PILIHAN REDAKSI

Tekan Inflasi, PJ Bupati Mentawai Bersama Forkopimda Galakkan Penanaman Cabe

INFO|MENTAWAI - Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian galakkan gerakan penanaman cabe sere...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

LHE-AKIP 2017,  Pemko Padang Sukses Raih Predikat Sangat Baik
Friday, January 26, 2018

On Friday, January 26, 2018

Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) atas Kesuksesan Meraih Prestasi Dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017
Infonusantara [BATAM] – Pemerintah Kota Padang menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) atas kesuksesan meraih prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dengan predikat nilai "BB" atau kategori sangat baik.
Penghargaan penting tersebut diserahkan Menpan-RB Asman Abnur yang diterima Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Wilayah I di Hotel Radisson Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (25/1/2018). Wilayah I diketahui, meliputi seluruh kabupaten/kota di wilayah Pulau Sumatra termasuk Provinsi Jawa Barat dan Banten.
Asman Abnur mengatakan, LHE-AKIP ini diberikan menyusul evaluasi yang telah dilakukan pada 2017. Evaluasi tersebut berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PP No 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Kami pasang target kenaikan nilai SAKIP dari tahun 2015 sampai 2017 mulai dominan di C dan bahkan ada yang D, maka pada 2017 minimal harus C dan harus terus ditingkatkan menjadi B dan terus menjadi A. Karena jiikalau ada daerah yang mendapatkan nilai C, saya katakan kepala daerahnya sudah gagal," kata menteri.
Asman menekankan, memang begitu pentingnya perbaikan pelayanan birokrasi agar bisa memberikan manfaat yang maksimal. Sebab pelayanan birokrasi tolak ukurnya adalah capaian kinerja yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan capaian birokrasi itu bisa diraih jika aparatur pemerintah telah menerapkan SAKIP dengan baik.
“Meski AKIP menjadi tolak ukur utama, keberhasilan lain yang sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan pemerintah adalah kinerja aparatur birokrasi. Karena sebagai penyelenggara negara, aparatur wajib mengedepankan kinerja yang maksimal. Untuk itu selamat bagi provinsi, kabupaten/kota yang mengalami peningkatan nilai SAKIP di 2017. Semoga 2018 semakin meningkat lagi," ujarnya.
Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah sendiri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih khususnya kepada jajarannya atas capaian LHE-AKIP bagi Kota Padang di 2017 yang mengalami peningkatan penilaian. Dimana tahun sebelumnya mendapati predikat B sekarang naik menjadi BB atau satu tingkat lagi menembus predikat A.
"Alhamdulillah, Itu artinya komitmen kita bersama telah terbukti dengan adanya perubahan dan perbaikan pada LHE-AKIP. Sebenarnya kita punya keinginan mendapat predikat A pada kesempatan ini.Namun semoga di tahun 2018 Kota Padang akan mendapatkan predikat AA paling kurang A,” tutur Mahyeldi yang juga didaulat menyampaikan presentasi terkait LHE-AKIP, juga visi dan misi dan perkembangan Kota Padang di kesempatan itu.
Selanjutnya katanya lagi, pihaknya perlu melakukan evaluasi-evaluasi khususnya dari para pimpinan OPD terkait untuk meningkatkan AKIP. Di samping itu juga terus berkonsultasi dengan Kemenpan-RB terkait apa saja hal yang mesti ditingkatkan lagi ke depan.
“Untuk itu, terimakasih kepada seluruh ASN di OPD terkait yang senantiasa bekerja dengan baik dalam hal ini. Karena memang, kita di Kota Padang berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang semakin baik lagi ke depannya,” tukasnya didampingi Sekda Asnel serta beberapa pimpinan OPD terkait.
Dalam kegiatan ini juga dihadiri Deputi Reformasi dan Birokrasi Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh bersama para gubernur, walikota dan bupati yang tergabung di wilayah I. (In7/David / Imral / DU)

Terima Penghargaan Nasional, Walikota Padang Pembina Umum Terbaik Karang Taruna
Friday, January 26, 2018

On Friday, January 26, 2018


Infonusantara [DENPASAR] - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan nasional "Adhitya Karya Mahatva Yodha Award 2017" kategori Pembina Umum Terbaik Karang Taruna Tingkat Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Sosial Idrus Marham pada puncak acara Rapat Kerja Nasional dan Bulan Bhakti Karang Taruna di Prime Plaza Hotel Sanur - Bali, Kamis (25/1/2018).
Menurut Mensos Idrus Marham, penghargaan yang diraih hakikatnya adalah keberhasilan membangun sinergi antara pemerintah dengan unsur Karang Taruna dalam pemberdayaan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
"Ini (penghargaan) hanyalah simbolik pesan moralnya adalah terbangunnya sinergi antara Pemda dengan Karang Taruna, " kata Mensos.
Idrus Marham mengistilahkan kerjasama antara pejabat dengan Karang Taruna tersebut sebagai "persekongkolan batin" karena sama-sama bekerja untuk rakyat.
"Adanya persengkongkolan batin antara Karang Taruna dengan pejabat selaku pembina dengan sendirinya sama-sama bekerja untuk rakyat. Ketika Karang Taruna bekerja untuk rakyat, pejabat harus memberikan bantuan untuk mendorongnya," kata Mensos.
Sementara itu, Walikota Mahyeldi mengatakan penghargaan yang diperoleh merupakan apresiasi terhadap Karang Taruna Kota Padang dan Sumatera Barat umumnya. Sebab, peran aktif Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Padang cukup dirasakan.
"Peran Karang Taruna Kota Padang memang dibuktikan dengan inovasi usaha bersama berupa pengembangan peternakan lele yang berhasil menjadi yang terbaik di tingkat nasional," kata Mahyeldi.
Selain itu, kata Walikota, secara organisasi Karang Taruna Kota Padang terus menata diri. Semua kader di kelurahan bergerak aktif dalam aksi sosial dan peningkatan ekonomi serta turut mendukung program keagamaan.
Mahyeldi menambahkan, sejalan dengan peran Karang Taruna yang merupakan reprentasi generasi muda, Pemko Padang memiliki keseriusan memberikan pembinaan melalui program-program seperti kewirausahaan, keagamaan, serta yang lebih penting adalah pendidikan.
"Anggaran untuk Karang Taruna dan Organisasi Kepemudaan juga terus diupayakan meningkat guna mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan, " imbuh Mahyeldi.
Pada acara yang dihadiri seribuan peserta dari seluruh Indonesia ini didahului dengan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Didik Mukhrianto dilanjutkan dengan sambutan sekaligus selaku 'keynote speaker' Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Hanya dua kepala daerah dari Provinsi Sumatera Barat yang menerima penghargaan ini, selain Walikota Padang ialah Bupati Padang Pariaman Ali Mukni.
Pada kesempatan ini, Walikota Padang didampingi Kadispora Azwin, Kabag Humas Imral Fauzi serta Ketua Karang Taruna Sumbar Mahdianur. (In7/DU/Dv/Joim)

Kadis Perdagangan: Kita Sudah Lakukan Upaya Maksimal Untuk Pencapaian PAD di Dinas Perdagangan
Thursday, January 25, 2018

On Thursday, January 25, 2018

Pasar Raya Padang Pusat Perdagangan di Sumbar  

Infonusantara (PADANG) -  Memang tak dipungkiri saat ini melalui pimpinan Dinas Perdagangan Padang, pasar raya padang maupun pasar satelit lainnya sudah sangat jauh berbeda, baik penataan, pembenahan sudah terlihat perubahan yang signifikan. 

Saat ini PKL yang berada dibawah sudah mulai naik ke Bok II, III dan IV,  Pasar Raya Padang, jika ini sudah maksimal tentunya Blok I pasti mengikuti. Begitu juga hal nya pedagang di Pasar Lubuk Buaya, Bandar Buat, Siteba sudah dapat kita tata dan tertibkan," sebut Endrizal, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Kamis (25/1) 

Dikatakan, tujuan kita adalah ingin  menjadikan Pasar Raya Padang sebagai pusat perdagangan dan seni di Sumbar.  Untuk itu dinas perdagangan kerjasama dengan Kadin Sumbar untuk memsukkan semua  komoditi unggulan yang ada di semua kabupaten kota di Sumbar ke Pasar Raya Padang. 

Kita membuatkan galeri - galeri untuk komodi unggulan ini,  dimana semua komodi unggulan yang ada di Kabupaten Kota di Sumbar, ada nantinya di Pasar Raya Padang dilantai III Blok III. Hal ini tujuannya, agar pengunjung yang datang ke kota Padang bisa mendapatkan komoditi unggulan yang ada di Sumatera Barat.

Namun jika konsumen ingin membeli dalam partai banyak, konsumen bisa langsung kontak dengan Kabupaten Kota yang bersangkutan.  "Dan dalam hal ini nanti Kadin Sumbar akan koordinasi ke semua Kadin Kabupaten kota se Sumatera Barat, " jelasnya.

Ada dua titik yang kita fokus kan untuk ini, yakni di Blok III lantai III dan Blok II lantai III. Untuk Blok II lantai III akan ada asosiasi sepatu dan tas, langsung produksi nya di Blok II dan galerinya di Blok III,  juga ada kerjasama kita dengan Indojati untuk kesenian. Sementara untuk lantai IV akan ada UKM - UKM dan permainan anak -anak.  

Lebihlanjut disampaikan, berkaitan dengan PAD tentunya sudah ada kenaikan. Sudah ada peningkatan dari tahun - tahun sebelumnya, dari Rp 2,3 miliar naik jadi Rp5 miliar lebih.

Namun Endirizal mengakui bahwa target PAD untuk Dinas perdagangan terlalu besar, untuk 2017 target Rp 15 miliar dan 2018 naik Rp 18 miliar. Sementara hasil survei kita dilapangan maksimal hanya Rp 5,6 miliar melalui dinas perdangan. Dan aturannya retribusi bulanan adalah kios yang aktif, yang tidak aktif tidak.

"Kita bisa maksimal untuk pencapaian PAD ini kurang lebih sekitar Rp 7 miliar, ini sudah dari survei maksimal yang dilakukan. Sementara SPR sudah mengangsur hutangnya, jadi maksimal kita bisa sekitar Rp8,2 miliar. Ini sudah hitungan maksimal kita, setelah dilakukan survei dilapangan, mana- mana potensi yang membayar retribusi pasar, "ungkapnya.(In7)

Mahyeldi Paparkan Visi Memimpin Kota Padang Dalam Indonesia Visionary Leader
Wednesday, January 24, 2018

On Wednesday, January 24, 2018

Walikota Padang Menyampaikan Presentasi Dalam Program Kegiatan Indonesia Visionary Leader di Jakarta 
Infonusantara [JAKARTA]  - Dari sekian banyak kepala daerah se-Indonesia, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah ikut termasuk didaulat bersama 11 kepala daerah lainnya dalam program kegiatan Indonesia Visionary Leader (IVL). Kegiatan ini difasilitasi “Koran SINDO”, sebagai bentuk komitmen koran nasional tersebut dalam upaya mencetak pemimpin-pemimpin yang berkualitas di Indonesia.
Oleh karena itu, Walikota Mahyeldi dimintai mempresentasikan terkait visi kepemimpinannya dan pencapaian program pembangunan kota yang ia pimpin sejauh ini. Sebagaimana, ia mulai memimpin Kota Padang terhitung sejak dilantik semenjak 13 Mei 2014 lalu.
“Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak terutama masyarakat, kita terus berupaya meningkatkan pembangunan Kota Padang melalui visi dan misi disertai program unggulan sekaligus upaya-upaya lainnya,” ungkapnya di hadapan dewan juri dalam kegiatan yang dilangsungkan di Auditorium Gedung SINDO, Jakarta, Rabu (24/1/2017) itu.
Adapun 4 orang dewan juri profesional di bidangnya tersebut diantaranya Gunawan (Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Penyelenggaraan Daerah Kemendagri), Firmanzah (RektorUniversitas Paramadina), Andi Ilham Said (Ketua Indonesia Institute For Corporate Directorship) dan Gun Gun Heryanto (Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute).
Dalam presentasinya, Mahyeldi memaparkan mulai dari visi dan misi, realisasi 10 program unggulan yang diusung bersama Wakil Walikota Emzalmi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang. Tak hanya itu, pola kepemimpinan dan pelayanan yang diberikan pun juga dimintai untuk disampaikan. Seperti diketahui walikota yang juga seorang da'i tersebut memiliki motto “Memimpin Adalah Melayani”.
“Kita bersyukur sekali, Padang terus berbenah. Semuanya tentu berkat dukungan seluruh pihak khususnya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menjadikan Kota Padang sebagai kota terdepan. Diantaranya dengan membenahi pasar raya beserta pasar satelit lainnya, objek wisata serta meningkatkan pelayanan bagi warga, penguatan generasi muda dan upaya pembangunan lainnya,” tuturnya.
Terkait program IVL tersebut, Mahyeldi menganggap program ini sangat tepat dan berkualitas. Pasalnya, kepala daerah yang dipilih dihadapkan dan diuji oleh para panelis yang hebat-hebat dan profesional di bidangnya. Sehingga akan mendapatkan masukan-masukan untuk semakin menguatkan visi kepemimpinan sekaligus memenuhi ekspektasi dalam mewujudkan harapan yang diinginkan bagi daerah yang dipimpin.
“Jadi program ini sangat penting dilakukan. Alhamdulillah, saya termasuk ikut ambil bagian di dalamnya. Dan Insyaallah, masukan-masukan dari panelis dalam kegiatan ini, kita tampung untuk ditindaklanjuti ke depan demi Kota Padang yang lebih maju lagi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi ditanyai berbagai pertanyaan dari segi kepemimpinannya oleh masing-masing panelis. Diantaranya menanyakan upayanya sebagai walikota baik dalam mewujudkan visi dan misi, 10 program unggulan, pola pelayanan, peningkatan investasi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
“Dalam mewujudkan visi dan misi serta 10 program unggulan, masing-masing OPD terkait terus mengupayakannya di samping dukungan stakeholder serta pemerintah provinsi dan pusat. Sementara untuk menampung aspirasi masyarakat, kita melakukan kegiatan Jumat keliling (Jumling) disertai ‘Singgah Sahur’ setiap bulan Ramadan. Sehingga dengan itu, kita bisa melihat kondisi warga dan daerah sekaligus mendengar langsung masukan dan harapan masyarakat,” tukasnya mengakhiri.
Seperti diketahui, penjurian IVL oleh Koran SINDO ini dilakukan terhadap persoalan yang substantif, yakni berupa gagasan besar, track record dan upaya langkah maju bagi kepala daerah. Bagi kepala daerah yang dipilih sebagai peserta kegiatan ini melalui pertimbangan. Yakni berdasarkan kapasitas, kapabilitas dan integritas dalam kepemimpinannya. Sementara hasil penjurian direncakan bakal diumumkan awal Februari nanti. (In7/David / Imral)

