PILIHAN REDAKSI

Tekan Inflasi, PJ Bupati Mentawai Bersama Forkopimda Galakkan Penanaman Cabe

INFO|MENTAWAI - Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian galakkan gerakan penanaman cabe sere...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sinergi Empat Lembaga Mengawal Tahun Politik 2018.
Thursday, February 08, 2018

On Thursday, February 08, 2018


Deklarasi Penandatanganan Mou Pengawasan dan Pemantauan Pilkada yang Dikuti oleh Empat Lembaga Publik 
Infonusantara, PADANG -- Rangkaian perayaan Hari Penyiaran Nasional (HPN) yang bertempat di Hotel Grand Inna, Padang, Kamis (8/2) menjadi momentum ajang pertemuan antar media dari seluruh Indonesia dan menunjukan eksistensi pers pada masyarakat.

Selain mementum untuk kalangan Pers, event ini juga menjadi momentum deklarasi penandatanganan Mou pengawasan dan pemantauan pilkada yang dikuti oleh empat lembaga publik. Ke-4 lembaga tersebut adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU), dan Dewan Pers. 

Mou tersebut berisi tentang kesepahaman dan sinergi tentang Pengawasan dan pemantauaan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di Media Eletronik Cetak dan Media Eletronik Pada Pemilihan Daerah Tahun 2018. Penandatangan Mou ini juga dihadiri oleh Rudiantara selaku Menteri Kominfo.

Yuliandre Darwis selaku ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada event tersebut mengatakan, memasuki tahun politik 2018, perlu sinergi yang kuat dari empat lembaga publik ini, agar bisa mengawal iklan kampanye melalui media, baik eletronik maupun cetak, agar fungsi media bisa digunakan secara berimbang.

Selanjutnya, pria asli Pariaman ini berharap agar pengawalan atas pemberitaan iklan politik di media dan juga penggunaan frekuensi publik dari kepentingan politik bisa dimaksimalkan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga, serta diperlukan sinergi kuat antar lembaga, diperlukan juga partisipasi publik untuk mengawal kampanye media yang dianggap tidak berimbang dalam pemberitaan iklan politik.

“Kita berharap tahun politik 2018 dan 2019 berjalan aman dan tidak ada kegaduhan yang bisa saja ditimbulkan oleh pemberitaan media, karena seyogyanya media harus menjadi penyeimbang informasi, kita harus kawal semua informasi kampanye politik yang disebarkan kepada publik” ujar Yuliandre disela-sela wawancara.

Redaksi
Laporan: Rizky Montheza 

Reses I Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra
Wednesday, February 07, 2018

On Wednesday, February 07, 2018


Reses Masa Sidang I Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra di di RT 05 RW 3 Tanjung Berok Kampung Pulau Batam, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang

Infonusantara (PADANG) - Masuk Reses Masa Sidang I tahun 2018 , baik pimpinan maupun anggota DPRD Kota Padang turun ketengah masyarakat guna menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di Daerah Pemilihan(Dapil) masing - masing. Reses masa sidang I ini terhitung sesuai jadwal Bamus mulai tanggal 7– 11 Februari 2018. 

Wakil Ketua DPRD Padang Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Daerah Pemilhan (Dapil)  Kecamatan Nanggalo, Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat, dalam reses masa sidang I ini menjemput aspirasi ditengah masyarakat yang dilaksanakan di RT 05 RW 3 Tanjung Berok Kampung Pulau Batam, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Rabu, 7 Februari 2018. 

Terlihat antusias dari kehadiran ribuan masyarakat Tanjung Berok Kampung Pulau Batam, Kelurahan Kurao Pagang dalam kegiatan masa reses I Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, malam itu.

Kegiatan reses yang dilaksanakan Wakil Ketua DPRD Padang ini terlebih dahulu dilaksanakan dengan acara makan bajamba di teras Masjid Ansharullah bersama tokoh masyarakat,Ketua RT,RW,LPM, Majelis Taklim,  pemuda dan warga setempat. Juga turut hadir dalam kegiatan reses Wakil Wali Kota Padang Emzalmi serta tokoh masyarakat sekaligus Calon Wakil Wali Kota Padang, Desri Ayunda. 

Selain digelarnya acara makan bajamba, kegiatan reses I Wahyu Iramana Putra ini juga diiringi hiburan live musik Kim dengan berbagai hadiah menarik, yang dilaksanakan di samping Masjid Ansharullah. 

Tokoh masyarakat setempat sekaligus Ketua RT 05, H.Syahrial dalam kesempatan itu mengatakan bahwa masyarakat di Tanjung Berok Kampung Pulau Batam, Kelurahan Kurao Pagang ini lebih banyak berkehidupan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat disini lebih banyak bekerja serabutan.

Lebih lanjut disampaikan, dalam kesempatan Gotong Royong yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Bapak Wahyu Iramana Putra berjanji akan membantu pembangunan Masjid Ansharullah serta Gapura jalan masuk ke kampung ini. "Untuk itu kami warga setempat tidak ingin nantinya hanya janji tinggal janji saja, " katanya 

Terkait pembangunan lantai dua Masjid Ansharullah ini disebabkan anak mengaji TQA dan TPQ ada sebanyak150 orang, sehingga  pembagunan lantai II ini mendesak untuk tempat mengaji. Selain itu disini untuk belajar mengaji anak - anak tak dipungut bayaran, gratis.

"Ia juga menyampaikan,  untuk gaji guru disini yang sebelumnya Rp 200 ribu sudah naik menjadi Rp400 ribu yang  dicarikan dari donatur. Sementara untuk keamanan disini aman, keamanan ketertiban bisa dijaga bersama- sama oleh warga," tutupnya. 

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra menyampaikan bahwa tahun lalu untuk kegiatan reses ini dia tak sempat ke Nanggalo tapi ke Padang Utara. Namun untuk kali ini saya laksanakan masa reses I ini di sini, dimana disini ada sebanyak 650 KK di RT 05 RW 3 Tanjung Berok Kampung Pulau Batam  Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo ini, "katanya. 

Rasa kebersamaan warga di sini dan  semangat gotong royongnya sangat luar biasa, kita Apresiasi sekali untuk itu. Disini termasuk kawasan kantong kemiskinan masyarakat nya banyak yang tergolong ekonomi lemah atau miskin dengan pekerjaan serabutan. Daerah ini juga diketahui adalah daerah rawan banjir,  ini harus jadi perhatian kita bersama. 

