PILIHAN REDAKSI

Komplotan Oknum Koruptor di PWI Segera Dilaporkan ke APH, Wilson Lalengke Minta Hendry dan Sayid Dicekal

  INFONUSANTARA.NET , Jakarta – Sejumlah pihak yang konsen dengan pemberantasan tindak pidana korupsi berencana segera melaporkan para oknum...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Safari Ramadhan, Wahyu Iramana Putra :  Imbau Agar Anak Anak Kita  Bisa Menjadi Hafiz -Hafizah
Sunday, May 27, 2018

On Sunday, May 27, 2018

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, safari Ramadhan ke Mushalla Nurul Hadi Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara 
INFO (PADANG) - Meskipun kondisi cuaca hujan cukup deras, kegiatan safari ramadhan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra tetap dilaksanakan di Mushalla Nurul Hadi, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara pada, Sabtu (26/5) malam.

Hadir dalam kegiatan Pengurus Mushalla Nurul Hadi, Jemaah, RT, RW dan Lurah Alai Parak Kopi, Agustinus

Dalam sambutannya ia meminta, pesantren ramadhan tahun depan tidak ada lagi pembayaran yang dipungut pada anak, karena itu dananya sudah ada dari APBD Padang. "Jika pungutan diminta pada anak, maka akan menjadi beban bagi para orangtua lagi," ujar Wahyu.

Kemudian, ia meminta kepada pemko padang melalui Kesra untuk tidak mempersingkat waktu pelaksanaan pesantren ramadhan serta mengembalikan pesantren ke Masjid/Mushalla.

Dengan adanya pesantren ramadhan yang ada dilingkungan Masjid dan mushalla setiap kelurahan lebih memudahkan orangtua dan warga memperhatikan anak anak kita mengikuti kegiatan pesantren ini

Tidak efektif rasanya pesantren ramadhan pendek waktunya dan disekolah pelaksanaannya. Apabila dilaksanakan selama ramadhan dan lokasi di Masjid/Mushalla banyak manfaat dan pelajaran yang didapatnya.

"Aksi tawuran sangat minim.terjadi diluar, karena siswa saling berkumpul antar sesama dan beda sekolah di rumah ibadah," sebut Ketua DPD Golkar Padang ini.

Ia berharap, ini menjadi evaluasi bagi pemko padang melalui instansinya ke depan, supaya peserta didik yang ikut menjadi Hafiz - Hafizah nantinya dan ketentraman dan keamanan antar pelajar yang satu dengan yang lainnya dapat terwujudkan dan terealisasikan.

"Juga anak anak kita yang bisa hafal 1 Juz, itu akan bisa bebas memilih masuk tingkat SMP, jika hafal 4 Juzi, dari SMP bebas memilih masuk tingkat SMA yang di inginkan, "pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Mushalla Nurul Hadi Kelurahan Alai Parak Kopi, Syafril merasa senang atas kunjungan safari ramadhan DPRD Padang bersama rombongan.

"Ia berharap, ini terus berkelanjutan ke depannya, demi mempererat hubungan silaturahmi serta bisa hendaknya menyampaikan langsung persoalan atau keinginan masyarakat tentang kekurangan daerah dari berbagai aspek, tujuannya agar aspirasi yang disampaikan dapat dibantu serta realisasinya juga dilihat warga semua," sebutnya.

Dalam safari itu, Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra juga menyerahkan secara simbolis bantuan Rp10 juta untuk pembangunan Mushalla Nurul Hadi ke depannya. Pembayaran dana bantuan ini nanti di transfer ke rekening pengurus Mushalla. (INF7)

Ketua Umum PPWI Menghadiri Undangan Buka Puasa Bersama Kedubes Maroko
Saturday, May 26, 2018

On Saturday, May 26, 2018

Ketum PPWI Nasional, Wilson Lalengke Hadiri Undangan Buka Puasa Kedubes Kerajaan Maroko beserta Keluarga Didampingi Ketua DPD-PPWI Provinsi Papua, Sem Gombo, S.Kom.

INFO
(KOPI, Jakarta)
- Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd. M.Sc, MA, bersama keluarga menghadiri undangan buka puasa bersama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Maroko yang diwakili Konselor, Mr. Mostafa Nakhloui, di SHISHA Café, Jl. Kemang, Jakarta, Jumat, 24/05/2018. Turut hadir bersama Ketum PPWI dan keluarga, Ketua DPD-PPWI Provinsi Papua, Sem Gombo, S.Kom.

Wilson bersama keluarga tiba di lokasi buka puasa bersama sekitar pukul 17.35 WIB yang langsung disambut oleh Mr. Mostafa Nakhloui, didampingi beberapa staf kedutaan Besar Maroko, antara lain Mr. Mjido dan Ms. Nadia. Sambutan yang sangat akrab dan hangat tersebut senantiasa ditunjukkan oleh Kedubes Maroko terhadap setiap mitra kerja Kedubes, terutama kepada Ketua Umum PPWI yang pada beberapa tahun lalu telah berhasil menerbitkan buku bertema hubungan Indonesia dengan Kerajaan Maroko. Selain undangan dari PPWI, hadir juga rekan lainnya dari RRI Nasional dan sahabat Kedubes Maroko.

