Mahyeldi : Sistem Pendidikan di Kota Padang Perlu Evaluasi Mendalam

Mahyeldi : Sistem Pendidikan di Kota Padang Perlu Evaluasi Mendalam

Info Positif On Wednesday, April 12, 2017

Infonusantara.PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo menyebut sistem pendidikan sudah seharusnya dievaluasi. Karena selama ini Mahyeldi melihat terjadi perlambatan pencerdasan.

"Pendidikan kita perlu evaluasi mendalam," ungkap Walikota Padang pada malam penutupan Internasional Conference On Global Education (ICGE) V di Palanta Kediaman Walikota Padang, Selasa (11/4).

Walikota melihat, melalui pendidikan seharusnya seseorang meraih sukses dalam menjalani kehidupan. Namun dalam kenyataannya justru belum sesuai dengan apa yang diharapkan."Harus ada percepatan pencerdasan," sebut Mahyeldi.

Walikota mencoba membandingkan antara Indonesia dengan negara lain. Di mana di negara lain, seseorang mendapatkan gelar S3 pada usia di bawah 30 tahun. Sedangkan di Indonesia, justru di atas 30 tahun.

Begitu juga halnya dengan masa belajar di tingkat sekolah dasar (SD). Dulu, ketika seorang anak masuk SD belum mengetahui apapun. Baru mulai belajar menulis, membaca dan menghitung saat di bangku SD. Sedangkan kini, ketika masuk SD, seorang anak sudah banyak tahu. Tapi kenapa hingga saat ini SD masih enam tahun?. Ini harus dievaluasi.

"Tidak itu saja, penanaman karakter sejak dini juga belum melekat di masing-masing anak. Sedangkan di negara lain, penanaman karakter sejak dini sudah dilakukan.Penanaman karakter belum tampak, sedang di negara lain, karakter sudah melekat di dalam diri seseorang," ujarnya.

Kemudian, saat ini terjadi perbedaan dalam SDM pengajar. Dulu, seseorang yang menyelesaikan studi pada Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dapat langsung mengajar di depan kelas. Namun kini, seorang jebolan Perguruan Tinggi (PT) belum maksimal dalam mendidik."Karena itu kita berharap perlu evaluasi pendidikan," ungkapnya.

Dalam ICGE V yang digelar di Padang itu dihasilkan tujuh poin resolusi bagi pendudidikan. Resolusi itu disebut dengan "Resolusi Padang untuk Revolusi Dunia Pendidikan Dalam Rangka Kesejahteraan Umum dan Penghargaan Terhadap Budaya yang Berbeda". Resolusi ini ditandatangani perwakilan Universitas Kebangsaan Malaysia Prof. Madya Dr. Dato' Muhammad Husain dan perwakilan Universitas Eka Sakti Prof. Dr. Sufyarma Marsidi, M. Pd.

"Ada tujuh resolusi yang dihadirkan di sini, lewat resolusi ini perlu revolusi pendidikan, terutama masukan bagi Kota Padang,"katanya.

Ketujuh resolusi itu diantaranya yakni ICGE V mendorong pemerintah meningkatkan akses kesadaran warga negara agar memperoleh pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang fleksibel, relevan, berkualitas dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Serta, ICGE V mendorong keterlibatan publik dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam melaksanakan inovasi pendidikan bersama-sama sekolah dan perguruan tinggi.

Sementara, perwakilan Universitas Kebangsaan Malaysia Prof. Madya Dr. Dato' Muhammad Husain mengaku bangga bisa hadir di Padang. Dirinya juga mengapresiasi langkah Walikota Padang yang berkontribusi menegakkan syariat Islam di Padang."Kita bangga punya pemimpin seperti ini," ungkapnya.

Muhammad Hussain mengatakan bahwa pendidikan terus berubah setiap waktu. Seiring dengan perkembangan zaman. "Kita harus mengikuti tekhnologi, bukan sebaliknya," ungkapnya.

Dalam malam penutupan Internasional Conference On Global Education (ICGE) V di Palanta Kediaman Walikota Padang itu tampak hadir diantaranya perwakilan lima negara peserta. Juga tampak Rektor Universitas Eka Sakti Prof. Andi Mustari Pide, dan lainnya.(im7/Ch)

Usai Temui Kementerian Agraria, Walikota Padang Sebutkan Tanah Lehar Hanya 2,5 Hektare.

Usai Temui Kementerian Agraria, Walikota Padang Sebutkan Tanah Lehar Hanya 2,5 Hektare.

Info Positif On Wednesday, April 12, 2017

Infonusantara.PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo memenuhi undangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara di Jakarta, Senin (10/4). Undangan tersebut dalam rangka membahas sengkarut permasalahan tanah di Kota Padang.

"Kita diundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, terkait surat yang pernah kita kirimkan ke Kejaksaan Agung. Surat tersebut akhirnya direspon Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN," ungkap Walikota Padang saat ditemui, Selasa (11/4).

Dalam pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN itu dibahas tentang penyelesaian gugatan yang meliputi tiga kecamatan dan enam kelurahan atas nama Lehar.

"Alhamdulillah ada keputusan dan kesepakatan antara kita. Dari data yang kita pahami, keputusan Pengadilan Negeri tak rasional," ungkap Walikota.

Menurut Mahyeldi, keputusan Pengadilan Negeri tak memiliki dasar yang kuat. Kemudian tanah yang diklaim Lehar bukan sebanyak dan seluas yang diberitakan sebelumnya. "Tanahnya bukan 750 hektare, hanya lebih kurang 2,5 hektare, dan itu sudah dengan tunjuk batas yang jelas," tegas walikota.

Walikota menyampaikan, terkait tuntutan masyarakat tentang kejelasan tanah yang sudah memiliki 4.000 sertifikat, Walikota menyebut tidak ada gangguan untuk aktifitas transaksi dan lainnya pada sertifikat tersebut.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama lagi kita mendapatkan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN, dan untuk pastinya kita tunggu keputusan tersebut," ucapnya.

Sementara dalam waktu bersamaan, Asisten I Setdako Padang dan jajaran kerjanya juga melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Agung terkait surat yang pernah dikirimkan. Walikota mengatakan dalam waktu dekat semua permasalahan akan menjadi jelas.

"Mudah-mudahan setelah ini semuanya jelas dan siapa yang bermain di belakang ini akan kita ketahui," ujarnya.

"Walikota mengimbau dan mengajak warga yang ada di tiga kecamatan untuk sama-sama menunggu keputusan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN. Seluruh masyarakat di Kota Padang diharapkan untuk tidak terpengaruh ketika ada pihak yang mencoba bernegosiasi di lapangan. Jika ada yang mencoba melakukan itu, warga diharapkan segera melaporkannya ke Pemko Padang. Kalau ada, laporkan dan beritahu kami," sebutnya.

"Ketika ada permasalahan tanah, mari kita bermusyawarah di tingkat suku, keluarga, sehingga mendapatkan penyelesaian sebaik-baiknya. Sebab Minangkabau punya budaya bermusyawarah," ujarnya.

Niniak mamak, pangulu, maupun kepala kaum juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di internal kaum dengan baik. Sebab permasalahan akan selesai kalau ada niat yang baik.

Sisi lain, Walikota Padang juga menekankan agar masyarakat mewaspadai mafia tanah yang tengah turun ke lapangan. Mafia tanah ini menurut Mahyeldi tengah mencoba mempengaruhi masyarakat, mencari-cari masalah untuk mengambil kesempatan dan manfaat di tengah permasalahan tanah. Walikota menyebut, jajaran kepolisian cukup bersemangat menghadapi mafia-mafia tanah tersebut.

"Diharapkan kepada jajaran Pemko Padang untuk berkoordinasi dengan jajaran terkait membantu permasalahan di tengah masyarakat kita," perintah Walikota.(im7/Ch / Yurizal)

Aksi Penodongan Diatas Angkot di Kota Padang, Pelaku Kritis Diamuk Massa

Aksi Penodongan Diatas Angkot di Kota Padang, Pelaku Kritis Diamuk Massa

Info Positif On Wednesday, April 12, 2017

Foto:Kompol.Daeng Rahman dan Pelaku Penodongan Diamankan di Polresta Padang (Heru)

Infonusantara.PADANG - Penodongan bersenjata tajam diatas angkot tak hanya terjadi di Jakarta, di Kota Padang, Selasa malam (12/4) sekitar pukul 18.30 WIB, pelaku penodongan kritis dihajar massa setelah melakukan aksinya menodongkan pisaunya keleher pada seorang sopir jurusan Indarung Psr Raya Padang

Aksi penodongan tersebut berawal ketika Hand Phone milik Meldia Adek Syaputri (17) dirampas oleh pelaku diketahui bernama Radit (19) diatas angkot jurusan tabing saat berada dikawasan Pasar Raya Padang. Usai merampas, pelaku langsung melarikan diri ke angkot jurusan Indarung.

Tak ingin telfon selularnya dibawa kabur pelaku, wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pelayan toko dikawasan Pasar Raya Padang tersebut langsung mengejar pelaku dan menghadang mobil angkot berwarna merah jurusan Indarung tersebut. Karna ditodong pelaku, sopir angkot bernama Heru (20) tersebut menabrak korban.

”Pengakuan Meldia, kejadian saat ia diatas angkot mau pulang, saya lagi megang Hand Phone dan direbut sama pelaku. Saya tak terima lantas mengejar pelaku, jadi dia naik keatas angkot jurusan Indarung terus saya hadang, tapi angkot yang dinaiki pelaku seperti sengaja menabrak saya,” sebut korban.

Melihat kejadian tersebut, ratusan warga langsung mengejar pelaku dan menjadi bulan-bulanan masa hingga babak belur berlumuran darah dibagian kepala serta mengalami kritis, petugas kepolisian Resort Kota padang yang mengetahui kejadian tersebut berhasil mengamankan pelaku ke Mapolresta dari tangan massa yang telah geram akibat perbuatannya.

Kompol.Daeng Rahman selaku Kasat Reskrim Polresta Padang mengatakan, tersangka sudah kita amankan ke RS Bhayangkara, dan korban sendiri sudah dirawat di RST Reksodhiwiryo untuk perawatan, dan sang sopir serta saksi-saksi sudah kita minta keterangannya, " pungkasnya.

Sementara itu, korban hingga saat ini masih dalam penanganan medis di RST mengalami lecet dibagian badan, tangan dan kaki akibat dilindas mobil angkot.( dilansir dari redaksisumbar.com)

Walikota Imbau Agar Kantin Sekolah Harus Siapkan Jajanan Sehat dan Aman

Walikota Imbau Agar Kantin Sekolah Harus Siapkan Jajanan Sehat dan Aman

Info Positif On Tuesday, April 11, 2017

Walikota Padang Bersama BBPOM Padang

Infonusantara.PADANG – Demi memberikan jaminan mutu dan keamanan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), perlu upaya maksimal berupa penyediaan 'kantin sehat' di setiap sekolah di Kota Padang. Menyikapi itu, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengharapkan adanya upaya OPD terkait plus kerja sama dengan beberapa pihak, seperti yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang selama beberapa hari di aula kantor setempat.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita menyampaikan terima kasih kepada BBPOM Padang yang telah menggelar Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka "Gerakan Masyarakat Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat". Semoga, melalui kegiatan ini akan semakin menguatkan masing-masing sekolah untuk mampu menyediakan kantin yang sehat serta pangan yang aman dikonsumsi bagi para murid di sekolah,” ujar Walikota sewaktu membuka kegiatan yang diikuti perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan provinsi/kota serta kepala sekolah SD, SMP dan SMA se-Kota Padang itu, Selasa (11/4).

Dikatakan Mahyeldi, pendirian kantin sehat di seluruh sekolah di Padang merupakan upaya yang sangat strategis dan mesti diseriuskan. Sebab, asupan gizi dari setiap makanan yang dikonsumsi anak-anak harus terjaga dengan baik karena berpengaruh terhadap kesehatan dan pertumbuhannya.

"Jika pangan yang dimakan anak-anak kita itu baik, maka hadirlah generasi yang sehat dan berkualitas di masa datang. Namun apabila sebaliknya, tentu berbagai resiko akan dirasakan. Untuk itu, setiap sekolah harus memiliki kantin yang bersih, lalu sumber air dan toilet yang bersih serta konsumi pangan yang aman dengan terhindar dari zat-zat yang merusak dan membahayakan," imbuh Wako.

Lebih lanjut kata Mahyeldi, adapun permasalahan lainnya yang sering timbul yakni seperti adanya pedagang yang menjual makanan dengan tidak terjamin keamanannya. Untuk itu katanya, melalui UKS serta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diharapkan bisa bersinergi dengan BBPOM. Sehingga diharapkan bisa mengadvokasi, membina dan memberikan arahan bagi pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar sekolah.

“Kita harus memeriksa setiap makanan yang dijual pedagang di luar sekolah. Sebab, kalau ada makanan yang dijual pedagang itu membahayakan, maka mereka harus kita tolak bahkan barangkali ia bisa dikenakan sanksi. Jadi, kepada pihak sekolah kita juga harus mengawasi pangan yang dijual para pedagang di sekitar sekolah, demi menyelamatkan generasi muda kita ke depan,” pungkas Wako didampingi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Afrizal Khaidir. (im7/David/Ady)

Aksi Bela Islam Ranah Minang Alhamdulillah Berlangsung Damai.

Aksi Bela Islam Ranah Minang Alhamdulillah Berlangsung Damai.

Info Positif On Monday, April 10, 2017

Aksi Bela Islam Ranah Minang 

Infonusantara.PADANG - Ratusan orang dari Ormas Islam dari beberapa daerah Sumatera Barat menggelar Aksi Bela Islam Ranah Minang, pada hari Senin (10/4). Aksi Bela Islam Ranah Minang tersebut dilakukan dengan cara longmarch yang dimulai dari Masjid Nurul Iman, jalan Imam Bonjol hingga Masjid Muhammadan jalan Pasar Batipuh, kecamatan Padang Selatan.

Dari pantauan dilapangan, aksi longmarch Ormas Islam Sumbar tersebut mendapatkan perhatian dari masyarakat Kota Padang khususnya etnis Tionghua. Sebab, Masjid Muhammadan yang sebagai titik tujuan aksi Ormas Islam tersebut berada di kawasan Pondok Pecinan dan salah satu tuntutannya adalah penolakan operasional Krematorium HBT.

Sekjen GNPF MUI Sumbar, Ustad Muhamad Sidiq dalam kesempatan tersebut mengatakan, aksi damai yang dilakukan oleh umat muslim saat ini adalah untuk menegakan ajaran dan larangan Allah. Sebab,  tempat-tempat hiburan malam yang ada di Kota Padang saat ini telah banyak melakukan praktek prostitusi.

Selain itu juga, untuk menuntut agar tempat Krematorium HBT di pindahkan, karena lokasinya berada di dekat pemukiman masyarakat. Kemudian, menolak segala bentuk pembangunan RS. Siloam yang saat ini telah berganti nama menjadi Padang Landmark, karena pemilik pembangunan tersebut James T. Riadi yang merupakan misioner kristianisasi, "ujar Sidiq.

Lanjutnya, Ormas Islam yang tergabung dalam GNPF MUI Sumbar juga menuntut agar tempat karaoke Inul Vizta ditutup operasionalnya. Sebab, pemilik karaoke yakni Inul Daratista telah melecehkan atau menghina ulama.

"Ormas Islam Sumbar akan melakukan Aksi Bela Islam Ranah Minang jilid II, apabila tuntutan aksi tidak ditanggapi. Namun demikian, pihaknya menyakini bahwa Walikota Padang Mahyeldi Ansahrullah akan dapat merespon tuntutan aksi, contohnya pemindahan lokasi krematorium HBT," tutupnya.(*)

Pembangunan Akses Jalan Bapituh Panjang Koto Tangah Picu Pertumbuhan Ekonomi Padang

Pembangunan Akses Jalan Bapituh Panjang Koto Tangah Picu Pertumbuhan Ekonomi Padang

Info Positif On Sunday, April 09, 2017

Walikota Tinjau Pembangunan Jalan di Batipuh Panjang Koto Tanggah.