Dalam kesempatan itu Wahyu juga menyampaikan bahwa melalui Pokok pikiran (Pokir) nya selaku Wakil Ketua DPRD Padang ingin menyelesaikan pembangunan lantai dua Masjid Ansharullah ini untuk sarana bagi anak - anak kita dalam belajar ilmu agama. Tidak ada orang yang jadi miskin jika dia rajin memberikan bantuan terhadap sesama,berbuat untuk kebaikan dan kita akan melakukan yang terbaik. 

Kita harapkan bagaimana anak -anak disini bisa menjadi generasi yang beriman dan bertaqwa dibekali ilmu agama. "Saya minta agar diadakan anak anak yang bisa hafiz Qur'an mulai dari 1,2, 3 hingga 4 Juz dan seterusnya," harapnya. 

Untuk majelis taklim segera urus bantuan hibahnya karena di 2018 ini tidak boleh ada usulan lagi yang naik dijalan harus di masukan dulu proposalnya. Kemudian saya inginkan warga yang 650 KK disini sepakat untuk perangi narkoba dan maksiat. Kita pasang spanduk besar di Jalan masuk ke kampung ini dengan slogan warga Tanjung Berok Kampung Pulau Batam, Kelurahan Kurao Pagang, Siap Perangi  Narkoba dan Anti Maksit.

Terkait tingkat perekonomian warga, saya sudah mulai melakukan pendekatan -pendekatan pada masyarakat,  kita lihat apa saja kegiatan yang bisa meningkatkan perekonomian warga disini. Dan kita harapkan masyarakat disini bisa tergabung dalam suatu wadah atau membuat kelompok-kelompok yang nantinya akan di upayakan untuk membantu modal usaha serta bagaimana melatih mereka dengan manajemen usaha.

Untuk masalah kemiskinan bukan disini saja, banyak masyarakat kita berada dalam wilayah kantong kemiskinan. Dari data statistik ada sebanyak 200 ribu keluarga dibawah garis kemiskinan. Ini harus jadi perhatian serius, apalagi juga ada  kasus anak gizi buruk yang akhirnya meninggal dunia. 

"Tetapi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang berbeda dari laporan dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Alhamdulillah sudah kita bicarakan dengan Menteri Sosial RI, Bapak Idrus Marham, saat bertemu kemaren, Alhamdulilah mendapat respon yang sangat luar biasa , " sebutnya. 

Terakhir disampaikan, memberikan yang terbaik, memberikan pemikiran-pemikiran yang baik, tentu kekurangan- kekurangan yang ada itu akan bisa kita isi. Dan yang paling penting dalam membangun itu adalah silahturahmi yang terus berjalan, partisipasi masyarakat serta rasa kebersamaan.(In7)





DPRD Kota Padang Nilai Pemko "Gagal Paham" Memanfaatkan Momen HPN 2018
Wednesday, February 07, 2018

On Wednesday, February 07, 2018

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti 
Infonusantara,PADANG - Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menilai Pemerintah Kota Padang gagal paham dalam memanfaatkan momen peringatan Hari Pers Nasional 2018. Apalagi puncak dari rangkaian HPN 2018 ini dipusatkan di Kota Padang. 

"Dengan dipusatkannya HPN 2018 di Kota Padang, ini merupakan momentum untuk mempromosikan daerah kita sendiri. Apalagi, orang nomor satu di Indonesia hadir di sini. Suatu kebanggaan bagi kita, Presiden Jokowi bisa datang ke Sumatera Barat, khususnya ke Kota Padang," ujar politisi Partai Gerindra ini kepada wartawan di ruangan kerjanya Gedung Bundar Sawahan, Selasa (6 /2). 

Seharusnya dengan kedatangan Presiden Jokowi, Pemerintah Kota Padang dari awal sudah dapat menyusun suatu program atau agenda atau perencanaan yang dapat untuk percepatan pembangunan di Kota Padang. "Apa yang bisa kita bawa dari pusat itu untuk mendorong percepatan pembangunan atau misalnya, seperti di memberikan bantuan ke Dharmasraya, sementara acaranya di Padang, kemana bantuan untuk Kota Padang. Sementara di Padang juga ada lo angka kemiskinan, bahkan gizi buruk ada di Padang, yang menyebabkan kematian," ungkapnya. 

Sebenarnya, kata Elly lagi, kasus gizi buruk ini harus menjadi perhatian khusus Pemko Padang. Masa satu orang penderita gizi buruk saja tidak bisa diurus. 

"Tadi di Lubuk Begalung saya mengikuti Musrenbang. Pada kegiatan itu terungkap, kantong kemiskinan tertinggi itu ada di Lubuk Begalung. Bagaimana pemerintah kota sekarang bisa melihat dengan jernih, kalau memang APBD kita tidak cukup, bagaimana caranya itu bisa dijemput ke pusat, kan bisa saja," ujarnya. 

Menurut Elly, dengan menerimanya Pemko Padang menjadikan Kota Padang sebagai puncak peringatan HPN 2018, tentu Pemko Padang mengetahui tujuan dari HPN itu sendiri. Tak hanya sekedar seremonial belaka, tetapi merupakan ajang promosi daerah dan mengait dana dari pusat. Masih banyak yang perlu diperhatikan di Kota Padang, jangan lips servise saja diluar bagus di dalamnya kropos. 

"Seharusnya pemko sudah punya konsep-konsep itu. Tapi sampai hari ini saya lihat gebyarnya tidak ada tuh. Saya sedih sekali, kok Dharmasraya yang dibantu, sementara Kota Padang juga butuh. Coba Anda lihat angka kemiskinan di Kota Padang," cakapnya.

Artinya, jelas Elly, tugas pemerintah kota itu adalah bagaimana bisa menjemput dana-dana lain yang bisa mendorong pembangunan Kota Padang, tidak mengandalkan hanya APBD saja. "Pemerintah Kota Padang harus mampu menjemput dana dari pusat, karena kita tahu keterbatasan dana APBD kita," tegasnya.

Elly mengatakan, dari agenda kedatangan Presiden Jokowi yang dia terima, tidak terlihat kegiatan untuk Kota Padang. Seharusnya, Pemko Padang segara memanggil wartawan media lokal di sini, bagaimana mereka dapat berkiprah dalam kegiatan tersebut.

"Wartawan-wartawan lokal kita bisa juga menimba ilmu dari wartawan dari daerah lain, nasional dan mancanegara yang hadir pada peringatan HPN 2018 tersebut. Dari segi potensi Kota Padang, tentu pemko harus mampu mempromosikan. Sudah harus dipersiapkan dengan matang," ujarnya.

"Kalau menanyakan apa sebabnya, ya kita pertanyakan eksekutifnya. Kenapa eksekutif tidak bisa, kan dia yang tahu, apa tujuan diadakannya HPN itu sendiri. Bagaimana mereka bisa menarik, bantuan itu untuk kita di sini, karena kita juga masih butuh bantuan," tegasnya.

Ada beberapa hal yang bisa ditarik di sini, seperti pendidikan. Masih banyak insfrastruktur sekolah yang masih sangat menyedihkan di Kota Padang. Bahkan, ada anak sekolah yang duduk di kursi plastik, dimana kalau di satu kursi bisa patah, disusun beberapa kursi baru bisa mereka duduk belajar. 

"Kita lihat masih ada anak yang belajar di tikar di kota ini. Nah, mumpung mereka ada di sini, kita tarik ke sini. Kalau sekarang, saya lihat hanya sebagai persinggahan Kota Padang. Padang hanya menjadi tempat lewat saja pada peringatan HPN ini," pungkasnya. (In7/by)

Yuliandre Darwis Motivasi Alumni Program Baru Wisuda UNPAD
Wednesday, February 07, 2018

On Wednesday, February 07, 2018

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis Berikan Pidato Masukan dan Pandangan di hadapan Wisudawan Unpad
Infonusantara, Bandung - Ketua Komisi Penyiaran Indoneisia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis, menjadi perwakilan alumni Unpad percontohan pada Wisuda gelombang ke-2 di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran, Bandung 6 Februari 2018. 

Pada program baru dalam rangkaian wisuda ini, Yuliandre kesempatan memberikan pidato masukan dan pandangan di hadapan wisudawan Unpad, yang terdiri dari lulusan Program Diploma-III, Diploma IV, Program Sarjana, Pendidikan Spesialis,  Profesi, Magister dan Doktor.

"Program baru dalam rangkaian wisuda ini betujuan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para wisudawan yang baru saja menamatkan studi di Universitas Padjadjaran," hal ini diungkapkan oleh Rektor Unpad Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad pada pidato pembukaan wisuda.

Dalam pidatonya Yuliandre memaparkan bahwa tantangan dunia pekerjaan saat ini sangat kompetitif, dimana era digital telah banyak mengubah banyak model bisnis,  banyak peran manusia digantikan dengan sebuah mesin atau digital, yang artinya ada pengurangan lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain ini akan melahirkan banyak inovasi baru yang bisa membuat lapangan pekerjaan yang baru yang dipicu oleh inovasi dari kaum millinials. 

Sampai saat ini, dari 10 negara anggota ASEAN diperkirakan jumlah penduduknya mencapai 625 juta dan 23% nya adalah generasi millennials dari Indonesia, ini menjadi angka yang sangat besar dengan tantangan yang besar pula. Serta akan menjadi poin postitif jika generasi millenials di Indonesia mempunyai kompetensi yang baik. 

“Banyak tantangan masa depan yang harus ditaklukkan. Kita, sebagai generasi millenials atau yang disebut “zaman now”, mempunyai banyak keunggulan dibandingkan generasi sebelumnya. Sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, baik dari segi semangat, motivasi, pekerjaan dan idealisme,"ujar Yuliandre dalam pidatonya.

Pada akhir pidatonya Yuliandre berpesan sebagai Alumni Unpad, agar lulusan Unpad bisa membawa nama baik Unpad di kancah dunia pekerjaan baik Nasional dan Internasional. "Lulusan Unpad jangan hanya bekerja untuk mencari uang, tapi carilah ilmu pengetahuan, pengalaman, relasi, dan kesempatan setinggi-tingginya,” tutup Yuliandre.

Editor: Baim
Laporan: Rizky Montheza 

Reses I DPRD Padang Diikuti Sebanyak 43 Anggota Dewan
Tuesday, February 06, 2018

On Tuesday, February 06, 2018


Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti 

Infonusantara, PADANG - Masuk masa reses I 2018 , anggota DPRD Kota Padang turun ke dapil masing - masing guna menyerap aspirasi langsung dari masyarakat sesuai dapil mereka. 

Untuk masa reses I ini terhitung sesuai jadwal Bamus mulai tanggal 7– 11 Februari 2018. Dan dari 45 orang dewan termasuk pimpinan ada 43  orang yang mengambil reses di Dapil masing-  masing. 

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Padang, Syahrul menyampaikan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang akan berlangsung selama 5 hari mulai dari 07-11 Februari 2018. Untuk reses kali ini jumlah anggota DPRD yang mengambil ada 43 orang.

Tujuan reses ini dilaksanakan dalam rangka menjalin silaturahmi dengan masyarakat di dapil masing-masing anggota DPRD serta dalam.rangka mendengarkan aspirasi yang kemudian nanti disampaikan kepada pemerintah kota. 

"Terkait anggaran kegiatan reses masing-masing anggota DPRD Kota Padang mendapatkan jatah berbeda, untuk pimpinan mendapatkan Rp23 juta sedangkan para anggota Rp22 per orang. Kegiatan ini adalah agenda rutinitas setiap para anggota DPRD," katanya, Selasa (6/2).

"Anggota dewan yang ikut reses, nantinya harus mempertanggung jawabkan melalui laporan. 
"Dan bagi yang tidak menjalani reses, wajib mengembalikan uang reses ke kas daerah," pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti juga membenarkan hal demikian serta berharap dengan diambil reses oleh para anggota DPRD, semua aspirasi terkait pembangunan dan lain sebagainya yang masih terbengkalai dapat diterima dan disampaikan nantinya.

"Ia berharap, semua anggota DPRD mengambil reses ini, agar aspirasi yang ada di masing-masing daerah pemilihan dapat dituangkan nanti kepada pemerintah kota padang, "ucap kader Gerindra ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra juga membenarkan hal demikian serta berharap dengan diambil reses oleh para anggota DPRD semua aspirasi terkait pembangunan dan lain sebagainya yang masih terbengkalai dapat diterima dan disampaikan nantinya.

"Ia berharap, semua anggota DPRD mengambil reses ini, khususnya bagi kader Golkar harus mengambil reses ini, agar aspirasi yang ada di masing-masing daerah pemilihan dapat dituangkan nanti kepada pemerintah Kota Padang.