Seusai menyalami semua anggota rombongan keluarga Ketum PPWI, Mr. Mostafa Nakhloui langsung mengarahkan semua undangan untuk segera menuju meja jamuan makan, karena sebentar lagi waktu berbuka tiba. Masing-masing undanganpun bergegas mengambil makanannya sendiri-sendiri. Setelah itu, semua undangan menuju ruangan yang dipesan khusus oleh Kedutaan Besar Maroko bagi pelaksanaan acara berbuka puasa bersama ini.

Selintas kemudian, azan maghrib dan tanda berbuka puasa berkumandang. Semua hadirin dipersilahkan oleh Mr. Mostafa Nakhloui untuk membatalkan atau berbuka puasa bersama. Masing-masing menikmati hidangan pembuka berupa minuman segar dan makanan ringan dengan senang hati.

Jamuan yang dihidangkan cukup banyak. Sebagian besar menu tidak kita jumpai di rumah, termasuk di rumah makan ala Indonesia. Namun, ada juga beberapa menu khas nusantara yang disediakan, seperti soto dan nasi pecel. Setiap undangan dipersilahkan mencoba mencicipi setiap menu makanan yang umumnya merupakan makanan Timur Tengah, seperti nasi kebuli, roti lebar, grill daging domba, dan lain-lain.

*Kedubes Berakrab Ria dengan PPWI Papua*

Sambil makan, Mr. Mostafa Nakhloui sepertinya sudah kenal Sem Gombo, ketua DPD PPWI Papua. Rupanya, Beliau masih ingat pernah bertemu saat Sem yang orang asli Papua ini menghadiri acara temu alumni Maroko di Hotel Borobudur Jakarta beberapa tahun lalu. “Mr. Mostafa Nakhloui tegur saya dengan sapaan ‘Saya sudah kenal Anda waktu 2 tahun lalu bertemu di Hotel Borobudur,” ujar Sem kepada pewarta media ini.

“Saya kaget dan agak heran dengan sambutan luar biasa ini, karena waktu itu benar sudah pernah bertemu namun wajah saya waktu itu berjambang. Jadi saya berpikir Mr. Mostafa Nakhloui sudah lupa. Tetapi beliau masih ingat betul katanya. Saya sangat terkesan, koq bisa yaa.. seorang Konselor Kedutaan Kerajaan Maroko ini bisa ingat, sampai begitu kaget saya. Namun, saya merasa senang sekali,” imbuh Sem Gombo.

Untuk menghilangkan rasa sungkan kami, Ketua Umum Wilson menyampaikan kepada kami semua agar mencicipi makanan yang tidak ada atau tidak pernah ketemu di rumah. “Kesempatan di sini, kalian cari makanan yang tidak ada di rumah supaya bisa merasakan enaknya seperti apa, jangan ambil makanan yang biasa ada di rumah yaa,” katanya. He..he..he… iya benar juga ya, akhirnya kami menuju ke meja tempat makanan-makanan ‘asing’ itu lalu masing-masing ambil menu yang ada di situ yang belum pernah dimakan di rumah. Ketika kami makan, ada kesan tersendiri.

Selesai buka puasa bersama, istri Ketum PPWI, Ibu Winarsih Lalengke meminta foto bersama sebagai kenangan-kenangan dengan Mr. Mostafa Nakhloui. Kami semua berfoto bersama Mr. Mostafa Nakhloui dan staf Kedubers Maroko lainnya beserta rekan undangan yang hadir.

Sebelum meninggalkan tempat berbuka puasa bersama, Wilson menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus minta permisi untuk pamitan kepada Mr. Mostafa Nakhloui dan keluarga besar Kedutaan Besar Kerajaan Maroko. Selanjutnya acara diakhiri dengan bersalam-salaman disertai hati penuh kegembiraan. Mr. Mostafa Nakhloui mengantarkan kami sampai di pintu keluar SHISHA cafe, disertai ucapan selamat jalan dan terima kasih telah hadir dalam undangan buka puasa bersama di tempat ini. (SEM/Red).

Heboh!!!, Dua Petugas SK4 Nyaris Diamuk Ratusan PKL Pasar Raya Padang.
Saturday, May 26, 2018

On Saturday, May 26, 2018

 
Para Pedagang PKL Adu Mulut dengan Petugas SK4 di Kawasan Padang Theater Pasar raya Padang 


Ratusan pedagang kaki lima (PKL) nyaris bentrok dengan dua orang  anggota SK4 yang tergabung dalam penertiban pedagang di Pasar Raya Padang bersama Dinas Perdagangan Kota Padang, Jum'at (25/5/2018) sore.

INFO (PADANG) -- Informasi yang didapat www.infonusantara.net dari salah seorang pedagang dikawasan itu yang tak mau nama nya disebutkan mengatakan, kericuhan terjadi berawal ketika salah seorang dari PKL inisial (R) diringkus dan dibawa oleh dua orang petugas SK4 kantor Pos Trantib yang berada di dekat depan komplek Padang Theater, Jalan simpang Mulia. 


Sebelumnya dikatakan, dari Dinas Perdagangan Padang bersama SK4 terlihat melakukan semacam kegiatan atau upacara di depan kantor posko Trantib pasar. Namun usai kegiatan itu, diketahui tidak ada terjadinya cekcok yang serius antara petugas dengan pedagang, tiba tiba saja (R) diringkus dengan perlakuan kasar yang kurang pantas oleh dua orang anggota TNI yang tergabung dalam tim SK4 penertiban dari Dinas Perdagangan. 

"Perlakuan dari petugas SK4 itulah  yang membuat para pedagang marah dan heboh, bahkan nyaris ratusan PKL secara spontan keluar dari tempatnya berjualan. Cacian dan makian tak terbendung keluar dari para pedagang akibat perlakuan dua petugas yang tidak sewajarnya itu pada pedang kecil seperti kami disini. 

"Kami ko rakyat badarai yang mencari sasuok nasi nyo di pasa ko, kami indak teroris kok bantuak tu dibuek (Kami ini hanya rakyat kecil yang mencari sesuap nasi di pasar ini, kami bukan teroris kok seperti itu diperlakukan, red). Harusnya kan aparat keamanan itu melindungi rakyat nya," tutupnya. 

Menyikapi kejadian itu, Penasehat dari  Keluarga Besar Pedangang Kaki Lima (KBPKL) Padang, Fauzi Novaldi menyampaikan, kita sangat kecewa dan sangat menyayangkan sekali atas  perlakuan dari dua oknum SK4 yakni Suprianto dan Amrizal pada salah seorang pedagang.

"Harusnya hadapilah masyarakat pedagang ini dengan baik, harus aparat itu mengayomi, membina. Bukan memberikan rasa ketakutan dan intimidasi. Jangan jadikan TNI sebagai alat untuk intimidasi pada masyarakat pedagang kaki lima,"  ujarnya. 

Para pedagang tidak takut sama sekali, KBPKL tidak takut dengan intervensi maupun ancaman - ancaman. Apalagi adanya kejadian dan tindakan dari oknum SK4 seperti itu malah akan lebih membuat para pedagang makin kompak membela yang lainnya untuk melakukan perlawanan. Harusnya rangkul para pedagang kaki lima di pasar raya ini. 

Persoalan yang terjadi atas tindakan dua orang oknum SK4 ini memang dari KBPKL selaku perwakilan pedagang sudah melaporkan pada pihak Denpom 1/4 Padang yang penyelesaian disepakati untuk jalan damai, namun itu  belum final. Belum cukup sampai disana saja. 

"Kita harapkan final nya nanti jika Dinas Perdagangan mau menerima dan duduk bersama dengan KBPKL untuk menyelesaikan persoalan dan bagaimana kedepannya serta seperti apa bagusnya program terkait pedagang kaki lima ini sehingga kedepannya apa yang telah kita bicarakan dan sepakati bisa berjalan dengan baik tanpa harus ada tindakan kekerasan, " pungkasnya. 

Sementara Ketua KBPKL Padang, Idman  mengatakan, selaku Ketua dari perwakilan para pedagang kaki lima dirinya sangat berharap antara dinas dengan KBPKL, mari kita pecahan masalah dilapangan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi aturan mainnya, seperti tindakan dari petugas SK4 yang baru saja melakukan tindakan pada salah seorang anggota kami,"katanya.

SK4 itu fungsinya tidak berada ditempatnya saat ini, harus melindungi mengayomi masyarakat, namun menurut saya selama ini terkesan apa pun yang terjadi, masalah sedikit saja dari petugas SK4 ini langsung membawa ke kantor , terkesan seperti mengintimidasi para pedagang. SK4 itu bukan untuk mengesekusi tempat orang, bukan untuk menakut -nakuti masyarakat. 

Harusnya kan  bisa dilakukan pembicaraan baik baik, apalagi kita juga ada perwakilan melalui KBPKL. Selaku Ketua saya tidak ingin SK4 itu menjadi alat untuk mengintimidasi dari dinas untuk masyarakat pedagang,"  ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang ,Endrizal ketika dihubungi media ini tidak mengangkat seluler nya meski handphone nya dalam kondisi aktif.(INF7)




Andrinof: Kewirausahaan Sosial Sesuai dengan Falsafah Minang, yaitu Lamak dek Awak, Katuju dek Urang"
Friday, May 25, 2018

On Friday, May 25, 2018

Komisaris Utama Bank Nagari, Adrianof A Chaniago Memberikan Kuliah Umum di hadapan ratusan mahasiswa dan segenap civitas Akademika Universitas Negeri Padang. 
INFO (PADANG) - Komisaris Utama (Komut) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Andrinof A Chaniago memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa dan segenap civitas akademika Universitas Negeri Padang (UNP) tentang Kewirausahaan Sosial Menjawab Tantangan Dekade Bonus Demografi dan Era Digital, Jumat (25/05/2018) di gedung Auditorium UNP Padang.