Maidestal Hari Mahesa, Minta Dinkes Serius Tekan Kasus Gizi Buruk di Kota Padang.
Wednesday, January 24, 2018

On Wednesday, January 24, 2018

Habil Daud (7) di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diduga menderita gizi buruk, buah hati dari pasangan Afrijon (38) dan Mira Susanti (32).
     
Infonusantara (PADANG) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sangat menyanyangkan dan meminta dinas kesehatan setempat untuk serius dalam menekan kasus gizi buruk. Dan salah satunya terjadi pada Seorang bocah Habil Daud (7) di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diduga menderita gizi buruk, buah hati dari pasangan Afrijon (38) dan Mira Susanti (32).
     
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menyayangkan masih terdapatnya kasus gizi buruk di Kota Padang, Sumatera Barat.Padahal gizi buruk merupakan hal sensitif bagi suatu daerah, jika penderita gizi buruk masih banyak maka hal itu menggambarkan bagaimana perhatian pemerintah kota kepada penderita gizi buruk tersebut,  " ujarnya, Rabu(24/1)

"Untuk melihat bagaimana persoalan tersebut di lapangan, dalam waktu dekat Komisi  IV berencana akan memanggil dan meminta penjelasan dari dinas terkait, " tegas Esa. 

Sementara, anggota DPRD Padang lainnya Zulhardi Z Latif mengatakan penanganan kasus gizi buruk tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Padahal telah banyak bantuan dari pemerintah seperti beras sejahtera dan lainnya. "Hal itu patut dipertanyakan kenapa masih adanya kasus gizi buruk," pungkasnya.
     
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Padang, Feri Mulyani mengatakan dari 61 kasus tersebut, sekitar 22 orang diantaranya sudah berubah dari status gizi buruk menjadi gizi normal.
     
Kemudian 28 orang menjadi gizi kurang, sedangkan 11 orang masih dalam status gizi buruk. 
Dan 11 orang tersebut masih tetap dipantau oleh dinas kesehatan dan puskesmas, hingga statusnya berubah ke gizi kurang dan menjadi gizi normal," katanya.

Ia mengatakan, dinas kesehatan memiliki program pemberian makanan tambahan, program pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini tumbuh kembang, serta penyuluhan pada orang tua. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka kasus gizi buruk khususnya di Kota Padang.

Ia mengatakan, Habil selama dua bulan terakhir terbaring lemas ditempat tidur dengan kondisi badan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tampak hanya kulit pembalut tulang. Ia menderita gizi buruk sejak sejak dua bulan terakhir.

"Kita langsung menangani pasien ini dengan mendampinginya ke Rumah M.Jamil Padang bahkan Dinkes juga membayarkan uang tunggakan BPJS-nya satu keluarga selama 10 bulan senilai Rp1.200.000," katanya.

"Habil Daud derita gizi buruk akibat gangguan pertumbuhan atau Cerebral Palsy yang merupakan penyakit tumbuh kembang yang lebih mengarah pada gangguan tubuh, dimana anak menjadi tidak progresif dan cenderung kaku. Penyakit ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel-sel motorik, terutama pada susunan saraf pusat yang sedang berkembang.

Berdasarkan Data Dinkes Kota Padang selama tahun 2017 menemukan 61 kasus gizi buruk, dari 61 pasien 22 pasien berobah jadi gizi sedang, sedangkan 11 kasus gizi buruk dengan melakukan upaya monitoring dan 28 pasien sudah sembuh.

