Pembagian Dana Desa 2018 Di-reformulasi

Pembagian Dana Desa 2018 Di-reformulasi

Info Positif On Friday, December 15, 2017

Anggota Komisi V DPR RI, Alex Indra Lukman 

Infonusantara (PADANG) - Anggota Komisi V DPR RI, Alex Indra Lukman mengungkapkan, pengalokasian Dana Desa (DD) untuk tahun anggaran 2018 nanti, diformulasi ulang (reformulasi) oleh pemerintah. Reformulasi diperlukan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan dan pemberian affirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.

Reformulasi pembagian Dana Desa Tahun 2018 dilakukan dengan menurunkan porsi yang dibagi rata dari 90 persen jadi 77 persen dari pagu Dana Desa,  memberikan afirmasi untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal 3 persen dari pagu Dana Desa.

Selanjutnya, meningkatkan porsi Dana Desa yang dibagi berdasarkan formula: Jumlah Penduduk (JP); Jumlah Penduduk Miskin (JPM), luas wilayah (LW) dan tingkat kesulitan geografis (IKG) dari 10 persen menjadi 20 persen serta mengubah bobot masing-masing variable pro pada kemiskinan.

“Variabel pro kemiskinan itu yakni jumlah penduduk: 10 persen dari semula 25, jumlah Penduduk Miskin: 50 persen dari semula 35 persen, , Luas Wilayah dari 15 persen dari semula 10 persen dan  Tingkat Kesulitan Geografis: 25 persen dari semula 30 persen,” ungkap Alex dalam siaran pers yang diterima.

Dana tersebut, terangnya, dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Formula (AF) dengan bobot 77:3:20 untuk 2018. Dimana, pada 2017, alokasi tersebut didasarkan atas Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) dengan bobot 90:10.

“Pada tahun 2018, Alokasi Afirmasi tersedia bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, sementara pada tahun 2017 tidak tersedia alokasi Afirmasi. Di sisi lain, ratio ketimpangan distribusi Dana Desa menjadi 0,48 dari yang sebelumnya 0,51,” terangnya.

Dikatakan, Dana Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin tinggi mendapatkan peningkatan menjadi Rp22,1 triliun dari yang sebelumnya, Rp19,2 triliun. Hal yang sama terjadi pada ketersediaan Dana Desa yang meningkat di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin, yaitu sebesar Rp11,3 triliun dengan dana rata rata per desa mendapatkan Rp1,15 miliar, dengan alokasi minimal Rp0,84 miliar dana lokasi maksimal Rp3,42 miliar.

Sementara, pada 2017 dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp8,4 triliun dimana rata rata per desa mendapatkan dana Rp0,84 miliar dengan alokasi minimal sebesar Rp0,75 miliar dan alokasi maksimal sebesar Rp2,02 miliar.

Dana Desa perkapita pada Desa Tertinggal sebesar Rp587 ribu dan Desa sangat tertinggal sebesar Rp1.182.300 dengan total Rp1,769,300 masih lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya yang hanya Rp269,5 ribu.

Namun, ungkap Alex, masih tetap terdapat implikasi pada Reformulasi Pembagian Dana Desa dengan rincian Rasio ketimpangan distribusi dana desa turun dari tahun 2017, alokasi Dana Desa di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM tinggi lebih besar dibandingkan alokasi tahun 2017.

Selanjutnya, alokasi Dana Desa per kapita di Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan lebih besa dibandingkan dengan daerah lainnya. (Rel)

Ketua DPRD Padang Serahkan 5 Unit Betor di Kecamatan Lubuk Begalung

Ketua DPRD Padang Serahkan 5 Unit Betor di Kecamatan Lubuk Begalung

Info Positif On Friday, December 15, 2017

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Serahkan Becak Motor di Depan Kantor  Kecamatan Lubuk Begalung 

Infonusantara(PADANG) - Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti secara resmi menyerahkan 5 unit becak motor (Betor) di Kecamatan Lubuk Begalung. Penerima betor masing-masing terdiri di Kelurahan Pengambiran 3 unit,  1unit  di Parak Laweh, 1 Karang Taruna. 

Betor itu diadakan dari dana pokok pikiran (Pokir) Elly Thrisyanti selaku Ketua DPRD Kota Padang yang diperuntukkan bagi pengelolaan sampah di kelurahan itu.

Dalam kesempatan itu, Elly mengatakan, betor itu diperuntukan kepada pihak kelurahan melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS), RW dan RT untuk mendukung program pemerintah Kota Padang dalam menciptakan kebersihan di kota ini.

"Kami harapkan, betor ini dapat berguna dalam menciptakan dan menjaga kebersihan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan piala Adipura dapat kita pertahankan," kata kader Gerindra ini dalam sambutannya di Kantor Camat Lubuk Begalung, Jum'at (15/12).

Ia meminta, penerima betor itu untuk dapat menjaga dan merawat kendaraan itu dengan baik, sehingga dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. 

"Jangan baru setahun pakai sudah rusak. Tolong dijaga dan dirawat dengan baik. Selain itu, jangan pula ada pertengkaran di tengah masyarakat akibat ada yang mendapat ada yang belum. Mudah-mudahan nanti bisa kita tambah lagi," pungkas Elly. 

Selain penyerahan betor, dalam kesempatan itu juga diserahkan peralatan dapur umum lapangan 3 paket dan mesin potong rumput dikecamatan itu, penyerahan ini tujuannya karena padang rawan banjir dan bencana. "Dengan adanya alat dapur, konsumsi warga ketika bencana datang bisa dibantu oleh pihak kecamatan setempat," ungkapnya.