Menurut Mantan Mentri PPN/Bappenas itu, di masa yang akan datang ada dua hal yang akan dihadapi oleh mahasiswa yang sedang kuliah saat ini dalam menghadapi kompetisi yang keras dalam mencari pekerjaan.

"Pertama, tahun 2020 nanti, mereka akan masuk ke dalam keranjang beban demografi yang disebut dengan "bonus demografi". Dimana penduduk usia produktif jumlahnya terbesar dalam sejarah. Bonus demografi ini akan berlangsung selama satu dekade, dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 nanti. Dikarenakan banyaknya jumlah usia produktif, maka secara otomatis akan berlangsung persaingan yang ketat dalam mendapatkan sebuah pekertjaan," terang pakar ekonomi Universitas Indonesia ini.
Lalu Andrinof melanjutkan tantangan yang kedua yaitu Revolusi 4.0 atau era digital yang bisa menghapus banyak pekerjaan.

"Bersamaan dengan bonus demografi, para pencari kerja juga akan berhadapan dengan era digital atau Revolusi 4.0 yang akan menciutkan kesempatan kerja. Era digital ditandai dengan diambil alihnya banyak jenis pekerjaan oleh teknologi informasi dan sistem digital," jelas sosok yang dikenal dekat dengan RI 1 ini.

Namun para mahasiswa tidak perlu cemas dengan dua tantangan besar yang menghadang tersebut jika mau mengubah sikap mental menjadi bermental wirausaha.

"Lulusan perguruan tinggi dituntut mengubah pola pikir dan mental ke arah mental wirausahawan. Wirausahawan harus bermental mandiri, gigih, inovatif, kreatif, pantang menyerah dan mau berinisiatif untuk mewujudkan ide-ide kewirausahaan tersebut," terangnya.

Menurut Andrinof, para mahasiswa tidak cukup berpangku tangan. Para lulusan universitas harus meningkatkan produktifitas dan posisi tawar. Anak muda juga harus kreatif dan inovatif serta menyesuakan diri dengan teknologi. Misalnya memanfaatkan media sosial atau website.

"Caranya dengan berwirausaha melalui aset yang dimiliki. Bermodal tidak dengan finansial saja tapi juga memanfaatkan social kapital. Bersinergi dengan lembaga keuangan dan pihak-pihak lain untuk mengembangkan usaha, berani mengambil keputusan dan melakukan aksi ketika momentum tiba serta pandai menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Telah banyak pengusaha muda wirausahawan sosial yang mendapat keuntungan dari memanfaatkan teknologi informasi," terangnya.

Berwirausaha sambil memecahkan masalah sosial (seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan kualitas lingkungan yang buruk) menurut Andrinof merupakan suatu lankah yang sangat luar biasa dan itu sesuai dengan falsafah Minangkabau "Lamak di Awak Katuju di Urang", dan itu adalah landasan nilai untuk kewirausahaan sosial. Karena dengan berwirausaha sosial kita bisa memecahkan masalah-masalah sosial, mendukung dan memfasilitasi kegiatan budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Dengan berwirausaha sosial, otomatis kita telah memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, melestarikan lingkungan, mewujudkan lingkungan sehat, memajukan kebudayaan, menegakkan keadilan, mendorong pemerataan, mendorong kerja sama, dan merangkul kelompok marginal," pungkas sosok yang dikenal juga peduli terhadap kemajuan pariwisata Sumatera Barat ini.

Laporan :Sat

HIKMAH RAMADHAN, Bermohon di Bulan Pengampunan
Friday, May 25, 2018

On Friday, May 25, 2018

Calon Wakil Walikota Padang Desri Ayunda 
DESRI AYUNDA 

INFO (PADANG) -Pernahkah kita mendapatkan kesempatan pemutihan pajak oleh pemerintah? Sebuah kesempatan yang langka ketika ada satu dua kenderaan yang menunggak pajaknya bertahun-tahun. Kesempatan itu sangat berharga tentunya. 

Agaknya begitulah Bulan Suci Ramadhan. Bulan kesempatan untuk memohon ampunan dari segala dosa-dosa yang telah diperbuat, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Allah SWT memberi kesempatan bagi makhluknya untuk memohon ampunan. Sebab, harus disadari, sebagai manusia, kita adalah tempat dimana khilaf, salah dan dosa selalu ada. 

