PILIHAN REDAKSI

Terkuaknya Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Antar Negara, Dua Pelaku Diamankan Satreskrim Polres Sijunjung

  Dua wanita pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang antar negara diamankan di Polres Sijunjung. INFONUSANTARA.NET -- Jajaran Satreskr...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Fraksi Demokrat DPRD Padang Menolak dengan Tegas Pengesahan APBD TA 2021

 

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang Surya Jufri menyampaikan Penolakan terhadap APBD TA 2021
INFONUSANTARA.NET -- Fraksi Demokrat menolak dengan tegas Ranperda APBD tahun 2021sebelum disetujui bersama menjadi Perda Kota Padang melalui paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi- fraksi DPRD Kota Padang yang dilaksanakan,Senin (30/11/2020) di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang Jalan Sawahan Timur No.50 Kota Padang.

Ketua Fraksi Demokrat Surya Jufri menyatakan saat keputusan diambil jumlah kehadiran anggota banggar tidak mencukupi, sehingga Fraksi Demokrat menolak dengan tegas ranperda yang akan disahkan menjadi Perda APBD TA 2021 tersebut.

“Kita tidak tahu kapan Covid-19 ini berakhir. Pembahasan APBD harus melibatkan tim ahli yang benar-benar mengerti tentang persoalan ini. Alhasil, pembahasan APBD harus tajam sehingga bisa mengakomodir seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sebuah kota,” ucapnya usai paripurna ada awak media.

Lebih lanjut,  Surya Jufri menjelaskan juga Pemko Padang tidak bisa memberikan gambaran tentang kebutuhan apa yang diutamakan saat pademi Covid-19 belum dapat teratasi dengan baik.

“Ini telah menjadi budaya dari sebuah pembahasan APBD. Pemerintah tidak bisa memberikan gambaran tentang kebutuhan apa saja yang paling utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Surya Jufri menyoroti masih banyak infrastruktur di Kota Padang yang perlu penanganan dan perbaikan cepat.

Kita lihat saja, Kota Padang membutuhkan perbaikan drainase. Ini yang sangat urgen pada saat ini. Kalo tidak, banjir akan selalu menghantui Kota Padang. 

Pemerintah Kota hanya memperbaiki drainase hanya di sebuah kecamatan saja. Lihat kecamatan lain, mereka juga butuh perbaikan drainase. Jika tidak, mereka akan selalu menjadi wilayah tumbal banjir di Kota Padang,” tambahnya.

 Surya Jufri juga menjelaskan ada tiga faktor yang harus dilakukan oleh Pemko Padang, seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan indeks kerja pemerintah.

“Sejauhmana masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemko Padang. Kita harapkan tiga indikator ini harus dilakukan pemerintah. Action,” tutupnya.(inf)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »