Elvi :Keberhasilan Program KOTAKU di Kelurahan KPIK Atas Partisipasi dan Swadaya Warga Yang Tinggi

Elvi :Keberhasilan Program KOTAKU di Kelurahan KPIK Atas Partisipasi dan Swadaya Warga Yang Tinggi

Info Positif On Wednesday, December 13, 2017

Anggota DPRD Padang Elvi Amri Tinjau Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kec.Koto Tangah

Infonusantara (PADANG) - Salah satu program Pemerintah Kota Padang yang diberi nama program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu program Betonisasi jalan lingkungan dan pembenahan Riol/Drainase/saluran Air untuk menuju lingkungan sehat , bersih serta Indah.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) ini adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Anggota DPRD Kota Padang Elvi Amri Dapil I  Koto Tangah mengatakan, alhamdulillah program KOTAKU di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto  (KPIK) Kecamatan Koto Tangah dapat terlaksana dengan baik dan semoga bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Terlaksananya program KOTAKU ini tidak terlepas dari peranan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi memberikan swadayanya dalam pelaksanaan program ini. Khusus pada Lurah Ikur Koto serta staf, LKM ,LPM , Rt dan RW di lingkungan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto / KPIK ini, serta kontrol pengawasan dan sosialisasi kepada warga yang sama - sama kita lakukan, termasuk saya selaku anggota DPRD Padang yang telah dipercaya masyarakat Koto Tangah ini, " ujar kader Hanura , Rabu(13/12).

Dikatakan kelurahan di Kota Tangah yg dapat program KOTAKU ini adalah Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto (KPIK) senilai Rp 500 juta dan juga di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, pelaksanaan ini langsung bermitra  melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Padang.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk kelurahan KPIK ini kegiatannya dilaksanakan di RT 04, 05 dan 06 RW 01. Dan memang pada mulanya dalam pelaksanaan program KOTAKU ini butuh sosialisasi yang sangat intens pada masyarakat, dan pada akhirnya kesadaran masyarakat muncul. Kita apresiasi pada warga yang telah bersedia memberikan hibah tanah mereka untuk jalan lingkup dan drainase.

Saat ini sudah selesai pengerjaan jalan utama sepanjang 200 meter dengan lebar  4 meter , kemudian jalan lingkup sepanjang 500 meter lebar 1,5 meter dengan ketebalan 12- 15 cm. Begitu juga saluran drainase sepanjang 60 meter yang dulunya hanya lebar 1 meter sekarang menjadi 2 meter. "Semuanya itu kesadaran dan dukungan dari warga dengan semangat swadaya yang tinggi untuk meningkatkan kualitas lingkungan,"  jelasnya.

Selain itu tambah Elvi Amri,  juga ada program Sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di empat titik, yakni di Kelurahan Koto Pulai, Batipuh Panjang, Dadok Tunggul Hitam dan Aia Pacah. Pengerjaan ini mitranya adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DRKPP) Padang.

Program ini adalah pembuatan satu  saluran Ipal dari pembuangan dari air limbah yang digelontorkan dari WC (water closet) warga,  dimana dibuatkan satu Septic tank besar berukuran 9 x 17 meter. Saluran Ipal untuk satu Setia tank ini dibuat pada satu titik terdiri dari 100 KK dengan anggaran Rp 425 juta per titik. "Jadi setiap saluran dari WC warga alirannya akan mengalir pada satu Septic tank itu saja,  " terangnya.

Alhamdulillahi, pengerjaan program KOTAKU dan Sanimas ini dari kunjungan saya kelapangan sudah 90 persen tinggal finishing saja. Semoga apa yang telah terlaksana ini bermanfaat bagi masyarakat kita kedepan pembangunan infrastruktur di Padang makin lebih baik, semua nya tidak terlepas dari kerjasama baik masyarakat, legislatif dan eksekutif,  " ungkapnya.()

Walikota Padang Akhirnya Temui Pedagang Pujasera Untuk Carikan Solusi

Walikota Padang Akhirnya Temui Pedagang Pujasera Untuk Carikan Solusi

Info Positif On Sunday, December 10, 2017

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Temui Pedagang Pujasera 

Infonusantara (PADANG) - Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah akhirnya menemui pedagang yang berada di Pujasera, Pantai Padang, Kota Padang Minggu, (10/12).

Kedatangan Wako disambut baik para pedagang yang sebelumnya jengkel terhadap orang nomor satu di daerah ini. Sebelumnya, sekitar pukul 08.00 WIB, pedagang di Puja Sera, Pantai Padang mengamuk kepada Walikota. Bahkan mereka nekat menghadang dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Mahyeldi. Hal itu disebabkan, Wako tidak memenuhi permintaan para pedagang, padahal pedagang pada pagi hari cuma ingin Mahyeldi melihat kondisi mereka, ditempat baru yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang. Namun, ternyata sia-sia Mahyeldi tetap ngotot pergi dan tidak memenuhi permintaan para pedagang.

Saat menemui pedagang di Pujasera, sekitar pukul 16.00 WIB, Mahyeldi ditemani oleh sejumlah pejabat OPD lainnya seperti Kadis Perdagangan, Kadis Pariwisata, Kadishub, Kasat Pol PP dan lain lain.

Wako bersama para pejabat OPD-nya mendengarkan curahan hati para pedagang yang ada di Puja Sera pasca dipindahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang. Keluh kesah itu mereka sampaikan, karena sejak pindah kelokasi baru mereka tidak mendapatkan rejeki sama sekali.