"Kasus gizi buruk murni hanya 5 persen selebihnya karena komplikasi penyakit. Dan upaya yang dilakukan Dinkes terhadap pasien gizi buruk antara lain dengan memberikan makanan tambahan khusus yang bisa didapatkan di puskesmas. Untuk itu kita mengingatkan kepada orang tua untuk lebih selektif menjaga buah hatinya dengan memberikan makanan sesuai dengan umur yang sudah dimasak, dan tidak memberikan makanan instan kepada anak, " pungkasnya.(In7)

Rapat Kerja Komisi II,  Penyamaan Presepsi dan Evaluasi Pendapatan Dinas Perdagangan Padang
Tuesday, January 23, 2018

On Tuesday, January 23, 2018

Rapat Kerja Komisi II DPRD Padang Bersama Dinas Perdagangan Kota Padang 
Infonusantara (PADANG) - Komisi II DPRD Kota Padang membidangi Pendapatan dan Perekonomian, laksanakan rapat kerja perdananya bersama Dinas Perdagangan Kota Padang dalam rangka menyamakan presepsi dan memulai melihat evaluasi target pendapatan di 2017 dengan target pendapat di 2018, Selasa (23/1) dilantai II gedung DPRD Padang. 

Ketua Komisi II, Gustin  Pramona mengatakan,  rapat kerja komisi II  bukan hanya sekedar membahas tentang pendapatan retribusi saja, namun dalam hal ini juga untuk menyamakan presepsi baik itu dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan serta dinas lainnya yang merupakan mitra kerja komis II. 

"Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana kinerja atau program OPD, apa - apa saja persoalan yang ada dilapangan, untuk mengevaluasi serta menyelesaikan persoalan yang ada, " ujar Gustin Pramona , usai rapat kerja dengan Dinas Perdagangan Kota Padang. 

Ia juga mengatakan, komisi II tentu mendorong apa - apa program yang ditawarkan dinas terkait, selama itu positif untuk kemajuan perekonomian  kota padang,  ya pasti kita support. Seperti program yang disampaikan DInas Perdagangan menjadikan Pasar Raya Padang sebagai pusat perdagangan dan seni di Sumatera Barat. 

Kita juga mengharapkan Dinas Perdagangan dapat menggenjot pendapatan yang diperoleh dari retribusi dengan banyaknya titik - titik pasar yang ada di Kota Padang selain di pasar raya padang saja. Dinas terkait juga harus bisa menciptakan kondisi pasar yang aman, nyaman dari tuan takur, premanisme (mafia pasar,red) bagi pedagang maupun konsumen yang akan melakukan transaksi dikawasan pasar " ungkapnya.

Koordinator Komisi II, Wahyu Iramana Putra menyampaikan,  rapat kerja ini untuk evaluasi target pendapatan di 2017 dengan target pendapat 2018. Hal ini melihat bahwa Dinas Perdagangan mengarah pada potensi sumber pendapatan yang jika betul - betul dikerjakan dengan baik tentu akan bisa mencapai target pendapat yang disepakati, setidaknya mendekati dari target. 

Makanya kata Wahyu, untuk Dinas Perdagangan sendiri, kita menginginkan rincian pendapatan yang diperoleh bukan dari pendapatan retribusi pasar raya padang saja. Kita ketahui kan banyak titik - titik pasar lainnya,seperti pasar Lubuk Buaya,  pasar Bandar Buat, pasar Setiba Naggalo dan pasar - pasar satelit lainnya, dan ini harus kita ketahui sampai seberapa pencapaian pendapatan retribusinya. Tapi saat ini dari Dinas Perdagangan belum bisa memberikan rincian tersebut. 

"Hal ini kita tegaskan, karena target pendapatan untuk Dinas Perdagangan di 2018 sebesar Rp18 milyar, sementara di 2017 saja hanya tercapai sebesar Rp 5,2 milyar dengan target Rp15 milyar, kan masih jauh pencapaian targetnya," ujar Wahyu.

"Kita ingin Komisi II punya program, kapan perlu dilakukan evaluasi sekali tiga bulan dan dilaksanakan uji petik, sebagai salah satu tugas dan fungsi pengawasan di DPRD. Kita tentu mendukung program- program dari Dinas Perdagangan selama itu menghasilkan pendapatan tentu kita berikan apresiasi," ungkap Wahyu.

Sementara anggota Komisi II, Faisal Nasir mengatakan, kita akui semenjak pasar dibawah pimpinan Kadis Endrizal, tidak kita pungkuri sudah jauh banyak perubahan, kita apresiasi untuk itu. Namun kita masih menyayangkan masih banyak pedagang yang berjualan dibawah sementara fasilitas sudah ada. Jika ditegaskan tidak ada satupun pedagang lagi yang berada dibawah, maka konsumen pasti mencari keatas, namun ini perlu keseriusan pengawasan dari petugas. 