Sementara itu Camat Lubeg, Rosail Akhyari mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD yang telah menyediakan anggaran pengadaan betor itu sehingga dapat menunjang peningkatan kebersiahan di lingkungan kelurahan di Kecamatan Lubeg.

"Kita cukup berbangga, karena khusus Kecamatan Lubeg mendapat jatah 5 unit betor. Kepada penerima untuk dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dan merawatnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi kepedulian Ketua DPRD Kota Padang dalam mendukung berbagai kegiatan di Kecamatan ini." Selama keberadaan beliau di DPRD, sudah banyak pokir-pokir dan anggaran lainnya yang mengalir ke Lubuk Begalung, semoga kedepan akan lebih banyak lagi," pungkasnya .(Im7)

Dukung Kampung Warna Warni, Andree Rosiade Bantu Sejumlah Cat di Kampung Batu Batang Arau

Dukung Kampung Warna Warni, Andree Rosiade Bantu Sejumlah Cat di Kampung Batu Batang Arau

Info Positif On Friday, December 15, 2017

Bantuan Cat dari Andree Rosiade oleh Adha Putra di Kampung Batu Kelurahan Batang Arau

Infonusantara (PADANG) - Warga Kampung Batu Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang menyampaikan rasa terimakasihnya atas bantuan berupa sejumlah Cat dari  tokoh muda Andree Rosiade. 

Ketua RT.06 RW.02 Kampung Batu Kelurahan Batang Arau Kota Padang Nal Koto di dampingi Sekretaris RT Harianto, menyampaikan terimakasih  saat menerima bantuan sejumlah Cat dari Andree Rosiade melalui Adha Putra pemuda setempat  yang akrab disapa Aad sebagai perwakilannya dalam penyerahan Cat itu, Jum'at(15/12)

Nal Koto mengatakan dengan adanya program pembangunan dari pemerintah saat ini, tentunya tanpa ada dukungan dari masyarakat serta pihak ketiga, mustahil rasanya keinginan untuk peningkatan K3 dilingkungan masyarakat, dapat terwujud.

Untuk meningkatkan lingkungan yang bersih dan apik ditengah masyarakat, perlu suatu upaya tingkatkan rasa kebersihan, keindahan dan kesehatan (K3) di lingkungan masyarakat itu sendiri. Maka sangat dibutuhkan kerjasama yang solid dan saling mendukung, baik antar sesama masyarakat, para tokoh dan aparat pemerintahan.

"Apalagi dengan adanya program pembangunan dari pemerintah saat ini, tentunya tanpa ada dukungan ketiga unsur diatas, mustahil rasanya keinginan dan harapan terkait peningkatan K3 dilingkungan masyarakat, dapat terwujud, " sebutnya.

Menurutnya, peningkatan kesadaran K3 ini harus ditanamkan dan kalau dapat menjadi budaya ditengah masyarakat. "Maka dengan terwujudnya hal ini kita berharap rasa kebersamaan yang terjalin di RT.06 RW.02 dapat dijadikan contoh bagi lingkungan didaerah lainnya," harapnya. 

Tak lupa ucapan terimakasih kepada Adree Rosiade yang telah mau menyalurkan bantuannya, untuk mendukung dan sejalan dengan program dari  pemerintah, terutama Program 'Kawasan Tanpa Kumuh' (KOTAKU) di RT. 06 RW. 02 Kampung Batu Kel. Batang Arau Kota Padang.

"Sekaitan dengan keinginan itu, kita patut bersyukur, ternyata apa yang diharapkan dapat terwujud di RT.06 RW. 02 Kamp. Batu Kel. Batang Arau Kota Padang. Ini dibuktikan dengan tingginya semangat warga untuk mensuport kegiatan program pemerintah melalui swadaya,"  ujarnya.

Pada kesempatan itu Andree Rosiade melalui Adhaputra juga mengucapkan terimakasih kepada warga yang mau membangkitkan kembali semangat bergotong royong dalam meningkatkan K3.

Oleh karena itu, Ia berpesan, mari terus kita jaga rasa kebersamaan dan rasa kegotong royongan yang nyaris hilang ditengah masyarakat Minang Kabau saat ini. (i)

Pertahankan Adipura, Wahyu: Serahkan Bantuan 12 Unit Betor di Kecamatan Padang Utara

Pertahankan Adipura, Wahyu: Serahkan Bantuan 12 Unit Betor di Kecamatan Padang Utara

Info Positif On Thursday, December 14, 2017

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra Resmi Serahkan Bantuan 12 Unit Betor Pada Empat Kelurahan di Kecamatan Padang Utara 

Infonusantara (PADANG) - Sebanyak 12 unit becak motor (Betor) secara resmi diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra untuk empat kelurahan di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (14/12). 

Empat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Gunung Pangilun sebanyak delapan unit , Airtawar Barat satu unit, Ulak Karang Selatan satu unit , Kurao Pagang satu unit dan Kampung Lapai juga satu unit . Bantuan Betor itu diadakan dari dana pokok pikiran anggota dewan yang diperuntukkan bagi pengelolaan sampah di empat kelurahan tersebut .

Wahyu alam kesempatan itu mengatakan, sebenarnya yang dianggarkan adalah sebanyak 15 unit betor, namun terjadi lonjakan harga saat pembelian dibanding saat pengesahan anggaran, makanya terpaksa tiga unit dihilangkan. 

"Harusnya 15 unit, tapi karena harga melambung, makanya yang bisa dibeli hanya 12 buah saja dulu. Nanti tahun depan kita anggarkan lagi," ujar Wahyu.