Pedagang pun menyampaikan kepada Mahyeldi bahwa mereka ingin pindah ke tepi pantai seperti sebelumnya. Menanggapi hal itu, Walikota mencoba untuk mencarikan jalan lain dan berencana mengundang perwakilan pedagang ke Rumah Dinasnya di Palanta Walikota, Jalan Ahmad Yani Padang pada Senin, (11/12)

Usai melakukan diskusi, Wako kemudian diajak oleh pedagang untuk melihat seluruh bangunan mereka, seperti, pedagang mengeluhkan adanya kebocoran di bangunan dan banyak lain sebagainya. 

Menjawab hal itu, Walikota Padang, Mahyeldi Dt Marajo menyampaikan akan merealisasikan keluhan dari pedagang secepat mungkin. "Ya insyaallah, semuanya akan kita tuntaskan dan akan kita rapatkan besok. Tadi juga ada keluhan anak-anak mereka yang putus sekolah. Kalau memang ada siap kita bantu," sebut Mahyeldi kepada awak media saat Jumpa Perss di Puja Sera.

Kemudian, Mahyeldi bersama para pejabat OPD itu mendengarkan curahan hati para pedagang yang ada di Puja Sera pasca dipindahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang. Keluh kesah itu mereka sampaikan, karena sejak pindah kelokasi baru itu mereka tidak mendapatkan rejeki sama sekali.

Pedagangpun menyampaikan kepada Mahyeldi bahwa mereka ingin pindah ke tepi pantai seperti sebelumnya. Menanggapi hal itu, walikota mencoba untuk mencarikan jalan lain dan berencana mengundang perwakilan pedagang ke Rumah Dinasnya di Palanta Walikota, Jalan Ahmad Yani Padang.

Usai melakukan Diskusi, Mahyeldi, kemudian diajak oleh pedagang untuk melihat seluruh bangunan mereka. Seperti, pedagang mengeluhkan adanya kebocoran di bangunan itu, dan banyak lagi. Kepada wartawan, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan akan merealisasikan keluhan dari pedagang secepat mungkin.

"Ya insyaallah, semuanya akan kita rapikan dan akan kita rapatkan besok. Tadi juga ada keluhan anak-naka mereka yang putus sekolah. Kalau memang ada ya kita bantu," kata Mahyeldi kepada wartawan saat melakukan Jumpa Perss di Puja Sera.

Kemudian, Mahyeldi juga mengatakan akan membenahi seluruh bangunan yang ada di Puja Sera seperti permintaan para pedagang kepada dirinya. Wako mengatakan, pedagang tidak akan mungkin keluar lagi dari tempat tersebut.

"Insyaallah kita juga akan membenahi tempat ini, ada yang tertutup kita carikan solusinya, ada yang rendah kita tinggikan," sebut Wako (Im7)

Wawako Emzalmi: Selalu Lakukan Karya Positif Ciptakan Generasi Muda Berkualitas Masa Datang

Wawako Emzalmi: Selalu Lakukan Karya Positif Ciptakan Generasi Muda Berkualitas Masa Datang

Info Positif On Sunday, December 10, 2017

Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi Zaini ketika melepas gerak jalan santai "Padang Color Run 2017" di Gor Haji Agus Salim Padang, Sumatera Barat, Minggu (10/12)

Infonusantara (PADANG) - Generasi muda harus terus melakukan kegiatan yang positif, apa lagi generasi muda adalah harapan bangsa, pemimpin masa datang. khususnya generasi muda Kota Padang agar terus melakukan karya positif dan menjauhi narkoba serta perbuatan maksiat lainnya.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi Zaini ketika melepas gerak jalan santai "Padang Color Run 2017" di Gor Haji Agus Salim Padang, Sumatera Barat, Minggu (10/12)

Menurut Emzalmi, kegiatan jalan santai tersebut merupakan kegiatan positif yang penting terus didorong. Generasi muda harus terus melakukan kegiatan yang positif semacam itu. Apa lagi generasi muda adalah harapan bangsa, pemimpin masa datang. 

"Betapa pentingnya kegiatan seperti ini. Generasi muda adalah harapan bangsa, adalah pemimpin masa datang. Kalian adalah generasi penerus yang harus punya kualitas. Tidak saja kualitas intelektualnya, tidak saja kualitas spritualnya, tetapi yang lebih penting lagi adalah kualitas tentang kesehatan dan moral," ujar wawako. 

Untuk itu, wawako mengingatkan, sebagai generasi masa yang akan datang, disamping menjaga kualitas kesehatan dan moral serta spritual, generasi muda harus ikut terlibat aktif dalam memerangi kenakalan remaja, seperti tawuran, mabuk-mabukan, dan lainnya. 

"Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan, bahwa negeri ini sedang banyak dilanda oleh kasus-kasus yang merusak generasi muda. Apakah itu anak-anak tawuran, anak-anak yang ikut mabukan, ikut geng-geng motor dan sebagainya," ujarnya. 

Dan yang paling berat, kata wawako lagi, adalah kasus narkoba. Berdasarkan data yang ada, tidak kurang di penjara itu, dari 1000 orang yang telah ditindak oleh Polresta, 70 persen diantaranya tersangkut kasus narkoba. 

"Lebih dari 200 kasus setiap tahun dan ini sudah merajalela dan perlu diwaspadai. Generasi muda adalah ujung tombaknya untuk bisa mengatisipasi ini. Kita sangat khawatir, sudah berbagai cara sudah kita lakukan untuk mengatisipasi ini. Sasaran narkoba ini adalah anak-anak atau generasi yang umurnya 14-24 tahun," ujar Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Padang ini. 