Infonusantara.PADANG-Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah diprediksi ke depan akan menjadi penggerak pertumbhan ekonomi Kota Padang. Menyusul mulai dibangunnya sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta revitalisasi irigasi di kelurahan yabg berbatas langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman tersebut. 

"Adanya akses jalan, mempermudah akses masyarakat dalam aktifitas ekonomi. Batipuh Panjang akan jadi pemicu pertumbuhan ekonomi Kota Padang ke depan, " kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat meninjau pembangunan jalan di Batipuh Panjang, Minggu (9/4).

Menurut Mahyeldi, pembangunan jalan menjadi prioritas Pemerintah Kota Padang pada 2017 ini. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar mendapatkan akses yang mudah."Pemko Padang memenuhi harapan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sarana jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya, " sebut Wako Padang. 

Jalan yang dibangun di Batipuh Panjang merupakan pembukaan jalan baru sepanjang 8 KM . Lebar jalan mencapai 12 meter. Jalan itu menghubungkan kelurahan Batipuh Panjang ke Jalan Padang By Pass. Sedangkan lokasi sepanjang jalan adalah lahan pertanian potensial yang dapat digarap warga dengan tersedianya irigasi yang memadai. 

Mahyeldi  berharap kepada masyarakat  disekitar kelurahan Batipuh Panjang untuk merawat jalan yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya agar 

jangan sampai cepat rusak.

"Makanya dengan kebersamaan tidak ada yang berat rasanya. Mari kita jaga bersama kebersamaan serta menjaga pula sarana dan prasarana yang telah dibangun di daerah ini, " ungkapnya. 

Sementara itu, Hendri Viton Kabid Prasarana Jalan dan Jembatan Dinas PU Kota Padang menjelaskan,  jalan di Batipuh Panjang sepanjang 8Km tengah dilakukan pengerasan sepnajang kurang lenih 4,2 KM. "Dalam pekan ini pengerjaan pengeraaan akan diselesaikan, "ujarnya. 

Pada kesempatan ini juga terlihat, Sekda Ir.Asnel, Anggota DPRD daerah pemilihan Koto Tangah Muharlion, Camat Koto Tangah Syahrul, dari Baznas kota Padang  Syafriadi Autid serta para lurah. (im7/DU/YZ)

FPI Kota Padang Gelar Bakti Sosial Sunatan Massa di Kelurahan Mata Air Padang Selatan

FPI Kota Padang Gelar Bakti Sosial Sunatan Massa di Kelurahan Mata Air Padang Selatan

Info Positif On Sunday, April 09, 2017

FPI Kota Padang Gelar Bakti Sosial Sunatan Massa di Kelok Ampek Kelurahan Mata Air Padang Selatan

Infonusantara.PADANG - Pemuda pemudi serta masyarakat kelok ampek Mata Air bersama Fornt Pembela Islam (FPI) Kota Padang, gelar kegiatan bakti sosial sunatan massa bagi keluarga kurang mampu bertempat di mushala Dinul Hidayah, Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Minggu (9/4) pagi.

Kegiatan bakti sosial sunatan  massa ini digagas oleh Fornt Pembela Islam (FPI) Kota Padang dan kegiatan tersebut diikuti sebanyak delapan orang anak. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dr.Etriyel MYH SpU ( Spesialis Bedah Ginjal dan Saluran) selaku penanggung jawab kegiatan.

Ketua DPD FPI Sumbar Buya Muhammad Busyra mengatakan ia suport sekali dengan kegiatan sunat massal yang dilakukan FPI Kota Padang di Kelurahan Mata Air. Walaupun baru kali ini di laksanakan di Kota Padang, kegiatan sosial tersebut membantu masyarakat kurang mampu yang dalam artian kegiatan tersebut secara tidak langsung juga membantu pemerintah.

Sebenarnya Fort Pembala Islam (FPI) tidak lain adalah bertujuan untuk mengajak umat islam kembali ke ajaran islam yang sebenarnya. Ajaran islam itu yakni iman, islam dan ihksan. FPI yang selama ini ada imej jelek dari masyarakat, hal itu sama sekali tidak benar.

"Hal tersebut dikarena masyarakat belum sepenuhnya mengenal dan paham akan FPI itu sendiri. FPI menghargai dan tidak pernah membedakan ras, agama serta suku manapun, karena islam itu agama cinta damai, rahmatan lil'alamin," tegasnya.

Kita berharap kedepannya kegiatan sosial yang dilakukan FPI Kota Padang bisa lebih meningkat lagi kelini - lini masyarakat kita yang memang perlu untuk dibantu. FPI akan turun ketengah masyarakat secepatnya dalam hal kemanusiaan, seperti baru -baru ini kejadian Banjir di Pangkalan,  FPI langsung turun tangan membantu saudara kita yang ditimpa musibah disana, " ungkap Ketua DPD FPI Sumbar tersebut melalui selulernya, Minggu (9/4).

Semententara pemegang mandat FPI untuk DPW Kota Padang Yopi Nursal melalui Yan Kasim(57) menyampaikan, FPI di Sumbar DPD di Bukittinggi terdiri dari beberapa DPW yakni Kota Bukittinggi, Agam, Padang Panjang, Kota Padang. Untuk Kota Padang mandat pembentukan DPW pada tanggal 19 Januari 2017 lalu.

