui nantinya.

Ia bersama personil di instansi ini, selalu standby 24 jam dengan peralatan yang ada, jika musibah terjadi, maka langsung ditangani, supaya kenyamanan warga dapat terwujud serta kerugian materi dan lain sebagainya tidak dialami, sebut Mantan Kepala Bapedalda Padang ini.

Lalu, sejak turunnya hujan disertai angin dari malam hari hingga siang, belum diterima laporan lokasi yang terendam banjir. " Kalau genangan kecil tentu pasti ada, ujar Kalaksa BPBD Padang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Jufri menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan soal cuaca ekstrem yang terjadi, supaya korban jiwa tidak ditemui nanti serta keselamatan masyarakat terwujud.

Kemudian, BPBD harus standby setiap saat, supaya kondisi terparah jika bencana terjadi tidak berlarut-larut serta kerugian materi dan bangunan tidak banyak nantinya, sebut kader Demokrat ini.(Inf)

Pedagang Sering Kemalingan, Komisi II DPRD Padang Minta Dinas Perdagangan Segera Lakukan Inisiatif Cepat
Tuesday, July 10, 2018

On Tuesday, July 10, 2018


INFO PADANG  - Kondisi keamanan pasar raya padang dinilai tidak aman lagi, tidak saja di Basement Blok II yang dikeluhkan sering terjadi kemalingan, bahkan kemalingan juga terjadi pada pedagang kecil disamping Pos Trantib Pasar Raya Padang tepatnya didepan Komplek Padang Theater. 

Tak pandang bulu, satu tenda payung beserta dagangan yang biasanya diletakkan dalam gerobak beserta dua bola lampu raib di jarah maling. 

Ambo indak habis pikir, kok tampek menggaleh ( berjualan,red) yang sudah puluhan tahun berada disamping Pos Trantib juga jadi sasaran maling, padahal posisinya persis disamping Pos,  dimana petugas malam Trantib, apo karajonyo, " ketus Ami, yang tempat dagangan nya di jarah maling, Selasa ( 10/7)

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Gustin Pramona menyampaikan,  ini perlu Pemko Padang melalui instansi terkait mengambil sikap dengan cepat. Supaya kerugian pedagang tidak terus terjadi serta masalah ini tidak berlarut-larut terjadi.

" Dinas Perdagangan harus menstandbykan aparat keamanan dilokasi itu seperti petugas Trantib, Satpol Pp hingga Kepolisian, supaya keresahan pedagang tidak ditemui lagi serta kenyamanan mereka berjualan terwujud, ujar kader Demokrat ini.

Kemudian, Dinas Perdagangan diminta menelusuri penyebab terjadi kehilangan. Apakah karena penataan pedagang yang tidak tepat sasaran atau persoalan lain yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ini perlu ditinjau oleh dinas terkait, agar pokok persoalan didapat serta instansi bersangkutan segera mencarikan solusinya. " Tujuannya demi mewujudkan keamanan para pedagang yang berjualan serta menciptakan kondisi pasar raya yang bebas dari tindak kejahatan, ucap Mona sapaan akrab beliau di DPRD Padang ini.

Selain itu, jika didapat inti persoalan, maka dinas harus rembukkan dengan pedagang serta DPRD untuk jalan keluarnya, apabila masih terkandala. Supaya DPRD juga bisa membantu memfasilitasi apa yang terjadi dan ini segera tuntas, sebutnya.

Sementara, Amrizal Hadi, Anggota Komisi II DPRD Padang lainnya meminta kepada Dinas Perdagangan melakukan pengawasan dilapangan, jika sudah menempatkan petugasnya disana. 

" Jangan diserahkan saja kepada personil yang ditugaskan, tapi pimpinan OPD sendiri harus intip juga ke lapangan, apakah petugas benar-benar ada di lokasi dan mereka memang bekerja menjaga keamanan pasar, ujar kader NasDem ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal menyampaikan kemalingan itu dimana-mana pasti saja ada. Dengan ini, instansinya siap melakukan pengawasan secara ketat, agar pedagang tidak rugi terus serta keresahan mereka juga tidak timbul secara berkelanjutan.

Lalu, mengenai lokasi masuk basement yang tidak representative, pihaknya siap menyelesaikan sesegaranya, ini demi kenyamanan konsumen berbelanja serta menciptakan pasar raya yang ramai dan diserbu pengunjung, sebut Kadis.(Inf)

Kehadiran KKN Unitas di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Mesti Membawa Dampak Positif Bagi Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat
Monday, July 09, 2018

On Monday, July 09, 2018

Penerimaan KKN Unitas di Kantor Camat Sintoga Kecamatan Sintuak Toboh Gadang 

INFO
PADANG
- Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Sintuak Toboh Gadang (Sintoga), Mirza Harmadi mengharapkan, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Tamansiswa (Unitas) lebih mengutamakan "memberi" (give) di lokasi kegiatan. Setelah selesai KKN, baru memetik (take) manfaatnya.

"Paradigmanya bukan lagi "take and give" melainkan "give and take." Kehadiran mahasiswa KKN Unitas di 2018 ini, mesti membawa dampak positif bagi peningkatan taraf ekonomi masyarakat," ungkap Mirza saat menerima 150 orang mahasiswa KKN Unitas 2018, Senin (7/7/2018) pagi di kantor camat Sintoga.

Mirza berharap, peserta KKN tak memerlukan waktu lama dalam beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat setempat. "Silahkan segera memelajari pola kehidupan masyarakat di sini, lalu rumuskan kegiatan yang bisa memicu dampak positif nantinya," harap Mirza.

Di kesempatan itu, Mirza juga menyampaikan harapan Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur, yang menginginkan berdirinya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

"Saat ini, di nagari-nagari yang ada di kecamatan Sintoga, belum satupun berdiri BUMNag. Tolong dilihat potensi apa yang ada di nagari kami ini, sehingga bisa didirikan BUMNag yang sesuai," harap Mirza dihadapan pimpinan Unitas yang hadir dalam penyerahan mahasiswa KKN 2018 itu.

Dalam penyerahan mahasiswa KKN ini, selain Yunevri mewakili Rektor Unitas, Ediwirman, juga hadir Ketua Senat Unitas, Boiziardi, Febriani (Ketua LP2M Unitas), Jhon (sekretaris LP2M Unitas), pimpinan fakultas serta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Sementara, Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) Unitas, Yevendri mengingatkan, mahasiswa KKN jangan sampai membuat masalah di lokasi kegiatan.

"Mahasiswa KKN mesti jadi bagian solusi terhadap berbagai masalah yang ada di lokasi kegiatan," terang Yevendri.

Ditegaskan, tujuan utama kegiatan KKN ini adalah merealisasikan ilmu yang didapat di kampus ke tengah-tengah masyarakat. "Mengaplikasikan ilmu itu jangan sampai menggurui masyarakat melainkan saling bersinergi," terangnya.

Di kecamatan Sintoga ini, ditempatkan 150 orang mahasiswa KKN dari Fakultas Ekonomi, Agroteknologi (Pertanian), Peternakan, Hukum, Pendidikan Geografi dan Matematika.

"Semuanya nanti dibagi 6 kelompok yang ditempatkan di 6 korong yang ada di Nagari Sintuak. Nantinya, mereka akan didampingi 16 orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)," terang Yevendri.

Usai penyerahan di kecamatan, dilanjutkan dengan penyerahan ke nagari Sintuak. Penyerahan ini secara simbolis diterima Kaur Pemerintahan Nagari Sintuak, Zeki Ali Wardhana. (Relis)

Hanura Sumbar: Pengusulan Caleg Sah di Pileg 2019 Hanya Melalui Pengurus OSO -Herry Lontung
Sunday, July 08, 2018

On Sunday, July 08, 2018

Ketua DPD Hanura Sumbar Marzul Veri 
INFO SUMBAR - KPU telah menetapkan tenggat waktu untuk pendaftaran calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu Legislatif atau Pileg 2019 berakhir paling lambat pada 17 Juli 2018.

Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumbar menegaskan, pengajuan calon legislatif (Caleg) dari Partai Hanura hanya bisa dilakukan oleh jajaran kepengurusan OSO dan Herry Lontung. Hal itu disampaikan setelah keluarnya keputusan terbaru Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melalui surat Nomor M.HH.AH.11.02-58 tertanggal 6 Juli 2018.

"Surat Nomor M.HH.AH.11.02-58 tertanggal 6 Juli 2018 memutuskan kembali mengakui Pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar. Dengan surat Menkumham ini, nyata sudah bahwa hanya Hanura OSO dan Herry Lontung yang bisa mendaftarkan caleg-calegnya ke KPU," kata Ketua DPD Hanura Sumbar, Marzul Veri, Minggu (8/7).

Untuk itu, Marzul Veri mengundang semua kader Hanura yang selama ini belum menerima kepemimpinan OSO-Herry Lontung, untuk kembali bergabung dan membesarkan Partai Hanura. Para kader juga diminta fokus pada pemenangan partai. "Lupakan masa lalu dan kita menangkan Hanura pada Pemilu 2019,” ajaknya.

DPD Hanura Sumbar mengaku siap menghadapi Pileg dan meraih peringkat tiga besar. ”Kepengurusan Hanura di Sumbar tidak ada persoalan," katanya sembari menjelaskan perihal surat terbaru tersebut.

Menurutnya, keputusan Menkumham tersebut merupakan respons atas surat dari DPP Hanura Nomor B079/DPP-HANURA/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018, perihal tanggapan atas surat Menkumham Nomor M.HH.AH.11.01-56, tanggal 29 Juni 2018. Surat Menkumham tanggal 29 Juni menyatakan Kepengurusan DPP Hanura berdasarkan keputusan Menkumham Nomor M.HH-22.AH.11.01 dipimpin oleh OSO selaku ketua dan Sekjen Sarifuddin Sudding. Lewat surat terbaru Menkumham tanggal 6 Juli, maka Sudding tak lagi menjabat sebagai Sekjen Hanura. Hal itu juga tertera dalam surat terbaru Menkumham.

Keputusan Menkumham diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya karena Pemilu 2019 telah memasuki tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga diperlukan ketegasan kepengurusan partai politik. Pertimbangan lain karena belum tercapai kesepakatan di kalangan pengurus DPP Hanura dari kubu-kubu yang bertikai terkait pencalonan anggota legislatif. Sehingga, tulis Menkumham, mengakibatkan terganggunya pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Hanura.

Surat terbaru Menkumham yang mengakui OSO dan Herry juga untuk mencegah Hanura kehilangan hak mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dengan surat terbaru Menkumham tanggal 6 Juli, maka Hanura di bawah OSO dan Herry Lontung berhak mendaftarkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ke KPU.

”Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat saat ini adalah kepengurusan berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jendral Herry Lontung Siregar (terlampir),” demikian tertulis dalam surat Menkumham tertanggal 6 Juli 2018 tersebut.

"Pada Pileg 2019 untuk Sumbar pihaknya sudah menyiapkan segala persyaratan yang telah di urus masing-masing caleg dari kader kader terbaik Hanura yang akan ikut Pileg. Rencana, pendaftaran ke KPU akan dilakukan 13 Juli mendatang, " ungkap Marzul Veri. (bim)

Pileg 2019, Amrizal Hadi: Sistem 1,3,5,7,  Caleg Harus Mampu Mendulang Suara Terbanyak dan Kepercayaan Masyarakat
Sunday, July 08, 2018

On Sunday, July 08, 2018

Amrizal Hadi Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Padang 
INFO PADANG -  Pendaftaran calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu Legislatif atau Pileg 2019 telah resmi dibuka selama 14 hari terhitung tanggal 4  hingga 17 Juli 2018. 

Anggota DPRD Kota Padang Amrizal Hadi mengatakan untuk Pileg 2019 ada perbedaan dari Pileg sebelumnya karena ada sistem baru yang diperkenalkan namanya Sainte Lague Murni, pembaginya bukan kuota kursi tetapi perolehan suara sah setiap partai politik peserta pemilu dibagi bilangan 1,3,5,7 dan seterusnya untuk urutan masing masing kursi sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. 