Bagaimana teknis "pemutihan" dosa? Jawabnya, beribadah secara maksimal. Berkualitas dan berkuantitas. Pada bulan suci Ramadhan, seluruh ibadah wajib bisa dikerjakan. Kecuali ibadah haji, rukun Islam di bulan puasa bisa dikerjakan semuanya; Shahadatain, Shalat Lima Waktu, Puasa dan Zakat. 

Diiring dengan ibadah yang melengkapi ibadah utama. Itulah shalat sunat, berbuat baik untuk sesama, bahkan terhadap sesama makhluk hidup dan alam. Pada bulan puasa, kita benar-benar dianjurkan menjaga diri dari dosa yang tidak disengaja serta selalu berniat untuk merebut pahala.  

Perbuatan baik, apapun bentuknya, atas berlandaskan iman dan taqwa bisa menghapus dosa-dosa yang pernah dibuat kecuali dosa besar seperti syirik. Menyekutukan Allah SWT. 

Tetaplah, kita dalam batas paling maksimal berjuang dalam ibadah wajib, ibadah sunnah, doa-doa, lalu berbuat baik, sehingga kita terampuni dari segala dosa. Berjuang memohon ampun agar kehidupan di masa datang bisa dihadapi dengan sebaik-baiknya. Perjuangan seperti ini hendaknya juga terjadi tidak hanya di bulan suci Ramadhan, tetapi juga pada bulan lain. Inilah yang dilakukankan oleh para sufi dan para kaum tarekat. Membersih diri dan bermunajat agar diampuni dosa-dosa. Mereka melakukannya setiap saat. 

Mereka yang terlepas dari tekanan dosa-dosa, akan kelihatan riang dan cerah. Cahaya iman terpancar dari wajah dan senyumannya. Ada hawa yang teduh ketika melihat dan berbicara. Dimana sikap dan tindakannya terpelihara dari dosa-dosa. Begitulah, impian menjadi manusia sempurna (insan kamil). Mari berjuang untuk demikian. 
Secara sederhana, kelegaan dalam kebahagiaan adalah capaian yang paling dasar setiap ibadah. Hanya secara pribadi yang dapat dirasakan demikian. Seperti kelegaan setelah bayar pajak kenderaan. Aman, tak takut ditilang lagi. Salam. []

Tinjau Bendungan Kuningan, Presiden Jokowi: Kita Harap Bisa Mengairi 3 Ribu Hektare Sawah
Friday, May 25, 2018

On Friday, May 25, 2018

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
INFO (Nasional) - Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bendungan yang mulai dikerjakan pada 2015 itu ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini. Nantinya, bendungan ini akan bermanfaat untuk mengairi kurang lebih 3 ribu hektare sawah masyarakat dan sumber air baku bagi daerah sekitar.

"Ini bendungan Kuningan seluas 221 hektare yang dibendung adalah Sungai Cikaro, anak sungai dari Sungai Cijalengkok. Kita harapkan dari waduk Kuningan ini nantinya bisa mengairi 3 ribu hektare sawah dan juga akan menjadi air baku kurang lebih 300 liter per detik untuk 300 ribu KK baik di Kuningan dan Brebes," ujar Presiden di lokasi peninjauan, Jumat, 25 Mei 2018.

Saat ini, bendungan yang dibangun dengan anggaran sekira Rp500 miliar itu berada dalam tahap penyelesaian akhir di mana pemerintah juga sedang membangun perumahan khusus bagi ratusan warga yang terdampak pembangunan bendungan ini. Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya telah bertemu dengan sejumlah warga tersebut dan relokasi dapat dilakukan dengan baik.

"Saya sudah ketemu juga dengan masyarakat yang akan dipindahkan. Intinya tidak ada masalah," ucapnya.

Dalam acara yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pihaknya telah membangun 100 rumah dengan tipe 36 untuk kepentingan relokasi ini. Kebutuhan rumah relokasi sisanya akan dibangun pada tahun ini juga sesuai dengan kesiapan lahan dari pemerintah Kabupaten Kuningan.

"Ada KK yang direlokasi dari daerah genangan sini dan yang sudah ditempatkan di dua lokasi ada 100 rumah tipe 36. Kami ke sana bagus sekali, Pak Presiden mau ke sana tapi waktunya terbatas. Jadi sudah ada 100 rumah yang ditempati oleh warga. Sekarang pemerintah kabupaten sudah menyiapkan lagi lahannya untuk bisa kita bangun tahun ini juga," ucap Basuki.

Menurut Basuki, bendungan Kuningan ini selain bermanfaat untuk irigasi dan sumber air baku, nantinya juga dapat digunakan untuk pengendalian banjir di Kabupaten Kuningan dan lokasi wisata. Adapun pihaknya menargetkan agar bendungan ini selesai pada Desember 2018.

"Saat ini perkembangannya sudah sampai ke 80 persen dan direncanakan bisa kita selesaikan insyaallah Desember 2018 ini," tuturnya.