Pengamat Politik Damsar mengharapkan, anggota dewan  benar-benar memanfaatkan masa reses dengan optimal untuk menyerap aspirasi rakyat, bukan malah menjadikannya sebagai masa istirahat.
Anggota dewan agar mengoptimalkan,  masa reses ini sehingga berkualitas.

Mereka harus menjadikan masa reses,  sebagai momen untuk menyerap aspirasi rakyat untuk disuarakan. "Aspirasi masyarakat,  benar-benar dijalankan sebagai bentuk pelayanan dan pembelajaran politik Aggota Dewan kepada rakyatnya," ujarnya.

Karena, jumlah dana negara yang cukup besar untuk pelaksanaan reses  Anggota Dewan perlu dipertanggungjawabkan secara transparan. Masa reses, bukan  seremonial, pencitraan atau silaturahmi biasa antara rakyat dan wakilnya, " ungkapnya.(In7)

Kota Padang Butuh Pemimpin Yang Bisa Lakukan Pemerataan Pembangun Daerah Pinggiran
Tuesday, February 06, 2018

On Tuesday, February 06, 2018

Kondisi Jembatan Pasie Nan Tigo Putus Pasca Banjir Bandang 2015 
Infonusantara ,PADANG - Kota Padang memang sudah menggeliat pembangunannya seperti Pasar Raya Padang, Kawasan Wisata Pantai Padang, Muaro Lasak. Namun perlu diingat masih banyaknya daerah pinggiran yang perlu diperhatikan pemerintah kota padang dalam segala aspek dan tentu harus perlu juga di sokong melalui anggaran pusat.

Anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan Padang I Kecamatan Koto Tangah, Wismar Panjaitan mengatakan,  perlunya pemerataan pembangunan di Kota Padang. Kami menginginkan adanya pemerataan pembangunan di Kota Padang dan selama ini kami lihat pembangunan hanya difokuskan di pusat kota," ujar politisi PDI Perjuangan ini, Selasa (6/2)

Menurut Wismar  masyarakat pinggiran Kota Padang, seperti Koto Tangah,  Kuranji,  Bungus Teluk Kabung dan daerah lainnya juga perlu sentuhan pembangunan. Daerah-daerah itu tak hanya memiliki potensi di bidang pertanian, tetapi juga di bidang pariwisata.

Bisa kita melirik seperti di daerah Pasia Jambak di Koto Tangah,  dan Lubuk Tampuruang di Kuranji. Objek-objek wisata di daerah pinggiran tersebut juga butuh sentuhan, sehingga menarik wisatawan berkunjung ke sana," ujarnya

Jika potensi di daerah pinggiran itu dikelola dengan baik,  maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan,  jangan sampai daerah pinggiran kota merasa dianaktirikan. Karena masyarakat di daerah pinggiran tersebut adalah warga Kita Padang juga.

"Kota ini butuh pemimpin yang paham potensi kota ini secara keseluruhan. Seorang pemimpin yang tidak hanya mampu membangun pusat kota, tetapi juga daerah pinggiran kota," ungkap  Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Kota Padang. 

Sementara Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Delma Putra menegaskan, tugas seorang wali kota bukan menjadi tukang sapu di jalanan. Kalau menyapu di jalanan itu sudah ada dinas teknis yang mengurus. Tetapi sebagai seorang kepala daerah harus mampu mengait dana dari pusat APBN,  "ujarnya.

Menurutnya pembangunan di kota ini masih banyak yang belum terealisasi, apalagi di daerah pinggiran. Kalau hanya mengandalkan dana APBD mana bisa. Dana APBD itu terbatas. Kita harus bangun insfrastruktur kota ini dengan dana APBN. Makanya, kita butuh wali kota yang mampu mengait dana dari pusat. Ia menilai wali kota saat ini belum memiliki kemampuan mengait dana dari pusat," tegasnya. 

Saat ini kata Delma, pasca banjir bandang saja di Pasia Nan Tigo Koto Tangah yang mengakibatkan jembatan putus, tak mampu dibangun kembali. Padahal, jembatan itu putus dan rusak sudah sejak tahun 2015. 

"Saya contohkan saja jembatan Pasie Nan Tigo yang putus sejak Mei 2015 oleh banjir bandang. Hingga saat ini tidak ada realisasi pembangunannya. Padahal, jembatan Pasie Nan Tigo itu memiliki fungsi yang sagat vital, yaitu menghubungkan dua kampung,"  jelasnya.

Disamping itu, sesuai program unggulan wali kota terkait pariwisata, Pantai Pasie Jambak juga merupakan objek wisata pantai. Namun ke Pasia Jambak dibutuhkan jembatan itu. Dan untuk membangun kembali jembatan Pasie Nan Tigo tersebut, jelas Delma lagi, dibutuhkan dana Rp5 miliar. Dan itu tidak mungkin didanai oleh dana APBD, tetapi harus melalui dana APBN.

 "Tapi sama-sama kita lihat kenyataanya, sampai saat ini tidak ada realisasinya. Makanya kami lihat wali kota saat ini tidak mampu mengait dana dari pusat," ungkapnya.(In7).



PPWI Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Kembali Samsul Rizal Sebagai Rektor Unsyiah
Monday, February 05, 2018

On Monday, February 05, 2018

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng Terpilih Kembali sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, periode 2018-2022. 

Infonusantara, JAKARTA - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional bersama seluruh anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) se-Nusantara dengan tulus dan berbangga hati menyampaikan ucapan Selamat dan Sukses kepada Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng yang terpilih kembali sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, periode 2018-2022. 

Untuk pengetahuan kita bersama, Prof. Samsul yang menyelesaikan pendidikan pascasarjana dan doktoralnya di Jepang itu, saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PPWI Aceh dan berdasarkan hasil Kongres Nasional PPWI November 2017 lalu, beliau ditetapkan sebagai salah satu dewan penasehat di kepengurusan nasional PPWI periode 2017-2022.

Kita iringi penugasan beliau sebagai Rektor Unsyiah dengan doa dan harapan semoga senantiasa sehat dan penuh semangat dalam mengemban amanah yang dipercayakan kepada Tokoh Pendidikan Aceh yang telah berhasil membawa Unsyiah menjadi salah satu universitas terbaik di negeri ini.