Ia berharap, generasi tidak hanya ikut membantu mengingatkan teman sejawat akan bahaya narkoba. Tetapi juga mengingatkan keluarga dan orang tua agar jangan sampai lengah terhadap pendidikan dan pengawasan anak-anak mereka. 

"Pastikan anak-anak, kalau sekolah memang di sekolah mereka. Pastikan mereka tiba tepat waktu di rumah. Perhatikan pergaulan mereka, dengan siapa saja mereka berteman," jelasnya. 

Dikatakan wawako, kegiatan jalan santai tersebut dapat menghindarkan anak-anak dan generasi muda dari bahaya narkoba. Ia berpesan agar generasi muda terus berkarya, dan berbuat positif untuk daerah ini.

"Saya berharap, kalian adalah orang-orang yang mampu berbuat untuk negeri ini. Kegiatan positif semacam ini dapat menghindarkan anak-anak dari bahaya narkoba. Teruslah berkarya, berbuat yang positif, yang bisa mengarahkan anak-anak ke arah yang lebih baik," tegasnya.(Im7/By)

Khairul Fahmi: Status Quo, Jabatan Ketua DPRD Padang Harus Dikembalikan Seperti Semula

Khairul Fahmi: Status Quo, Jabatan Ketua DPRD Padang Harus Dikembalikan Seperti Semula

Info Positif On Saturday, December 09, 2017

Gedung DPRD Kota Padang 

Infonusantara (PADANG) - Polemik status Ketua DPRD Kota Padang masih bergilir, siapa yang berhak menduduki jabatan Ketua DPRD Padang pasca dikabulkannya gugatan Erisman oleh hakim Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) terus menjadi perdebatan. Ada yang menyebut posisi Ketua DPRD masih dipegang Elly Thrisyanti karena putusannya belum inkrah.

Ada pula yang menilai, setelah putusan skorsing dikeluarkan hakim PTUN maka seyogyanya jabatan Ketua DPRD Padang dikembalikan ke Erisman. 

Ahli hukum tata Negara Universitas Andalas (Unand), Khairul Fahmi, merujuk pada putusan hakim PTUN, semestinya jabatan Ketua DPRD Padang dikembalikan ke Erisman. Putusan yang dikeluarkan hakim membuat status ketua DPRD Padang status quo atau dikembalikan ke keadaan semula.

“Jabatan semestinya dikembalikan ke Erisman sampai ada putusan peradilan yang lebih tinggi dari PTUN Padang. Putusan hakim PTUN Padang itu benar dan mengikat. Tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan jabatan atau menundanya ke Erisman.” papar Khairul Fahmi. Kamis (6/12)

Dijelaskan Khairul, publik harus cermat menilai putusan yang dikeluarkan hakim PTUN Padang. Dalam amar, ada beberapa poin putusan yang mesti dilaksanakun oleh pihak termohon atau terkait lainnya. Putusan pertama tentang pembatalan Surat Gubernur Sumbar Nomor 171-578-2017 tentang pemberhentian Erisman serta pengangkatan Elly Thrisyanti sebagai Ketua DPRD Padang. 

Putusan itu juga diiringi perintah pencabutan surat tersebut. Selanjutnya , Gubemur Sumbar sebagai penggugat wajib menerbitkan surat  pengangkatan Erisman sebagai ketua DPRD Padang periode 2014 -2019 “Nah disini  ada putusan yang harus dilaksanakan. Pertama putusan agar gubernur membatalkan surat pemberhentian Erisman dan pengangkatan Elly sebagai ketua DPRD diiringi pencabutan surat tersebut. Lalu menerbitkan surat pengangkatan Erisman. Telaah putusan ini mesti cermat," papar Fahmi. 

Meski Gubemur Sumbar akhirnya banding ke PT TUN Medan, poin putusan terkait skorsing atau penundaan pemberlakuan surat  putusan itu seharusnya telah dilaksanakan saat ini. “Untuk pembatalan surat, gubernur banding itu sah saja. Namun untuk pengembalian Erisman sebagai Ketua DPRD Padang itu tidak terikat dalam banding dan semestinya putusun tidak menunggu inkrah dulu. Harusnya ketika ketuk palu putusan  Erisman sudah kembali menjabat Ketua DPRD Padang dan Elly kembai ke posisinya semula." lanjut Fahmi. 

Untuk soal ini dituturkan Fahmi, gubernur dan pihak terkait tidak bisa berkulit. Sifat atau karakteristik dan suatuu keputusan TUN selalu mengandung asas praesumptio iustae causa, yaitu suatu keputusan Tuta Usaha Negara (beschikking) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan, sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan. “Termasuk putusan dalam permohonan Erisman." sebut Fahmi yang pernah menjabat sebagai Ketua PBHI Sumbar. 

Sampai saat ini pengembalian jabatan ke Erisman belum dilakukan. Hal ini akan berdampak pada legal standing Elly sebagai Ketua DPRD Padang. Dituturkan Fahmi setiap kebijakan yang disahkan Elly Thrisyanti setelah majelis hakim ketuk palu dinyatakan tidak sah dikalaksanakan. Elly bukanlah Ketua DPRD Padang yang sah merujuk pada putusan PTUN. 

Jika Elly tetap ngotot menjalankan fungsi Ketua DPRD sementara dirinya tidak memiliki legalitas. Fahmi menilai akan berdampak buruk kepada DPRD Padang secara lembaga. bahkan terhadap jalannya roda pemerintahan di Kota Padang. ‘Apa saja tindakan administrasi yang dilakukan Elly dengan status Ketua DPRD Padang ini tidak sah. Dengan artian illegal. Kalau tidak cepat diingatkan, akan menjadi masalah baru di DPRD Padang, terutama terkait legalitas keputusan yang diambil Elly Thrisyanti. 