Dalam peninjauan ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar.

Kuningan, 25 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Tegaskan Perpres Antiterorisme Untuk Mengatur Pelaksanaan Teknis
Friday, May 25, 2018

On Friday, May 25, 2018

Presiden RI,  Joko Widodo 
INFO ( Nasional) -- Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Antiterorisme yang telah disahkan hari ini salah satunya berbicara soal pelibatan TNI dalam menghadapi tindak pidana terorisme di Tanah Air. Pelibatan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden (Perpres).

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Perpres yang dimaksud sebenarnya hanya berbicara soal urusan teknis. Sebab, jauh sebelum ini, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Itu nanti Perpres hanya teknis. Sebelumnya sebetulnya TNI bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan," ujar Presiden usai meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 25 Mei 2018.

Nantinya, Perpres tersebut kemungkinan akan memuat hal-hal teknis seperti detail pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme baik dengan menggunakan pendekatan lunak maupun keras.

"Yang penting teknis dalam pelaksanaannya seperti apa. Bagaimana kita perangi terorisme baik dengan pendekatan yang lunak maupun keras. Itu saja," tandasnya.

Kuningan, 25 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

DPN PPWI Didampingi DPD Papua Kunjungi PPWI Serang
Friday, May 25, 2018

On Friday, May 25, 2018


Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) Wilson Lalengke yang berkantor di Slipi, Jakarta Pusat, bersama Ketua DPD PPWI Papua Sem Gombo berkesempatan melakukan kunjungan ke PPWI Serang, Banten, Rabu, 23 Mei 2018. 
INFO KOPI (Serang) 
Kunjungan tersebut , selain dalam rangka silaturahmi, sekaligus juga untuk memberikan semangat dan arahan terkait pembentukan pengurus DPD PPWI Banten.

Nur Sopyan, salah satu anggota PPWI Serang yang menjadi inisiator acara kunjungan DPN PPWI ini mengatakan bahwa kedatangan Ketua Umum DPN PPWI ini, sengaja kita undang, selain untuk bersilaturahmi, juga sekaligus bertujuan pembahasan terkait pembentukan pengurus DPD PPWI Provinsi Banten.

"Kita undang Ketua Umum karena kita ingin dikasih pencerahan terkait tentang pembentukan pengurus DPD PPWI Provinsi Banten ini," jelas Nur Sopyan yang akrab dipanggil Obot.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke mengatakan, pihaknya sangat mendukung niat teman-teman dalam pembentukan pengurus DPD Banten. "DPN PPWI akan segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD PPWI Provinsi Banten ini nanti setelah terbentuk susunan pengurus DPD PPWI-nya," ujar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Wilson juga mendorong  rekan-rekan PPWI di Banten untuk pembentukan DPC-DPC PPWI di seluruh wilayah Provinsi Banten. "Silahkan dikembangkan,, dibentuk pengurus  DPC PPWI di kabupaten dan kota di Provinsi Banten,“ imbuh Ketum PPWI yang saat itu mengenakan rompi PPWI warna biru langit.

Dalam acara diskusi silahturahmi PPWI Nasional, PPWI Papua, dan PPWI Serang ini turut hadir Anas Mathofani, tokoh masyarakat Serang Timur, dan beberapa anggota PPWI di Banten. Silaturahmi yang dimulai pada pukul 19.45 wib ini berlangsung sekira 2 jam bertempat di kantor PT. Kahayan, di kawasan CBA Harendong, Serang, Banten. 

Sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah kediaman Nur Sopyan di daerah Junti, Serang, Banten, Ketua Umum PPWI menyempatkan melakukan penyematan ID Card PPWI kepada anggota baru atas nama Ery Biyaya, SE, Pimpinan PT. Kahayan, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi bata ringan, di Serang. (ASY/Red)

Kasus Tuduhan Pencemaran Nama Baik , Afrizal  Akui Tak Lakukan Hak Jawab
Friday, May 25, 2018

On Friday, May 25, 2018

Afrizal , Pelapor 

Relis sidang ismail
INFO, Padang (Sumbar)--Lanjutan persidangan terkait kasus yang menimpa Ismail salah seorang pemimpin koran mingguan daerah, dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Bahwa Afrizal sebagai pelapor merasa tidak senang karena nama baiknya di cemarkan dengan mencatut nama Kapolda Sumbar.

Dalam persidangan hari ini, Rabu, (23/5/2018) dengan Perkara nomor 263/pid.B/2018/PN.pdg, Jaksa Penuntut Umum Iqbal, SH dan Syawaludin Muhammad,  SH, MH dengan agenda menghadirkan pelapor Afrizal untuk mendengarkan keterangannya sebagai saksi.