Lebihlanjut dikatakan, kegiatan - kegiatan FPI sebenarnya mencegah ketimpangan ketimpangan ditengah masyarakat, seperti ketika terjadi hal yang telah merusak aqidah, bertentangan dengan islam, maka FPI akan lakukan pendekatan persuasif, melakukan daqwah mengajak kejalan Islam, lakukan indentifikasi secara autentik, membuat loparan kepada pihak berwenang, mencari dukungan atau menerima laporan masyarakat bagaimana kondisi ditengah masyarakat yang berpotensi merusak dan bertentangan dengan islam.

Selanjutnya kami akan terus mengontrol sampai sejauh mana tanggapan dan tindakkan aparat pemerintahan dalam menyikapi laporan yang telah disampaikan, jika tidak ada respon kita akan terus kembali menyampaikannya ke pihak berwenang yang pada akhir jika tidak ada tindakan dari pemerintah, maka FPI akan turun untuk tindakkan pencegahan setelah semua proses pendekatan persuasif, dan laporan ke pihak berwenang.

"Bukan berarti dalam tindakan pencegahan FPI melangkahi wewenang pemerintah atau aparat. Hal itu intinya jangan ada kesan FPI melangkahi wewenang pemerintah.Namun yang harus di ingat FPI itu tidak anarkis dalam melakukan pencegahan," ujarnya.

Kami berharap dan mempunyai suatu tujuan bagaimana disetiap kelurahan di Kota Padang ini dapat mengajak generasi muda untuk kembali ke surau. Salah satunya dengan melakukan Taklim rutin mingguan ( tausiah mingguan) yang diajarkan mengenai fiqih, ekonomi islam, tafsir, dan lain sebagainya.

Generasi muda yang mengikuti Taklim akan dibenahi aqidah serta qalbunya dengan harapan mereka bisa melakukan sesuatu yang baik dan berguna ditengah masyarakat, sekaligus generasi muda tersebut dapat menjadi paga dalam kampuang ( pagar dalam kampung,red), " ungkapnya.(im7)

Kapolresta dan MUI Kota Padang Himbau Aksi Bela Islam Ranah Minang Supaya Tidak Anarkisme.

Kapolresta dan MUI Kota Padang Himbau Aksi Bela Islam Ranah Minang Supaya Tidak Anarkisme.

Info Positif On Saturday, April 08, 2017

Rapat Koordasi Polresta Padang Bersama MUI Padang, Pemilik Tempat Hiburan Antisipasi Aksu Bela Islam Ranah Minang 

Infonusantara.PADANG - Puluhan pemilik dan pengelola tempat  hiburan di Kota Padang, Sumatera Barat hadiri rapat koordinasi dengan Polresta setempat. Rapat koordinasi tersebut untuk menyikapi terkait adanya rencana aksi bela Islam Ranah Minang yang akan dilakukan oleh Ormas Islam Sumatera Barat pada hari Senin 10 April 2017.

Kapolresta Padang Kombespol Chairul Aziz, yang didampingi Wakopolresta Padang AKBP. Tommy Bambang Kurniawan, beserta pejabat Polresta Padang dalam rapat tersebut mengatakan, situasi politik Pilkada DKI Jakarta saat ini terlihat mulai memanas, karena salah satu calon gubernur yakni Basuki Thaja Purnama (Ahok) di duga telah melakukan penistaan agama. Sehingga, hal itu telah menjadi isu Nasional dan berdampak luas hingga sampai ke daerah-daerah di Indonesia terutama Kota Padang, Sumatera Barat.

Lanjutnya, berdasarkan informasi yang ada saat ini, Ormas Islam di Sumbar berencana akan melakukan aksi bela Islam Ranah Minang pada hari Senin (10/4/2017) dengan tuntutan diantaranya menutup krematorium HBT, menolak pembangunan padang landmark, penutupan tempat hiburan malam dan tempat karaoke inul vista.

Menyikapi hal tersebut, Polresta Padang saat ini telah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama dan MUI Kota Padang, serta melakukan upaya antisipasi seperti razia terhadap tempat hiburan dan pengembosan terhadap massa aksi dengan tujuannya agar jumlah massa aksi dapat diminimalisir, serta mengantisipasi aksi yang bermuara pada tindakan anarkisme atau pengerusakan terhadap tempat hiburan di Kota Padang, kata Kombespol Chairul Aziz saat memberikan arahan di Ruang Rupatama Mapolresta Padang, Sabtu (8/4/2017).

Untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan dalam aksi tersebut, Kapolresta Padang menghimbau kepada para pemilik (owner) tempat hiburan yang ada di Kota Padang untuk dapat mentaati peraturan-peraturan yang ada.

" Himbauan tersebut, bertujuan agar situasi kamtibmas di Kota Padang tetap terjaga dan mengantisipasi tindakan aksi yang diinginkan seperti pengerusakan yang dilakukan oleh massa saat Aksi Bela Islam Ranah Minang," ungkap Kapolresta.