"Saya mewantii-wanti agar Elly tidak terlalu aktif dan lebih memberi ruang kepada wakil ketua untuk mengambll keputusan strategis. Jangan dia yang maju, atau menandatangani suatu keputusan karena nantinya putusan itu tidak memiliki kekuatan secara sah,," ucap dosen Fakultas Hukum Unand tersebut. 

Hal yang sama diutarakan pengamat hukum tata negara dari Universuas Andalas lainnya Feri Amsari. Menurutnya putusan pengadilan ini tidak berlaku surut (retroaktif). Meskipun begitu kebijakan yang diambil Elly setelah putusan pengadilanmaka di kategorikan tidak sah. Sebab lanjutnya saat ini jabatan ketua DPRD dikategorikan status quo. 

Terkait polemik ini Elly Thrisyanti mengatakan, duduknya dirinya sebagai pimpinan DPRD Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Partai Gerindra. Selain itu disahkan juga lewat keputusan tertinggi di Sidang Paripurna DPRD Kola Padang. “Selagi SK partai masih memerintahkan saya untuk duduk sebagai Ketua DPRD Kota Padang, maka saya jalankan seperti biasa saja." ucapnya. 

Jadi karena dirinya diangkat oleh partai sehingga apapun yang berkdimn dengan tugas pimpinan dewan harus di laksanakan. “Sampai sekarang belum ada pemberitahuan maupun SK dari gubernur yang menyatakan jabatan Ketua DPRD Padang dlkagorikan status quo. Jadi secara aluran yang berlaku saya masih melaksanakan tupoksi saya sebagaimana mestinya." pungkasnya. 

Dikelahui majelis hakim PTUN Padang mengabulkan gugatan Erisman untuk mencabut SK Gubernur Sumbar (tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Padang sisa jabatan 2014-2019, Rabu (1/11) lalu.(Pm)

Azirwan: Rakernis IV ADEKSI 2017 "Transparansi Keuangan Daerah Tak Ada Lagi Celah Bermain Anggaran "

Azirwan: Rakernis IV ADEKSI 2017 "Transparansi Keuangan Daerah Tak Ada Lagi Celah Bermain Anggaran "

Info Positif On Friday, December 08, 2017

Anggota DPRD Padang Azirwan bersama Dian Angraini dari Fraksi NasDem beserta Beberapa Orang Anggota DPRD Padang lainnya dalam Rakernis IV ADEKSI 2017 di Jakarta.

Infonusantara (PADANG) - Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) yang akan mengatur transparansi sistem keuangan daerah. Payung hukum ini untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi.

Perpres yang dimaksud terkait dengan penggunaan Sistem e-Planning (perencanaan elektronik), e-Budgeting (perencanaan penganggaran elektronik) dan e-Procurement( perencanaan pengadaan elektronik) ini diharapkan bisa mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kepala daerah nakal.

Dalam menyikapi Perpres yang akan dikeluarkan itu, seluruh anggota DPRD Kota se-Indonesia laksanakan Rapat Kerja Teknis IV ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) dengan tema “Menuju Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Bebas Korupsi Melalui Pelaksanaan Sistem e-Planning (perencanaan elektronik), e-Budgeting (perencanaan penganggaran elektronik) dan e-Procurement( perencanaan pengadaan elektronik) bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, 6 hingga 8 Desember 2017. Rakernis IV ADEKSI ini turut di ikuti oleh sejumlah anggota DPRD Kota Padang.

Anggota DPRD Kota Padang Azirwan dari Fraksi NasDem menyampaikan, memang sangat pentingnya transparansi disertai inovasi dalam sistem perencanaan berbasis big data diawali dari Musrenbang ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan diakhiri dengan Monev (Monitoring dan Evaluasi). Kesemua  proses tersebut melibatkan eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakan daerah.

"Dalam Rakernis IV ADEKSI ini, seluruh peserta para legislatif se Indonesia untuk juga turut mewacanakan dan membentuk Smart DPRD di setiap kota masing-masing guna menjadikan fungsi-fungsi legislatif menjadi lebih terfokus dalam sistem digital dan lebih bersinergi dengan pihak eksekutif,"  ujar Azirwan saat dihubungi Infonusantara.net melalui selulernya , Jum'at (9/12)

Lebihlanjut disampaikan dengan adanya perpres nanti tentang sistem e- planning, e- budgeting dan e-procurement ini semoga semua daerah setelah memakai sistim ini akan terhindar dari korupsi. Ini sangat bagus sekali, sehingga tidak ada lagi celah untuk bermain main pada anggaran dan diharapkan bisa mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kepala daerah nakal. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT, " katanya.

"Dilaksanakannya Rakernis IV ADEKSI ini, kita mengetahui aturan yang jelas yang nantinya diterapkan di seluruh Indonesia juga Kota Padang.  Jangan ada yang main-main lagi masalah anggaran, apalagi APBD ," tandasnya.

Jadi dengan sistem ini, apapun bentuk kegiatannya nanti yang dilaksanakan, semua itu sudah diatur dalam sistem. Mana saja nanti program program urgent dan apa saja nanti pengadaan barang yang akan diselenggarakan itu ada aturannya dalam sistem. Tidak bisa lagi seenaknya memindahkan mindahkan anggaran.