Pengadaan betor bagi empat kelurahan itu dilakukan untuk diserahkan kepada pihak kelurahan melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS), RW dan RT untuk mendukung program pemerintah Kota Padang dalam menciptakan kebersihan di kota ini. "Semoga dengan adanya betor baru ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan berguna, sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu cukup lama dalam menciptakan dan menjaga kebersihan sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan piala Adipura dapat kita pertahankan," katanya. 

Wahyu mengatakan, jangan sampai baru setahun pakai sudah rusak. Tolong dijaga dan dirawat dengan baik. Selain itu, jangan pula ada pertengkaran di tengah masyarakat akibat ada yang mendapat ada yang belum. Mudah-mudahan nanti bisa kita tambah lagi," sebutnya.

Disamping itu, dalam waktu dekat, sepanjang jalan Gajah Mada akan dipasang plang Asmaul Husna yang dananya sudah tersedia. "Kita juga sudah menganggarkan pembangunan gerbang selamat datang ke Kelurahan Gunung Pangilun ini," katanya.

Sementara itu Lurah Gunung Pangilun Andi Amir mengucapkan terimakasih kepada Wahyu yang telah menyediakan anggaran pengadaan betor itu sehingga dapat menunjang peningkatan kebersiahan di lingkungan kelurahannya.

"Kita cukup berbangga, karena khusus Kelurahan Gunung Pangilun mendapat jatah 8 unit betor. Kepada penerima untuk dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dan merawatnya," kata Andi Amir.

Dalam hal ini kita juga mengapresiasi kepedulian Wakil Ketua DPRD Padang Bapak Wahyu Iramana Putra dalam mendukung berbagai kegiatan di Gunung Pangilun. "Selama keberadaan beliau di DPRD, sudah banyak dana pokir dan anggaran lainnya yang mengalir ke Gunung Pangilun. Begitu juga dengan perhatian beliau sehingga Kampung KB di Gunung Pangilun dapat menjadi percontohan dari BKKBN untuk Sumatera Barat. Semoga kedepan akan lebih banyak lagi," pungkasnya.(Im7)

Tuntut Bebaskan Rekan Mereka, Warga Aia Pacah Blokir Jalan dan Bakar Ban Didepan Kantor Balai Kota Padang

Tuntut Bebaskan Rekan Mereka, Warga Aia Pacah Blokir Jalan dan Bakar Ban Didepan Kantor Balai Kota Padang

Info Positif On Wednesday, December 13, 2017

Warga Aia Pacah Lakukan Aksi Blokir Jalan dan Bakar Ban di Depan Kantor Balai Kota Padang 

Infonusantara (PADANG) -- Ratusan warga melakukan aksi pemblokiran jalan, Rabu (13/12) malam ini di Jalan Aia Pacah, dilokasi terlihat sejumlah warga melakukan aksi bakar Ban dan berdiri ditengah jalan depan Kantor Walikota Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Sejak pukul 21.00 WIB warga sudah berada di depan Kantor Balaikota Padang di Aie Pacah, By Pass.

Mereka menuntut pihak kepolisian membebaskan rekan mereka yang ditahan. 

Aksi yang dilakukan warga ini merupakan buntuk kekesalan warga atas penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian,  ada warga dituduh merusak tiang pancang kelompok Lehar yang mengklaim punya tanah 765 hekatare di 4 kelurahan

Aksi sedang berlansung, warga menuntut Polisi agar membebaskan dua orang warga yang diamankan Polisi, Rabu 13 Desember 2017, sekitar pukul 01.00 WIB dini hari," kata Sekretaris Forum Tigo Sandiang, Evi Yandri Rajo Budiman, malam ini.

Evi Yandri mengatakan, pihak kepolisian  melakukan penangkapan terhadap dua warga disana karena buntut atas peristiwa pembakaran sebuah bangunan dan pengerusakan pagar, pada 7 Desember 2017 yang lalu.

Polisi mencurigai dua orang warga disini. Dan mereka lansung melakukan penangkapan. Ini adalah wujud dari kekesalan warga atas peristiwa semalam," ujar Evi.

Belum diketahui, penyebab pasti apa yang dilakukan warga di Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah Malam ini. Hingga berita ini diturunkan, warga masih melakukan aksi. Dilokasi terlihat pihak kepolisian berjaga-jaga (*)

Sayangkan Sekali Sat Pol PP Bawa Barang Pedagang Tanpa Pemberitahuan

Sayangkan Sekali Sat Pol PP Bawa Barang Pedagang Tanpa Pemberitahuan

Info Positif On Wednesday, December 13, 2017

Iswandi Muchtar Anggota DPRD Padang 

Infonusantara (PADANG)- Rasa kesal terus terlontar dari mulut Zawilis (54) warga Gantiang Parak Gadang. Wanita paruh bayah tersebut geram akibat barang ditempat dagangannya dirampas Sat Pol PP Padang pada Rabu (13/12) dini hari dikawasan Ranah Parak Rumbio, Padang Selatan.

Zawilis merasa sangat kecewa kenapa hanya barang orang tidak tahu dan orang yang sedang meninggalkan kedainya saja yang diambil, ini sudah seperti orang maling saja. Dan kenapa pula barang orang yang berdagang dikawasan Jalan Sutan Syahrir Seberang Padang tidak di apa - apakan. Padahal pada siang harinya saya tidak membuka dagangan, hanya malamnya saja, " celoteh janda ini.

Ditambahkan Zawilis, apakah tidak boleh kami mencari penghidupan di Padang. Sehingga berjualan malam pun  kami dilarang. Pol PP apaan itu namanya, sama saja dengan maling, tanpa memberi pemberitahuan terlebih dahulu," geramnya.

