DPRD Minta Rotasi dan Mutasi Jabatan Harus Sesuai Kajian Serta SOP

Infonusantara.net - DPRD Kota Padang menyoroti pergantian besar - besaran pada pejabat eselon II, III dan IV,  dilingkup kerja  Pemko Padang pada akhir tahun 2019.

Di akhir Tahun 2019, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah melakukan penyegaran besar-besaran dengan melaksanakan pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan sebanyak 174 orang pejabat untuk jabatan eselon II, III dan IV, pada Selasa (31/12) lalu di Gedung Serbaguna Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang.

Untuk jabatan eselon II diketahui sebanyak 15 orang, eselon III yakni 75 orang dan eselon IV 82 orang.

Berikut masukan yang disampaikan Anggota DPRD Kota Padang terkait pelantikan di lingkup kerja pemko tersebut.

"Jangan Sembarang Letakkan Posisi Jabatan"

Anggota DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti dari Fraksi Gerindra mengatakan Walikota bersama BKPSDM harus benar-benar meletakkan posisi pejabat sesuai baground yang dimiliki.

"Jangan main cokok saja. Namun harus sesuai mekanisme yang telah ada Agar tugas yang diberikan maksimal hasilnya dan penyimpangan tak terjadi," pungkas Ketua Komisi I DPRD Kota Padang itu.

"Fit and Propert Tes Harus Ada".

Anggota DPRD Kota Padang, Jumadi dari Fraksi Golkar menyampaikan, kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diminta agar teliti dalam mencari sosok pejabat yang akan ditempatkan serta harus sesuai Baperjakat hendaknya.

"Selain itu, lakukan fit and propert tes dalam mengisi jabatan. Agar pejabat yang duduk bisa menjalankan amanah dengan baik serta pejabat itu tahu apa yang akan dikerjakan," tegasnya.

"Jalankan Amanah dengan Baik".

Masukan juga disampaikan anggota DPRD Kota Padang, Rustam Efendi dari Fraksi PAN. Dia  mengharapkan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan amanahnya sesuai SOP.

"Kemudian diminta sinergitas untuk saling koordinasi antara atasan dengan bawahan dalam mengambil kebijakan. Agar perselisihan tak terjadi dan apa yang akan dituju terwujud, " pungkasnya.

Sebelumnya Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, pelantikan ini merupakan hal yang biasa di birokrasi yang ditujukan untuk lebih memberikan penyegaran guna meningkatkan kinerja dan birokrasi di Pemko Padang.

Disamping itu diharapkan akan memberikan motivasi dan kekuatan baru dalam bekerja terutama kepada pejabat yang baru dilantik bersama jajaran dan ASN di lingkup kerjanya. Sebab jabatan merupakan pertanggungjawaban yang selalu mengejar untuk dimintai pertanggungjawabannya bukan saja di dunia namun juga di akhirat.

"Untuk jabatan eselon II hanya ada pergeseran dan yang promosi belum ada, karena harus melalui jalur pansel dan disetujui oleh KASN. Dimana saat ini untuk jabatan eselon II yang masih kosong diantaranya BPKAD, Dinas Pangan, DPRKPP dan beberapa lainnya. Insya Allah akan kita isi segera," ujarnya

Ia mengatakan, untuk jabatan eselon III dan eselon IV ada beberapa pejabat yang promosi dan bergeser guna pengisian jabatan yang kosong, pejabat yang memasuki pensiun, pindah dan alasan lainnya.

"Kita tentu berharap, di semua OPD akan lebih solid dan lebih kompak lagi baik di dalam dan di luar OPD masing-masing. Begitu juga solidaritas di lingkungan keluarga harus dijaga dan dibangun secara baik, karena soliditas dalam rumah tangga menentukan kesuksesan seseorang untuk beraktivitas," ucap  kader PKS ini

Ia menekankan kepada setiap pejabat yang dilantik kinerjanya akan dievaluasi terhitung tiga bulan setelah dilantik melalui perjanjian kinerja atau fakta integritas.

"Kalau memang ada diantara mereka ada yang kurang atau tidak mampu mengemban jabatannya secara baik, maka kita akan lakukan upaya dan langkah-langkah selanjutnya," sebutnya.(bim)