"Tentunya dengan sistem yang baru sebagaimana diatur pada pasal 420 UU  7 Tahun 2017, semua  partai politik peserta pemilu harus bekerja maksimal untuk menetapkan serta melakukan seleksi terhadap Caleg yang akan maju untuk memperoleh suara terbanyak untuk mendapatkan kursi, " ujar Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Kota Padang ini, kemarin.

Sistem baru ini memang diminta dan harus benar benar Caleg yang betul-betul mampu mendulang suara terbanyak. Juga untuk Pileg 2019 ini setiap partai politik peserta pemilu harus melengkapi persyaratan dimana 70 persen laki laki dan 30 persen wanita. Alhamdulillah kita dari partai Nasdem sudah melengkapi semuanya. 

Selain itu juga disampaikan, partai tidak menutup adanya Caleg incumbent dari partai lain yang ingin bergabung dengan partai kita (Nasdem,red ). Apalagi itu incumbent yang mempunyai potensi bisa dapatkan perolehan suara banyak. " Kalau indak cukuik samo telapak tangan samo niru kami tampuang, " sebutnya. 

Namun disisi lain tambah Amrizal, walaupun ada salah satu dari Caleg incumbent yang mempunyai potensi untuk perolehan suara banyak,  namun jika Caleg yang lainnya tidak mampu, maka hal itu sangat berpengaruh sekali bagi partai untuk perolehan kursi. 

"Pada intinya semua caleg yang akan maju untuk  Pileg 2019 ini adalah caleg yang harus mampu meraih suara sebanyak mungkin. Semua Caleg harus optimis menjadi pendulangan suara terbanyak partai, " ujarnya. 

Secara pribadi lanjut Amrizal Hadi, selaku Caleg dari partai Nasdem yang maju di Pileg 2019 dan ini merupakan untuk kali kedua dirinya maju dari Dapil Padang Timur dan Padang Selatan tentunya harus siap dan harus optimis untuk meraih suara terbanyak. 

Mudah-mudahan pada periode 2019-2024 datang jika kembali diberikan amanah oleh masyarakat selaku perpanjangan tangan dan penyambung suara atau aspirasi masyarakat dan apa yang telah sama sama kita perjuangkan saat ini baik dari segi fisik, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial kemasyarakatan dan lainnya tentu kembali bersama sama kita perjuangkan kedepan agar lebih baik lagi. 

"Semuanya tak terlepas dari dukungan dan kepercayaan dari masyarakat,  amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat selaku wakil rakyat di pemerintahan tentunya akan menjalankan amanah itu untuk dikembalikan realisasinya ketengah tengah masyarakat,  " pungkasnya 

Pasal 420 UU 7 Tahun 2017: 
Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: 
a. Penetapan jumlah suara sah satiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah satiap partai politik. 

b. Membagi suara sah satiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7,  dan seterusnya 

c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan bcrdasarkan jumlah nilai terbanyak. 

d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.  (Inf)

 KKN 2018, Sebanyak 306 Mahasiswa Universitas Taman Siswa Disebar ke Sejumlah Nagari di Kabupaten Solok
Saturday, July 07, 2018

On Saturday, July 07, 2018



Rektor Universitas Tamansiswa Padang, Edi Wirman memberikan pembekalan pada 306 mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Solok dan Padangpariaman, di lapangan parkir kampus itu, Sabtu (7/7/2018). (Istimewa)
INFO PADANG - Rektor Universitas Tamansiswa Padang, Edi Wirman mengatakan, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) jadi ajang transfer ilmu antara mahasiswa dengan masyarakat. Hasilnya nanti diharapkan bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di lokasi KKN. 





"Lokasi KKN yang dipilih merupakan daerah yang akan berkembang sehingga membutuhkan sentuhan keilmuan dari perguruan tinggi. Semoga, program dan kegiatan yang disusun bisa membuat daerah lokasi KKN jadi lebih berkembang lagi," ungkap Edi Wirman saat membuka pembekalan KKN 2018 Unitas, Sabtu (7/7/2018).