Sementara, Deni (30) mengatakan, tempat peletakan minyak bensin jualannya diambil ketika dia sedang tidak ada. Masa main ambil begitu saja, tanpa memberi peringatan terlebih dulu. "Dan apakah ada aturannya, penegak Perda boleh menyita barang orang  sekitar pukul 02.00 WIB dini hari . Ini seperti penjarahan saja," keluhnya.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Kota Padang, Iswandi Muchtar dari Fraksi Perjuangan Bangsa, menyayangkan sikap Sat Pol PP Padang yang dengan semena - mena mengesekusi dagangan orang. Kalau ada tempat yang dilarang berjualan, harus disosialisasikan terlebih dahulu.

Mereka bisa saja melihat dijalan jalan utama seperti di pasar raya, di jalan gereja boleh berjualan, diperbolehkan malah berjualan di malam hari hingga jelang subuh.

"Jalan pusat kota pun boleh berjualan di malam hari apalagi di Ranah Parak Rumbio, jangan tebang pilih lah, asal kan mereka jangan berjualan minuman keras saja, "pungkas Anggota Komisi IV itu.(Im7)

Elvi :Keberhasilan Program KOTAKU di Kelurahan KPIK Atas Partisipasi dan Swadaya Warga Yang Tinggi

Elvi :Keberhasilan Program KOTAKU di Kelurahan KPIK Atas Partisipasi dan Swadaya Warga Yang Tinggi

Info Positif On Wednesday, December 13, 2017

Anggota DPRD Padang Elvi Amri Tinjau Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kec.Koto Tangah

Infonusantara (PADANG) - Salah satu program Pemerintah Kota Padang yang diberi nama program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu program Betonisasi jalan lingkungan dan pembenahan Riol/Drainase/saluran Air untuk menuju lingkungan sehat , bersih serta Indah.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) ini adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Anggota DPRD Kota Padang Elvi Amri Dapil I  Koto Tangah mengatakan, alhamdulillah program KOTAKU di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto  (KPIK) Kecamatan Koto Tangah dapat terlaksana dengan baik dan semoga bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Terlaksananya program KOTAKU ini tidak terlepas dari peranan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi memberikan swadayanya dalam pelaksanaan program ini. Khusus pada Lurah Ikur Koto serta staf, LKM ,LPM , Rt dan RW di lingkungan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto / KPIK ini, serta kontrol pengawasan dan sosialisasi kepada warga yang sama - sama kita lakukan, termasuk saya selaku anggota DPRD Padang yang telah dipercaya masyarakat Koto Tangah ini, " ujar kader Hanura , Rabu(13/12).

Dikatakan kelurahan di Kota Tangah yg dapat program KOTAKU ini adalah Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto (KPIK) senilai Rp 500 juta dan juga di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, pelaksanaan ini langsung bermitra  melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Padang.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk kelurahan KPIK ini kegiatannya dilaksanakan di RT 04, 05 dan 06 RW 01. Dan memang pada mulanya dalam pelaksanaan program KOTAKU ini butuh sosialisasi yang sangat intens pada masyarakat, dan pada akhirnya kesadaran masyarakat muncul. Kita apresiasi pada warga yang telah bersedia memberikan hibah tanah mereka untuk jalan lingkup dan drainase.

Saat ini sudah selesai pengerjaan jalan utama sepanjang 200 meter dengan lebar  4 meter , kemudian jalan lingkup sepanjang 500 meter lebar 1,5 meter dengan ketebalan 12- 15 cm. Begitu juga saluran drainase sepanjang 60 meter yang dulunya hanya lebar 1 meter sekarang menjadi 2 meter. "Semuanya itu kesadaran dan dukungan dari warga dengan semangat swadaya yang tinggi untuk meningkatkan kualitas lingkungan,"  jelasnya.

Selain itu tambah Elvi Amri,  juga ada program Sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di empat titik, yakni di Kelurahan Koto Pulai, Batipuh Panjang, Dadok Tunggul Hitam dan Aia Pacah. Pengerjaan ini mitranya adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DRKPP) Padang.

Program ini adalah pembuatan satu  saluran Ipal dari pembuangan dari air limbah yang digelontorkan dari WC (water closet) warga,  dimana dibuatkan satu Septic tank besar berukuran 9 x 17 meter. Saluran Ipal untuk satu Setia tank ini dibuat pada satu titik terdiri dari 100 KK dengan anggaran Rp 425 juta per titik. "Jadi setiap saluran dari WC warga alirannya akan mengalir pada satu Septic tank itu saja,  " terangnya.

Alhamdulillahi, pengerjaan program KOTAKU dan Sanimas ini dari kunjungan saya kelapangan sudah 90 persen tinggal finishing saja. Semoga apa yang telah terlaksana ini bermanfaat bagi masyarakat kita kedepan pembangunan infrastruktur di Padang makin lebih baik, semua nya tidak terlepas dari kerjasama baik masyarakat, legislatif dan eksekutif,  " ungkapnya.()

Walikota Padang Akhirnya Temui Pedagang Pujasera Untuk Carikan Solusi

Walikota Padang Akhirnya Temui Pedagang Pujasera Untuk Carikan Solusi

Info Positif On Sunday, December 10, 2017

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Temui Pedagang Pujasera 

Infonusantara (PADANG) - Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah akhirnya menemui pedagang yang berada di Pujasera, Pantai Padang, Kota Padang Minggu, (10/12).

Kedatangan Wako disambut baik para pedagang yang sebelumnya jengkel terhadap orang nomor satu di daerah ini. Sebelumnya, sekitar pukul 08.00 WIB, pedagang di Puja Sera, Pantai Padang mengamuk kepada Walikota. Bahkan mereka nekat menghadang dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Mahyeldi. Hal itu disebabkan, Wako tidak memenuhi permintaan para pedagang, padahal pedagang pada pagi hari cuma ingin Mahyeldi melihat kondisi mereka, ditempat baru yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang. Namun, ternyata sia-sia Mahyeldi tetap ngotot pergi dan tidak memenuhi permintaan para pedagang.