"Sekali lagi Selamat dan Sukses Prof. Samsul Rizal," kata Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Senin (5/2/2018) di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, bahwa Samsul Rizal kembali terpilih sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) periode 2018-2022 untuk kedua kalinya. Ia berhasil menyisihkan dua calon lainnya, yaitu Syafruddin dan Syahrul. 

Samsul Rizal terpilih dalam Rapat Senat yang berlangsung tertutup di Balai Senat Gedung Rektorat Unsyiah, Banda Aceh, pasa Senin 5 Febuari 2018. Proses pemilihan dipimpin langsung oleh Faisal selaku Ketua Panitia Pemilihan.

Dari jumlah total 125 suara, Samsul Rizal berhasil meraih 81 suara. Sementara rivalnya yakni, Syahrul memperoleh 41 suara yang kemudian disusul Syafruddin yang hanya mendapatkan tiga suara.

Pemilihan Rektor Unsyiah tersebut dilakukan oleh 81 anggota Senat Unsyiah dari 82 orang yang ada. Prosesi pemilihan juga dihadiri Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang dikuasakan kepada Agus Indarjo, selaku Sekretaris Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti. [JML/Red]

Belum Ada Kejelasan Pemilihan RT dan RW, Apakah Perda No.32 Tahun 2002 Tak Berlaku di Kampung Pondok
Monday, February 05, 2018

On Monday, February 05, 2018

Kantor Lurah Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat 
Infonusantara, PADANG - Warga RW 03 Kelurahan Kampung Pondok terus mendesak pihak LPM dan kelurahan untuk kembali dilakukan pemilihan ulang ketua RW. Desakan itu dilatarbelakangi mengingat telah habisnya masa bakti ketua RW lama dan hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No. 32 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan LPM Kelurahan, RW dan RT.

Hal itu juga didasari dengan pasal 23 ayat 1 pun telah disebutkan bahwa masa bakti pengurus RW selama tiga tahun. Sementara pada ayat 2 pun juga menerangkan, bahwa Ketua RW dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti pengurus berikutnya.

Kemudian pengaplikasian peraturan inilah yang menjadi tanda tanya besar dikalangan warga, apakah peraturan tersebut tidak berlaku untuk kawasan Kampung Pondok. Sebab, ketua RW yang sekarang yakni Kok Ming, telah menjabat lebih dari sepuluh tahun dan belum pernah dilakukan pergantian.

Tentu kondisi ini akan menjadi polemik untuk kesejahteraan dan kerukunan warga. Sementara warga sendiri pun tidak lagi sepaham dengan kebijakan dari ketua RW tersebut.

Terkait keluhan warga ini, telah dilakukan musyawarah beberapa waktu lalu. Dalam musyawarah tersebut, pihak LPM dan kelurahan setuju untuk dilakukan pemilihan ulang. Kemudian pemilihan pun telah dilakukan oleh perangkat RT berdasarkan perintah LPM.

Berdasarkan kesepakatan itu, LPM pun telah menunjuk Gusman untuk mendampingi masyarakat dalam pemilihan dan ditandatangani langsung oleh Ketua LPM sendiri. Tetapi hanya untuk RT 01 dan RT 02, sementara RT 03 dan 04 masih menunggu untuk dilakukan pemilihan.

"Jika LPM tidak mengakui telah menandatangi hasil pemilihan, saya siap menjadi saksi apabila dibutuhkan. Sebab, saya sendiri yang langsung mendampingi warga dalam pemilihan tersebut" sebutnya, Senin (5/2).

Sementara ketua RT 03 RW 03, Subandi mengaku telah mendatangi LPM dalam penandatanganan pemilihan di RT nya. Namun pihak LPM menyuruh saya menghadap menemui pihak kelurahan, dalam pertemuan di kantor lurah, sesuai perintah Kasi Pem jangan dilakukan pemilihan terlebih dahulu.

"Pada saat saya menanyakan pemilihan untuk RT saya, Kasi Pem, Yanuardi memerintahkan untuk menunggu. Alasannya yang bermasalah hanya di RT 01 dan 02. Sementara warga yang di RT saya, juga ikut mendesak dan siap untuk dilakukan pemilihan dan kenapa harus menunggu untuk pemilihan tersebut," katanya.

Tegasnya, dua kali ia mendatangi Kasi Pem, pihaknya menjawab hal yang sama yakni disuruh untuk menunggu. Sementara warganya telah sepakat untuk dilakukan pemilihan. "Kami RT 03 siap dilakukan pemilihan, namun kami terus disuruh untuk menunggu dan sabar dan saya melihat ada kongkalingkong dalam pemilihan ini," ujarnya.

Terpisah, Kasi Pem, Yanuardi menanggapi bahwa dalam pemilihan itu adalah tugas dan tanggungjawab LPM. Kemudian pada saat ditanyai mengenai pelaporan dilakukannya pemilihan untuk RT 03 dan 04, ia melempar bola kepada LPM selaku penanggung jawab.

"Silahkan saja hubungi ketua LPM terkait. Saya hanya menerima laporan dari LPM tersebut, apakah dilakukan pemilihan atau tidak," katanya.

Kemudian pada saat dikonfirmasi kepada ketua LPM kelurahan Kampung Pondok, Kartanialis Dt. Muncak menanggapi, bahwa pemilihan untuk RT 03 dan RT 04 dipersilahkan untuk dilakukan secepatnya, sesuai dengan aturan mainnya.

"Silahkan dilakukan pemilihan, dengan memasukkan nama-nama calonnya ke dalam kotak suara. kemudian setelah suara warga terkumpul, baru kita sah kan ketua RT dan RW baru di RW 03 Kampung Pondok," pungkasnya. (In7)

Kekompakan dan Rasa Kebersamaan IKW Makin Oke, Baik Suka dan Duka
Sunday, February 04, 2018

On Sunday, February 04, 2018

IKW Padang Dalam Acara Resepsi Pernikahan Anak Kemenakan Baim Imunk

INFONUSANTARA, PADANG -Rasa kebersamaan dan kekompakan Ikatan Kekeluargaan Wartawan (IKW) semakin terasa kental. Para praktisi online yang berhimpun di IKW komit untuk selalu bersama saat suka maupun duka.

Terbukti, di saat salah satu keluarga ditimpa kemalangan (musibah), yang lain selalu ada untuk menghibur. Hadir bersama-sama untuk bertakziah ke rumah duka, berkirim kaji (doa), jadi sitawa sidingin yang mentradisi.