Selain menyukseskan program yang disusun, Edi Wirman berharap, para mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan (DPL) untuk memperkenalkan Unitas ke tengah-tengah masyarakat. 

"Kedepan, tak tertutup kemungkinan mahasiswa KKN juga dikirim ke berbagai daerah di Sumbar. Jika sebelumnya hanya di Kota Padang lalu sekarang telah berkembang ke Padangpariaman dan Kabupaten Solok, tak tertutup kemungkinan ke Pasaman dan kabupaten/kota lainnya di Sumbar, pada tahun-tahun mendatang," terangnya.


Sementara, Sekretaris Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Taman Siswa (BPPTTN), PN Jafri mengatakan, KKN ini diikuti oleh seluruh fakultas yang ada di Unitas. Yakni, Fakultas Ekonomi, Hukum, Agroteknologi (Pertanian), Pendidikan Matematika, Geografi dan Petenarkan. 

"Semoga transformasi ilmu di kampus dengan masyarakat di lokasi KKN nanti, bisa berjalan lancar," harapnya. 

"Selama KKN, mahasiswa juga harus menjaga perilaku sesuai adat dan kebudayaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Nama baik saudara dan almamater jadi taruhannya," tambah Jafri.

KKN Diikuti 306 Mahasiswa

Ketua Pelaksana KKN 2018 yang juga Ketua LPM Unitas, Febriani mengatakan, KKN merupakan kegiatan wajib yang merupakan bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi. "KKN ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat," terangnya. 

Dia berpesan, mahasiswa KKN menjaga etika di lokasi kegiatan. Selain itu, selama KKN bukan menggurui dan mengajarkan masyarakat. 

"Tugas mahasiswa KKN adalah mengajak masyarakat untuk menyukseskan program dan kegiatan yang telah disusun bersama dosen yang sekaligus melaksanakan pengabdian masyarakat juga," terangnya. 

Peserta KKN 2018 ini, terang Febriani, sebanyak 306 orang yang nantinya disebar ke sejumlah nagari di Kabupaten Solok (Alahan Panjang) dan Padangpariaman (Sintuak Toboh Gadang).

Pembekalan KKN ini bermaterikan pengenalan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Setdaprov Sumbar serta materi dari kampus dan dosen pembimbing. 

Selesai pembekalan ini, rencananya mahasiswa KKN ke Padangpariaman (kecamatan Sintuak Toboh Gadang) akan dilepas Senin (9/7/2018). Sedangkan ke Kabupaten Solok (kecamatan Sungai Nanam), dilepas secara resmi pada Selasa (10/7/2018). (Relis)


Presiden Ingatkan Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Thursday, July 05, 2018

On Thursday, July 05, 2018


(Foto) Muchlis Jr - Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo Bertemu Sejumlah Bupati di Istana Kepresidenan Bogor,Para Bupati dari Berbagai Daerah ini Diterima oleh Presiden Dalam Dua Desi, Pagi dan Sore, Kamis, 5 Juli 2018.

INFO Nasional - Sebanyak 23 bupati diterima Presiden pukul 10.00 WIB. Sementara pertemuan sore hari dimulai pukul 16.00 WIB dan diikuti 18 bupati.

Setelah bersalaman dan berfoto bersama di teras Istana, Presiden kemudian mengajak para kepala daerah ini masuk ke Ruang Garuda untuk berbincang-bincang.

"Ini undangan khusus kepada Bapak Ibu Bupati, saya memang ingin mengundang dalam forum-forum yang lebih kecil seperti ini, sehingga lebih bebas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah," kata Presiden membuka pertemuan.

Dalam arahannya Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden mengatakan ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota betul-betul satu garis lurus.

"Setiap kebijakan di pemerintah pusat harus bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten," ucapnya.

*Ketidakpastian Ekonomi Dunia*

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Presiden menuturkan bahwa situasi ekonomi dunia sekarang penuh dengan ketidakpastian dan sulit dikalkulasi.

"Saya kira Bapak Ibu Bupati juga merasakan betapa ketidakpastian ekonomi dunia itu betul-betul sulit dikalkulasi dan sulit dihitung," katanya.