Saat menemui pedagang di Pujasera, sekitar pukul 16.00 WIB, Mahyeldi ditemani oleh sejumlah pejabat OPD lainnya seperti Kadis Perdagangan, Kadis Pariwisata, Kadishub, Kasat Pol PP dan lain lain.

Wako bersama para pejabat OPD-nya mendengarkan curahan hati para pedagang yang ada di Puja Sera pasca dipindahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang. Keluh kesah itu mereka sampaikan, karena sejak pindah kelokasi baru mereka tidak mendapatkan rejeki sama sekali.

Pedagang pun menyampaikan kepada Mahyeldi bahwa mereka ingin pindah ke tepi pantai seperti sebelumnya. Menanggapi hal itu, Walikota mencoba untuk mencarikan jalan lain dan berencana mengundang perwakilan pedagang ke Rumah Dinasnya di Palanta Walikota, Jalan Ahmad Yani Padang pada Senin, (11/12)

Usai melakukan diskusi, Wako kemudian diajak oleh pedagang untuk melihat seluruh bangunan mereka, seperti, pedagang mengeluhkan adanya kebocoran di bangunan dan banyak lain sebagainya. 

Menjawab hal itu, Walikota Padang, Mahyeldi Dt Marajo menyampaikan akan merealisasikan keluhan dari pedagang secepat mungkin. "Ya insyaallah, semuanya akan kita tuntaskan dan akan kita rapatkan besok. Tadi juga ada keluhan anak-anak mereka yang putus sekolah. Kalau memang ada siap kita bantu," sebut Mahyeldi kepada awak media saat Jumpa Perss di Puja Sera.

Kemudian, Mahyeldi bersama para pejabat OPD itu mendengarkan curahan hati para pedagang yang ada di Puja Sera pasca dipindahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang. Keluh kesah itu mereka sampaikan, karena sejak pindah kelokasi baru itu mereka tidak mendapatkan rejeki sama sekali.

Pedagangpun menyampaikan kepada Mahyeldi bahwa mereka ingin pindah ke tepi pantai seperti sebelumnya. Menanggapi hal itu, walikota mencoba untuk mencarikan jalan lain dan berencana mengundang perwakilan pedagang ke Rumah Dinasnya di Palanta Walikota, Jalan Ahmad Yani Padang.

Usai melakukan Diskusi, Mahyeldi, kemudian diajak oleh pedagang untuk melihat seluruh bangunan mereka. Seperti, pedagang mengeluhkan adanya kebocoran di bangunan itu, dan banyak lagi. Kepada wartawan, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan akan merealisasikan keluhan dari pedagang secepat mungkin.

"Ya insyaallah, semuanya akan kita rapikan dan akan kita rapatkan besok. Tadi juga ada keluhan anak-naka mereka yang putus sekolah. Kalau memang ada ya kita bantu," kata Mahyeldi kepada wartawan saat melakukan Jumpa Perss di Puja Sera.

Kemudian, Mahyeldi juga mengatakan akan membenahi seluruh bangunan yang ada di Puja Sera seperti permintaan para pedagang kepada dirinya. Wako mengatakan, pedagang tidak akan mungkin keluar lagi dari tempat tersebut.

"Insyaallah kita juga akan membenahi tempat ini, ada yang tertutup kita carikan solusinya, ada yang rendah kita tinggikan," sebut Wako (Im7)

Wawako Emzalmi: Selalu Lakukan Karya Positif Ciptakan Generasi Muda Berkualitas Masa Datang

Wawako Emzalmi: Selalu Lakukan Karya Positif Ciptakan Generasi Muda Berkualitas Masa Datang

Info Positif On Sunday, December 10, 2017

Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi Zaini ketika melepas gerak jalan santai "Padang Color Run 2017" di Gor Haji Agus Salim Padang, Sumatera Barat, Minggu (10/12)

Infonusantara (PADANG) - Generasi muda harus terus melakukan kegiatan yang positif, apa lagi generasi muda adalah harapan bangsa, pemimpin masa datang. khususnya generasi muda Kota Padang agar terus melakukan karya positif dan menjauhi narkoba serta perbuatan maksiat lainnya.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi Zaini ketika melepas gerak jalan santai "Padang Color Run 2017" di Gor Haji Agus Salim Padang, Sumatera Barat, Minggu (10/12)

Menurut Emzalmi, kegiatan jalan santai tersebut merupakan kegiatan positif yang penting terus didorong. Generasi muda harus terus melakukan kegiatan yang positif semacam itu. Apa lagi generasi muda adalah harapan bangsa, pemimpin masa datang. 

"Betapa pentingnya kegiatan seperti ini. Generasi muda adalah harapan bangsa, adalah pemimpin masa datang. Kalian adalah generasi penerus yang harus punya kualitas. Tidak saja kualitas intelektualnya, tidak saja kualitas spritualnya, tetapi yang lebih penting lagi adalah kualitas tentang kesehatan dan moral," ujar wawako. 

Untuk itu, wawako mengingatkan, sebagai generasi masa yang akan datang, disamping menjaga kualitas kesehatan dan moral serta spritual, generasi muda harus ikut terlibat aktif dalam memerangi kenakalan remaja, seperti tawuran, mabuk-mabukan, dan lainnya. 

"Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan, bahwa negeri ini sedang banyak dilanda oleh kasus-kasus yang merusak generasi muda. Apakah itu anak-anak tawuran, anak-anak yang ikut mabukan, ikut geng-geng motor dan sebagainya," ujarnya. 