Pasalnya, selama ini masyarakat menilai tempat-tempat hiburan di Kota Padang telah banyak menyalahi aturan seperti, jam operasional yang melebihi batas waktu dan adanya pratik prostitusi serta peredaran narkoba ditempat hinuran. Sehingga, situasi tersebut dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh Ormas Islam atau massa aksi untuk melakukan aksi penutupan atau pengerusakan terhadap tempat hiburan tersebut, jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan dari MUI Kota Padang, Yulriadi  dalam kesempatan tersebut mengatakan
MUI Kota Padang saat ini telah menghimbau kepada Ormas Islam yang terdaftar di MUI setempat seperti NU, Tarbiyah, Perti, Muhamadiyah untuk tidak melakukan aksi bela Islam Ranah Minang dan menyerahkan tuntutan aksinya kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, MUI Kota Padang berharap kepada para pemilik tempat hiburan agar dapat mentaati peraturan yang ada dan bagi pengelola hotel diharapkan dapat menciptakan suasana bernuansa islami pada saat bulan ramadhan.

Dalam rapat koordinasi tersebut dibuka sesi tanya jawab, adapun beberapa pemilik tempat hiburan seperti Teebox dan Inul Vizta meminta kepada Polresta Padang untuk dapat memberikan pengamanan khususnya saat aksi bela islam ranah minang yang akan dilakukan pada 10 April 2017 guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menanggapi hal itu, Kombespol Chairul Aziz, Kapolresta Padang mengatakan bahwa pihak Polresta Padang akan menempatkan sejumlah personil kepolisian di tempat-tempat hiburan yang menjadi tujuan aksi.

"Kemudian, saat aksi tanggal 10 April 2017, Polresta Padang akan menurunkan sekitar 440 personil yang terdiri dari 220 personil Sabara dan 220 personil dari Brimob Polda Sumbar, "kata Kapolresta Padang.

Selain itu, Polresta Padang juga menghimbau kepada para pemilik tempat hiburan untuk dapat memberikan konstribusinya berupa laporan terkait hal-hal yang dinilai dapat menganggu kamtibmas.

" Pemilik tempat hiburan diharapkan dapat memberikan laporan baik itu peristiwa maupun hal lainnya melalui aplikasi Integrated Quick Respon (IQR) Polresta Padang. Aplikasi tersebut dapat di download di Google Play Store," tutup Kapolresta Padang. (im7)

Walikota Apresiasi : Peluang profesi QS di Indonesia Khususnya Kota Padang Cukup Bagus.

Walikota Apresiasi : Peluang profesi QS di Indonesia Khususnya Kota Padang Cukup Bagus.

Info Positif On Friday, April 07, 2017

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah selaku narasumber dalam Seminar Internasional di kampus I Universitas Bung Hatta (UBH), Jumat (7/4). Tema "Peluang Peran dan Kedudukan Quantity Surveyor dalam Industri Konstruksi". 

Infonusantara.PADANG - Seiring menggeliatnya pembangunan infrastruktur di Kota Padang, praktis membutuhkan tenaga Quantity Surveyor (QS) yang mumpuni. Kehadiran tenaga yang memiliki keahlian menghitung volume dan menilai konstruksi ini setidaknya akan mengurangi masalah proyek gagal.

Hal ini dikatakan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah selaku narasumber dalam seminar internasional di kampus I Universitas Bung Hatta (UBH), Jumat (7/4). Seminar ini mengambil tema "Peluang Peran dan Kedudukan Quantity Surveyor dalam Industri Konstruksi".

Menurut Mahyeldi, langkah UBH membuka jurusan QS sangat tepat karena peluang profesi QS di Indonesia khususnya Kota Padang cukup bagus.

Sementara itu Ketua Jurusan QS UBH Dr. Martalius Peli ST, M. Sc menyebut, UBH satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang membuka jurusan QS. Lulusan yang dihasilkan sekitar 300 orang. "Tenaga QS yang ada di Sumbar sebanyak 278 orang. Semuanya lulusan UBH," sebutnya.

Tampil sebagai pembicara dalam seminar ini yaitu, H. Mahyeldi Ansharullah, SP (Walikota Padang),
PM Dr. Zakaria Mohd. Yusuf (Dosen UTM - University Teknologi Malaysia),
Ir. Rizaldi (Pengurus IQSI)  Dr.Martalius Peli S. T, M. Sc (Dosen UBH) .(im7/DU)

Kota Padang Kembali Raih Penghargaan Bergengsi, SINDO Weekly Government Award 2017 Terbaik di Bidang Kemaritiman.

Kota Padang Kembali Raih Penghargaan Bergengsi, SINDO Weekly Government Award 2017 Terbaik di Bidang Kemaritiman.

Info Positif On Tuesday, April 04, 2017

WaliKota Padang  Terima Penghargaan Bergengsi, SINDO Weekly Government Award 2017 Terbaik di Bidang Kemaritiman.

Infonusantara.PADANG – Satu lagi, penghargaan bergengsi berhasil diraih Kota Padang. Ibukota Provinsi Sumatera Barat itu dinyatakan sebagai kota terbaik kategori maritim versi majalah SINDO Weekly. Dimana penghargaan yang bertajuk SINDO Weekly Government Award 2017 tersebut diserahkan Mendagri  RI Tjahjo Kumolo diwakili Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono kepada Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (3/4/2017) malam.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan rasa syukur atas terpilihnya Kota Padang sebagai kota terbaik kategori Maritim di Indonesia versi Majalah SINDO Weekly.

Pencapaian itu menurutnya, merupakan berkat keseriusan Pemerintah Kota Padang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait disertai dukungan semua pihak dan masyarakat. Sehingga alhasil, potensi kemaritiman yang cukup besar di Kota Padang dapat termanfaatkan secara baik sejauh ini.