"Melalui sistem yang transparan, jelasnya, akan meminimalisasi penyelewengan anggaran. Sistemnya yang akan dibangun mengenai e-planning, e-budgeting, dan e-procurement yang sekarang diterapkan di Jakarta dan Bandung,  " pungkasnya 

Sebelum menebitkan perpres, lanjutnya, pemerintah akan menyosialisasikannya kepada seluruh kepala daerah. Untuk jangka pendek, perpres itu akan berlaku bertahap di kota-kota besar yang sarana dan prasarananya sudah siap.(Im7)

"Cak Imin" Akan Masuk Kesemua Lapisan Melalui Gagasan dan Pemikiran.

"Cak Imin" Akan Masuk Kesemua Lapisan Melalui Gagasan dan Pemikiran.

Info Positif On Wednesday, December 06, 2017

Ketum PKB Muhaimin Iskandar ketika dialog dengan sejumlah awak media di kota Padang, Selasa, 5 Desember 2017 malam.

Infonusantara (PADANG) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar apresiasi dan berterimaksih atas masukan dan sokongan yang telah diberikan melalui pemikiran dalam diskusi - diskusi serta juga dengan lahirnya gagasan membentuk "Dunsanak Cak Imin" di Sumatera Barat.

Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin ini mengucapkan terimakasih kepada rekan rekan yang telah  mempercayainya dengan sokongan moral untuk maju pada Pilpres 2019 mendatang. 

"Dan yang tak kalah penting wujud sokongan moral tersebut dengan dilahirkannya gagasan "Dunsanak Cak Imin di Provinsi Sumatera Barat  ini, " ujar Cak Imin dalam pertemuan dan dialog dengan sejumlah awak media di kota Padang, Sumatera Barat, Selasa malam (5/12) disalah satu hotel di Kota Padang. 

Dalam kesempatan itu Cak Imin 

mengakui tak akan bisa diterima orang Sumatera Barat kalau dirinya menonjolkan nama partai yang diusungnya. Pasalnya, suara PKB di Sumatera Barat terbilang kecil. Saya sadar, kalau saya masuk ke Sumbar melalui PKB, maka saya sulit diterima. Makanya, saya masuk melalui gagasan dan pemikiran.

Dalam dialog yang dipandu Sulaiman Tanjung itu, Cak Imin mengatakan, dirinya tidak tahu persis penyebab PKB tidak bisa berkembang di Sumatera Barat. Padahal, PDI-P saja bisa diterima di Sumbar, bahkan bisa mengirimkan dua orang kadernya sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumbar. 

"Saya sampai saat ini belum tahu persis sebabnya. Titik persoalannya belum ketemu, sehingga raihan suara PKB di Sumbar tak seperti diharapkan. Untuk itu, kata Cak Imin lagi, karena PKB mengalami resistensi di beberapa tempat, maka dirinya lebih bagus masuk ke daerah itu dengan pemikiran, pengalaman, dan jaringan," cakapnya dalam dialog yang juga dihadiri Ketua DPW PKB Sumbar Febby Datuk Bangso, Marwan Jakfar, dan Ketua Fraksi PKB DPR RI. 

"Masukannya tadi bagus. Bagainama kita bisa masuk ke semua lapisan. Baik itu masuk ke lapisan keagamaan,  dan kelompok lainnya. Mohon bantuan dari Bapak-bapak semua,  bagaimana saya bisa masuk ke semua kalangan," ujar Muhaimin menanggapi pertanyaan salah seorang wartawan yang diajukan kepadanya dalam kesempatan tersebut. 

Ia mengatakan, dirinya bisa dialog dengan semua kalangan,  baik NU maupun non NU. Berbagai pendekatan pun dia lakukan. Misalnya saja kepada generasi milineal saat ini. Generasi milineal ini ingin yang baru.  Kita terus melakukan pendekatan kepada mereka. Misalnya kelompok stand up. Kita juga mengekspost dan mengeksplor anak-anak muda berbakat. Itulah pendekatan yang kita lakukan kepada masyarakat," cakapnya. 

Selain itu, ungkap Cak Imin, dirinya juga memberikan advokasi dan solusi. Beberapa kasus yang terjadi, dirinya bersama PKB memberikan advokasi kepada korban. Sedangkan untuk solusi, disalurkan kepada empat kementerian yang kebetulan menterinya kader PKB, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga," ungkap Cak Imin. 

Lahirnya ide untuk menjadikan Cak Imin menjadi Cawapres tidak lepas dari hasil perbincangan dengan teman teman di Provinsi Sumatera Barat yang ingin melihat lahirnya tokoh muda nasional lebih kurang dua bulan lalu. Hal ini disampaikan Sulaiman Tanjung selaku moderator dalam acara 'Dialog Bersama Cawapres Muhaimin Iskandar' malam itu dihadapan rekan-rekan media di Sumbar.

Sulaiman menilai, ketokohan Cak Imin merupakan salah satu muda Indonesia yang dianggap mampu memberikan perobahan, baik lintas sosial maupun lintas agama. "Nah dengan kehadiran Cak Imin ke Kota Padang yang bersilaturahmi bersama "Dunsanak Cak Imin di Kota Padang hari ini,  diharapkan dapat menjawab dan memberi keyakinan kepada Dunsanak Cak Imin, bahwa dukungan yang diberikan telah tepat," harapnya.(Im7)

Mobnas Baru Unsur Pimpinan DPRD Padang Sesuai Aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007

Mobnas Baru Unsur Pimpinan DPRD Padang Sesuai Aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007

Info Positif On Tuesday, December 05, 2017

Toyota Camry 2.5 V Mobil Dinas Ketua DPRD Kota Padang 

Infonusantara (PADANG) -- Terkait fasilitas mobil dinas (Mobnas) baru untuk unsur pimpinan DPRD Kota Padang yang saat ini untuk Ketua DPRD Padang mendapat fasilitas mobil baru, Toyota Camry 2.5V  dan untuk tiga orang Wakil Ketua DPRD mobil baru jenis Fortuner diketahui hal itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. 