Dan yang paling berat, kata wawako lagi, adalah kasus narkoba. Berdasarkan data yang ada, tidak kurang di penjara itu, dari 1000 orang yang telah ditindak oleh Polresta, 70 persen diantaranya tersangkut kasus narkoba. 

"Lebih dari 200 kasus setiap tahun dan ini sudah merajalela dan perlu diwaspadai. Generasi muda adalah ujung tombaknya untuk bisa mengatisipasi ini. Kita sangat khawatir, sudah berbagai cara sudah kita lakukan untuk mengatisipasi ini. Sasaran narkoba ini adalah anak-anak atau generasi yang umurnya 14-24 tahun," ujar Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Padang ini. 

Ia berharap, generasi tidak hanya ikut membantu mengingatkan teman sejawat akan bahaya narkoba. Tetapi juga mengingatkan keluarga dan orang tua agar jangan sampai lengah terhadap pendidikan dan pengawasan anak-anak mereka. 

"Pastikan anak-anak, kalau sekolah memang di sekolah mereka. Pastikan mereka tiba tepat waktu di rumah. Perhatikan pergaulan mereka, dengan siapa saja mereka berteman," jelasnya. 

Dikatakan wawako, kegiatan jalan santai tersebut dapat menghindarkan anak-anak dan generasi muda dari bahaya narkoba. Ia berpesan agar generasi muda terus berkarya, dan berbuat positif untuk daerah ini.

"Saya berharap, kalian adalah orang-orang yang mampu berbuat untuk negeri ini. Kegiatan positif semacam ini dapat menghindarkan anak-anak dari bahaya narkoba. Teruslah berkarya, berbuat yang positif, yang bisa mengarahkan anak-anak ke arah yang lebih baik," tegasnya.(Im7/By)

Khairul Fahmi: Status Quo, Jabatan Ketua DPRD Padang Harus Dikembalikan Seperti Semula

Khairul Fahmi: Status Quo, Jabatan Ketua DPRD Padang Harus Dikembalikan Seperti Semula

Info Positif On Saturday, December 09, 2017

Gedung DPRD Kota Padang 

Infonusantara (PADANG) - Polemik status Ketua DPRD Kota Padang masih bergilir, siapa yang berhak menduduki jabatan Ketua DPRD Padang pasca dikabulkannya gugatan Erisman oleh hakim Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) terus menjadi perdebatan. Ada yang menyebut posisi Ketua DPRD masih dipegang Elly Thrisyanti karena putusannya belum inkrah.

Ada pula yang menilai, setelah putusan skorsing dikeluarkan hakim PTUN maka seyogyanya jabatan Ketua DPRD Padang dikembalikan ke Erisman. 

Ahli hukum tata Negara Universitas Andalas (Unand), Khairul Fahmi, merujuk pada putusan hakim PTUN, semestinya jabatan Ketua DPRD Padang dikembalikan ke Erisman. Putusan yang dikeluarkan hakim membuat status ketua DPRD Padang status quo atau dikembalikan ke keadaan semula.

“Jabatan semestinya dikembalikan ke Erisman sampai ada putusan peradilan yang lebih tinggi dari PTUN Padang. Putusan hakim PTUN Padang itu benar dan mengikat. Tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan jabatan atau menundanya ke Erisman.” papar Khairul Fahmi. Kamis (6/12)

Dijelaskan Khairul, publik harus cermat menilai putusan yang dikeluarkan hakim PTUN Padang. Dalam amar, ada beberapa poin putusan yang mesti dilaksanakun oleh pihak termohon atau terkait lainnya. Putusan pertama tentang pembatalan Surat Gubernur Sumbar Nomor 171-578-2017 tentang pemberhentian Erisman serta pengangkatan Elly Thrisyanti sebagai Ketua DPRD Padang. 

Putusan itu juga diiringi perintah pencabutan surat tersebut. Selanjutnya , Gubemur Sumbar sebagai penggugat wajib menerbitkan surat  pengangkatan Erisman sebagai ketua DPRD Padang periode 2014 -2019 “Nah disini  ada putusan yang harus dilaksanakan. Pertama putusan agar gubernur membatalkan surat pemberhentian Erisman dan pengangkatan Elly sebagai ketua DPRD diiringi pencabutan surat tersebut. Lalu menerbitkan surat pengangkatan Erisman. Telaah putusan ini mesti cermat," papar Fahmi. 

Meski Gubemur Sumbar akhirnya banding ke PT TUN Medan, poin putusan terkait skorsing atau penundaan pemberlakuan surat  putusan itu seharusnya telah dilaksanakan saat ini. “Untuk pembatalan surat, gubernur banding itu sah saja. Namun untuk pengembalian Erisman sebagai Ketua DPRD Padang itu tidak terikat dalam banding dan semestinya putusun tidak menunggu inkrah dulu. Harusnya ketika ketuk palu putusan  Erisman sudah kembali menjabat Ketua DPRD Padang dan Elly kembai ke posisinya semula." lanjut Fahmi. 

Untuk soal ini dituturkan Fahmi, gubernur dan pihak terkait tidak bisa berkulit. Sifat atau karakteristik dan suatuu keputusan TUN selalu mengandung asas praesumptio iustae causa, yaitu suatu keputusan Tuta Usaha Negara (beschikking) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan, sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan. “Termasuk putusan dalam permohonan Erisman." sebut Fahmi yang pernah menjabat sebagai Ketua PBHI Sumbar. 

Sampai saat ini pengembalian jabatan ke Erisman belum dilakukan. Hal ini akan berdampak pada legal standing Elly sebagai Ketua DPRD Padang. Dituturkan Fahmi setiap kebijakan yang disahkan Elly Thrisyanti setelah majelis hakim ketuk palu dinyatakan tidak sah dikalaksanakan. Elly bukanlah Ketua DPRD Padang yang sah merujuk pada putusan PTUN. 

