Rusuh Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja di Medan (istimewa)

Infonusantara.net - Mabes Polri mengungkap ada skenario membuat kerusuhan seperti 1998 silam dalam grup WhatsApp Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan. Temuan itu adalah hasil pemeriksaan terhadap empat tersangka demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung rusuh di Medan, 8 Oktober 2020 lalu.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menyebut keempat tersangka itu adalah KA, JG, NZ, WRB. Mereka dijerat pasal ujaran kebencian dalam UU ITE dan Pasal 160 KUHP.

Argo mengungkap bahwa empat tersangka itu bergabung dalam grup yang sama, KAMI Medan. Tersangka KA atas nama Khairi Amri adalah Ketua KAMI Medan. Dia sekaligus menjadi admin grup KAMI Medan.

Polisi melacak jejak digital JG di grup WhatsApp KAMI. Dari perbincangan JG di grup itu Argo menyebut ada skenario membuat kerusuhan seperti terjadi pada 1998 silam.

"Dia (JG) menyampaikan 'batu kena satu orang, bom molotov bisa membakar 10 orang dan bensin bisa berjajaran,' dan sebagainya itu. Kemudian ada juga yang menyampaikan 'buat skenario seperti 1998. Penjarahan toko China dan rumah-rumahnya, kemudian preman diikutkan untuk menjarah'," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10).

"Ada, sudah kita jadikan barang bukti," imbuhnya seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Selain menyimpan bukti percakapan di WhatsApp KAMI Medan, Argo menyatakan bahwa polisi juga mendapatkan bukti lain seperti bom molotov dan pylox.

Argo berkata bom molotov digunakan untuk dilemparkan ke fasilitas hingga terbakar, pylox untuk membuat tulisan.

Polisi menjerat empat tersangka itu dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Selain itu Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik.

Keempatnya juga dijerat Pasal 160 KUHP tentang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dengan ancaman enam tahun penjara.

Unjuk rasa berujung rusuh di Medan terjadi pada 8 Oktober lalu, di Gedung DPRD Sumatera Utara. Para demonstran terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang mengusung penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Aksi unjuk rasa tersebut awalnya berjalan kondusif. Akan tetapi sore harinya pukul 18.00 WIB, para pedemo yang mayoritas mahasiswa menolak membubarkan diri. Kemudian ratusan pedemo itu melempari aparat kepolisian dengan menggunakan batu sehingga terjadi kerusuhan.


 
Top