Kemudian  informasi yang di peroleh bahwa tempat yang disediakan yakni los atau kios yang ada saat ini  dikeluhkan pedagang. Dibuat kok ukuran kecil - kecil sekali dan ada juga satu orang yang bisa memiliki hingga 6  petak los, ini kan ada permainan namanya, " pungkasnya.(In7)

Faisal, Pansus I DPRD Padang Akan Segera Bahas Ranperda Retribusi Jasa Umum
Tuesday, January 23, 2018

On Tuesday, January 23, 2018

Ketua Komisi I DPRD Padang, Faisal Nasir 

Infonusantara (PADANG) - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemko Padang tentang retribusi jasa umum No 11 tahun 2011 saat ini sedang dalam pembahasan oleh panitia khusus I DPRD Kota Padang dan ranperda ini sudah kali ke tiga dilakukan perubahan.

Ketua Pansus I DPRD Kota Padang, Faisal Nasir menyampaikan saat ini kita bersama anggota pansus I lainnya baru akan memulai pembahasan bersama OPD terkait pada Rabu, (24/01) ini dikarenakan kita masih menunggu informasi atas dasar apa ranperda ini dirubah yang koordinator OPD ialah Bagian Hukum Pemko Padang.

"Jika ini telah didapat, pihaknya siap menerima perubahan ranperda ini untuk dijadikan peraturan daerah. Pansus I DPRD siap memfasilitasi perubahan ini bersama berbagai OPD yang ada,"  kata Faisal, Selasa, (23/1).

Terkait organisasi perangkat daerah yang mencakup hal ini masing-masingnya ialah Bapenda, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan.

Jika data dari bagian hukum telah didapat, maka masing-masing OPD yang ada diminta memaparkan perubahan retribusi yang akan dilaksanakan, ini demi menemui titik terang serta ranperda ini dapat dijadikan peraturan daerah.

"Kemudian, ia meminta kepada pimpinan OPD yang tergabung pada pansus I, untuk serius dan teliti dalam menyusun ini, supaya ini terealisasi dengan baik serta kejanggalan tidak ditemui nantinya, "ujar kader PAN ini.

"Pihaknya bersama anggota pansus I lainnya siap mengawal dan membahas persoalan ini hingga tuntas, tujuannya agar ini tidak keliru nantinya serta perda ini siap diterapkan ditengah-tengah masyarakat," ungkapnya.(In7)

Elly Thrisyanti :Pilkada Badunsanak Harus Tetap Dipertahankan
Tuesday, January 23, 2018

On Tuesday, January 23, 2018

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti 

Infonusantara (PADANG) - Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengingatkan tim sukses, relawan dan pendukung masing-masing calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 agar lebih menonjolkan program yang diusung kandidat yang mereka dukung.

"Kita kan sudah menyepakati Pilkada ini adalah Pilkada Badunsanak. Untuk itu, mari kita lebih menonjolkan program yang diusung masing-masing calon dalam mempromosikan mereka dengan cara sehat dan baik," ujar politisi Partai Gerindra,Senin(22/1)

Jangan sampai gara-gara Pilkada, kata Elly, silaturahmi sesama warga kota rusak. Untuk itu, Pilkada Badunsanak yang telah dicanangkan harus tetap dijaga dan dipertahankan.

"Jangan sampai karena Pilkada ini pula kita tidak berkeenakan hati. Pokoknya, silaturahmi tetap kita jaga selama Pilkada ini. Jadi, tetap harus kita pertahankan Pilkada Badunsanak itu," ungkapnya.

Dikatakannya, kalau ingin mendukung salah satu pasangan calon (Paslon), maka dukunglah programnya, dukunglah dengan secara sehat, majukanlah programnya, jangan menyentil ke arah pribadi yang dapat menyebabkan pertengkaran, permusuhan dan hal-hal yang tidak baik lainnya. (In7/by)

Syukuran Menaiki Kantor Baru,Dekopinda Padang Harus Lakukan Penguatan Kelembagaan
Tuesday, January 23, 2018

On Tuesday, January 23, 2018

Foto Bersama Pengurus dan anggota Dekopinda Padang 
Infonusantara (PADANG)- Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Padang dan pemerintah kota Padang harus bersinergi dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi. Dekopinda harus bisa lakukan penguatan kelembagaan serta pembinaan kaderasisai pada generasi muda.

Pengurus Dekopin Wilayah Sumatera Barat, Mirwan Pulungan mengatakan, harus ada mainset pada koperasi yang sangat perlu kita lakukan saat ini,seperti 
koperasi- koperasi mahasiswa perlu kita bina, jadi proses regenarasi itu jalan. 

Bagaimana Dekopinda bisa melaksanakan diklat, pengembangan dan sosialisasi. Juga bagaiman koperasi yang sakit disehatkan, bukan dimatikan. Dengan adanya Dekopinda Padang diharapkan bisa menyikapi permasalahan koperasi. Sehingga koperasi bisa maju tumbuh kembang seiring kemajuan teknologi. Meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi sehingga aktifitas koperasi dapat dilakukan lebih efektif.