Jika Elly tetap ngotot menjalankan fungsi Ketua DPRD sementara dirinya tidak memiliki legalitas. Fahmi menilai akan berdampak buruk kepada DPRD Padang secara lembaga. bahkan terhadap jalannya roda pemerintahan di Kota Padang. ‘Apa saja tindakan administrasi yang dilakukan Elly dengan status Ketua DPRD Padang ini tidak sah. Dengan artian illegal. Kalau tidak cepat diingatkan, akan menjadi masalah baru di DPRD Padang, terutama terkait legalitas keputusan yang diambil Elly Thrisyanti. 

"Saya mewantii-wanti agar Elly tidak terlalu aktif dan lebih memberi ruang kepada wakil ketua untuk mengambll keputusan strategis. Jangan dia yang maju, atau menandatangani suatu keputusan karena nantinya putusan itu tidak memiliki kekuatan secara sah,," ucap dosen Fakultas Hukum Unand tersebut. 

Hal yang sama diutarakan pengamat hukum tata negara dari Universuas Andalas lainnya Feri Amsari. Menurutnya putusan pengadilan ini tidak berlaku surut (retroaktif). Meskipun begitu kebijakan yang diambil Elly setelah putusan pengadilanmaka di kategorikan tidak sah. Sebab lanjutnya saat ini jabatan ketua DPRD dikategorikan status quo. 

Terkait polemik ini Elly Thrisyanti mengatakan, duduknya dirinya sebagai pimpinan DPRD Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Partai Gerindra. Selain itu disahkan juga lewat keputusan tertinggi di Sidang Paripurna DPRD Kola Padang. “Selagi SK partai masih memerintahkan saya untuk duduk sebagai Ketua DPRD Kota Padang, maka saya jalankan seperti biasa saja." ucapnya. 

Jadi karena dirinya diangkat oleh partai sehingga apapun yang berkdimn dengan tugas pimpinan dewan harus di laksanakan. “Sampai sekarang belum ada pemberitahuan maupun SK dari gubernur yang menyatakan jabatan Ketua DPRD Padang dlkagorikan status quo. Jadi secara aluran yang berlaku saya masih melaksanakan tupoksi saya sebagaimana mestinya." pungkasnya. 

Dikelahui majelis hakim PTUN Padang mengabulkan gugatan Erisman untuk mencabut SK Gubernur Sumbar (tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Padang sisa jabatan 2014-2019, Rabu (1/11) lalu.(Pm)

Azirwan: Rakernis IV ADEKSI 2017 "Transparansi Keuangan Daerah Tak Ada Lagi Celah Bermain Anggaran "

Azirwan: Rakernis IV ADEKSI 2017 "Transparansi Keuangan Daerah Tak Ada Lagi Celah Bermain Anggaran "

Info Positif On Friday, December 08, 2017

Anggota DPRD Padang Azirwan bersama Dian Angraini dari Fraksi NasDem beserta Beberapa Orang Anggota DPRD Padang lainnya dalam Rakernis IV ADEKSI 2017 di Jakarta.

Infonusantara (PADANG) - Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) yang akan mengatur transparansi sistem keuangan daerah. Payung hukum ini untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi.

Perpres yang dimaksud terkait dengan penggunaan Sistem e-Planning (perencanaan elektronik), e-Budgeting (perencanaan penganggaran elektronik) dan e-Procurement( perencanaan pengadaan elektronik) ini diharapkan bisa mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kepala daerah nakal.

Dalam menyikapi Perpres yang akan dikeluarkan itu, seluruh anggota DPRD Kota se-Indonesia laksanakan Rapat Kerja Teknis IV ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) dengan tema “Menuju Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Bebas Korupsi Melalui Pelaksanaan Sistem e-Planning (perencanaan elektronik), e-Budgeting (perencanaan penganggaran elektronik) dan e-Procurement( perencanaan pengadaan elektronik) bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, 6 hingga 8 Desember 2017. Rakernis IV ADEKSI ini turut di ikuti oleh sejumlah anggota DPRD Kota Padang.

Anggota DPRD Kota Padang Azirwan dari Fraksi NasDem menyampaikan, memang sangat pentingnya transparansi disertai inovasi dalam sistem perencanaan berbasis big data diawali dari Musrenbang ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan diakhiri dengan Monev (Monitoring dan Evaluasi). Kesemua  proses tersebut melibatkan eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakan daerah.

"Dalam Rakernis IV ADEKSI ini, seluruh peserta para legislatif se Indonesia untuk juga turut mewacanakan dan membentuk Smart DPRD di setiap kota masing-masing guna menjadikan fungsi-fungsi legislatif menjadi lebih terfokus dalam sistem digital dan lebih bersinergi dengan pihak eksekutif,"  ujar Azirwan saat dihubungi Infonusantara.net melalui selulernya , Jum'at (9/12)

Lebihlanjut disampaikan dengan adanya perpres nanti tentang sistem e- planning, e- budgeting dan e-procurement ini semoga semua daerah setelah memakai sistim ini akan terhindar dari korupsi. Ini sangat bagus sekali, sehingga tidak ada lagi celah untuk bermain main pada anggaran dan diharapkan bisa mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kepala daerah nakal. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT, " katanya.

"Dilaksanakannya Rakernis IV ADEKSI ini, kita mengetahui aturan yang jelas yang nantinya diterapkan di seluruh Indonesia juga Kota Padang.  Jangan ada yang main-main lagi masalah anggaran, apalagi APBD ," tandasnya.