Fakta yang terungkap di pengadilan bahwa, saksi mengakui memang benar Direktur operasional PT. Bone Mitra Abadi dan juga memenangkan beberapa proyek di sumbar pada tahun 2017 lalu. Dan begitu juga adanya hubungan kekeluargaan dengan irjen Fakhrizal kapolda Sumbar." jelasnya. 

Tambahnya, saksi mengakui bahwa memang ada menelpon terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017 sebelum berita diterbitkan." ungkap saksi di persidangan.

Dan diakui Afrizal bahwa," ia sendiri tidak melakukan klarifikasi atau hak jawab terhadap media tersebut setelah beritanya terbit. Hal ini disebabkan dari saran-saran beberapa oknum anggota Polisi. (micke).

BIJB Siap Dioperasikan Layani Arus Mudik Lebaran 2018
Thursday, May 24, 2018

On Thursday, May 24, 2018

Presiden RI Joko Widodo di Bandara Internasional Jawa Barat ,Kertajati
INFO (Nasional) - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati yang pagi ini baru saja dilakukan pendaratan perdana oleh Presiden Joko Widodo diproyeksikan untuk dapat melayani arus mudik Lebaran 2018. Menteri Perhubungan telah menginformasikan kepada Presiden terkait kesiapan pihaknya dan BIJB melayani penumpang di Lebaran mendatang.

"Menteri Perhubungan telah menyampaikan kepada saya insyaallah bisa (digunakan saat Lebaran) dan kurang lebih nanti tanggal 8 (Juni 2018) juga sudah ada penerbangan komersial yang masuk," ucap Presiden pada Kamis, 24 Mei 2018.

Selain itu, bandara yang saat ini dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare itu diperkirakan oleh Presiden masih akan berekspansi lagi di masa mendatang mengingat luas lahan keseluruhan untuk pengembangan bandara tersebut dialokasikan seluas 5 ribu hektare.

"Saya kira bandara ini akan diperbesar agar pesawat-pesawat berbadan lebar bisa masuk ke Kertajati," ujarnya.

Lebih jauh, Kepala Negara juga memastikan bahwa sejumlah bandara-bandara lain yang saat ini sedang dibangun pemerintah akan terus dikejar penyelesaian pembangunannya. Dengan itu, akan semakin banyak bandara-bandara besar yang siap beroperasi di Indonesia.

"Semua kita kejar. Setelah ini akan selesai Bandara Ahmad Yani di Semarang akhir tahun ini. Kemudian yang di Samarinda juga sama. Semuanya dalam proses konstruksi dan pembangunan. Yang di Yogya, Kulon Progo, kita harapkan akhir tahun depan insyaallah selesai," tuturnya.

Adapun mengenai kemungkinan dioperasikannya BIJB sebagai bandara haji dan umrah pada tahun ini, Presiden mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mendalami kemungkinan-kemungkinan itu. Saat ini, Jawa Barat merupakan provinsi yang berkontribusi besar dalam memberangkatkan jemaah haji dan umrah. Kehadiran BIJB ini diharapkan bisa menekan kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta dalam memberangkatkan jemaah sekaligus mendukung kemudahan transportasi masyarakat.

"Kita akan mendalami dulu. Kalau memang memungkinkan ya akan diberangkatkan dari sini," kata Presiden. 

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Majalengka, 24 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Komut Bank BRI Andrinof A Chaniago Jum'at Ini Sampaikan Kuliah Umum di UNP
Thursday, May 24, 2018

On Thursday, May 24, 2018

Komisaris Utama Bank BRI Andrinof A Chaniago Menyampaikan Kuliah Umum tentang Kewirausahaan Sosial untuk Menjawab Tantangan Dekade Bonus Demografi dan Era Digital.
INFO ( PADANG) -- Setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau (BIM), KA Minangkabau Ekspres dan  kawasan Pesantren Modern Terpadu (PMT) Prof Dr Hamka II, Senin (21/05) kemarin, Komisaris Utama (Komut) Bank BRI, Andrinof A Chaniago dijadwalkan akan mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat (25/5/2018).

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, akan berbicara tentang Kewirausahaan Sosial untuk Menjawab Tantangan Dekade Bonus Demografi dan Era Digital.

Menurut Mantan Mentri PPN/Bappenas itu, di masa yang akan datang ada dua hal yang akan dihadapi oleh mahasiswa yang sedang kuliah saat ini dalam menghadapi kompetisi yang keras dalam mencari pekerjaan.

"Pertama, tahun 2020 mereka akan masuk ke dalam keranjang bonus demografi. Dimana penduduk usia produktif jumlahnya terbesar dalam sejarah. Itu akan berlangsung satu dekade (2020-2030). Kemudian yang kedua, bersamaan dengan bonus demografi, para pencari kerja juga akan berhadapan dengan era digital yang akan menciutkan kesempatan kerja. Era digital ditandai dengan diambil alihnya banyak jenis pekerjaan oleh teknologi informasi dan sistem digital," kata Andrinof Chaniago ketika dihubungi via WhatsApp, Kamis (24/05/2018) malam.