“Semoga, penghargaan ini akan terus memotivasi Pemko Padang untuk lebih baik lagi di berbagai bidang ke depan. Sebagaimana pemerintah provinsi dan pusat sejauh ini juga turut mempengaruhi perkembangan Padang beberapa tahun belakangan,” sebut Mahyeldi.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono menyampaikan selamat bagi daerah dan kepala daerah yang menerima penghargaan dalam SINDO Weekly Government Award 2017. 

“Semoga, penghargaan ini semakin memotivasi bagi pemerintah daerah melalui kepala daerah masing-masing. Sehingga terus mampu meningkatkan kemajuan daerah dan masyarakatnya ke depan,” sebut Soni dalam sambutannya menyampaikan pesan Mendagri.

Selain itu, kata Soni, Mendagri juga berpesan agar penghargaan tersebut dijadikan kekuatan baru bagi kepala daerah untuk terus berkarya, berkreasi dan berinovasi. Sebab, penghargaan yang diperoleh ini merupakan modal penting yang menandakan kesuksesan bagi kepala daerah sejauh ini.

“Maka itu, kita sangat mengapresiasi digelarnya SINDO Weekly Government Award 2017 ini. Semoga nantinya akan bertambah lagi kepala-kepala daerah inspiratif yang mampu memajukan dan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu.

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang hadir dalam acara itu juga mengimbau kepada semua kepala daerah agar saling kejar mengejar untuk menjadi pemimpin yang di idolakan oleh masyarakatnya.

“Baik dalam hal inovasi, keberanian, keuletan dan kerja keras dalam membangun daerah yang dipimpinnya. Terlebih, saat ini Pemerintah pusat tengah meningkatkan jumlah transfer ke daerah ketimbang anggaran di kementerian itu sendiri,” katanya.

Sementara Pemimpin Redaksi SINDO Weekly, Nevy A Hetharia menyebutkan
terkait SINDO Weekly Government Award 2017, ajang ini merupakan agenda tahunan yang telah keempat kalinya dilakukan Majalah SINDO Weekly. Sebagaimana kata Nevy, SINDO Weekly memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi mulai tingkat kota, kabupaten, dan provinsi untuk sejumlah kategori. Di samping itu juga ada penghargaan khusus untuk sejumlah kepala daerah inspiratif.

“Pada SINDO Weekly Government Award 2017 ini, penghargaan diterima bagi 4 provinsi terbaik, 13 kota terbaik, 22 kabupaten terbaik dan 14 kepala daerah inspiratif di negeri ini,” terangnya.

Kemudian kata dia lagi, untuk daerah terbaik berdasarkan kategori yang ditentukan diantaranya mulai bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kreatif, maritim, peduli lingkungan, investasi, layanan publik, pariwisata, e-goverment, dan masih banyak lainnya.

“Untuk penilaian dilakukan oleh tim Redaksi SINDO Weekly yang bekerja-sama dengan beberapa pihak. Sementara, metode penilaian diawali melalui riset dari berbagai referensi yang dilanjutkan observasi langsung ke masing-masing daerah. Sehingga, setelah melalui berbagai tahapan akhirnya keluar hasil penilaian dari Ketua Tim Juri yang menyatakan daerah dan kepala daerah terbaik,” ungkapnya.

Pada acara tersebut juga hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sanjoyo, dan Hary Tanoesoedibjo selaku CEO MNC Group. (Im7/Taf)

Ribuan Massa Tigo Sandiang Minta PN Padang Komitmen Berantas Praktik Mafia Hukum Maupun Mafia Tanah

Ribuan Massa Tigo Sandiang Minta PN Padang Komitmen Berantas Praktik Mafia Hukum Maupun Mafia Tanah

Info Positif On Tuesday, April 04, 2017

Aksi Ribuan Massa Tigo Sandiang Perjuangkan Hak Tanah ke Pengadilan Negeri Padang

Infonusantara.PADANG - Ribuan masyarakat dari Tigo Sandiang terdiri dari 6 kelurahan dan 4 kecamatan yang ada di Kota Padang Sumatera Barat yakni, kecamatan Kototangah,Kuranji,Pauh dan Naggalo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Padang, Jalan Rasuna Said, pada Selasa (4/4/2017).

Kedatangan ribuan masyarakat nagari Tigo Sandiang itu untuk menutut Pengadilan Negeri Padang untuk mengembalikan tanah kaum Mahboed 2,5 hektare, sesuai dengan hasil putusan Landraad nomor 90 tahun 1931.

Aksi ini, merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya dilakukan masyarakat tigo sandiang di kantor BPN padang untuk menuntut pembukaan blokir sertifikat tanah yang diberikan tenggat waktu 2 bulan.

Namun, tuntutan saat aksi di kantor BPN Kota Padang tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah antara masyarakat tigo sandiang dengan pihak Lehar cs yang telah mengklaim memiliki tanah seluas 750 ha.

Koordinator Aksi, Elpiandri Rajo Budiman dalam orasi mengatakan, masyarakat tigo sandiang yang terdiri dari 6 kelurahan di 4 kecamatan kota padang telah merasa resah, karena saat ini ada tuan takur (Lehar, Cs) yang mengklaim tanah seluas 750 hektare milik masyarakat yang ada di 6 kelurahan.