Fasilitas Mobnas itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. 

Mobnas untuk Anggota DPRD ditentukan sebagai berikut: 

1.Jabatan Ketua DPRD Provinsi berjenis Sedan atau Jeep dengan kapasitas 2.700 cc

2. Jabatan Wakil Ketua DPRD Propinsi berjenis Sedan atau Minibus dengan kapasitas 2.500 cc

3. Jabatan Ketua DPRD Kabupaten/Kota berjenis Sedan atau Minibus dengan kapasitas 2.500 cc

4. Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota berjenis Sedan atau Minibus dengan kapasitas 2.200cc

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan, bahwasanya dirinya hanya menjalankan sesuai aturan yang ada. Fasilitas yang digunakan adalah milik negara, jika nanti dirinya tidak lagi selaku Ketua DPRD, ya semua fasilitas harus kita kembalikan, " ujar Elly melalui selulernya saat dikonfirmasi KORAN PADANG, Selasa (5/11).

Saya hanya menjalankan amanah, semua fasilitas itu bukan milik saya dan hanya dipergunakan untuk membantu kelancaran tugas –tugas di DPRD Kota Padang. "Dan yang paling penting ini ada anturannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah," katanya.

Masa iya kita di Ibu kota provinsi kalah dengan fasilitas Mobnas dari Kabupaten Kota, disana di Kabupaten Kota, pimpinan DPRD nya sudah menggunakan Mobnas kapasitas 2500 cc, sementara untuk Toyota Altis yang kita gunakan sebelumnya kapasitasnya hanya 2000 cc, dan untuk kapasitas 2000 cc itu sebenarnya dalam aturan adalah fasilitas mobnas untuk anggota DPRD selain unsur pimpinan,"  terangnya.

"Jadi saya minta kita nanti jangan salah persepsi terkait fasilitas mobnas baru yang saat ini digunakan unsur pimpinan DPRD Kota Padang, dan mobil Toyota Altis yang digunakan sebelumnya di kembalikan ke bagian aset,"  terang Elly. 

Ketua Komisi III DPRD Padang, Zulhardi Z Latif menilai itu hal yang wajar bagi seorang Ketua DPRD. “  Itu kan hal yang wajar jika pembeliannya sesuai dengan aturan. Apalagi kalau anggaran untuk pembeliannya ada,” ungkap Zulhardi yang juga anggota Fraksi Golkar ini.

Aprianto anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan juga tak mau berkomentar banyak terkait pembelian mobil baru tersebut. “Itukan haknya ketua DPRD. Tidak masalah kalau sesuai dengan aturan.  Soal layak atau tidaknya biayarlah masyarakat yang menilai,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Humas DPRD Kota Padang Hermanto mengakui bahwa proses pembelian kendaraan dinas tersebut sudah sesui dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dijelaskannya, Camry baru milik ketua DPRD itu memiliki standar 2500 cc dan itu sesuai aturan pembelian kendaraan dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Senada disampaikan Sekwan DPRD Padang, Syahrul, bahwa digantikan nya mobnas untuk unsur pimpinan DPRD karena kita merujuk pada peraturan yang ada yakni aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. 

"Jadi kita hanya menyamakan saja dengan Kabupaten Kota yang sudah melaksanakan aturan tersebut. Kita juga tak berani seenaknya saja jika tak ada aturannya, " ungkapnya.

Deskripsi Mobil Toyota Camry 2.5 V.

Toyota Camry 2.5 V jenis sedan dengan tampilan mewah yang disematkan mesin kelas 2494cc 2.5L. (Im7)

UNP Akan Kedatangan Cak Imin Untuk Berikan Kuliah Umum

UNP Akan Kedatangan Cak Imin Untuk Berikan Kuliah Umum

Info Positif On Tuesday, December 05, 2017

Muhaimin Iskandar

Infonusantara (PADANG) -- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode 2009-2014 RI, Muhaimin Iskandar, dijadwalkan akan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang di Kampus Air Tawar, Jln Prof Hamka, Padang Rabu (6/12)

Menurut rencana, sebelum kuliah umum oleh Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, turut memberikan arahan dalam kuliah umum itu adalah Menristekdikti, Prof H, Mohamad Nasir, PhD, usai shalat Zuhur di Auditorium UNP. Sesuai rencana Menristekdikti dijadwalkan paginya akan melantik Direktur Politeknik Negeri Padang.

"(Kuliah umum ini) untuk memberikan motivasi, pengetahuan dan gambaran sebagai mantan menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat," kata Rektor UNP, Prof Ganefri, PhD, Selasa (5/12).

Melalui kuliah umum tersebut, diharapkan para mahasiswa dapat mengubah pandangan mereka terhadap kemajuan Indonesia bahwa persatuan dan saling bahu membahu antar sesama anak bangsa Indonesia. Terlebih, bicara Indonesia adalah bicara tentang umat Islam.