Siapapun yang ingin membentuk koperasi harus kita lakukan pembinaan dan asal jangan lari dari koridor pemerintahan atau aturan yang berlaku. Aktifitas koperasi harus terus dipantau dan didorong agar sehat dan berkembang." Kalau tidak kita yang mulai siapa lagi karena tanggungjawab pembinaan koperasi ada di tangan pemerintah dan Dekopin, " kata Mirwan Pulungan dalam prosesi menaiki kantor baru Dekopinda Kota Padang di Jalan Rasuna Said No. 84A, Senin (22/1)

Ketua Dekopinda Kota Padang Wahyu Iramana Putra dalam kesempatan itu mengungkapkan, di Kota Padang saat ini terdapat lebih dari 700 unit koperasi. Dekopinda akan melakukan koordinasi dengan Pemko Padang untuk melakukan penguatan kelembagaan koperasi yang ada.

“Ada sekitar 700 unit koperasi di Kota Padang. Dekopinda tengah menyusun program dalam rangka penguatan kelembagaan berkordinasi dengan Pemko Padang,” ujarnya.

Penguatan kelembagaan koperasi tersebut menurut Wahyu akan dilakukan melalui pembekalan dan pelatihan. Dia menegaskan, Dekopinda berkomitmen untuk memajukan koperasi di Kota Padang.

"Kita akan selalu meminta pandangan pendapat kepada ahlinya. Dengan demikian akan memberikan pembekalan pada kepengurusan Dekopinda agar bisa bersinergi dengan pemerintah, " ungkap Wahyu Iramana Putra yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang itu.

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Koperasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat Donny Ubani mengungkapkan, Kota Padang memiliki koperasi terbanyak di Sumatera Barat.

“Dengan sebanyak 700 unit lebih koperasi, Kota Padang merupakan daerah dengan koperasi terbanyak di Sumatera Barat yaitu sekitar 60 persen dari total koperasi,” terangnya.

Ia juga menyampaikan, harapan kita Dekopinda beserta koperasi bisa  kerjasama kedepan dengan baik, kemudian bagaimana merubah KJKS menjadi koperasi sesuai aturannya. "Mohon fasilitasi bagaimana perubahan 104 KJKS di Kota Padang dapat dirubah menjadi KSPPS, " katanya.  

Dekopinda Kota Padang memiliki kantor kesekretariatan baru beralamat di Jalan Rasuna Said No.84A di kawasan komplek Telkom Kelurahan Rimbo Kaluang. Wahyu Iramana Putra menyebutkan, kepengurusan Dekopinda Kota Padang yang baru untuk periode 2018-2023 segera akan dilantik pada awal Februari mendatang.(In7)

Pemko Ajukan Tiga Ranperda Untuk Dijadikan Perda ke DPRD Padang
Tuesday, January 23, 2018

On Tuesday, January 23, 2018

Paripurna Penyampaian Tiga Ranperda Pemko Padang
Infonusantara (PADANG)  - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam sidang paripurna yang dilaksanakan di DPRD Kota Padang, Senin( 22/1)

Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan tiga Ranperda itu yakni Perubahan ketiga atas Peraturan Derah (Perda) Kota Padang Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta Perubahan kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dikatakan, retribusi jasa umum merupakan bentuk pungutan yang diperoleh dari masyarakat terhadap jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Yang bertujuan untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas," jelasnya.
     
Dalam penetapan retribusi jasa umum, jelasnya pemerintah daerah telah memperhatikan penyediaan jasa yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa kewenanagan yang dilimpahkan ke pemerintah daerah. Sehingga, hal tersebut perlu diakomodasi dengan dilakukan perubahan-perubahan terhadap beberapa hal diantaranya adalah retribusi pelayanan pasar, retribusi pembelian kendaraan bermotor, retribusi tera ulang dan lain-lain, " ujar Mahyeldi. 

Sedangkan, terkait Ranperda Retribusi Jasa Usaha perlu diakomodasi dan dilakukan perubahan diantaranya karena masih banyaknya aset pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal serta belum memberikan kontribusi kepada PAD Kota Padang secara signifikan.

"Ia berharap Ranperda yang disampaikan tersebut dapat dilakukan pembahasan oleh DPRD hingga disetujui menjadi Perda, sehingga pada tahun 2018 ini dapat direalisasikan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, "ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan kita di DPRD akan segera membahas Ranperda tersebut, sehingga nantinya Perda yang dihasilkan memang adalah peraturan yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat."  DPRD akan membahas ini sesegera mungkin, "ungkap Elly. 