"Sementara, sesuai dengan hasil putusan Landraad zaman hindia belanda nomor 90 tahun 1931, tanah kaum mahboed (Lehar,Cs) hanya sekitar 2,5 hektare,'' jelasnya.

Lanjutnya, aksi unjuk rasa saat ini bukanlah aksi politik, melainkan aksi untuk memperjuangkan hak masyarakat tigo sandiang, untuk itu masyarakat tigo sandiang meminta kepada pihak Pengadilan Negeri kota Padang agar dapat mengkaji kembali hasil keputusan landraad nomor 90 tahun 1931, karena dalam putusan landrad tersebut menyatakan bahwa tanah kaum mahboed (Lehar, cs) hanya sekitar 2,5 hektare bukan 750 hektare.

Untuk itu, masyarakat Tigo Sandiang yang tediri dari 6 kelurahan dan 4 kecamatan yakni kecamatan Kototangah, Kuranji, Pauh dan Nanggalo meminta pihak-pihak terkait mengembalikan tanah kaum mahboed sesuai dengan hasil putusan Landraad tersebut. "Apabila tuntutan masyarakat tersebut tidak kabulkan, maka masyarakat tigo sandiang akan melakukan pemblokiran jalan Bypass kota Padang, "tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Tokoh Masyarakat Tigo Sandiang, Zainal mengatakan, masyarakat tigo sandiang yang melakukan aksi unjuk rasa saat ini adalah ingin mempertanyakan dasar pembuatan surat Sita Tahan 1982 pada objek perkara Landraad No.90/1931 atas nama Makboed dan Usoes atas permohonan Jinun di tunggul hitam, sementara lokasi tersebut tidak dalam berpekara (bersengketa).

Untuk itu, masyarakat tigo sandiang meminta kepada pihak pengadilan negeri Padang untuk tidak berada dibelakang dan berpihak kepada kelompok Lehar, Cs agar masyarakat tigo sandiang dapat kembali hidup tenang dan terhindar dari rasa ketakutan, keresahan dari perbuatan atau tindakan "pembohongan publik", pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang, Jhon Efredi dalam kesempatan tersebut mengatakan, fungsi pengadilan adalah menegakan keadilan dan hukum, untuk itu masyarakat diminta agar dapat membantu pihak pengadilan  dalam melakukan penegakan dan keadilan. Namun, dalam setiap proses penyelesaian kasus, pihak pengadilan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Lanjutnya, pihak pengadilan tetap komitmen dalam memberantas praktik mafia hukum maupun mafia tanah. Untuk itu, pihaknya meminta 10 orang perwakilan dari masyarakat tigo sandiang untuk dapat menyampaikan aspirasinya dalam berdialog di ruang kantor Pengadilan Negeri Padang, pintanya.

Pengurus aliansi masyarakat tigo sandiang, Sofyan, SH Datuk Bijo pasca pertemuan mengatakan, hasil pertemuan 10 orang perwakilan masyarakat tigo sandiang dengan pihak Pengadilan dan Polresta Padang yakni, pihak pengadilan kota padang saat ini masih sedang memproses kasus sengketa tanah antara Lehar, Cs dengan Universitas Bung Hatta dan Baiturahmah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu, pihak pengadilan negeri Padang juga akan mengkaji kembali surat pengadilan tentang sita tahan tahun 1982, tutupnya.(St)

Jendral Tito Karnavian dan Istri Resmi Menyandang Gelar Sangsako Adat dari Suku Sikumbang Kab.Agam, Sumbar

Jendral Tito Karnavian dan Istri Resmi Menyandang Gelar Sangsako Adat dari Suku Sikumbang Kab.Agam, Sumbar

Info Positif On Sunday, April 02, 2017

Infonusantara.PADANG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian resmi menyandang gelar "Sutan Rajo Paga Alam" dari Suku Sikumbang Nagari Kamang Mudiak, Kabupaten Agam. Pengukuhan dilakukan di Mapolda Sumbar, Minggu 2 April 2017 malam sekitar pukul 20.45 WIB.

Pengukuhan gelar tersebut langsung diberikan oleh Ninik Mamak kaum suku Sikumbang, Boy Lestari Datuk Palindiah. Pengukuhan gelar tersebut tertera dalam Suat Keputusan (SK) yang diberikan Lembaga Keapatan Adat Minangkabau (LKAM) SK/PP/05/LKAAM SB/36/2017.


Dalam penyampaian gala oleh Syafri Datuak Siriah Mahadirajo, dia mengatakan Kapolri bergelar Sutan Rajo Paga Alam dan istrinya bergelar Puti Linduang Alam.

"Sutan berarti sultan atau orang baik, Rajo yang berarti raja, Paga yang berarti pagar atau benteng dan Alam yang berarti alam Indonesia. Sementara, gelar ibu Tri Suswati adalah Puti yang berarti perempuan baik-baik, linduang yang berarti melindungi dan alam yang berarti alam Indonesia," ujarnya.

Ia juga berharap Kapolri dan ibu bisa menjaga adat Minang serta anak kemanakan suku Sikumbang. Pengukuhan tersebut diserahkan langsung oleh seluruh niniak mamak suku Sikumbang bersama dengan majelis Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau.

Pengukuhan gelar tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat H Irwan Prayitno Datuk Rajo Bandaro Basa, yang juga merupakan Penghulu Suku Tanjung Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji. Selain itu juga hadir segenap pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat dan LKAAM Kota Padang.(*)