Sebaliknya, disaat ada kabar gembira, yang lain turut merespons hangat dan ikut bergembira.


Kondisi ini terlihat saat puluhan jajaran anggota IKW yang turut memeriahkan pesta pernikahan Budi dan Vivi anak/keponakan dari Baim imunk pemimpin media www.infonusantara.net, malam ini,Sabtu (3/2) di Jln Berok Nipah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu, Baim Imunk selaku tuan rumah mengucapkan terimakasih kepada seluruh rekan rekan media yang tergabung dalam IKW yang telah turut serta meramaikan pesta pernikahan anak kemanakannya.

Baim mengakui, bahwa di IKW inilah Ia  dapat merasakan rasa persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan dapat terjalin.

"Mudah-mudahan silaturahmi dan rasa kebersamaan ini dapat selalu terjalin dan dipertahankan selama-lamanya," Harapan Baim

Hadir pada kesempatan itu, pembina IKW Taf Chaniago (Pemimpin media www.impiannews.com) Ketua IKW Ecevit Demirel (Pemimpin media www.sumaterazone.com), Hendrizon (pemimpin media www.maklumatnews.com), Andre (Pemimpin mesia www.figur.com), Micke (Pemimpin media www.jurnalandalas.com), Eri (Pemimpin media www.persadanews.com), Indra Chan (Pemimpin media www.andalas-time.com), David (Pemimpin media www.laksusnews.com), Syafrizal Gan (Pemimpin media www.mediabenangmerah.com), Indra Tanamo (Pemimpin media www.tanamonews.com), Deni (Pemimpin media www.sumateraexecutive.com), Aan (Pemimpin media www.nusantaranews.net), Edi Prima (www.nusantaranews.net), Sukra (www.maklumatnews.com) dan Abrol (www.kupasnewa.com)
dan yang paling akhir dan menjadi kebanggaan Chairur (Pemimpin media www.sumbartoday.net). (IKW)

Penyelesaian Masalah Nanda Telambanua Tunggu Batas Tunjuk Tanah dari BPN.
Friday, February 02, 2018

On Friday, February 02, 2018

Pihak Pemko Lakukan .Pertemuan dengan Nanda Telambanua di Kantor Satpol PP Padang ,Jumat(2/2)

Nanda Telambanua, Mantan Atlet Angkat Berat Lifter Dunia 

INFONUSANTARA,PADANG -Permasalahan yang menimpa legenda angkat berat Indonesia Nanda Telambanua lambat laun mulai menampakkan titik terang. Hal tersebut diketahui setelah Pemko Padang melakukan rapat dengan pihak Nanda di Kantor Satpol PP Padang, Jumat (2/2).

Pertemuan itu dihadiri oleh Kasatpol PP Kota Padang Yadrison, Dinas PUPR Kota Padang, DPRKPP Kota Padang, Lurah Belakang Pondok dan turut mendampingi Ketua Aliansi Jurnalis Olahraga (AJO) Sumbar, l Ridho Syarlinto, anggota AJO, Almadi Dina, serta pihak terkait lainnya.

Dalam rapat itu Nanda Telambanua memaparkan, permasalahan dirinya dengan Sovia terjadi karena sang tetangga bernama Sovia menutup akses di mulut jalan keluar masuk kerumahnya di Jalan Kali Kecil II Nomor 1A RT02/04 Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat. Akibatnya kendaraan roda empat tak bisa lagi masuk kedalam rumahnya.

Kata Nanda, Sovia melakukan hal itu karena Sovia mengaku bahwa tanah itu merupakan tanah warisan Pusako Tinggi keluarga. Sehingga Sovia berhak untuk memagar jalan tersebut.

"Saya sendiri dan pihak kelurahan serta kecamatan sudah tanya Sovia langsung, kalau memang itu tanah warisan apa buktinya.Tapi Sovia hingga saat ini tak bisa tunjukkan buktinya. Kenapa akses masuk kerumah saya dihalang halangi. Kurang ajarnya Sovia, di pagar tersebut diletakkan taik kucing dan sampah rumah tangga," beber Nanda. 

Nanda juga mempertanyakan perihal status tanah tersebut karena status tanah tersebut dalam tata ruang Pemko Padang merupakan fasilitas umum. Sehingga sudah jelas Sovia melanggar Perda, dengan melakukan pemagaran di tanah Pemko Padang. 

Bagi Nanda apabila dalam tata ruang Pemko Padang tanah tersebut merupakan fasilitas umum, dia pun sangat bersedia untuk membongkar pintu gerbang yang dibangun di jalan masuk kerumahnya.  "Saya ingin masalah saya selesai. Jikalau memang pintu gerbang saya dibongkar Pemko, silahkan saja, tak masalah bagi saya, asalkan akses kerumah saya lancar," tegas pria yang pernah mengharumkan nama baik  Indonesia di cabor Angkat Berat pada era 1986 sampai 1996 ini. 

Dalam permasalahan ini, Nanda pun sudah satu tahun lebih bersabar untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mengadukan ke pihak terkait, mulai dari mengadu kepada Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Camat, DPRD Padang, Ombudsman hingga ke Walikota, dan juga hal ini sudah diketahui oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). "Mudah mudahan dengan pertemuan ini bisa jelas titik permasalahannya," harap Nanda

Informasi yang diperoleh media ini bahwasanya dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri sudah memberitahukan melalui WhatsApp (Wa) pribadi Nanda Telambanua bahwasanya Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Menteri telah melayangkan tembusan surat dari Kemenpora ke Walikota Padang, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dan Tata Bangunan dan Perumahan serta Camat Padang Barat, dengan Nomor: 1263/SET. BII/I/2018, Tanggal 26 Januari 2018, dalam hal Kementerian mendukung penyelesaian permasalahan tersebut berkoordinasi dengan instansi - instansi terkait.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas PUPR Kota Padang Hasan Basri menjelaskan bahwa status tanah itu apakah fasilitas umum berbentuk jalan atau bukan, tergantung keputusan Batas Tunjuk Tanah dan Peta Wilayah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Apabila memang tanah itu merupakan warisan Harta Pusaka Tinggi dari Keluarga Sovia didasarkan pada bukti bukti yang ada, maka Pemko Padang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lain soal apabila Nanda Talambanua memiliki dua hal penting yang dikeluarkan oleh BPN Padang, sehingga Pemko dengan sangat mudah mengeksekusi pagar kecil yang jadi penghambat itu. 