Untuk menghadapi tantangan itu, Andrinof A. Chaniago mengatakan bahwa kewirausahaan sosial merupakan salah satu jawabanya.

"Kewirausaan sosial paduan dari dua cita-cita dalam hidup. Pertama, meningkatkan kesejahteraan secara material, memproduksi suatu barang dan jasa, lalu mendapatkan keuntungan. Kedua, memecahkan masalah sosial bagaimana menghadapi ketimpangan, menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan harmoni dalam berbangsa dan bernegara," jelas pakar ekonomi Universitas Indonesia ini.

Menurut Andrinof, para mahasiswa tidak cukup berpangku tangan. Para lulusan universitas harus meningkatkan produktifitas dan posisi tawar.

Mahasiswa sekarang wajib mengenali apa itu era digital, atau Revolusi Industri 4.0, jika tidak ingin menjadi objek yang dikendalikan. Revolusi Industri 4.0 bisa jadi sebuah ancaman. Tetapi, juga bisa jadi peluang besar bagi Indonesia jika jeli dan siap memanfaatkannya.

"Anak muda juga harus kreatif dan inovatif serta menyesuakan diri dengan teknologi. Misalnya memanfaatkan media sosial atau website, " ungkapnya. (INF7)

Meningkat 68,92 Persen, Pemberian  THR dan Gaji Ke-13 Tahun Ini Capai Rp 35,76 Triliun
Thursday, May 24, 2018

On Thursday, May 24, 2018

(Ils)
INFO (Nasional) -Sesuai mandat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN 2018), Pemerintah melaksanakan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, dan para pensiunan / penerima tunjangan. 

Kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 tahun 2018 ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan informasi kepada para awak media dalam konferensi pers THR 2018 bertempat di Istana Negara Jakarta,Rabu (23/5/2018)

Kebijakan Gaji dan Pensiun ke-13 pernah dilakukan tahun 1979 dan mulai rutin sejak 2004, sementara THR diberikan sejak tahun 2016. Pembayaran pajak dan dana bersumber dari dana APBN 2018, sementara pembayaran untuk APAR bersumber dari APBD.

Alokasi anggaran pembayaran Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 dan THR tahun 2018 sudah ditetapkan dalam APBN 2018 melalui pembahasan dan penguatan DPR. Sejalan dengan kebijakan di bidang kepegawaian tersebut, kinerja pelaksanaan APBN 2018 dipastikan tetap aman dan dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana UU APBN tahun 2018. Pembayaran Gaji ke-13 dan THR tahun 2018 Dapat Mencapai Sektor Riil dan Ekonomi Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pemberian THR tahun 2018 tujuan untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang pembayarannya dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Sementara, pemberian Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 tujuan untuk membantu pegawai dalam menghadapi tahun baru dan pembayarannya dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

Kebijakan pemberian THR dan Gaji Ke-13 tahun 2018 ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Menteri Keuangan, Peraturan, Keuangan, Keuangan, dan THR dan Gaji ke-13.

THR tahun 2018 untuk aparatur pemerintah setelah dikurangi gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sementara, 
THR untuk pensiun, uang tunai, tunjangan keluarga, dan / atau tunjangan tambahan. Pada Tahun 2017, THR hanya diberikan kepada aparatur Pemerintah sebesar gaji pokok tanpa tunjangan, sedangkan untuk pensiunan tidak diberikan THR.

Gaji ke-13 untuk aparatur Penghasilan negara, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sementara, untuk Pensiun ke-13 pindah besar, tunjangan keluarga, dan / atau tunjangan tambahan minggu.

Pengajuan Permintaan pembayaran THR oleh satuan kerja untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat dimulai pada akhir bulan Mei 2018, dan diharapkan seluruh pembayaran THR tahun 2018 dapat selesai dilaksanakan pada awal Juni sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Sementara, pengajuan permintaan pembayaran Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 oleh satuan kerja untuk KPPN dapat dilaksanakan mulai akhir Juni 2018, agar dapat meluncurkan pada awal bulan Juli 2018 untuk setiap anggota pemerintah dan para penerima pensiun.

Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota diharapkan dapat menyelaraskan waktu pembayaran THR dan Gaji ke-13 bagi ASN Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan.

Rencana pembayaran Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 dan THR tahun 2018 adalah sebesar Rp35.76 triliun atau meningkat 68,92% dari pembayaran tahun 2017 oleh karena itu:

THR Gaji sebesar Rp5,24 triliun;
THR Tunjangan Kinerja sebesar Rp5,79 triliun (Kebijakan baru tahun 2018);
THR Pensiun sebesar Rp6,85 triliun (Kebijakan baru tahun 2018);
Gaji ke-13 sebesar Rp5,24 triliun;
Tunjangan Kinerja ke-13 sebesar Rp5,79 triliun; dan Pensiun / Tunjangan ke-13 sebesar Rp6,85 triliun. *