Menurut rencana, usai kuliah umum ini, Cak Imin yang juga ketua umum PKB itu akan bersilaturahmi dengan pimpinan LKAAM Sumbar. Setelah itu, Cak Imin akan langsung kembali ke Jakarta. (Im7/Humas UNP)

Kota Padang Gelar APEC Seminar Disaster Risk Financing in The Asia Pasific Region

Kota Padang Gelar APEC Seminar Disaster Risk Financing in The Asia Pasific Region

Info Positif On Tuesday, December 05, 2017

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah 

Infonusantara (PADANG) - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyambut baik digelarnya Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pasific Region di Kota Padang 4-6 Desember 2017 ini.

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI bekerjasama dengan beberapa pihak itu dihadiri peserta APEC yang mengikuti berbagai agenda pembahasan. Terlihat Anggota Komisi III DPR RI John Kennedy Azis, Rolande Simone Price (Operations Manager for Indonesia Contry Office) serta Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Irfa Ampri.

Walikota Padang menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada Kemenkeu yang telah memilih Kota Padang sebagai penyelenggara seminar Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik tersebut.

“Semoga hal ini semakin mengkonkritkan Padang sebagai pusat wisata tempat kegiatan pertemuan atau meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE),” tuturnya saat pembukaan atau hari pertama seminar yang dilangsungkan di Hotel Grand Inna Padang, Senin 4 Desember 2017 itu.

Dikatakan Mahyeldi, seminar ini menurutnya sangat tepat dilakukan di Padang, selaku kota yang juga diketahui rentan terhadap bencana alam atau berada di zona risiko bencana yang cukup tinggi. Ia pun mengungkapkan beberapa bencana alam pernah terjadi yang memberikan dampak signifikan terhadap Kota Padang. Diantaranya teranyar yakni gempa besar 7,6 Skala Richter 2009 silam dengan jumlah korban yang cukup fantastik.

“Alhamdulilah, kita terus berbenah sekaligus menyiapkan masyarakat dalam mitigasi bencana. Semoga upaya ini mendapat dukungan sinergi semua pihak termasuk negara-negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Sehingga Padang menjadi Kota Cerdas Bencana,” tukasnya sembari memaparkan seputar kondisi geografis Kota Padang.(Im7/Nda)

Kejuaraan Tinju Amatir Piala Walikota Padang 2017 Segera Ditabuh

Kejuaraan Tinju Amatir Piala Walikota Padang 2017 Segera Ditabuh

Info Positif On Sunday, December 03, 2017

Infonusantara (PADANG) - Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Padang menggelar Kejuaraan Tinju Amatir Piala Walikota Padang 2017. Kejuaraan ini ditabuh 9-11 Desember ini.

Penggagas sekaligus Ketua Panitia Kejuaraan Tinju Amatir Piala Walikota Padang 2017, Dodi Asrialdi Damanik menuturkan bahwa kejuaraan ini dilangsungkan di GOR Beladiri H. Agus Salim Padang.

"Puluhan petinju akan ikut ambil bagian," terang Dodi didampingi Ketua Umum Pengkot Pertina Padang Yendrizal, saat dikonfirmasi, kemarin.

Sebanyak sebelas kabupaten / kota di Sumatera Barat akan ikut ambil bagian. Sebelas daerah itu yakni Padang, Padangpanjang, Sawahlunto, Pariaman, Pasaman, Tanah Datar, Mentawai, Agam, Kabupaten Solok, Sijunjung, serta Dharmasraya.

Pertina Kota Padang bahkan telah melayangkan undangan ke masing-masing daerah. Undangan dikirimkan sejak 16 November lalu.

"Undangan dikirimkan bernomor 03/PP-KTA-PP/XI/2017. Turut mengundang Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo dan Ketua Umum Pengprov Pertina Sumbar Togi P. Tobing," jelasnya.

Kejuaraan ini mempertandingkan tiga kelas. Yakni kategori Youth Putra, Youth Putri, dan Elite Man.

"Kejuaraan ini menggunakan peraturan AIBA / Pertina edisi terbaru," jelas Dodi.

Panitia menyiapkan hadiah cukup menarik dan bergengsi pada kejuaraan ini. Selain meraih Piala Walikota Padang, juara pertama mendapatkan medali, piagam serta uang pembinaan. Juara kedua dan ketiga mendapatkan medali dan piagam.

"Mari kita ikuti dan ramaikan kejuaraan ini," imbau Dodi.(Im7/ch)

Ketum Pusat PAN Zulkifli Hasan Restui Mahyeldi - Hendri Septa di Pasangkan Pilkada Padang

Ketum Pusat PAN Zulkifli Hasan Restui Mahyeldi - Hendri Septa di Pasangkan Pilkada Padang

Info Positif On Sunday, December 03, 2017

Mahyeldi Ansharullah Salam Komando Bersama Hendri Septa 

Infonusantara (PADANG)- Titik terang tentang calan pasangan Walikota dan Wakil Walikota  Padang dari  Partai Amanat Nasional (PAN) Hendri Septa dengan Mahyeldi untuk Pilkada Padang terjawab sudah dengan terbitnya SK  yang di tandatangi Zulkifli Hasan  Ketua Umum PAN.

Sesuai Surat Keputusan Dewan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN). Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/118/XI/2017  di tanda tangani Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tentang persetujuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yaitu pasangan Mahyeldi -Hendri Septa.

SK  yang di keluarkan tersebut untuk menjawab berbagai pertanyaan dan tanda tanya warga Kota Padang selama ini, kemana partai pemenang kedua di Kota Padang ini akan melabuhkan pilihan, karena banyak nama juga yang berebut kursi PAN.