Walaupun demikian, Presiden mengatakan, Indonesia harus tetap bersyukur karena pertumbuhan ekonominya masih tumbuh 5 persen lebih. Presiden mencontohkan negara-negara lain juga mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonominya.

"Misal kayak China, Tiongkok, itu turun dari 11 persen, dari 10 persen, langsung anjlok posisi 6,5 persen. Ini betul-betul sebuah pukulan yang sangat berat bagi negara itu," ujarnya.

Presiden pun berharap pertumbuhan ekonomi bisa menjadi sebuah pertumbuhan yang berkualitas.

"Tapi apapun yang terjadi kita ingin agar pertumbuhan ekonomi kita merupakan pertumbuhan yang berkualitas sehingga fundamental ekonomi kita, fondasi ekonomi kita kuat," imbuhnya.

Bogor, 5 Juli 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Pejabat Dewan Pers Ngacir Keluar Gedung Tak Sanggup Hadapi Aksi Demo Perjuangan Perlawanan Kriminalisasi Wartawan dari  Perwakilan Wartawan se Indonesia
Wednesday, July 04, 2018

On Wednesday, July 04, 2018

Aksi Demo Damai Perwakilan Wartawan se Indonesia Pada Dewan Pers Bentuk Kepedulian Perjuangan Perlawanan Kriminalisasi Terhadap Wartawan 
INFO (Jakarta) - Aksi keprihatinan ratusan wartawan perwakilan dari berbagai daerah di dua lokasi berbeda di Jakarta diwarnai aksi tutup mulut dengan lakban dan pengusungan keranda mayat "kebebasan pers." Lokasi pertama yang digeruduk ratusan wartawan dari berbagai penjuru tanah air ini adalah gedung Dewan Pers, sambil mengusung keranda mayat dari kelompok wartawan Sinar Pagi Baru, media tempat almarhum Muhammad Yusuf bekerja. 

Menariknya, seluruh anggota Dewan Pers ketakutan dan melarikan diri. Tak satu pun yang berani menemui wartawan dengan alasan yang gak jelas. Terlebih, ketika keranda jenazah yang dibawa tembus hingga ke lantai 8 markas Dewan Pers beroperasi.

Suasana mencekam memenuhi seluruh ruangan tersebut seolah jeritan duka wartawan yang selama ini merasa dizalimi, bahkan dipenjara dan berujung nyawa melayang, melingkupi batin seluruh perwakilan wartawan yang hanya diterima oleh staf biasa pegawai sekretariat Dewan Pers, dari Kementrian Kominfo. 

"Mereka semua (anggota Dewan Pers) itu pengecut. Hanya berani ketika membuat rekomendasi kriminalisasi terhadap wartawan. Hati nuraninya sudah dimakan oleh keangkuhan lembaga arogan, meski nyawa seorang tak berdosa melayang sia-sia," ungkap Ketua Umum Ikatan Media Online Marlon Brando kepada wartawan di sela aksi, Rabu (04/07) pagi di gedung Dewan Pers.

Aksi masa yang dipimpin Koordinator Lapangan Feri Rusdiono dari Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia kemudian menggiring peserta aksi damai ke gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberi dukungan moril kepada Majelis Hakim yang sedang menyidangkan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi dan Ketua Umum DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke. Kedua penggugat Dewan Pers ini didaulat peserta aksi damai melakukan orasi di depan gedung PN Jakarta Pusat. 

Dalam orasinya Wilson Lalengke menegaskan, kehadiran seluruh peserta aksi adalah wujud pernyataan duka cita yang mendalam kepada, tidak saja keluarga almarhum M Yusuf, juga kepada seluruh wartawan Indonesia yang tinggal menunggu giliran dikriminalisasi, dibui, dimatikan, dan diperlakukan tidak seharusnya oleh oknum-oknum di Dewan Pers. 

Hence Mandagi yang turut berorasi mengajak seluruh komponen wartawan di berbagai daerah untuk bersatu menyuarakan perjuangan perlawanan terhadap kriminalisasi pers. 