"Tanah ini statusnya fasilitas umum baru sebatas rencana tata ruang Pemko Padang. Taroklah itu tanah warisan Sovia, namun jika mendesak dan menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, Pemko Padang bisa saja ganti untung tanah itu untuk dibuatkan fasilitas umum berupa jalan. Tapi kalau BPN sudah tegas mengatakan itu untuk fasilitas umum, pasti akan segera kita eksekusi," ujar Hasan Basri

Kasatpol PP Kota Padang Yadrison mengatakan permasalahan yang mendera Nanda Talambanua sebenarnya permasalahan yang kecil, apabila Nanda memiliki Batas Tunjuk Tanah dan Peta Ruang yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

"Satpol PP Padang tentu juga tidak bisa bertindak langsung mengeksekusi tanah tersebut sebelum keterangan dari BPN keluar. Karena kami takut akan berimplikasi pada tindakan hukum jika salah salah eksekusi. Apalagi masalah ini bukan domain sepenuhnya Satpol PP Padang," ucapnya. 

Untuk itu, pihak Keluarga Nanda diminta untuk bersabar hingga keluarnya Batas Tunjuk Tanah dari BPN. Karena dari sanalah dasar Satpol PP bisa bertindak.(In7).

Disbudpar Masih Mencari Informasi Melengkapi Benda Peninggalan Bagindo Aziz Chan
Friday, February 02, 2018

On Friday, February 02, 2018

Rumah Kelahiran Bagindo Aziz Chan Pahlawan Nasional Asal Padang Sudah  Rancak.

Rumah Kelahiran Bagindo Aziz Chan Pahlawan Nasional Asal Padang di Alanglaweh Koto Kelurahan Alanglaweh Kecamatan Padang Selatan 

INFONUSANTARA, PADANG -- Siapa yang tidak kenal dengan sosok pemimpin muda yang revolusioner, dengan sikapnya yang pemberani, konsisten dalam bertindak, berpendirian teguh, dan tidak pernah gentar menghadapi musuh, ya dia adalah Bagindo Aziz Chan, pahlawan nasional asal Padang.

Saat ini kita bisa melihat rumah kelahiran Bagindo Aziz Chan Walikota Padang kedua ini yang berada di Jalan Alanglaweh Koto RT 19 RW 5 Kelurahan Alanglaweh, Kecamatan Padang Selatan itu sudah selesai dilakukan renovasi.


Setiap pengunjung yang ingin singgah  ke Jalan Alanglaweh Koto RT 19 RW 5 di rumah kelahiran Bagindo Aziz Chan, pengunjung akan disambut oleh  sebuah rumah panggung kayu dengan kombinasi cat berwarna biru langit dan biru laut yang bersih.

Namun bagi pengunjung yang datang ke rumah kelahiran pahlawan nasional asal Padang ini belum bisa melihat barang - barang peninggalan beliau ( Bagindo Aziz Chan, red). Pada rumah ini terdapat ruang kosong dan empat bilik. Bagian depan dan belakang terdapat beranda dan semuanya masih kosong melompong.

"Belum ada barang peninggalan beliau di dalam. Rumah ini baru direnovasi. Mau masuk pun tidak ada yang bisa dilihat,” ungkap penjaga rumah, Burin(54) saat ditemui media ini di kediamannya, Jumat (2/1).
Sisi Belakang Rumah Kelahiran Bagindo Aziz Chan 
Rumah Wali Kota Padang kedua tersebut rencananya akan dikembalikan ke bentuk semula. Karena itu bentuk rumah panggung kayu dipertahankan. Rumah kelahiran Bagindo Aziz Chan ini direnovasi Lebaran tahun lalu. Ukurannya masih sama sekitar 10x20 meter persegi. Terdapat ruang kosong dan empat bilik. Bagian depan dan belakang terdapat beranda Bagindo Aziz Chan bersantai. Untuk sementara pagar besi rumah masih sering tertutup.

"Sebelum direnovasi rumah ini dikontrakan oleh keturunan beliau dan kemudian diambil alih oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang." Tujuan pengambil alihan untuk mengenang perjuangan Bagindo Aziz Chan di masa mendatang. Sosok Bagindo Aziz Chan akan terasa lebih dekat dengan melihat langsung benda-benda peninggalannya,"kata Burin.

Gapura Mesum Bagindo Aziz Chan di Jalan Alanglaweh Koto. 
Sementara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Medi Iswandi membenarkan renovasi rumah bertujuan mengembalikan bentuk semula rumah kelahiran Bagindo Aziz Chan. Di 2018 ini kita dapat anggaran untuk mencari dan melengkapi segala furniture yang di gunakan dirumah kelahiran Bagindo Aziz Chan itu.

"Namun pihaknya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena tidak semua saksi hidup mengetahui persis bentuk asli rumah kelahiran Bagindo Aziz Chan ini beserta semua furniture nya, baik itu tempat tidur, meja, kursi dan lain sebagainya. Anak beliau pun yang masih ada saat ini juga tidak tahu persis tentang hal ini, karena rumah tersebut sudah lama kosong," sebut Medi dari Pekanbaru yang lagi mengikuti kegiatan Apeksi, ketika dihubungi media ini melalui selulernya.

Sulitnya informasi tentang bentuk asli rumah, benda-benda peninggalan yang ada di dalam rumah menyulitkan kita untuk membuat replikanya. Makanya riset-riset terus dilakukan. Namun  foto-foto sudah dikirimkan pihak keluarga. Kami masih menunggu foto lainnya dan mencari informasi tentang benda-benda lainnya.

"Untuk itu, kita dari dinas sendiri belum  mau membuka rumah kelahiran Bagindo Aziz Chan ini karena isi dalam rumah ini belum lengkap. Kita tidak mau terjadi komplen nantinya dengan apa- apa replika yang kita hadirkan nanti," ungkap Medi Iswandi.

"Sepintas cerita Bagindo Aziz Chan mempertahankan kemerdekaan".

Bagindo Aziz Chan Menjadi seorang Wali Kota Padang di usia sangat muda(36), tidak membuatnya gentar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sosok pemimpin yang revolusioner, dengan sikapnya yang pemberani, konsisten dalam bertindak, berpendirian teguh, dan tidak pernah gentar menghadapi musuh menjadikan Bagindo Aziz Chan sebagai seorang tokoh muda yang patut diteladani. Perjuangan dan pengorbanannya akan selalu menjadi inspirasi dan semangat juang bangsa ini terutama bagi generasi muda di Kota Padang.