Sidang paripurna dengan agenda penyampaian tiga Ranperda oleh Pemko Padang tersebut dihadiri sebanyak 24 orang anggota dewan setempat, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, didampingi Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi, Wakil Ketua,  Asrizal, Sekwan, Syahrul, Wali Kota Padang, Kepala OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lainnya.(In7)

Wako Apresiasi Aksi Sosial Oleh M-Top dan Primkopau TNI AU
Monday, January 22, 2018

On Monday, January 22, 2018


Infonusantara [PADANG] - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyambut positif kegiatan donor darah sekaligus bersih-bersih pantai Padang yang diadakan oleh Mitra Transportasi Online Padang (M-TOP) bekerjasama dengan Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) TNI AU.
Menurutnya, kegiatan yang ditempatkan di Pantai Padang, Minggu (21/1/2018) pagi lalu itu patut diapresiasi, karena di samping melihatkan kepedulian mendukung terciptanya kebersihan di Kota Padang juga diselingi aksi donor darah, yang tentunya dapat membantu jumlah stok darah bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.
"Saya kira kepedulian dalam aksi ini merupakan bentuk suatu budaya yang sangat positif tentunya. Dan inilah yang sangat mahal, karena melihatkan kepedulian terhadap keindahan kota dan orang yang membutuhkan. Maka itu atas nama Pemerintah Kota Padang, kita mengucapkan terima kasih kepada M-TOP yang bekerjasama dengan Primkopau TNI AU," ungkapnya.
Mahyeldi melanjutkan, Ia berharap hal semacam ini menjadi bahagian yang dapat ditiru organisasi atau kelompok lainnya di Kota Padang. Sehingga dengan itu Padang akan lebih maju, lebih bersih dan tertata lagi. Sehingga Insyaallah, akan terus meningkat angka kunjungan ke Kota Padang," tandas wako.
Dalam kegiatan sosial ini diikuti puluhan pengurus M-TOP dan personil Primkopau TNI AU. Juga nampak hadir Ketua TP-PKK Padang Hj. Harneli Bahar yang juga ikut memberikan bantuan. (In7/David / Imral)

Presiden Jokowi Akan Diberi Gelar Adat Kehormatan Sangsako Pada Puncak HPN 2018
Sunday, January 21, 2018

On Sunday, January 21, 2018


Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Mengenakan Pakaian Daerah 

Infonusantara (Sumbar) - Pemeritah Provinsi Sumatera Barat sedang membicarakan terkait gelar adat kehormatan sangsako yang akan diberikan kepada Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dengan pemangku kepentingan Istano Basa Pagaruyung.

Jika tak ada aral melintang, Presiden Jokowi akan menerima gelar sangsako atau gelar adat kehormatan dari pewaris Kerajaan Pagaruyung, Batusangkar, Sumatra Barat pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di Sumatera Barat Februari 2018 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, akhir pekan ini.

Meski begitu, Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan bahwa rencana pemberian gelar kepada Presiden Jokowi masih bersifat tentatif. Ia mengatakan, saat ini pihak Kerajaan Pagaruyung masih melakukan pembahasan terkait bentuk gelar adat seperti apa yang bakal diberikan kepada Presiden.

''Ini tentatif. Namun sudah dirapatkan dengan Pagaruyung, semoga bisa berikan gelar penghormatan. Gelarnya belum tahu, kami mintakan ke Pagaruyung, mereka rapatkan dulu apa yang pantas kepada kepala negara,'' sebut Nasrul

Presiden Jokowi memang dijadwalkan hadir di puncak peringatan Hari Pers Nasional pada 8-9 Februari 2018 nanti. Sejumlah acara akan dihadiri Jokowi termasuk peresmian pabrik semen Indarung VI milik PT Semen Padang, kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP), dan prosesi makan bajamba.

"Kami berharap pada saat puncak HPN yakni tanggal 8 atau 9 Februari presiden sudah di Sumbar dilangsungkan prosesi pemberian gelar," harapnya.

Pemprov Sumbar menyiapkan 300 jamba untuk prosesi makan bajamba, yakni makan secara bersama-sama, dengan estimasi dalam satu jamba akan makan 6 orang pejabat negara dan undangan termasuk pers.
Nantinya prosesi makan bajamba bakal digelar di pelataran Museum Adityawarman, Padang, Sumatra Barat.

Untuk diketahui, gelar adat Sangsako juga pernah diberikan oleh Masyarakat Tanjung Alam dan Pewaris Kerajaan Pagaruyung di Istano Basa Pagaruyung kepada Presiden Bambang Susilo Yudhoyono dan istrinya.

Bambang Susilo Yudhoyono mendapat gelar “Yang Dipertuan Maharajo Pamuncak Sari Alam,” sedangkan Ani Yudhoyono mendapat gelar “Puan Puti Ambun Suri”.
(Joni Abdul Kasir)