Aksi masa "TOLAK KRIMINALISASI PERS INDONESIA" ini dihadiri langsung oleh sejumlah ketua umum organisasi pers, diantaranya Ketum JMN Helmy Romdhoni, Ketum IPJI Taufiq Rahman, Ketum FPII Kasihhati, Ketum KWRI Ozzy Silaiman, Ketum IMO Marlon Brando, Ketum KOWAPPI Hans Kawengian, Ketum PWRI Suryanto, Pimred Sinar Pagi Baru Rinaldo, Sekjen AWDI Budi, dan Sekjen SPRI Edi Anwar. 

Sementara itu, pada sidang yang kelima gugatan PMH yang berlangsung di PN Jakarta Pusat diwarnai adu argumen antara kuasa hukum penggugat, Dolfie Rompas, dengan kuasa hukum dari Dewan Pers, M Dyah. 

Rompas menyatakan keberatan atas pertanyaan M Dyah yang masih saja mempersoalkan soal keabsahan dokumen legalitas PPWI yang tidak dicap basah, padahal pengesahan organisasi berbadan hukum oleh Kementrian Hukum dan HAM RI bersifat online dan barcode system yang sangat mudah diakses melalui situs resmi KemenkumHAM.

Menanggapi hal ini, Lalengke selaku penggugat mempertanyakan profesionalisme kuasa hukum Dewan Pers. "Kuasa hukum Dewan Pers itu abal-abal. Masa tidak mengerti sistem administrasi pengesahan badan hukum di Kemenkumham," tandas alumni Lemhanas RI ini, usai persidangan. ****

Sebelumnya diberitakan Muhammad Yusuf, seorang wartawan Sinar Pagi Baru harus mengalami nasib naas, tewas di dalam tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan, saat sedang menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran UU ITE, Minggu, 10 Juni 2018. Almarhum ditangkap dan diajukan ke pengadilan atas pengaduan sebuah perusahaan perkebunan sawit milik konglomerat lokal, Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal dengan nama Haji Isam. M. Yusuf harus mendekam di tahanan hingga meninggal karena tulisan-tulisan almarhum yang membela hak-hak masyarakat Pulau Laut yang diusir secara sewenang-wenang oleh pihak PT. MSAM, milik Haji Isam. 

Tumpah Ruah dan Antusias Masyarakat Hadiri Reses II Dewi Susanti di Balai Basuo Lubuk Begalung
Monday, July 02, 2018

On Monday, July 02, 2018

TUMPAH RUAH - Ratusan masyarakat tumpah ruah menghadiri reses anggota DPRD Padang Dewi Susanti di Balai Basuo, Kecamatan Lubuk Begalung, Minggu (1/7).

INFO (PADANG) -  Ratusan warga Pegambiran, Kecamatan Lubuk Begalung Tumpah ruah menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Padang Dewi Susanti, Minggu (1/7) bertempat di Balai Basuo, samping Kantor Camat Lubuk Begalung.

Dalam kesempatan tersebut masyarakat yang tumpah ruah menghadiri acara reses sangat antusias sekali menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan dari dapil Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung itu.

Dewi Susanti mengatakan ratusan masyarakat itu merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini dibawah binaan nya. Kelompok-kelompok ini dibentuk dalam upaya mendukung salah satu program pemerintah Kota Padang untuk menciptakan wirausahawan baru.

 "Alhamdulillah masyarakat cukup antusias menghadiri kegiatan reses ini. Kedepan bagaimana kelompok kelompok masyarakat ini kita berdayakan seperti dengan memberikan pelatihan pelatihan, bantuan modal usaha baik itu dari pokir dewan, maupun  bantuan lainnya yang nanti akan kita perjuangkan agar apa yang menjadi program pemerintah kota padang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kelompok kelompok masyarakat ini dapat terwujud," ujar  Dewi Susanti.

Dia menjelaskan kegiatan itu selain reses juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara dirinya selaku wakil rakyat dengan konstituennya di daerah pemilihannya.

Hal ini juga sekaligus mumpung usai lebaran, jadi kegiatan ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi, merekatkan kembali hati kita apalagi usai Pilkada yang baru saja dilaksanakan yang cukup menguras energi," ungkap Dewi. (Inf)