Tepatnya di tahun 1947, Belanda yang membonceng pasukan Sekutu justru menggelar operasi militer yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda. Hal ini tentunya melanggar Perjanjian Linggarjati untuk mengadakan gencatan senjata yang sudah disepakati kedua negara. Belanda mulai merencanakan untuk menyerang Pulau Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Salah satunya adalah Kota Padang ( Ibu Kota Sumatera Barat) yang memiliki posisi strategis dan tentunya akan menguntungkan pihak Belanda jika berhasil menguasainya.

Meski pihak Belanda telah membujuk sang wali kota agar mau bekerja sama, justru Bagindo Aziz Chan menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan pernah melepaskan Kota Padang yang sedang dipimpinnya. Akibat dianggap sebagai ancaman yang serius, akhirnya Bagindo Aziz Chan gugur setelah terjadi kontak senjata dengan Belanda pada tahun 1947. (In7).

Desri, Siap Menata Kota Padang Lebih Baik Seusai Aturan.
Thursday, February 01, 2018

On Thursday, February 01, 2018


Calon Wakil Wali Kota Padang, Desri Ayunda.

INFONUSANTARA, PADANG -- Penuh rasa kebersamaan dan keterbukaan antara Calon Wakil Wali Kota Padang Desri Ayunda bersama Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Padang dalam diskusi publik membahas program serta isu terkini yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat,  Kamis (1/2).

Diskusi santai tentang Kota Padang itu berlansung cair, semua pertanyaan dijawab secara lugas oleh Calon Wakil Walikota Desri Ayunda dengan penyampaian yang jelas dan terarah. Diskusi dipimpin oleh Sekretaris FWP DPRD Kota Padang, Agib Norman, dihadiri oleh wartawan media cetak maupun elektronik di Kota Padang.

Dalam diskusi itu Desri Ayunda mengatakan Padang sebuah kota menjadi pengharapan bagi masyarakat dan etalase Sumbar.

“Untuk itu, kita akan wujudkan dan laksanakan jika terpilih, keinginan ini sudah dari enam tahun yang lalu, saya sudah berupaya bagaimana bisa menjadi padang kota perdagangan , pendidikan dan destinasi pariwisata yang tertata dengan apik, ”ujar Desri.

Calon Wakil Wali Kota Padang, Desri Ayunda mengatakan, kedepan pembangunan Kota Padang harus taat aturan, harus sesuai dengan RTRW. Jika tidak, maka  banjir akan selalu menjadi langganan warga kota ini.

Ia melihat pembagunan saat ini sudah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Misalnya saja di kawasan Khatib Sulaiman Padang, sesuai Perda RTRW Kota Padang, kawasan Khatib Sulaiman itu merupakan kawasan perkantoran ," ujar putra Koto Tangah ini.

Pembangunan Kota Padang tak hanya mewujudkan smartcity, kata Desri, namun juga harus berbasis lingkungan atau yang dikenal dengan konsep greencity, kota hijau.

"Disamping smartcity, kami ingin membangun kota ini menjadi kota hijau. Saya yakin, Pak Emzalmi dan saya akan mampu mewujudkan hal tersebut," sebut Desri didampingi didampingi Ketua F-KAN Pauh Eviyandri Rajo Budiman dalam kesempatan itu.

Calon Wakil Wali Kota Padang Desri Ayunda didampingi Ketua F-KAN Pauh Eviyandri Rajo Budiman bersama Forum Wartawan Parlemen DPRD Padang 

Tentang penataan lingkungan, apabila aturannya jelas dan dijalankan dengan baik, maka Kota Padang ini akan tertata dengan baik. Dan ini adalah salah satu program kerja terutama penataan lingkungan, yang tengah dirancang dengan pasangannya, merupakan program yang mengutamakan untuk kemajuan Kota Padang dan kepentingan masyarakat.

Sementara terkait peningkatan pariwisata, menurut Desri, untuk pengembangan pariwisata Kota Padang merupakan prioritas utama dari program kerjanya apabila terpilih. Karena dia melihat, Kota Padang mempunyai pantai yang bagus, tentu itu perlu dimanfaatkan dengan baik.

Selain itu kata Desri, pariwisata tak hanya kawasan pantai Padang saja, masih banyak lokasi wisata pegunungan yang belum tersentuh oleh pemerintah ini juga patut kita dorong yang belum tersentuh pemerintah.

"Mudah-mudahan, dengan izin Allah SWT, keinginannya bersama bapak Emzalmi untuk menata Kota Padang kearah lebih baik dapat terwujud. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Ia bersama pasangannya akan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Desri juga apresiasi dari pertemuan  diskusi bersama FWP, peranan media juga sangat penting sekali untuk membangun,  media adalah mitra. "Tanpa peranan media dalam menyampaikan pemberitaan yang ada semua tidak akan ada apa- apanya," katanya.

Dulu waktu mencalonkan diri pada Pilkada Padang 2008 Desri menang di putaran pertama, kemenangan itu diperolehnya pada tujuh kecamatan, hanya kalah empat kecamatan.

"Pak Emzalmi di mana orang pauh dan kuranji suara nya ke beliau tapi sekarang kami berpasangan dan optimis untuk menang, Insha Allah. “Sehingga pada Pilkada 2018 ini, saya dan pak Emzalmi memakai kata ” luruskan bukan lanjutkan,”ujar Desri.

Pasangan Emzalmi-Desri dikenal dengan Duet Ideal, birokrat senior dan profesional.
Emzalmi kata Desri seorang pamong sangat perpengalaman selama ini. “Banyak ide-ide beliau yang tidak terterapkan bukan berarti tidak bisa diterapkan tapi memang tidak dikerjakan atau terlaksana sampai kini,”ujarnya.

Tanpa semua pihak mungkin pemimpin tak ada artinya dan kita akan melakukan perubahan semua ini tak lepas dari masukan ninik mamak. Sebagaimana budaya di Minangkabau, dimana dalam membangun daerah, maka harus didukung tungku tigo sajarangan, yaitu alim ulama, cendekiawan, bundo kanduang serta masyarakat itu sendiri.

"Mudah - mudahan dengan dukungan semua pihak,  Emzalmi -Desri Ayunda Untuk Semua, Kota Padang lebih baik. Kita akan rangkul semuanya karena Emzalmi-Desri memang Untuk Semua,” ungkapnya.(bai)