Jadi dengan sistem ini, apapun bentuk kegiatannya nanti yang dilaksanakan, semua itu sudah diatur dalam sistem. Mana saja nanti program program urgent dan apa saja nanti pengadaan barang yang akan diselenggarakan itu ada aturannya dalam sistem. Tidak bisa lagi seenaknya memindahkan mindahkan anggaran.

"Melalui sistem yang transparan, jelasnya, akan meminimalisasi penyelewengan anggaran. Sistemnya yang akan dibangun mengenai e-planning, e-budgeting, dan e-procurement yang sekarang diterapkan di Jakarta dan Bandung,  " pungkasnya 

Sebelum menebitkan perpres, lanjutnya, pemerintah akan menyosialisasikannya kepada seluruh kepala daerah. Untuk jangka pendek, perpres itu akan berlaku bertahap di kota-kota besar yang sarana dan prasarananya sudah siap.(Im7)

"Cak Imin" Akan Masuk Kesemua Lapisan Melalui Gagasan dan Pemikiran.

"Cak Imin" Akan Masuk Kesemua Lapisan Melalui Gagasan dan Pemikiran.

Info Positif On Wednesday, December 06, 2017

Ketum PKB Muhaimin Iskandar ketika dialog dengan sejumlah awak media di kota Padang, Selasa, 5 Desember 2017 malam.

Infonusantara (PADANG) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar apresiasi dan berterimaksih atas masukan dan sokongan yang telah diberikan melalui pemikiran dalam diskusi - diskusi serta juga dengan lahirnya gagasan membentuk "Dunsanak Cak Imin" di Sumatera Barat.

Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin ini mengucapkan terimakasih kepada rekan rekan yang telah  mempercayainya dengan sokongan moral untuk maju pada Pilpres 2019 mendatang. 

"Dan yang tak kalah penting wujud sokongan moral tersebut dengan dilahirkannya gagasan "Dunsanak Cak Imin di Provinsi Sumatera Barat  ini, " ujar Cak Imin dalam pertemuan dan dialog dengan sejumlah awak media di kota Padang, Sumatera Barat, Selasa malam (5/12) disalah satu hotel di Kota Padang. 

Dalam kesempatan itu Cak Imin 

mengakui tak akan bisa diterima orang Sumatera Barat kalau dirinya menonjolkan nama partai yang diusungnya. Pasalnya, suara PKB di Sumatera Barat terbilang kecil. Saya sadar, kalau saya masuk ke Sumbar melalui PKB, maka saya sulit diterima. Makanya, saya masuk melalui gagasan dan pemikiran.

Dalam dialog yang dipandu Sulaiman Tanjung itu, Cak Imin mengatakan, dirinya tidak tahu persis penyebab PKB tidak bisa berkembang di Sumatera Barat. Padahal, PDI-P saja bisa diterima di Sumbar, bahkan bisa mengirimkan dua orang kadernya sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumbar. 

"Saya sampai saat ini belum tahu persis sebabnya. Titik persoalannya belum ketemu, sehingga raihan suara PKB di Sumbar tak seperti diharapkan. Untuk itu, kata Cak Imin lagi, karena PKB mengalami resistensi di beberapa tempat, maka dirinya lebih bagus masuk ke daerah itu dengan pemikiran, pengalaman, dan jaringan," cakapnya dalam dialog yang juga dihadiri Ketua DPW PKB Sumbar Febby Datuk Bangso, Marwan Jakfar, dan Ketua Fraksi PKB DPR RI. 

"Masukannya tadi bagus. Bagainama kita bisa masuk ke semua lapisan. Baik itu masuk ke lapisan keagamaan,  dan kelompok lainnya. Mohon bantuan dari Bapak-bapak semua,  bagaimana saya bisa masuk ke semua kalangan," ujar Muhaimin menanggapi pertanyaan salah seorang wartawan yang diajukan kepadanya dalam kesempatan tersebut. 

Ia mengatakan, dirinya bisa dialog dengan semua kalangan,  baik NU maupun non NU. Berbagai pendekatan pun dia lakukan. Misalnya saja kepada generasi milineal saat ini. Generasi milineal ini ingin yang baru.  Kita terus melakukan pendekatan kepada mereka. Misalnya kelompok stand up. Kita juga mengekspost dan mengeksplor anak-anak muda berbakat. Itulah pendekatan yang kita lakukan kepada masyarakat," cakapnya. 

Selain itu, ungkap Cak Imin, dirinya juga memberikan advokasi dan solusi. Beberapa kasus yang terjadi, dirinya bersama PKB memberikan advokasi kepada korban. Sedangkan untuk solusi, disalurkan kepada empat kementerian yang kebetulan menterinya kader PKB, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga," ungkap Cak Imin. 

Lahirnya ide untuk menjadikan Cak Imin menjadi Cawapres tidak lepas dari hasil perbincangan dengan teman teman di Provinsi Sumatera Barat yang ingin melihat lahirnya tokoh muda nasional lebih kurang dua bulan lalu. Hal ini disampaikan Sulaiman Tanjung selaku moderator dalam acara 'Dialog Bersama Cawapres Muhaimin Iskandar' malam itu dihadapan rekan-rekan media di Sumbar.

Sulaiman menilai, ketokohan Cak Imin merupakan salah satu muda Indonesia yang dianggap mampu memberikan perobahan, baik lintas sosial maupun lintas agama. "Nah dengan kehadiran Cak Imin ke Kota Padang yang bersilaturahmi bersama "Dunsanak Cak Imin di Kota Padang hari ini,  diharapkan dapat menjawab dan memberi keyakinan kepada Dunsanak Cak Imin, bahwa dukungan yang diberikan telah tepat," harapnya.(Im7)