Koalisi ini tidak perlu partai lain untuk mengusung karena sudah memilik 11 kursi di DPRD Padang. PAN enam kursi dan PKS lima kursi. Berlebih satu dari syarat dukungan sembilan kursi.

Hendri Septa saat ini menjabat Ketua DPD PAN Padang,  anak Asli Chaidir, anggota DPR RI, yang juga mantan Ketua DPW PAN Sumbar. Hendri pernah duduk sebagai anggota DPRD Padang pada periode 2009 - 2014, dan punya basis suara di Padang Barat serta diangap mampu menjadi penyeimbang Mahyeldi sebagai petahana. (Im7/tf)

Kuliner Malam Menggeliat, Ketua DPRD Padang Apresiasi Kreatifitas Dinas Perdagangan

Kuliner Malam Menggeliat, Ketua DPRD Padang Apresiasi Kreatifitas Dinas Perdagangan

Info Positif On Saturday, December 02, 2017

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti didampingi Kadis Perdagangan Endrizal Bersama IKASMA2 Padang Angkatan 86 di Pasar Kuliner Malam Simpang Kandang Pasar Raya Padang 

Infonusantara (PADANG) - Geliat kuliner malam di kawasan Simpang Kandang Pasar Raya Padang Sumatera Barat terlihat menggairahkan. Beragam makanan dan minuman yang disajikan para pedagang yang buka mulai pukul  pukul 18.30 hingga 24.00 WIB bisa dikatakan tak pernah sepi dari para pecinta kuliner malam, apalagi untuk kawasan kuliner malam disini di tambah  dengan hiburan live musik organ tunggal. 

Dengan sudah selesainya pembangunan gedung blok I,II, III dan IV pasar raya ditambah dengan revitalisasi trotoar disepanjang jalan memasuki kawasan Pasar Raya hingga Permindo, semakin melihatkan bahwa Kota Padang khususnya untuk Pasar Raya sudah bangkit kembali.

Hiburan Live Musik di Pasar Kuliner Malam Simpang Kandang di Meriahkan oleh Penampilan Ajo Bule Asal Australia 

"Adanya kawasan kuliner malam ini yang tujuannya menjadikan pasar juga sebagai salah satu tempat berwisata dan juga untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, hal itu saya rasa sudah dapat diwujudkan. Dengan penataan kuliner malam seperti di Simpang Kandang ini, kita apresiasi sekali pada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang telah melakukan kegiatan dengan melahirkan ide seperti ini. 

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti pada KORAN PADANG, Jum'at malam (1/12) kemarin, di pasar kuliner malam Simpang Kandang bertepatan dengan kegiatan IKASMA 2 Padang Angkatan 86 mengadakan hiburan live musik KIM.

Namun kata Elly,  ada beberapa masukan untuk Dinas Perdagangan,  yakni mengenai keamanan, karena disini para pedagang semuanya memakai gas, ya harus ada antisipasi ketika terjadi kebakaran harus ada alat pemadam yang dekat dari lokasi jangan sampai menunggu lama, walaupun ini posisinya ada di ruang terbuka.

"Selain itu memang disini harganya terjangkau,  namun sistem pembayarannya harus dikelola lebih baik lagi dengan profesional, kalau bisa satu manajemen saja dan juga harus ada daftar menu dan harga. Jadi ketika konsumen mau duduk dimeja manapun tak masalah, " ujarnya.

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti Bersama Desri Ayunda di Pasar Kuliner Malam Simpang Kandang Pasar Raya Padang 

Harapan kita kedepan tentunya dengan makin menggeliatnya kuliner malam ini, agar bisa juga dibuka dibeberapa titik lainnya. Otomatis ini akan menghidupkan ekonomi masyarakat melalui kuliner malam ini. Dengan demikian para pecinta kuliner malam baik itu dari dalam kota maupun luar yang datang ke Kota Padang dapat menikmati suasana makan malam sembari berwisata malamnya, "ungkapnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengaku bahwa untuk membangun membuat kawasan kuliner malam ini kita terbatas anggaran. Namun kita menyikapi dengan merangkul beberapa mitra sehingga bisa melaksanakan ini tanpa menggunakan APBD.

"Dengan kegiatan ini kita bisa memperlihatkan bahwa Kota Padang pasar nya sudah bangkit kembali dan harapan kita kedepan tentu lebih baik lagi dan saat ini baru ada 18 pedagang kuliner malam aktif. Kalau ini kita lanjutkan hingga ke Simpang Mulia rencana akan kita jadikan sebanyak 101 gerobak kuliner malam.

Suasana Kuliner Malam Simpang Kandang Pasar Raya Padang 

Lebihlanjut disampaikan,  akan merencanakan kedepan kuliner malam ini hingga Simpang Mulia lanjut ke Jalan Permindo dan mulai dari SPR sampai ke Bandaran Air Mancur, sehingga ini menyambung dalam kawasan Pasar." "Dengan demikian tambahnya, ini bisa menghidupkan ekonomi masyarakat dan menghidupkan wisata malam di Kota Padang, " pungkas Endrizal.

Selain Ketua DPRD Padang,  Calon Wakil Walikota Padang, Desri Ayunda juga memberikan apresiasi dengan adanya kuliner malam ini. Disini ini luar bisa, saya melihat ini diperuntukkan bagi seluruh golongan bisa duduk disini. Dan kalau mau yang lebih silahkan saja jangan duduk disini,  karena disini sifat nya harus merakyat. "Saya fikir ini sudah menjawab dan kalau dilakukan dengan pengelolaan lebih baik lagi ini akan sukses meningkatkan perekonomian masyarakat, ungkapnya.(Im7)